Yusril Sebut Hotman Paris Jadi Pengacara Prabowo, Ini Kata Timses

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku mendengar kalau advokat Hotman Paris ditunjuk menjadi pengacara Capres – Cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Hal ini disampaikan Yusril setelah dirinya resmi menjadi pengacara Capres – Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin.

Merespon hal tersebut Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Sufmi Dasco Ahmad membantah pernyataan Yusril. Dasco menyebut pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 itu belum menunjuk satu pengacara yang dijadikan advokat profesional.

“Sampai dengan saat ini belum mendengar bahwa Capres – Cawapres membiayai atau mengadakan advokat secara profesional di luar tim advokasi dan hukum,” kata Dasco kepada Suara.com, Senin (5/11/2018).

Meski demikian, Dasco tak memungkiri apabila Hotman memiliki urusan bisnis dengan Prabowo dan adik dari Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

“Memang kalau urusan bisnis SBOBET, Pak Hashim terutama dan Pak Prabowo memang adalah klien dari pak Hotman Paris Hutapea,” pungkasnya.

Sebelumnya Yusril secara resmi menjadi pengacara pasangan Jokowi – Ma’ruf di Pilpres 2019. Meskipun masih simpang siur, namun Yusril sempat menyebut kehadirannya dapat menyaingi Hotman Paris yang menjadi pengacara Prabowo – Sandiaga.

“Saya mendengar dari Pihak Pak Prabowo dan Pak Sandiaga, sudah menunjuk Pak Hotman Paris sebagai lawyernya. Mudah-mudahan informasi yang saya terima tidak salah. Pak Hotman adalah rekan dan sahabat saya dan hubungan kami selama ini baik serta saling hormat-menghormati,” pungkasnya.

Saat Mancing, Nelayan Dengar Jatuhnya Lion Air Seperti Petir

Suara.com – Deriyanto (38) mengaku  para nelayan syok saat sedang mencari ikan di sekitar pantai warga Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10/2018) kemarin. Pasalnya, para nelayan awalnya tak menyangka jika suara yang terdengar seperti petir itu adalah pesawat Lion Air JT 610.

“Kemarin teman saya ketika pagi hari sedang cari udang, sempat dengar bunyi seperti geluduk. Tapi tidak tahu kalau ada yang jatuh dari atas,”kata Deriyanto di Pantai Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat, Selasa (30/10/2018).

Dia mengaku sempat mendekat ke lokasi jatuhnya pesawat nahas itu. Ketika itu, dia melihat banyak barang-barang sbobet indonesia dari Lion Air yang sudah mengambang di laut.

“Ketika di hampiri, sudah ada beberapa barang berserakan,” kata dia.

Dia pun menyebutkan, lokasi jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 kerap dijadi tempat bagi para nelayan untuk berburu ikan dan mencari udang.

“Di sekitar titik jatuhnya pesawat memang jadi tempat para nelayan cari ikan. Warga juga sering memancing ikan di sana,” kata dia

Sebelumnya, pesawat Lion Air JT 610 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada pukul 06.20 WIB. Namun, pesawat itu dilaporkan hilang kontak dan terakhir terjatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, kemarin.

Pesawat tujuan ke Pangkal Pinang itu membawa 189 orang termasuk dua pilot dan enam pramugari. Pesawat pun sempat meminta kembali ke Bandara Soekarno-Hatta sebelum akhirnya hilang kontak.

Antisipasi Kekeringan di Musim Kemarau, BNPB Akan Buat Hujan Buatan

Suara.com – Antisipasi Kekeringan di Musim Kemarau, BNPB Akan Buat Hujan Buatan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengatakan pihaknya akan menyiapkan hujan buatan menyusul arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas.

Doni menuturkan hujan buatan tersebut untuk mengantisipasi dampak kekeringan dari musim kemarau berkepanjangan di beberapa daerah di Indonesia.

“Kemudian BNPB sendiri telah mendapatkan beberapa permohonan dari para kepala daerah untuk hujan buatan. Dan tadi arahan bapak Presiden BNPB untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bantuan hujan buatan,” ujar Doni di kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Karena itu kata Doni, pihaknya harus bekerja sama dengan beberapa lembaga dalam menyiapkan hujan buatan.

“Oleh karenanya BNPB tentu tidak bisa sendirian, perlu kerja sama dengan beberapa lembaga, khususnya BMKG, BPPT, dan juga Markas Besar TNI,” kata dia.

Meski begitu, Doni menuturkan daerah-daerah yang memungkinkan masih bisa dilaksanakan teknologi modifikasi cuaca, tergantung dari keadaan awan. Jika awannya masih tersedia sangat mungkin hujan buatan masih bisa dilakukan.

“Adapun daerah yang mungkin masih bisa dilaksanakan teknologi modifikasi cuaca itu juga tergantung dari keadaan awan. Apabila keadaan awan masih tersedia sangat mungkin hujan buatan masih bisa dilakukan,” ucap dia.

Lebih lanjut, dalam Ratas, dirinya juga melaporkan perihal perlunya penyiapan bibit pohon agar masyarakat bisa menjaga lingkungan dan juga tersedianya sumber air.

“Dari beberapa pengalaman yang ada, jenis pohon tertentu itu memiliki kemampuan menyimpan air, antara lain adalah sukun. Jadi kalau setiap desa punya sukun yang cukup banyak sangat mungkin bisa menyimpan air. Jadi ketika kemarau panjang sumber air di desa itu masih bisa terjaga. Termasuk juga pohon aren,” tandasnya.

Halmahera Terus Diguncang Gempa Dangkal 5,3 SR

Suara.com – Halmahera Terus Diguncang Gempa Dangkal 5,3 SR

Kabipaten Halmahera Selatan terus diguncang gempa berkategori dangkal. Pusat gempat pada kedalaman 10 kilometer berkekuatan 5,3 skala richter.

Terakhir gempa terpantau, Senin (15/7/2019). 

Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan 5,3 SR yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran menjadi M=5,2 .pada Senin, pukul 17:35:25 WIB.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono mengatakan, memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, lindu yang terjadi merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar Sorong-Bacan.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa di wilayah laut sebelah timur laut Kabupaten Halmahera Selatan ini dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan jenis sesar mendatar.

Guncangan gempabumi ini dilaporkan dirasakan di Gane IV MMI, Labuha III MMI dan Ternate II-III.

Gempa bumi ini merupakan rangkaian dari gempa susulan M=7,2 sebelumnya, dan hasil pemodelan menunjukkan tidak berpotensi tsunami.

“Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ujarnya.

Dia juga mengajak warga menghindari bangunan yang retak atau rusak, memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah.

“Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi,” ajaknya. (antara)

Susun RAPBN, Menkeu Anggarkan Rp 10 Triliun untuk Kartu Pra Kerja Jokowi

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020, untuk menampung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

“Tahun 2020 kami akan mendesain APBN untuk mendukung program-program pembangunan di dalam rangka tahun pertama RPJMN 2020-2024. Juga untuk menampung visi misi Presiden terpilih dan juga prioritas dan juga janji kampanye. Di APBN 2020 didesain dalam rangka untuk mendukung program-program tersebut,” ujar Sri usai Rapat Terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Anggaran yang dimaksud Sri yakni anggaran yang disiapkan untuk tiga kartu sakti yakni Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Sembako Murah. Tiga kartu sakti tersebut merupakan janji Jokowi saat kampanye Pilpres 2019.

Anggaran yang disiapkan untuk kartu pra kerja di RAPBN 2020 kata Sri mencapai Rp 10 triliun.

Kata Sri, anggaran akan dilokasikan kepada 1 juta warga yang memperoleh pelatihan digital dan juga diberikan kepada 1 juta warga yang akan menempuh pelatihan regular.

“Kami juga akan mendesain Rp 10 triliun untuk Kartu Pra Kerja. Yaitu 1 juta (warga) melalui pelatihan digital dan 1 juta (warga diberikan) pelatihan reguler. Saat ini desain program masih dibahas antar menteri terkait di bawah koordinaator Menko Perekonomian,” kata dia.

Sri menuturkan terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, akan ada penambahan jumlah penerima beasiswa. Pasalnya saat ini yang mendapat beasiswa pemerintah hanya 380 ribu siswa, namun ada penambahan sekitar 400 ribu siswa.

“Untuk beberapa pos yang berhubungan dengan janji presiden seperti KIP-Kuliah akan ditambah jumlah beasiswa baru yang sekarang ini jumlahnya sekitar 380 siswa, akan ada tambahan sekitar 400.000 siswa yang akan kita jaga pada 4 tahun ke depan. Dengan demikian ada 4 kali lipat jumlah beasiswa untuk KIP Kuliah,” ucap dia.

Tak hanya itu, Sri menuturkan Kemenkeu juga tengah mendesain bagaimana sistem pelaksanaan kartu sembako.

Pasalnya kata dia, masyarakat saat ini mengenal bantuan berupa rastra (beras sejahtera).

“Jadi jumlah rumah tangganya maupun dari sisi jumlah manfaat yang akan diberikan per keluarga akan ditingkatkan pada 2020. Sementara dari sisi itu pra kerja, sembako maupun kuliah yang menjadi prioritas bapak presiden yang sudah disampaikan bapak presiden selama itu,” tandasnya.

PSI Tuding Ada Politik Uang agar Sidang DPRD DKI Pemilihan Wagub Kuorum

Suara.com – Partai Solidaritas Indonesia menuding, ada praktik politik uang di DPRD DKI Jakarta, untuk proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.

Politik uang tersebut bertujuan untuk menghadirkan para anggota DPRD dalam rapat paripurna pemilihan wagub yang bakal segera digelar.

Politikus PSI Rian Ernest menuding, jumlah uang yang ”diguyur” ke DPRD DKI bernilai ratusan juta rupiah.

“Rumor politik uang yang PSI dengar adalah, adanya uang senilai ratusan juta rupiah yang akan diberikan kepada anggota DPRD agar hadir dalam paripurna pemilihan wagub. Agar paripurnanya kuorum,” kata Rian, Senin (15/7/2019).

Rian mengklaim mendapat informasi itu dari berbagai sumber, tapi ia tak mau menyebutkannya. Namun, ia menilai, persoalan agar sidang paripurna pemilihan wagub itu kuorum memang berpeluang terjadi politik uang.

“Ini menjadi celah politik yang kami dengar dari berbagai sumber,” kata Ernest.

Rian juga tak ingin menyebutkan nama para pelaku politik uang tersebut. Namun ia meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti rumor tersebut.

“Kami meminta KPK untuk turun tangan. Kami enggak bisa mencurigai partai satu dengan yang lain,” tutur Rian.

Diusul Gerindra Jadi Partai Politik, Ini Jawaban Ketua PA 212

Suara.com – Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif menolak usulan petinggi Partai Gerindra agar organisasinya diubah menjadi partai politik. Usulan itu sebelumnya diutarakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyuono.

Slamet mengatakan, PA 212 sejak dibentuk ditujukan untuk gerakan moral. Karenanya, sifat itu tak bakal diubah menjadi partai politik.

“Jadi memang awal gerakan PA 212 itu adalah gerakan moral. Jadi sampai kapan pun, Insya Allah kami tetap akan ada di gerakan moral, tidak akan berpindah melalui jalur apa pun,” kata Slamet Maarif di Hotel Alia Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019) malam.

Slamet mengatakan, sangat kecil kemungkinan PA 212 akan diubah menjadi partai politik. Ia mengklaim, PA 212 terlibat politik hanya untuk mendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Itu pun hasil keputusan Ijtimak Ulama.

Slamet menegaskan, PA 212 sedikit pun tak merasa kecewa ataupun senang atas peristiwa pertemuan antara Prabowo dan Joko Widodo untuk kali pertama seusai Pilpres 2019 pada Sabtu (13/7) lalu.

“Dengan pertemuan kemarin itu, kami senang juga enggak, kecewa juga enggak, biasa-biasa saja. Jadi enggak perlu dijawab atau ditanggapi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengimbau para pendukung Prabowo yang kecewa supaya tersenyum saja untuk Indonesia, meskipun kesal dengan keputusan Prabowo bertemu Jokowi.

“Senyum Indonesia. Saya mengimbau kepada kawan-kawan, pendukung Pak Prabowo yang memang kecewa dengan pertemuan itu, kesal, tersenyum sajalah untuk Indonesia. Hatiku Indonesia, hatimu Indonesia,” kata Arief Puyuono.

“Kan Pak Joko Widodo juga orang Indonesia, berhati Indonesia. Pak Prabowo orang Indonesia, ya tidak ada yang salah dalam hal pertemuan ini. Semua untuk Indonesia,” lanjutnya.

Menurut Arief Puyuono, seluruh warga negara Indonesia seharusnya saling membantu, termasuk dengan Jokowi, demi membangun negara bersama.

Arief Poyuono lantas menyarankan PA 212 untuk membentuk partai politik sendiri dan berhenti menghujat Prabowo.

“Ya saya mohon maaf lahir batin. Ya monggo saja untuk ke depannya PA 212 membentuk partai politik sendiri agar semua tujuan, visi, misi, perjuangan mereka bisa diasalurkan lewat partai politik,” terang Arief Poyuono.

Jokowi – Prabowo Bertemu Setop Cebong vs Kampret, GNPF Ulama: Jangan Risau

Suara.com – Tanggapi Pertemuan Prabowo – Jokowi, GNPF Ulama: Biasa Aja Tak Perlu Dirisaukan

Ketua GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak, mengakui tak kecewa atas pertemuan antara eks Calon Presiden yang didukungnya Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Jokowi.

Yusuf Martak menilai pertemuan antara Prabowo dan Jokowi untuk kali pertama seusai Pilpres 2019 merupakan hal biasa.

Pernyataan itu dikatakan Yusuf Martak saat jumpa pers di Hotel Alia Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019) malam. Yusuf Martak menilai pertemuan antara Prabowo dan Jokowi tak perlu dirisaukan.

“Pertemuan itu (Prabowo dan Jokowi), menurut kami biasa-biasa saja. Tidak ada yang perlu dirisaukan,” kata Yusuf Martak.

Berkenaan dengan itu, Yusuf Martak mengaku kekinian pihaknya tak terpengaruh atas peristiwa pertemuan antara Prabowo dan Jokowi yang sempat menarik perhatian publik.

Menurutnya, setiap orang atau kelompok pada dasarnya memiliki hak untuk bertemu dengan siapa saja.

“Begitu juga kami punya sikap dan punya ketentuan tersendiri apa langkah-langkahnya selanjutnya yaitu kami akan menampung dan menerima semua masukan dari para ulama, para habaib, dari para tokoh nasional sesuai dengan arahan Imam Besar kita Habib Muhammad Rizieq Shihab,” ujarnya.

Berkenaan dengan itu, Yusuf Martak mengatakan pihaknya berencana menggelar Ijtima Ulama ke-IV pada awal Agustus 2019.

Ijtima Ulama ke-IV digelar guna menampung saran ulama untuk menentukan sikap usai tak lagi mendukung Prabowo pasca Pilpres 2019.

Yusuf Martak menuturkan, kekinian pihaknya tengah menggelar rapat persiapan terkait waktu, lokasi, dan tema yang akan diangkat dalam Ijtima Ulama ke-IV. Namun, Yusuf Martak mengklaim Ijtima Ulama ke-IV digelar demi kemaslahatan umat.

“Jadi ini Ijtima Ulama ini akan menampung saran para ulama tentang kedepan. Kita lebih mengarah jauh kedepan mengenai kemaslahatan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Prabowo dan Jokowi akhirnya bertemu untuk pertama kalinya usai Pilpres 2019 di Stasiun MRT Lebak Bulus sekitar pukul 10.07 WIB pada Sabtu (13/7) lalu. Mereka berharap pertemuan tersebut bisa mengakhiri duel cebong versus kampret.

Saat bertemu Jokowi maupun Prabowo sama-sama terlihat gembira. Tak ada ketegangan diantara keduanya selama pertemuan berlangsung.

Saat memberikan pernyataan, baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama membawa pesan untuk Persatuan Indonesia.

“Tidak ada lagi yang namanya cebong. Tidak ada lagi yang namanya kampret, yang ada adalah Garuda. Garuda Pancasila,” tegas Jokowi disambut dengan kegembiraan.

“Sudahlah, tidak ada cebong-cebong, tidak ada kampret-kampret, semuanya Merah Putih,” kata Prabowo yang juga disambut dengan kemeriahan.

PAN Apresiasi Pidato Kebangsaan Visi Indonesia Jokowi

Suara.com – Partai Amanat Nasional mengapresiasi pidato kebangsaan presiden terpilih Joko Widodo pada acara Visi Indonesia di Sentul Internasional Convention Center, Minggu (14/7) akhir pekan lalu.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, salah satu poin yang patut diapresiasi dari pidato Jokowi adalah saat menyoroti kinerja pemerintahan dalam reformasi birokrasi, dengan menempatkan menteri-menteri yang berani.

“Saya kira pernyataan beliau tepat ya, karena dibutuhkan menteri yang berani membuat terobosan-terobosan dan saya percaya penuh Pak Jokowi paling paham kriteria menteri yang dibutuhkan dan paling paham siapa yang dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi tersebut,” kata Eddy di Kantor DPP PAN, Jalan Daksa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019) sore.

Eddy enggan membeberkan sikap PAN terkait “jatah” menteri atau jabatan lain untuk lima tahun periode kedua masa pemerintahan Jokowi – Maruf Amin.

“Ini kebetulan kan kedaulatannya ada di tangan presiden untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” tegas Eddy.

Untuk diketahui, Jokowi menyampaikan pidato kebangsaan pada acara Visi Indonesia di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam.

Dalam pidatonya, Jokowi lebih banyak menyampaikan program pembangunan infrastruktur, ekonomi, reformasi birokrasi, dan sumber daya manusia yang akan menjadi fokusnya dalam periode kedua sebagai presiden.

Pidato ini disaksikan hampir seluruh Menteri Kabinet Indonesia Kerja, Ketua Umum Parpol Koalisi, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin, dan puluhan ribu masyarakat yang memenuhi SICC.

GNPF Ulama: Kalau Prabowo Ikut Indonesian Idol, Kami Dukung Lagi

Suara.com – GNPF Ulama menegaskan tak lagi mendukung Prabowo Subianto, setelah mantan Capres nomor urut 2 pada Pilpres 2019 tersebut bersamuh dengan Presiden terpilih Jokowi, di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7) akhir pekan lalu.

Ketua GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak mengatakan dukungan untuk Prabowo sebenarnya sudah selesai sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak semua gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo – Sandiaga Uno.

“Jadi sekali lagi kalau (Prabowo Subianto) mau didukung, mau jadi apalagi? Karena (putusan) MK sudah terakhir, kecuali kalau mau masuk Indonesian Idol. Karena Indonesia Idol ada terus setiap saat. Ini beda. Jadi kita tidak ada lagi hal-hal (mendukung) itu,” kata Yusuf Martak saat jumpa pers di Hotel Alia Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

GNPF Ulama saat jumpa pers di Hotel Alia Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019). [Suara.com/Muhamad Yasir]GNPF Ulama saat jumpa pers di Hotel Alia Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019). [Suara.com/Muhamad Yasir]

Yusuf Martak mengatakan, GNPF berencana menggelar Ijtima Ulama ke-IV pada awal Agustus 2019. Ijtimak Ulama ke-IV digelar guna menampung saran ulama untuk menentukan sikap usai tak lagi mendukung Prabowo pasca Pilpres 2019.

Dia menuturkan, GNPF tengah menggelar rapat persiapan terkait waktu, lokasi, dan tema yang akan diangkat dalam Ijtimak Ulama ke-IV.

Namun, Yusuf Martak memastikan Ijtima Ulama ke-IV digelar demi kemaslahatan umat.

“Jadi ini Ijtimak Ulama ke-IV akan menampung saran para ulama tentang ke depan. Kami lebih mengarah jauh ke depan mengenai kemaslahatan,” ujarnya.

Yusuf Martak mengatakan, hasil Ijtimak Ulama ke-IV nantinya menjadi sikap dasar kelompoknya seusai Pilpres 2019.

Usai Jalan 13 Km, Siswa Baru SMA Taruna Tewas Dipukuli saat MOS

Suara.com – Polisi menetapkan staf pengajar SMA Taruna Indonesia Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai tersangka penganiayaan terhadap siswa baru sekolah tersebut hingga meninggal dunia, saat masa orientasi sekolah.

Kapolda Sumsel Irjen Firly, Senin (15/7/2019), mengatakan pelaku penganiayaan bernama Obi Prisman (24).

Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan mendalam dan menggelar rekontruksi kejadian perkara.

“Setelah 26 jam pemeriksaan, kami tetapkan dia (Obi Prisman) sebagai tersangka,” ujar Irjen Firly seperti diberitakan Antara.

Sebelumnya, siswa baru SMA Taruna Indonesia Palembang Delwyn Berli Julindro (14) meninggal dunia saat masa orientasi sekolah, Sabtu (13/7) akhir pekan lalu.

Setelah divisum dokter RS Bhayangkara Palembang, ditemukan tanda-tanda kekerasan di dada dan resapan darah di kepala akibat hantaman benda tumpul.

Menurut dia, tersangka merupakan salah satu staf pengajar di SMA Taruna Indonesia Palembang.

Obi Prisman diduga menghajar Dewlyn setelah korban kelelahan akibat berjalan sejauh 13 kilometer pada masa orientasi sekolah.

Polisi telah mengumpulkan barang bukti dan memeriksa keterangan 21 saksi, termasuk saksi ahli forensik RS Bhayangkara atas kejadian tersebut. Polisi meyakini korban meninggal akibat kekerasan.

“Tersangka memukul korban dengan sebatang bambu karena tersinggung dengan ucapan korban,” ujarnya.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 dan Pasal 70 dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan.

Selain mengungkap tersangka, polisi juga melakukan pendampingan terhadap keluarga korban dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk melakukan evaluasi serta perbaikan sistem orientasi setelah kejadian tersebut.

Jokowi Sebut 6 Daerah Ini Terancam Kekeringan Selama 2 Bulan ke Depan

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dari laporan BMKG, musim kemarau di tahun 2019 akan mencapai puncak yakni di bulan Agustus dan September.

Kata dia, di beberapa daerah sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, 31 hari tanpa hujan berarti status siaga, dan juga 61 hari tanpa hujan

“Saya dapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau di 2019 akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai nanti September,” ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas, Senin (15/7/2019).

Daerah yang terancam mengalami kekeringan selama musim kemarau itu di antaranya, yakni di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Karenanya, ia meminta kepala daerah untuk terjun langsung dalam melakukan antisipasi dampak kekeringan.

“Beberapa daerah di negara kita sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, berarti statusnya waspada. 31 hari tanpa hujan berarti status siaga, dan juga 61 hari tanpa hujan, ini statusnya sudah awas,” kata Jokowi.

“Yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT. Oleh karena itu saya minta para menteri dan kepala lembaga gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini,” sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta suplai air bersih dan untuk pertanian tetap terjaga mengantisipasi kekeringan di musim kemarau yang sudah melanda sejumlah daerah.

“Saya juga minta suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian agar pasokan air terjaga dan resiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari. Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sungai bor,” kata dia.

Jokowi pun meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk memantau dan mengendalikan potensi titik panas yang bisa muncul di beberapa daerah.

“Saya minta menteri LHK memantau, mengendalikan potensi titik panas hotspot yang ada dan kita harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari,” tandasnya

Setelah Tak Lagi Dukung Prabowo, GNPF Gelar Itjimak Ulama ke-IV

Suara.com – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama akan menggelar Ijtimak Ulama ke-IV pada awal Agustus 2019. Ijtima Ulama ke-IV digelar guna menampung saran ulama untuk menentukan sikap setelah tak lagi mendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno pasca Pilpres 2019.

Ketua GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak menuturkan kekinian pihaknya tengah menggelar rapat persiapan terkait waktu, lokasi, dan tema yang akan diangkat dalam Ijtima Ulama ke-IV. Namun, Yusuf Martak mengklaim Ijtimak Ulama ke-IV digelar demi kemaslahatan umat.

Pimpinan GNPF saat jumpa pers soal rencana gelar Itjtimak Ulama ke-IV. (Suara.com/Yasir).Pimpinan GNPF saat jumpa pers soal rencana gelar Itjtimak Ulama ke-IV. (Suara.com/Yasir).

“Jadi ini Ijtimak Ulama ini akan menampung saran para ulama tentang ke depan. Kami lebih mengarah jauh kedepan mengenai kemaslahatan,” kata Yusuf Martak saat jumpa pers di Hotel Alia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Yusuf Martak menjelaskan dalam Ijtimak Ulama ke-IV tidak akan membahas terkait dukungan terhadap Prabowo. Sebab, kata dia, usai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan gugatan Prabowo maka dukungan untuk Prabowo pun telah usai.

“Setelah sidang MK, berarti selesai. Dalam arti kata, kami tidak lagi berkonsentrasi untuk masalah yang keterkaitan dengan Pilpres. Adapun Ijtimak Ulama yang dilakukan bersama-sama dengan tujuan menyatukan umat. Jadi yang dimaksudkan, kami tidak mengambil sikap sebelum adanya Ijtimak Ulama ke-IV. Karena kami bergerak sesuai amanat para ulama, habaib melalui ijtimak-ijtimak yang telah kami adakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusuf Martak mengatakan bahwa hasil Ijtimak Ulama ke-IV nantinya akan menjadi sikap dasar kelompoknya usai Pilpres 2019.

“Di dalam ijtima nantinya kami akan merangkum dan menyokong aspirasi dan masukan itulah yang akan menjadi sikap dasar kami nantinya,” tandasnya.

Keponakan Prabowo dan Mulan Jameela Cs Gugat Partai Gerindra

Suara.com – Sebanyak 14 kader sekaligus caleg Partai Gerindra pada Pemilu 2019, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Belasan kader Gerindra itu menggugat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto.

Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade mengatakan, gugatan tersebut justru dibenarkan oleh partai karena dinilai sebagai langkah demokratis bagi kader yang tak puas terhadap hasil Pemilu 2019.

Menurutnya, gugatan itu tidak perlu dipermasalahkan karena menjadi salah satu dinamika dalam partai.

“Itu bagian dari dinamika Gerindra. Partai memberikan kesempatan untuk yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Mereka bisa mencari keadilan melalui Mahkamah Konstitusi maupun di pengadilan umum,” kata Andre kepada Suara.com, Senin (15/7/2019).

Gugatan itu terdaftar dengan nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL terkait penetapan calon legislatif terpilih.

Satu dari 14 nama kader Gerindra yang mendaftarkan gugatan tersebut adalah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo,yang juga keponakan dari Prabowo.

Perempuan yang akrab disapa Saras tersebut kalah dari caleg Gerindra lainnya, Kamrussamad yang meraup  83.562 suara.

Sementara Saras hanya mendapatkan 79.801 suara dari dapilnya, yakni Jakarta III yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu.

Selain Saras, ada nama Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono dan istri Ahmad Dhani yakni Mulan Jameela.

Lalu ada nama Nuraina, Adnaqi Taufiq, Prasetyo Hadi, Sepalga, Pontjo Prayogo, Siti Jamaliah dan Adam Muhamad. Tiga penggugat lainnya ialah Irene, Li Claudia Chandra, Bernas Yuniarta dan Katherine A.

Andre menerangkan, Gerindra hanya menanti putusan dari PN Jakarta Selatan untuk pengambilan keputusan partai. Sidang itu sudah dimulai perdana pada Rabu pekan lalu.

“Silakan nanti setelah ada putusan dari pengadilan ataupun putusan MK, baru partai akan mengambil keputusan. Kan bagian dari dinamika dan demokrasi dan hak dari masing-masing caleg ataupun kader yang ingin mencari keadilan,” tegasnya.

Ketua DPR RI Sudah Terima Surat Rencana Amnesti Baiq Nuril dari Jokowi

Suara.com – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan surat permohonan pertimbangan amnesti untuk Baiq Nuril Maknun yang dilayangkan Presiden Jokowi sudah diterima dan diberikan kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Senin (15/7/2019).

“Ya benar, suratnya sudah saya teruskan ke Ketua DPR. Suratnya sampai pada hari ini dari istana,” kata Indra, Senin sore.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan surat rekomendasi pemberian untuk Baiq Nuril secara resmi telah diserahkan Presiden Jokowi ke DPR.

Surat rekomendasi itu, kata Yasonna, dikirim ke Jokowi melalui Mensesneg Pratikno. “Sudah kami serahkan ke Pak Presiden melalui Mensesneg, kita serahkan ke Bapak Presiden,” ujar Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Dalam pengajuan surat rekomendasi tersebut juga turut disertakan dua pandangan mengenai siapa yang seharusnya mendapatkan amnesti, selain dari terpidana terkait politik.

Dari dua pandangan yang melibatkan para pakar dan jajaran Kemenkumham itu pula, Yasonna berujar ada peluang pemberian amnesti untuk Baiq Nuril dapat diwujudkan.

“Karena presedennya iya diberikan untuk kejahatan-kejahan yang beraitan dengan politik. Bisa diberikan kepada kelompok atau perorangan. Pernah ada itu yang perorangan ada Sri Bintang dan lain-lain,” kata Yasonna.

Untuk diketahui, korban pelecehan seksual Baiq Nuril Maknun menemui Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di kantor staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019). Kedatangan Nuril didampingi Tim Advokasi serta Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka.

Direktur Amnesty International Indonesia yang juga ikut mendamingi Nuril, Usman Hamid menuturkan kedatangannya kali ini untuk menyerahkan surat permohonan ke Presiden Jokowi terkait permohonan pemberian amnesti.

“Hari ini kami akan memberikan surat kepada presiden tentang pemberian amnesti untuk dirinya (Baiq Nuril) atas arahan dari Sekretariat Negara,” ujar Usman di kantor KSP.

Gerakan Blokir dan Unfollow Akun Prabowo Masih Terus Berlanjut

Suara.com – Kekecewaan para pendukung Prabowo Subianto setelah pertemuan perdana antara Prabowo dan Jokowi masih terus berlanjut. Gerakan untuk memblokir akun media sosial pribadi Prabowo masih terus digaungkan.

Meski pertemuan dua seteru dalam Pilpres 2019 itu telah berlalu dua hari lalu, namun gelombang kekecewaan masih tergambar jelas pada para pendukung.

Mereka masih bersikeras menolak segala penjelasan Prabowo mengenai pertemuan tersebut.

Sebagai bentuk luapan amarah dan kekesalan, para pendukung Prabowo melakukan gerakan blokir Prabowo.

Tak hanya Prabowo yang menjadi sasaran, akun resmi Partai Gerindra @gerindra juga menjadi sasaran gerakan tersebut.

gerakan blokir akun Prabowo dan Gerindra (Twitter)gerakan blokir akun Prabowo dan Gerindra (Twitter)

Berbagai kalimat cacian dan kekecewaan juga memenuhi kolom komentar di setiap unggahan akun Prabowo dan Partai Gerindra.

Mereka menilai, Prabowo Subianto telah mengkhianati para pendukung dengan menggelar pertemuan bersama Jokowi.

Dengan memakai tagar #Kecewa dan #BlokirPrabowo, sejumlah pendukung Prabowo mengklaim sudah memblokir akun Twitter Ketua Umum Partai Gerindra tersebut sebagai wujud protes.

Mereka ramai-ramai mengunggah hasil bidik layar akun Twitter milik Prabowo dan Partai Gerindra yang sudah diblokir oleh masing-masing.

gerakan blokir akun Prabowo dan Gerindra (Twitter)gerakan blokir akun Prabowo dan Gerindra (Twitter)

Sudah saatnya gerakan blokir berjamaah akun @prabowo. Jadi laki kok gak jantan banget. Mencla-mencle,” kata @eae_18.

Bukan saja unfollow, saya blokir sekalian,” ujar @bachritegar.

gerakan blokir akun Prabowo dan Gerindra (Twitter)gerakan blokir akun Prabowo dan Gerindra (Twitter)

Emang gue pikirin, Prabowo udah gue blokir,” kata @ntrnjhmarwan.

gerakan blokir akun Prabowo dan Gerindra (Twitter)gerakan blokir akun Prabowo dan Gerindra (Twitter)

Lelaki Asal Sumsel Bunuh Selingkuhan Eks Istri di Depan Diskotek Classic

Suara.com – Api cemburu membara di dalam pikiran lelaki berinisial S alias P. Lelaki asal Sumatra Selatan tersebut nekat menghabisi nyawa seorang pria berinsial ERL hingga tewas.

Kecemburuan S disebabkan lantaran ERL berselingkuh dengan mantan istrinya yang berinsial DM. Dengan sebilah pisau, S nekat menusuk ERL hingga tewas.

Kejadian tersebut terjadi di Jalan Samanhudi, tepatnya depan Diskotek Classic, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019).

Kapolsek Sawah Besar, Komisiaris Polisi Mirzal Maulana menerangkan, kejadian tersebut bermula saat adanya informasi jasad dengan luka tusuk di bagian dada yang dievakuasi ke Rumah Sakit Husada, Jakarta Pusat.

“Setelah memeriksa sejumlah saksi, jenazah diketahui berinisial ERL dan ditusuk menggunakan pisau oleh tersangka S. Masalahnya diduga dipicu oleh perselingkuhan antara istri tersangka dan korban,” kata Mirzal di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Mirzal mengatakan, S kabur ke kediaman kerabatnya di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Pada Minggu (14/7/2019), polisi akhrinya meringkus S di lokasi tersebut.

Kepada polisi, S mengakui telah menusuk ERL setelah sempat cekcok karena menuding korban telah berselingkuh dengan mantan istrinya. 

“Tersangka dan korban sempat terlibat cekcok mulut dan perselisihan. Kemudian, mereka berkelahi hingga akhirnya korban ditusuk menggunakan pisau yang telah dibawa tersangka dalam tasnya,” tutup Mirzal.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP subsider Pasal 353 (3) KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya maksimal seumur hidup.

Dibui karena Suap, Bamsoet Sebut Posisi Taufik di DPR Belum Bisa Digantikan

Suara.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa posisi Wakil Ketua DPR RI yang diduduki Taufik Kurniawan tidak bisa digantikan, menyusul vonis 6 tahun yang dijatuhkan kepada Taufik karena terbukti menerima suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Perubahan Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

Bamsoet berujar posisi Taufik tidak bisa digantikan karena berdasarkan aturan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) disebutkan, posisi anggota DPR dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam enam bulan sebelum masa jabatan habis.

“Setahu saya kalau sudah beberapa bulan menjelang berakhir sudah tidak boleh ada pergantian, coba nanti dicek ya saya belum baca lagi. Kalau PAW kan enggak bisa,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Meski begitu, Bamsoet mengatakan akan menggelar rapat pimpinan ihwal posisi Wakil Ketua DPR RI yang kini kosong ditinggal Taufik ke jeruji besi. Namun rapat tersebut tidak bisa segera dilaksanakan lantaran harus menunggu lengkap pimpinan.

“Saya akan undang rapat pimpinan karena Fahri Hamzah masih di New Zealand. Fadli Zon juga, yang ada di sini hanya Pak Utut dan saya. Pak Agus juga sudah di New Zealand,” kata Bamsoet.

Diketahui, Taufik Kurniawan divonis 6 tahun penjara. Wakil Ketua DPR itu juga didenda Rp 200 juta dengan hukuman pengganti atau subsider 4 bulan kurungan.

Hal itu dibacanakan hakim Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin (15/7/2019). Taufik Kurniawan terbukti menerima suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Perubahan Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

Meski hukuman itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa selama 8 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dengan denda Rp 200 juta subsider penjara 4 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim, Antonius Widijantono.

Sebelumnya, Taufik Kurniawan dituntut hukuman penjara 8 tahun. Wakil Ketua Umum PAN itu juga didenda Rp 200 juta subsider penjara selama enam bulan. Tuntutan tersebut diberikan karena Taufik dianggap bersalah karena menerima fee untuk pencairan alokasi DAK mencapai Rp 4,85 miliar.

Ia juga dianggap bersalah telah menerima suap dari mantan Bupati Kebumen, Yahya Fuad sebesar Rp3,65 miliar dan dari mantan Bupati Purbalingga Tasdi, Rp 1,2 miliar.

Selain itu, jaksa juga meminta terdakwa mengembalikan uang kerugian negara atas tindakan suap senilai Rp 4,24 miliar. Nantinya, uang tersebut akan diserahkan kepada KPK sebagai rampasan negara.

Minta Asteria Dibebaskan, Keluarga Ajukan Permohonan ke Polisi

Suara.com – Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto menerangkan Asteria Fitriani, tersangka kasus ujaran kebencian telah mengajukan surat penangguhan penahanan. Permohonan penangguhan penahanan dilayangkan oleh pihak keluarga Asteria.

“Sudah, itu kan haknya tersangka, dia punya hak untuk mengajukan dan diatur oleh undang-undang,” kata Budhi di Polres Metro Jakarta Utara, Senin (15/7/2019).

Meski demikian, permohonan penangguhan penahanan tersebut akan dipelajari terlebih dahulu oleh penyidik. Nantinya, penyidik akan melihat unsur subjektif dan objektif dari permohonan tersebut.

“Tapi kan keputusan di penyidik, penyidik akan mempelajari permohonan tersebut kemudian akan melihat unsur subjektif maupun objektifnya,” sambungnya.

Dia menerangkan, jika Asteria bersikap kooperatif selama penyidik, kemungkinan besar penangguhan penahanan bisa dikabulkan penyidik.

“Unsur subjektif adakah tersangka melarikan diri atau mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Kalau memang itu tidak terpenuhi ya mungkin bisa dikabulkan. Tinggal unsur objektifnya seperti apa,” papar Budhi.

Sebelumnya, polisi resmi menetapkan Asteria Fitriani, seorang wali murid SMPN 30 Jakarta Utara sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian. Penetapan status tersangka itu menyusul seruan Asteria di media sosial untuk mengganti foto Presiden Jokowi dengan Anies Baswedan di ruang sekolah.

Dalam kasus ini, Asteria dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 a ayat 2 UU No 19/2016 tentang ITE jo Pasal 14 ayat 1 atau ayat 2, atau Pasal 15 UU No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Ia juga dikenakan Pasal 160 KUHP atau Pasal 207 KUHP. Akibat ulahnya sendiri, Asteria terancam hukuman maksimal enam tahun penjara atau denda maksimal Rp 1 Miliar.

Diketahui, unggahan Asteria Fitriani mendadak viral di media sosial karena membuat status ajakan untuk tidak memasang foto presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo – Maruf Amin di dinding sekolah.

“Kalau boleh usul, di sekolah-sekolah tidak usah lagi memajang foto presiden dan wakil presiden. Turunin saja foto-fotonya. Kita sebagai guru nggak mau kan mengajarkan anak-anak didik kita tunduk, mengikuti dan membiarkan kecurangan dan ketidakadilan? Cukup pajang foto goodbener kita saja. Gubernur Indonesia Anies Baswedan,” tulis Asteria dikutip Suara.com pada Jumat (28/6/2019).

Presiden Jokowi Kirim Surat Rencana Amnesti Baiq Nuril ke DPR

Suara.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengungkapan, Presiden Jokowi sudah mengirimkan surat pemerian amnesti untuk Baiq Nuril Maknun kepada DPR untu diparipurnakan.

“Saya baru dapat informasi dari Deputi Perundang-undangan Mensesneg, sudah dikirim presiden ke DPR,” ujar Yasonna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Seusai diserahkan ke DPR, pemerintah selanjutnya menunggu pertimbangan dari DPR terkait pemberian amnesti kepada Nuril.

“Kami menunggu pertimbangan DPR,” kata Yasonna.

Karena itu, politikus PDIP mengatakan, keputusan jadi atau tidaknya amnesti untuk Baiq Nuril yang divonis penjara 6 bulan dan denda Rp 500 miliar karena melanggar UU ITE itu berada di tangan wakil rakyat.

Setelah ada pertimbangan dari DPR, barulah Jokowi akan memutuskan pemberian amnesti terhadap korban pelecehan seksual nonfisik atasannya tersebut.

“Terserah DPR. Kalau dia bisa selesaikan itu. Saya dengar mereka mau selesaikan itu sebelum reses. Kalau begitu, bisa cepat, dan presiden akan menetapkan amnesti,” tuturnya.

Baiq Nuril adalah ibu yang divonis penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta karena dinyatakan bersalah menyebarkan rekaman tindakan asusila. Padahal, Nuril adalah korban pelecehan seksual nonseksual oleh atasannya saat bekerja di sekolah.

Senin pagi, Baiq Nuril dan tim advokasi menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk menyerahkaan surat permohonan pemberian amnesti.

Amien Rais Gelar Konferensi Pers Tanpa Sepengetahuan Petinggi DPP PAN

Suara.com – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengakui tidak mengetahui agenda jumpa pers yang digelar Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Senin (15/7/2019) siang.

Padahal, Amien Rais menggelar konferensi pers tersebut di kantor DPP PAN, Jalan Daksa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang.

Jumpa pers itu dilakukan Amien Rais untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait pertemuan Jokowi dan Prabowo.

Setelah jumpa pers, Amien Rais terpantau hanya masuk ke kentor DPP sebentar kemudian pergi lagi.

Tak lama, setelah Amien Rais pergi, sekitar pukul 15.30 WIB Eddy datang ke kantor DPP dan bingung melihat banyak wartawan yang menunggu di depan DPP PAN.

“Saya juga datang ke sini, konferensi pers sudah selesai. Saya tidak, belum ada komunikasi juga dengan Pak Amien.Jadi saya terus terang ini perlu dapat masukan juga. Saya kan juga hanya membaca berita. Tapi saya sudah membaca,” kata Eddy di Kantor DPP PAN, Senin sore.

Meski begitu, Eddy tetap mengapresiasi apa yang disampaikan Amien Rais kepada media, karena sudah mengklarifikasi terkait kabar pertemuan Prabowo dengan Jokowi.

“Nah dari apa yang saya baca, apa yang disampaikan Pak Amien adalah kata-kata bijak dari beliau. Bahwa beliau setuju ada oposisi, dan oposisi itu perlu. Saya kira itu suatu hal yang memang patut kita apresiasi dari Pak Amien,” tegasnya.

Sebelumnya, Amien Rais mengaku dirinya baru membaca surat pemberitahuan dari Prabowo bahwa akan bertemu dengan Jokowi pada hari ini sepulang dari Yogyakarta, sementara surat itu sudah berada di mejanya sejak Jumat (12/7/2019).

Sementara untuk sikap PAN sendiri, Eddy menegaskan keputusan menjadi oposisi atau koalisi baru akan ditentukan pada rakernas bulan ini atau awal Agustus mendatang, yang disahkan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Novel Minta Pelakunya Segera Ditangkap, Polri: Ya Enggak Harus Buru-buru

Suara.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengaku memiliki harapan yang sama dengan Novel Baswedan, penyidik KPK yang menjadi korban teror air keras.

Menurutnya, Polri pun memiliki harapan dan komitmen yang sama untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Dedi mengklaim Polri selalu memiliki komitmen untuk menuntaskan sebuah kasus. Tidak hanya pada kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

“Bukan hanya Novel saja kita juga berharap dan memiliki komitmen yang sangat kuat untuk bisa mengungkap kasus tersebut. Karena bukan hanya kasus Novel kasus-kasus yang lain juga pun menjadi tanggung jawab Polri harus segera mengungkap kasus tersebut,” kata Dedi di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Dedi menjelaskan, setiap proses penyidikan terhadap suatu kasus akan disampaikan secara bertahap. Dalam menangani kasus ini, kata Dedi, Polri tidak ingin terkesan diburu-buru dalam menangani kasus tersebut.

“Semuanya step by step, ya enggak harus terburu-buru, ngapain terburu-buru, ya ada adagium hukum, bahwa lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada kita memenjarakan satu orang yang tidak bersalah, itu prinsip itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Novel Baswedan berharap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bisa segera mengungkap pelaku penyiraman air keras ke wajahnya. Novel menyebut eksekutor di lapangan yang harus diungkap lebih dulu.

Hal itu disampaikan Novel terkait sudah selesainya masa kerja TGPF bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Hasil invetigasi tersebut akan disampaikan pada Rabu 17 Juli 2019 lusa.

“Untuk mengungkap kejahatan jalanan begini haruslah dimulai dengan pelaku lapangannya. Tidak mungkin ada pengungkapan pelaku kejahatan seperti ini dan kekerasan jalanan begini, tapi kemudian hanya dimulai dengan spekulasi aktor intelektual,” kata Novel di Lobi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2019).

Tawuran Warga di Manggarai, Perjalanan Comutter Line Tersendat

Suara.com – Trayek kereta Commuter Line dari arah Sudirman maupun Cikini menuju Stasiun Maggarai tersendat akibat adanya tawuran warga di kawasan Manggarai, Senin (15/7/2019).

Tawuran tersebut pecah pada pukul 17.17 WIB. Akibatnya, perjalanan kereta tersendat akibat banyaknya warga di lokasi kejadian.

“Sampai saat ini perjalanan KRL dari arah Sudirman maupun Cikini tertahan karena banyaknya kerumunan warga di lokasi tersebut,” ujar VP Corporate Communication PT. KCI Anne Purba melalui keterangan tertulis, Senin (15/7/2019).

Anne menerangkan, kekinian petugas keamanan gabungan PT KAI Daop 1 Jakarta dan PT KCI sudah berada di lokasi untuk mengamankan kondisi sekitar.

“PT KCI menghimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk tetap mengikuti arahan petugas di lapangan serta utamakan keamanan dan keselamatan selama perjalanan,” sambungnya.

Politikus Demokrat Ini Sebut Prabowo Sempat Minta Rp 1 Triliun ke SBY

Suara.com – Politikus Partai Demokrat Panca Cipta Laksana menuding, Prabowo Subianto sempat meminta Rp 1 triliun ke Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono.

Uang itu diminta Prabowo untuk menambah kebutuhan dana kampanye Pemilihan Presiden 2019.

Awalnya, Panca merespons pernyataan dari salah satu pengguna akun Twitter @YanHarahap yang mengatakan kepada Politikus Gerindra Andre Rosiade, bahwa Prabowo sempat meminta Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres mendampinginya di Pilpres 2019.

Tapi,akun itu mengklaim, Prabowo menyaratkan SBY bisa memberikan dana Rp 1 triliun. Panca lantas membenarkan hal itu, hingga menyebut SBY kaget terhadap permintaan Prabowo tersebut.

“Ini benar Prabowo minta duit Rp 1 Triliun. Pak SBY kaget,” kata Panca melalui akun Twitternya @panca66 pada Senin (15/7/2019).

Panca kemudian menerangkan, Prabowo kala itu membutuhkan Rp 3 Triliun untuk membiayai dana kampanyenya.

Saat itu, Prabowo baru memiliki Rp 2 triliun yang berasal dari kantong pribadinya, dan Rp 1 Triliun milik Rachmawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Partai Gerindra.

“Katanya untuk biaya kampanye. Butuh Rp 3 Trilun. Prabowo punya Rp 1 Triliun dan Rachmawati punya Rp 1 Triliun,” ujarnya.

“Padahal, kemudian hari saya bertemu Rachmawati, dia bilang mau ketemu Pak SBY minta bantuan pendanaan kampanye. Prabowo enggak pengin menang,” sambungnya.

Menanggapi itu, Andre meminta kepada Panca untuk tidak menyebar fitnah. Selebihnya, ia meminta Staf pribadi Presiden Keenam RI SBY, Ossy Dermawan untuk menegur Panca.

“Jangan jadi tukang Fitnah. Tolong bang @OssyDermawan ditertibkan seperti ini @andre_rosiade,” timpal Andre.

Melihat tudingan yang dilayangkan Andre tersebut, Panca malah balik bertanya kepada Andre dan menantangnya untuk menjawab tuduhan dirinya.

“Apanya yang fitnah? Jawab saja tuduhan saya. Kok sedikit-sedikit fitnah,” jawab Panca.

Diklaim Soroti Nasib Baiq Nuril, Moeldoko: Jokowi Tak Abai soal Masalah HAM

Suara.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi isi  pidato Jokowi yang bertajuk ‘Visi Indonesia’ di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (14/7/2019) kemarin. 

Dia mengklaim, Jokowi tidak akan pernah luput menyoroti masalah hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Moeldoko pun mencontohkan,  sikap Jokowi yang memerhatikan kasus yang menimpa Baiq Nuril.

“Tidak ada abai sama sekali, buktinya soal-soal seperti Baiq (Nuril) ini menjadi perhatian,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Dalam pidatonya, Jokowi tak menyinggung persoalan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Lewat pidatonya itu, Jokowi menyebut ada lima tahapan pembangunan yang dilakukan di periode kedua kepemimpinannya.

Lima tahapan tersebut, antara lain melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), mengundang investasi dengan tujuan membuka lapangan kerja, melakukan reformasi birokrasi, serta penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Mantan Panglima TNI menuturkan Jokowi memiliki komitmen untuk memperkuat hukum dan memperhatikan persoalan HAM.

“Secara substansi semua persoalan sudah ada di dalamnya, tidak ada upaya niat atau abai terhadap persoalan-persoalan itu (hukum dan HAM) tidak, tolong cara memahaminya,” ucap dia.

Tak hanya itu, Moeldoko menyebut pidato Jokowi sangat komprehensif. Menurut dia, dalam pidato Visi Indonesia, Jokowi menyadarkan perihal fenomena global saat ini.

“Presiden menyadarkan kita semua bahwa dunia sekarang fenomena globalnya seperti itu, maka diperlukan cara-cara yang adjustif. Nah agar cara itu bisa dijalankan perlu awak-awak yang pemberani, awak-awak yang tidak berpikir monoton, aktor-aktor pemberani yang tidak berpikir monoton. Itu kira kira rangkaiannya secara substansi sudah luar biasa,” tutur Moeldoko.

Moeldoko juga mengatakan, dalam pidatonya, Jokowi tidak secara eksplisit menjelaskan melalui kata-kata.

“Jadi begini, semua tidak diartipoleskan dalam kata-kata presiden mengatakan semua anggaran APBN harus dapat dipastikan, itu sebuah bentuk tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan korupsi di situ jadi tidak harus dalam sebuah kata, jadi ini cara memahaminya saya pikir lebih luas,” tandasnya.

Mabes Polri: Banyak Hoaks Beredar Terkait Pertemuan Jokowi – Prabowo

Suara.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, pihaknya banyak menemukan berita bohong alias hoaks bernada provokatif terkait pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo pada Sabtu (13/7) pekan lalu.

Dedi mengatakan, hoaks tersebut banyak ditemukan di media sosial. Dedi menuturkan, banyak menemukan tagar dan unggahan bernada provokatif yang intinya merasa tidak setuju atas adanya pertemuan Prabowo – Jokowi.

Kekinian, kata dia, Direktorat Tindak Pidana Siber tengah menelusuri jejak-jejak digital tersebut guna mendalami ada atau tidaknya indikasi pelangggaran hukum.

“Kemudian di Facebook, kami juga masih menemukan foto-foto dan video provokasi. Tindakan itu masih didalami oleh Tim Siber. Kalau ada unsur pidana, maka Dit Siber akan melakukan penegakan hukum terhadap akun-akun yang menyebarkan konten itu,” kata Dedi di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Dedi menjelaskan, unggahan-unggahan hoaks terkait persamuhan Jokowi – Prabowo itu sangat intoleransi dan berpotensi menimbulkan polarisasi dan memecah-belah bangsa. Menurutnya, narasi tersebut yang biasa digunakan oleh kelompok paham radikalisme.

“Sifatnya itu provokatif dengan tagar-tagar itu. Tetap narasi yang disampaikan itu adalah intoleransi, polarisasi dan memecah-belah. Itulah narasi-narasi yang digunakan kelompok paham radikal ekstrim,” ungkapnya.

Untuk menanggulangi hal itu, Dedi mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dedi juga menegaskan pihaknya tak segan untuk mengambil tindakan hukum bagi pihak-pihak yang masih terus menyebarkan konten bernada provokatif.

“Kalau itu hoaks, akan kita kasih stempel hoaks. Kami juga bekerja sama dengan Kominfo untuk terus menurunkan konten-konten negatif itu. Kalau mereka masih nekat, kami akan lakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Puji Jokowi, Amien Rais: Yang Lucu Itu Tak Ditawari, Tapi Minta-minta

Suara.com – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memuji Presiden terpilih Joko Widodo lantaran dianggap telah membuka kesempatan kepada partai lain untuk bisa bersikap menjadi oposisi.

Menurut Amien Rais, Jokowi sudah paham bagaimana jalannya demokrasi di Indonesia sehingga dia heran banyak partai yang meminta jatah di posisi pejabat tertentu setelah Jokowi terpilih untuk periode kedua, 2019-2024.

“Pak Jokowi itu mudeng (paham) demokrasi. Ngapain? Yang lucu itu adalah enggak ditawari Pak Jokowi tapi malah minta-minta. Itu kan aib. Jadi geer,” kata Amien di kantor DPP PAN, Jalan Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Oleh karena itu, dia berharap PAN yang diketuai Zulkifli Hasan tidak mengajukan permintaan kursi jabatan apapun kepada Jokowi dan bersikap sebagai oposisi.

“Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (koalisi). Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan, jadi demokrasi bodong,” tegas Amien.

Sebelumnya, saat pidato Visi Indonesia di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Minggu (14/7/209) kemarin, Jokowi mengaku tak mempermasalahkan jika ada oposisi dalam lima tahun ke depan pemerintahannya.

Menurut Jokowi, kelompok oposisi adalah salah satu bagian dari proses pemerintahan dalam memajukan bangsa dan negara.

“Dalam demokrasi, mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silahkan. Asal jangan oposisi menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi menimbulkan kebencian. Apalagi disertai dengan hinaan, cacian, dan makian,” kata Jokowi di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).

Namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta kelompok oposisi untuk melakukan cara-cara yang profesional dalam mengkritik pemerintahnya bersama Maruf Amin.

Rabu Lusa, TGPF Novel Baswedan Umumkan Hasil Investigasi

Suara.com – TGPF Akan Umumkan Hasil Investigasi Kasus Penyiraman Novel Baswedan Rabu Lusa

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, akan mengumumkan hasil investigasi kepada publik pada Rabu 17 Juli 2019.

TGPF kasus penyiraman air keras terhadap Novel merupakan tim bentukkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tim itu sudah bekerja selama 6 bulan ke belakang dan berhasil merampungkan laporan hasil investigasi.

Dedi mengungkapkan, TGPF didampingi oleh Divisi Humas Mabes Polri dan Bareskrim akan mengumumkan hasil investigasi secara komprehensif kepada publik.

“Rabu 17 (Juli 2019) nanti akan menyampaikan hasilnya secara komprehensif. Nanti akan didampingi dari Divisi Humas dan Bareskrim,” kata Dedi di Gedung Divisi Humas Mabes, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Dedi mengatakan, TGPF nantinya juga menyampaikan rekomendasi atas hasil investigasi tersebut. Rekomendasi tersebut nantinya yang akan ditindaklanjuti oleh tim teknis khusus bentukkan Bareskrim Polri.

Kendati begitu, Dedi mengakui belum bisa memaparkan apa saja rekomendasi dari hasil investigasi TGPF. Menurutnya, hal itu akan disampaikan secara langsung oleh TGPF pada Rabu 17 Juli 2019.

“Rekomendasinya apa? Nanti akan ditindaklanjuti oleh tim teknis Bareskrim yang tangani kasus tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, menggelar aksi treatikal bertajuk Melaporkan Kasus Penyerang Novel Baswedan ke Polisi Tidur di depan Gedung Utama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengungkapkan, aksi treatikal tersebut dimaksudkan untuk mendorong Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian segera mempublikasikan hasil investigasi TGPF yang telah diserahkan kepada dirinya pada Selasa (9/7) lalu.

Sebab, jika hasil investigasi tersebut tidak dipublikasikan hal itu akan menjadi preseden buruk.

“Kami di sini mendesak dan mendorong ke penegak hukum yang mana kita ketahui bahwa laporan TGPF tersebut sudah dilaporkan kepada Polri dan Polri harus menuntaskan kasus Novel. Karena, kami menganggap ketika ini tidak diselesaikan, maka akan jadi preseden buruk ke depan,” tutur Wana.

Polri Akui Belum Ada Tersangka dari Laporan TGPF Kasus Novel Baswedan

Suara.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan, belum ada nama tersangka yang dikantongi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) selama melakukan investigasi terhadap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Dedi mengklaim, Polri masih melakukan pendalaman untuk bisa penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri. (Suara.com/M. Yasir)Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri. (Suara.com/M. Yasir)

“Tentunya masih belum (ada tersangka) masih dalam proses penyidikan yang lebih mendalam lagi,” kata Dedi di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Dedi menjelaskan bahwa hasil investigasi TGPF hanya bersifat rekomendasi atas hasil investigasi yang telah dilakukan selama enam bulan. Rekomendasi dari tim yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavia itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh tim teknis Bareskrim Mabes Polri yang menangani kasus Novel.

Hanya, Dedi mengaku belum bisa memaparkan apa saja rekomendasi dari hasil investigasi TGPF. Menurutnya, hal itu akan disampaikan langsung pada 17 Juli 2019.

“Rekomendasinya apa nanti akan ditindaklanjuti oleh tim teknis Bareskrim yang tangani kasus tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi treatikal bertajuk Melaporkan Kasus Penyerang Novel Baswedan ke Polisi Tidur di depan Gedung Utama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah mengungkapkan aksi treatikal tersebut dimaksudkan untuk mendorong Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian segera mempublikasikan hasil investigasi TGPF yang telah diserahkan kepada dirinya pada Selasa (9/7) lalu. Sebab, jika hasil investigasi tersebut tidak dipublikasikan hal itu akan menjadi preseden buruk.

“Kami di sini mendesak dan mendorong ke penegak hukum yang mana kita ketahui bahwa laporan TGPF tersebut sudah dilaporkan kepada Polri dan Polri harus menuntaskan kasus Novel. Karena, kami menganggap ketika ini tidak diselesaikan, maka akan jadi preseden buruk ke depan,” tutur Wana.

Terima Surat Jokowi, DPR RI Bahas Amnesti Baiq Nuril Besok

Suara.com – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan bahwa surat permohonan pertimbangan amnesti dari Presiden Joko Widodo untuk Baiq Nuril sudah disampaikan ke DPR. Surat itu, kata Indra, juga sudah diteruskan kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo hari ini.

“Ya benar, suratnya sudah saya teruskan ke Ketua DPR. 20 menit lalu suratnya masuk dari Istana,” kata Indra saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2019).

Indra mengatakan, surat permohonan pertimbangan amnesti Baiq Nuril dari Jokowi tersebut akan ditindaklanjuti pada Selasa (16/7/2019) besok dalam rapat paripurna.

“Besok pagi akan langsung dimasukkan di agenda paripurna dan dibacakan suratnya di paripurna,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta Presiden Joko Widodo untuk segera berkirim surat ke DPR terkait pemberian amnesti untuk Baiq Nuril.

Bamsoet berharap surat itu dapat secepatnya dikirim oleh Istana ke Parlemen pada Senin (15/7/2019) pekan depan.

“Terkait Baiq Nuril, saya berharap surat dari Presiden bisa kita terima hari Senin. Sehingga Selasa bisa kita umumkan di paripurna bahwa kita terima surat Presiden terkait dengan Baiq Nuril,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Jika surat itu sudah diterima, maka nantinya DPR akan menggelar Bamus yang selanjutnya menunjuk Komisi III untuk mempertimbangkan pemberian amnesti tersebut.

“Iya selesai paripurna, pada hari itu juga kita (rapat) Bamus. Karena ini harus cepat kita selesaikan,” kata Bamsoet.

Ajak Ganti Foto Jokowi dengan Anies, Asteria Ditangkap saat Mengajar Bimbel

Suara.com – Polisi akhirnya membeberkan identitas Asteria Fitriani, ibu-ibu yang menjadi tersangka kasus ujaran kebencian terkait viral seruan agar foto Presiden Joko Widodo diganti dengan foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dari penelusuran polisi, Asteria merupakan guru di sebuah bimbingan belajar di Koja, Jakarta Utara.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto memastikan jika Asteria bukan guru di SMPN 30 Jakarta.

“Bukan guru SMP N 30 tapi guru bimbingan belajar,” ujar Budhi melalui pesan singkat kepada Suara.com, Senin (15/7/2019).

Menurutnya, polisi langsung melakukan penyelidikan terkait unggahan Asteria di media sosial.  Budhi menyampaikan, Asteria ditangkap saat sedang mengajar bimbel. 

“Setelah kami cek, tersangka bukan guru (SMPN 30). Dia hanya wali murid di sekolah tersebut. Waktu ditangkap di tempat bimbingannya di Koja,” sambungnya.

Sebelumnya, Polisi resmi menetapkan Asteria Fitriani, seorang wali murid SMPN 30 Jakarta Utara sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian. Penetapan status tersangka itu menyusul seruan Asteria di media sosial untuk mengganti foto Presiden Jokowi dengan Anies Baswedan di ruang sekolah.

Dalam kasus ini, Asteria dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 a ayat 2 UU No 19/2016 tentang ITE jo Pasal 14 ayat 1 atau ayat 2, atau Pasal 15 UU No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Ia juga dikenakan Pasal 160 KUHP atau Pasal 207 KUHP. Akibat ulahnya sendiri, Asteria terancam hukuman maksimal enam tahun penjara atau denda maksimal Rp 1 Miliar.

Diketahui, unggahan Asteria Fitriani mendadak viral di media sosial karena membuat status ajakan untuk tidak memasang foto presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo – Maruf Amin di dinding sekolah.

Kalau boleh usul, di sekolah-sekolah tidak usah lagi memajang foto presiden dan wakil presiden. Turunin saja foto-fotonya. Kita sebagai guru nggak mau kan mengajarkan anak-anak didik kita tunduk, mengikuti dan membiarkan kecurangan dan ketidakadilan? Cukup pajang foto goodbener kita saja. Gubernur Indonesia Anies Baswedan,” tulis Asteria dikutip Suara.com pada Jumat (28/6/2019).

Banyak Pendukung Kecewa ke Prabowo, Gerindra Anggap Hal Biasa

Suara.com – Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid menganggapi santai adanya gelombang kekecewaan dari para pendukung setelah Eks Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan seterunya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (13/7/2019) lalu.

Terkait hal itu, Sodik menyampaikan, kekecewaan hingga penolakan kerap terjadi akibat relawan yang tidak melihat dan merasakan secara utuh akan sosok yang didukungnya.

“Saya katakan Soekarno pernah diculik, rakyat tidak sepenuhnya memahami sebuah fisik pemimpin itu hal biasa,” ujar Sodik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Kendati begitu, dikatakan Sodik, pihaknya bakal melakukan komunikasi dengan kelompok pendukung yang merasa kecewa.

“Kemudian kami akan komunikasikan dan Pak Prabowo mengatakan nanti akan komunikasi dengan kelompok itu,” kata Sodik.

Sebelumnya, sejumlah massa yang tergabung dalam Jaringan Pemuda Penyelamat Konstituen (JPPK) Prabowo – Sandiaga gagal menggelar aksi demonstrasi di depan kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Aksi tersebut sedianya akan digelar untuk menolak rekonsiliasi antara Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi). Namun aksi mereka batal karena belum memperoleh izin dari pihak kepolisian.

Berdasarkan pantauan Suara.com sekitar pukul 10.30 WIB di depan kediaman Prabowo tidak tampak terlihat massa yang direncanakan akan menggelar aksi di pada pukul 10.00 WIB.

Meski demikian, terlihat personel aparat kepolisian diri Polres Jakarta Selatan yang berjaga di sekitar kediaman Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Ketua JPPK Prabowo – Sandiaga Uno, Fhais mengatakan aksi gagal digelar hari ini lantaran pihaknya ingin terlebih dahulu berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait adanya larangan melakukan aksi di depan fasilitas pribadi.

“Kami tunda hari Rabu, dan hari ini kami ke Polda untuk pemberitahuan aksi. Hari ini mudah-mudahan di polda diizinkan untuk hari Rabu,” ujar Fhais saat dikonfirmasi.

Cuma Satu Pimpinan DPRD yang Nongol, Rapimgab Tatib Paripurna Wagub Ditunda

Suara.com – Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD mengenai Finalisasi Tata Tertib (Tatib) paripurna Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) ditunda. Sebab, rapat yang digelar hari ini, Senin (15/7/2019) itu hanya dihadiri satu dari lima pimpinan DPRD.

Rapat dimulai sekitar pukul 15.00 WIB dan hanya berlangsung sekitar 10 menit. Anggota DPRD Fraksi PKS, Achmad Yani saat rapat menyayangkan karena pimpinan DPRD hanya satu yang hadir.

Menurutnya, DPRD harus menunjukkan keseriusan mengurus pemilihan Wagub DKI. Ia tidak ingin nantinya ada permasalahan tidak kuorum atau tidak memenuhi syarat minimal saat rapat paripurna yang direncanakan 22 Juli mendatang.

“Harus ada keseriusan seluruh pimpinan hadir biar secara tegas dan jelas bahwa kita serius dan sungguh-sungguh memikirkan untuk kota Jakarta ini,” ujar Yani di gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Sementara Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat, Ferrial Sofyan mengaku kecewa karena hanya dirinya dari lima pimpinan yang hadir. Ia menganggap karena hanya satu pimpnan yang hadir maka Rapimgab tersebut tidak kuorum.

“Suatu keniscayaan kondisi yang faktual adalah pimpinan dewan harusnya lima yang hadir saya sendiri. Cuma 1/5 sudah enggak kuorum. pimpinan fraksi sembilan, yang hadir cuma 5,” jelas Ferrial.

Karena itu, Ferrial menyimpulkan rapat harus ditunda dan kembali digelar secepat mungkin. Akhirnya rapat diputuskan akan digelar kembali pada Selasa (15/7/2019) besok.

“Kesepakatan kita Rapimgab lengkap pimpinan dewan, fraksi, komisi untuk bahas Tatib Wagub kita undur besok 16 Juli pukul 13.00,” pungkasnya

Fahri Hamzah: Pidato Kebangsaan Jokowi Berbau Pembangunanisme Orde Baru

Suara.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, pidato kebangsaan Presiden Jokowi berjudul Visi Indonesia, Minggu (14/7) malam, beraroma paradigma pembangunanisme yang terasa kental pada era Orde Baru.

Fahri juga menganggap pidato Jokowi yang ia catat hanya sekitar 24 menit itu mudah dihapal, namun tidak bisa mewakili ide-ide dasar dalam bernegara.

“Cara presiden untuk sampai kepada kesimpulan ‘bersatu’ itu sangat berbau ‘pembangunanisme’ yang dulu sering kita dengar sebagai #TrilogiPembangunan: stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Dengan versi baru 5 tahap mencapai #VisiIndonesia itu semua soal pembangunan,” kata Fahri dalam akun Twitter miliknya @Fahrihamzah, Senin (15/7/2019).

Jokowi dalam pidatonya, kata Fahri, hanya ingin memaksa bangsa untuk berubah namun tanpa memberi kejelasan mau dibawa ke mana.

Fahri berujar, Jokowi juga meminta semua untuk bersatu, serta menyinggung oposisi yang boleh-boleh saja namun dengan syarat.

“Presiden memuji ‘oposisi dengan syarat’. Inilah yang kelak akan menjadi persoalan dan harus diperdebatkan,” kata Fahri.

Terkait hal itu, Fahri mengatakan, pemerintah tidak seharusnya membuat syarat sepihak atas konsensus demokrasi. Semua itu harus berlandas hukum.

Ia juga menegaskan, Pancasila sebagai ideologi bukan merupakan milik pemerintah. Begitu juga dengan agama dan adat ketimuran.

“Dulu, Orde Baru senang sekali memakai Pancasila untuk menyerang kiri dan kanan, juga menggunakan nilai ‘ketimuran’ dan agama serta sopan santun untuk membungkam para pembicara yang kritis kepada pemerintah. Ada trauma di generasi tertentu pada terminologi yang dulu kita lawan,” tuturnya.

Fahri Hamzah yang sebelumnya mengaku tidak paham terhadap apa yang disampaikan oleh Jokowi dalam pidatonya, kembali meminta agar para juru bicara menjelaskan maksud dari Visi Indonesia.

“Inilah yang sekali lagi harus dibicarakan. Maka, saya mendorong para juru bicara pasangan @jokowi – KH. Maruf Amin untuk menjelaskan secara lebih luas makna pidato singkat itu. Sebab ia harus dapat menjadi bahan perdebatan kita semua. #VisiIndonesia.”

Untuk diketahui, Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato kebangsaan pada acara Visi Indonesia di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam.

Dalam pidatonya, Jokowi lebih banyak menyampaikan program pembangunan infrastruktur, ekonomi, reformasi birokrasi, dan sumber daya manusia yang akan menjadi fokusnya dalam periode kedua sebagai presiden.

Pidato ini disaksikan hampir seluruh Menteri Kabinet Indonesia Kerja, Ketua Umum Parpol Koalisi, Tim Kampanye Nasional Jokowi – MarufAmin, dan puluhan ribu masyarakat yang memenuhi SICC.

INFOGRAFIS: Jadi Presiden Lagi, Jokowi Pidato Tebar 3 Ancaman

Suara.com – Presiden terpilih Jokowi memberikan pidato kebangsaan dalam acara Visi Indonesia di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam.

Pidato kebangsaan itu dipublikasikan Jokowi sehari setelah dirinya bersamuh dengan mantan rivalnya dalam Pilpres 2019, yakni Prabowo Subianto.

Keduanya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7) pagi. Dalam pertemuan itu, Jokowi – Prabowo bersepakat mengedepankan kepentingan bangsa serta negara.

Dalam pidatonya, Jokowi menjelaskan,  banyak program pembangunan infrastruktur, ekonomi, reformasi birokrasi, dan sumber daya manusia (SDM) dalam pidatonya.

Program-program itulah yang akan menjadi fokusnya selama periode kedua sebagai presiden.

Pada pidatonya, Jokowi juga melontarkan beberapa ancaman untuk mereka yang tidak bisa diajak bekerja sama.

Berikut tiga ancaman yang dilontarkan Jokowi:

[Suara.com/ Aldie Syaf Bhuana/Ema Rohimah][Suara.com/ Aldie Syaf Bhuana/Ema Rohimah]

1. Hajar penghambat investasi

Dalam lima tahun ke depan bersama wakilnya, Maruf Amin, Jokowi mengatakan akan membuka keran investasi lebih besar dibanding di periode pertama.

Menurutnya, investasi adalah kunci utama untuk membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia dan mengurangi angka pengangguran.

Ia secara tegas melantangkan bahwa semua pihak yang menghambat investasi di Indonesia akan diberantas.

“Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya!” seru Jokowi.

“Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan,” imbuhnya.

2. Copot pejabat yang tak efisien

Jokowi juga mementingkan reformasi birokrasi selama pemerintahannya di periode kedua. Ia menegaskan bahwa pola pikir birokrasi harus diubah.

“Reformasi struktural! Agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah! Hati-hati! Kalau pola pikir, mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas!” ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, pejabat pemerintahan harus melayani masyarakat dengan baik dan tidak berbelit. Jika tidak, mereka akan dicopot oleh Jokowi.

“Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Akan saya cek sendiri! Akan saya kontrol sendiri! Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya,” tegasnya.

3. Bubarkan lembaga yang tak bermanfaat

Tak hanya pejabat, Jokowi bahkan tak main-main akan membubarkan lembaga yang pemerintahan yang tidak berguna.

“Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan!” serunya.

Jokowi menyebutkan pula larangan-larangan bekerja yang menurutnya tak sesuai untuk pejabat pemerintahan.

“Tidak ada lagi pola pikir lama! Tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman. Harus berubah! Sekali lagi, kita harus berubah,” kata Jokowi.

“Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Maka kita harus terus membangun Indonesia yang adaptif, Indonesia yang produktif, dan Indonesia yang inovatif, Indonesia yang kompetitif,” lanjutnya.

Amien Rais: Rekonsiliasi Bagi-bagi Kursi Ada Aibnya, Ada Negatifnya

Suara.com – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memberikan catatan rekonsiliasi yang akan dilakukan Prabowo Subianto dan Joko Widodo atau Jokowi. Dia berharap rekonsiliasi itu dilakukan tanpa bagi-bagi kekuasaan.

Amien Rais menjelaskan belum tahu persis yang akan dilakukan Prabowo pasca bertemu dengan Jokowi, Sabtu (13/7/2019) lalu. Amien Rais mengatakan akan bertemu Prabowo dalam waktu dekat.

“Yang jelas saya sebentar lagi atau besok atau lusa akan bertemu. Namun buat saya rekonsiliasi itu sangat lucu kalau dalam wujud bagi-bagi kursi. Itu namanya bukan rekonsiliasi tetapi ya bagi kursi ada aibnya ada negatifnya,” tutup Amien Rais saat jumpa pers di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Prabowo Subianto menawarkan bertemu dengan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais di Jakarta. Prabowo juga memberikan pilihan dia akan terbang ke Yogyakarta, kediaman Amien Rais.

Itu Prabowo lakukan setelah dirinya bertemu dengan mantan rivalnya di Pilpres 2019, Joko Widodo atau Jokowi. Ajakan Prabowo disampaikan dalam sepucuk surat ke Amien Rais.

“Paragraf yang kedua mengatakan ‘setelah ini saya akan ketemu pak Pak Amien, bisa di Jakarta bisa terbang ke Jogja,” kata Amien Rais.

Prabowo Subianto mengirimkan surat ke Amien Rais sebelum bertemu dengan Joko Widodo atau Jokowi. Isinya, Prabowo memberi tahu Amien Rais jika dirinya akan bertemu Jokowi di Stasiun MRT pada Sabtu (13/7/2019).

Amien Rais baru membaca surat itu Senin (15/7/2019) pagi. Amien Rais mengatakan surat dari Prabowo sudah sampai diserahkan ke dirinya sehari sebelum pertemuan itu digelar atau pada Jumat (12/7/2019).

“Isinya ‘Pak Amien kemungkinan 13 Juli akan ada pertemuan dengan Jokowi, bagi saya Pak Amien kepentingan lebih besar keutuhan bangsa NKRI itu lebih saya pentingkan’,” kata Amien Rais.

Sebelumnya, Amien Rais mengakui kaget mengetahui Prabowo Subianto dan Jokowi bertemu. Ia menuturkan, sama sekali tidak mengetahui kapan pertemuan itu dirancang, dan siapa perancangnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko WIdodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akhirnya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus sekitar Pukul 10.07 WIB. Setibanya di Stasiun MRT, Presiden Jokowi dan Prabowo sempat berpelukan dan berjalan bersama.

Sejurus kemudian, Prabowo dan Jokowi langsung menaiki gerbang MRT dan melanjutkan perjalanan dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Senayan.

Sepanjang perjalanan dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Senayan, keduanya sempat berbincang empat mata di gerbong yang dikhususkan dalam pertemuan tersebut.

Dradjad Wibowo: Insya Allah, Zulkifli Hasan Ikut Nasihat Amien Rais Jadi Posisi

Suara.com – Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo mengklaim tidak ada perbedaan pendapat di partainya terkait sikap partai 5 tahun ke depan. Suara Amien Rais sebagai tokoh pendiri PAN masih disegani.

Dradjad Wibowo mengatakan hingga saat ini seluruh kader PAN akan tetap mengambil sikap sebagai partai oposisi seperti yang diarahkan Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais.

“Kalau di PAN itu sebagian besar (pilih oposisi), bahkan mungkin hampir semuanya ya, hanya sebagian kecil saja yang tidak, itu mendengarkan nasihat Pak Amien, mereka (seluruh kader) sudah komunikasi dengan semua pihak dan Insya Allah lebih banyak yang ingin tetap di oposisi,” kata Dradjad Wibowo di Kantor DPP PAN, Jalan Daksa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Dradjad Wibowo juga yakin Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai pemegang keputusan juga akan bersikap sama dengan yang diinstruksikan Amien Rais.

“Bang Zul juga, Insya Allah akan mengikuti nasehat pak Amien,” tegas Dradjad Wibowo.

Sebelumnya, Amien Rais berharap partainya akan tetap mengambil sikap sebagai partai oposisi untuk mengimbangi partai koalisi pemerintahan.

“Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (koalisi). Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan, jadi demokrasi bodong,” tegas Amien Rais.

PAN sendiri belum menentukan sikap resmi akan bergabung di koalisi Indonesia Kerja atau menjadi oposisi di pemerintahan 2019-2024. Keputusan itu baru terjawab saat mereka menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Juli atau Agustus 2019.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan dalam Rakernas nanti mereka akan mempertimbangkan arah politik mereka selama lima tahun mendatang.

Dia menyebut kondisi arah politik PAN saat ini berbeda jika dibandingkan dengan 2014 lalu dimana koalisi pendukung pemerintah menjadi “minoritas” di parlemen sehingga mereka memilih bergabung dengan koalisi Indonesia Kerja.

“Nah, saat ini berbeda, koalisi yang memenangkan Jokowi dan Maruf Amin sudah mayoritas jadi tidak ada keperluan bagi PAN untuk menyebrang dan menguatkan posisi Pemerintah di Parlemen,” kata Eddy, Kamis (27/6/2019) lalu.

PAN menjadi salah satu partai yang diisukan akan angkat kaki dari Koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Momen kedekatan antara Ketua PAN Zulkifli Hasan yang juga Ketua MPR RI dengan Presiden Joko Widodo kerap dikaitkan masyarakat bahwa PAN ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja.

Jamin Amnesty Nuril di DPR akan Mulus, Bamsoet: Ini Soal Kemanusiaan

Suara.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengklaim proses pemberian rekomendasi terkait permohonan amnesti kepada terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun tidak akan tersendat.

Bambang meyakini proses pemberian rekomendasi berjalan mulus karena berkaitan dengan kemanusian. Dia juga menganggap seluruh fraksi di DPR mempunyai rasa kemanusiaan terkait kasus yang menjerat Nuril.

“(Proses pemberian rekomendasi amnesti Nuril) di DPR pasti mulus, karena ini soal kemanusiaan, karena tidak ada yang tidak berkemanusiaan di DPR,” ujar Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Terkat Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar itu menuturkan saat ini masih menunggu surat pertimbangan dari Presiden Jokowi.

Namun jika surat pemberian amnesti sudah sampai ke DPR, pihaknya akan segera memproses surat pemberian amnesti dalam rapat paripurna.

“Kalau (surat dari Presiden) sore ini masuk, maka besok kita akan bicarakan di paripurna pagi, siangnya kita akan rapat Bamus (Badan Musyawarah),” ucap dia.

Bambang juga berharap pertimbangan amnesti terhadap Nuril bisa diselesailan dalam minggu ini.

“Mudah-mudahan satu Minggu ini dapat diselesaikan dengan baik pertimbangan DPR atas amnesti Baiq Nuril,” tandasnya.

Diketahui, Baiq Nuril merupakan seorang ibu yang divonis penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta karena dinyatakan bersalah karena menyebarkan rekaman tindakan asusila. Padahal, Nuril adalah korban pelecehan seksual nonseksual oleh atasannya saat bekerja di sekolah.

Ancaman hukuman itu terpaksa harus dijalani Nuril seteleh permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukannya ditolak Mahkamah Agung (MA).

Terbaru, Nuril telah menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk menyerahkan surat permohonan pemberian amnesti kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Permohonan itu amnesti itu disampaikan Baiq Nuril ke Jokowi agar dirinya terbebas dari hukuman pidana.

Salah Pilih Emoji saat Berduka Cita, Unggahan Ibu Ini Jadi Sorotan

Suara.com – Berkirim pesan atau membuat unggahan akan lebih menarik dengan adanya fitur emoji yang bisa mewakili kesan penulisnya. Namun begitu, penggunaan emoji harus sesuai dengan tema dan suasana.

Alih-alih salah pilih bisa menjadi sasaran empuk orang lain. Seperti halnya dengan unggahan wanita kali ini.

Jejaring Twitter @es_twr membagikan sejumlah tangkapan layar yang berisi status Facebook seorang ibu-ibu yang tengah berduka cita pada Minggu (14/7/2019).

Awalnya, ibu dengan akun Facebook Fi**i Pu**a menuliskan status memohon doa untuk kesembuhan anaknya yang sedang sakit. Sayangnya, di akhir kalimat yang dituliskan, ibu itu menambahkan emoji dengan kesan tertawa bukannya bersedih

“Yaa Allah sembuhkan anakku dan kuatkan dia menghadapi cobaan ini (emoji tertawa tiga kali),” tulis Fi**i Pu**a.

Ibu salah pilih emoji saat berduka di status Facebook. (Twitter/@es_twr)Ibu salah pilih emoji saat berduka di status Facebook. (Twitter/@es_twr)

Sehari kemudian, akun itu pun kembali menuliskan status bersedih tanda mengikhlaskan. Tapi, ia masih saja memasang emoji tertawa.

“Mungkin ini semua udah jalannya, sabar dan ikhlas menjalaninya,” celotehnya ditutup dengan tiga emoji tertawa.

Ibu salah pilih emoji saat berduka di status Facebook. (Twitter/@es_twr)Ibu salah pilih emoji saat berduka di status Facebook. (Twitter/@es_twr)

Seolah sudah kebiasaan, salah pilih emoji itu kembali dilakukan akun Fi**i Pu**a menuliskan status duka cita setelah kepergian anaknya beberapa hari kemudian. Herannya, emoji tertawa itu tak hanya ditambahkan di akhir kalimat tapi juga di depan kalimat.

“(dua emoji tertawa) Tidak terasa udah 7 hari anak kai meninggalkan kami, semoga diterima Allah SWT di surgaNya Amin..(tiga emoji tertawa),” terang Fi**i Pu**a.

Ibu salah pilih emoji saat berduka di status Facebook. (Twitter/@es_twr)Ibu salah pilih emoji saat berduka di status Facebook. (Twitter/@es_twr)

Tak pelak, salah pilih emoji yang dilakukan ibu itu memantik tanggapan warganet. Tak sedikit dari mereka yang mencoba memaklumi keadaan ibu tersebut meski sudah memilih emoji yang tidak sesuai dengan suasana hati.

“Mungkin itu maksudnya menangis dalam tawa. Ibunya sedih tapi udah ikhlas. Positif,” tulis @ka@#$%^$@@u.

“Sengaja mungkin karena bunda orangnya tabah menghadapi cobaan dengan tawa,” ungkap @Mr(&%$@#d.

“Mungkin si ibu memang sengaja gunakan emot itu,” tulis @o#$$%^v.

“Konsisten banget, ga ada yang kasih tau apa ya,” cuit akun @ffarliani

Sindir Polri, IPW Bandingkan Kasus Novel dengan Pembunuhan Keluarga Pulomas

Suara.com – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian segera memublikasikan hasil investigasi kasus teror air keras Novel Baswedan yang sudah diberikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada Selasa (9/7) lalu.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah menganggap, menjadi preseden buruk kala hasil investigasi yang berlangsung selama 6 bulan itu tak diungkap Polri ke publik.

Koalisi Masyarakat Antikorupsi saat menggelar aksi di depan Gedung Mabes Polri. (Suara.com/M Yasir).Koalisi Masyarakat Antikorupsi saat menggelar aksi di depan Gedung Mabes Polri. (Suara.com/M Yasir).

“Kami di sini mendesak dan mendorong ke penegak hukum yang mana kita ketahui bahwa laporan TGPF tersebut sudah dilaporkan kepada Polri dan Polri harus menuntaskan kasus Novel. Karena, kami menganggap ketika ini tidak diselesaikan, maka akan jadi preseden buruk ke depan,” tutur Wana di depan Gedung Utama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Terkait hal itu, Wana mengaku pesimistis Polri akan mengumumkan hasil laporan TGPF ke publik secara transparan. Apalagi, sejak dua tahun kasus penyiraman air keras terhadap Novel ditangani Polri belum ada hasil berupa penangkapan dan penetapan tersangka.

Wana pun membandingnya kasus perampokan yang berujung tewasnya satu keluarga di kawasan Pulomas, Jakarta Timur pada akhirnya 2016 lalu.

Komplotan bandit pimpinan Ramlan Butar-butar yang merampok rumah milik pengusaha Dodi Triyono itu berhasil diringkus polisi dalam waktu kurang dari 24 jam.

“Coba bandingkan dengan kasus di Pulomas itu, hanya 19 jam pelakunya sudah bisa ditangkap. Tapi ini sudah dua tahun ditangani. Harusnya kan sudah menemukan titik terang dan menetapkan tersangkanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wana mengatakan pihaknya pun mendesak Polri tak pandang bulu untuk bertindak tegas terhadap siapapun yang terlibat di dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel sebagaimana hasil investigasi TGPF.

Terkait hal ini, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi sempat menggelar aksi teatrikal Melaporkan Kasus Penyerangan Novel Baswedan ke Polisi Tidur di depan Gedung Mabes Polri. Aksi teatrikal itu hanya berlangsung lima menit lantaran dianggap tak mengantongi izin kepolisian.

Meski demikian, Wana juga mengancam akan terus menggelar aksi lanjutan di Mabes Polri.

“Polisi juga harus mengevaluasi kerja-kerja TGPF itu. Mereka bekerja dengan baik atau tidak,” tegasnya.

Kemensos Kucurkan Duit Rp 267 Juta Kasih Makan Pencari Suaka Kebon Sirih

Suara.com – Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai Rp 267.607.500 untuk pemenuhan kebutuhan para pencari suaka yang saat ini menempati gedung bekas Komando Militer (Kodim) Kalideres Jakarta Barat. Duit itu untuk memberi makan para pencari suaka yang datang dari Timur Tengah itu.

Satu dapur umum dibuat di Kantor Wali Kota Jakarta Barat yang menyediakan sebanyak 2.200 kotak makan per hari. Sebanyak 50 Orang Taruna Siaga Bencana (Tagana) telah diturunkan untuk membantu mendirikan tenda darurat, layanan dapur umum serta mobilisasi bantuan dan pendampingan pengungsi.

“Bantuan tersebut terdiri dari logistik senilai Rp236.077.500 dan bantuan beras reguler Rp31.530.000,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Kementerian Sosial juga memberikan pendampingan anak-anak para pencari suaka oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang melakukan asesmen awal untuk intervensi layanan dukungan psikososial.

Sebelumnya Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah harus turun tangan agar keberadaan para pencari suaka itu tidak sampai menimbulkan masalah sosial di masyarakat.

Para pencari suaka yang sempat mengungsi di trotoar Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, akhirnya dipindahkan oleh Pemeritah Daerah DKI Jakarta ke penampungan sementara di gedung bekas Kodim dan Sekolah Dian Harapan, Kalideres, Jakarta Barat.

Para pencari suaka tersebut berasal dari Afghanistan, Somalia, Sudan, Irak, Iran, Pakistan, Cina, Ethiopia dan Yaman. (Antara)

Bocah Youtubers ‘Prank’ Tuyul Disorot Media Internasional

Suara.com – Aksi bocah berusia 13 tahun yang ‘cosplay’ menjadi tuyul demi konten Youtube menjadi bahan pemberitaan media asing.

Seperti dikutip SUARA dari laman situs Malaysia, World of Buzz, mereka memasang judul artikel ’13yo Boy Pretends To Be A ‘Toyol’ to Prank Neighbours, Caught Red-Handed By The Police’.

Dikutip dari artikel itu, bocah berinisial A tersebut berdandan layaknya tuyul. Dia berencana menakuti penduduk setempat di Beji dan direkam sebagai konten prank di saluran Youtube.

A dan teman-temannya tepergok ketika tengah memfilmkan prank tersebut.

Berdasarkan keterangan Tim Jaguar Inspektur Satu Winam Agus seperti dikutip dari World of Buzz, tiga atau empat teman A berada sekitar 50 meter dari A ketika merekam aksi.

Dalam aksinya, A hanya mengenakan celana pendek dan tubuhnya dilumuri oleh bedak berwarna putih. Dia langsung terbirit-birit ketika polisi datang dan bersembunyi di semak-semak.

Tapi, keberadaan A mudah dilihat polisi. Maklum, tubuhnya gampang dipergoki karena A berlumuran bedak berwarna putih.

Ketakutan, A pun mengaku ke polisi hanya membuat video bersama teman-temannya. Beruntung, polisi hanya memperingatkan A supaya tidak mengulangi perbuatan. A pun diantarkan pulang oleh warga.

Polisi mengingatkan para YouTubers agar tidak melakukan segala cara hanya demi konten. Terlebih, jika konten yang akan dibuat bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain.

“Sebaiknya pembuatan konten di YouTube agar memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain, (buat konten) itu terlalu berisiko,” kata Paur Humas Polresta Depok Iptu Made Budi seperti dikutip dari situs NTMC Polri, Minggu (14/7/2019).

Bukan cuma World of Buzz, The Star Malaysia pun menyoroti aksi A dalam artikel berjudul ‘Police Scold Boy Pretending To Be ‘Toyol’.’

Pakai Tagar #GueTetepKampretApelo, Akun Gerindra Dicaci Pendukung Sendiri

Suara.com – Akun Twitter resmi Partai Gerindra @gerindra menjadi sasaran amarah para pendukungnya sendiri.

Berbagai kalimat cacian terlontar seusai pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo pada Sabtu (13/7/2019).

Banyak para pendukungnya yang merasa sangat dikecewakan terhadap sikap Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Gerindra itu dianggap telah mengkhianati janji-janji yang disampaikan selama Pilpres 2019 berlangsung.

Pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Jokowi tersebut, diharapkan dapat menurunkan tensi ketegangan yang masih terasa setelah Pilpres 2019.

Namun, tak sedikit pendukung Prabowo – Sandiaga tetap menolak adanya pertemuan tersebut.

Partai Gerindra memberikan klarifikasi atas pertemuan kedua tokoh nasional itu. Partai Gerindra menegaskan, dalam pertemuan itu Prabowo Subianto tidak melakukan lobi-lobi politik apa pun.

Mungkin banyak sahabat yang tidak setuju dengan pemberitaan hari ini, namun disini admin menegaskan bahwa Pak @prabowo tidak akan pernah tawar-menawar terhadap cita-cita dan nilai yang beliau pegang yaitu Indonesia yg merdeka, berdaulat, adil, dan makmur,” tulis akun @gerindra seperti dikutip Suara.com, Senin (15/7/2019).

Akun resmi Partai Gerindra tersebut menyebut bila pertemuan terjadi lantaran keadaan yang memaksa. Akun itu meminta agar para pendukung bisa memahaminya.

Namun keadaan memaksa kita untuk melakukan itu, kami berharap kepercayaan daripada semua elemen yang memiliki cita-cita yang sama. Pak @prabowo dan Partai @Gerindra akan setia berjuang membela kepentingan rakyat Indonesia,” ungkap akun @gerindra.

Meski telah memberikan penjelasan, para pendukung Prabowo-Sandiaga tetap menolak pertemuan yang terjadi. Berbagai kalimat kekecewaan diluapkan melalui akun @gerindra.

Suara menggebu-gebu tapi mental tempe, itulah @prabowo,” tutur @pakde_herry.

Cuitan kekecewaan pendukung Prabowo atas pertemuan Prabowo dan Jokowi (Twitter)Cuitan kekecewaan pendukung Prabowo atas pertemuan Prabowo dan Jokowi (Twitter)

Lo kepengen kita damai dengan cebong yang sudah hina HRS dan ulama lainnya dan persulit HRS pulang ke Indonesia? Gak sudi! Mau Prabowo pelukan sama Joko un gak akan menjadikan kami berdamai dengan cebong yang selalu hina ulama kami,” kata @john18810241.

113, dipikir menyembuhkan luka hati semudah berjumpa di MRT. Lu rekonsiliasi aja sendiri, kami ora sudi!” ujar @vierda.

Apapun alasan kalian @prabowo kalian adalah pengkhianat, kalian seenaknya melupakan perjuangan dan berapa sakitnya perasaan rakyat terutama umat Islam atas perlakuan mereka selama ini #PengkhianatTerlaknat,” tutur @rozalimandala.

Cuitan kekecewaan pendukung Prabowo atas pertemuan Prabowo dan Jokowi (Twitter)Cuitan kekecewaan pendukung Prabowo atas pertemuan Prabowo dan Jokowi (Twitter)

Kalian hanya memperparah kekalahan, memperburuk keadaan, menodai perjuangan demi menyenangkan segolongan kaum yang sudah melampaui batas. Catat itu Gerindra!” ungkap @ekodj60105372.

Udah minta gak usah banyak alasan, kalau mau nyebur ke kolam jangan ngajak-ngajak pakai alasan panjang lebar gak jelas,” tutur @jjuventus7.

Sorry to say emang gue pikirin, dikira gue dia Macan Asia, ternyata hanya kucing kampungan dan kuXXXan #GueTetepKampretApelo,” ujar @endjahh.

Cuitan kekecewaan pendukung Prabowo atas pertemuan Prabowo dan Jokowi (Twitter)Cuitan kekecewaan pendukung Prabowo atas pertemuan Prabowo dan Jokowi (Twitter)

Amien Rais: PAN Jangan Berkoalisi dengan Jokowi

Suara.com – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta PAN tidak berkoalisi dengan Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi – Maruf Amin. PAN diharapkan tetap mengambil sikap sebagai partai oposisi untuk mengimbangi partai koalisi pemerintahan yang sudah gemuk.

Salah satu pendiri PAN itu beranggapan pihak oposisi sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia untuk mengontrol kinerja pemerintahan.

“Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (koalisi),” kata Amien Rais saat jumpa pers di Kantor DPP PAN, Jalan Daksa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

“Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan, jadi demokrasi bodong,” lanjutnya.

Namun, PAN sendiri belum menentukan sikap resmi akan bergabung di koalisi Indonesia Kerja atau menjadi oposisi di pemerintahan 2019-2024. Keputusan itu baru terjawab saat mereka menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Juli atau Agustus 2019.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan dalam Rakernas nanti mereka akan mempertimbangkan arah politik mereka selama lima tahun mendatang.

Dia menyebut kondisi arah politik PAN saat ini berbeda jika dibandingkan dengan 2014 lalu dimana koalisi pendukung pemerintah menjadi “minoritas” di parlemen sehingga mereka memilih bergabung dengan koalisi Indonesia Kerja.

“Nah, saat ini berbeda, koalisi yang memenangkan Jokowi dan Maruf Amin sudah mayoritas jadi tidak ada keperluan bagi PAN untuk menyebrang dan menguatkan posisi Pemerintah di Parlemen,” jelasnya.

PAN menjadi salah satu partai yang diisukan akan angkat kaki dari Koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Momen kedekatan antara Ketua PAN Zulkifli Hasan yang juga Ketua MPR RI dengan Presiden Joko Widodo kerap dikaitkan masyarakat bahwa PAN ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja.

Jeep Rubicon yang Tabrak Panitia Lomba Lari Ternyata Milik Perusahaan

Suara.com – Mobil Jeep Rubicon dengan pelat nomor B 123 DAA yang dikemudikan PDK ternyata bukan miliknya. PDK diketahui meminjam mobil tersebut saat insiden kecelakaan terjadi.

“Bukan (mobil milik PDK),” kata Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M. Nasir di Polda Metro Jaya, Senin (15/7/2019).

Menurut Nasir, PDK meminjam mobil milik perusahaan bernama PT Dian Permata Nusantara. Hal tersebut diketahui seusai polisi setelah memeriksa pelat nomor mobil tersebut.

“Teregistrasi yang 123 DAA itu atas nama perusahaan,” kata Nasir.

Hingga saat ini, keberadaan mobil tersebut belum diketahui. Polisi sendiri telah mengecek kediaman PKD sekaligus memberikan surat panggilan guna memeriksa pelaku, namun sayangnya PKD tak ada di sana.

“Gak ada (mobilnya di rumah pelaku),” kata Nasir.

Sebelumnya, beredar video di media sosial WhatsApp yang memperlihatkan sebuah mobil Jeep Rubicon masuk ke garis finish di ajang Jakarta Internasional Milo Run 2019. Video tersebut viral sejak Minggu (14/7/2019).

Kejadian tersebut bermula saat mobil Jeep Rubicon dengan pelat nomor B 123 DAA menabrak motor Yamaha N-Max yang dikemudikan oleh Lena Marissa di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (14/7/2019). Tiba-tiba, mobil Jeep Rubicon tersebut menabrak Lena dari arah belakang.

“Ditabrak dari arah belakang oleh kendaraan Jeep Rubicon tersebut yang berjalan searah maka terjadilah kecelakaan lalu lintas,” ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisiaris Besar Polisi M. Nasir saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2019).

Nasir mengatakan, Lena mengalami luka-luka dan harus dilarikan menuju Rumah Sakit MMC oleh pengemudi Jeep Rubicon dan saksi.

Teatrikal Lapor Kasus Novel ke Polisi Tidur di Mabes Polri Cuma 5 Menit

Suara.com – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi treatikal bertajuk Melaporkan Kasus Penyerang Novel Baswedan ke Polisi Tidur (Poldur) di depan Gedung Utama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Namun aksi tersebut hanya berjalan sekitar 5 menit dan langsung ditertibkan oleh aparat kepolisian lantaran tidak mengantongi izin.

Dari pantauan Suara.com peserta aksi tiba di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB. Namun saat aksi treatikal baru saja berlangsung sekitar 5 menit aparat kepolisian langsung menertibkan dan peserta pun membubarkan diri.

Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Benny Alamsyah mengatakan bahwa aksi tersebut tidak mengantongi izin. Selain itu, lokasi di depan Gedung Utama Mabes Polri pun merupakan wilayah steril yang tidak diperbolehkan adanya aksi massa.

“Jadi tadi aksinya hanya berlangsung sekitar 5 menitlah. Kegiatan ini belum ada pemberitahuan apapun kepada wilayah. Kami tidak membubarkan, tapi mereka yang bubar sendiri,” kata Benny.

Benny sendiri mengaku pihaknya telah menyediakan lokasi di depan Gedung Kabaharkam untuk mereka menggelar aksi treatikal. Hanya, mereka justru melakukan aksi di depan Gedung Utama Mabes Polri.

“Kami sudah sediakan tempat di Kabaharkam. Tapi ini malah aksi di Gedung Utama. Kami sudah komunikasi sebaiknya aksi ini ditunda dulu, karena belum ada pemberitahuan. Tetapi tetap digelar,” ungkapnya.

Sebelumnya, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah mengungkapkan aksi treatikal tersebut dimaksudkan untuk mendorong Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian segera mempublikasikan hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang telah diserahkan kepada dirinya pada Selasa (9/7) lalu. Sebab, jika hasil investigasi tersebut tidak dipublikasikan hal itu akan menjadi preseden buruk.

“Kami di sini mendesak dan mendorong ke penegak hukum yang mana kita ketahui bahwa laporan TGPF tersebut sudah dilaporkan kepada Polri dan Polri harus menuntaskan kasus Novel. Karena, kami menganggap ketika ini tidak diselesaikan, maka akan jadi preseden buruk ke depan,” tutur Wana di lokasi.

Setahun Dilengserkan, Mantan Presiden Afsel Hadapi Tuduhan Korupsi

Suara.com – Mantan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma (77) pada Senin akan diinterogasi dalam kasus korupsi negara.

Kasus itu menjadi keruntuhan dramatis seorang politikus yang membayangi politik negara tersebut selama 10 tahun terakhir.

Zuma, yang digulingkan oleh Kongres Nasional Afrika (ANC) pada Februari 2018, akan diinterogasi untuk menanggapi sejumlah tuduhan bahwa ia membiarkan kroni-kroninya menjarah sumber daya negara dan memengaruhi penunjukan para pejabat tinggi pemerintah selama sembilan tahun ia berkuasa.

Zuma selama ini membantah melakukan kesalahan, dengan mengatakan tuduhan terhadapnya itu bermuatan politik. Pengacaranya mengatakan dalam sepucuk surat pada Juni lalu bahwa Zuma yakin tuduhan tersebut adalah hanya prasangka terhadap dirinya.

Zuma diperkirakan akan memberikan kesaksian mulai Senin hingga Jumat. Peristiwa itu akan disiarkan langsung oleh stasiun TV Afrika Selatan kepada jutaan penonton.

Pemeriksaan terhadap Zuma merupakan kejadian langka terkait pemimpin Afrika yang dimintai keterangan tak lama setelah turun dari kursi kekuasaan. (Reuters/Antara)

Prabowo Tawarkan Bertemu Amien Rais di Jakarta atau Yogyakarta

Suara.com – Prabowo Subianto menawarkan bertemu dengan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais di Jakarta. Prabowo juga memberikan pilihan dia akan terbang ke Yogyakarta, kediaman Amien Rais.

Itu Prabowo lakukan setelah dirinya bertemu dengan mantan rivalnya di Pilpres 2019, Joko Widodo atau Jokowi. Ajakan Prabowo disampaikan dalam sepucuk surat ke Amien Rais.

“Paragraf yang kedua mengatakan ‘setelah ini saya akan ketemu pak Pak Amien, bisa di Jakarta bisa terbang ke Jogja,” kata Amien Rais saat jumpa pers di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Prabowo Subianto mengirimkan surat ke Amien Rais sebelum bertemu dengan Joko Widodo atau Jokowi. Isinya, Prabowo memberi tahu Amien Rais jika dirinya akan bertemu Jokowi di Stasiun MRT pada Sabtu (13/7/2019).

Amien Rais baru membaca surat itu Senin (15/7/2019) pagi. Amien Rais mengatakan surat dari Prabowo sudah sampai diserahkan ke dirinya sehari sebelum pertemuan itu digelar atau pada Jumat (12/7/2019).

“Isinya ‘Pak Amien kemungkinan 13 Juli akan ada pertemuan dengan Jokowi, bagi saya Pak Amien kepentingan lebih besar keutuhan bangsa NKRI itu lebih saya pentingkan’,” kata Amien Rais.

Sebelumnya, Amien Rais mengakui kaget mengetahui Prabowo Subianto dan Jokowi bertemu. Ia menuturkan, sama sekali tidak mengetahui kapan pertemuan itu dirancang, dan siapa perancangnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko WIdodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akhirnya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus sekitar Pukul 10.07 WIB. Setibanya di Stasiun MRT, Presiden Jokowi dan Prabowo sempat berpelukan dan berjalan bersama.

Sejurus kemudian, Prabowo dan Jokowi langsung menaiki gerbang MRT dan melanjutkan perjalanan dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Senayan.

Sepanjang perjalanan dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Senayan, keduanya sempat berbincang empat mata di gerbong yang dikhususkan dalam pertemuan tersebut.

Huawei Berencana PHK Karyawannya di Amerika Serikat

Suara.com – Raksasa teknologi China, Huawei Technologies, berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran pada operasi bisnisnya di Amerika Serikat di tengah masalah pembatasan penjualan yang dikenakan AS kepada pabrikan alat telekomunikasi itu, Reuters melaporkan, Minggu (14/7), mengutip koran the Wall Street Journal.

Mengutip sumber-sumber yang tak diungkap identitasnya, Wall Street Journal melaporkan PHK akan berdampak pada pekerja-pekerja di anak perusahaan Huawei yang bergerak di bidang riset dan pengembangan, Futurewei Technologies. Anak perusaan itu mempekerjakan 850 karyawan di laboratorium riset di seluruh Amerika Serikat, menurut WSJ.

PHK mungkin akan mencapai ratusan karyawan, kata satu narasumber kepada WSJ. Pegawai Huawei yang berkewarganegaraan China dan bekerja di AS diberi opsi untuk kembali ke China dan tetap bekerja di perusahaan tersebut, kata seorang narasumber lainnya.

Beberapa karyawan sudah menerima pemberitahuan mengenai PHK, sedangkan pengurangan karyawan yang lebih banyak sedang direncanakan dan akan diumumkan segera, kata koran itu.

Huawei menolak memberi komentar saat dihubungi oleh Reuters.

Setelah Departemen Perdagangan memasukkan Huawei ke dalam yang disebut “daftar entitas”, komunikasi para pegawai Futurewei dengan rekan-rekan mereka di kantor pusat Huawei di China, dibatasi, kata beberapa orang kepada WSJ.

Sumber: VOA Indonesia

Sempat Tuduh Prabowo Nyelonong, Ternyata Amien Baru Baca Suratnya Hari Ini

Suara.com – Amien Rais, Ketua Dewan Kehormatan PAN, sempat mengklaim eks Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak memberitahukan dirinya sebelum bertemu Presiden terpilih Jokowi di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7) akhir pekan lalu.

Namun, Senin (15/7/2019), Amien Rais mengklarifikasi penyataannya tersebut. Ia mengakui, Prabowo ternyata sudah melaporkan bakal mengadakan pertemuan tersebut melalui surat yang ditujukan kepada dirinya.

Ia menuturkan, surat dari Prabowo tersebut sebenarnya sudah diterima di rumahnya sehari sebelum persamuhan, yakni Jumat (12/7). Tapi, Amien baru mengetahui dan membaca surat Prabowo Senin pagi ini.

“Saya tadi pagi baru datang dari Yogyakarta. Baca surat di meja dari Pak Prabowo tertanggal 12 Juli,” kata Amien Rais dalam konferensi pers di kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.

Amien lantas membacakan isi surat dari Prabowo tersebut : “Pak Amien, kemungkinan 13 Juli akan ada pertemuan dengan Jokowi. Bagi saya, Pak Amien, kepentingan lebih besar adalah keutuhan bangsa NKRI. Itu lebih saya pentingkan.”

Prabowo, melalui surat yang sama juga berjanji menemui Amien Rais untuk menjelaskan alasan dirinya memutuskan mau bertemu Jokowi.

“Dan paragraf yang kedua mengatakan ‘setelah ini saya akan ketemu Pak Amien, bisa di Jakarta bisa terbang ke Jogja,” demikian isi surat Prabowo tersebut.

Namun, Amien Rais mengakui belum tahu kapan jadwal pasti Prabowo menemuinya. Tapi ia berharap, pertemuan Jokowi – Prabowo itu tidak otomatis kubu Prabowo – Sandiaga mau berbagi kekuasaan dan tetap menjadi oposisi.

Sebelumnya, Amien Rais mengakui kaget mengetahui Prabowo Subianto dan Jokowi bertemu. Ia menuturkan, sama sekali tidak mengetahui kapan pertemuan itu dirancang, dan siapa perancangnya.

“Saya sama sekali belum tahu, kok tiba-tiba nyelonong begitu?” kata Amien Rais.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto akhirnya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu sekitar Pukul 10.07 WIB.

Setibanya di Stasiun MRT, Presiden Jokowi dan Prabowo sempat berpelukan dan berjalan bersama.

Prabowo dan Jokowi lantas menumpangi kereta MRT menuju Stasiun Senayan, untuk bersantap siang di restoran dalam Mal FX Sudirman.

Sepanjang perjalanan dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Senayan, keduanya sempat berbincang empat mata di gerbong yang dikhususkan untuk mereka.

Tanggapi Vonis Ringan Taufik Kurniawan, JPU Lapor ke Pimpinan KPK

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang yang telah memvonis terdakwa Taufik Kurniawan selama 6 tahun penjara. Wakil Ketua DPR itu juga didenda Rp 200 juta dengan hukuman pengganti atau subsider 4 bulan kurungan.

Hakim menyebut bahwa Taufik terbukti menerima suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Perubahan Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

“KPK menghormati putusan Pengadilan Tipikor pada PN Semarang yang disampaikan hari ini. Kami melihat hampir seluruh Dakwaan KPK dinyatakan terbukti oleh hakim, demikian juga pertimbangan dan analisis Penuntut Umum yang juga diterima majelis hakim,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikonfirmasi, Senin (15/7/2019).

KPK menyoroti terkait pencabutan hak politik Taufik Kuriniawan meski dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum meminta pencabutan selama 5 tahun, namun majelis hakim hanya memberikan 3 tahun.

“Salah satu poin yang juga penting adalah dikabulkannya pencabutan Hak Politik terdakwa. Meskipun memang dari tuntutan kami 5 tahun, baru dikabulkan selama 3 tahun,” ujar Febri.

KPK pun berharap penambahan hukuman pencabutan hak politik tersebut dapat dilakukan secara konsisten, terhadap kasus kasus korupsi yang melibatkan elite politik.

“Ini dapat secara konsisten diterapkan, terutama untuk kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan publik berdasarkan kepercayaan atau suara yang diberikan masyarakat padanya,” kata Febri.

Febri menegaskan hal ini dapat menjadi pelajaran bagi pejabat negara, yang memang dipilih langsung oleh masyarakat, agar tak terlibat praktik korupsi.

“Apalagi setelah selesai menyelesaikan hukuman, Hak politiknya dicabut untuk waktu tertentu,” ujar Febri.

Dia mengatakan, JPU akan melaporkan kepada pimpinan KPK untuk menentukan apakah akan mengajukan upaya hukum lain terkait putusan PN Semarang. Diketahui, vonis yang dijatuhkan kepada Taufik lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hakim memvonis Taufik pidana 8 tahun penjara.

Terkait putusan itu, kata Febri, KPK masih mengambil opsi pikir-pikir menanggapi vonis 6 tahun yang diterima Taufik.

“Setelah putusan ini, Penuntut Umum akan membahas terlebih dahulu sebelum nanti secara resmi sikap KPK akan disampaikan berdasarkan putusan pimpinan. Dalam masa ini, KPK menyatakan pikir-pikir terhadap putusan,” kata dia.

Jakarta Tuan Rumah Formula E 2020, DPRD DKI: Biar Tugas PNS Tak Monoton

Suara.com – Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad menyambut baik Jakarta menjadi tuan rumah Formula E 2020. Hajatan itu membuat pegawai negeri sipil atau PNS DKI Jakarta tidak monoton dalam menjalankan tugas.

Dia juga menilai Gubernur DKI Anies Baswedan membuat terobosan dengan menjadikan ibu kota Indonesia sebagai salah satu tuan rumah ajang balap mobil listrik dunia Formula E pada 2020.

“Ini terobosan jika Jakarta nanti jadi tuan rumah perlombaan olahraga yang skalanya dunia. Saya mengapresiasi pencapaian itu,” kata Ramly saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019).

Ramly menjelaskan pihaknya mendukung langkah Anies, terlebih ajang balap mobil listrik listrik itu berskala dunia sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kedatangan turis mancanegara. Terobosan itu, kata Ramly, penting diapresiasi, karena sudah saatnya pemerintah provinsi tak lagi monoton dalam menjalankan tugasnya.

“Jangan hanya mengikuti tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi, red). Selagi punya kemampuan, kita harus kreatif. Jadi tuan rumah Formula E merupakan salah satu contohnya,” terang Ramly.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun Instagram resminya mengumumkan Jakarta akan menjadi salah satu tuan rumah Formula 6 pada 2020. Pengumuman itu disampaikan Anies saat ia berada di New York, Amerika Serikat, guna bertemu penyelenggara Formula E, Federasi Otomotif Internasional (FIA). Di sana, Anies menemui petinggi Formula E, Alexandro Agag dan Alberto Longo.

Walaupun demikian, FIA sebagai penyelenggara ajang balap itu, belum mengumumkan secara resmi keterlibatan Jakarta sebagai tuan rumah Formula E 2020. Formula E merupakan ajang balap mobil listrik yang dibentuk pada 2012, dan telah diakui oleh FIA.

Berbeda dengan ajang balap mobil lainnya, Formula E memiliki misi mengampanyekan pengurangan polusi dari emisi kendaraan bermotor dengan menggunakan kendaraan listrik. (Antara)

Amien Rais Ralat Pernyataan Prabowo Nyelonong Ketemu Jokowi di MRT

Suara.com – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengklarifikasi penyataannya yang mengatakan tak tahu agenda pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo, Sabtu (13/7/2019) kemarin. Ternyata Prabowo sudah lapor ke Amien Rais terkait pertemuan itu.

Amien Rais mengatakan surat izin dari Prabowo ternyata sudah sampai diserahkan ke dirinya sehari sebelum pertemuan itu digelar atau pada Jumat (12/7/2019). Namun ia baru membacanya pada Senin (15/7/2019) pagi ini.

“Jadi saya tadi pagi baru datang dari Jogja, baca surat di meja dari Pak Prabowo tertanggal 12 Juli, isinya ‘pak amien kemungkinan 13 Juli akan ada pertemuan dengan Jokowi, bagi saya Pak Amien kepentingan lebih besar keutuhan bangsa NKRI itu lebih saya pentingkan’,” kata Amien Rais saat jumpa pers di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Prabowo, dalam suratnya juga menyebut akan segera menemui Amien Rais untuk menjelaskan alasannya memutuskan untuk bertemu dengan Jokowi.

“Dan paragraf yang kedua mengatakan ‘setelah ini saya akan ketemu pak Pak Amien, bisa di Jakarta bisa terbang ke Jogja,” ucapnya.

Namun Amien Rais mengaku belum tahu kapan pertemuan itu akan berlangsung, dia berharap rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi tidak berarti bagi-bagi kekuasaan antara koalisi dan oposisi.

“Yang jelas saya sebentar lagi atau besok atau lusa akan bertemu namun buat saya rekonsiliasi itu sangat lucu kalau daalm wujud bagi-bagi kursi itu namanya bukan rekonsiliasi tetapi ya bagi kursi ada aibnya ada negatifnya,” tutup Amien Rais.

Sebelumnya, Amien Rais mengakui kaget mengetahui Prabowo Subianto dan Jokowi bertemu. Ia menuturkan, sama sekali tidak mengetahui kapan pertemuan itu dirancang, dan siapa perancangnya.

“Saya sama sekali belum tahu, kok tiba-tiba nyelonong begitu?” kata Amien Rais.

Untuk diketahui, Presiden Joko WIdodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akhirnya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus sekitar Pukul 10.07 WIB. Setibanya di Stasiun MRT, Presiden Jokowi dan Prabowo sempat berpelukan dan berjalan bersama.

Sejurus kemudian, Prabowo dan Jokowi langsung menaiki gerbang MRT dan melanjutkan perjalanan dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Senayan.

Sepanjang perjalanan dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Senayan, keduanya sempat berbincang empat mata di gerbong yang dikhususkan dalam pertemuan tersebut.

India Tunda Peluncuran Misi Kedua ke Bulan

Suara.com – Peluncuran misi kedua India ke bulan ditunda pada Senin dini hari karena terjadi kebocoran, demikian pernyataan Organisasi Peneliti Ruang Angkasa India (ISRO).

“Kesalahan teknis muncul dalam sistem pada menit ke-56. Sebagai tindakan pencegahan, peluncuran #Chandrayaan2 telah dibatalkan pada hari ini, dan tanggal peluncuran yang direvisi akan diumumkan kemudian,” beigtu pernyataan ISRO melalui Twitter.

Roket GSLV Mk-III dijadwalkan mengangkasa dari negara bagian Andhra Pradesh pada 2.51 dinihari, diharapkan roket penjelajah mendarat di dekat Kutub Selatan bulan pada 6 September.

Misi yang sukses akan membuat India menjadi negara keempat yang mendarat di bulan dengan mulus.

ISRO menyatakan, “misi ini akan membantu India mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang asal usul dan evolusi bulan dengan melakukan studi topografi yang detail, dan melakukan sejumlah percobaan lain di permukaan bulan”.

Sumber: Anadolu

Hanya 898 PNS DKI Jakarta yang Izin Antar Anak Masuk Hari Pertama Sekolah

Suara.com – Aparat sipil negara yang berdinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diberikan izin terlambat masuk agar bisa mengantar putra-putrinya masuk sekolah pada hari pertama kegiatan belajar mengajar pascalibur, Senin (15/7/2019).

Namun, hanya 1,36 persen dari jumlah PNS DKI Jakarta yang terpantau memakai izin terlambat masuk kerja tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat Chaidir mengatakan, jumlah yang meminta izin mengantar anak sekolah pada hari pertama hanya 898 orang dari 65.982 PNS. Ia menganggap jumlah yang meminta izin hanya sedikit.

“Sedikit, 898 orang pegawai yang izin untuk mengantarkan anak sekolah. Jika dipersentasekan dari 65.952, 1,36 persen,” ujar Chaidir.

Berdasarkan surat edaran mengenai izin mengantar anak sekolah, batas izin datang ke kantor bagi PNS yang mengantar anak hanya sampai 09.30 WIB. Namun Chaidir memberikan kompensasi waktu sampai pukul 11.00 WIB.

“Kan kalau sekolahnya jauh, tak mungkin masuk jam09.30 WIB, belum jalanan macet, masak kami enggak menoleransi,” kata Chaidir.

Menurutnya, hari ini tidak ada PNS yang datang terlambat sesuai waktu yang dikompensasi. Ia menganggap hari ini sebagai hari untuk orang tua mengantar anaknya ke sekolah.

“Enggak ada (terlambat). Kan sampai jam 10.00-11.00 mereka masuk,” tutur Chaidir.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberikan kelonggaran waktu pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta untuk mengantar anaknya masuk sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru.

Izin telat masuk kantor tersebut hanya berlaku pada hari pertama masuk sekolah pada Senin (15/7/2019).

Izin tersebut tertulis dalam surat edaran bernomor 54/SE/2019 tentang Izin mengantar anak sekolah pada hari pertama sekolah yang dibuat atas nama Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah.

Dalam surat tersebut, tertulis tujuannya adalah untuk mendorong tumbuhnya pembelajaran yang lebih positif dan menyenangkan serta mendorong interaksi antara anak, orang tua, dan guru di sekolah. Para PNS diperbolehkan datang terlambat dengan berbagai ketentuan.

Dalam surat edaran itu, para PNS diperbolehkan datang ke kantor setelah mengantar anaknya paling lambar pukul 09.30 WIB.

Selain itu, para PNS harus mempertimbangkan pekerjaannya agar tidak menganggu pelayanan publik.

Terungkap! Prabowo Kasih Tahu Amien Rais Sebelum Bertemu Jokowi di MRT

Suara.com – Prabowo Subianto mengirimkan surat ke Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sebelum bertemu dengan Joko Widodo atau Jokowi di MRT, Sabtu (13/7/2019) lalu. Sehingga tidak benar jika Prabowo diam-diam tanpa memberi tahu Amien Rais.

Sehingga Amien Rais mengklarifikasi penyataannya yang mengatakan tak tahu agenda pertemuan tersebut. Amien Rais mengatakan surat izin dari Prabowo ternyata sudah sampai diserahkan ke dirinya sehari sebelum pertemuan itu digelar atau pada Jumat (12/7/2019). Namun ia baru membacanya pada Senin (15/7/2019) pagi ini.

“Jadi saya tadi pagi baru datang dari Jogja, baca surat di meja dari Pak Prabowo tertanggal 12 Juli, isinya ‘pak amien kemungkinan 13 Juli akan ada pertemuan dengan Jokowi, bagi saya Pak Amien kepentingan lebih besar keutuhan bangsa NKRI itu lebih saya pentingkan’,” kata Amien Rais saat jumpa pers di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Prabowo, dalam suratnya juga menyebut akan segera menemui Amien Rais untuk menjelaskan alasannya memutuskan untuk bertemu dengan Jokowi.

“Dan paragraf yang kedua mengatakan ‘setelah ini saya akan ketemu pak Pak Amien, bisa di Jakarta bisa terbang ke Jogja,” ucapnya.

Namun Amien Rais mengaku belum tahu kapan pertemuan itu akan berlangsung, dia berharap rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi tidak berarti bagi-bagi kekuasaan antara koalisi dan oposisi.

“Yang jelas saya sebentar lagi atau besok atau lusa akan bertemu namun buat saya rekonsiliasi itu sangat lucu kalau daalm wujud bagi-bagi kursi itu namanya bukan rekonsiliasi tetapi ya bagi kursi ada aibnya ada negatifnya,” tutup Amien Rais.

Sebelumnya, Amien Rais mengakui kaget mengetahui Prabowo Subianto dan Jokowi bertemu. Ia menuturkan, sama sekali tidak mengetahui kapan pertemuan itu dirancang, dan siapa perancangnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko WIdodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akhirnya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus sekitar Pukul 10.07 WIB. Setibanya di Stasiun MRT, Presiden Jokowi dan Prabowo sempat berpelukan dan berjalan bersama.

Sejurus kemudian, Prabowo dan Jokowi langsung menaiki gerbang MRT dan melanjutkan perjalanan dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Senayan.

Sepanjang perjalanan dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Senayan, keduanya sempat berbincang empat mata di gerbong yang dikhususkan dalam pertemuan tersebut.

Isi Surat Prabowo ke Amien Rais Sebelum Bertemu Jokowi

Suara.com – Prabowo Subianto mengirimkan surat ke Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sebelum bertemu dengan Joko Widodo atau Jokowi. Isinya, Prabowo memberi tahu Amien Rais jika dirinya akan bertemu Jokowi di Stasiun MRT pada Sabtu (13/7/2019).

Amien Rais baru membaca surat itu Senin (15/7/2019) pagi. Amien Rais mengatakan surat dari Prabowo sudah sampai diserahkan ke dirinya sehari sebelum pertemuan itu digelar atau pada Jumat (12/7/2019).

“Isinya ‘Pak Amien kemungkinan 13 Juli akan ada pertemuan dengan Jokowi, bagi saya Pak Amien kepentingan lebih besar keutuhan bangsa NKRI itu lebih saya pentingkan’,” kata Amien Rais saat jumpa pers di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Sebelumnya, Amien Rais mengakui kaget mengetahui Prabowo Subianto dan Jokowi bertemu. Ia menuturkan, sama sekali tidak mengetahui kapan pertemuan itu dirancang, dan siapa perancangnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko WIdodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akhirnya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus sekitar Pukul 10.07 WIB. Setibanya di Stasiun MRT, Presiden Jokowi dan Prabowo sempat berpelukan dan berjalan bersama.

Sejurus kemudian, Prabowo dan Jokowi langsung menaiki gerbang MRT dan melanjutkan perjalanan dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Senayan.

Sepanjang perjalanan dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Senayan, keduanya sempat berbincang empat mata di gerbong yang dikhususkan dalam pertemuan tersebut.

Polisi Bongkar Hasil Investigasi TGPF Kasus Novel, Selasa atau Rabu

Suara.com – Kepolisian Indonesia akan umumkan hasil investigasi kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang dilakukan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Pengumuman itu akan dilakukan antara Selasa (16/7/2019) atau Rabu (17/7/2019) besok.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan kekinian pihaknya tengah mempelajari hasil investigasi TGPF kasus Novel yang telah diberikan kepada Kapolri pada Selasa (9/7/2019) lalu. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya hasil investigasi tersebut pun akan disampaikan ke publik pekan ini.

“Dari pelaporan yang beliau sampaikan Selasa kemarin, mungkin kalau nggak Selasa ya Rabu tim itu akan menggelar konferensi pers membeberkan hasilnya secara komprehensif apa temuan selama enam bulan,” kata Dedi di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Dedi mengatakan dari hasil investigasi TGPF tersebut pihaknya pun akan menindaklanjuti hasil temuan yang telah didapat.

“Tentunya ada bahan yang menarik dari temuan-temuan itu akan secara teknis ditindaklanjuti oleh penyidik dari polri, dari Bareskrim maupun Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Berkenaan dengan itu, Dedi mengatakan pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Namun, Dedi memastikan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus tersebut sebelum kadaluarsa.

“Polri tidak akan terburu-buru menyelesaikan suatu kasus tidak bisa, harus dibandingkan yang multi level. Banyak kasus yang sudah diselesaikan kepolisian termasuk kasus besar, dan banyak kasus juga yang masih di jalankan,” ungkapnya.

‘Sebelum kasus itu kadaluarsa, Polri berkewajiban dan berkomitmen untuk secepatnya menyelesaikan kasus itu. Ini komitmen kami,” sambungnya.

Anis Matta Bakal Hengkang ke Garbi, PKS: Kapan?

Suara.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi rencana eks Presiden PKS, Anis Matta yang ingin angkat kaki dari partai untuk kemudian berlabuh ke partai lainnya.

Rencananya, Anis segera akan meninggalkan PKS usai ormas buatannya, Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) resmi bertransformasi menjadi partai politik.

Terkait hal itu, Ketua DPP PKS Ledia Hanifa menanyakan kapan secara resmi Garbi menjadi partai politik yang akan diikuti langkah kepergian Anies Matta.

“Kapan jadi parpolnya?” ucap Ledia dihubungi Suara.com, Senin (15/7/2019).

Diketahui sebelumnya, mantan Presiden PKS Anis Matta mengatakan ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang didirikannya sedang mengarah untuk bertransformasi menjadi partai politik atau parpol.

Ia mengaku, kesiapan menjadi Garbi untuk menjadi parpol bahkan dimulai dari daerah-daerah di Indonesia yang kini sudah mulai membentuk kepengurusan.

Namun mengenai kapan waktu Garbi resmi menjadi sebuah parpol, Anis berujar saat ini Garbi masih dalam tahap mensoialisasikan ide dan gagasan ke masyarakat.

“Jangan buru-buru, ini sekarang idenya dulu yang kita sebarkan, idenya dulu yang kita sebarkan. Nanti kita lihat respon publik di sini. Berdasarkan respons itu nanti baru kita ber-metamorfosis jadi gerakan politik,” ujar Anis kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/7/2019).

Meski tengah menyiapkan ormas bentukannya menjadi sebuah parpol, Anis menegaskan bahwa posisinya saat ini masih kader PKS. Kendati demikian, ia mengatakan segera angkat kaki jika Garbi resmi menjadi parpol.

“Sekarang saya masih terdaftar di anggota Majelis Syuro. Tapi saya kira kalau nanti menjadi parpol, otomatis saya keluar,” katanya.

Berbulan-bulan Hilang, Pelancong Prancis Ditemukan Jadi Tulang di Australia

Suara.com – Kepolisian Australia, pada Senin (15/7/2019), mengatakan pihaknya meyakini bahwa tulang belulang yang baru-baru ini ditemukan di perairan lepas pantai timur merupakan bagian dari jasad warga negara Prancis, yang hilang sejak Februari.

Erwan Ferrieux, terakhir kali terlihat bersama turis asal Inggris Hugo Palmer lima bulan lalu di dekat Port Macquarie, kota wisata populer yang berada di sekitar 385 km utara Sydney.

Kekhawatiran tentang keselamatan dua pelancong muda itu muncul setelah sebuah mobil sewaan beserta barang-barang milik mereka ditemukan.

Beberapa tulang ditemukan di lepas pantai sekitarnya pada Juni dan polisi menyebutkan bahwa tes DNA membenarkan kekhawatiran terburuk mereka.

“Kami yakin dari perbandingan DNA bahwa tulang-tulang itu adalah bagian dari tubuh Erwan Ferrieux,” kata pejabat kepolisian Paul Fehon kepada awak media di Port Macquarie.

Pihaknya menyebutkan tulang lainnya ditemukan pada Minggu dan telah dikirimkan untuk menjalani analisis forensik guna menentukan apakah tulang tersebut milik sang pelancong yang hilang.

“Tulang ini berasal dari bagian lain anatomi,” ujar Fehon.

Kepolisian juga masih mencari keberadaan seorang pelancong muda lainnya, Theo Hayez (18 tahun) asal Belgia, yang menghilang setelah meninggalkan sebuah bar di kota wisata Byron Bay, sekitar 765 kilometer di utara Sydney, pada 31 Mei.

Australia menjadi tujuan populer bagi wisatawan berbagai kalangan dan anggaran, yang banyak di antaranya masih berusia belia. (Reuters/Antara)

Dipuji Berani Layaknya TNI dan Polri, JK Disebut Jadi Sosok Perdamaian

Suara.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian memuji Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) karena memiliki keberanian dan ketegasan sejajar dengan TNI dan Polri. JK disebut Tito sebagai tokoh yang mampu mendamaikan konflik di Ambon dan Aceh.

Tito menjelaskan bahwa sosok JK itu ialah sosok pribadi yang komplit. Pasalnya, JK kompeten dalam dunia perekonomian, politikus handal, memiliki jiwa sosial yang tinggi, serta aktif dalam mewujudkan perdamaian.

“Yang saya lihat bahwa beliau memiliki keberanian dan ketegasan yang tidak kalah dengan jenderal TNI maupun jenderal polisi,” kata Tito dalam pidatonya pada acara pembekalan kepada calon perwira remaja Akademi TNI dan Polri di Gedung Olahaga Ahmad Yani, Mabes TNI, di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/7/2019).

Konflik Poso dan Ambon yang dibingkai sebagai konflik antar agama tersebut diupayakan JK bisa terselesaikan dengan mempertemukan dua pihak yang berseteru.

Konflik tersebut berakhir damai setelah ada perjanjian Malino I dan Malino II di Sulawesi Selatan. Namun di balik perdamaian itu, JK harus menelan resiko dua gedung miliknya di Makassar dilempar bom.

“Setelah mengambil tempat di Malino sehingga konflik di daerah Ambon dan Poso semua berakhir dengan baik meskipun beliau (JK) juga mengalami resiko dua gedung beliau di kota Makassar itu diledakkan,” tuturnya.

Bukan hanya peristiwa itu saja yang diingat Tito. JK pernah berangkat ke Poso untuk mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh muslim dan nasrani. Di sana JK mempersatukan kedua agama tersebut dengan membangun sekolah Alkitab dan satu pondok pesantren di daerah pesisir Poso untuk mencegah radikalisme.

“Jadi kita melihat bagaimana keberanian untuk turun ke lapangan keberanian memutuskan dan lain-lain justru melebihi keberanian jendral TNI dan Polri,” katanya.

“Beliau adalah salah satu tokoh yang sangat matang dalam berbagai bidang dan menjadi salah satu rujukan bagi kita semua. Oleh karena itu kita doakan beliau tetap sehat wal afiat,” tandasnya.