Turis Inggris Dikabarkan Meninggal Dunia usai Berenang di Pantai Carvajal

Suara.com – Belum lama ini publik dibuat geger dengan berita seorang turis tenggelam di Pantai Carvajal saat sedang berenang.

Dilansir Suara.com dari laman The Sun, Sabtu (18/5/19), diketahui pria malang tersebut berusia kurang lebih 51 tahun dan tenggelam sekitar pukul 5 sore.

Saksi mata yang melihat kejadian tersebut segera menelpon paramedis dan polisi.

Pria asal Inggris tersebut kabarnya tengah menikmati liburan di laut lepas resor Costa del Sol, Fuengirola, Spanyol yang masih bagian dari Pantai Carvajal.

Upaya penyelamatan melalui CPR telah dilakukan, namun sayang nyawa turis pria itu gagal diselamatkan.

Polisi Nasional Spanyol akan terus melakukan penyelidikan terkait kasus turis meninggal di Pantai Carvajal tersebut.

Pemerintah setempat juga mengatakan kepada The Sun, bahwa mereka akan terus mendampingi keluarga turis Inggris yang mengalami kecelakaan itu.

Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa sementara indikasi kematian turis Inggris itu disebabkan oleh masalah kesehatan.

Pantai di kawasan Fuengirola, Spanyol Selatan. (Pixabay/Estela)Pantai di kawasan Fuengirola, Spanyol Selatan. (Pixabay/Estela)

“Ketika berenang dan air setinggi dada, pria itu tampak kehilangan kesadaran sesaat setelah melambaikan tangan serta meminta bantuan,” sebut saksi mata.

Paramedis menerima panggilan darurat tepat pukul 5 sore.

Warga dan turis lain yang ikut menyelamatkan mengatakan, pria Inggris itu sempat dibawa keluar dari air dan diberikan pertolongan pertama.

Pantai Carvajal merupakan salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Fuengirola, Spanyol Selatan.

Menjadi salah satu tempat berlibur primadona para wisatawan, Pantai Carvajal dikenal tak pernah sepi pengunjung.

Pantai Carvajal dikenal memiliki panorama alam yang indah dan berair tenang.

Maka dari itu banyak orang bertanya-tanya usai kejadian turis tenggelam tersebut, karena air di Pantai Carvajal terbilang cukup tenang.

Meski bukan tempat wisata terbaik, Pantai Carvajal ini sangat disukai karena bersih dan terawat serta cocok untuk liburan keluarga.

Baznas Sediakan Hidangan Berbuka Puasa di Masjid Al-Aqsa Palestina

Suara.com – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyediakan hidangan berbuka puasa bagi rakyat Palestina di area Masjid Al-Aqsa, Al-Quds (Yerusalem), Palestina. Direktur Utama Baznas, Arifin Purwakananta mengatakan, Baznas kembali memberikan pelayanan terhadap rakyat Palestina di bulan Ramadan ini dengan menyalurkan 700 paket hidangan berbuka puasa.

“Baznas memberikan fasilitas terhadap rakyat Indonesia yang ingin membantu saudaranya. Tahun ini, Baznas kembali menyediakan hidangan berbuka puasa bagi rakyat Palestina. Paket disalurkan dan disantap bersama di area Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam,” katanya.

Ia menambahkan, pada 2018, Baznas juga menyediakam hidangan berbuka. Program penyaluran bagi rakyat Palestina tahun ini diselenggarakan pada hari ke-4 hingga ke-7 Ramadan 1440 Hijriyah. Adapun penerima manfaat mulai dari anak-anak hingga lansia yang tinggal di sekitar Masjid Al-Aqsa.

Baznas menyediakan hidangan berbuka puasa bagi rakyat Palestina di area Masjid Al-Aqsa, Al-Quds (Yerusalem), Palestina. (Dok : Baznas)Baznas menyediakan hidangan berbuka puasa bagi rakyat Palestina di area Masjid Al-Aqsa, Al-Quds (Yerusalem), Palestina. (Dok : Baznas)

Baznas tidak hanya menyalurkan hidangan berbuka saja dalam memberikan pelayanan terhadap rakyat Palestina, tapi juga menjalin kerja sama dengan PBB untuk pengungsi Palestina, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Badan ini mengembangkan program bantuan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pada April 2019, Pangeran Yordania, El Hasan Bin Talal juga meresmikan klinik mata dan klinik telinga hidung, dan tenggorokan (THT) bagi rakyat Palestina yang mengungsi di Yordania. Klinik ini didirikan atas kerja sama dengan Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO), yang dananya berasal dari rakyat Indonesia yang disalurkan melalui Baznas.

Baznas juga bekerja sama dengan beberapa lembaga filantropi dalam proses pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron Palestina, yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Masyarakat yang ingin berdonasi untuk membantu rakyat Palestina bisa menyalurkannya melalui Baznas di https://m.kitabisa.com/bantumuslimpalestina.

“Bantuan yang berasal dari rakyat Indonesia yang diamanahkan melalui Baznas ini, semoga bisa sedikit meringankan beban rakyat Palestina yang tertindas. Semoga menjadi berkah untuk semua,” kata Arifin.

Ditangkap, Teroris Bogor Siapkan 7 Bom buat Thogut depan Gedung KPU 22 Mei

Suara.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, teroris yang ditangkap pada Jumat (17/5) di Bogor, Jawa Barat, memiliki target meledakan bom di depan gedung Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.

Aksi pengeboman itu, kata dia, mau dilakukan pada tanggal 22 Mei Rabu pekan depan, saat KPU mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu dan Pilpres 2019.

“Targetnya ada dua. Target pertama itu thogut. Kemudian target kedua pada pada 22 Mei di depan KPU,” ujarnya saat konferensi pers di tempat kejadian perkara kediaman terduga teroris berinisial E alias AR (51), di Naggewer Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/5/2019).

Menurut Dedi, adanya gembar-gembor pergerakan massa ke Jakarta pada 22 Mei mendatang, justru menjadi momentum bagi para teroris untuk mencari eksistensi.

“Momentum itu dimanfaatkan oleh kelompok teroris, untuk memberitahukan bahwa kelompok mereka masih eksis,” ungkap Dedi.

Berdasarkan hasil penggeledahan rumah teroris di Bogor, polisi mengamankan enam bom pipa siap ledak, serta satu bom panci yang tengah dirakit. Menurut Dedi, ketujuh bom itu akan diledakkan pada 22 Mei 2019.

“Bahan dasar bom mereka beli secara daring dan di toko kimia,” tuturnya.

Setelah melakukan konferensi pers, polisi berencana meledakan bom yang sudah siap ledak di lahan kosong sekitaran Stadion Pakansari Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Untuk diketahui, Densus 88 bersama Polres Bogor membekuk satu terduga teroris yang diduga anggota jaringan ISIS di kediamannya yang berlokasi di Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, pada Jumat (17/5/2019) petang.

Kontributor : Rambiga

Ikan Duyung Mati Terjerat Jaring, Oleh Nelayan Dagingnya Dibagi-bagi

Suara.com – Seekor ikan dugong atau biasa disebut juga ikan duyung ditemukan mati terjerat jaring salah seorang nelayan bernama Khairul di Kampung Kelam Pagi, Kelurahan Dompak, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riua pada Sabtu (18/5/2019) pagi.

Oleh penduduk setempat yang masuk Kecamatan Bukit Bestari itu, daging ikan langka tersebut dipotong kecil-kecil lalu dibagikan kepada sejumlah masyarakat untuk dimasak.

“Daripada mati sia-sia, kami sepakat dagingya dibagi-bagikan saja ke warga. Anggap saja ini rezeki kami hari ini,” kata Khairul seperti dikutip dari Antara.

Khairul menceritakan penemuan duyung itu yang berawal saat dirinya menebar jaring di perairan laut di kawasan perairan itu pada Jumat (17/5) sore.

Pada Sabtu, saat subuh, ia kembali ke laut untuk melihat hasil dari jaring yang ditebarnya tersebut.

“Tiba-tiba ada duyung di dalam jaring saya. Tapi kondisinya tidak bernyawa lagi,” kata dia.

Hewan dilindungi itu kemudian dibawanya ke pinggir pantai menggunakan sampan miliknya.

Tak lama kemudian, warga kampung berbondong-bondong datang untuk melihat dan membantu menggotongnya ke darat.

Menurut Khairul, ikan duyung itu tidak pernah dilihat oleh para nelayan setempat.

“Kalau ikan lumba-lumba selalu,” kata dia.

Timor Leste Negara Bebas Sampah Plastik Pertama di Dunia, Indonesia?

Suara.com – Baru-baru ini, Timor Leste dikabarkan akan menjadi negara pertama di dunia yang mendaur ulang seluruh sampah plastik.

Bekerja sama dengan tim peneliti dari Australia, Timor Leste akan membangun fasilitas daur ulang revolusioner.

Dilansir Suara.com dari laman Asia One, Sabtu (18/5/19), fasilitas daur ulang ini bernilai kiurang lebih 40 juta dolar AS.

Fasilitas ini akan menjamin tidak ada plastik yang menjadi sampah di wilayah Timor Leste.

Hebatnya lagi, plastik-plastik ini akan diubah menjadi produk baru dan dapat digunakan.

“Timor Leste sudah menanda tangani memorandum of understanding dengan Mura Technologi di Australia untuk mendirikan lembaga non-profit bernama Respect untuk mengelola fasilitas daur ulang pastik pada akhir 2020,” sebut pernyataan pemerintah Timor Leste.

Tentunya langkah besar Timor Leste ini langsung mengundang banyak pujian dari berbagai pihak.

“Ini negara kecil tempat di mana kita membuat penyataan pertama yang netral plastik. Seperti yang kita ketahui, plastik menjadi polusi terbesar kehidupan laut,” jelas Thomas Maschmeyer, penemu teknologi daur ulang yang akan digunakan sebagai fasilitas baru tersebut.

”Plastik, jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi sangat mengerikan. Tapi jika dikelola secara benar maka akan jadi hal besar,” imbuh Maschmeyer.

Ilustrasi sampah plastik. (Pixabay/Matthew Gollop)Ilustrasi sampah plastik. (Pixabay/Matthew Gollop)

Diketahui, China, Indonesia, Vietnam, serta Filipina menjadi negara penyumbang sampah plastik terbesar di Asia.

Timor Leste sendiri memiliki populasi 1,3 juta jiwa dan turut menghasilkan kurang lebih 70 ton sampah plastik per hari.

Namun, biasanya sampah-sampah ini akan dikumpulkan dari pantai menuju perkotaan kemudian dibakar di tempat terbuka oleh pemerintah.

Maschmeyer kembali menjelaskan bahwa, fasilitas terbaru ini akan dengan cepat mengubah sampah plastik menjadi cairan atau gas tanpa bahan bakar minyak yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi daur ulang lain masa sekarang.

“Kami dapat menndaur ulang plastik-plastik itu dan menempatkannya kembali dalam siklus ekonomi,” ungkap Maschmeyer menambahkan.

Nantinya, seluruh keuntungan dari proses daur ulang ini akan disumbangkan untuk mendukung proyek komunitas pengumpul sampah di Timor Leste.

“Kolaborasi ini sangat bagus. Bukan hanya mengurangi sampah plastik dan mengurangi dampak terhadap kehidupan laut kita, tapi Timor Leste bisa jadi contoh negara lain di dunia,” tutup Demetrio do Amaral de Carvalho, Menteri Lingkungan Timor Leste.

Geger Siswi SMP di Lubuklinggau Tewas dengan 3 Tusukan di Perut

Suara.com – Seorang remaja putri inisial WW (13) yang merupakan siswi SMP Negeri 4 Lubuklinggau, Sumatera Selatan ditemukan tewas dengan tiga luka tusuk di perut.

Terungkapnya identitas korban setelah ada keluarga korban yang datang ke rumah sakit Sobirin Lubuklinggau pada Jumat (17/5/2019) sekitar pukul 16.30 WIB.

Dari pantauan di rumah sakit, diposting akun facebook Yuni Rusmini, tangis haru keluarga korban pecah setelah pihak Polres Lubuklinggau membuka kantong jenazah.

Keluarga korban langsung menangis setelah melihat wajah korban, dan ternyata benar itu adalah keluarganya yakni WW.

Tri, salah satu kerabat korban mengatakan, ia mengetahui keponakannya tersebut setelah melihat video di Facebook yang mirip dengan keponakannya. Lalu setelah mengetahui video tersebut Tri langsung menuju ke TKP, namun korban sudah dibawa ke rumah sakit. Lalu ia bersama keluarga lainnya menuju ke rumah sakit.

“WW tinggal bersama dengan ayuknya (kakak perempuannya) di Perumnas Lubuk Tanjung, WW sekolah di SMP Negeri 4 Lubuklinggau kelas dua,” kata Tri seperti dilansir dari Covesia (jaringan Suara.com), Sabtu (18/5/2019).

Waka Polres Lubuklinggau, Kompol Zulkarnain usai menyambangi rumah duka mengatakan, saat ini polisi tengah bekerja. Ia menyatakan sudah ada titik terang dan dicurigai (pelaku pembunuhan), namun perlu alat bukti.

“Saat ini anggota sedang memeriksa CCTV dan mohon doanya semoga pelakunya cepat ditangkap,” katanya.

Ia menuturkan, saksi yang diperiksa saat ini adalah orang yang pertama kali menemukan, lalu RT, kakak korban, dari pihak keluarga dan satu lagi warga di dekat rumahnya.

“Murni pembunuhan karena ada tiga luka tusuk di perutnya, satu yang memang agak dalam tapi tidak tembus,” ungkap Zulkarnain.

Ketika disinggung mengenai dugaan ada barang yang hilang dari korban yakni Handphone (Hp), Zul menegaskan jika itu masih didalami oleh petugas yang melakukan penyidikan.

“Masih kita dalami apakah hilang atau tercecer atau diambil, kita belum tahu karena masih dalam penyidikan petugas,” imbuh dia.

Ruhut Sitompul: Amien Rais Bapaknya People Power Saja Sudah Tobat

Suara.com – Ruhut Sitompul, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin, menyebut Amien Rais yang merupakan “Bapak People Power” sudah tobat.

Ia menilai, Ketua Dewan Kehormatan PAN itu kekinian sudah tobat karena telah mengganti istilah gerakan people power dengan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat atau GNKR.

“Kalau bicara 22 Mei (pengumuman pemenang Pilpres 2019), orang sensitif mendengar people power. Eh bapak people power-nya sudah kembali ke jalan yang benar. Amien Rais mengatakan kedaulatan rakyat,” ujar Ruhut di D’Consulate,  Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (18/5/2019).

Ia juga meyakini, pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu dan Pilpres 2019 oleh KPU pada hari Rabu (22/5) pekan depan akan berlangsung aman.

“Jadi saya yakin suasana akan sejuk. Saya percaya 22 Mei itu suasana tenang, aman,” ucap dia.

Karena itu, Ruhut meminta masyarakat untuk berterima kasih kepada penyelenggara pemilu, aparat TNI dan Polri serta petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS).

“Kenapa kita harus berterima kasih, ya jujur saja, menyukseskan pesta demokrasi ini adalah karya mereka. Karya 600 lebih KPPS yang menjadi pahlawan-pahlawan demokrasi,” tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Amien Rais menyerukan agar istilah gerakan people power diganti.

Amien beralasan, untuk melawan tindakan kecurangan yang terjadi selama pemilu, maka gerakan mereka lebih tepat disebut gerakan nasional kedaulatan rakyat.

Hal tersebut diungkap Amien saat melakukan pidato penutupan dalam acara ‘Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019’ di Grand Sahid Jaya, Tanah Abang Jakarta Pusat.

Suara Gerindra Tak Berubah dari 2014, Demokrat: Sadar Tidak Diperalat?

Suara.com – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai bila calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno hanya diperalat. Dia juga menyebut PKS dan PAN, dua partai yang mendapatkan keuntungan dalam koalisi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Rachland Nashidik melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya @rachlandnashidik. Ia membeberkan fakta bahwa Partai Gerindra tidak memperoleh suara tinggi bahkan cenderung stagnan dengan hasil Pileh 2014 lalu.

Padahal, capres dan cawapres nomor urut 02 sama-sama berasal dari Partai Gerindra. Partai berbasis agama, yakni PKS dan PAN tetap yang dipilih oleh mayoritas pendukungnya.

Ngomong berbusa busa pun fakta gak berubah. Gerindra korban pertama. Perolehan suaranya pada Pemilu ini tak bergeser dari 2014. Padahal Capres-Cawapres dari Gerindra. Prabowo-Sandi memang dipilih. Tapi partai tetap pilih partai berbasis agama. Bapak sadar tidak diperalat?” kata Rachland Nashidik seperti dikutip Suara.com, Sabtu (18/5/2019).

Rachland menjelaskan, dalam Pileg 2019 ini Partai Demokrat pun tak mendapatkan keuntungan apapun dari koalisi Prabowo-Sandi. Bahkan, perolehan suara Partai Demokrat justru menurun 2 persen dibandingkan dengan Pileg 2014.

Hanya partai berbasis agama saja, PKS dan PAN yang meraih suara maksimal. Kedua partai ini pun selamat dari ancaman Parliamentary Threshold.

Cuitan Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik (Twitter)Cuitan Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik (Twitter)

Silakan periksa hasil Pileg 2019. Perolehan suara Gerindra praktis tak bergeser dari 2014. Padahal capres dan cawapres datang dari Gerindra. Demokrat turun 2%. Cuma PKS dan PAN yang mendapat keuntungan dari koalisi 02. Mereka selamat dari ancaman tak lolos parliamentary threshold,” ungkap Rachland Nashidik.

Meski tak mendapatkan keuntungan dari koalisi bersama Prabowo-Sandi, Rachland menegaskan bahwa Partai Demnokrat tetap memberikan dukungan terhadap Prabowo-Sandi. Namun, ia memastikan bahwa partainya tidak akan mengikuti aksi apapun yang tak disetujui, seperti people power yang digaungkan oleh Ketua Dewan Penasihat PAN Amien Rais.

Sekali lagi, kami tak berutang apapun pada Prabowo-Sandi. Perjuangan semua partai koalisi berakhir saat Pemilu dilaksanakan. Tapi sampai hari ini kami tak bergeser pada kubu tetangga. Kendati demikian, kami pastikan tak akan ikut aksi apapun yang tak kami setujui. Kami otonom,” tandasnya.

Aksi Nekat Emak-emak Tiduran di Jalan untuk Hadang Mobil Jokowi

Suara.com – Seorang ibu-ibu nekat tiduran di jalanan untuk mengadang mobil Presiden Jokowi, Jumat (17/5/2019). Aksinya itu terekam video amatir yang kekinian sedang viral di media-media sosial.

Video itu kali pertama diunggah oleh akun Instagram Insidelombok. Dalam keterangannya, insiden itu terjadi saat Presiden Jokowi dan rombongan melintasi jalan di Sengkol, Nusa Tenggara Barat.

Dalam video tampak iring-iringan mobil Presiden Jokowi melintas, disambut oleh warga yang berjejer di pinggiran jalan sembari mengibarkan bendera Merah Putih.

Ketika sejumlah mobil pengawalnya melintas, warga meyakini mobil Alphard berwarna hitam yang menyongsong adalah yang ditumpangi Jokowi.

Seketika warga yang berada di pinggiran jalan berteriak, memanggil nama Jokowi, tak terkecuali seorang ibu-ibu yang memakai daster.

Ketika mobil yang diyakini ditumpangi Jokowi itu mendekat, ibu-ibu itu langsung berlari ke tengah jalan sembari terus mengibarkan bendera Merah Putih.

Mendadak, ia merebahkan diri ke jalanan, sehingga mobil yang diyakininya ditumpangi Jokowi itu berhenti.

Beruntung, sopir mobil tersebut bisa mengerem sehingga lajunya melambat dan tak menabrak ibu tersebut.

”Seorang ibu-ibu nekat menyetop iring0iringan kepresidenan untuk bersalaman, siang tadi, ketika Bapak Jokowi hendak menuju Kuta Mandalika dari Bandara Internasional Lombok. Beruntung laju mobil yang ditumpangi Bapak Jokowi pelan sehingga tak terjadi hal yang tidak diingkan,” tulis akun itu sebagai keterangan video.

Setelah mobil Jokowi berhenti, ibu tersebut bangkit mendekati pintu mobil. Sang presiden yang berada di dalamnya langsung membuka kaca jendela dan menyalami ibu itu. Sontak, warga lain datang mendekat dan berebut bersalaman dengan jokowi.

Hingga berita ini diunggah, Jumat malam, video itu sudah disaksikan 63,811 orang. Mayoritas warganet memuji keberaniaan ibu tersebut.

Tinjau Sirkuit MotoGP Mandalika

Untuk diketahui, Presiden Jokowi meninjau perkembangan pembangunan kawasan Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (17/5/2019).

Kedatangan Jokowi ke Mandalika didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah.

Kawasan Mandalika sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014.

“Saya ingin melihat perkembangan dari Mandalika. Pak Dirut (ITDC) menyampaikan hotelnya sudah ada 7 yang sewa, dan 3 sedang dibangun. Intinya sebuah perkembangan yang sangat bagus,” ujar Jokowi saat berada di Ikon Pantai Kuta, Mandalika dalam keterangan tertulis yang didapat dari Biro Pers Sekretariat Presiden.

Kedatangan Jokowi juga ingin memastikan pembangunan sejumlah fasilitas dasar yang layak bagi kawasan pariwisata.

Dalam peninjauannya, Jokowi mendapat penjelasan dari Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer, mengenai perkembangan pembangunan fasilitas umum.

Misalnya, toilet bagi para wisatawan, penyediaan air bersih, termasuk infrastruktur dasar lain seperti ketersediaan listrik dan pengolahan limbah.

“Jangan sampai kawasan yang sudah sangat indah dan bagus pemberian Allah ini, menjadi tidak baik karena salah manajemen dari awal,” kata Jokowi.

Guna mendukung kawasan wisata tersebut, ITDC juga telah menyelesaikan kawasan yang dimaksudkan bagi para pelaku UMKM, dengan mendirikan bazar UMKM dalam kawasan itu.

Nantinya, bazar tersebut akan dimanfaatkan para pelaku UMKM dan masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan.

Lebih lanjut, Jokowi juga ingin memastikan Mandalika siap untuk menggelar MotoGP 2021.

Karena itu, Jokowi berharap agar segala persiapan bagi pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendukung ajang olahraga balap tersebut, dapat segera diselesaikan.

“Kami juga ingin fasilitas yang berkaitan dengan Moto GP 2021 segera dikerjakan. Bandara sudah, jalan sudah, penetapan lokasi juga. Kami harapkan konstruksi paling lambat itu Januari 2020,” tutur dia.

PD: Ani Yudhoyono Disebut Sakit Palsu dan Disumpahi, Prabowo Diam Saja

Suara.com – Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto secara sengaja menyerang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Padahal, SBY merupakan sekutunya sendiri.

Rachland mengatakan, selama ini Prabowo Subianto selalu menghindar menyerang Capres nomor urut 01 Jokowi dalam setiap debat pilpres. Namun, di luar itu, Prabowo Subianto justru menyerang sekutunya sendiri.

Pak Prabowo dalam debat selalu menghindar menyerang Jokowi. Tapi membiarkan pendukungnya menyerang dengan isu rasial dan sektarian. Pak Prabowo malah menyerang SBY, sekutunya sendiri,” kata Rachland Nashidik seperti dikutip Suara.com, Sabtu (18/5/2019).

Meskipun capresnya adalah Prabowo Subianto, SBY didesak untuk berjuang di garis terdepan.

Bahkan, ketika istri SBY yakni Ani Yudhoyono divonis mengidap kanker darah dan harus menjalani pengobatan di Singapura, banyak pihak yang menuding bila Ani sakit palsu dan tak sedikit pula yang menyumpahinya cepat mati.

Sementara, saat berbagai isu miring menerpa SBY, justru sosok Prabowo Subianto bergeming. Ia seolah tak peduli dengan hal itu.

Capresnya Prabowo. Tapi nuntut SBY yang berjuang di front paling depan. SBY dituding ‘abu-abu’, ‘licik’, ‘pengkhianat’, karena curahkan waktu untuk Ibu Ani yang sakit di Singapura. Ibu Ani bahkan dituding sakit palsu. Ada yang menyumpahi cepat mati. Pak Prabowo? Diam saja,” ungkap Rachland.

Rachlan Nashidik membandingkan sikap Prabowo Subianto tersebut dengan seorang pahlawan perang Amerika bernama McCain.

McCain menegur pendukungnya sendiri lantaran menyerang Obama secara rasis. Hal itulah yang seharusnya dilakukan oleh Prabowo Subianto.

McCain, pahlawan perang Amerika pernah menegur pendukungnya sendiri gegara menyerang Obama secara rasis. Pemimpin harusnya begitu. Mampu mendidik dan mendisiplinkan pendukungnya. Bukan cuma ngompori,” pungkasnya.

Bawaslu Tak Temukan 73 Ribu Kesalahan Situng yang Dilaporkan BPN Prabowo

Suara.com – Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya kesalahan input data pada Sitem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU RI sebanyak 73 ribu yang dilaporkan BPN Prabowo-Sandiaga.

Hal ini dikatakan Rahmat dalam diskusi bertajuk “Menanti 22 Mei” di D’Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (18/5/2019).

“Kalau Situng tidak terlihat 73 ribu, yang jelas ada 7.300-an kesalahan entry,” kata Rahmat.

Menurut Rahmat, kesalahan input di Situng KPU itu karena C1 yang bermasalah.

“Kemudian 7-ribunya tidak bisa diperbaiki karena C1-nya yang bermasalah, bukan yang diuploadnya tidak sah, tapi cacat penghitungan, kemudian diperbaiki,” kata dia.

Sebelumnya, Relawan IT dari BPN Prabowo – Sandiaga melaporkan hasil verifikasi data aplikasi penghitungan suara (Situng) KPU ke Bawaslu RI pada Jumat (3/5/20109).

BPN Prabowo – Sandiaga menemukan 73.715 kesalahan input data Situng atau sebesar 15.4 persen dari total 477.021 TPS yang telah diinput.

Demokrat: Kami Tak Berutang Apapun, Silakan Tanya Pak Prabowo

Suara.com – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik memastikan, partai tempat ia bernaung tidak berutang apapun kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

Rachland Nashidik menyebut bila partai yang dikomandani oleh Susilo Bambang Yudhoyono tersebut sudah berjuang mati-matian dalam kontestasi Pilpres 2019 untuk memenangkan Prabowo-Sandi.

Hal tersebut disampaikan melalui akun Twitter @rachlandnashidik. Partai Demokrat telah menunjukkan komitmennya dalam koalisi untuk berjuang meskipun tak mendapatkan dampak positif apapun dari pertarungan tersebut.

Demokrat tak berutang apapun. Kami sudah berjuang sekeras-kerasnya dalam koalisi. Kami kirim kader ke garis depan. Beri ide dan kritik. Strategi dan taktik. Jejak kami nyata. Padahal tak dapat coattail effect dari Prabowo-Sandi. Meski tak kebagian kardus dan perolehan suara turun,” kata Rachland Nashidik seperti dikutip Suara.com, Sabtu (18/5/2019).

Rachland Nashidik menjelaskan, sejak awal partai Demokrat tidak pernah meminta untuk bergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi. Justru Prabowo Subianto lah yang mendatangi SBY untuk meminta agar Partai Demokrat bergabung.

Bahkan, Prabowo Subianto pun sempat meminta agar putra sulung SBY yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pendampingnya dalam Pilpres 2019. Pasalnya, AHY memiliki elektabilitas yang terbilang cukup tinggi dari sejumlah lembaga survei.

Silakan tanya pada Pak Prabowo sendiri. Kami tak pernah memohon bergabung dengan koalisinya. Adalah Pak Prabowo yang datang pada kami, bukan sebaliknya. Saat itu kami tengah berjuang membuat poros ketika. Kami memutuskan bergabung meski tak kebagian kardus dan AHY ditelikung,” ungkapnya.

Permohonan untuk meminang AHY telah disampaikan, tapi pada akhirnya Prabowo Subiangto justru memilih Sandiaga Uno sebagai pendamping di detik terakhir. Meski AHY telah ditelikung, Partai Demokrat tetap menentukan arah mendukung Prabowo-Sandi.

Silahkan tanya Pak Prabowo. Saat itu beliau datang pada kami meminta AHY karena elektabilitasnya sebagai Cawapres terhitung paling tinggi di semua survey. Kami tetap bergabung kendati AHY ditelikung. Padahal tak ada aturan UU yang mewajibkan kami berkoalisi dalam Pilpres,” tegasnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat dituding tidak memiliki prinsip atau abu-abu dalam Pilpres 2019. Sebab, beberapa politisi Partain Demokrat justru meluncurkan serangan terhadap Prabowo-Sandi, salah satunya Andi Arief.

Belum lama ini, AHY pun sempat bertemu Presiden Jokowi dan berbicara empat mata dengannya. Dilanjutkan dengan kehadiran AHY dalam pertemuan tokoh dan pimpinan daerah yang tak dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Miris, Model Cantik Rusak Patung Bersejarah Demi Konten Instagram

Suara.com – Baru-baru ini dunia maya dibuat geram dengan aksi model cantik asal Polandia yang nekat rusak patung bersejarah berusia 200 tahun.

Dilansir Suara.com dari laman Inquisitr, Sabtu (18/5/19), model wanita tersebut diketahui bernama Julia Slonska.

Julia Slonska sendiri juga dikenal sebagai influencer terkenal di Polandia.

Mencari sensasi, belum lama ini Julia Slonska datang ke Swiss Valley Park di Warsawa, Polandia.

Bukannya berfoto-foto, Julia Slonska justru menghancurkan hidung salah satu patung malaikat menggunakan sebuah palu di Swiss Valley Park.

Bahkan, aksinya merusak patung bersejarah ini juga diunggah ke berbagai media sosial.

Aksi model rusak patung bersejarah demi konten Instagram ini tuai kecaman. (YouTube)Aksi model rusak patung bersejarah demi konten Instagram ini tuai kecaman. (YouTube)

Alhasil, dalam waktu singkat, tidak sedikit netizen yang marah dengan apa yang dilakukan Julia Slonska.

Dalam video yang viral di YouTube, raut wajah Julia Slonska bahkan tidak terlihat merasa bersalah atas aksi vandalisme itu.

Sambil tertawa Julia Slonska mengarahkan palu ke bagian hidung patung malakikat tersebut.

Hal ini dilakukan Julia Slonska demi mendapatkan lebih banyak lagi followers Instagram.

Aksi model rusak patung bersejarah demi konten Instagram ini tuai kecaman. (YouTube)Aksi model rusak patung bersejarah demi konten Instagram ini tuai kecaman. (YouTube)

Akibatnya, mBank Poland salah satu partnership Julia Slonska di Instagram dengan cepat mencabut perjanjian kerjasama dengannya.

Perwakilan mBank Poland menyebutkan bahwa aksi Julia Slonska tidak bermoral dan bersifat merusak.

“Kami sama sekali tidak mendukung perbuatan itu. Sebagai bentuk tanggung jawab, maka kami akan mencabut kerjasama dan tidak akan memakai jasanya lagi,” tulis mBank Poland dalam sebuah pernyataan.

Dihujat habis-habisan oleh banyak orang, akhirnya Julia Slonska meminta maaf.

“Saya minta maaf atas tindakan bodoh yang saya lakukan. Saya benar-benar meminta maaf,” ungkapnya.

Sampai saat ini, belum diketahui lebih lanjut apakah Julia Slonska akan ditangkap atas aksi vandalismenya oleh pihak berwenang atau tidak.

Yang jelas, aksi vandalisme yang dilakukan Julia Slonska ini sangat merugikan serta tak patut untuk dicontoh oleh siapa pun.

Hilang 30 Tahun, Jasad Pendaki Spanyol Ditemukan di Pegunungan Andes

Suara.com – Pihak berwenang Argentina menemukan sesosok jasad yang menurutnya sebagai pendaki asal Spanyol yang hilang 30 tahun lalu di bagian barat pegunungan negara tersebut.

Jasad tersebut ditemukan oleh seseorang yang tengah berjalan di dekat gletser di Kota Potrerillos di Provinsi Mendoza, pegunungan Andes. Pihaknya akan menggunakan tes DNA untuk mengonfirmasi identitas, kata petugas penyelamatan kepada Reuters, Jumat (17/5/2019).

“Pada titik tertentu dirinya kehilangan pijakan atau terjatuh, atau angin menerpanya hingga jatuh ke dalam gletser,” kata Wakil Komisaris Alejandro Alonso, anggota patroli penyelamatan polisi Mendoza.

Menurut petugas, sebuah tas punggung berisi dokumen ditemukan bersama jasad tersebut namun ia tak dapat mengungkapkan informasi lebih lanjut karena verifikasi identitas korban diserahkan kepada forensik kepolisian, dengan menggunakan sampel DNA kerabat.

“Korban menggunakan sepatu gunung dan pakaian tren di masa itu. Hanya itu yang dapat saya katakan,” kata Alonso. “Jasadnya telah lama berada di dalam gletser.”

Penemuan tersebut berada jauh dari rute biasa yang dilewati para pendaki yang terpikat dengan keindahan alam kawasan tersebut, kata Alonso.

Andi Arief: Kekalahan Itu Menyakitkan, Apalagi Berkali-kali

Suara.com – Politisi Partai Demokrat Andi Arief kembali menggemparkan publik. Lagi-lagi ia membuat cuitan bernada menyindir, kali ini mengenai kekalahan berkali-kali yang menyakitkan.

Hal itu diungkapkannya melalui akun Twitter @andiarief_. Andi Arief tak menyebutkan secara detail kepada siapa cuitan tersebut dibuat.

Kekalahan itu memang menyakitkan apalagi berkali-kali,” kata Andi Arief seperti dikutip Suara.com, Sabtu (18/5/2019).

Lebih lanjut, Andi Arief pun meminta agar orang yang mengalami kekalahan tersebut bisa mengintrospeksi diri. Melihat diri sendiri apa yang membuat ia terus menerus mengalami kegagalan.

Andi Arief pun menduga justru penyebab orang tersebut terus menerus mengalami kegagalan lantaran ia tak mengetahui cara memenangkan pertempuran. Namun, orang tersebut tidak menyadari kekurangannya itu.

Kalau kita kalah, periksa diri sendiri kenapa bisa terjadi. Jangan-jangan memang kita tidak tahu bagaimana memenangkan pertempuran,” ungkap Andi Arief.

Untuk diketahui, belakangan ini Andi Arief kerap memberikan serangan terhadap capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Meskipun Andi Arief dari Partai Demokrat tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi, namun Andi Arief tak gentar untuk terus melakukan serangan.

Mulai dari tudingan adanya setan gundul yang memasok kemenangan 62 persen untuk Prabowo-Sandi yang menyesatkan. Selain itu, Andi Arief juga sempat terlibat perang argumen dengan Mayjen purnawirawan Kivlan Zein hingga akun Twitter Partai Gerindra mengenai prinsip partai.

Utang Bertambah Nyaris Rp 1 T per Hari, Ombudsman: Menkeu Terbaik Sejagat?

Suara.com – Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menyindir soal kenaikan utang Indonesia yang terbilang cukup tinggi. Ia pun membandingkan dengan kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang disebut sebagai menteri keuangan terbaik dunia, namun tak mampu menekan angka kenaikan utang negara.

Hal ini disampaikan oleh Alvin Lie melalui akun Twitter miliknya @alvinlie. Alvin Lie membuat hitungan sederhana, dari kenaikan utang Rp 347 triliun tersebut, sama artinya dengan utang Indonesia bertambah Rp 1 triliun tiap hari.

Dalam 1 tahun RI nambah utang Rp 347 T. Ada 365 hari dalam 1 tahun. Berarti SETIAP HARI Indonesia nambah utang nyaris Rp 1 T,” kata Alvin Lie seperti dikutip Suara.com, Jumat (17/5/2019).

Alvin Lie pun menyindir kerja Menteri Sri Mulyani selama ini. Alvin Lie pun mempertanyakan, apakah kenaikan utang cukup tinggi tersebut yang menjadikan Sri Mulyani dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik.

Mungkin itu yang menjadikan Menkeu RI terbaik sejagat raya?” ungkap Alvin Lie.

Untuk diketahui, sudah dua tahun berturut-turut Menteri Sri Mulyani dinobatkan menjadi menteri keuangan terbaik atau Finance Minister of the Year East Asia Pasific.

Pada 2018, Sri Mulyani dinobatkan oleh Majalah Global Markets sebagai menteri keuangan terbaik. Pada 2019 ini, Sri Mulyani kembali dinobatkan oleh majalah keuangan The Banker yang dimiliki oleh Financial Times.

Hingga April 2019, secara keseluruhan utang Indonesia telah mencapai Rp 4.528,45 triliun. Utang tersebut cenderung menurun dibandingkan dengan posisi utang pada bulan sebelumnya, namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Jelang 22 Mei, Amerika Rilis Peringatan untuk Warganya di Indonesia

Suara.com – Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada Jumat (17/5/2019), mengingatkan warga negara Amerika untuk menghindari lokasi-lokasi demonstrasi dan pawai politik menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang.

“Warga Amerika diminta berhati-hati jika berada di sekitar lokasi demonstrasi dan pawai politik. Warga negara Amerika juga diminta mengikuti pemberitaan di media mengenai acara-acara lokal, dan mewaspadai lingkungan di sekitar serta mempraktikkan kesadaran keamanan pribadi,” demikian pernyataan di situs Kedubes AS di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Jumat (17/5/2019).

Dalam situsnya, Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, juga memperingatkan terus berlangsungnya demonstrasi di kantor KPU di Menteng dan Bawaslu di Jalan Thamrin serta beberapa lokasi publik di pusat kota Jakarta.

Demonstrasi juga diperkirakan akan terjadi di beberapa kota lain, seperti Surabaya dan Medan.

“Polisi mengatakan akan menempatkan personil keamanan tambahan di tempat-tempat yang berhubungan dengan Pemilu dan lokasi publik lain di Jakarta,” kata pengumuman keamanan yang dirilis Kedubes AS.

Hal tersebut diperkirakan akan menyebabkan penutupan sejumlah jalan dan gangguan lalu lintas yang signifikan di lokasi-lokasi di mana terjadi demonstrasi.

Dalam situsnya, Kedubes AS juga menyerukan warga negara Amerika untuk mendaftar di Smart Traveller Enrollment Program (STEP) untuk mendapat informasi keamanan.

Warga negara Amerika juga diminta mengikuti informasi terkini yang disampaikan di jaringan sosial media Kedutaan Besar Amerika di Jakarta dan kantor konsulat di Surabaya.

Sejumlah nomor kontak juga disampaikan dalam peringatan keamanan tersebut, antara lain Konsulat Jenderal AS di Surabaya +6231-297-5300; +6281-133-4183, SurabayaACS@state.gov, https://id.usembassy.gov/

Kedubes AS di Jakarta +62-21-5083-1155; +62-21-5083-1000 kemudian tekan angka 0, JakartaACS@state.gov, https://id.usembassy.gov/

Selain itu, Kedutaan Besar Amerika di Jakarta mengatakan pejabat-pejabat kepolisian Indonesia menyatakan secara terbuka peningkatan risiko terorisme menjelang pengumuman hasil pemilu. Media juga melaporkan penangkapan sejumlah orang dengan tuduhan terorisme.

3.000 Jihadis Dikhawatirkan Akan Tunggangi Aksi 22 Mei 2019, Waspada!

Suara.com – Aksi 22 Mei 2019 mendatang disebut-sebut bisa memancing pergerakan aksi terorisme. Bertepatan pada tanggal itu pula, diumumkan hasil pemilihan kepala negara.

Dilansir dari South China Morning Post, meski para teroris yang diduga terdiri dari orang-orang dengan pengalaman pertempuran di Suriah telah diamankan pihak kepolisian Indonesia, namun teroris lainnya masih memantau.

Teroris yang diamankan kepolisian Indonesia diduga adalah anggota kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terkait dengan Negara Islam, yang bertanggung jawab atas serangkaian serangan teror di seluruh Indonesia selama empat tahun terakhir.

Terbaru, kepolisian Indonesia kembali menangkap terduga teroris yang rencananya akan melakukan aksi terorisme pada saat pengumuman kepala negara terpilih.

Teroris DY yang disebut polisi mau beraksi saat tanggal 22 Mei 2019. [dok.polisi]Teroris DY yang disebut polisi mau beraksi di aksi 22 Mei 2019. [dok.polisi]

Momentum itu dipilih para teroris untuk memanfaatkan panasnya tensi politik akibat tak terimanya Prabowo Subianto atas kemenangan Joko Widodo.

Para pengamat mengatakan, para teroris ingin memanfaatkan atmosfer yang bergolak ini untuk tujuan mereka sendiri, dan memanfaatkan tanda-tanda kekacauan untuk melakukan serangan.

“Narasi yang intens dari para elit politik untuk mendelegitimasi proses pemilihan 2019 dan hasil melalui tipuan dan informasi yang salah telah melahirkan hot spot berbahaya yang telah membangkitkan sel-sel teroris yang tertidur,” kata Setara Institute, sebuah organisasi hak asasi manusia, dalam sebuah pernyataannya.

“Penangkapan tersangka anggota JAD yang dituduh merencanakan serangan semakin menguatkan anggapan bahwa kelompok-kelompok teroris akan mengendarai suasana panas pemilu 2019 untuk kepentingan politik mereka sendiri,” tambahnya.

Pekan lalu, Densus 88 pasukan anti terorisme kepolisian Indonesia, menemukan dua bom rakitan yang mengandung bahan triacetone triperoxide yang sangat eksplosif ketika dilakukan penggerebekan sebuah toko telepon seluler di Bekasi.

Polisi Olah TKP gerai ponsel di Bekasi terkait penemuan bom rakitan, (Yaqub)Polisi Olah TKP gerai ponsel di Bekasi terkait penemuan bom rakitan, (Yaqub)

Pemilik toko, EY alias Rafli, telah ditangkap karena dicurigai sebagai anggota JAD dan membuat bom sendiri menggunakan keterampilan yang dia pelajari dari internet.

Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia, telah mengalami sejumlah serangan teror besar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok militan yang memiliki hubungan dengan jaringan jihad global seperti Al-Qaeda dan ISIS selama dua dekade terakhir, termasuk bom gereja Surabaya tahun 2018 di Surabaya dan bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang.

“Diperkirakan ada 3.000 jihadis di Indonesia. Mereka sedang menonton dan menunggu kekacauan. Yang merupakan momen di mana mereka akan menyerang,” kata Sofyan Tsauri, mantan anggota Al-Qaeda Asia Tenggara.

Mantan Teroris dari Jaringan Al Qaeda, Sofyan Tsauri, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017). [Suara.com/Nikolaus Tolen]Mantan Teroris dari Jaringan Al Qaeda, Sofyan Tsauri, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017). [Suara.com/Nikolaus Tolen]

“Sebagai mantan jihadis, aku bisa bilang aku khawatir,” Sofyan menambahkan.

Robi Sugara, seorang analis kontraterorisme di Universitas Islam Syarif Hidayatullah mengatakan, setiap kelompok teroris yang ia ajak bicara ingin konflik itu terjadi di Indonesia, karena itu akan membuka pintu jihad.

“Masalah kekacauan dalam pemilihan ini menarik bagi (kelompok teroris) hanya dengan konflik mereka dapat bertaruh untuk membangun sistem (pemerintahan) yang mereka inginkan. Tidak mungkin mencapainya dengan demokrasi,” tambahnya.

Kelompok-kelompok militan Indonesia telah lama berjuang untuk pembentukan kekhalifahan, menolak negara-negara bangsa modern dan sistem pemerintahan demokratis negara yang dinilai merupakan produk buatan bangsa Barat.

Analis terorisme independen Hasibullah Satrawi memaparkan, bahwa hanya melalui perang dan konflik ISIS berhasil mendirikan kekhalifahannya di Irak dan Suriah.

“ISIS tidak mungkin mendirikan pangkalan ketika ada perdamaian di Suriah dan Irak,” katanya.

“Demikian juga, militan di Indonesia membutuhkan konflik karena akan memberi mereka ruang untuk beroperasi. Pada saat konflik, akan ada kekosongan keamanan, pemerintahan dan otoritas. [Militan] suka konflik.”

Seruan dari kubu Prabowo dan tokoh oposisi seperti Amien Rais seolah menambah bahan bakar menurut Hasibullah.

Amien Rais. (Suara.com/Sri Handayani)Amien Rais. (Suara.com/Sri Handayani)

“Seruan people power menggerakan para militan dan juga membuat mereka bahagia karena mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam memerangi pemerintah dan pasukan keamanan,” katanya.

Juru bicara Prabowo, Irawan Ronodipuro mengatakan, orang tidak akan turun ke jalan jika pemerintah menunjuk tim ahli forensik komputer untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan penipuan pemilu.

Badan Pengawas Pemilu Indonesia pada hari Kamis mengeluarkan pernyataan yang mengatakan komisi pemilihan umum salah memasukan data selama proses penghitungan suara, meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

“Jika mereka berhenti mengkriminalkan orang tak bersalah dan setuju untuk bersama-sama menunjuk tim ahli IT forensik untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif dan menyeluruh, maka kami yakin orang-orang akan menghargai itu dan menahan diri dari demonstrasi jalanan lebih lanjut,” kata Irawan.

Beberapa kubu Prabowo yang menyerukan protes dan demonstrasi telah ditahan dan diproses hukum. Selain itu, ada juga seorang pria berusia 25 tahun yang melakukan ancaman kepada Joko Widodo (Jokowi) dan tak berapa lama kemudian diamankan pihak kepolisian.

Mahasiswi Indonesia di Mesir Tewas Tertabrak Truk Mundur

Suara.com – Seorang Mahasiswi Indonesia bernama Fatihatun Nahdliyyah, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di Kairo, Mesir.

KBRI Kairo menerima kabar duka mengenai meninggalnya mahasiswi tingkat tiga Fakultas Dirasat Islamiyah Kampus Putri, Jurusan Syariah, Universitas Al Azhar, pada Rabu (15/5/2019) pukul 23.00 waktu setempat.

Menurut keterangan Kantor Kepolisian Mukattam, tempat kecelakaan terjadi, Fatihatun sedang berdiri di pinggir jalan sebelum akhirnya tertabrak mobil truk yang berjalan mundur tanpa melihat keberadaannya.

Sejak menerima berita duka, Tim Protokol dan Konsuler (Protkons) KBRI Kairo segera mencari tahu kebenarannya dan melakukan pengecekan baik di rumah sakit maupun di kepolisian. Akhirnya, didapatkan konfirmasi Fatihatun adalah mahasiwi Indonesia.

Duta Besar RI untuk Mesir Helmy Fauzi langsung menghubungi keluarga almarhumah dan siap membantu proses pemulangan jenazah ke Tanah Air.

Tidak hanya itu, KBRI Kairo segera menunjuk seorang pengacara untuk memastikan hak-hak almarhumah tidak dilanggar.

“Fungsi Protkons dan Pengacara KBRI akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan Mesir serta akan mengawal proses hukum terkait kasus meninggalnya almarhumah,” ujar Dubes Helmy melalui keterangan tertulis, seperti dilansir Antara, Jumat (17/5/2019).

Terkait kejadian itu, Kantor Grand Sheikh dan Rektorat Universitas Al-Azhar Kairo menyampaikan belasungkawa atas wafatnya FN melalui rilis yang di sebarkan Al-Azhar ke berbagai media massa Mesir.

Bahkan, Prof. Dr. Ashraf Atiya, Wakil Rektor Al Azhar untuk urusan Kulliyah Banat (Kampus Putri), menyatakan langsung keinginannya menshalatkan almarhumah.

“Jenazah telah dishalatkan di Masjid Al-Azhar Kairo, selepas shalat Jumat di Masjid Al-Azhar pada 17 Mei 2019. Sekitar seribu warga Indonesia dan asing ikut mendoakan. Semoga husnul khotimah,” ujar Dubes RI.

Almarhumah Fatihatun menurut rencana akan diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu (18/5) dengan maskapai Turkish Airline.

Jenazah tiba di Jakarta pada 19 Mei 2019 dan kemudian diterbangkan ke kampung halamannya di Jepara melalui Semarang dengan pesawat Garuda pada 20 Mei 2019.

Media Asing Ini Minta Prabowo Legowo dan Terima Kekalahan Lagi

Suara.com – Sebuah artikel di laman media asing, Sydney Morning Herald, meminta calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menerima kenyataan dan kekalahannya lagi.

Tulisan dalam bentuk news analysis tersebut ditulis oleh wartawan Australila, James Massola. Artikel itu diunggah pada Senin 13 Mei 2019 sekitar pukul 17.01 waktu setempat.

Artikel itu berjudul “Indonesia’s Prabowo must face reality and accept defeat. Again.” atau jika ditranslasi menjadi “Prabowo mesti menghadapi kenyataan dan menerima kekalahan. Lagi.”

Hasil bidik layar artikel Sydney Morning Herald. [SMH]Hasil bidik layar artikel Sydney Morning Herald. [SMH]

James Massola juga membandingkan sikap Prabowo Subianto dengan pemilihan umum di Australia jika salah satu kontestan tidak menerima kekalahan.

Berikut terjemahan lengkap dari artikel tersebut seperti dilansir SUARA.com dari laman situs Sydney Morning Herald, Sabtu (18/5/2019):

Dalam 9 hari ke-depan (sejak artikel diunggah–RED), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia bakal merilis hasil resmi dari pemilihan presiden dan legislatif 2019.

Sebelumnya, sejumlah lembaga survei bereputasi telah merilis hasil hitung cepat setelah hari pemungutan suara pada 17 April 2019. Hasilnya calon presiden petahana Joko Widodo mengalahkan penantangnya, Prabowo Subianto dengan baik. Perkiraan margin bervariasi antara 8 hingga 10 persen.

Kini (saat artikel ditulis–RED), angka resmi sedang bergulir. Dengan suara keseluruhan yang masuk sebesar 78,57 persen pada Senin pagi, Jokowi menikmati keunggulan yang lebih besar lagi dari 56 hingga 44 persen dalam hitungan tersebut.

Angka itu hampir dua kali lipat dari margin poin yang didapat Jokowi mengalahkan Prabowo dalam Pemilihan Umum 2014 silam.

Sejauh ini (saat artikel ditulis–RED), Jokowi meraih 67,6 suara. Sementara Prabowo meraup 52,6 suara. Selisihnya 15 juta suara.

Tapi, seperti di 2014, Prabowo menolak hasil tersebut. Pada hari pemungutan suara, dia mendeklarasikan kemenangan dan mengklaim menang dengan 62 persen suara.

Dari sudut pandang seorang Australia, hampir tidak dapat dibayangkan jika Scott Morrison atau Bill Shorten menolak untuk menerima deklarasi hasil resmi setelah jajak pendapat Sabtu ini.

Tapi, itulah yang terjadi di Indonesia saat ini.

Indoensia baru menjadi negara demokrasi selama kurun 21 tahun. Masyarakat pun mendukung demokrasi secara antusias. Ini terbukti dari dari angka partisipasinya yang melonjak hingga 80 persen.

Namun, Prabowo dan tim kampanyenya kini menuduh kesalahan entri data di setidaknya 73.100 TPS (tempat pemungutan suara–RED).

Mereka mengklaim bahwa 6,7 juta orang tidak mendapat undangan untuk memilih dan petahana telah menggunakan alat negara untuk keuntungannya. Misalnya, dua pendukung Prabowo menghadapi dakwaan makar karena mengklaim hasil pemilu itu curang.

Aksi protes dalam skala kecil telah digelar, salah satunya di luar Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, Jumat kemarin.

Sementara, demonstrasi lebih besar membayangi dengan seruan untuk protes ‘kekuatan rakyat’ (people power–RED) yang datang dari para pendukung Prabowo (meski bukan dari kandidat itu sendiri).

Calon Presiden 02 Prabowo Subianto saat memberi sambutan saat menggelar acara yang bertajuk Mengungkap Fakta-Fakta kecurangan Pilpres 2019 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5). [Suara.com/Muhaimin A Untung]Calon Presiden 02 Prabowo Subianto saat memberi sambutan saat menggelar acara yang bertajuk Mengungkap Fakta-Fakta kecurangan Pilpres 2019 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Tantangan terhadap hasil pemilu diprediksi juga akan segera terjadi di Mahkamah Konstitusi, seperti pada 2014 silam. Namun, tantangan saat itu gagal dan, peluang sukses Prabowo untuk lima tahun mendatang tipis.

Dalam sebuah wawancara dengan The Sydney Morning Herald dan The Age Jumat (10/5) lalu, pasangan calon wakil presiden Prabowo, Sandiaga Uno–mantan Wakil Gubernur Jakarta, dan menurut Forbes, salah satu orang terkaya di Indonesia–mengonfirmasi bahwa tantangan ke pengadilan masih tetap dipertimbangkan.

“Kita harus melihat argumen hukumnya,” kata dia, sambil menambahkan bahwa akan sangat sulit bagi oposisi untuk mendapatkan pengadilan yang adil, dan menolak anggapan bahwa memperdebatkan hasil pemilu bisa merusak demokrasi Indonesia.

“Ini justru akan memperkuat demokrasi di Indonesia, karena kami memastikan bahwa di pemilihan berikutnya yakni 2024, tidak akan ada lagi praktik kotor demokrasi, pengerahan aparatur negara, penyalahgunaan sumber daya negara, penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga penegak hukum,” kata dia.

Setelah kinerja yang kuat selama kampanye Pilpres 2019, Sandi kini banyak disebut-sebut sebagai kandidat presiden pada 2024–ketika itu Jokowi tidak akan bisa mencalonkan diri kembali.

Sandi enggan berbicara soal itu. Dia mengatakan, “Saya telah belajar dalam tugas singkat saya dalam politik untuk tidak merencanakan terlalu jauh ke depan.”

“Yang pasti adalah bahwa saya akan terus menghabiskan waktu saya dengan masyarakat Indonesia.”

Pria berusia 49 tahun yang mengenyam pendidikan di Amerika Serikat dan sopan ini berada dalam masa-masa sulit. Dia harus terlihat mendukung Prabowo dalam periode pascapemilu ini, terutama jika dia menginginkan dukungan politik dari partai Gerindra Prabowo pada 2024.

Tapi, Sandi juga berisiki merusak citra politiknya jika dia terlalu keras memprotes hasil pemilu dan menyejajarkan dirinya terlalu dekat dengan protes yang dilayangkan Prabowo.

Yang jauh lebih jelas, yakni masa depan bagi Prabowo, mantan jenderal militer berusia 67 tahun yang lama merasakan bahwa sudah menjadi takdirnya menjadi Presiden Indonesia.

Pada 22 Mei nanti, ketika hasil pemilu diumumkan–kecuali adanya perubahan ajaib dalam penghitungan suara–dia akhirnya, dengan terhormat, harus mengakui kekalahan.

Amnesti Internasional Kecam Pemecatan Brigadir TT karena Orientasi Seksual

Suara.com – Amnesty Internasional Indonesia buka suara terkait pemecatan salah satu anggota polisi berinisial TT. Polisi berpangkat Brigadir tersebut dipecat dengan tidak hormat karena orientasi seksualnya yang dianggap menyimpang.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pihaknya tak sepakat dengan pernyataan pihak kepolisian terkait larangan LGBT bagi anggota Polri. Menurutnya, pernyataan tersebut menyesatkan sekaligus diskriminatif.

“Pernyataan tersebut keliru, cenderung menyesatkan dan bernada diskriminatif,” kata Usman melalui keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Sabtu (18/5/2019).

Usman menilai pemecatan terhadap Brigadir TT karena orientasi seksualnya telah melanggar prinsip Hak Asasi Manusia. Bahwa pemecatan tersebut telah mencoreng prinsip kesetaraan dalam dunia kerja.

“Khususnya prinsip kesetaraan dan non diskriminasi dalam dunia kerja di lembaga penegak hukum,” katanya.

Usman juga merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standard Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Acuan tersebut menjadi dasar bahwa pemecatan terhadap TT telah menciderai Hak Asasi Manusia.

“Jadi keputusan pemecatan yang dijelaskan melalui pernyataan Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo jelas melanggar aturan internal mereka sendiri. Dalam skala lebih luas ini adalah suatu pelanggaran HAM. Terlebih dalam dunia kerja di badan penegak hukum yang bertugas melayani dan melindungi warga negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi,” papar Usman.

Lebih jauh, Amnesti Internasional Indonesia meminta Polri untuk menelisik keputusan pemecatan terhadap Brigadir TT. Tak hanya itu, Usman meminta agar Polda Jawa Tengah untuk mengembalikan pekerjaan TT.

“Kepolisian Republik Indonesia harus mengoreksi keputusan pemecatan tersebut dan memerintahkan Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk mengembalikan pekerjaan anggota polisi tersebut. Praktik-praktik seperti ini harus segera dihentikan dalam institusi kepolisian yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakan hak asasi manusia,” imbuh Usman.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menerangkan terkait hal-hal yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Polri. Acuannya adalah Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

“Tercantum pada pasal 19 ayat 1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia,” jelasnya.

Pada tataran norma agama dan kesopanan, kata Dedi, perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) masih menjadi hal yang tabu dalam masyarakat. Atas dasar tersebut, anggota Polri tidak boleh memiliki orientasi seksual menyimpang.

“Sehingga, dari hal tersebut tersirat bahwasanya anggota Polri tidak boleh LGBT dan memiliki kelainan atau disorientasi seksual,” papar Dedi.

Diketahui, Brigadir TT (30) dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) sebagai anggota Polri, karena perbuatan yang dianggap tercela.

Awal tahun 2016, tepatnya tanggal 14 Februari, TT diringkus aparat dari Polres Kudus terkait kasus pemerasan tanpa ada pelaporan terlebih dahulu. Ia lantas digelandang ke Mapolres Kudus untuk menjalani pemeriksaan.

“Saat itu, beliau (TT) ditangkap oleh aparat Polres Kudus. Katanya beliau terlibat kasus pemerasan,” ujar kuasa hukum TT, Ma’ruf Bajammal kepada Suara.com, Kamis (16/5/2019).

Singkat cerita, polisi menyoal pada wilayah personal TT, arah pemeriksaan menjurus pada orientasi seksualnya. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 15, 16, dan 23 Februari 2017.

“Namun pemeriksaan menjurus pada orientasi seksual beliau yang disebut menyimpang. Padahal, tidak ada orientasi seks yang menyimpang. Beliau hanya memiliki orientasi seksual minoritas,” katanya.

Memasuki tanggal 18 Oktober 2017, TT menjalani sidang etik yang digelar Polda Jawa Tengah. Dalam persidangan, TT mengakui sebagai penyuka sesama jenis.

Oleh karena itu, tim kuasa hukum TT berupaya melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang untuk mencabut keputusan pemberhentian Brigadir TT. Sidang tersebut sedianya akan digelar pada Kamis (23/5) pekan depan.

Update Real Count KPU: Selisih Jokowi dan Prabowo Tembus 16 Juta Suara

Suara.com – Memasuki Sabtu (18/5/2019) siang pukul 11.00 WIB, pergerakan hasil real count Pilpres 2019 oleh KPU di tiap TPS sudah mencapai 87,97 persen.

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin masih unggul atas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Data itu merujuk pada real count yang dimuat dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dilansir dari situs resmi kpu.go.id, suara real count yang masuk hingga Sabtu siang pukul 11.00 WIB, proses perhitungan sudah memuat 715.532 dari 813.350 total Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibuat oleh KPU.

Secara nasional, pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin memperoleh 55,84 persen atau 75.267.303 suara. Sementara pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno memperoleh 44,16 persen atau 59.525.443 suara.

Sampai saat ini, KPU masih terus melakukan penghitungan baik terhadap capres-cawapres maupun terhadap Calon Legislatif.

Dokter Ani Bantah Pemberitaan Soal Kematian KPPS, Polisi Cari Alat Bukti

Suara.com – Melalui kuasa hukumnya, Roboah Khairani Hasibuan alias dokter Ani Hasibuan membantah pemberitaan yang dimuat portal berita tamshnews.com terkait kematian petugas KPPS. Terkait hal tersebut, polisi akan mencari alat bukti guna memastikan kebenarannya.

Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisiaris Besar Polisi Iwan Kurniawan menyebut, pihaknya akan mengumpulkan alat bukti serta melakukan analisis terkait hal tersebut.

“Ya nanti kita coba buktikan saja ya. Kan kita akan periksa saksi-saksi dan alat bukti kita periksa, akan kita kumpulkan, kita analisis dan kita konsultasikan ke saksi ahli, ya nanti kita lihat saja lah,” ujar Iwan kepada wartawan, Sabtu (18/5/2019).

Amin Fahrudin selaku kuasa hukum dokter Ani Hasibuan mengatakan, portal berita tersebut seolah-olah menggiring wacana jika kliennya mengeluarkan pernyataan tersebut. Ironisnya, portal berita tamshnews.com mengambil pernyataan Ani saat sedang diwawancarai oleh stasiun televisi swasta.

“Itu bukanlah pernyataan atau statemen dari klien kami, dokter Ani Hasibuan. Tapi media portal ini melakukan framing dan mengambil statemen dari pernyataan beliau ketika wawancara di TV One. Klien kami itu tidak pernah diwawancara, tidak pernah jadi narasumber sehingga klien kami tidak bertanggung jawab dengan apa yang jadi muatan dan isi pemberitaan media ini,” ujar Amin di Polda Metro Jaya, Jumat (17/5/2019).

Untuk diketahui, dokter Ani Hasibuan diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan dia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana konten yang terdapat di portal berita dengan headline tamshnews.com pada 12 Mei 2019.

Dalam laman tersebut, terdapat foto dokter Ani Hasibuan dan tertulis ‘dr Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS Ditemukan Senyawa Kimia Pemusnah Massal’.

Ani dipanggil dengan perkara dugaan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 35 jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 56 KUHP.

Arus Mudik, Tol Jakarta – Cikampek Hingga Brebes Barat Diterapkan Satu Arah

Suara.com – Kepadatan lalu lintas kerap terjadi saat arus mudik dan arus balik Lebaran tiap tahunnya. Khusus di jalan tol, suatu terobosan dicetuskan untuk mengatasinya, yakni kebijakan satu arah (one way).

Kebijakan tersebut dirasa dapat mengurai kepadatan lalu lintas di jalur mudik dan balik, khususnya di jalan tol.

Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Refdi Andri menyampaikan, sistem one way berlaku dari KM 29 Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 262 Brebes Barat.

Penerapannya terhitung pada masa mudik, yaitu 30 Mei hingga 2 Juni 2019.

Saat arus mudik, kedua jalur baik ke arah Jawa (A) maupun ke arah Jakarta (B), hingga Rest Area di kiri dan kanan jalan bisa dimanfaatkan pengendara yang mengarah ke Timur, untuk kendaraan yang menuju Jakarta akan dialihkan melalui jalan arteri Pantura dan dapat masuk kembali pada GT Cikarang Barat.

Lalu, pada masa balik, 8-10 Juni 2019, sistem satu arah kembali diberlakukan, namun sebaliknya ke arah Jakarta.

Sistem one way saat arus balik diterapkan dari KM 189 Palimanan hingga KM 29 Cikarang Utama.

Kondisi lalu lintas kembali normal setelah GT Cikarang Utama dan untuk pemakai jalan yang akan menuju arah Jawa Tengah diarahkan melalui jalan arteri Cikarang Barat menuju jalur Pantura dan dapat kembali memasuki jalan tol pada GT Plumbon sedangkan yang akan menuju Bandung masuk kembali melalui GT Sadang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, salah satu kunci mengurai kepadatan di jalan tol adalah manajeman rest area yang baik.

“Kami mendorong masyarakat agar tidak hanya menggunakan rest area di tol. Istirahat pun bisa dilakukan dengan menuju ke gerbang keluar terdekat,” tuturnya.

Geng Motor Berbendera Hitam Seret Danu Hingga Tewas Disaksikan Adiknya

Suara.com – Geng motor kembali menjadi momok menakutkan bagi masyarakat ibu kota. Tak tanggung-tanggung, seorang remaja bernama Danu Satria (16) tewas usai dikeroyok dan ditusuk.

Kejadian tersebut terjadi di Jalan Satrio, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019) pukul 01.05 dini hari.

Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Metro Setiabudi, Komisiaris Polisi Tri Suryawan mengatakan, kejadian bermula saat korban dan adiknya tengah melakukan Sahur On The Road (SOTR).

Di saat itulah rombongan sepeda motor melintas dengan membawa bendera hitam. Mereka pun berhenti dan terlibat cekcok dengan korban.

Namun, cekcok tersebut berujung penganiayaan terhadap korban. Remaja tersebut sempat diseret oleh salah satu anggota geng motor dan ditusuk hingga tewas.

“Korban diseret kemudian ditusuk dengan benda tajam dari punggung belakang sebelah kanan tembus ke paru-paru,” ujar Tri saat dikonfirmasi, Sabtu (18/5/2019).

Korban kemudian dilarikan menuju rumah sakit menggunakan taksi. Saat dalam perjalanan, korban pun meregang nyawa akibat tusukan senjata tajam pada bagian punggung sebelah kanan yang menembus ke paru-paru.

Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku penusukan tersebut. Kasus tersebut kini ditangani oleh Polsek Metro Setiabudi.

“Nanti dulu ya, kita sedang pengembangan,” tambahnya.

Alasan Sakit, Dokter Ani Hasibuan Tak Kunjung Penuhi Panggilan Polisi

Suara.com – Roboah Khairani Hasibuan alias Dokter Ani Hasibuan urung memenuhi panggilan polisi pada Jumat (17/5/2019) kemarin. Sedianya, dia akan diperiksa sebagai saksi terkait berita kejanggalan meninggalnya ratusan petugas KPPS di Pemilu 2019.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Iwan Kurniawan menyebut, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari kuasa hukum Ani. Dalam surat tersebut, tertulis jika Ani meminta izin dua hari lantaran sakit.

“Ya yang bersangkutan kita panggil hari ini tapi tidak hadir memenuhi panggilan penyidik karena alasan sakit. Saya sudah dapat surat sakitnya dari kuasa hukumnya yang meminta bahwa tidak bisa hadir hari ini karena sakit,” kata Iwan kepada wartawan, Sabtu (18/5/2019).

Iwan menyebut, pihaknya akan membuat jadwal ulang terkait pemeriksaan sang dokter. Hanya saja, ia belum dapat memastikan waktu pemeriksaan tersebut.

“Ya nanti. Ini saya mau koordinasi dulu dengan penyidik,” tambahnya.

Menanggapi ucapan ihwal pernyataan kuasa hukum Ani yang menyebut jika sang klien tak pernah menyebut anggota meninggal karena diracun, polisi tak ambil pusing. Pasalnya, dalam agenda pemeriksaan, sang dokter akan diberi kesempatan untuk klarifikasi.

“Ya nanti kita coba buktikan saja ya kan. Kita akan periksa saksi-saksi dan alat bukti kita periksa, akan kita kumpulkan, kita analisis dan kita konsultasikan ke saksi ahli, ya nanti kita lihat ajalah,” papar Iwan.

Untuk diketahui, Dokter Ani diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan dia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana konten yang terdapat di portal berita dengan headline tamshnews.com pada 12 Mei 2019.

Dalam laman tersebut, terdapat foto Ani dan tertulis ‘dr Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS Ditemukan Senyawa Kimia Pemusnah Massal’.

Ani dipanggil dengan perkara dugaan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 35 jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 56 KUHP.

Terima Hasil Pemilu, Tokoh Agama di Banyumas Tegas Tolak People Power

Suara.com – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banyumas, Jawa Tengah menyatakan sikap penolakan terhadap isu rencana kegiatan people power.

“Berdasarkan pada kajian agama yang kita percayai, kami FKUB Banyumas mendukung dan menerima hasil dari Pemilu yang sekarang, adalah hukumnya wajib. Harus itu,” kata Ketua FKUB Banyumas, Dr KH Moh Roqib MAg, ditemui usai sarasehan tokoh lintas agama di aula kantor Kemenag Banyumas, Jumat petang (17/5/2019).

Sikap tersebut, kemudian dipertegas melalui deklarasi pernyataan sikap mengenai penolakan people power. Deklarasi diikuti tokoh dan pemuda lintas agama di Banyumas.

Roqib mengatakan, FKUB Banyumas meyakini bahwa kaitannya dengan proses Pemilu, sudah dijalankan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Karena itu, hasil dari Pemilu sudah seharusnya diterima.

“Jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Karena kami meyakini, proses Pemilu sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku,” terang dia.

Jikapun ada indikasi kecurangan, lanjut Roqib ada jalurnya.

“Itu bisa diproses sesuai dengan prosedur hukum, bukan dengan cara menolak hasil yang telah ditetapkan,” kata dia.

Karena itu, pihaknya tegas menyatakan penolakan terhadap isu rencana gerakan people power.

“(People power) Itu seperti, orang yang sedang emosi lah. Jadi menganggap kekalahan itu disebabkan ulah seseorang atau KPU. Padahal sudah dijalankan sesuai dengan aturan,” kata dia.

Kontributor : Teguh Lumbiria

Akhir Pekan Kedua Puasa Ramadan, Jokowi Unggul 15,74 Juta Suara

Suara.com – Memasuki Sabtu (18/5/2019) pagi pukul 07.00 WIB di akhir pekan kedua puasa Ramadan ini, pergerakan hasil real count Pilpres 2019 oleh KPU di tiap TPS sudah mencapai 87,88 persen.

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin masih unggul atas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Data itu merujuk pada real count yang dimuat dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dilansir dari situs resmi kpu.go.id, suara real count yang masuk hingga Sabtu pagi pukul 07.00 WIB, proses perhitungan sudah memuat 714.781 dari 813.350 total Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibuat oleh KPU.

Secara nasional, pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin memperoleh 55,85 persen atau 75.200.211 suara. Sementara pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno memperoleh 44,15 persen atau 59.453.426 suara.

Sementara untuk hasil hitung suara Pemilihan Legislatif DPR RI 2019, PDIP masih unggul dengan 20,21 persen suara. Kemudian disusul Partai Golkar dengan 13,01 persen suara.

Untuk peringkat ketiga ditempati oleh Partai Gerindra dengan 11,67 persen lalu ikuti oleh PKB sebesar 9,59 persen.

Untuk masyarakat yang ingin melihat hasil atau update informasi real count Pilpres 2019 maupun hasil Pileg 2019, bisa mengakses situs kpu.go.id di sini.

Berikut hasil hitung suara Legislatif DPR RI 2019:

1. PDI Perjuangan : 20,21 persen
2. Partai Golkar : 13,01 persen
3. Partai Gerindra : 11,67 persen
4. PKB : 9,59 persen
5. Partai NasDem : 9,45 persen
6. Partai Demokrat: 7,78 persen
7. PKS: 7,31 persen
8. PAN : 6,9 persen
9. PPP : 4,24 persen
10. Perindo : 2,69 persen
11. Berkarya : 2,16 persen
12. Hanura : 1,68 persen
13. PSI : 1,71 persen
14. PBB : 0,78 persen
15. Garuda : 0,54 persen
16. PKPI : 0,28 persen

Hingga sampai saat ini, KPU masih terus melakukan penghitungan baik terhadap capres-cawapres maupun terhadap Calon Legislatif.

Wali Kota Risma Carikan Jodoh untuk Jerapah Zebra dan Singa

Suara.com – Mendapat Surat Keputusan (SK) untuk Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) dari Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wali Kota Surabaya, berencana carikan jodoh Jerapah, Zebra, dan Singa.

Ditemui di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Jum’at (17/5/2019) mengatakan ingin menambah Jerapah, Zebra, dan Singa agar memiliki teman di kandangnya.

“Saat ini kan ada hewan yang sendirian tak punya teman, seperti Jerapah, Zebra, dan Singa, jadi harus dicarikan jodoh,” ujar Risma sambil tertawa.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) dan PDTS KBS belum mendapatkan SK, maka dari itu mereka sama sekali tak berani merubah, memperbaiki, ataupun memberikan inovasi pada KBS.

“Kalau kita sudah mendapatkan ijin konservasi, maka kita PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya ini maka kita bisa lebih fleksibel mengelola baik itu penggunaan uang, pembangunan, dan lain sebagainya, terutama untuk kesejahteraan satwa,” imbuhnya.

Meski begitu, Risma tetap akan utamakan kelayakan pada kandang hewan, khususnya hewan yang dilindungi oleh undang-undang.

“Lha sekarang konservasi, maka sudah tidak ada alasan lagi PD TS KBS ini untuk perbaikan infrastruktur KBS lebih baik. Yang utama kan perbaikan kandang dan sebagainya. Satwa yang kita miliki kan ada yang dilindungi dengan undang-undang itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen KSDAE Wiratno menyerahkan langsung SK ini kepada Risma, berperan agar bisa mengoptimalkan hal ini dengan baik, karena KBS sendiri adalah ikon untuk Surabaya.

“Kebun Binatang adalah salah satu ikon, KBS ini sebagai landmark. Saya kira, persoalan kita adalah, persoalan leadership. KBS ini salah satu bentuk lembaga konservasi dan unsur pendidikannya lebih bagus. Prototype KBS ini satwa nya berasal hampir di seluruh Indonesia, segala macam jenis binatang. Mengelola satwa, lalu bisa tetap tukar menukar satwa, kewajibannya adalah mensejahterakan satwa itu, animal ethics,” tandasnya.

Kontributor : Dimas Angga Perkasa

Gunung Agung Bali Meletus Lagi, Abu Membumbung Setinggi 2.000 Meter

Suara.com – Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali kembali meletus pada Sabtu (18/5/2019) pukul 02:09 Wita dengan tinggi kolom abu teramati 2.000 meter di atas puncak (5.142 m di atas permukaan laut).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, Made Rentin mengatakan, dari data pos pantau gunung api Agung melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara.

Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi 2 menit 57 detik.

Made Rentin lebih lanjut mengatakan, selain juga dari data pos pemantauan gunung api Agung, untuk mendapatkan data akibat erupsi gunung tertinggi di Pulau Dewata itu, pihaknya juga mendapatkan laporan dari relawan Pasebayan, Kabupeten Karangasem.

Dilaporkan dari relawan Pesebayan pada pukul 05:10 Wita, daerah yang terpapar akibat Gunung Agung meletus adalah di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem dan sekitarnya, antara lain Dusun Cutcut, Tongtongan, Bonyoh, dan Temakung.

PVMBG juga mengimbau agar masyarakat di sekitar Gunung Agung dan pendaki/pengunjung/wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di zona perkiraan bahaya, yaitu di seluruh area di dalam radius empat kilometer dari kawah puncak Gunung Agung.

Zona perkiraan bahaya sifatnya dinamis dan terus dievaluasi dan dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan data pengamatan Gunung Agung yang paling aktual atau terbaru.

Selain itu, masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di sekitar aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung agar mewaspadai potensi ancaman bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan yang dapat terjadi terutama pada musim hujan dan jika material erupsi masih terpapar di area puncak.

Area landasan aliran lahar hujan mengikuti aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung. (Antara)

ADKASI Minta DPRD Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi ke Jakarta 22 Mei

Suara.com – Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said meminta kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten untuk mengimbau kepada masyarakatnya di daerah untuk tidak terprovokasi dengan isu People Power pada 22 Mei 2019.

Ia berharap masyarakat memberikan kesempatan kepada KPU untuk bekerja secara konstitusi.

“Kami, DPRD Kabupaten akan mengimbau. Dari Jabar saya akan mengimbau besok supaya menyampaikan kepada konstituennya kepada rakyat untuk jangan mudah terprovokasi. Biarlah KPU bekerja secara konstitusional. Karena ini adalah konsekuensi konstitusional,” ujar Lukman Said di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Diketahui pada 22 Mei, KPU secara resmi akan mengumumkan hasil Pilpres 2019.

Menurutnya setelah Pemilu, masyarakat harus kembali merajut persaudaraan yang sempat renggang saat Pemilu. Dan ia juga berharap ke depan perlu ada evaluasi dari Pemilu 2019.

“Kita mau, habis Pemilu kita damai kembali merajut persaudaraan. Apa yang terjadi hari ini, kita demokrasi semua, kelemahan kita evaluasi untuk 2024,” ujarnya.

Lukman Said menilai people power yang digaungkan oleh pasangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga merupakan upaya makar untuk menggulingkan pemerintahan.

Karena itu, ia mengimbau agar 17 ribu anggota DPRD yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mengimbau masyarakatnya agar tidak ke Jakarta.

“People power bagi kami makar yang ingin menggulingkan pemerintahan. Bagi saya ada kepolisian, sudah ada MK, sudah ada TNI, Polri. Sebagai DPRD politisi daerah yang akan mengimbau kepada kawan-kawan 17 ribu itu untuk tidak datang ke Jakarta, cukup mengikuti di media nasional apa yang terjadi hari ini,” tandasnya.

Tak Pernah Dijenguk Keluarga, Warga Jakarta Barat Ini Membusuk di Surabaya

Suara.com – Mayat yang membusuk di kampung Kaliasin Surabaya, langsung dibawa ke RSUD Dr Soetomo untuk diperiksa secara langsung. Diketahui, mayat berkartu identitas Jakarta Barat.

Menurut salah satu anggota Kepolisian Sektor Tegalsari, Ipda Budi Prasetyo, bahwa mayat yang ditemukan membusuk di kamar kos ini, langsung dibawa ke RSUD Dr Soetomo, Jum’at (17/5/2019).

“Dibawa ke rumah sakit, untuk di otopsi guna mendalami. Untuk lainnya nunggu Satreskrim Polsek Tegalsari,” ujarnya saat ditemui di TKP.

Saat ditanya soal beberapa bagian tubuh mayat yang lebam, Budi belum berani mengambil kesimpulan terkait hal tersebut.

“Ya nunggu hasil pemeriksaan dari dokter,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua RT setempat, yakni Aswan Siregar mengatakan, bahwa status dari mayat yang membusuk, atas nama Ng Kie Thai ini jarang sekali dikunjungi oleh kerabatnya.

“Istri dan anaknya kata warga atau tetangga kamar kost, jarang berkunjung. Saya baru bertemu sekarang,” ujar Aswan.

Sebelumnya, pada Jum’at malam, Ng Kie Thai, ditemukan meninggal, dengan kondisi mayat membusuk, oleh salah satu pelanggan kerupuk yang dijajakan oleh korban.

Kontributor : Dimas Angga Perkasa

LRT Diyakini Jadi Moda Transportasi Favorit di Jakarta

Suara.com – Corporate Communication PT Light Rail Transit (LRT) Jakarta Melisa Suciati mengatakan bahwa pihaknya optimistis pada masa mendatang LRT akan menjadi salah satu moda transportasi favorit bagi masyarakat Jakarta.

“Sebenarnya tidak ada kompetisi dengan transportasi lain karena kita sudah bertekad untuk saling melengkapi satu sama lain. Tapi kami optimis,” kata Melisa di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Melisa mengemukakan LRT akan mempunyai fasilitas lengkap dan terbaru di stasiun seperti adanya mushola, ruang menyusui, klinik, toilet, cctv, lift dan eskalator yang akan memudahkan para pengguna LRT dalam melakukan perjalanan.

Selain itu, LRT Jakarta yang juga menjadi bagian dari program pemerintah Jak Lingko, yaitu program transportasi satu harga untuk satu kali perjalanan yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai bertanggung jawab untuk memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Kita saling mendukung pada program pemerintah melalui Jak Lingko itu,” katanya.

Melisa mengatakan bahwa adanya integrasi antara LRT Jakarta dengan Transjakarta koridor empat akan menjadi nilai tambah bagi LRT Jakarta.

“Pembangunan skybridge yang akan mengintegrasikan fisik dengan Transjakarta koridor empat jurusan Pulo Gadung-Dukuh Atas,” ujar Melisa.

Integrasi tersebut semakin memperluas jangkauan moda transportasi terbaru ini terhadap masyarakat Kota Jakarta.

“Untuk itu, perjalanan yang ditawarkan oleh LRT Jakarta bukan hanya dari Kelapa Gading ke velodrom saja, tapi sudah Kelapa Gading – Dukuh Atas via integrasi Transjakarta koridor empat,” kata Melisa.

Ia berharap agar LRT Jakarta bisa menjadi moda transportasi yang dapat meringankan perjalanan masyarakat serta bisa lebih berkontribusi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Ibu Kota DKI Jakarta.

“Segala upaya kita lakukan agar masyarakat bisa bertransportasi umum dengan nyaman, aman dan cepat,” kata Melisa. [Antara]

Wiranto: Pangdam dan Kapolda Ajak Masyarakat Tak ke Jakarta pada 22 Mei

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta para Pangdam dan Kapolda di daerah untuk mengajak masyarakat tidak ke Jakarta menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei 2019.

“Saya minta kepada forum komunikasi pimpinan daerah, Pangdam, Kapolda, Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk mengajak masyarakatnya jangan ke Jakarta dulu. Nikmati bulan puasa di tempat masing-masing,” kata Wiranto di Jakarta, Jumat.

Permintaan itu disampaikan mengingat adanya potensi aksi massa dari luar Jakarta saat pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019.

“Ada rencana-rencana dari pihak tertentu untuk mengarahkan masyarakat dari luar ke Jakarta, dari daerah ke Jakarta. Kan ada ajakan. Anda juga denger kan, masa kita biarkan,” katanya.

Wiranto mengimbau seluruh warga di daerah jangan sampai terpengaruh dengan ajakan ke Jakarta.

“Ini hanya imbauan bukan larangan, agar warga untuk tidak berbuat kerusuhan di Jakarta dan dapat melanggar hukum,” katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh komponen bangsa agar mewaspadai “penumpang gelap” yang mengambil keuntungan dari panas situasi politik dalam negeri menjelang pengumuman hasil pemilu oleh KPU RI pada 22 Mei 2019.

“Ada unsur-unsur yang mencoba mencari keuntungan dari situasi politik saat ini. Waspadai unsur penumpang gelap yang akan mendominasi langkah berikutnya dan kendalikan republik ini. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi saya sampaikan apa adanya,” kata Wiranto.

Karena itu, mantan Pangab (Panglima TNI) ini, mengingatkan agar masyarakat yang masih mencintai bangsa ini, cinta kepada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, tidak mengikuti ajakan-ajakan yang dapat memecah belah bangsa. [Antara]

Agus Rahardjo Disebut Tak Calonkan Diri Lagi Sebagai Pimpinan KPK

Suara.com – Agus Rahardjo menyatakan tidak akan maju kembali sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, demikian diwartakan Antara, Jumat (17/5/2019).

Agus saat ini menjabat sebagai Ketua KPK. Masa jabatan Agus bersama empat wakil ketua KPK, yakni Basaria Panjaitan, Laode M Syarif, Saut Situmorang, dan Alexander Marwata akan berakhir pada 21 Desember 2019.

Sementara Pemerintah Presiden Joko Widodo Jumat telah menetapkan sembilan anggota panitia seleksi pimpinan KPK periode 2019 – 2023.

“Ternyata waktu itu berjalan sangat cepat tanpa kami sadari ternyata ini adalah tahun terakhir di bulan Ramadhan kami di KPK,” kata Agus.

Hal tersebut dikatakannya saat memberikan sambutan saat acara “Buka Puasa KPK Bersama Mitra Aparat Penegak Hukum (Apgakum) dan Kementerian, Lembaga, Organisasi, dan Pemerintah Daerah (KLOP)” di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

“Oleh karena itu, saya juga ucapkan terima kasih untuk kerja samanya selama ini, tak lupa kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya mungkin untuk Ramadhan yang akan datang saya pribadi mungkin sudah tidak ketemu bapak ibu di KPK, tidak tahu nanti ketemunya di mana,” ucap Agus.

Namun, ia mengharapkan komisioner KPK lainnya masih bisa meneruskan karier di KPK.

“Saya berharap sebetulnya beberapa komisioner muda seperti Pak Laode, Pak Alex, Bu Basaria itu masih meneruskan karirnya di KPK tetapi itu pilihan masing-masing,” kata Agus.

Agus pun mengharapkan agar kerja sama dengan kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum lainnya dalam pencegahan korupsi nantinya masih bisa berlanjut.

“Saya ucapkan permohonan maaf selama bekerja sama dan berkoordinasi ada kekhilafan ada kesalahan yang kami lakukan selama ini. Saya sangat berharap kerja sama itu masih berlanjut terutama kepada KPK yang pasti membutuhkan bantuan bapak ibu agar korupsi bisa diminimalkan dan bisa kita cegah di negara ini,” ucap Agus.

Turut hadir dalam acara itu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sunarto. [Antara]

Jubir BPN: Bilang ke Wiranto, Saya Enggak Takut

Suara.com – Andre Rosiade, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, menilai bahwa Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, adalah alat untuk mengintimidasi tokoh-tokoh nasional yang mengkritik Pemilu 2019.

Andre menilai Tim Asistensi Hukum bentukan Wiranto itu bersifat politis, hanya untuk kepentingan Pemilu 2019 karena bersifat ad hoc atau sementara saja.

“Kalau itu benar hanya tim ad hoc berarti wajar dong kita menganggap ini indikasinya untuk menakuti-nakuti tokoh supaya enggak kritis di dalam proses pemilu ini. Ngapain dia bentuk begituan hanya untuk nakut-nakutin tokoh,” kata Andre saat ditemui di Prabowo – Sandiaga Media Center, Jakarta, Jumat (17/5/2019)

Alih-alih khawatir dengan tim asistensi hukum bentukan Wiranto, Andre malah menantang Wiranto. Andre menyatakan bahwa dirinya tidak gentar menyuarakan kebenaran meski Wiranto telah membentuk tim untuk mengawasi para tokoh.

“Bilang ke Pak Wiranto saya enggak takut tuh sama tim asistensi hukumnya Pak Wiranto. Kalau kami menyuarkan kebenaran kami nggak takut. Andre Rosiade enggak takut,” tutup dia.

Seperti diwartakan sebelumnya, Wiranto membantah bahwa dirinya ingin membawa suasana Orde Baru dengan pembentukan Tim Asistensi Hukum yang mengawasi ucapan dan ujaran kebencian dari para tokoh.

Wiranto bilang tim asistensi tersebut hanya bersifat ad hoc untuk kepentingan Pemilu 2019. Nantinya, lanjut dia, tim tersebut bertugas membantu menganalisis dan membedah kasus-kasus hukum yang sulit ditentukan oleh polisi.

Wiranto juga menampik kalau tim bentukannya layaknya intelijen yang akan mengawasi semua ucapan seperti pada zaman orde baru.

“Jadi sekali lagi, saya mohon jangan ada salah pemahaman, bahwa seakan-akan mengganti posisi polisi dan jaksa. Tidak, hanya ad hoc,” kata Wiranto.

Andre dan Arif Puyuono Beda Omongan soal Gerindra Boikot Masuk Parlemen

Suara.com – Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade menyikapi soal pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyebut kalau partainya tidak akan mengirim para calegnya ke parlemen sebagai imbas dari adanya kecurangan Pileg 2019.

Andre mengatakan bahwa secara resmi, partainya akan tetap mengirimkan caleg-calegnya yang lolos Pilpres 2019.

Andre menjelaskan bahwa selama ini Gerindra bersikap secara konstitusional. Untuk urusan kecurangan-kecurangan yang terjadi di Pileg 2019 akan disikapi dengan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sikap resmi partai Gerindra yang saya tahu dari pimpinan, tetap akan ada kader-kader Gerindra yang duduk di DPR RI,” kata Andre ditemui di Prabowo – Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

“Ini resmi, jelas sikapnya kami pileg mengkritisi kecurangan caranya seperti apa kami akan bawa ke MK, pilpres kami menolak rekapitulasi curang kami bawa ke Bawaslu,” sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Arief Poyuono mengklaim, partai-partai politik anggota koalisi pendukung Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno akan memboikot tak masuk ke DPR RI 2019-2024.

Pemboikotan itu dilakukan kalau klaim mereka mengenai pemilu legislatif dipenuhi kecurangan, terbukti.

Pernyataan Arief itu merupakan merespons terhadap permintaan Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin yang meminta caleg-caleg pemenang dari parpol koalisi pendukung Prabowo – Sandiaga tidak dilantik. Sebab, kubu Prabowo menyatakan menolak hasil Pemilu 2019 karena dianggap penuh kecurangan.

“Kami tidak akan masuk dalam parlemen periode 2019-2024, karena hasil pemilu legislatif juga penuh kecurangan,” kata Arief, hari ini. 

Emak-emak Tiduran di Jalan Hadang Mobil Jokowi, Videonya Viral

Suara.com – Warganet dihebohkan oleh peredaran video seorang ibu-ibu nekat tiduran di jalanan untuk mengadang mobil Presiden Jokowi, Jumat (17/5/2019).

Video itu kali pertama diunggah oleh akun Instagram Insidelombok. Dalam keterangannya, insiden itu terjadi saat Presiden Jokowi dan rombongan melintasi jalan di Sengkol, Nusa Tenggara Barat.

Dalam video tampak iring-iringan mobil Presiden Jokowi melintas, disambut oleh warga yang berjejer di pinggiran jalan sembari mengibarkan bendera Merah Putih.

Ketika sejumlah mobil pengawalnya melintas, warga meyakini mobil Alphard berwarna hitam yang menyongsong adalah yang ditumpangi Jokowi.

Seketika warga yang berada di pinggiran jalan berteriak, memanggil nama Jokowi, tak terkecuali seorang ibu-ibu yang memakai daster.

Ketika mobil yang diyakini ditumpangi Jokowi itu mendekat, ibu-ibu itu langsung berlari ke tengah jalan sembari terus mengibarkan bendera Merah Putih.

Mendadak, ia merebahkan diri ke jalanan, sehingga mobil yang diyakininya ditumpangi Jokowi itu berhenti.

Beruntung, sopir mobil tersebut bisa mengerem sehingga lajunya melambat dan tak menabrak ibu tersebut.

”Seorang ibu-ibu nekat menyetop iring0iringan kepresidenan untuk bersalaman, siang tadi, ketika Bapak Jokowi hendak menuju Kuta Mandalika dari Bandara Internasional Lombok. Beruntung laju mobil yang ditumpangi Bapak Jokowi pelan sehingga tak terjadi hal yang tidak diingkan,” tulis akun itu sebagai keterangan video.

Tidak diketahui akhir insiden tersebut, karena video itu terhenti pada momen sang ibu bangkit mendekati pintu mobil yang diyakininya terdapat Jokowi di dalamnya.

Hingga berita ini diunggah, Jumat malam, video itu sudah disaksikan 63,811 orang. Mayoritas warganet memuji keberaniaan ibu tersebut.

Ma’ruf Amin Persilakan Forum Ijtimak Ulama Sowan sambil Diskusi Pemilu

Suara.com – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Ma’ruf Amin mempersilakan para ulama di forum Ijtimak Ulama III jika ingin bersilaturrahmi.

Diketahui, ulama yang bergabug dalam forum Ijtimak Ulama III adalah para pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

“Kalau mau datang bersilaturrahmi atau sowan, boleh saja, silakan,” kata KH Ma’ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan pada kegiatan buka puasa bersama “Guyub Yuk” di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Wartawan menanyakan hal itu kepada KH Ma’ruf Amin, mengkonfirmasi pernyataan salah seorang ulama Ijtimak Ulama III, Ustaz Haikal Hasan, yang mengusulkan agar para tokoh dan ulama di forum Ijtimak Ulama III melakukan silaturrahmi kepada dirinya.

Sebelumnya, Ustaz Haikal Hasan mengusulkan agar para ulama di forum Ijtimak Ulama III bersilaturrahmi kepada KH Ma’ruf Amin untuk membicarakan klaim kecurangan pemilu.

Menurut Kiai Ma’ruf, kalau ada temuan kecurangan pemilu agar melakukan kepada lembaga penegak hukum yang sudah diamanahkan dalam undang-undang.

“Laporan harus disertai bukti-bukti. Lembaga penegak hukum yang akan memproses dan memutuskannya,” katanya.

Kalau ada tudingan curang, menurut Ma’ruf, tentunya harus disertai bukti-bukti dan dilaporkan ke lembaga hukum yang telah diamanahkan, yakni Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

“Tapi, kalau bersilaturrahmi sekedar berdiskusi soal pemilu, silakan saja,” katanya. (Antara).

Merasa Tuduh BPN Inkonstitusional, BPN Sindir AHY Bangsawan Politik

Suara.com – Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade menanggapi ucapan Komadan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut partainya tetap menghormati kerja KPU.

Terkait hal itu, Andre pun menilai ucapan AHY itu terkesan menuding Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno melakukan kegiatan inkonstitusional.

Andre menyampaikan bahwa komentarnya tersebut bukan tanggapan resmi untuk partai maupun BPN. Namun berdasarkan komentar pribadi sebagai politikus.  Andre melayangkan protesnya kepada AHY yang dipanggilnya sebagai bangsawan politik.

“Ada pernyataan setelah acara di Bogor itu seakan-akan pihak kami BPN ini tidak konstitusional mengambil langkah-langkah. Saya sampaikan langkah-langkah BPN ini adalah langkah konstitusional,” kata Andre saat ditemui di Prabowo – Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

“Coba cek berapa kali kami lapor ke Bawaslu. Bahkan hari ini pun kami lapor ke Bawaslu. Sebutkan langkah mana yang tidak konstitusional,” sambungnya.

AHY sempat menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri acara silahturahmi bersama sejumlah kepala daerah dan tokoh nasional di Museum Balai Kirti, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Rabu (15/5/2019). AHY berkumpul bersama kepala daerah yang bernaung di dalam partai-partai politik pendukung Jokowi – Maruf Amin.

Meskipun pertemuan tersebut bertajuk silaturahmi kepala daerah untuk membicarakan soal masa depan bangsa, namun Andre menyadari kalau pertemuan tersebut tidak terlepas dari urusan politik. Ia sempat menyinggung, AHY yang sering absen dalam pertemuan-pertemuan yang digelar BPN tetapi bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan pihak di luar BPN.

“Ternyata sang bangsawan (AHY) itu lebih punya waktu ketemu dengan kepala daerah yang bagi saya kepala daerah ini adalah kepala daerah pendukung pak Jokowi, bukan kepala daerah yang netral tapi kepala daerah yang berpihak dukung Jokowi dalam Pilpres ini,” ujarnya.

Padahal Andre sempat mengungkapkan kalau selama ini AHY seringkali diajak untuk berkumpul dengan BPN guna mengetahui perkembangan langkah-langkah yang dilakukan BPN. Karena itu Andre melayangkan kritiknya dengan sikap yang ditujukkan AHY di depan publik.

“Maka saya bilang datang lah rapat bersama kami. Anda sibuk kongkow dengan kepala daerah, makanya komentar anda BPN seakan enggak konstitusional,” tandasnya.

Menhub Budi Karya Minta Pemprov DKI Benahi Pelayanan Terminal Pulogebang

Suara.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki Terminal Pulogebang.

Menurut dia, permintaan ini sesuai dengan keluhan perusahan otobus terkait layanan di Terminal Pulogebang.

Bahkan, Budi Karya mengancam mengambilalih, jika fasilitas dan layanan Terminal Pulogebang masih terbengkalai.

“Jadi minggu ini juga kami kirim surat ke DKI. Kami minta itu diperbaiki, kalau enggak kami ambilalih,” kata Budi Karya saat buka bersama dengan Pengusaha PO Bus di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

Selain itu, Mantan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ini juga mengeluh kepada pengusaha otobus, banyak armada mereka mengetem di terminal bayangan.

Budi Karya meminta kepada pengusaha otobus jika ingin terminal direnovasi, maka tak menunggu penumpang di terminal bayangan.

“Saya sekalian komplain pemilik PO. Enggak ada yang mangkal di terminal. Ya menurutlah sama dishubnya,” tutur dia.

“Maksudnya begini, kami berubah, bapak-bapak juga berubah. Saran saya jangan anda keluar dari Pulogebang.”

Jokowi Tinjau Mandalika NTB yang Bakal Jadi Sirkuit MotoGP 2021

Suara.com – Presiden Jokowi meninjau perkembangan pembangunan kawasan Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (17/5/2019).

Kedatangan Jokowi ke Mandalika didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah.

Kawasan Mandalika sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014.

“Saya ingin melihat perkembangan dari Mandalika. Pak Dirut (ITDC) menyampaikan hotelnya sudah ada 7 yang sewa, dan 3 sedang dibangun. Intinya sebuah perkembangan yang sangat bagus,” ujar Jokowi saat berada di Ikon Pantai Kuta, Mandalika dalam keterangan tertulis yang didapat dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Jumat (17/5/2019).

Kedatangan Jokowi juga ingin memastikan pembangunan sejumlah fasilitas dasar yang layak bagi kawasan pariwisata.

Dalam peninjauannya, Jokowi mendapat penjelasan dari Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer, mengenai perkembangan pembangunan fasilitas umum.

Misalnya, toilet bagi para wisatawan, penyediaan air bersih, termasuk infrastruktur dasar lain seperti ketersediaan listrik dan pengolahan limbah.

“Jangan sampai kawasan yang sudah sangat indah dan bagus pemberian Allah ini, menjadi tidak baik karena salah manajemen dari awal,” kata Jokowi.

Guna mendukung kawasan wisata tersebut, ITDC juga telah menyelesaikan kawasan yang dimaksudkan bagi para pelaku UMKM, dengan mendirikan bazar UMKM dalam kawasan itu.

Nantinya, bazar tersebut akan dimanfaatkan para pelaku UMKM dan masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan.

Lebih lanjut, Jokowi juga ingin memastikan Mandalika siap untuk menggelar MotoGP 2021.

Karena itu, Jokowi berharap agar segala persiapan bagi pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendukung ajang olahraga balap tersebut, dapat segera diselesaikan.

“Kami juga ingin fasilitas yang berkaitan dengan Moto GP 2021 segera dikerjakan. Bandara sudah, jalan sudah, penetapan lokasi juga. Kami harapkan konstruksi paling lambat itu Januari 2020,” tutur dia.

ADKASI ke Prabowo: Jangan Cuma Pilpres, Tolak Pileg Berani Enggak?

Suara.com – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menantang calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan KPU RI.

Ketua ADKASI Lukman Said menilai sikap Prabowo aneh karena menolak hasil Pilpres 2019. Menurutnya, jika berani, seharusnya Prabowo juga menolak hasil Pemilihan Legislatif yang dilakukan secara serentak bersamaan dengan Pilpres.

“Yang gentle dong kalau menolak jangan cuma presiden, pilegnya juga, berani enggak DPRnya juga?, karena ini semua tidak bisa dipisah,” ujar Lukman di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (17/5/2019) malam.

Karena itu, ia menganggap lucu jika Prabowo menolak hasil Pilpres. Sebab jika ia menolak hasil penghitungan suara KPU, sama saja mengkhianati Undang-undang yang dibentuk DPR yang anggotanya terdiri dari partai politik.

“Lucu kan sebenarnya menilai ini juga termasuk mengkhianati diri sendiri yang buat undang-undang kan DPR RI, kemudian menolak,” tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan sikap akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU RI. Prabowo menegaskan menolak segala penghitungan suara yang dilakukan secara curang.

“Tapi yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penhitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran,” kata Prabowo saat berpidato dalam acara ‘Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Pesan Agus Rahardjo ke Capim KPK: Pencegahan dan Penindakan Jangan Kendur

Suara.com – Ketua KPK, Agus Rahardjo mengharapkan kepada panitia seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK yang sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo menjaga wibawanya dan dapat bekerja secara transparan.

Menurutnya, permintaan itu agar calon pimpinan KPK jilid kelima yang terpilih tetap menjaga independensi lembaga antirasuah itu.

“Kami harapkan pasti nanti bisa memilih pimpinan KPK dengan kinerja tetap independen,” kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

Selain menjaga independensi, Agus ingin para Pansel turut menyoroti kandidat latar belakang capim KPK apakah memilik kapasitas yang mumpuni dalam program pencegahan dan penindakan yang sudah kini sudah dijalankan.

“Itu menjadi sangat penting karena enggak bisa ditinggalkan dua sisi itu. Pencegahan harus terus-menerus, makin banyak melibatkan banyak instasi, masyarakat, NGO, dan lain-lain,” kata dia.

“Tapi penindakan juga tidak boleh kendur tidak boleh reda. Karena dengan penindakan itu, asset recovery, kerugian negara harus bisa dikembalikan,” tutup Agus.

Untuk diketahui, penetapan susunan pansel pimpinan KPK tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023. Kepres tersebut diteken Jokowi pada 17 Mei 2019.

Berikut sembilan orang pansel KPK yang sudah ditetapkan Presiden Jokowi:

Ketua merangkap anggota: Dr. Yenti Ganarsih, S.H., M.H.
Wakil ketua merangkap anggota: Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H

Anggota:
1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo
2. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr. Hamdi Moeloek
4. Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M.
5. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.
6. Hendardi, S.H.
7. Al Araf, S.H., M.T.

Jadi Tim Pansel Capim KPK, Hendardi: Harapan Kami Tak Salah Pilih

Suara.com – Hendardi, pendiri Setara Institute terpilih menjadi salah satu Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK pada periode jilid kelima yang telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

Hendardi pun masih belum dapat menyampaikan kriteria atau calon pimpinan KPK seperi apa yang akan terpilih nantinya. Sebab, dia beralasan masih perlu berkoordinasi dengan para pansel lainnya terpilih.

Bagi Hendardi, para Pansel yang terpilih ini pastinya akan memilih Calon pimpinan KPK yang terbaik.

“Pada prisipnya kita mencari putra-putri indonesia terbaik ya, untuk duduk menjadi pimpinan KPK,” kata Hendardi kepada Suara.com, Jumat (17/5/2019).

Menurut Hendardi, menjadi Pansel Calon Pimpinan KPK sebagai tugas yang berat dan penuh tanggung jawab.

“Ini tugas yang berat tugas yang mulia, sekaligus saya kira begini untuk Pemberantasan Korupsi sendiri ini menjadi amanat ya, amanat reformasi. Salah satunya yang paling penting juga karena ini adalah musuh bersama kita yang harus diperangi,” ujar Hendardi

Hendardi menambahkan bahwa memang korupsi di Indonesia salah satu yang cukup berat. Maka itu, Pansel yang dibentuk langsung Presiden Jokowi untuk memilih orang -orang terbaik di Indonesia.

“Karena itu saya kira pansel ini ditugaskan untuk memilih orang-orang. Yang terbaik kami tentu harapannya tidak salah pilih,” tutup Hendardi.

KPK Geledah Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT RDU

Suara.com – Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor PT Daya Radar Utama (RDU), Tanjung Priok Jakarta Utara, Jumat (17/5/2019).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, melalui penggeledahan itu, disita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait tindak pidana korupsi.

“Ada dokumen-dokumen yang kami sita terkait korupsi proyek pengadaan ya. Terkait pengadaan kapal,” kata Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

Febri juga menyampaikan, Tim Penindakan KPK, Kamis (16/5), juga melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Febri menyebut, penggeledahan di dua lokasi itu masih dalam satu perkara kasus. Namun, Febri masih enggan menyampaikan penggeledahan kasus tersebut terkait kasus yang masih dalam penyelidikan atau penyidikan.

Buah Kesabaran, Kisah Mu’ammal Naik Haji Bermodalkan Empat Set Kursi

Suara.com – Menunaikan Rukun Islam kelima, yakni menunaikan ibadah haji merupakan impian setiap umat muslim di seluruh dunia.

Namun, belum tentu semua orang bisa mendatangi rumah Allah tersebut lantaran terganjal berbagai masalah, salah satunya adalah biaya.

Hal itulah yang dirasakan oleh Mu’ammal Hamidy dan istri. Di tengah hidup serba kekurangan, Mu’ammal terpaksa memendam keinginannya untuk bisa menjadi tamu Allah.

Suara.com melansir dari Muhammadiyah.or.id, Jumat (17/5/2019), mantan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur periode 2000-2005 itu menceritakan pengalamannya bisa menunaikan haji.

Berkat kesabaran dan keikhlasannya, ia bisa memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan haji hanya bermodalkan empat set kursi.

Pada 1960 an, Mu’ammal dan istri hidup dengan sederhana menempati rumah sang istri di daerah Bangil, Jawa Timur.

Saat itu, Mu’ammal menjadi seorang guru di Pesantren Persis di Bangil dan Pengelola Majalan Al-Muslimun dengan gaji Rp 400.

Meski berada dalam kondisi serba kekurangan, hal itu tak mematahkan semangat Mu’ammal untuk menuntut ilmu.

Setelah lulus dari Universitas Pesantren Islam (UPI) di Bangil pada 1968, setahun kemudian pria kelahiran Lamongan, 1940 itu dikirim oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, Jami’ah Islamiyah Madinah.

Pada 1972, Mu’ammal lulus dan mendapatkan gelar Licence (Lc). Delapan tahun berselang, ia diangkat menjadi Dai Atase Agama Kedubes Saudi Arabia.

Setelah lebih dari 20 tahun memendam keinginan untuk menunaikan ibadah haji, Mu’ammal dan istri akhirnya bisa mengumpulkan uang.

Keduanya dijadwalkan berangkat pada 1983, namun keberangkatannya terpaksa dibatalkan lantaran terganjal masalah visa.

Harapan Mu’ammal dan istri selama ini pun sirna. Keduanya memutuskan untuk menginfakkan uang yang telah ditabung lebih dari 20 tahun untuk berhaji itu.

Keputusan Mu’ammal merelakan hasil tabungannya itu telah bulat. Uang tersebut dibelikan barang berupa empat set meja kursi guru sebagai infak untuk Perguruan Muhammadiyah di Bangil.

Hari demi hari dilalui Mu’ammal dengan berserah diri, ia pasrah lantaran tak bisa berkunjung ke Baitullah.

Setahun kemudian, buah dari kesabaran dan kerja keras Mu’ammal seolah terbayar lunas.

Mu’ammal oleh Wizaratul Hajji Saudi sebagai pemandu ziarah jamaah haji Indonesia. Mu’ammal diperkenankan naik haji secara gratis bersama sang istri.

Kesempatan yang datang tak terduga ini hampir membuat Mu’ammal tak percaya, ia bisa mewujudkan cita-citanya menjadi tamu Allah.

Usai menunaikan Rukun Islam kelima, karier Mu’ammal terus memuncak. Pada 1983 ia terpilih menjadi Ketua Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bangil.

Dua tahun berselang, ia terpilih menjadi Ketua Cabang Muhammadiyah Bangil periode 1985-1990 kemudian menjadi Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur pada 1990-1995.

Setelah itu dia diangkat sebagai Pembina Bidang Ekstern Pimpinan Wilayah Muhammadiyah periode 1995-2000.

Pada Musyawarah Milayah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ke-12 di Magetan, Mu’ammal terpilih sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur periode 2000-2005.

Mengenal ‘Sahabat’ Rasulullah yang Masih Hidup hingga Sekarang di Yordania

Suara.com – Meski sudah berlalu ribuan tahun yang lalu, hingga kini ada satu ‘sahabat’ Rasulullah SAW yang masih hidup.

‘Sahabat’ Rasulullah itu adalah sebuah pohon yang diberi nama Pohon Sahabi atau dalam Bahasa Inggris disebut The Blessing Tree.

Suara.com melansir dari berbagai sumber, Jumat (17/5/2019), pohon berusia ribuan tahun tersebut berada di Yordania, sekitar 150 kilometer dari Kota Amman, Ibu Kota Yordania.

Meski berada di tengah hamparan gurun pasir, Pohon Sahabi tetap berdiri kokoh dengan dedaunan berwarna hijau yang begitu lebat.

Pohon Sahabi yang menjadi lokasi pertemuan antara Nabi Muhammad kecil dengan seorang biarawan Nasrani bernama Bahira.

Pertemuan Bahira dengan Nabi Muhammad kecil berawal saat Nabi Muhammad kecil mengikuti sang paman, Abu Thalib melakukan perjalanan perdagangan ke Suriah.

Dari kejauhan, Bahira memperhatikan rombongan Abu Thalib dan Nabi Muhammad kecil. Ia menyaksikan kekuasaan Allah ada pada Nabi Muhammad.

Kemanapun Nabi Muhammad berjalan, ada awan kecil yang mengikutinya seolah melindungi Nabi Muhammad dari teriknya matahari di gurun. Bahira lantas  mengundang rombongan Abu Thalib dalam sebuah perjamuan.

Namun, dalam perjamuan tersebut nabi Muhammad kecil tidak ikut. Saat Bahira mencarinya, ia menemukan Nabi Muhammad sedang menjaga unta-unta di bawah Pohon Sahabi.

The blessed tree atau pohon sahabi, 'sahabat' Rasulullah yang masih hidup (Flikcr/samdefranc)The blessed tree atau pohon sahabi, ‘sahabat’ Rasulullah yang masih hidup (Flikcr/samdefranc)

Saat Nabi Muhammad kecil berada di bawah pohon nan rindang itu, ranting-ranting pohon seolah merunduk berusaha melindungi Nabi Muhammad kecil dari sengatan matahari. Bahira dibuat takjub dengan pemandangan itu.

Bahira meminta agar Abu Thalib segera kembali ke Mekkah untuk menjaga Nabi Muhammad kecil dari serangan orang jahat yang hendak membunuhnya.

Ia meyakini bahwa Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir seperti yang disebutkan dalam kitabnya.

Kisah pertemuan Nabi Muhammad dengan Bahira di bawah pohon nan rindang itupun diabadikan dalam film dokumenter singkat berjudul The Blessed Tree.

Kisah tersebut diceritakan oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad dari Yordania yang ditempatkan oleh sang paman, Raja Hussein untuk bekerja di Royal Archives. Sejak saat itu banyak peneliti yang menemukan beberapa referensi mengenai pohon tersebut.

Kedubes AS di Indonesia Keluarkan Peringatan Waspada Teroris pada 22 Mei

Suara.com – Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengeluarkan imbauan kewaspadaan saat pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei pekan depan.

Sebab, pada hari pengumuman tersebut, dikhawatirkan akan terjadi aksi terorisme terutama di DKI Jakarta.

Peringatan tersebut dikeluarkan melalui laman daring resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Dalam laman tersebut dituliskan, pihak kepolisian telah memetakan sejumlah titik yang berisiko tinggi terjadi aksi terorisme.

Adapun titik-titik yang diprediksi menjadi pusat aksi unjuk rasa tersebar di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat dan Kangtor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Selain itu, aksi unjuk rasa juga diprediksi terjadi di kota lain seperti Surabaya dan Medan.

Kedutaan Besar Amerika Serikat meminta kepada para warga negara Amerika Serikat yang berada di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan.

Pihak kedutaan meminta agar mereka menghindari lokasi aksi unjuk rasa dan berhati-hati jika berada di sekitar lokasi pertemuan besar.

Selain itu, Kedutaan juga meminta agar warganya selalu mengikuti perkembangan pemberitaan dari media lokal mengenai situasi terkini dan mengikuti informasi terkini dari Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui media sosial Facebook dan Twitter.

Berikut merupakan isi peringatan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang telah dialihbahasakan.

Pada 22 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil resmi Pemilihan Presiden dan parlemen Indonesia. Pihak kepolisian Indonesia secara terbuka telah mengumumkan adanya resiko terorisme yang meningkat sehibingan dengan hasil pengumuman Pemilu dan media telah melaporkan penangkapan sejumlah orang Indonesia atas tuduhan terorisme baru-baru ini.

Aksi unjuk rasa dimungkinkan terjadi di kantor-kantor yang berkaitan dengan Pemilu, termasuk Kompleks KPU di Menteng dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu di Jalan MH. Thamrin. Aki unjuk rasa juga dapat terjadi di kantor KPU dan Bawaslu di kota-kota lain, termasuk Surabaya dan Medan.

Kepolisian Indonesia menyatakan telah menambah personel keamanan untuk mengamankan titik-titik tersebut dan lokasi lainnya di Jabodetabek. Penutupan jalan dan gangguan lalu lintas yang signifikan akan terjadi di area sekitar aksi unjuk rasa digelar.

Langkah yang perlu dilakukan:

  1. Menghindari area unjuk rasa atau unjuk rasa politik dan berhati-hati jika berada di sekitar area pertemuan besar.
  2. Tetap mengikuti situasi terkini dari hasil pemberitaan media tentang peristiwaq lokal, waspadai lingkungan sekitar anda dan latih kesadaran keamanan pribadi setiap saat.
  3. Daftarkan diri anda dalam program Smart Traveler Enrollment Program (STEP) untuk mendapatkan update keamanan.
  4. Ikuti U.S Consulate General di Surabaya pada Twitter dan Facebook dan juga U.S Embassy di Jakarta pada Twitter dan Facebook

Bos SPBU Dianiaya sampai Kuping Berdarah, Uang Rp 70 Juta Dibawa Perampok

Suara.com – Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berinsial HS menjadi korban perampokan di Jalan Hang Tuah Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kamis (16/5/2019) sekitar pukul 21.00 WIB. Alhasil, uang senilai Rp 70 juta raib digondol oleh perampok.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menerangkan, aksi perampokan tersebut terjadi seusai pegawai SPBU berinisial DP menyetor uang pada HS.

“DP menyerahkan uang hasil penjualan dari SPBU ke rumah HS menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah HS, ia memberikan uang hasil setoran melalui pintu kecil di gerbang rumah HS,” ujarnya,  Jumat (17/5/2019).

Setelah menyetor, DP kembali ke SPBU untuk kembali bekerja. Tiba-tiba, DP diberi kabar tak sedap oleh sang bos yang baru saja mengalami perampokan.

“DP ditelepon oleh HS untuk kembali ke rumahnya minta diantarkan ke rumah sakit karena baru saja mengalami perampokan,” jelasnya.

Akibat perampokan itu, HS menderita luka pada telinga bagian kanan dan kepala. Selanjutnya, DP membawa HS ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).

“Telinga HS berdarah dan kepala bagian belakang benjol. Saat ini, pelaku perampokan masih kita cari,” singkat Argo.

Jubir BPN: Melihat Perkembangan, Prabowo Pergi ke Brunei

Suara.com – Wakil Sekjen Partai Gerindra Anggawira membantah  Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berada di Arab Saudi, Jumat (17/5/2019).

Namun, Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo – Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan sang capres tengah bertolak ke Brunei Darussalam.

Kabar Prabowo pergi ke luar negeri menjelang hari pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2019 oleh KPU, tersebar setelah fotonya berada di bandara negeri jiran beredar di media sosial.

Foto yang beredar di grup WhatsApp itu memperlihatkan Prabowo mengenakan jas hitam lengkap dengan kacamata serta peci, sedang berjalan didampingi oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, hingga Ustaz Ansufri Idrus Sambo.

“Melihat perkembangan, beliau ke Brunei,” kata Dahnil saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (17/5/2019).

Meskipun begitu, Dahnil tidak menjelaskan secara rinci perkembangan apa yang dimaksud.

Sementara dalam kesempatan lain, Sekretaris pribadi Prabowo, Rizky Irmansyah menyampaikan bahwa foto tersebut diambil kurang lebih dua tahun silam

Rizky juga menambahkan Prabowo kekinian sedang berada di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

“Tidak (ke Arab). Ini di K4 (Kertanegara Nomor 4),” ujar Rizky, “(Itu) foto lama. Mungkin dua atau dua setngah tahun lalu.”

Dipimpin Dosen FH Trisakti, Ini Panitia Seleksi Calon Pemimpin KPK

Suara.com – Presiden Jokowi telah menetapkan sembilan anggota Panitia Seleksi Calon Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masa jabatan tahun 2019-2023.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023, yang telah ditandatangani Jokowi, Jumat (17/5/2019).

Pansel tersebut dibentuk untuk menjamin kualitas dan transparansi dalam seleksi calon pemimpin KPK, sehubungan akan berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini pada 21 Desember 2019.

Pansel Capim KPK 2019-2023 ini dipimpin Yenti Ganarsih sebagai ketua.  Yenti adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Kemudian, Wakil Ketua Pansel yakni Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga mantan Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Senoadji.

Sementara anggota pansel, Jokowi menetapkan Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM); Hamdi Moeloek, akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia; serta Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada.

Kemudian ada juga Hendardi pendiri LSM Setara Institute; dan, Al Araf Direktur Imparsial, duduk sebagai anggota.

Dalam pansel tersebut juga duduk dua unsur pemerintah, yakni Diani Sadia Staf Ahli Bappenas, dan Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.

Pansel Capim KPK 2019-2023 akan bekerja menyeleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

Mereka akan bertugas menyaring dan mengusulkan nama-nama calon kepada Presiden dan bekerja hingga terbentuknya pimpinan KPK periode 2019-2023.

Berikut susunan keanggotaan Pansel sebagaimana berikut:

Ketua merangkap anggota:

Dr. Yenti Ganarsih, S.H., M.H.

Wakil ketua merangkap anggota:

Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.

Anggota:

1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo

2. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

3. Prof. Dr. Hamdi Moeloek

4. Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M.

5. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.

6. Hendardi, S.H.

7. Al Araf, S.H., M.T.

BPN Duga Kecurangan Pemilu karena Unsur Human Order

Suara.com – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno meminta Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan Capres – Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi – Maruf Amin. Alasan BPN Prabowo – Sandiaga meminta hal tersebut dikarenakan banyaknya pelanggaran yang ditemukan selama Pemilu 2019 berlangsung.

Juru Bicara BPN Prabowo – Sandiaga, Agnes Marcellina mengapresiasi kinerja Bawaslu yang telah memutuskan kalau KPU telah melanggar tata cara dan prosedur pada sistem informasi penghitungan suara (Situng) serta melanggar administrasi soal lembaga survei penghitungan cepat atau quick count. Namun, menurutnya imbauan Bawaslu kepada KPU usai memutuskan itu untuk memperbaiki sistem belum cukup untuk menghentikan adanya kecurangan.

“Kami mengeapresiasi langkah daripada Bawaslu yang sudah melakukan sidang kemudian juga mengakui bahwa terjadi pelanggaran tersebut,” kata Agnes dalam diskusi bertajuk ‘Suarakan Kebenaran, Lawan Kecurangan’ di Prabowo – Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

“Kami betul-betul sangat berharap kepada Bawaslu dan kepada KPU bahwa memang jika sudah ada temuan pelanggaran-pelanggaran tersebut langkah terakhir seharusnya adalah mendiskualifikasi dari paslon 01,” tambahnya.

Agnes berharap apabila KPU serta Bawaslu sebagai pihak yang menerima amanah rakyat untuk menyelenggarakan dan mengawasi pesta demokrasi bisa bertindak secara jujur, adil dan transparan.

Meskipun dua gugatan BPN Prabowo – Sandiaga menang pada sidang Bawaslu, namun Agnes melihat masih banyak kecurangan-kecurang terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi sebelum, saat dan sesudah Pemilu 2019.

Kembali pada pembahasan Situng KPU, Agnes menyoroti soal kesalahan input data yang seringkali dijawab KPU sebagai akibat dari human error atau kesalahan petugas. Namun, apabila kesalahan yang ditemukan oleh BPN Prabowo – Sandiaga hingga berjumlah puluhan ribu, Agnes malah menduga kalau ada unsur human order atau pesanan.

“Ini tentu tidak bisa disalahkan bahwa anggapan bahwa kecurangan ini ada, terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang disampaikan oleh berbagai pihak ya harusnya ditanggapi oleh KPU kemudian ditindaklanjuti,” ujarnya.

Karena masih melihat adanya kecurangan yang terjadi secara TSM dalam input data Situng KPU, Agnes juga meminta KPU menghentikan penginputan data Situng KPU karena dinilai tidak dilaksanakan dengan menggunakan data valid.

“Kami dari BPN meminta penghitungan suara itu harus dihentikan karena tidak sesuai dengan data valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

“Nah mungkin langkah selanjutnya ya mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu tetapi permintaan dari kami adalah diskualifikasi ya,” tandasnya.

Ogah ke MK, Titiek Soeharto Mau Perjuangkan Nasib Eks Suaminya di Jalanan

Suara.com – Titiek Soeharto, Dewan Pengarah BPN Prabowo – Sandiaga, menegakan enggan membawa persoalan kecurangan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusional.

Ia menuturkan, keengganannya itu didasari atas pengalaman pahit kubu Prabowo – Hatta Radjasa saat menggugat hasil Pilpers 2019 ke MK.

Menurutnya, lebih baik kekinian menggelar aksi massa melalui organ Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) menjelang pengumuman hasil akhir rekapitulasi perolehan suara pilpres oleh KPU pada pada 22 Mei pekan depan.

“Dulu kami lapor ke MK, judulnya belum diperiksa, belum diperiksa. Bukti-buktinya sudah diketok yang menang sebelah sana. Jadi sekarang tidak lagi akan ke MK, kami berjuang  di jalanan,” kata Titiek saat menghadiri acara Deklarasi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) di Rumah Perjuangan Rakyat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

Titiek berharap, melalui aksi GNKR itu, KPU mendengar tuntutan mereka yang meminta agar Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin didiskualifikasi karena diduga berbuat curang.

“Harapannya didiskualifikasi, mana yang curang, petahana yang curang ini harus didiskualifikasi,” kata Titiek.

Dirtipikor Bareskrim Polri Brigjen Erwanto Kurniadi Meninggal Dunia

Suara.com – Kabar duka menyelimuti institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Erwanto Kurniadi meninggal dunia, Jumat (17/5/219) sekitar pukul 16.00 WIB.

“Iya betul, meninggal di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta,” kata Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (17/5/2019).

Diduga, Erwanto meninggal karena serangan jantung. Meski demikian, Dedi menyebut pihaknya masih menunggu keterangan resmi ihwal penyebab meninggalnya Erwanto.

“Infonya serangan jantung, tapi kita masih menunggu keterangan resminya,” jelasnya.

Almarhum Erwanto rencananya dimakamkan di Banten, Jawa Barat.

“Polri berduka atas kepergian beliau. Kami mengenang beliau sebagai sosok yang memiliki dedikasi dan kinerja yang sangat tinggi. Beliau sangat berpengalaman dalam pemberantasan korupsi mulai di KPK hingga menjabat sebagai Dirtipikor,” singkat Dedi.

Untuk diketahui, Erwanto merupakan perwira tinggi Polri lulusan akademi kepolisian 1988. Sebelum menjabat sebagai Dirtipidkor, Erwanto menduduki jabatan sebagai Wadirtipidkor.

Saat menjabat sebagai Wadirtipidkor, nama Erwanto sempat menjadi perbincangan setelah dirinya diduga melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya.

Berdasarkan informasi yang terhimpun, Erwanto sempat bekerja dengan Novel di KPK. Erwanto masuk ke KPK pada 2005. Sedangkan, Novel mulai masuk ke KPK pada 2009.

Seusai kembali ke institusi Polri, Erwanto yang menjabat Kepala Subdirektorat V Dittipidkor Polri sempat mendatangi KPK kembali bersama sejumlah pejabat Polri, guna membahas pelimpahan kasus korupsi simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada 2012 silam.

Mangkir Pemeriksaan Polisi, Lieus Sungkharisma Malah Hadiri Acara Politik

Suara.com – Mangkir untuk kali kedua dari pemanggilan polisi terkait kasus makar, Lieus Sungkharisma—pendukung Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno—justru menghadiri acara Deklarasi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, Jumat (17/5/2019).

Lieus Sungkharisma tampak hadir dalam acara yang digelar di Rumah Perjuangan Rakyat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat sore.

Pantauan Suara.com, kehadiran Lieus di acara tersebut juga sekaligus memenuhi undangan sebagai pembicara. Saat di atas panggung, Lieus juga sempat menyinggung soal pemanggilan dirinya atas tuduhan makar.

“Hari ini saya katanya dipanggil kedua kali oleh Bareskrim, gue enggak dateng nih. Ada juga yang bilang baek-baek, nanti dijemput, lah kan enak kalau dijemput,” ujar Lieus.

Lieus bercerita dirinya sampai diberi tahu oleh ketua RT tempat tinggalnya soal ada tiga surat pemanggilan pemeriksaan dari kepolisian. Lieus mengakui keheranan atas banyaknya surat pemanggilan tersebut.

“Kemarin jam 01.00 WIB dini hari, Pak RT saya kontak, ada panggilan dari polisi. Saya cek ada tiga surat dari polda, tuduhannya makar. Padahal dua hari lalu saya terima panggilan dari Bareskrim. Ini kok polisi nafsu banget sih mau meriksa gue,” ujarnya.

Untuk diketahui, Lieus Sungkharisma sejatinya bakal diperiksa hari ini, pukul 10.00 WIB terkait tuduhan makar.

Lieus dipanggil polisi atas laporan dugaan makar. Namun, Karopenmas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut Lieus tidak mengonfirmasi kehadiran.

Titiek Soeharto: 22 Mei Kami Aksi Damai Kecuali Dilempari Gas Air Mata

Suara.com – Dewan Pengarah BPN Prabowo – Sandiaga, Titiek Soeharto mengatakan ia bersama rakyat akan melawan kecurangan melalui aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR).

Aksi tersebut, kata Titiek, merupakan aksi turun ke jalan dengan cara damai. Ia bersama rakyat akan kembali melakukan protes karena menganggap selama ini aparat hanya diam menanggapi adanya kecurangan.

“Tentunya kita akan kelihatannya demo damai, tidak, tanpa kekerasan. Mungkin kita duduk saja sampai aparat ini kan selama ini kita kaya dicuekin aja nih,” kata Titiek saat menghadiri acara Deklarasi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) di Rumah Perjuangan Rakyat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019)

“Kita sudah teriak-teriak Pemilu curang, DPT ganda, DPT bermasalah, yang meninggal begitu banyak, kita sudah menyuarakan itu tapi kok kayanya dicuekin aja. Nah ini bentuk dari protes kita, kita nanti akan melakukan demo damai,” ujarnya.

Titiek mengatakan, kemungkinan aksi dilakukan dalam beberapa hari menjelang pengumuman hasil akhir rekapitulasi suara pada Rabu (22/5/2019). Ia optimis peserta aksi yang hadir pun akan banyak, melebihi jumlah aparat keamanan yang disiagakan.

Aksinya sendiri, lanjut Titiek, akan dilakukan di beberapa titik di Jakarta, salah satunya di Bundaran Hotel Indonesia.

“Tanggal 21, 22, mungkin 20, 21, 22. [Peserta] insyaallah banyak. Tidak seperti 212 tapi cukup banyak lah, kalau pemerintah mengerahkan aparat 160 ribu TNI, seratus sekian ribu polisi, Insyallah massa kita lebih dari itu (polisi),” kata Titiek.

Titiek mejamin bahwa aksi yang tergabung dalam GNKR tersebut akan berlangsung aman dan damai. Namun ia juga meminta, aparat keamanan tidak berupaya memancing suasana sampai akhirnya menimbulkan kericuhan.

“Insyaallah damai, ya kita pasti damai kecuali kalau di sana kita ditimpuki gas, ditembaki gas air mata. Kita rakyat yang ingin memperjuangkan tapi kita ditembak-tembaki tapi dizalimi, nah itu tentunya rakyat yang akan bicara sendiri,” tandasnya.

Barang Mewah Abdul Latif Terus Disita KPK, Terbaru 7 Truk Molen dan 5 Mobil

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita barang berharga milik Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) nonaktif, Abdul Latif lantaran berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Barang yang disita penyidik KPK sejak Rabu (15/5/2019) lalu, yakni sebanyak 12 kendaraan yang terdiri dari lima mobil pribadi dan tujuh unit truk molen.

“Kami sita 12 kendaraan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

Lima unit mobil itu diserahkan langsung oleh sejumlah perwakilan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Hulu Sungai Tengah. Sedangkan tujuh truk molen disita dari pihak PT Sugriwa Agung.

“Ini sitaan bagian dari berkas perkara TPPU ini,” ujar Febri.‎

Pasca penanganan kasus itu, KPK mengembangkan pada kasus pencucian uang. Latif kembali dijerat tersangka dan KPK langsung menyita 23 kendaraan miliknya. Kini 12 unit kendaraan lagi Abdul Latief yang disita KPK.

Dalam kasus ini, Bupati Abdul Latif sudah dituntut 8 tahun penjara setelah menerima suap senilai Rp 3,8 miliar dari direktur PT Menara Agung Perkasa, Dony Witono terkait proyek pengerjaan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan super VIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai.

Uang suap diterima Latif melalui Fauzan Rifani, Ketua KADIN Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Jokowi Tetapkan 9 Pansel Calon Pimpinan KPK, Yenti Ganarsih Jadi Ketua

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan sembilan orang sebagai panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK periode 2019-2023. Pansel yang sudah ditunjuk diharapkan mampu mencari pengganti Agus Rahardjo Cs dengan cara transparan.

“Pansel tersebut dibentuk untuk menjamin kualitas dan transparansi dalam seleksi calon pimpinan KPK sehubungan akan berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini pada 21 Desember 2019,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam pernyataan tertulis, Jumat (17/5/2019).

Berikut sembilan orang pansel KPK yang sudah ditentukan Presiden Jokowi:

Ketua merangkap anggota: Dr. Yenti Ganarsih, S.H., M.H.
Wakil ketua merangkap anggota: Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.

Anggota:
1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo
2. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr. Hamdi Moeloek
4. Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M.
5. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.
6. Hendardi, S.H.
7. Al Araf, S.H., M.T.

Untuk diketahui, penetapan susunan pansel pimpinan KPK tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023. Kepres tersebut diteken Jokowi pada 17 Mei 2019.

Ketua pansel pimpinan KPK Yenti Ganarsih adalah seorang akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti sedangkan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga mantan Plt. Pimpinan KPK, Indriyanto Senoadji, ditetapkan menjadi wakil ketua pansel.

Sedangkan sebagai anggota pansel adalah Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM); Hamdi Moeloek, akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia; serta Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada.

Anggota lain adalah juga Hendardi, pendiri LSM Setara Institute dan Al Araf, Direktur Imparsial. Sedangkan dua unsur pemerintah, yakni Diani Sadia sebagai staf Ahli Bappenas dan Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.

Pansel Calon pimpinan KPK 2019-2023 akan bekerja menyeleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

Mereka akan bertugas menyaring dan mengusulkan nama-nama calon kepada Presiden dan bekerja hingga terbentuknya pimpinan KPK periode 2019-2023.

Lima orang pimpinan KPK 2015-2019 yaitu Agus Rahardjo, Alexander Marwata, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif akan mengakhiri masa jabatan pada 21 Desember 2019. (Antara)

Sumarsih: Mustahil Wiranto Mau Mengadili Dirinya Sendiri!

Suara.com – Penggagas aksi Kamisan, Maria Katarina Sumarsih menganggap Presiden Joko Widodo sulit untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, jika mantan Panglima ABRI Wiranto masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

“Kalau memang pak Jokowi itu dengan hati yang tulus dengan niat yang tulus akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang menimpa kami ini, mestinya dia tidak mengangkat yang namanya Menhankam Pangab 1998, pak Wiranto diangkat menjadi Menkopolhukam,” ujar Sumarsih kepada Suara.com, Jumat (17/5/2019).

Sumarsih mengaku bersama para peserta aksi Kamisan pernah diundang Jokowi ke Istana. Namun, menurutnya dalam pertemuan tersebut belum menyelelesaikan masalah pelanggaran ham berat masa lalu. Sebab, Jokowi masih mengangkat Wiranto menjadi Menkopolhukam.

“Tapi ketika kami sampai terima presiden, pak Wiranto masih tetap menjadi Menkopolhukam berarti kan memang pak Jokowi enggak akan menyelesaikan kasus (pelanggaran HAM berat),” tutur dia.

Ibunda Almarhum Mahasiswa Trisakti Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan) itu pun menagih janji Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Pihaknya juga menolak solusi nonyudisial yang pernah ditawarkan Jokowi yakni pembentukan Komite Gabungan Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi, Dewan Kerukunan Nasional dan Tim Terpadu.

“Langkah pak Wiranto untuk melindungi diri dari jeratan hukum itu. Kami menolak Dewan Kerukunan Nasional, kami menolak Komite Gabungan Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi, kami menolak penyelesaian secara mufakat dan musyawarah mufakat tata cara adat,” katanya. 

“Kami menolak melalui surat yang kami kirim setiap hari Kamis kepada presiden,” imbuh Sumasih .

Sumarsih pun pesimis pemerintah akan menuntaskan kasus pelanggaran Ham berat masa lalu jika Wiranto masih menjadi Menkopolhukam. Sebab, kata Sumarsih, mustahil Wiranto yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM mengadili dirinya sendiri.

“Tidak mungkin lah bagaimana dia (Wiranto) akan mengadili dirinya sendiri. Dia akan berusaha untuk ini,” tandasnya.