Yusril Sebut Hotman Paris Jadi Pengacara Prabowo, Ini Kata Timses

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku mendengar kalau advokat Hotman Paris ditunjuk menjadi pengacara Capres – Cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Hal ini disampaikan Yusril setelah dirinya resmi menjadi pengacara Capres – Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin.

Merespon hal tersebut Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Sufmi Dasco Ahmad membantah pernyataan Yusril. Dasco menyebut pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 itu belum menunjuk satu pengacara yang dijadikan advokat profesional.

“Sampai dengan saat ini belum mendengar bahwa Capres – Cawapres membiayai atau mengadakan advokat secara profesional di luar tim advokasi dan hukum,” kata Dasco kepada Suara.com, Senin (5/11/2018).

Meski demikian, Dasco tak memungkiri apabila Hotman memiliki urusan bisnis dengan Prabowo dan adik dari Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

“Memang kalau urusan bisnis SBOBET, Pak Hashim terutama dan Pak Prabowo memang adalah klien dari pak Hotman Paris Hutapea,” pungkasnya.

Sebelumnya Yusril secara resmi menjadi pengacara pasangan Jokowi – Ma’ruf di Pilpres 2019. Meskipun masih simpang siur, namun Yusril sempat menyebut kehadirannya dapat menyaingi Hotman Paris yang menjadi pengacara Prabowo – Sandiaga.

“Saya mendengar dari Pihak Pak Prabowo dan Pak Sandiaga, sudah menunjuk Pak Hotman Paris sebagai lawyernya. Mudah-mudahan informasi yang saya terima tidak salah. Pak Hotman adalah rekan dan sahabat saya dan hubungan kami selama ini baik serta saling hormat-menghormati,” pungkasnya.

Saat Mancing, Nelayan Dengar Jatuhnya Lion Air Seperti Petir

Suara.com – Deriyanto (38) mengaku  para nelayan syok saat sedang mencari ikan di sekitar pantai warga Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10/2018) kemarin. Pasalnya, para nelayan awalnya tak menyangka jika suara yang terdengar seperti petir itu adalah pesawat Lion Air JT 610.

“Kemarin teman saya ketika pagi hari sedang cari udang, sempat dengar bunyi seperti geluduk. Tapi tidak tahu kalau ada yang jatuh dari atas,”kata Deriyanto di Pantai Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat, Selasa (30/10/2018).

Dia mengaku sempat mendekat ke lokasi jatuhnya pesawat nahas itu. Ketika itu, dia melihat banyak barang-barang sbobet indonesia dari Lion Air yang sudah mengambang di laut.

“Ketika di hampiri, sudah ada beberapa barang berserakan,” kata dia.

Dia pun menyebutkan, lokasi jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 kerap dijadi tempat bagi para nelayan untuk berburu ikan dan mencari udang.

“Di sekitar titik jatuhnya pesawat memang jadi tempat para nelayan cari ikan. Warga juga sering memancing ikan di sana,” kata dia

Sebelumnya, pesawat Lion Air JT 610 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada pukul 06.20 WIB. Namun, pesawat itu dilaporkan hilang kontak dan terakhir terjatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, kemarin.

Pesawat tujuan ke Pangkal Pinang itu membawa 189 orang termasuk dua pilot dan enam pramugari. Pesawat pun sempat meminta kembali ke Bandara Soekarno-Hatta sebelum akhirnya hilang kontak.

Pabrik Plastik di Kalideres Jakarta Barat Terbakar

Suara.com – Sebuah pabrik plastik di kawasan Jalan Rawa Kompeni, Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (19/9/2019) sore dilalap si jago merah . Kebakaran tersebut mengakibatkan hasil produksi dan bangunan di pabrik tersebut hangus. 

Kasiop Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin PKP) Jakarta Barat, Rompis Romli mengaku setelah menerima laporan tersebut, dirinya langsung menerjunkan sebanyak 15 mobil pemadam kebakaran ke lokasi.

“Mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Barat 13 lalu dari Jakarta Utara 2 unit,” katanya melalui keterangan tertulis.

Pabrik plastik di kawasan Jakarta Barat terbakar. (Dokumentasi Sudin Damkar Jakbar).Pabrik plastik di kawasan Jakarta Barat terbakar. (Dokumentasi Sudin Damkar Jakbar).

Api cepat membesar cepat karena banyak bahan plastik. Petugas pemadam kebakaran bersama masyarakat terus berupaya memadamkan api.

Selain api, pabrik yang dikelilingi ilalang membuat api mudah merambat. Selain itu saat kejadian berlangsung, tiupan angin sangat kencang.

Petugas dan masyarakat memanfaatkan dua sungai yang berada di dekat lokasi sebagai sumber air untuk memadamkan api.

Acara Munaslub MKGR Ricuh, Massa Rusak Sarana di Hotel Sultan

Suara.com – Acara Munaslub Organisasi Masyarakat MKGR di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Kamis (19/9/2019) siang, diwarnai kericuhan.

Acara tersebut diketahui sebagai deklarasi mendukung Bambang Soesatyo yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saat kericuhan tersebut terjadi, sejumlah sarana hotel menjadi sasaran amukan massa.

Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Lukman Cahyono mengakui mendapatkan laporan terkait kericuhan dalam acara Munaslub MKGR tersebut. Kekinian, kericuhan siang tadi dapat ditangani oleh pihak kepolisian.

“Saat ini sudah clear,” kata Lukman saat dikonfirmasi wartawan

Hingga kekinian belum diketahui secara pasti penyebab kericuhan tersebut. Hanya saja, polisi mengatakan tak ada pihak yang terluka.

“Tidak ada yang luka,” katanya.

Belum Sempat Punya Nama, Bayi di Riau Wafat karena Asap Kebakaran Hutan

Suara.com – Seorang bayi dari pasangan suami istri Evar Zendrato dan Lasmayani Zega meninggal dunia, diduga akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru, Riau.

Evan, bapak kandung bayi, di Pekanbaru, Kamis (19/9/2019), mengatakan almarhum anak pertamanya itu belum sempat diberi nama, karena sudah terlanjur meninggal pada Rabu malam (18/9).

Bayi seberat 2,8 kilogram itu berusia tiga hari, sempat menderita batuk, demam tinggi hingga 41 derajat Celcius hingga pilek sebelum mengembuskan napas terakhirnya.

“Dokter bilang anak saya terdampak virus akibat kabut asap,” ujar Evan seperti diberitakan Antara.

Dia mengemukakan, bayi laki-lakinya itu meninggal saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit Syafira, Pekanbaru.

Meski telah meninggal di tengah perjalanan, bayi itu sempat diperiksa oleh dokter sesampainya di rumah sakit swasta besar tersebut. Ia menambahkan bayinya lahir secara normal dan sehat.

“Anak dan istri saya normal waktu lahiran kemarin. Keduanya dinyatakan sehat oleh bidan,” ujarnya.

Setelah lahir, keesokan harinya buah hati dan istrinya dibawa pulang ke rumah. Masalah mulai muncul ketika kabut asap pekat melanda Kota Pekanbaru hingga ke level berbahaya.

Saat di rumah, dia mengatakan anaknya mulai batuk dan demam panas hingga mencapai 40 derajat celcius pada Selasa malam (17/9).

Evan juga mengaku dirinya tidak bisa tidur pada malam itu karena anaknya terus merengek menangis sementara asap semakin pekat.

Kondisi rumah keluarga tersebut berupa rumah kayu tanpa ada alat pendingin udara (AC).

Keesokan paginya, Evan menghubungi bidan untuk menangani bayinya. Dia mengemukakan bidan sempat memberikan obat penurun panas serta kompres. Upaya itu membuahkan hasil. Demam anaknya kembali turun.

Akan tetapi, kondisi bayinya kembali memburuk pada sehari setelahnya, kondisi bayi sempat terlihat bibirnya menghitam serta demam panas. Bahkan, saat diukur suhu tubuh anaknya mencapai 41 derajat celsius.

Selain itu, anaknya juga batuk dan pilek. Dia pun kembali memanggil bidan untuk memberikan penanganan medis.

Setelah diperiksa, bidan meminta agar bayi tersebut dirujuk ke rumah sakit Syafira, yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman.

Jarak rumah korban ke rumah sakit sekitar 40 menit lamanya. Saat di perjalanan itulah bayi korban meninggal dunia. Meski telah meninggal, Ervan tetap membawa bayinya ke rumah sakit.

“Kami terus berjalan sampai RS Syafira ditangani dokter sana. Sekitar lima menit, ujungnya tak bisa diselamatkan. Pengakuan rumah sakit akibat virus kabut asap ini,” ujarnya.

Kini, suasana duka menyelimuti kediaman korban. Anak semata wayangnya yang ditunggu meninggal dunia, yang bahkan belum sempat diberikan nama. Jenazah rencananya dimakamkan pada hari ini di TPU Binjai, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.

Tak Bawa Uang ke Rumah, Anak ini Dirantai Orangtuanya

Suara.com – Satu lagi kasus eksploitasi anak berhasil terekam dan viral di jejaring sosial. Kejadian ini terjadi di Desa Tumpok Tengoh, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, Aceh.

Sebuah video berdurasi kurang dari 5 menit  menampilkan proses evakuasi dari seorang anak yang kedapatan dirantai.

Melansir dari jejaring sosial Facebook dengan nama Yuni Rusmini, Kamis (19/9/19),  seorang Barbinsa  menghampiri sebuah rumah dimana didalamnya terdapat anak yang dirantai oleh orang tuanya.

TNI ini lantas bertanya kepada anak itu, apa akar penyebab ia mendapatkan perlakuan serupa.

Rupanya anak tersebut mengaku bahwa kakinya dirantai karena tidak membawa uang ke rumah.

Anggota TNI ini terdengar melontarkan kalimat yang menyatakan bahwa perlakuan seperti ini bisa dituntut dan dipertanggung jawabkan secara hukum.

“Bapak bisa saya tuntut,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui identitas dari anggota TNI ini. Sedangkan bocah yang diikat oleh orangtuanya diketahui berinisial MA (9).

Orangtua bocah ini berinial MI (39) dan UG (38). Ternyata, UG adalah ibu kandung korban, sedangkan MI adalah ayah tirinya.

Tetangga sekitar berkerumun dan menyaksikan proses evakuasi anak ini. Menurut keterangan warga, kedua orang tua korban diduga kerap melakukan kekerasan jika korban tidak membawa pulang uang.

Banyak warganet yang membanjiri kolom komentar pada postingan video ini.

“Astagfirulloh, kok kejam banget tuh orang tuanya. Bukannya anak di beri kasih sayang malah di manfaatin cari uang. Semoga cepat sadar dan dapat hidayah ya nak orangtua mu”, tulis Siti Nurhayati.

Akun Riehoen Indra juga ikut menambahkan komentarnya,” Ironi di tanah Aceh.”

Pansus Bentukan DPR Bakal Kunjungi Kaltim, Kaji Lokasi Ibu Kota Baru

Suara.com – Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota bentukan DPR RI berencana untuk mengunjungi wilayah ibu kota baru di Kalimantan Timur. Kunjungan ditujukan untuk melakukan kajian lebih mendalam soal rencana pindah ibu kota.

Selain itu, Ketua Pansus Zainudin Amali mengatakan kunjungan juga dilakukan untuk melakukan rapat dengan pejabat daerah setempat baik gubernur hingga bupati. Keputusan mengunjungi Kaltim diambil usai pansus menggelar rapat perdana pada Rabu (18/9/2019) kemarin.

“Selanjutnya kami akan ke lokasi, ke Kaltim. Kita akan rapat dengan pimpinan daerah, baik gubernur maupun pimpinan dua kabupaten itu dan meninjau lokasi,” kata Amali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Amali mengemukakan, pansus juga turut melakukan sejumlah rapat dan pertemuan di Jakarta dengan memanggil langsung kementerian-kementerian terkait pemindahan ibu kota. Mulai dari Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat, serta pihak lainnya.

Amali mengatakan ada tiga fokus utama kajian pemindahan ibu kota yang bakal didalami oleh Pansus. Mulai dari pembiayaan, lingkungan, hingga regulasi.

“Karena kami dari yang tadu saya sampaikan tiga topik besar, dari pembiayaan infrastruktur, lokasi dan lingkungan serta aparatur dan regulasi yang diperlukan ini yang terkait langsung. Kalau masih memungkinkan kami akan menambah kembali referensi, tapi intinya setelah kami pelajari summary yang telah disampaikan pemerintah, lampiran dari Surpres, kira-kira lingkupnya itu. Tentu dengan Gubernur DKI dan Gubernur Kaltim,” tutur Amali.

Diketahui, DPR RI telah menetapkan anggota panitia khusus atau pansus terkait rencana pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota daru Jakarta ke Kalimantan Timur. Penetapan itu secara sah disepakati anggota dewan dalam Rapat Paripurna hari ini, Senin (16/9/2019).

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang memimpin jalannya sidang mengatakan, pembentukan pansus memang sengaja dilakukan DPR RI dalam menanggapi surat pemindahan ibu kota yang telah dikirim oleh Presiden Joko Widodo.

“Sedikit penjelasan ini ada surat masuk dari presiden maka DPR harus membuat respons terhadap surat presiden yang melampirkan semacam studi pemindahan ibu kota, lalu mekanismenya apa agar semua fraksi terlibat maka mekanismenya dibentuklah Pansus. Pansus apa namanya itu, karena ada slotnya di dalam UU MD3 maka inilah pansus untuk menanggapi surat-surat presiden tersebut,” kata Fahri.

Minta Pengesahan RKUHP Ditunda, Komnas HAM Akan Surati Jokowi

Suara.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta DPR RI untuk menunda pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Surat resmi akan segera dikirim Komnas HAM untuk Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Komnas HAM Bidang eksternal, Sandrayati Moniaga, mengatakan surat itu akan melampirkan beberapa pasal di RUU KUHP yang dinilai bermasalah.

“Kami akan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi untuk menunda RKUHP ini karena masih ada pasal-pasal yang bermasalah dan justru semakin tidak demokratis. Lebih bijak ditunda,” kata Sandrayati Moniaga di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Salah satu pasal yang disorot Komnas HAM adalah pasal 218 ayat 1 soal penghinaan terhadap kepala negara yang bertolak belakang dengan keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang telah mencabut pasal penghinaan presiden.

“Kalau dia mengancam (fisik) harus dimaknai sebagai kejahatan, tetapi kalau orang melakukan kritik harus tidak dipidana, apa pun bentuknya. Ini bertolak belakang dengan MK,” ujar Sandrayati.

Selain itu Sandrayati menilai pasal itu bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mencakup kebebasan berpendapat dan berekpresi, serta bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati nama baik seseorang.

“Yang diatur nama baik orang, bukan nama baik presiden. Kalau dia bekerja atas nama jabatan dan menimbulkan kebijakan yang salah ya boleh dikritik, dan itu sah-sah saja,” tandasnya.

Tersangka Suap, KPK Cekal Menpora Imam Nahrawi ke Luar Negeri

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, untuk bepergian ke luar negeri, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dana hibah Kemenpora kepada KONI tahun 2018.

Kasubbag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM Sam Fernando mengatakan, pencekalan terhadap Imam Nahrawi itu sudah diterapkan sejak 23 Agustus 2019.

“Kami sudah ‎(terima surat pencegahan Imam Nahrawi untuk bepergian ke luar negeri dari KPK). Surat diserahkan pada 23 Agustus lalu,” kata Sam, Kamis (19/9/2019).

Imam dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Hingga kekinian, Imam Nahrawi diketahui masih berada di Jakarta.

Untuk diketahui, Imam Nahrawi sejak periode 2014 sampai 2018 bersama asisten pribadinya Miftahul Ulum—juga berstatus tersangka—diduga meminta sejumlah uang suap mencapai Rp 14 7 miliar.

Selain itu, keduanya dalam rentan waktu tersebut turut meminta uang suap mencapai total Rp 11.8 miliar.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar, diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018,” ujar Alexander di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Untuk tersangka Ulum, sebelumnya sudah lebih dahulu dilakukan penahanan sejak Rabu (11/9). Ulum ditahan selama 20 hari pertama di Rutan KPK cabang K-4.

Ulum dan Imam Nahrawi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sudah Terima, Ketua MK Siap Sidangkan Gugatan UU KPK

Suara.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyebutkan bahwa sudah ada gugatan uji materi yang diajukan ke MK terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK hasil revisi Tahun 2019.

Sebagai orang nomor satu di MK, Anwar menyebutkan lembaganya akan selalu siap untuk memproses seluruh gugatan yang masuk termasuk dengan gugatan uji materi UU KPK.

Anwar mengatakan bahwa ia mendengar bahwa sudah ada gugatan tentang UU KPK yang didaftarkan ke MK. Meski demikian ia mesti memastikan langsung untuk meyakinkan sudah ada gugatan yang masuk.

“Tadi katanya sudah ada, saya dengar sepintas sudah ada memang, cuma nanti saya cek di kantor,” kata Anwar di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Terkait dengan adanya prediksi banjirnya pengajuan gugatan uji materi atau judicial review untuk UU KPK has revisi Tahun 2019, Anwar menyebutkan MK akan menjalankan sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Setiap permohonan pengajuan undang-undang apapun pasti diterima dan pasti akan disidangkan dan diputuskan oleh MK, mengenai isi putusan atau apa, pasal berapa, kita lihat nanti,” tandasnya.

Mayoritas para aktivis anti korupsi mulai merencanakan untuk menggugat UU KPK hasil revisi Tahun 2019 ke MK karena dianggap banyak pasal yang malah melemahkan penindakan korupsi.

Seperti yang akan dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Pihak tersebut berencana untuk mengajukan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Rencana itu akan dilaksanakan usai UU KPK telah disahkan DPR dan pemerintah.

Bentuk kekecewaan masyarakat telah disalurkan melalui pengangkatan poster bernada penolakan UU KPK di depan Gedung DPR RI. Indonesia Corruption Watch Lalola Easter mengatakan langkah lanjutan yang mulai dipikirkan oleh elemen masyarakat ialah mengajukan uji materi ke KPK.

“Secara formil yg paling mungkin adalah judicial review atau pengujian materi ke Mahkamah Konstitusi itu langkah yang sejauh ini masih memungkinkan dilakukan,” kata Easter di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019).

Akan tetapi, dia menyebutkan bahwa rencana itu masih harus dibahas karena UU KPK sendiri masih hangat disahkan oleh DPR dan pemerintah. Salah satu poin yang dalam revisi UU KPK ialah adanya Dewan Pengawas KPK.

Easter mengungkapkan bahwa kehadiran Dewan Pengawas justru malah melemahkan kinerja KPK. Adanya poin yakni meminta izin penyadapan kepada Dewan Pengawas misalnya, dia mengungkapkan bahwa hal tersebut dipandang malah memperlambat efektivitas KPK dalam menuntaskan kasus korupsi.

“Mereka punya kewenangan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan penyadapan dilakukan misalnya terus mengizinkan penyitaan atau tidak melakukan penyitaan jadi upaya-upaya paksa hukum itu di internal KPK sendiri harus melalui mekanisme dewan pengawas,” katanya.

Rampas Ponsel Diego di Pinggir Jalan, Hendra Bonyok Diamuk Massa

Suara.com – Hendra Setiawan (28), harus berurusan dengan pihak kepolisian seusai menjambret di depan Hotel Luminor, Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019) dini hari tadi. Hendra apes setelah merampas ponsel genggam milik Diego Patik (37) yang sedang berdiri di pinggir jalan.

Kapolsek Metro Gambir Kompol Wiraga Dimas Tama mengatakan, Hendra tak beraksi seorang diri. Saat merampas ponsel milik Diego, Hendra dibonceng dengan menggunakan motor oleh rekannya bernama Kutil yang kekinian berstatus DPO.

Kejadian bermula saat Diego tengah menunggu taksi online di pinggir jalan. Tiba-tiba, dari arah samping Hendra dan Kutil langsung menyambar ponsel yang sedang digenggam Diego.

“Setelah pelaku Kutil (DPO) berhasil mengambil ponsel genggam korban, ia langsung menyerahkam kepada tersangka Hendra Setiawan,” ungkap Wiraga saat dikonfirmasi, Kamis (18/9/2019).

Diego pun langsung berteriak seusai HP miliknya dirampas oleh kedua bandit tersebut. Kemudian, warga yang berada di sekitar lokasi langsung melempar kayu sehingga keduanya terjatuh.

“Lalu warga yang ada disekitar tempat kejadian langsung melempar kayu ke arah sepeda motor yang digunakan oleh tersangka, sehingga tersangka terjatuh,” kata dia.

Namun, Kutil dapat melarikan diri dari kejaran massa. Malangnya, Hendra yang juga terjatuh tak sempat melarikan diri.

Hendra pun menjadi sasaran amukan massa yang marah. Karena ramainya situasi di sana, ponsel milik Diego yang berada di tangan Hendra tal dapat ditemukan.

“Saat HS ini terjatuh, ponsel milik korban yang saat itu dalam kekuasaannya juga ikut jatuh. Sayangnya, ponsel tersebut tidak ditemukan,” kata Wiraga.

Setelah mendapat laporan dari warga, Polisi pun mendatangi lokasi dan langsung mengamankan Hendra.

Selanjutnya Hendra digiring menuju Polsek Metro Gambir untuk penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatannya, Hendra dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan diatas 5 tahun.

Pernah Korupsi, Menpora Era SBY No Comment soal Kasus Imam Nahrawi

Suara.com – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Mallarangeng enggan berkomentar banyak terkait penetapan tersangka Menpora saat ini, Imam Nahrawi yang terjerat kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Diketahui, Andi Mallarangeng adalah Menpora pertama yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus proyek wisma atlet Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Namun dia enggan mengomentari peristiwa yang kembali menimpa mantan kementeriannya itu.

“Enggak lah, enggak enak sama-sama mantan menteri, saya enggak mau mengomentari itu ya,” kata Andi saat ditemui di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Diketahui, KPK telah menetapkan  Imam Nahrawi sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibah Kemenora ke KONI.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut Imam Nahrawi sejak periode 2014 sampai 2018 bersama Miftahul Ulum, asisten pribadinya meminta sejumlah uang yang mencapai Rp 14,7 miliar.

Dalam rentan waktu tersebut, Imam dan asprinya kembali meminta uang yang sebesar Rp 11,8 miliar.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018,” ujar Alexander di Gedung KPK, kemarin. 

Dalam kasus ini, Imam Nahrawi dan asprinya disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Anggota DPRD DKI Gadaikan SK, Formappi: Bayar Utang dan Gaya Hidup Mewah

Suara.com – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mengkritik anggota DPRD DKI yang menggadaikan surat keputusan (SK) keanggotaannya.

Ia mengatakan, uang hasil gadai SK biasanya digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membayar utang saat kampanye hingga memenuhi kebutuhan gaya hidup mewah.

Ketua Formappi Lucius Karus mengatakan, pengeluaran anggota DPRD DKI saat masa kampanye tidak sedikit. Karena itu mereka membutuhkan dana tambahan untuk menutupi utang dengan menggadaikan SK.

“Pertama pasti efek dari jor-joran masa kampanye, yang akhirnya menyedot habis keuangan anggota DPRD,” ujar Lucius, Kamis (19/9/2019).

Lucius bahkan menyebut anggaran terbesar bagi caleg saat kampanye adalah untuk politik uang. Menurutnya, pengeluaran untuk money politics bahkan tidak terukur.

“Nafsu yang besar untuk menang, membuat mereka mengeluarkan uang dalam jumlah tak terduga, hingga tak sadar kalau modal nyaris habis,” kata Lucius.

Selain itu, Lucius menyebut menjadi anggota DPRD mengharuskan memiliki gaya hidup yang mewah. Pasalnya, orang yang baru menjadi anggota DPRD sering dianggap telah naik kelas sosial.

“Jadi pejabat otomatis mesti dengan tampilan wah. Maka perlu duit untuk mendandani diri,” tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta ternyata kerap menggadaikan Surat Keputusan (SK) keanggotaannya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan uang demi memenuhi berbagai keperluan.

Wakil Ketua DPRD nondefinitif dari Fraksi Gerindra, Syarief mengatakan wakil rakyat yang menggadaikan SK merupakan anggota bukan pengurus partai. Selain itu, mereka yang baru saja terpilih sebagai anggota DPRD untuk periode pertama.

“Bukan pengurus partai tahu-tahu jadi anggota, didatangi terus oleh konstituennya. Belum terbiasa dia, belum settle. Dia perlu uang untuk pembinaan konstituen,” ujar Syarief kepada wartawan, Kamis (19/9/2019).

Untungkan Dalang Kejahatan HAM Berat, Komnas HAM: Bijaknya RKUHP Ditunda

Suara.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta DPR RI atau presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Sebab banyak pasal yang belum jelas.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan ada frasa dan paradigma yang salah di dalam pasal 599 dan 600 terkait pelanggaran HAM dalam RUU KUHP yang jauh berbeda dengan prinsip hukum internasional.

“Nah di pasal itu ada satu kesalahan mendasar, pertama adalah ini perumusan kejahatannya dilekatkan kepada orang, jadi ada kata ‘setiap orang’ yang melakukan tindakan akan dihukum. Itu jauh berbeda dengan prinsip di hukum internasional yang menyebutkan ‘setiap tindakan’,” kata Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Frasa setiap orang dalam pasal 599 dan 600 itu dinilai Komnas HAM hanya menyasar pelaku di lapangan, bukan aktor utama.

“Kata kata setiap orang menyeret pada pelaku lapangan, jadi enggak ada bedanya tindak pelanggaran HAM berat dan tindak pidana biasa,” ujarnya.

Padahal pelaku lapangan ini, lanjut Anam, biasanya hanya mengikuti perintah atasan yang menjadi aktor utama pelanggaran HAM.

“Jadi kejahatan sangat-sangat kejam, enggak mungkin hanya dilihat pelaku lapangan saja, substansi yang paling terasa hilang rantai komando, dan hilangnya yang paling bertanggung jawab, ini hilang rantainya karena frasa setiap orang,” ungkapnya.

Oleh karena itu Komnas HAM berharap DPR dan pemerintah menunda selama pengesahan pasal-pasal RKUHP.

“Komnas HAM mendorong pemerintah lebih bijak kalau ini ditunda. Kami berharap walau injury time, bijak kalau ini ditunda dan diperbaiki, ditunda 2 atau 3 bulan kan tidak apa, tidak segera disahkan, kalau dijadwalkan di DPR ya kami berharap presiden tidak segera tandatangan,” katanya.

Bakal Diserbu Gugatan UU KPK, Ketua MK: Tak Ada Kata Selain Disidangkan

Suara.com – Mahkamah Konstitusi (MK) diprediksi bakal dibanjiri gugatan uji materi atau judicial review terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja direvisi oleh pemerintah dan DPR RI beberapa waktu lalu.

Ketua MK Anwar Usman menyatakan MK pasti akan bersikap dengan semestinya apabila banyak gugatan yang diajukan ke MK.

Anwar mengatakan bahwa seyogyanya apabila ada gugatan yang didaftarkan ke MK terkait dengan uji materi UU KPK, maka MK sejatinya akan menerima kemudian memprosesnya hingga sampai ke tahap memutuskan.

“Ya, pokoknya MK bersifat pasif, jadi kalau ada pengujian undang-undang apapun tentu tidak ada kata lain kecuali ya akan disidangkan, akan diterima, akan disidangkan dan diputus,” kata Anwar saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Lebih lanjut, Anwar menerangkan bahwa setiap uji materi yang dilakukan, maka alat ukurnya itu menggunakan Undang-Undang Dasar (UUD). Nantinya MK melihat apakah uji materi yang diajukan tersebut apakah telah sesuai atau malah bertentangan dengan UUD yang ada.

“Bila sebuah UU diuji tentu ada dasar pengujiannya pasal berapa dalam UUD,” ucapnya.

Mayoritas para aktivis anti korupsi mulai merencanakan untuk menggugat UU KPK hasil revisi Tahun 2019 ke MK karena dianggap banyak pasal yang malah melemahkan penindakan korupsi.

Seperti yang akan dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Pihak tersebut berencana untuk mengajukan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Rencana itu akan dilaksanakan usai UU KPK telah disahkan DPR dan pemerintah.

Bentuk kekecewaan masyarakat telah disalurkan melalui pengangkatan poster bernada penolakan UU KPK di depan Gedung DPR RI. Indonesia Corruption Watch Lalola Easter mengatakan langkah lanjutan yang mulai dipikirkan oleh elemen masyarakat ialah mengajukan uji materi ke KPK.

“Secara formil yg paling mungkin adalah judicial review atau pengujian materi ke Mahkamah Konstitusi itu langkah yang sejauh ini masih memungkinkan dilakukan,” kata Lalola di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019).

Akan tetapi Lalola menyebutkan bahwa rencana itu masih harus dibahas karena UU KPK sendiri masih hangat disahkan oleh DPR dan pemerintah. Salah satu poin yang dalam revisi UU KPK ialah adanya Dewan Pengawas KPK.

Lalola mengungkapkan bahwa kehadiran Dewan Pengawas justru malah melemahkan kinerja KPK. Adanya poin yakni meminta izin penyadapan kepada Dewan Pengawas misalnya, Lalola mengungkapkan bahwa hal tersebut dipandang malah memperlambat efektivitas KPK dalam menuntaskan kasus korupsi.

“Mereka punya kewenangan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan penyadapan dilakukan misalnya terus mengizinkan penyitaan atau tidak melakukan penyitaan jadi upaya-upaya paksa hukum itu di internal KPK sendiri harus melalui mekanisme dewan pengawas,” katanya.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi: Dunia Perlu Tahu KPK Sedang Dilemahkan

Suara.com – Koalisi Masyarakat Antikorupsi Indonesia berharap pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan perhatian khusus pada Indonesia terkait dengan masalah korupsi.

Mereka berharap dunia internasional tahu bagaimana gerakan anti korupsi di Indonesia tengah dilemahkan melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sudah disahkan DPR RI.

Beberapa perwakilan dari beragam pegiat anti korupsi mendatangi perwakilan kantor PBB di Indonesia untuk urusan obat-obatan dan kejahatan, termasuk korupsi (UNODC). Dalam pertemuan itu mereka menyampaikan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.

“Kami ingin dunia internasional dalam hal ini UN ingin memberitahu pada mereka bahwa dunia penting untuk tahu bahwa saat ini, hari ini, pelemahan gerakan antikorupsi di Indonesia,” kata Peneliti Transparency Internasional Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko di Kantor UNODC, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Wawan bersama pegiat anti korupsi lainnya menyampaikan surat untuk Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Bukan tanpa alasan, Koalisi Masyarakat Antikorupsi Indonesia berharap PBB juga menyampaikan sikapnya atas adanya UU KPK hasil revisi Tahun 2019.

“Kami berharap UN memberikan statement yang bisa juga memberikan sebuah masukan kepada pemerintah Indonesia agar memperkuat lembaga antikorupsi di Indonesia,” tandasnya.

Indonesia sendiri merupakan 1 dari 140 negara yang telah menandatangani United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) pada 2003 lalu. UNCAC sendiri ialah sebuah perjanjian internasional yang disepakati negara anggota PBB sebagai bentuk komitmennya dalam memberantas korupsi.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Kirim Surat ke PBB Terkait UU KPK Baru

Suara.com – Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Indonesia melayangkan surat keberatan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Surat itu terkait dengan disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK oleh DPR RI.

Peneliti Transparency Internasional Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko, bersama perwakilan dari pegiat anti korupsi lainnya menemui perwakilan kantor PBB di Indonesia untuk urusan obat-obatan dan kejahatan, termasuk korupsi (UNODC). Dalam kesempatan yang sama, pihaknya juga mengirimkan surat yang ditujukan untuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Dalam pertemuaN tersebut Wawan mengaku menyampaikan apa yang terjadi di Indonesia saat ini, yakni adanya upaya pelemahan KPK melalui revisi UU tersebut.

“Hari ini kita sudah diterima sama UNOBC, kita juga sudah memberikan beberapa update situasi terkait dengan proses pengesahan UU KPK,” kata Wawan di Kantor UNODC, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Maksud dan tujuan Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Indonesia menemui perwakilan PBB ialah karena menginginkan PBB turut mengetahui dan kemudian memberikan keterangan terkait dengan sahnya revisi UU KPK yang dinilai melemahkan tindakan pemberantasan korupsi.

Selain itu mereka juga berharap agar dunia internasional mengetahui apabila saat ini tengah terjadi di Indonesia. Khususnya terkait upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami berharap UN memberikan statement yang bisa juga memberikan sebuah masukan kepada pemerintah Indonesia agar memperkuat lembaga antikorupsi di Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, Wawan belum mengetahui pasti kapan PBB akan merespon surat yang dilayangkan pihaknya.

Pihak perwakilan PBB sendiri ketika ditemui Wawan mengaku akan menganalisis isi dari UU KPK yang telah direvisi. Setelah itu baru lah PBB akan memberikan komentar serta masukan untuk Indonesia.

“Sikap UN menerima surat keberatan kami tapi akan menganalisis dulu UU yang sudah disahkan kemudian akan disampaikan ke kantor pusat mereka di Vienna kemudian hasil analisisnya tersebut akan mengeluarkan statement,” tandasnya.

Pertemuan antara Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Indonesia dengan perwakilan PBB berlangsung satu jam.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Indonesia yang hadir terdiri dari Transparency International Indonesia (TII), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Bidang Advokasi, Indonesia Corruption Watch, Publish What You Pay Indonesia.

Tampilkan Meme Jokowi Enak Zamanku Toh? Tempo Viral Lagi

Suara.com – Setelah majalahnya, kini giliran Koran Tempo yang santer diperbincangkan karena ilustrasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada halaman sampulnya.

Koran Tempo edisi Kamis, 19 September 2019, redaksi menampilkan meme Jokowi pada sampul muka.

Presiden Jokowi yang terpilih untuk lanjut dua periode itu digambarkan memakai jaket cokelat, dengan kemeja putih di baliknya.

Ia tersenyum memperlihatkan gigi sambil mengangkat tangan setinggi kepala, dengan kelima jari terbuka.

Pada atas ilustrasi berlatar belakang hijau itu, tertulis slogan ‘Enak Zamanku, toh?’

Slogan berbahasa campuran Jawa dan Indonesia yang dicetak besar itu, sudah tak asing di telinga orang Indonesia, sebagai pernyataan yang lekat dengan sosok Presiden ke-2 RI Soeharto.

Blurb yang dituliskan Koran Tempo sendiri menyebut bahwa situasi pemerintahan Jokowi saat ini, menurut para pakar, menyerupai era Soeharto.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan pengesahan sejumlah undang-undang yang dinilai bertolak belakang dengan prinsip demokrasi dan justru meringankan ganjaran bagi para koruptor.

“Cover Tempo hari ini. Makjleb gaes… #OrdeBaru,” komentar akun @YUSKAPITYAJI di Twitter.

“Setelah membuat cover dengan gambar ilustrasi Jokowi dengan Pinokio, hari ini @korantempo kembali membuat cover yang menurut gue sangat cerdas,” ungkap @cigarettesaddct.

“Saya suka Tempo ini hahaha. Penggemar alm Soeharto enggak sebaper Jokman pastinya meskipun Pakjok diilustrasikan seperti gambar yang identik dengan alm Soeharto,” gurau @muhamadrdani.

Sebelumnya, cover majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 menjadi polemik karena menggambarkan Jokowi dengan bayangan menyerupai Pinokio berhidung panjang.

Dalam cerita dongengnya, hidung boneka kayu itu akan memanjang saat ia berbohong.

Selain itu, majalah tersebut mengangkat judul “Janji tinggal Janji”, yang kemudian menuai amarah relawan yang tergabung dalam Jokowi Mania (Joman).

Redaksi majalah Tempo menepis tuduhan bahwa ilustrasi pada sampul depan terbitannya merupakan bentuk penghinaan terhadap Presiden Jokowi.

“Tempo tidak pernah menghina kepala negara sebagaimana dituduhkan. Tempo tidak menggambarkan Presiden sebagai Pinokio. Yang tergambar adalah bayangan Pinokio,” kata Redaktur Eksekutif majalah Tempo Setri Yasa, Senin (16/9/2019).

Teken Petisi Tolak RKUHP, Warganet Serukan #Semuabisakena

Suara.com – Rencana DPR RI bersama pemerintah untuk mengesahkankan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) akan mendapat hadangan dari sebagian besar rakyat. Petisi di laman change.org pun ramai diserbu warganet.

Dalam hitungan jam, jumlah dukungan untuk petisi yang berjudul “Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR” buatan seorang aktivis gender dan hak asasi manusia Tunggal Prawesti itu naik pesat hingga terkumpul 270 ribu suara lebih.

“DPR dan pemerintah dalam hitungan hari hendak mengesahkan aturan-aturan hukum pidana yang ngaco! Setelah mengesahkan revisi UU KPK, sekarang mereka hendak mengesahkan revisi RKUHP.” seru Tunggal dalam petisinya change.org/semuabisakena.

Dalam petisinya, Tunggal menjelaskan siapa saja yang bisa mendapat ancaman penjara dan denda jika RKUHP disahkan:

1. Korban perkosaan bakal dipenjara 4 tahun kalau mau gugurin janin hasil perkosaan.
2. Perempuanuan yang kerja dan harus pulang malam terlunta-lunta di jalanan bisa kena denda Rp 1 juta.
3. Perempuan cari room-mate beda jenis kelamin untuk menghemat biaya bisa dilaporin Pak Kepala Desa biar dipenjara 6 bulan.
4. Pengamen, tukang parkir, dan disabilitas mental yang ditelantarkan kena denda Rp 1 juta.
5. Jurnalis atau netizen bakal dipenjara 3,5 tahun kalau mengkritik presiden
6. Orang tua ga boleh tunjukkin alat kontrasepsi ke anaknya karena bukan petugas berwenang dan akan didenda Rp 1 juta.
7. Anak yang diadukan berzina oleh orang tuanya dipenjara 1 tahun.
8. Yang paling parah kita bisa dipidana suka-suka dalam bentuk kewajiban adat” kalau dianggap melanggar “hukum yang hidup di masyarakat”.
9. Terlebih dari semuanya, Tunggal menjelaskan bahwa di RKUHP yang baru, hukuman koruptor malah diringankan menjadi 2 tahun.

Petisi ini kemudian ramai dibahas warganet dengan tagar #semuabisakena, Tunggal mengajak seluruh masyarakat ikut menandatangani petisi ini atau bahkan ikut dalam aksi penolakan yang digalakkan aktivis di beberapa kesempatan di gedung DPR RI.

“Sekarang nih kita enggak bisa cuek-cuek lagi. Karena siapa aja bisa dipenjara. Saya, kamu, keluarga kita, temen-temen kita, semua orang terdekat kita, #SEMUABISAKENA”, katanya.

Disekap Selama Empat Hari, Gadis Belia Jadi Budak Seks JK

Suara.com – JK (37), lelaki asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dibekuk aparat kepolisian lantaran terlibata dalam kasus pemerkosaan seorang gadis remaja.

Dalam kasus ini, buruh yang sudah beristri itu menyekap gadis berusia 17 tahun selama empat hari di sebuah rumah kosong di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara.

Kasat Reskrim Polres Aceh Utara AKP Adhitya Pratama menyampaikan, kasus ini terungkap setelah polisi mendalami kasus anak hilang yang dilaporkan orang tua korban dengan nomor LP.B/126/IX/Res.1.24/2019/Aceh/Res Aut/SPKT, tertanggal 11 September 2019.

Dalam laporan itu, JK telah membawa kabur korban dari rumahnya pada Selasa (9/9/2019) dan selama empat hari disekap di rumah kosong untuk dijadikan budak seks.

“Ayah korban melaporkan anaknya dibawa kabur oleh JK sejak 9 September 2019. Dua hari setelah laporan dibuat, korban kembali ke rumahnya. Korban mengaku disekap oleh pelaku di sebuah rumah selama 4 hari 4 malam. Korban juga mengaku telah disetubuhi oleh pelaku 4 kali,” kata Adhitya saat dikonfirmasi Portalsatu.com–jaringan Suara.com, Kamis (19/9/2019).

Setelah dilakukan penyelidikan, polisi kemudian meringkus JK pada Rabu (18/9/2019) kemarin. Saat ini, polisi masih menggali keterangan JK yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rudapaksa tersebut.

Atas perbuatannya itu, JK kini terpaksa harus menginap di hotel prodeo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Dia (tersangka) itu berstatus kawin. Tersangka berasal dari NTB, tinggal di Matangkuli karena istrinya warga setempat. Setelah kami tangkap, tersangka kami amankan ke Polres Aceh Utara guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” katanya.

Jerat Biang Kerok Karhutla, PM Malaysia Mahathir Usulkan Undang-undang

Suara.com – Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad tak tinggal diam dengan bencana kabut asap yang menimpa negaranya.

Ia mengusulkan legislasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia bila pemerintah Indonesia lamban mengatasi ancaman tersebut.

Pemerintah Malaysia menuntut pertanggungjawaban Indonesia terkait bencana yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir.

Seperti diketahui, Asia Tenggara menderita selama bertahun-tahun akibat serangan asap di musim kemarau yang disebabkan oleh karhutla di Indonesia.

Bencana tersebut membuat geram negara tetangga khususnya Malaysia dan Singapura. Apalagi kabut asap beberapa minggu terakhir mengancam kesehatan warga dan mempengaruhi sektor pariwisata.

Untuk itu, Mahathir Mohamad tak menutup kemungkinan mengesahkan undang-undang bila pemerintah Indonesia tidak segera melakukan tindakan tanggap darurat optimal.

“Jika mereka tidak mau mengambil tindakan, kita mungkin akan mengesahkan undang-undang yang membuat mereka bertanggung jawab atas kebakaan di lahan mereka, bahkan di luar Malaysia,” ungkap Mahathir seperti yang dikutip dari laman Reuters, Kamis (19/9/2019).

Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Siti Nurbaya Bakar sebelumnya menyebutkan ada empat anak perusahaan Malaysia yang berperan menyebabkan kebakaran hutan di Indonesia.

Menanggapi tudingan tersebut, Mahathir mengatakan akan meminta perusahaan terkait untuk memadamkan api di lahan masing-masing.

Sementara Menteri Perindustrian Malaysia, Teresa Kok menganggap pernyataan Siti Nurbaya Bakar adalah tuduhan serius. Ia tak segan membekukan izin operasi empat perusahaan Malaysia yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Buya Syafii Heran KPK Tak Dilibatkan DPR: Jadi Terbakar

Suara.com – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii menilai lemahnya prosedur dalam merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Bahkan Buya Syafii mengaku heran dengan tindakan pemerintah dan DPR yang tidak mengajak KPK untuk berunding dalam merevisi UU KPK.

“Saya rasa kemarin kelemahannya prosedurnya kurang, KPK tidak diajak berunding oleh Kumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan DPR,” ujar Buya Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Terkait poin keberadaan dewan pengawas dalam revisi UU KPK, anggota dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mengatakan seharusnya bisa didiskusikan.

Ia menilai RUU KPK yang telah disahkan DPR untuk dijadikan UU itu menjadi polemik lantaran lembaga antirasuah itu tak dilibatkan saat masih dalam masa penggodokan di DPR.

“Saya rasa soal revisi, soal dewan pengawas itu bisa didiskusikan. Itu kan kemarin kan langsung digitukan, jadi terbakar,” ucap dia.

Lebih lanjut, Buya Syafii menuturkan KPK adalah lembaga yang wajib dibela. Namun kata dia, bukan berarti KPK lembaga yang suci.

“KPK itu wajib dibela, diperkuat, tapi bukan suci loh KPK itu, itu harus diingat. Bukan suci,” katanya.

Sebelumnya, Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Revisi UU KPK disahkan oleh DPR, Selasa (17/9/2019). RUU KPK disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna. Sebanyak 7 fraksi menerima revisi UU KPK. Sementara 2 fraksi belum terima penuh, yaitu Gerindra dan PKS. Sementara Fraksi Demokrat belum memberikan pendapat karena menunggu rapat fraksi.

Warga Geger, Sepasang Turis Telanjang Nekat Berenang di Kanal Venesia

Suara.com – Ulah turis yang sedang berlibur ke Venesia kembali menjadi sorotan. Kali ini, sepasang turis tertangkap sedang berenang sambil telanjang.

Insiden tersebut terjadi pada Senin malam. Saat itu, dua lelaki yang tengah berlibur ke Venesia untuk mendukung tim sepak bola favorit mereka mendadak memutuskan berenang di kanal.

Menurut laporan laman Travel and Leisure, hal tersebut dilakukan karena keduanya merasa “udara malam sedang hangat“.

Keduanya pun diketahui membuka baju hingga telanjang, lalu mencoba untuk berenang di kanal Piazza San Marco. Tak hanya itu, mereka juga terlihat bercanda dan tertawa serta berusaha menarik perhatian pejalan kaki.

Geger karena melihat pemandangan tak pantas tersebut, warga lokal dan pejalan kaki pun lekas memanggil polisi.

Venesia. (Pixabay/PhotoGranary)Venesia. (Pixabay/PhotoGranary)

Ketika polisi tiba, kedua turis nekat itu lekas diminta untuk keluar dari air dan berpakaian. Mereka juga dibawa ke pos polisi untuk dikenai denda.

Totalnya, denda yang harus mereka bayar adalah 3.000 euro atau sebesar 46,6 juta rupiah karena telah melakukan perbuatan tidak senonoh di publik.

Ini bukan pertama kalinya turis diketahui berulah di Venesia. Sebelumnya, video turis yang tengah bertengkar dengan pengemudi gondola sempat beredar.

Venesia sendiri memang merupakan salah satu kota yang sudah mengalami overtourism. Setiap tahunnya, diperkirakan ada 25 juta orang yang bertandang ke Venesia

Ibu dan Bayinya Tewas Ditusuk saat Tidur, Sang Suami Melawan meski Sekarat

Suara.com – Kisah tragis dialami oleh Karen Turner (31) dan keluarga ketika sedang liburan, di dekat pantai Cagar Alam Hluleka, Cape Town, Afrika Selatan.

Ibu muda itu dilaporkan tewas, ketika terjadi serangan dari pria misterius bersenjata di tengah malam.

Dikutip dari laman Mirror, Kamis (19/9/19), penyerangan itu terjadi saat keluarga itu sedang tertidur pulas.

Kemudian, dua orang dilaporkan melakukan penyerangan setelah berhasil membobol pintu pondok mewah tersebut.

Penyerangan satu keluarga itu dilakukan pukul 03.00 pagi buta. Saat tertidur lelap, pelaku berhasil melukai Karen yang saat itu dalam keadaan hamil.

Karen dan bayinya yang belum lahir meninggal karena tusukan pisau yang diarahkan kepadanya.

Suaminya, Mattew, berhasil melawan para penyerang mistrius itu, walaupun dengan keadaan bercucuran darah akibat tikaman senjata tajam. Anak mereka yang berumur 2 tahun juga berhasil diselamatkan.

Karen Turner Afrika Selatan (Facebook)Karen Turner Afrika Selatan (Facebook)

Juru bicara kepolisian, Kapten Dineo Koena membenarkan seorang wanita berusia 31 tahun dibunuh pada dini hari Selasa (17/9/19), dan suaminya menerima luka serius di perut.

Serangan ini menjadi perhatian karena terjadi beberapa hari sebelum Pangeran Harry beserta istri dan anaknya terbang ke Afrika Selatan. Kunjungan mereka kali ini adalah rangkaian tur untuk mengunjungi tempat favorit Pangeran Harry.

Tindak kriminalisasi di Afrika Selatan semakin tak terkendali dengan catatan 21.000 pembunuhan serta 45.000 pemerkosaan yang dilakukan tahun lalu.

Satuan kepolisian Afrika Selatan telah mengantongi salah satu identitas tersangka dan berusaha untuk menangkapnya sesegera mungkin.

Kini pasukan keamanan akan disigiakan di  jalan kota pinggiran Cape Town, untuk menghentikan semua tindakan pembunuhan.

Karena kasus pembunuhan yang baru saja terjadi kepada keluarga muda ini, dikhawatirkan akan membayang-bayangi kunjungan keluarga kerajaan.

Menurut keterangan dari saudara ipar Mattew, Ian Crouch mengatakan bahwa saudaranya iparnya itu terbangun karena luka tusukan di perutnya, sedangkan pria lain di sebelahnya telah melukai adikknya, Karen. Untungnya Mattew bisa mengatasi 2 orang misterius itu dan berhasil mengusir mereka.

Ian juga mengkonfirmasi bahwa barang-barang milik adiknya tidak ada yang dicuri dan ponsel ada di tempat mereka. Diketahui bahwa Karen mengajar di Udenberg Primary School dan ia sedang hamil tiga bulan ketika kondisi nahas itu menimpanya.

Tanya Alasan Menggunakan Plastik, Ibu Negara Iriana Bagi-bagi Sepeda ke PKK

Suara.com – Ibu Negara Iriana Jokowi sempat membagi-bagikan kompor gas, hingga sepeda di acara Edukasi Penanganan Sampah Plastik yang diselenggarakan oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASEa) Kabinet Kerja. Acara tersebut berlangsung di Auditorium Aishya, Lingkungan Sekolah Islam Terpadu Al Madinah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/9/2019).

Sebelum membagi-bagikan sepeda, Iriana menanyakan kepada ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ingin mendapat sepeda. Ia kemudian menunjuk beberapa perwakilan ibu-ibu PKK yang datang.

“Tadi sudah diberi sosialisasi tentang apa bu? Di sini saya akan beri pertanyaan yang tadi ibu dengarkan. Ini ada sepeda, siapa yang mau hadiah sepeda,” kata Iriana.

“Pertanyaan pertama, siapa yang mau maju? ini yang depan sudah, yang belakang dari PKK belakang, PKK yang pakai seragam. Ada mana lagi bu, selain PKK mana lagi? maju salah satu,” ucap Iriana.

Iriana kemudian memberikan pertanyaan kepada para ibu-ibu PKK. Pertanyaannya terkait alasan masyarakat menggunakan plastik

“Ini pertanyaanya mudah banget, mengapa orang memakai plastik bu?,” tanya Iriana.

“Karena lebih ringan hemat efisien, dan praktis, murah,” jawab salah seorang ibu PKK.

Mendengar jawaban ibu tersebut, Iriana mengatakan kalau kantung plastik tidak baik untuk digunakan. Ia mengimbau pada masyarakat untuk menggunakan kantong yang terbuat dari bahan kain yang bisa digunakan berkali-kali.

Aksi bersih-bersih di Sungai Cipakancilan Bogor. (Suara.com/Ummi Saleh)Aksi bersih-bersih di Sungai Cipakancilan Bogor. (Suara.com/Ummi Saleh)

“Sekarang enggak boleh ya bu? Bahan (Kantong) yang bisa dicuci. Jadi ibu memakai belanja tidak hanya sekali pakai dibuang, tapi bisa dibersih bersih, nanti bisa belanja lagi,” tutur Iriana.

Iriana kemudian memberikan sepeda kepada salah satu ibu PKK yang beruntung.

“Sepeda bu ambil satu,” kata Iriana.

Mendengar hal tersebut, ibu PKK itu tampak gembira dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Iriana.

“Terima kasih ya ibu, terima kasih, Allahu Akbar,” kata ibu PKK yang disambut tepuk tangan.

Pembagian sepeda bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan sebelumnya sudah sering dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara di beberapa tempat saat melakukan kunjungan kerja di berbagai daerah.

Jalani Bisnis Pemalsuan Dokumen Sejak 2011, Helmi Diringkus Polisi

Suara.com – Subdit Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meringkus pria bernama Helmi (54), pelaku pemalsuan dokumen. Helmi diketahui kerap memalsukan surat penting seperti ijazah, sertifikat tanah, Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Suyudi Ario Seto mengatakan, Helmi kerap menjual produk dokumen palsu kepada mafia properti dengan nilai Rp 10 juta hingga Rp 15 juta.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus mafia properti yang sebelumnya diungkap. Diketahui, para tersangka mafia properti memakai jasa Helmi untuk memalsukan dokumen.

“Ini digunakan untuk dukung kejahatan yang dialakukan oleh mafia properti seperti kelompok yang kita amankan sebelumnya dia sudah pesan beberapa kali ke tersangka ini,” kata Suyudi di Polda Metro Jaya, Kamis (19/9/2019).

Helmi diketahui sudah menjalankan bisnis pemalsuan dokumen sejak tahun 2011. Dalam beraksi, Helmi dibantu pelaku berinisial DD yang berstatus daftar pencarian orang (DPO).

“Pelaku diduga kuat beraksi dari 2011. Dia nggak pernah ditangkap karena licinya dan baru ditangkap saat ini,” kata dia.

Penangkapan terhadap Helmi dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2019 di sebuah ruko di kawasan Jakarta Pusat. Helmi menggunakan sebuah ruko percetakan untuk menutupi bisnis pemalsuan dokumen tersebut.

“Ditangakap di daerah Jakarta Pusat di ruko kebetulan. Dia buka ruko untuk pura-pura seolah-olah dia usaha percetakan dan digital printing,” kata Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol M. Gafur.

Gafur menuturkan, tersangka Hemi belajar untuk memalsukan dokumen secara otodidak. Bermodalkam kertas karton dan sebuah komputer, Helmi mampu membuat design dokumen palsu secara ciamik.

“Kalau pendidikan secara bangku sekolah ya tidak ada tapi (tersangka) kalau dibilang bisa gunakan komputer ya bisa gunakan komputer, otodidak dia yang jelas terampil. Jadi di sini bukan pintar tapi lebih ke keterampilan yang bagus,” jelasnya.

Dalam memasarkan jasanya, Helmi bertransaksi dari mulut ke mulut. Ia mampu merampungkan orderan dalam jangka waktu 3 hingga 5 hari.

“Mereka (bertransaksi sistem) putus ya artinya pelaku nggak kenal sama dia. Pelaku mafia properti tidak kenal dia tapi dia tahu dari orang, dari orang lagi,” imbuh Gafur.

Dari tangan Helmi, polisi menyita 1 set komputer, printer scanner, monitor untuk membandingkan sertifikat asli dengan palsu, 3 lembar kertas HVS, 1 unit ponsel genggam dan beberaa sertifikat yang dipalsukan tersangka.

Atas perbuatanya, Helmi dijerat Pasal 378 KUHp, Pasal 372 KUHP, Pasal 263 KUHP junto Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Tersangka terancam 6 tahun penjara.

Jadi Komisioner KPK, MA Belum Terima Surat Pengunduran Diri Hakim Nawawi

Suara.com – Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nawawi Pomolango terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Meski begitu, Nawawi dikabarkan belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali. Hatta mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pengunduran diri dari Nawawi setelah terpilih menjadi jajaran Komisioner KPK yang baru.

“Sampai sekarang belum (menyampaikan),” kata Hatta di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Terkait dengan mekanisme jabatannya sendiri, Hatta tidak begitu memahaminya apakah Nawawi mesti melepaskan jabatannya sebagai hakim atau bisa mengajukan cuti di luar tanggungan negara.

Cuti di luar tanggungan negara yang dimaksud Hatta ialah cuti yang diajukan oleh PNS dengan syarat telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus menerus. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila memiliki alasan yang penting untuk diperpanjang.

Bagi PNS yang memutuskan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara tidak berhak menerima penghasilan PNS.

“Nanti dipertanyakan bahwa appakah harus mundur atau bisa tetap menyandang dengan status cuti di luar tanggungan negara, nanti kami tanyakan, ya nanti kami mempelajari aturannya,” tandasnya.

Nawawi berhasil menjadi Wakil Ketua KPK usai mendapatkan suara terbanyak dalam lima besar nama calon pimpinan KPK yang dipilih oleh anggota Komisi III DPR RI berdasarkan hasil voting.

Berdasarkan hasil voting, kelima capim yang terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023 adalah:

1. Firli Bahuri (56 suara) Ketua KPK
2. Alexander Marwata (53 suara) Wakil Ketua KPK
3. Nurul Ghufron (51 suara) Wakil Ketua KPK
4. Nawawi Pomolango (50 suara) Wakil Ketua KPK
5. Lili Pintauli Siregar (44 suara) Wakil Ketua KPK

Viral Aksi Tembak-tembakan di Hajatan Ternyata Dilakoni 3 Anggota Polisi

Suara.com – Video viral yang menunjukkan aksi tiga lelaki yang memberondong tembakan ke udara di sebuah acara pesta pernikahan akhirnya terkuak. Ternyata video aksi rentetan tembakan yang sempat menghebohkan jagat maya itu dilakukan tiga anggota polisi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Lampung, Kombes Pandra Arsyad mengatakan jika kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Acara tersebut dihelat pada 15 September 2019 lalu.

“Kejadian yang menjadi viral di sosial dalam beebrapa waktu lalu dapat diketahui bahwa kejadian itu memang benar terjadi di wilayah Lampung di Kota Bumi, Lampung Utara,” ujar Pandra saat dikonfirmasi, Kamis (19/9/2019).

Ketiga anggota polisi tersebut adalah Bharatu AI, Bripka WE dan Briptu OK. Saat itu, ia tengah menghadiri acara pernikahan sekaligus pemberian gelar adat dari masyarakat setempat.

“Pihak keluarganya itu adalah keluarga besar Firdaus Amir tersebut akan menikahkan anaknya Aditya dan Monika dan salah seorang pasangan pengantin tersebut akan mendapat gelar kehormatan gelar adat,” katanya.

Pandra mengatakan, dalam acara tersebut biasanya selalu diiringi bunyi-bunyian berupa mercon. Hanya saja, kekinian bahan baku mercon sulit diperoleh. Maka, ketiganya memunyai inisiatif untuk memeriahkan rangkaian acara tersebut. Namun, ketiganya malah menggunakan senjata api untuk menciptakan bunyi-bunyian di depan anak-anak.

“Jadi ketiga oknum tersebut yang merupakan berinisial Bharatu AI, Bripka WE dan Briptu OK. Ketua oknum tersebut adalah sebagai bagian dari keluarga besar merasa mempunyai inisiatif, empati untuk memeriahkan acara tersebut, karena sama sekali tidak ada bunyi-bunyian letusan,” papar Pandra.

Kekinian, ketiga pria tersebut telah diamankan Bid Propam Polda Lampung untuk dimintai keterangan terkait insiden tersebut.

“Upaya yang dilakukan Polri saat ini yaitu Bid Propam Polda Lampung telah mengamankan ketiga oknum tersebut untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan penggunaan senjata api laras panjang dan pendek yang dimiliki oknum bersangkutan tersebut secara sah menurut ceritanya,” katanya.

Diketahui, sempat beredar sebuah video aksi berondongan tembakan dalam hajatan pernikahan di Lampung. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @warung_jurnalis tersebut terlihat seorang pria tampak menembakkan senapan laras panjang berkali-kali ke udara.

Bahkan, anak-anak kecil yang berada di lokasi tersebut tampak memunguti selongsong peluru yang telah jatuh. Kemudian, dua pria lainnya juga menembakkan pistol ke udara secara berkali-kali.

Viral Video Seruan Tentara Aceh Darussalam, Usir Semua Orang Non Aceh

Suara.com – Penduduk Aceh yang berasal dari luar daerah diminta untuk segera meninggalkan provinsi di ujung utara pula Sumatra itu.

Perintah tersebut disampaikan seorang pria yang menamakan kelompoknya Pembebasan Kemerdekaan Atjeh Darussalam/Atjeh Merdeka (PKAD/AM) dan (Teuntra Islam Atjeh Darussalam (TIAD).

Melalui sebuah video yang diunggah akun Facebook Yahdi Ilar Rusydi Smh, Selasa (17/9/2019), pria itu berbicara di depan kamera, mengungkapkan perintahnya.

Di samping kiri dan kanannya, berdiri lima pria yang menutupi wajahnya menggunakan kain serban dan kacamata hitam.

Hanya satu pria di tengah yang menampakkan parasnya. Namun, mereka semua sama-sama mengenakan seragam hijau loreng-loreng.

Video Amaran PKAD/AM dan TIAD - (Facebook/Yahdi Ilar Rusydi Smh)Video Amaran PKAD/AM dan TIAD – (Facebook/Yahdi Ilar Rusydi Smh)

Pria tersebut memerintahkan warga dari luar Aceh untuk segera pergi untuk sementara waktu, tetapi diberi kesempatan bersiap-siap sampai tenggat waktu 4 Desember 2019.

Alasannya, mereka ingin menyelesaikan permasalahan di Aceh tanpa campur tangan penduduk dari luar Aceh.

PKAD/AM dan TIAD bahkan mengancam orang-orang yang tidak menuruti perintahnya. Berikut transkrip lengkap ucapan dari perwakilan kelompok tersebut di video:

“Hari ini bertepatan dengan 18 Muharram, sebagai bangsa yang mempunyai adat budaya dan etika di dalam bernegara, maka kami bangsa Aceh Darussalam menyerukan kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada di Aceh Darussalam saat ini untuk keluar dari Aceh Darussalam selain daripada bangsa Aceh Darussalam.

Yang merasa diri bukan bangsa Aceh Darussalam kami persilakan untuk sementara waktu untuk keluar dari negeri kami karena kami ingin menyelesaikan persoalan bangsa kami untuk mendirikan hukum Allah di bumi Aceh Serambi Mekah.

Maka dari itu kami atas anama PKAD/AM Pembebasan Kemerdekaan Aceh Darussalam/Aceh Merdeka dan TIAD, Tentara Islam Aceh Darussalam, menyerukan kepada seluruh bangsa selain bangsa Aceh Darussalam untuk keluar dari Aceh Darussalam sementara waktu.

Kami berikan masa tenggang waktu paling lama 4 Desember 2019, dan bila pada tanggal tersebut orang-orang yang tidak berkepentingan dan berkenaan dengan Aceh Darussalam tidak keluar, maka jangan salahkan kami untuk mengambil satu tindakan terhadap orang-orang yang memang tidak berkepentingan di Aceh Darussalam.

Bila perkara menyangkut Aceh Darussalam sudah selesai, kami persilakan kepada bangsa-bangsa yang lain untuk masuk lagi kembali ke negeri Aceh Darussalam, mengingat hal tersebut adalah menentukan dari segala hal, terutama menyangkut kedaulatan Aceh Darussalam. Kami tidak mau bangsa lain ikut campur dalam penyelesaikan hak kedaulatan kami bangsa Aceh Darussalam.”

Belum ada keterangan dari pihak berwajib tentang viral-nya video ini.

RUU KUHP: Sebar Komunisme/Marxisme Sembarangan Bisa Dipenjara 4 Tahun

Suara.com – Penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme secara sembarang bakal ditindak pidana dengan ancaman hukuman pidana empat tahun penjara.

Aturan mengenai penyebaran ajaran tersebut tercantum dalam Pasal 188 RUU KUHP yang segera akan disahkan DPR RI.

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa pelaku penyebaran ideologi kiri itu bakal dijerat pidana apabila menyebarkan ajaran tersebut di muka umum maupun melalui media.

“Setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,” bunyi Pasal 188 ayat 1 RUU KUHP.

Pada ayat 2 pasal yang sama, hukuman pidana dapat dinaikan menjadi 7 tahun penjara apabila hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Hukuman dapat terus bertambah menjadi 10 tahun penjara sesuai bunyi ayat 3 yakni jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian harta kekayaan.

Berikutnya hukuman pidana penjara bisa bertambah menjadi 12 tahun dan maksimal 15 tahun sebagaimana tercantum pada Pasal 188 ayat 4 dan 5 sebagai berikut.

Pasal 188 ayat 4

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Pasal 188 ayat 5

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Kendati begitu hukuman pidana penjara hanya dapat dikenakan untuk pelaku penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme secara sembarang. Sedangkan mereka yang melakukan kajian terhadap ajaran yang sama namun untuk kepentingan ilmu pengetahuan tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana bunyi Pasal 188 ayat 6.

“Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan,” bunyi Pasal 188 ayat 6.

Diketahui, pembahasan RUU KUHP bakal dilanjutkan dalam tingkat II pengambilan keputusan Rapat Paripurna DPR RI. Hal itu dilakukan seusai DPR dan pemerintah menyepakati saat rapat kerja di Komisi III, Rabu (18/9/2019) kemarin.

Adapun perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat kerja tersebut yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Diketahui, sebelum disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin melempar pertanyaan terlebih dahulu.

“Apakah RKUHP dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?,” tanya Aziz kepada seluruh fraksi dalam rapat kerja.

Pertanyaan serupa kemudian dilontarkan Aziz kepada Yasonna sebagai perwakilan dari pemerintah. Baik fraksi maupun pemerintah menyatakan persetujuannya RUU KUHP dibawa ke dalam rapat paripurna untuk segera disahkan.

Ketua MA Harap Wakil Ketua KPK Nawawi Berantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu

Suara.com – Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nawawi Pomolango, terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Nawawi diharapkan bisa memberantas korupsi tanpa pandang bulu di tanah air.

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali mengatakan bahwa Nawawi merupakan salah satu hakim tinggi di MA. Ia berharap Nawawi bisa amanah dengan jabatannya barunya.

“Harapan kita semoga penegakan hukum dalam hal masalah tindak pidana korupsi mudah-mudahan tetap dijalankan secara baik, tanpa pandang bulu,” kata Hatta di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Meski sudah dipilih DPR RI sebagai pimpinan KPK baru, Nawawi hingga saat ini belum menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai hakim.

Terkait itu Hatta mengaku belum mengetahui persis terkait mekanisme seorang hakim yang terpilih sebagai wakil ketua KPK, apakah nantinya mesti mengundurkan diri atau bisa mengajukan cuti.

“Nanti dipertanyakan bahwa apakah harus mundur atau bisa tetap menyandang dengan status cuti di luar tanggungan negara, nanti kami tanyakan, ya nanti kami mempelajari aturannya,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Nawawi berhasil menjadi Wakil Ketua KPK usai mendapatkan suara terbanyak dalam lima besar nama calon pimpinan KPK yang dipilih oleh anggota Komisi III DPR RI berdasarkan hasil voting.

Berdasarkan hasil voting, kelima capim yang terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023 adalah:

1. Firli Bahuri (56 suara) Ketua KPK
2. Alexander Marwata (53 suara) Wakil Ketua KPK
3. Nurul Ghufron (51 suara) Wakil Ketua KPK
4. Nawawi Pomolango (50 suara) Wakil Ketua KPK
5. Lili Pintauli Siregar (44 suara) Wakil Ketua KPK.

Diguncang Gempa, Warganet di Sekitar Tuban Mengaku Tak Rasakan Getarannya

Suara.com – Kabupaten Tuban, Jawa Timur diguncang gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter, Kamis (19/9/2019) siang.

Warganet di Twitter pun langsung mencuitkan pengalamannya saat kejadian, sampai-sampai tagar #Gempa menduduki posisi teratas daftar trending topic.

Beberapa dari mereka panik begitu merasakan ada goyangan yang cukup besar di lokasinya.

Namun, tak sedikit pula yang kebingungan karena tidak merasakan guncangan gempa bumi sama sekali.

Anehnya, bahkan sejumlah warganet yang mengaku berada di Tuban juga mengatakan, getaran tersebut tak terasa.

Begitu juga yang diungkapkan warganet di Kabupaten Bojonegoro, Jamwa Timur, yang lokasinya tak jauh dari Tuban.

Pengakuan warganet di skeitar Tuban saat terjadi gempa bumi - (Twitter)Pengakuan warganet di sekitar Tuban saat terjadi gempa bumi – (Twitter)

@rv_arv10: #Gempa Aku yang tinggal di Tuban, rumah jarak 3 km dari laut malahan, enggak ngerasa apa-apa. Semoga ini gempa terakhir di Tuban. Semoga Tuban tetap aman, dan enggak ada bencana besar.

@Khanty18: Kok enggak kerasa ya 🙁 Padahal tinggal di Tuban #Gempa.

@Delimanbry: Bojonegoro deket Tuban… Tapi kok aku enggak kerasa. Alhamdulillah. #Gempa.

@liaaufa26: Ya Allah… Tuban sama Bojonegoro deket banget! Kota tetangga… Tapi alhamdulillah #Gempa-nya enggak kerasa sampai Bojonegoro. Tapi tetep aja takut.

@chenwithblonde: Tahu ada gempa dari story WA. Enggak kerasa getarannya, padahal posisi di Tuban kota #Gempa.

Tagar gempa jadi trending topic - (Twitter)Tagar gempa jadi trending topic – (Twitter)

Berdasarkan informasi dari BMKG, titik gempa berada di 58 kilometer barat laut Tuban dengan kedalaman 656 kilometer.

“#Gempa Magnitudo 5.6, 19 September 2019 14:06:31 WIB, lokasi : 6.40 lintang selatan, 111.84 bujur timur (58 kilometer barat laut Tuban, Jatim), Kedalaman : 656 kilometer, tidak berpotensi tsunami #BMKG,” kicau akun @infoBMKG.

Gempa lain terjadi pada pukul 14.31 WIB, dengan kekuatan 6,0 skala Richter. Titik gempa berada di 56 kilometer barat laut Tuban dengan kedalaman 648 kilometer. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

CEK FAKTA: Sampul Tempo ‘Novel Baswedan Penjual Rahasia Negara’, Hoaks!

Suara.com – Sebuah gambar sampul Majalah Tempo beredar secara berantai di jejaring WhatsApp, Kamis (19/9/2019). Dalam gambar yang beredar itu, tergambar sosol Novel Baswedan yang bagian matanya ditutup tangan.

Di sampul Majalah Tempo tertulis edisi 5-11 Agustus 2019 juga ditulis judul ‘Novel Baswedan: Penjual Rahasia Negara ke Indonesia Leaks’.

Lantas, apakah gambar sampul Majalah Tempo yang beredar di jejaring WhatsApp itu benar adanya?

Penjelasan

Dari hasil penelusuran Turnbackhoax.id, gambar Majalah Tempo tersebut adalah hasil suntingan atau editan. Judul yang asli adalah ‘Novel Baswedan: Polisi Tahu Saya Akan Diserang’, bukan berjudul ‘Novel Baswedan: Penjual Rahasia Negara ke Indonesia Leaks’.

Perbandingan sampul Majalah Tempo yang asli dengan palsu. (Turnbackhoax.id)Perbandingan sampul Majalah Tempo yang asli dengan palsu. (Turnbackhoax.id)

Di bagian sampul Majalah Tempo yang asli di bagian atas tertulis dua judul artikel yakni ‘Pucuk Beringin Berebut Restu’ dan ‘Banjir Minyak di Pantai Karawang’. Sementara di gambar sampul Majalah Tempo yang telah diedit, dua judul artikel itu tidak ada.

Gambar sampul Majalah Tempo yang asli bisa dicek di sini.

Kesimpulan

Gambar sampul Majalah Tempo yang telah diedit dan dimanipulasi untuk menipu. Gambar sampul palsu tersebut sengaja dibagikan sehingga membangun premis yang salah.

Catatan Redaksi:
Artikel ini merupakan bagian dari konten Cek Fakta Suara.com. Dibuat seakurat mungkin dengan sumber sejelas mungkin, namun tidak mesti menjadi rujukan kebenaran yang sesungguhnya (karena masih ada potensi salah informasi). Lebih lengkap mengenai konten Cek Fakta bisa dibaca di laman ini. Pembaca (publik) juga dipersilakan memberi komentar/kritik, baik melalui kolom komentar di setiap konten terkait, mengontak Redaksi Suara.com, atau menyampaikan isu/klaim yang butuh diverifikasi atau diperiksa faktanya melalui email cekfakta@suara.com.

Minta Firli Bahuri Tak Dilantik, Belasan Mahasiswa Gugat UU KPK Baru ke MK

Suara.com – Belasan mahasiswa menggugat perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut diketahui melalui lampiran berkas permohonan gugatan yang dapat diunduh melalui situs resmi MK di mkri.id.

Dalam berkas yang teregister Rabu (18/9/2019) itu ditujukan kepada Ketua MK Anwar Usman. Tercatat ada 18 orang pemohon yang mayoritasnya merupakan dari kalangan mahasiswa sebanyak 15 orang dan tiga sisanya dari kalangan politisi serta wiraswasta.

Adapun mahasiswa yang ikut menjadi pemohon terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum berbagai universitas di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Tarumanegara, Universitas Pelita Harapan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan UPN Jawa Timur.

Dalam gugatannya mereka ingin mengajukan permohonan untuk melakukan uji formil serta uji materil terhadap perubahan kedua atas UU KPK.

Ada enam butir alasan dalam permohonan uji formil, satu di antaranya ialah mereka mempermasalahkan ihwal pengambilan keputusan pengesahan revisi UU KPK yang dianggap tak mencapai kuorum lantaran hanya dihadiri sekitar 80 anggota dewan.

Sedangkan ada tujuh butir alasan dalam permohonan uji materil. Belasan mahasiswa menilai terdapat kekosongan norma dalam UU 30/2002 akan penegakkan syarat-syarat anggota KPK yang diatur dalam Pasal 29.

Terkait kekosongan norma di mana tidak terdapat suatu pasal atau upaya hukum apapun untuk memperkarakan pelanggaran akan syarat-syarat dalam Pasal 29 UU Nomor 30 Tahun 2002.

Irjen Firli Bahuri. (Suara.com/Novian)Irjen Firli Bahuri. (Suara.com/Novian)

Mereka juga turut mencantumkan mengenai pemihan Irjen Firli Bahuri selaku Ketua KPK periode 2019-2023 yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana terdapat dalam Pasal 29.

Berdasarkan alasan pengajuan permohonan uji formil dan materil revisi UU KPK, belasan mahasiswa sebagai pemohon kemudian meminta agar MK memerintahakan DPR serta Presiden untuk memberhentikan proses pelantikan anggota KPK baru.

Pemohon juga menuntut agar MK dapat mengabulkan permohonan uji formil dan uji materil dengan menyatakan bahwa pembentukan perubahan kedua atas UU 30/2002 tentang KPK tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

CEK FAKTA: China Minta 2 Pulau ke Jokowi buat Ganti Utang? Hoaks

Suara.com – Masyarakat Indonesia tampaknya harus lebih hati-hati dengan berbagai kabar bohong atau hoaks dari sumber yang tidak kredibel, dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Baru-baru ini beredar gambar hasil bidik layar artikel laman daring berjudul “Tiongkok Minta Dua Pulau untuk Bayar Utang RI?”.

Hasil bidik layar itu diunggah oleh akun Leena Septia dalam jejaring sosial Facebook yang berhasil mencuri perhatian warganet. 

Fakta yang diperiksa:

Selain foto hasil bidik layar artikel  daring itu, pemilik akun membubuhkan narasi seperti ini:

Awalnya minta pulau, lama-lama minta semua negeri ini. Joko penjahat demokrasi. Dia hanya mementingkan perutnya dan golongannya. Boneka bangke. Mana kebijakan dia yg pro rakyat. Tidak ada!

Memanjakan pejabat, mulai dari gaji Mega yang luar biasa, Mahfud yg menggiurkan, malah menaikkan gaji pegawai BPJS yang nyata telah mengorupsi dana BPJS, mengganti mobil mewah menteri.

Bagian rakyat hanya nanggung utang negara, kenaikan listrik, naiknya BPJS, BBM, pajak. Di mana hatimu saat 700 mayat anggota KPPS menjadi tumbal, saat Papua bergejolak. Saat rakyat hidup dalam kesusahan karena kebijakanmu…

Engkau malah sibuk memindahkan ibukota yang tidak  penting. Pemindahan ibukota bukan kepentingan rakyat tapi kepentingan siasatmu. UU revisi KPK ulahmu untuk melemahkan sistem KPK. Pemimpin yang tidak diridhoi. Semoga Allah yg akan membalas semua perbuatan mu baik yg nampak atau yg tidak nampak.

Unggahan dengan gambar yang bernarasi  ‘Tiongkok Minta Dua Pulau untuk Bayar Utang RI? Ngawur tuh’, tentu saja langsung mengundang perhatian warganet.

Fakta

Subjek yang terpampang dalam unggahan inipun adalah foto Presiden Joko Widodo dan Presiden Cina Xi Jinping yang sedang bersalaman.

Judul berita dalam tangkapan layar unggahan Septia sama dengan berita yang diunggah pada tanggal 14 Agustus 2018 oleh portal berita JPNN.com.

Berita ini mengulas kabar hoaks yang beredar di Facebook, terkait permintaan China akan dua pulau di Indonesia, yaitu Sumatera dan Jawa sebagai ganti pembayaran utang Indonesia.

Dalam berita yang diterbitkan JPNN.com menginformasikan, kabar hoaks tersebut disebarkan oleh blog pendulang iklan daring bernama NKRI News Tranding.

Blog itu juga menyertakan foto jabat tangan antara Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping.

Kekinian, blog tersebut tidak lagi bisa diakses, dan peramban Google menampilkan keterangan blog tersebut telah dihapus.

Selain itu, potret Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping yang dipakai dalam unggahan viral itu sama seperti pada artikel laman daring Beritasatu.com.

Dalam artikel Beritasatu.com tersebut, foto itu untuk menerangkan artikel berjudul “Jokowi Bahas Kerja Sama Investasi di Tiongkok.’

Artikel itu membahas sejumlah kerjasama Indonesia dengan pelaku bisnis Cina, diantaranya pimpinan perusahaan Shanghai Electric Co Ltd, dan Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF), Christine Legarde di sela-sela kunjungan kerjanya ke Cina untuk hadir KTT Belt and Road Forum.

Kesimpulan:

Narasi yang menyebut Chna meminta dua pulau kepada Presiden Jokowi untuk membayar utang Indonesia, adalah hoaks.

Sedangkan foto yang melengkapi unggahan itu benar merupakan foto pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, Cina, pada 14 Mei 2017.

Catatan Redaksi:
Artikel ini merupakan bagian dari konten Cek Fakta Suara.com. Dibuat seakurat mungkin dengan sumber sejelas mungkin, namun tidak mesti menjadi rujukan kebenaran yang sesungguhnya (karena masih ada potensi salah informasi). Lebih lengkap mengenai konten Cek Fakta bisa dibaca di laman ini. Pembaca (publik) juga dipersilakan memberi komentar/kritik, baik melalui kolom komentar di setiap konten terkait, mengontak Redaksi Suara.com, atau menyampaikan isu/klaim yang butuh diverifikasi atau diperiksa faktanya melalui email cekfakta@suara.com.

Rapat Paripurna Pertama DPRD DKI Berlangsung Singkat, 12 Anggota Tak Hadir

Suara.com – DPRD Jakarta periode 2019-2024 menggelar rapat paripurna pertama hari ini, Kamis (19/9/2019). Rapat paripurna ini beragendakan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2019.

Sebanyak 12 anggota dewan Kebon Sirih tidak hadir pada rapat ini. Pantauan Suara.com, rapat paripurna pertama sejak anggota DPRD dilantik 26 Agustus lalu dihadiri oleh banyak anggota DPRD.

Berdasarkan daftar kehadiran rapat, diketahui dari 106 anggota DPRD Jakarta, 97 diantaranya hadir dan mengisi daftar hadir. Sementara 5 orang dinyatakan meminta izin untuk tidak mengikuti rapat.

Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu petugas daftar hadir. Ia menyebut 12 orang sisanya tidak hadir tanpa keterangan.

“Ini yang hadir 97 (anggota), lima orang izin. Sisanya tidak ada keteranganya ya,” kata petugas tersebut di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Pengisian daftar hadir menggunakan tanda tangan secara manual di lembar daftar hadir yang tersedia di bagian belakang ruang rapat. Terlihat sampai rapat usai, petugas masih berkeliling meminta tanda tangan dari para anggota dewan.

Meski demikian, petugas tersebut tidak mau memberikan rincian nama-nama anggota DPRD yang tidak hadir. Begitu pula dengan jumlah kehadiran tiap fraksi juga tak mau ia berikan ke media.

Rapat ini dimulai sekitar pukul 14.00 dan berakhir sekitar pukul 14.35 WIB. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang turut hadir menganggap rapat tersebut sangat singkat.

“Enggak ada yang khusus, tadi cuma pengesahan saja. Sidang paling singkat rasanya,” kata Anies.

Diundang Jokowi Bahas Nama Menteri, Buya Syafii: Boleh dari Partai, Tapi…

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Pertemuan tersebut berlangsung tertutup untuk awak media.

Buya Syafii mengatakan kedatangannya kali ini diminta Jokowi untuk memberi masukan soal sosok menteri Kabinet Kerja Jilid ll.

“Bahas soal menteri, pilih kabinet yang bagus,” ujar Buya Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Buya Syafii menuturkan, sosok menteri yang ada di kabinet Jokowi boleh saja dari kalangan partai politik asalkan profesional dan memiliki integritas.

“Dari partai juga boleh, tapi orang yang profesional, punya integritas. Itu saja,” kata dia.

Menurut Buya, Presiden Jokowi sudah tahu siapa saja yang bakal dipilih menjadi menteri.

Ia hanya meminta agar menteri Jokowi berikutnya, khususnya yang berasal dari kalangan partai politik untuk namun benar-benar setia kepada Presiden.

“Presidennya tahu, jadi ada persoalan integritas, kompetensi, profesionalisme. Boleh dari partai, ndak apa-apa. Tapi yang setia kepada presiden. Jangan yang bikin kacau,” tandasnya.

Media Asing Soroti RUU KUHP, Sebut Jutaan Warga Indonesia Bisa Dipenjara

Suara.com – Tak hanya di Indonesia, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga menuai perhatian media asing. Salah satunya Reuters, yang menyoroti pasal zina.

Dilaporkan kantor berita yang berpusat di Inggris itu, Rabu (18/9/2019), Indonesia akan mengkriminalisasi hubungan seksual di luar nikah meskipun bersifat konsensual, alias berdasarkan persetujuan masing-masing pihak.

Menurut KUHP saat ini, perbuatan zina dilakukan antara orang yang sama-sama atau salah satunya terikat pernikahan.

Sedangkan dalam RKUHP, definisi zina diperluas menjadi segala hubungan seks di luar nikah.

Selain itu, menghina martabat presiden juga akan dijatuhi hukuman yang berat berdasarkan RKUHP.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia pun tak hentinya menghujankan kritik pedas pada pemerintah karena langkah tersebut dinilai menyerang kebebasan dasar.

Reuters menyebutkan, Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dan juga terdiri dari minoritas Kristen, Hindu, dan Buddha, tetapi baru-baru ini menunjukkan tren religiositas yang lebih kental dan aktivisme Islam konservatif.

“Negara harus melindungi warga dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran tertinggi Tuhan,” kata politikus PKS Nasir Djamil pada Reuters.

Ia mengaku, perubahan hukum ini telah dikonsultasikan dengan para pemimpin dari semua agama.

Di bawah undang-undang yang diusulkan, pasangan yang belum menikah yang “hidup bersama seperti suami dan istri” bisa dipenjara selama enam bulan atau dijatuhi denda maksimum 10 juta rupiah, yang merupakan gaji tiga bulan untuk banyak orang Indonesia, menurut Reuters.

Penuntutan akan diproses jika kepala desa, yang merupakan tingkat terendah kepala pemerintahan, mengajukan pengaduan ke polisi dan orang tua atau anak-anak dari terdakwa tidak keberatan.

Menanggapi hal tersebut, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengatakan, jutaan orang Indonesia bisa terjerat undang-undang baru, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa 40 persen remaja Indonesia telah melakukan aktivitas seksual pranikah.

Undang-undang ini juga berdampak pada kaum homoseksual karena pernikahan gay tidak diakui di Indonesia, serta berlaku untuk orang asing.

Namun, saat ditanya Reuters, apakah wisatawan di Indonesia terancam hukuman penjara karena hubungan seks di luar nikah, anggota DPR Teuku Taufiqulhadi mengatakan, “Tidak masalah, selama orang tidak tahu.”

Di samping pasal zina dan menghina presiden, kontroversi RKUHP juga dipicu oleh hukuman penjara maksimum empat tahun untuk wanita yang melakukan aborsi, juga denda untuk orang yang mempromosikan kontrasepsi, dan hukuman penjara enam bulan untuk diskusi tidak sah soal “alat aborsi”.

Soal Jokowi Tak Pakai Masker, Aktivis: Asapnya Turun karena Sudah Disetting

Suara.com – LSM pemerhati lingkungan Lingkar Hijau Indonesia menilai tinjauan presiden Joko Widodo dan menteri terkait ke lokasi kebakaran hutan dan lahan beberapa hari lalu menyakiti korban karhutla. Sebab Jokowi tak menggunakan masker.

Aktivis Lingkar Hijau dari Sumatra Selatan, Hadi Jatmiko mengatakan rombongan presiden yang tidak menggunakan masker saat berada di lokasi karhutla seolah menandakan kondisi asap tidak terlalu parah.

“Sisi lain kita menyesalkan juga rombongan rombongan presiden yang datang misalnya mereka tidak menggunakan masker. Ini kan secara tidak langsung menampar wajah masyarakat yang secara langsung terkena Karhutla,” kata Hadi saat ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Dia juga mengungkapkan bahwa sebelum rombongan presiden datang, petugas hanya terfokus memadamkan api di wilayah yang akan dikunjungi sehingga terkesan sudah disetting.

“Sebelum presiden datang, maka dilakukanlah hujan buatan, pemadaman, jadi memang ada mobilisasi besar besaran terhadap wilayah-wilayah yang terbakar. Nah sehingga ketika Presiden datang itu memang asapnya sedang turun, karena sudah ada setting yang dibuat untuk mengamankan presiden,” kata Hadi.

Maka dari itu, dia mempertanyakan kembali pernyataan Menkopulhukam Wiranto yang menyebut kebakaran tidak besar. Bahkan dia menyarankan rombongan presiden datang di saat api kebakaraan hutan sedang berkobar hebat.

“Wiranto bilang asapnya tidak seheboh, anda datangnya kapan? Coba presiden dan menteri terkait datangnya pas heboh, pasti sedang terjadi kebakaran,” katanya.

Diketahui, saat meninjau langsung lokasi Karhutla di Riau pada Selasa (17/9/2019), Jokowi bersama rombongan melaporkan beberapa foto ke publik.

Di sana terlihat sosok Jokowi yang mengenakan kemeja putih tidak menggunakan masker seperti masyarakat terdampak karhutla.

Bahkan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung justru memamerkan sepatu Jokowi dan rombongan yang kotor akibat tinjauan ke lahan gosong tersebut.

Terjebak Kabut Asap Kapten Nekat Kandaskan Kapal di Pelalawan

Suara.com – Sebuah kapal cepat (speedboat) SB Bintang Rizki 99 dengan ukuran 22 GT terjebak kabut asap di Pantai Tanjung Ungka, Pelalawan pada Rabu (18/9/2019) sore. Kapten kapal terpaksa mengandaskan kapal yang terkepung kabut asap tebal itu.

Diketahui, kapal speedboat ini berlayar dengan membawa sekitar 50 penumpang dari Pelabuhan Tanjungbatu, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, menuju Penyalai, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Kapal berangkat sekitar pukul 15.45 WIB, dengan kondisi kabut asap tidak terlalu parah.

Namun, setelah berlayar sekitar 45 menit, kabut asap di tengah laut kian tebal dan mengganggu jarak pandang.

Melihat kondisi itu, kapten kapal terpaksa mengandaskan badan kapal ke Pantai Tanjung Ungka, Pelalawan, sekitar pukul 16.30 WIB.

“Kejadian akibat kabut asap yang tebal. Ada kebun yang terbakar di sekitar lokasi kejadian,” kata Plh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjungbalai Karimun, Capt Mozes I Kareng, dilansir Batamnews.co.id (jaringan Suara.com), Kamis (19/9/2019).

Setelah kapal kandas, seluruh awak kapal langsung mengevakuasi puluhan penumpang.

Penumpang terpaksa berjalan kaki untuk mencapai lokasi kapal lainnya yang datang menolong karena kondisi air dangkal dan tebalnya asap. Tidak ada korban luka ataupun korban jiwa dalam kejadian ini.

“Seluruh penumpang sudah kita evakuasi dengan kapal lainnya, SB Bintang Rizki 988. Semua dalam keadaan selamat,” kata Mozes.

Dukung Pasal Contempt of Court, Ketua MA: Hakim Perlu Dijaga dan Dilindungi

Suara.com – Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali mendukung adanya Pasal 281 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tentang penghinaan terhadap hukum atau contempt of court.

Hatta menilai perlunya pasal itu diadakan dalam revisi KUHP karena selama ini hakim menjadi sasaran kriminalisasi oleh para pencari keadilan.

Hatta mengatakan bahwa belum selama ini belum ada undang-undang yang mengatur perlindungan hakim dari tindakan kriminal para pencari keadilan. Dengan demikian Hatta pun mendukung kalau pasal itu kemudian masuk ke dalam RKUHP.

“Ya saya kira contempt of court itu sudah lama dicanangkan, tapi sampai saat ini belum lahir undang-undangnya dan itu sangat perlu,” kata Hatta di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Hatta kemudian menerangkan bahwa selama ini seringkali terjadi kekerasan yang menimpa para hakim ketika sedang mengadili sebuah kasus. Dengan demikian ia berharap kalau dengan adanya pasal contempt of court tersebut dapat melindungi hakim ke depannya.

“Selama ini banyak tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan pencari keadilan terhadap para hakim, oleh karena itu hakim perlu dijaga dan dilindungi di dalam menegakkan hukum,” kata dia. 

WNI Tewas Tersengat Listrik di Bangladesh

Suara.com – Seorang teknisi asal Indonesia meninggal setelah tersengat listrik di proyek pembangkit listrik, Bangladesh.

Korban Diketahui bernama Tawfiq (45). Para dokter di Dhaka Medical College menyatakan bahwa Tawfiq telah meninggal sekitar pukul 09.30 waktu setempat, pada hari Selasa (17/9/19).

Sebelumnya, Inspektur Bacchu Mia dari pos polisi DMCH telah berusaha menyelamatkan nyawa Tawfiq dengan membawanya ke rumah sakit.

“Tawfiq tersengat listrik saat bekerja di pembangkit listrik pada pagi hari,” ungkap Hanif yang merupakan teman Tawfiq.

Pernyataan berbeda justru diungkapkan oleh Insinyur Eksekutif DPDC, Ramiz Uddin Sarker .

Mengkutip dari laman bdnews24, ia mengatakan bahwa Tawfiq tiba-tiba saja jatuh ketika mengisi gas, lalu ia dibawa ke rumah sakit, dan para dokter menyatakan bahwa Tawfiq sudah meninggal.

Tawfig diketahui sebagai warna negara Indonesia yang telah bekerja di DPDC. DPDC merupakan proyek pembangkit listrik milik Perusahaan Listrik Dhaka yang baru dibangun di Universitas Dhaka.

Menurut Sakrker, selama ini Tawfiq tinggal di sebuah pemukiman Narayanganj.

Usai Temui Jokowi di Istana, Buya Syafii: KPK Tak Suci, Tapi Wajib Dibela

Suara.com – Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii mengklaim pertemuannya dengan Presiden Jokowi tidak membahas soal Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja disahkan DPR RI.

Buya Syafii menyebut kedatangannya hari ini ke Istana Kepresidenan Jakarta hanya memberi masukan soal sosok menteri Kabinet Kerja Jilid ll.

“Tidak disampaikan soal revisi UU KPK,” ujar Buya Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Meski demikian, Buya Syafii menilai UU KPK yang baru saja disahkan dan menuai pro dan kontra di masyarakat itu ada yang kurang. Yakni pimpinan KPK yang diketuai Agus Rahardjo tidak diajak bicara oleh DPR RI dan pemerintah saat pembahasan revisi UU tersebut.

“Saya rasa kemarin kelemahannya prosedurnya kurang. KPK tidak diajak berunding oleh Kemenkumham dan DPR. Saya rasa soal revisi, soal dewan pengawas itu bisa didiskusikan. Itu kan kemarin langsung digitukan (disahkan), jadi terbakar,” kata dia.

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. [Suara.com/Muhaimin A Untung] Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Ia menyebut KPK buka merupakan lembaga yang pailing suci di Indonesia. Tetapi, Buya akan membela lembaga antirasuah jika ada upaya pelemahan dari pemerintah ataupun DPR.

“KPK itu wajib dibela, diperkuat, tapi bukan suci. Itu harus diingat,” tegas Buya Syafii.

Diberitakan sebelumnya, Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK pada Selasa (17/9/2019).

Sejumlah perubahan kedudukan KPK dalam revisi UU tersebut adalah: (1) Kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif, (2) Seluruh pegawai KPK adalah ASN, (3) Penyadapan dan penggeledahan harus seizin dewan pengawas, (4) Kehadiran dewan pengawas di bawah presiden, (5) KPK berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan. (Antara)

Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Begini Ungkapan Hati Sang Istri

Suara.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi tengah menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka kaus suap dana hibah KONI tahun 2018 oleh KPK.

Tak pelak hal itu menjadi pukulan hebat bagi Shobibah Rohmah, istri dari Imam Nahrawi dan ketujuh anak mereka.

Ditelusuri dari jejaring Instagram pribadinya, wanita yang kerap disapa Obib Nahrawi itu sempat mengunggah foto kebersamannya dengan Imam Nahrawi dan seorang putrinya yang masih bayi, sebelum sang suami digelandang KPK pada Rabu (18/9/2019).

Foto itu lantas diberi keterangan panjang berisi ucapan syukur. Namun, Obib memilih untuk menonaktifkan kolom komentar dalam unggahan tersebut.

Pada Kamis (19/9/2019), wanita yang berprofesi sebagai desainer tersebut terlihat membagikan Insta Story dengan foto pancaran cahaya. Ia pun menambahkan kalimat panjang yang berisi rasa syukurnya kepada Yang Maha Kuasa.

Obib Nahrawi juga memanjatkan doa supaya senantiasa diberi kekuatan serta menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan.

Selengkapnya, inilah curahat hati istri Imam Nahrawi dalam Insta Story miliknya.

Tidak ada nikmat yang sempurna kecuali cinta dan doa yang mengalir begitu dahsyat..terima kasih ya Allah

Segala yang terjadi tetap tak sebanding bahkan sebutir debu paling halus sekalipun dibanding nikmat Allah yang telah diberikan. Alhamdulillah alaa kulli khaaalin wa ni’matin

Ya Allah jauhkanlah kami dari menyombongkan diri akan anugerah panjenengan dan ampunilah kami kedua orang tua kami.

Berikanlah kami kekuatan untuk terus berjuang dan limpahkanlah kebaikan-kebaik dunia dan isinya kepada saudara dan sahabat kami Terima kasih untuk semuanya dan mohon dimaafkan atas segala salah dan khilaf.

Curhatan Obib Nahrawi. (Instagram)Curhatan Obib Nahrawi. (Instagram)

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menentapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Imam Nahrawi sejak periode 2014 sampai 2018 bersama Miftahul Ulum asisten pribadinya diduga meminta sejumlah uang yang mencapai Rp 14,7 miliar.

Dalam rentan waktu tersebut, Imam dan asprinya kembali meminta uang yang sebesar Rp 11,8 miliar.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018,” ujar Alexander di Gedung KPK.

YLBHI: DPR Samakan Pidana Korupsi dengan Maling Ayam

Suara.com – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menyoroti soal revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan (PAS) yang dianggap mempermudah remisi untuk terpidana kejahatan luar biasa atau khusus. Seperti narapidana dalam kasus korupsi.

Asfinawati yang juga merupakan pegiat antikorupsi menilai DPR maupun pemerintah terlihat berpikir terbalik dan dianggap menudukung para koruptor.

“Jadi DPR terlihat berpikir dan bertindak terbalik. Tapi untuk koruptor mereka pikirkan haknya revisi UU 12/1995, UU KPK. Padahal namanya juga khusus atau dalam istilah dunia trans national organized crime,” kata Asfinawati dihubungi, Kamis (19/9/2019).

Menurut Asfinawati bahwa pemerintah dan DPR dianggap pula telah menyamakan kasus pidana umum biasa dengan pidana kejahatan luar biasa untuk bisa menerima remisi dengan cepat.

“Hal ini juga menunjukkan DPR menyamakan tindak pidana biasa dengan tindak pidana khusus. Kalau disamakan ya tidak adil terhadap yang mencuri ayam. Artinya proses remisi dapat membuka peluang korupsi berikutnya,” kata Asfinawati.

“Lebih parah lagi jika mencuri ayam karena miskin, miskin karena uang negara dicuri koruptor. Jadi korupsi harus dibedakan dengan orang mencuri ayam karena kelaparan,” imbuhnya.

Sehingga, kata Asfinawati dapat menjadi peluang menghilangkan makna pemidanaan atau pengaturan pidana tentang korupsi itu sendiri.

“Proses remisi selama ini tidak jelas. klien-klien LBH yang miskin-miskin sulit mendapatkannya,” katanya.

Untuk diketahui, Menkumham Yasonna Laoly beralasan pemberian remisi terhadap terpidana korupsi, narkoba, dan terorisme yang bakal diatur ulang tersebut karena terpidana juga memiliki hak.
Diketahui revisi UU PAS membuat remisi tak lagi harus melalui lembaga terkait melainkan berdasarkan kepada putusan pengadilan.

“Bebas bersyarat itu kan hak, pembatasan hak harus melalui undang-undang begitu ya. Nanti kita lihat pelan-pelan ya nanti kita lihat turunannya seperti apa dulu lah pokoknya setiap orang punya hak remisi. (Pembatasan) itu melanggar hak asasi, pembatasan itu melalui dua, pengadilan dan undang-undang,” kata Yasonna.

Sebelumnya, pada PP 99 Tahun 2012 diatur bahwa pemberian remisi terhadap terpidana kejahatan luar biasa harus melalui rekomendasi lembaga terkait. Semisal pemberian remisi untuk koruptor yang harus lewat persetujuan Komisi Pemberantas Korupsi.

Terkait hal tersebut, Yasonna meminta agar publik tak berpandangan negatif dan tidak memandang revisi UU PAS merupakan satu rangkaian dengan RUU KPK Nomor 30/2002 untuk melemahakan komisi antirasuah tersebut.

“Aduh semuanya lah nanti KUHP nanti yang sudah 78 tahun tidak, itu akan apa, itu namanya suuzon. Inti RUU Pemasyarakatan mengakomodasi kemajuan zaman, dan ini tidak jauh beda dengan dunia luar. Dunia negara yang sudah jauh lebih tertinggal dari kita juga, reform mereka dalam UU Pemasyarakatan jauh lebih maju dari kita, masa begitu,” katanya.

Anggota DPRD Jakarta Gadaikan SK, Anies Ikuti Aturan Perbankan

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempersoalkan terkait anggota DPRD Jakarta yang menggadaikan Surat Keputusan atau SK keanggotaannya. Anies mengaku tidak masalah jika hal itu sudah sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anies menuturkan, aturan mengenai penggadaian barang sudah tercantum dalam aturan perbankan. Karena itu jika aturan memperbolehkan menggadaikan SK, maka ia tidak mau mempermasalahkannya.

“Apa yang menurut OJK tidak boleh, ya tidak boleh, karena ini aturan perbankan saja,” ujar Anies di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Menurut Anies, surat berharaga apapun bisa digadaikan masyarakat, termasuk SK anggota DPRD. Ia menganggap yang terpenting menggadaikan barang tidak melanggar aturan.

“Jadi bukan pandangan subyektif. Kita ikut pada aturan OJK,” kata Anies.

Rapat Paripurna mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).(Suara.com/Ummi Hadyah Saleh)Rapat Paripurna mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).(Suara.com/Ummi Hadyah Saleh)

Diberitakan sebelumnya, beberapa Anggota DPRD Jakarta ternyata kerap menggadaikan Surat Keputusan (SK) keanggotaannya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan uang demi memenuhi berbagai keperluan.

Wakil Ketua DPRD non definitif dari fraksi Gerindra, Syarief mengatakan anggota DPRD DKI yang menggadaikan SK merupakan anggota yang bukan pengurus partai. Selain itu mereka baru saja terpilih sebagai anggota DPRD untuk periode pertamanya.

“Bukan pengurus partai tahu-tahu jadi anggota didatangi terus oleh konstituennya. Belum terbiasa dia, belum settle. Dia perlu uang untuk pembinaan konstituennya,” ujar Syarief kepada wartawan hari ini.

RUU KUHP: Waspada ABG Badboy Bisa Kena Denda Rp 10 Juta

Suara.com – Kenakalan acapkali dilakukan usia anak hingga remaja. Nakal pada kalangan remaja bahkan dikenal dengan istilah yang lebih beken, yakni bad boy.

Namun, bagaimana jika kenakalan yang dilakukan tersebut ternyata mengakibatkan kerugian terhadap orang lain atau barang milik orang lain?

Ya, aturan tentang kenakalan tersebut kini tertuang dalam RUU KUHP yang bakal disahkan dalam waktu dekat.

Para bad boy yang melakukan kenakalan di tempat umum hingga merugikan kerugian bagi orang lain, nanti bisa dikenakan hukuman pidana.

Meski tak sampai dibui, sanksi pidana berupa denda yang diberlakukan cukup menguras kantong, yakni sebesar Rp 10 juta.

Aturan mengenai kenakalan tersebut tertulis secara lengkap dalam Bagian Keempat Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang Pasal 335 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau Barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II (Rp 10 juta).”

Untuk diketahui, pembahasan RUU KUHP bakal dilanjutkan dalam tingkat II pengambilan keputusan Rapat Paripurna DPR RI.

Hal itu dilakukan seusai DPR dan pemerintah menyepakati saat rapat kerja di Komisi III hari ini.

Adapun perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat kerja tersebut yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Sebelum disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin melempar pertanyaan terlebih dahulu.

“Apakah RKUHP dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?,” tanya Aziz kepada seluruh fraksi dalam rapat kerja, Rabu (18/9/2019).

Pertanyaan serupa kemudian dilontarkan Aziz kepada Yasonna sebagai perwakilan dari pemerintah. Baik fraksi partai di DPR maupun pemerintah menyatakan setuju RUU KUHP dibawa ke dalam rapat paripurna untuk segera disahkan.

PAN akan Klarifikasi Kabar Faldo Maldini Pindah ke PSI

Suara.com – Partai Amanat Nasional (PAN) buka suara ihwal salah satu kadernya Faldo Maldini yang juga menjabat Wasekjen dikabarkan hijrah ke parpol lain yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kabar berpindahnya Faldo diketahui berawal dari iklan koran harian lokal di Sumatra Barat.

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya akan melakukan klarifikasi langsung atau tabayun terhadap Faldo Maldini atas kabar tersebut. Eddy sendiri mengaku belum mengetahui detail perkara hijrahnya Faldo.

“Reaksi saya yang pertama adalah meminta klarifikasi ke Faldo, alias tabayun. Berhubung sampai saat ini kami masih dinas di luar kota, setibanya di Jakarta saya akan langsung meminta penjelasan yang jernih dan komprehensif dari adinda Faldo,” kata Eddy melalui keterangan tertulis, Kamis (19/9/2019).

Menurut Eddy, seandainya kabar kepindahan Faldo ke PSI benar adanya, maka satu hal pertama yang akan ia lakukan adalah instrospeksi diri. Pasalnya, diakui Eddy, dirinya telah bersedia sejak awal menjadi pembimbing dan mentor bagi Faldo Maldini di PAN, khususnya di bidang manajemen kepartaian, manajemen konflik dan human development skills.

“Meskipun saya tidak suka berandai-andai, namun jika ternyata berita tersebut benar adanya pasca tabayun ke Faldo, tentu saya akan melakukan introspeksi terhadap diri sendiri maupun lingkungan di dalam organisasi partai yang saya cintai ini. Apakah ada faktor dalam diri saya atau mungkin saja di internal organisasi yang men-trigger keputusan ini. Hal ini penting bagi kami selaku pengelola partai untuk memperbaiki hal yang bisa ditingkatkan dan meluruskan hal-hal yang belum sempurna dari aspek manajemen organisasi,” Eddy menjelaskan.

Diketahui, Sebuah iklan di harian lokal Sumatra Barat tiba-tiba menjadi sorotan. Dalam iklan tersebut menyandingkan foto Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini dengan partai lain yakni Partai Solidaritas Indonesia.

Tampak dalam iklan bewarna tersebut tertulis nama Faldo Maldini, logo PSI, serta sebuah kalimat dalam bahasa Minang ‘Sumangaik Baru’. Huruf ‘sum’ dan ‘bar’ pada kalimat tersebut bahkan sampai dipertegas dengan warna merah untuk dibaca menjadi satu kata baru ‘Sumbar’ atqu Sumatra Barat.

Iklan itu sekaligus menjadi tanda tanya apakah Faldo telah loncat dari PAN ke PSI? Menanggapi itu Sekjen PSI Raja Juli Antoni buka suara. Namun Raja Juli juga tak menjawab gamblang soal posisi Faldo di PSI terkait iklan di harian lokal tersebut.

“Saya persilakan kawan-kawan media mengkonfirmasi langsung ke Faldo Maldini. Silakan konfirmasi juga ke PAN. Saya baca di beberapa media, Mas Eddy Suparno mengatakan akan bertemu Faldo malam ini. Kita tunggu saja hasilnya,” kata Raja Juli dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Kamis (19/9/2019).

Viral Massa Pro UU KPK Baru Rebutan Jas Almamater Tanpa Logo Universitas

Suara.com – Massa pro-UU dan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan kecurigaan saat menggelar demonstrasi di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Mereka mengaku mahasiswa, tetapi jas beraneka warna yang mereka kenakan tak memiliki logo almamater.

Selain itu, dari warnanya kentara, pakaian tersebut masih sangat baru dan belum pernah dipakai.

Begitulah respons warganet, menyaksikan foto-foto sekelompok pria berjajar membawa spanduk yang menyatakan dukungan untuk pengesahan RUU KPK dan pelantikan pimpinan barunya.

“Massa demo di KPK pakai jas almamater tanpa logo universitas. Dan kualitas laundry mereka luar biasa bagusnya hingga nampak baru semua,” sindir pengguna akun Twitter @BNGPY, yang cuitannya telah di-retweet lebih dari lima ribu kali sejak dibagikan pada Rabu malam.

Warganet curiga dengan massa yang demo di depan gedung KPK - (Twitter/@BNGPY)Warganet curiga dengan massa yang demo di depan gedung KPK – (Twitter/@BNGPY)

Tak hanya itu, @BNGPY juga menambahkan bidikan kamera yang menunjukkan sejumlah pria berebut jas biru dan jingga di pinggir jalan.

Tumpukan jas itu diletakkan di atas paving blocks, dan sejumlah pria berdiri sedikit menunduk mengerumuninya.

Tak diketahui asal jas-jas polosan tersebut dan siapa yang membagikannya.

“Bukti nyata bahwa pendidikan tinggi itu mudah diakses oleh masyarakat,” sindir @BNGPY lagi.

Warganet curiga dengan massa yang demo di depan gedung KPK - (Twitter/@BNGPY)Warganet curiga dengan massa yang demo di depan gedung KPK – (Twitter/@BNGPY)

Sebelumnya diberitakan SUARA.com, para pengunjuk rasa itu mengatasnamakan diri Kelompok Nasional Mahasiswa Selamatkan KPK.

Saat ditanya wartawan, mereka mengaku berasal dari kampus ternama mulai dari Universitas Bung Karno hingga Universitas Indonesia.

“Dari UBK bang, yang ini UI,” jawab salah satu dari mereka sembari menghindari wartawan.

Nenek Gendong Jenazah Cucu Viral, Anies Akan Periksa SOP Mobil Jenazah

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan memeriksa Standar Operasional Prosedur (SOP) Mobil Jenazah. Hal ini akan dilakukan Pemprov DKI setelah seorang nenek bernama Dian Islamiyati (36) menggendong jenazah cucunya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara viral.

Anies mengatakan ada Prosedur Tetap (Protap) saat seseorang ingin menggunakan mobil jenazah. Ia menyebut pihak keluarga harus menunggu dua jam terlebih dahulu sebelum menggunakan mobil jenazah.

“Protapnya kalau meninggal itu harus ditunggu dua jam. Kemudian dibawa dengan mobil jenazah. Kalau di rumah sakit itu sudah pasti seperti itu,” ujar Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Berdasarkan laporan awal yang didapat, Anies mengatakan pihak keluarga Dian yang ingin membawa jasad bayi tersebut sendiri. Pihak keluarga dinilainya mau membawa karena ukuran bayi yang kecil dan mudah untuk dibawa.

Seorang nenek bernama Dian Islamiyati (36), terpaksa harus jalan kaki sambil menggendong jenazah cucunya yang meninggal dalam persalinan prematur di Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (17/9/2019) sore. (Screenshot)Seorang nenek bernama Dian Islamiyati (36), terpaksa harus jalan kaki sambil menggendong jenazah cucunya yang meninggal dalam persalinan prematur di Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (17/9/2019) sore. (Screenshot)

“Menurut info sementara, keluarga keukeuh mau segera membawa, yang seharusnya itu dibawa dengan mobil jenazah,” kata Anies.

Karena itu ia mengaku akan mengirimkan tim untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi agar tidak berspekulasi lebih jauh. Namun ia menegaskan seharusnya meskipun yang dibawa adalah bayi, pihak keluarga tetap mengikuti SOP.

“Bila ada yang meninggal, harus ditunggu dua jam, dan harus menggunakan mobil jenazah. Nanti kita periksa di dalam apa yang sesungguhnya terjadi di situ,” kata Anies.

Diberitakan sebelumnya, Dian Islamiyati (36) harus berjalan menggendong jasad cucunya yang meninggal dalam persalinan prematur di Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (17/9/2019). Dian sempat berjalan setelah motor yang ditumpanginya mogok akibat kehabisan bensin.

Sekira pukul 16.15 WIB, Dian pulang bersama ponakannya yang bernama Hamim Saputra. Keduanya membawa bayi laki-laki yang baru saja meninggal seusai dilahirkan anak Dian yang berinisial IAS (16).

Ibu Menggendong Jenazah Bayinya. (Instagram/polsek_cilincing_humas)Ibu Menggendong Jenazah Bayinya. (Instagram/polsek_cilincing_humas)

Dian mengatakan jika sang putri melahirkan pada pukul 14.00 WIB. Namun, bayinya meninggal dunia karena prematur. Rumah Dian dan anaknya ada di kawasan Rorotan, Jakarta Utara.

“Saya bawa pulang jenazah cucu pada pukul 16.15 dengan menggunakan motor. Tapi dengan keadaan darurat itu, setelah itu diperjalanan di kondisi macet, yang membawa motor itu keponakan saya tapi motor itu mogok di perjalanan,” ungkap Dian di Polda Metro Jaya, Rabu (18/9/2019).

LSM Lingkungan: Kampanye Sawit Baik Kaburkan Fakta Karhutla

Suara.com – LSM pemerhati lingkungan, Sawit Watch mengecam kampanye ‘Sawit Baik’ yang gencar digaungkan pemerintah di saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Sumatera dan Kalimantan beberapa pekan terakhir.

Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware mengatakan, kampanye Sawit Baik yang dilakukan Kemkominfo dan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah upaya untuk mengaburkan fakta dampak kebakaran hutan akibat perkebunan sawit.

“Kampanye ini memutar balik fakta, dia hanya melihat dari produk hilirnya, ini baik karena bisa dikonsumsi untuk kosmetik dan macam-macamlah, tapi tidak melihat proses mendapatkan produk hilir ini itu ada berbagai persoalan yang ada di situ,” kata Inda saat ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Menurutnya, karhutla yang terjadi tahun ini jauh lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kejadian ini terus menerus terjadi setiap tahun.

“Di mana orang semua secara ekonomi terhenti dan anak yang bersekolah juga diliburkan dan tidak mendapatkan hak untuk belajar, tapi karena asap ini persoalan besar, ini persoalan akut di negeri ini yang harus diselesaikan,” katanya.

Diketahui, Kominfo dan BPDPKS ramai diperbincangkan warganet di media sosial karena meluncurkan akun @SawitBaikID.

Tujuannya, “untuk memberikan informasi secara utuh tentang kelapa sawit.”

“Gerakan Nasional ini menciptakan dukungan publik di medsos, menjawab berbagai isu negatif terhadap sawit, menyebarluaskan berbagai hal positif dari sawit, menumbuhkan kecintaan terhadap produk sawit, dan terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam kampanye ini #SawitBaik,” bunyi salah satu cuitan @SawitBaikID, Senin (16/9/2019).

Bahkan, telah diadakan acara influencer meeting untuk kampanye tagar Sawit Baik itu.

Aktivis Lingkungan Ungkap Tinjauan Jokowi ke Lokasi Karhutla Settingan

Suara.com – Lingkar Hijau Indonesia, organisasi pemerhati lingkungan, menilai pernyataan Menkopulhukam Wiranto yang mengatakan kebakaran hutan dan lahan tidak seheboh pemberitaan media massa adalah aneh.

Aktivis Lingkar Hijau dari Sumatera Selatan Hadi Jatmiko mengatakan, pernyataan Wiranto itu wajar karena lokasi karhutla sudah di-setting sedemikian rupa saat para menteri dan Presiden Jokowi datang meninjau.

Ia mengatakan, sebelum rombongan Presiden Joko Widodo datang meninjau lokasi kebakaran, pasti titik api sudah dipadamkan dengan berbagai cara.

Aktivis Lingkar Hijau dari Sumatera Selatan Hadi Jatmiko. [Suara.com/Stephanus Aranditio]Aktivis Lingkar Hijau dari Sumatera Selatan Hadi Jatmiko. [Suara.com/Stephanus Aranditio]

“Sebelum presiden datang, maka dilakukanlah hujan buatan, pemadaman, jadi memang ada mobilisasi besar-besaran terhadap wilayah-wilayah yang terbakar. Nah, sehingga ketika presiden datang itu memang asapnya sedang turun, karena sudah ada setting yang dibuat untuk mengamankan presiden,” kata Hadi saat ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Maka dari itu, dia mempertanyakan kembali pernyataan Wiranto yang menyebut kebakaran tidak besar.

Bahkan, dia menyarankan rombongan presiden datang saat api kebakaraan hutan sedang berkobar hebat.

“Wiranto bilang asapnya tidak seheboh, anda datangnya kapan? Coba presiden dan menteri terkait datangnya pas heboh, pasti sedang terjadi kebakaran,” tegasnya.

Sebelumnya, Wiranto mengklaim, bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di banyak daerah Indonesia tak separah yang diberitakan media massa.

Pernyataan itu diucapkan Wiranto setelah mendampingi Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi karhutla di Riau, Selasa (18/9/2019) kemarin.

“Realitas yang dikabarkan dengan realitas yang ada itu sangat berbeda. Ternyata kemarin waktu kami di Riau, tidak separah yang diberitakan,” kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Rabu (18/9/2019).

Wiranto mengatakan, saat di Riau, banyak masyarakat yang belum menggunakan masker.

Jarak pandang juga dinilainya masih dalam taraf normal, dan asap tidak menganggu daya pandang mata.

Iriana Jokowi Tekankan Sampah Bisa Diolah dan Didaur Ulang

Suara.com – Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sampah-sampah yang ada tidak harus dibuang, melainkan bisa dimanfaatkan atau didaur ulang.

Hal ini dikatakan Iriana Jokowi saat melakukan pencanangan aksi Gerakan Indonesia Bersih bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (Oase) di Sungai Cipakancilan, Tanah Sereal, Kota Bogor, Kamis (19/9/2019).

“Di sini tadi ibu dari PKK dari majelis taklim sudah ngasih testimoni bahwa sampah ini juga tidak harus dibuang, ada yang berguna,” ujar Iriana dalam sambutannya.

Iriana menyambut baik adanya permintaan dari ibu-ibu PKK yang meminta adanya pelatihan pengelolaan sampah untuk bisa didaur ulang.

“Tadi minta pelatihan ya bu , ini ada Ketua Umum PKK ibu Erni nanti bisa ditindaklanjuti dari bu RW ke bawah, nanti kalau sampah-sampah yang bisa masih digunakan kita bisa membuat daur ulang,” ucap Iriana.

Iriana memuji bros yang digunakan salah satu ibu PKK yang menyampaikan testimoni. Bros tersebut diketahui terbuat dari sampah daur ulang.

“Oh ini juga sampah, oh warnanya begini. Itu buatannya berapa jam atau berapa menit? Oh satu jam sudah jadi bros cantik,” kata Iriana.

Lebih lanjut, Iriana menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas partisipasi dalam pencanangan aksi Gerakan Indonesia Bersih.

Sementara itu, Rahmiyanti dari majelis taklim Al Baroqah Cilebut mengaku bangga lantaran desanya dikunjungi Iriana Jokowi bersama rombongan dari Oase.

“Dari 15 titik, desa kami yang dikunjungi ibu Iriana suatu kebanggaan, betapa bangga dan senang,” kata Rahmiyanti.

Rahmiyanti juga akan mengajak warganya untuk mengelola sampah dari rumah.

“Kita ingin mengajak ibu-ibu mulai mengelola sampah dari rumah, kemudian belanja tidak mengandalkan (plastik) kresek, memisahkan sampah organik dan diadakan pelatihan sehingga bisa dikelola. Mudah-mudahan sungai kembali bersih dan bisa menjadi wisata yang indah,” katanya.

Sungai Cipakancilan sempat viral di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat luas karena adanya tumpukan sampah di sepanjang Sungai Cipakancilan.

Kisah Viral Nenek Buta Jualan Roti, Kena Tipu Ekpresinya Begini

Suara.com – Hidup dalam keterbatasan tak membuat seorang wanita yang bernama Nid (71) patah arang.

Walaupun hidup dalam keterbatasan akan penglihatan, wanita asal Bangkok, Thailand ini berjualan roti untuk menyambung hidupnya.

Kisah Nid mulai viral di jejaring sosial Facebook setelah dibagikan oleh akun dengan nama ‘I Am Eat’.

Nid terpisah dengan keluarganya ketika sang ibu meninggal dunia, dan kini ia hidup sebatang kara.

Walaupun buta, ia terus mematik semangat hidupnya di jalanan kota Bangkok dengan berjualan roti isi daging. Ia

mengambil dagangannya sendiri di sebuat tempat produksi pembuatan roti di Distrik Bang Phu.

Harga roti yang dijual Nid sendiri terbilang murah, sekitar 50 Bath, dan ia hanya mengambil 5 Bath sebagai keuntungan.

Jika dirupiahkan, harga roti Nid adalah sekitar Rp 23.000 dan keuntungan yang diambil hanya Rp 2.300.

Namun, yang menjadi sorotan dalam kisah Nid ini adalah pengalaman tak mengenakkan yang dialaminya ketika menjajakan dagangan.

Siapa sangka kekurangan fisik Nid, benar-benar dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab untuk menipunya.

Beberapa pembeli membayarnya dengan uang yang tidak sesuai. Bahkan ada pula yang memberinya uang palsu ataupun asal mengambil tanpa membayar.

Namun, yang membuat orang-orang salut terhadapnya adalah sikap Nid yang selalu murah senyum kepada semua orang.

Hingga artikel ini diunggah, unggahan tentang Nid ini sudah dibagikan lebih dari 6000 kali oleh pengguna Facebook.

Warganet ramai-ramai membanjiri kolom komentar unggahan ini untuk memberikan dukungan terhadap Nid.

“Jam 07.00 terkadang belum buka, setiap jam 09.00 pasti akan mampir, sampai jumpa bibi. Orang-orang di sekitar sini akan membantunya menyiapkan dagangannya, ” ungkap Ploy Yamapaywon.

Setelah unggahan ini ramai dibagikan, ada juga beberapa warganet yang langsung membantu Nid dengan membeli dagangannya, seperti yang telah dilakukan Bom Varapoj.

“Beli pagi-pagi untuk membantu bibi, dagangan belum ada namun uang sudah disiapkan, ” uangkapnya.

RUU KUHP: Ayam Peliharaan Masuk dan Makan di Kebun Orang, Denda Rp 10 Juta

Suara.com – Pecinta dan pemelihara atau bahkan peternak unggas serta hewan ternak lain, tampaknya harus lebih waspada dalam mengawasi peliharannya.

Jangan sampai unggas atau hewan ternaknya sampai masuk hingga mencari makan di tanah atau kebun milik orang lain yang ada tanamannya.

Pasalnya, jika unggas semisal ayam, bebek, angsa atau kalkun peliharaan sampai melakukan hal tersebut, maka salah-salah peternak dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda.

Dendanya itu sendiri bahkan bisa melebihi harga pasaran unggas, yakni senilai Rp 10 juta.

Begitu setidaknya aturan yang dimuat dalam RUU KUHP, yang telah disepakati pemerintah dengan DPR RI, dan bakal segera disahkan dalam rapat paripurna.

Aturan tersebut terperinci jelas dalam Bagian Ketujuh Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman dan Pekarangan Pasal 278 RUU KUHP.

“Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II (Rp 10 juta),” demikian Pasal 278.

Selain dikenakan denda, berdasarkan Pasal 279 ayat 2, hewan ternak yang melanggar aturan menginjakkan kaki di tanah atau kebun yang terdapat tanaman atau telah ditaburi benih bakal disita oleh negara.

Begini Pasal 279:

Ayat 1, “Setiap Orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.”

Ayat 2, “Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara.”

Untuk diketahui, pembahasan RUU KUHP bakal dilanjutkan dalam tingkat II pengambilan keputusan Rapat Paripurna DPR RI. Hal itu dilakukan seusai DPR dan pemerintah menyepakati saat rapat kerja di Komisi III hari ini.

Adapun perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat kerja tersebut yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Sebelum disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin melempar pertanyaan terlebih dahulu.

“Apakah RKUHP dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?,” tanya Aziz kepada seluruh fraksi dalam rapat kerja, Rabu (18/9/2019).

Pertanyaan serupa kemudian dilontarkan Aziz kepada Yasonna sebagai perwakilan dari pemerintah. Baik fraksi partai di DPR maupun pemerintah menyatakan persetujuan RUU KUHP dibawa ke dalam rapat paripurna untuk segera disahkan.

Iriana Jokowi Canangkan Gerakan Indonesia Bersih di Sungai Cipakancilan

Suara.com – Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Jokowi) bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (Oase) melakukan pencanangan aksi Gerakan Indonesia Bersih di Sungai Cipakancilan, Tanah Sereal, Kota Bogor, Kamis (19/9/2019).

Dalam sambutannya, Iriana mengaku prihatin melihat masih adanya tumpukan sampah di Sungai Cipakancilan. Padahal, sebelumnya sungai tersebut sudah dibersihkan aparat TNI Korem 061/Suryakencana beberapa hari lalu.

“Lihatnya ngeri juga sampah-sampahnya ini. Tadi katanya sudah bersih ya pak, tapi karena arusnya mengalir terus ini jadi datang lagi. Tapi insyaallah nanti sudah dibersihkan tidak sampai kaya begini ya bu,” ujar Iriana dalam sambutannya.

Iriana juga kaget melihat banyaknya jenis sampah mulai dari sampah dapur hingga sampah peralatan rumah tangga.

“Oh ada kasur juga, oh macem-macem juga ada peralatan rumah tangga juga,” kata dia.

Lebih lanjut, Iriana berharap setelah sungai Cipankancilan dibersihkan, bisa menjadi tempat yang bermanfaat seperti taman.

“Insyaallah kalau ini sudah bersih semua bisa untuk taman bermain dan juga untuk jualan juga bisa ya bu, kafe-kafe seperti yang diperlihatkan di sini. insyaallah nanti ini sudah bersih semua,” katanya lagi.

Secara simbolis, Iriana kemudian menekan tombol sirine yang menandangkan pencanangan Gerakan Indonesia Bersih di Sungai Cipakancilan.

Iriana juga melihat aktivitas pembersihan sampah oleh relawan dan TNI dan dilakukan dengan dua unit alat bergerak untuk mengangkat sampah di sungai tersebut.

Sungai Cipakancilan sempat viral di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat luas karena adanya tumpukan sampah di sepanjang Sungai Cipakancilan.

Dalam acara tersebut hadir pula Kepala Bidang Lingkungan Bersih (Bidang 4) Oase yang juga istri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Devi Pandjaitan br Simatupang, istri Gubernur Jawa Barat Atalia Praratya dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Eggi Sudjana Kirim Surat Permohonan Perlindungan Hukum ke Jokowi

Suara.com – Tersangka kasus dugaan makar, Eggi Sudjana, mengirimkan surat perlindungan hukum ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus yang merundungnya. Surat tersebut dilayangkan ke Istana Negara pada Selasa (17/9/2019) lalu.

Kuasa hukum Eggi, Alamsyah Hanafiah mengatakan kliennya mengirim surat ke Jokowi dengan tujuan meminta klarifikasi. Klarifikasi tersebut terkait apakah pemrintah merasa digulingkan atas pernyataan Eggi.

“Ada dua pertanyaan intinya yaitu apakah benar presiden dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan pernah diganggu atau merasa digulingkan oleh tersangka Eggi Sudjana,” ujar Alamsyah di Polda Metro Jaya, Kamis (19/9/2019).

Alamsyah menuturkan, jika Jokowi tidak merasa terganggu maka pihaknya memohon adanya perlindungan hukum. Bahkan, ia meminta agar penyidikan terhadap kliennya dihentikan atau SP3.

Kuasa hukum Eggy Sudjana, Alamsyah Hanafiah. (Suara.com/Yosea Arga)Kuasa hukum Eggi Sudjana, Alamsyah Hanafiah. (Suara.com/Yosea Arga)

“Kalau dia (Jokowi) tidak merasa terganggu atau digulingkan, mohon perlindungan hukum dan dihentikan penyidikannya. Mohon diklarifikasi, sehingga dia (Eggi) tidak berstatus tersangka,” katanya.

Selain itu, Eggi telah melayangkan Surat pelindungan hukum dan permohonan penghentian penyidikan perkara (SP3) ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pramono.

“Apabila Presiden tidak pernah merasa digulingkan oleh perbuatan Eggi, kami mohon perlindungan hukum. Kemudian, berkenan memerintahkan Kapolri, Kapolda untuk menghentikan penyidikan terhadap saudara Eggi,” kata dia.

Untuk diketahui, saat ini Eggi berstatus sebagai tahanan kota dengan wajib lapor satu kali dalam sebulan. Eggi wajib lapor setiap hari Rabu.

“Sekarang wajib lapor sudah satu bulan sekali. Setiap hari rabu,” katanya.

Untuk diketahui, kasus Eggi Sudjana berawal dari ajakan people power yang diserukan Eggi saat berpidato di kediaman Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Buntut dari seruan itu, Eggi Sudjana dilaporkan seorang relawan dari Jokowi – Maruf Center (Pro Jomac), Supriyanto ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan nomor: LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan.

Eggi juga dilaporkan seorang wanita bernama Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya pada Rabu (24/4/2019). Pelaporan itu disampaikan Dewi lantaran Eggi dituding berencana melakukan makar terkait seruan people power yang disampaikan melalui pidatonya.

Pesan PSK Via MiChat, Pria Kena Tipu Ini Malu untuk Lapor Polisi

Suara.com – Seorang pria yang tidak mau disebutkan namanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengaku ditipu dengan pekerja seks komersial (PSK) via aplikasi Michat. Pria tersebut awalnya berniat menyewa jasa PSK di salah satu hotel berbintang.

Kepala Bagian Operasional (Bagops) Polres Mataram Kompol Taufik mengatakan pria tersebut awalnya ingin melakukan pelaporan polisi di SPKT pada Selasa (17/9/2019) lalu. Namun setelah berbincang dengan petugas, laporan itu tidak jadi dibuat karena koraban merasa malu.

“Tapi setelah cerita ke anggota, korban tidak jadi lapor. Katanya malu,” ucap Taufik seperti diberitakan Antara, Kamis (19/9/2019).

Taufik meuturkan, kepada anggota pria yang mengaku jadi korban penipuan oleh PSK itu rugi ratusan ribu rupiah. Uang tersebut sudah ditranssfer korban ke rekening pelaku yang mengaku menyediakan jasa seks.

Berawal dari kenalan melalui akun MiChat, korban mendapat harga penawaran untuk menggunakan jasa PSK tersebut.

Dengan kesepakatan harga Rp 800 ribu, korban akhirnya mengirim uang panjar ke nomor rekening PSK.

“Katanya dia dikasih harga Rp 800 ribu,” ujarnya.

Usai mengirim uang boking, korban kemudian menyewa kamar salah satu hotel ternama di Kota Mataram.

Lama setelah menunggu di kamar hotel, akun yang mengaku PSK dan telah menerima kiriman uang panjar dari korban tak kunjung datang.

Selain itu, korban juga kehilangan kontak dengan akun yang mengaku dirinya sebagai pemuas nafsu pria hidung belang tersebut.

Tak Dilibatkan, Laode Syarief: KPK Terima Draft Revisi UU dari Hamba Allah

Suara.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief menyebutkan KPK tidak dilibatkan dalam proses revisi UU KPK.

Semua kendali ada di tangan pemerintah dan DPR RI sehingga pantas bila hal itu dianggap sebagai upaya pelemahan KPK.

Hal itu disampaikan Laode M Syarief dalam acara Mata Najwa yang mengangkat tema “KPK: Kiamat Pemberantasan Korupsi” pada Rabu (18/9/2019).

Terkait kontroversi revisi UU KPK, kondisi tersebut menjadi “The Darkest Moment (suasana tergelap)” selama 17 tahun berdirinya KPK.

Bukan tanpa alasan, kala itu lembaga antirasywah tidak diikutsertakan dalam pembahasan revisi UU KPK sehingga tidak memiliki kewenangan untuk bersuara.

“Jadi KPK tidak pernah dilibatkan dalam proses ini? sama sekali tidak pernah?” tanya Najwa Shihab

“Ya tidak pernah sama sekali,” ungkap Laode.

Laode menambahkan, KPK sejatinya sudah mengupayakan berbagai hal namun tak menemui titik temu.

“Kami sudah melakukan banyak hal, berupaya bertemu Menteri Hukum dan HAM, bertemu dengan menteri, Kesekretariatan Negara, bahkan berupaya untuk bertemu presiden seperti itu. Kami lakukan tapi kami enggak mendapatkan,” ujarnya.

Ia juga mengakui KPK memiliki akses terbatas, bahkan tidak mendapatkan draft revisi UU yang kala itu ramai diperbicangkan.

“Misalnya semua ada UU yang kami terima ini, kami bukan dapatkan dari DPR bukan jadi pemerintah. Jadi kalau ada yang tanya “dari mana kalian dapat?” kami jawab dari Hamba Allah,” Kata Laode.

Lebih lanjut, Laode menyebut mestinya DPR RI memberikan rancangan revisi UU KPK sejak awal bukan memberikan UU yang sudah disahkan.

“Begini jadi kan harusnya bukan setelah jadi juga baru diberi. Harusnya diberikan itu sejak awal. Saya beri contoh, makanya kaya ujian tesis saya bawa banyak dokumen,” tandasnya.

Diketahui, dalam rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan Revisi UU KPK pada Selasa (17/9/2019).

Dalam sidang tersebut dihadiri 80 orang dari 560 wakil rakyat. Sebanyak tujuh fraksi menerima RUU KPK. Sementara dua fraksi, yaitu Gerindra dan PKS, belum menerima penuh, sedangkan Fraksi Demokrat belum memberikan pendapat karena menunggu rapat fraksi.

Profile KPI di Wikipedia Dirusak karena Tegur Tayangan Spongebob

Suara.com – Organisi pendukung misi “Bebaskan Pengetahuan” Wikimedia menyesalkan tindakan vandalisme yang dilakukan sejumlah oknum di situs ensiklopedi multibahasa Wikipedia.

Hal itu disampaikan melalui akun Twitter @wikimediaid pada Rabu (18/9/2019).

Wikimedia mengakui kekecewannya atas tindakan perusakan oleh sejumlah pihak yang terang-terangan mengganti informasi terkait salah satu lembaga nasional dengan kata-kata tidak pantas lalu menyebarkan ke media sosial.

Tindakan tersebut dinilai sebagai vandalisme Wikipedia yang sejatinya bukanlah ruang terbuka untuk menyampaikan protes dan provokasi.

“Hal ini kerap terjadi setiap kali timbul kontroversi terkait tokoh atau lembaga tertentu yang sedang disorot media. Bahkan perusakan tidak hanya terjadi di Wikipedia bahasa Indonesia, Wikipedia bahasa daerah, Inggris dan proyek lain seperti Wikidata juga ikut dirusak,” tulis @wikimediaid.

Kekecewaan Wikimedia. (Twitter/@wikimediaid)Kekecewaan Wikimedia. (Twitter/@wikimediaid)

Oleh sebab itu, Wikimedia menyarankan oknum perusak untuk melayangkan protes melalui media yang tepat supaya tidak memperkeruh suasana.

“Jika perasaan dongkol Anda terhadap suatu lembaga atau tokoh kian membuncah, sila layangkan protes atau unek-unek Anda melalui sarana-sarana yang memang disediakan untuk menampung hal tersebut.”

Sebelumnya diketahui, sejumlah orang yang kesal terhadap sikap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) setelah memberi teguran untuk kartun Spongebob karena memuat adegan yang dinilai tidak edukatif.

Mereka lalu merusak informasi tentang KPI yang dimuat Wikipedia dengan beragam kalimat tidak sopan lantas membagikan tangkapan layar informasi tersebut ke media sosial.

Contoh vandalisme Wikipedia. (Twitter/@baebitcxx_)Contoh vandalisme Wikipedia. (Twitter/@baebitcxx_)

“Kpi adalah lembaga indonesia yang paling ga berguna sama sekali, bagaiman a tidak kerjanya saja hanya menargetkan yang tidak menguntungkan bagi mereka, mereka sebenarnya ga peduli pada muatan negatif,” demikian salah contoh tulisan Wikipedia yang telah dirusak.

Usul Ganti Kertajati Jadi Bandara BJ Habibie, Ridwan Kamil: Setuju?

Suara.com – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengusulkan untuk mengganti nama Bandara Kertajati menjadi Bandara BJ Habibie.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil melalui Instagram pribadinya @ridwankamil.

Setelah mengunggah kolase foto Bandara Kertajati dan Presiden ke-3 RI BJ Habibie, ia lantas meminta tanggapan dari warganet terkait usulan pergantian nama bandara dalam keterangannya.

“Apakah netizen setuju khususnya yang warga Jawa Barat setuju jika Bandara International Kertajati didedikasikan menjadi Bandara Internasional BJ Habibie?” tanya Ridwa Kamil.

Sontak jawaban tersebut mendapat sambutan dari banyak warganet yang kompak memberikan komentar “Setuju”.

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan dirinya memiliki ide untuk mencarikan bangunan monumental di Jabar yang identik dengan inovasi dan kecerdasan untuk dinamai Habibie.

Ridwan Kamil berencana mengganti nama Bandara Kertajati. (Instagram/@ridwankamil)Ridwan Kamil berencana mengganti nama Bandara Kertajati. (Instagram/@ridwankamil)

“Nanti kita cari sesuatu yang relevan dengan beliau (BJ Habibie). Beliau itu ‘kan identiknya dengan inovasi, kecerdasan. Mungkin gedung-gedung creative center, daripada namanya creative center saja mungkin kita bisa namai sesuatu atau gedung inovasi atau yang sifatnya monumental kita carikan,” ujar Emil.

Baginya, mendiang BJ Habibie merupakan sosok jenius yang memiliki kenangan tersendiri bagi Jabar. Selain pernah menimba ilmu di Bandung, Habibie meninggalkan warisan berharga yakni PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad.

Sementara itu, soal usulan penggantian nama bandara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, jika pergantian tersebut disetujui oleh DPRD Jawa Barat, maka Menhub akan merealisasikan usulan tersebut.

“Belum (ada usulan). Sesuai dengan prosedur, nama diusulkan oleh Pemda dan disetujui oleh DPRD. Sejauh itu disetujui kita akan kondisikan,” kata Budi Karya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Iwan Fals Kumpul Bareng Pejabat KPK di Rumahnya, Ada Apa?

Suara.com – Penyanyi legendaris Iwan Fals baru saja berkumpul dengan sejumlah pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediamannya.

Pertemuan itu terlihat dari foto yang ia unggah di Twitter pada Kamis (19/9/2019).

Di foto itu ia duduk bersama enam anggota KPK mengitari meja kaca segi empat. Hanya ada kotak tisu di atas meja tersebut.

Iwan Fals duduk di tengah. Di samping kiri dan kanannya berjajar masing-masing tiga anggota KPK, termasuk Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

“Terima kasih Febri dkk KPK atas kunjungannya ke rumah, tetap semangat dan semakin bersemangat (emoji bunga mawar),” cuit @iwanfals.

Cuitan Iwan Fals - (Twitter/@iwanfals)Cuitan Iwan Fals – (Twitter/@iwanfals)

Warganet dibuat penasaran dengan kunjungan pejabat KPK di rumahnya, sehingga berbagai asumsi pun memenuhi kolom balasan untuk tweet Iwan Fals.

“Setelah Anda bertemu KPK, tahu ada yang mau melemahkan, Anda mau apa? Bikin lagu kiritik DPR & Pemerintahan Jokowi? Emang mau & berani kritik Jokowi?” tanya @Pakun06.

“Terlalu aktif di medsos sih Om… Ditawarin jadi pegiat sosialnya KPK deh,” komentar @vonibraja.

“Wah dicurigai gegara pernah foto bareng ya Bang…” tambah @OkyTrack.

Satu jam sebelum foto itu, Iwan Fals mengunggah swafotonya bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, yang sedang terjerat kasus korupsi.

Cuitan Iwan Fals - (Twitter/@iwanfals)Cuitan Iwan Fals – (Twitter/@iwanfals)

Keduanya duduk bersebelahan di bangku pesawat dengan wajah semringah menghadap kamera.

“Pernah satu pesawat dan duduk bersebelahan dengan Pak Imam Nahrawi, waktu itu perjalanan dari Bali ke Jakarta kalau enggak salah, orangnya santai, cukup sandalan, melenggang sendirian tanpa pengawalan, ngobrol ngalor ngidul tentang olahraga dan pemuda lalu saya minta fotolah…” tulis Iwan Fals.

Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengembangan terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI tahun 2018.

Asisten pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, juga ditetapkan tersangka pengembangan kasus suap dana hibah dari pemerintah untuk KONI.

“Total dugaan penerimaan Rp26,5 miliar. Diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Rabu (18/9/2019).

Dalam kasus ini, Menpora Imam Nahrawi dan asprinya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka membuat publik terkejut, di tengah kegeraman serta keprihatinan yang mencuat, setelah Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dinilai melemahkan KPK, disahkan DPR melalui sidang paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Sidang itu hanya dihadiri 80 orang dari total 560 wakil rakyat, berdasarkan penghitungan awak media, yang melakukan peliputan di ruang sidang.

Sementara berdasarkan klaim pemimpin sidang paripurna, ada 289 orang yang sudah menandatangani daftar hadir.