Unggah Foto Jadul, Najwa Shihab Kenang Les SKJ Privat Masa SD

Suara.com – Wartawan senior Najwa Shihab memberikan semangat untuk para guru dan siswa yang sudah mulai kembali masuk sekolah pada Senin (15/7/2019).

Sambil mengucapkan “Selamat #haripertamasekolah,” Najwa Shihab juga mengenang masa SD-nya dengan mengunggah foto zaman dahulu alias jadul, saat dirinya masih kelas 1 SD.

Di foto itu, Najwa Shihab yang mungil dan imut berdiri di dekat sang kakak, Najelaa Shihab, yang kala itu duduk di kelas 2 SD.

Keduanya sama-sama mengenakan seragam putih-merah, lengkap dengan topi, dasi, kaus kaki panjang, sepatu, dan tas selempang dalam foto tersebut.

“Ini foto saya dan Kak Ela @najelaashihab bersiap menuju SDN 01 Malombassang, Ujung Pandang. Di foto ini, saya kelas 1 SD, Kak Ela kelas 2,” tulis Najwa Shihab di keterangan foto.

Masa kecil Najwa Shihab dan Najelaa Shihab - (Instagram/@najwashihab)Masa kecil Najwa Shihab dan Najelaa Shihab – (Instagram/@najwashihab)

Najwa Shihab juga mengenang, dulu ia dan kakaknya sangat suka masuk sekolah, apalagi saat ujian. Dirinya pun menambahkan emoji tertawa di keterangan foto, karena menyadari, hal tersebut memang terdengar aneh untuk banyak orang.

Meski begitu, ada satu ketigatan yang paling ia takuti di sekolah, yakni Senam Kesegaran Jasmani (SJK).

“Kenapa? Karena tidak pernah bisa hapal gerakannya!” terang Najwa Shihab.

Karena masalah itu, ia dan Najelaa Shihab bahkan sampai les privat SKJ di rumahnya.

“Sampai-sampai kami berdua dipanggilkan guru les ke rumah untuk les SKJ! Kalau diingat-ingat sekarang memang kocak, tapi percaya deh untuk anak kelas 1 dan 2 SD yang selalu lupa gaya SKJ, pelajaran olahraga itu bisa jadi super menegangkan!” kenangnya.

Sejumlah warganet tampaknya terhibur membaca cerita masa kecil Najwa Shihab, tampak dari cukup banyaknya respons tawa di kolom komentar.

Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 2020 Dorong Perpres Kendaraan Listrik

Suara.com – Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu menilai dengan Jakarta menjadi tuan rumah Formula E 2020 akan mendorong dirampungkannya Peraturan Presiden atau Perpres tentang kendaraan listrik. Ini juga bisa mempromosikan Jakarta sebagai kota ramah lingkungan.

Formula E adalah turnamen balapan terpopuler kedua sesudah Formula 1. Bedanya dengan Formula 1, Formula E menggunakan mesin bertenaga listrik sehingga bebas emisi. Balapan ini diadakan di jalan raya yang diubah jadi sirkuit sementara.

“Keren. Sinergi banget. Isu mobil listrik ‘kan sedang menggebu-gebu,” katanya ketika dihubungi, Senin (15/7/2019).

“Ini balap mobil formula, tapi elektrik. Mobil listrik. Beda sama Formula 1, ini ‘kan advance teknologinya. Energinya bersih, clean,” katanya.

Artinya, kata dia, penyelenggaraan ajang Formula E di Jakarta pada tahun depan sejalan dengan upaya menekan polusi udara di Ibu Kota. Bagi masyarakat, ajang balapan itu bisa menjadi tontonan sekaligus bisa pembelajaran tentang mobil listrik.

Di sisi lain, pengajar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan bahwa penyelenggaraan event bergengsi itu juga bisa mendorong rampungnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kendaraan Listrik.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan negosiasi untuk Jakarta menjadi tuan rumah balap mobil bergengsi Formula E di pertengahan 2020.

Hal tersebut ditulis dalam akun media sosial pribadinya di Facebook, @Anies Baswedan ketika berada di Brooklyn, AS, Minggu (14/7/2019).

Anies menuliskan persiapan sudah dilakukan sejak 3 bulan lalu persiapan pertemuan ini telah dilakukan, dan pertemuan dibuat pada tanggal 13 Juli 2019 bersamaan dengan putaran final Sesi 6 FormulaE.

Tim dari Formula E juga sudah datang khusus untuk melakukan uji lapangan di Jakarta pada tanggal 8 sampai 9 Juli lalu.

“Karena Jakarta berkompetisi dengan kota-kota besar dunia lainnya, semua dikerjakan dengan rapi, teliti, tertib, dan tak banyak bicara. Jadwal dan rute perjalanan ditata dengan baik. Semua bahan telah disiapkan,” kata Anies.

Puncaknya adalah negosiasi pada hari Sabtu, 13 Juli kemarin di New York. Bernegosiasi dengan Alexandro Agag dan Alberto Longo, para pemimpin tertinggi yang juga legenda di dunia balap mobil.

Anies kembali mengunggah statusnya tentang Formula E, Senin, bahwa ajang E-Prix (Formula E) pada rahun 2020 akan menjadi kejuaraan Formula E pertama di Indonesia.

Dari kajian awal atas rencana ini, tambah Anies, E-Prix Jakarta berpotensi menghadirkan manfaat ekonomi di Ibu Kota senilai 78 juta euro.

Diperkirakan 35.000 penonton baik internasional dan domestik akan menghasilkan transaksi ekonomi sekitar 1,6 juta euro selama E-Prix berlangsung, baik di industri konsumsi, transportasi, maupun akomodasi.

Secara tidak langsung akan berdampak di sektor pariwisata kita juga ikut terangkat. Total nilai liputan media tentang Jakarta setara dengan 15 juta euro.

“Jakarta akan menjadi sorotan dunia, liputan media asing menggaungkan nama Jakarta, Indonesia ke masyarakat dunia. Kita sejajar dengan kota-kota maju megapolitan lainnya. Insyaallah, semua persiapan bisa berjalan lancar …..” demikian Anies menutup postingan-nya. (Antara)

Ribut Lagi, Demokrat – Gerindra Saling Sindir soal Nyinyir Jatah Menteri

Suara.com – Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean dan Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade, terlibat adu argumen sengit di media sosial.

Keduanya memperdebatkan persoalan pembebasan sejumlah pendukung yang tersandung kasus selama Pilpres 2019.

Awalnya, Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitter miliknya @ferdinandhaean2 mengomentari pernyataan Andre Rosiade di media televisi swasta mengenai desakan terhadap Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus selama Pilpres 2019 bergulir.

Ferdinand Hutahaean meminta agar kepolisian dengan tegas menolak permintaan tersebut.

Sebab, hal itu akan menjadi catatan buruk bagi polisi yang mempermainkan kasus demi politik.

Debat sengit antara Ferdinand Hutahaean dengan Andre Rosiade di media sosial (Twitter)Debat sengit antara Ferdinand Hutahaean dengan Andre Rosiade di media sosial (Twitter)

Jika masalah hukum itu jadi bagian yang dijual oleh @andre_rosiade untuk membenarkan langkah zigzag politik Gerindra dan Prabowo, SAYA MENDUKUNG POLRI @DivHumas_Polri untuk menolaknya karena nanti akan jadi catatan buruk sejarah dan menjadi pembenaran bahwa Polri mempermainkan kasus demi politik,” kata Ferdinand Hutahaean seperti dikutip Suara.com, Senin (15/7/2019).

Tak lama, Andre Rosiade menanggapi cuitan Ferdinand Hutahaean tersebut. Ia menyindir Ferdinand Hutahaean hanya bisa nyinyir dan menunggu jatah menteri tanpa memberikan solusi atas berbagai kasus yang menimpa para pendukung.

Bro kan kadiv hukum dan advokasi, tunjukkan dong, bantu relawan dan pendukung yang masih bermasalah. Jangan hanya bisa nyinyir dan mikirin jatah menteri aja bro,” ujar Andre Rosiade.

Debat sengit antara Ferdinand Hutahaean dengan Andre Rosiade di media sosial (Twitter)Debat sengit antara Ferdinand Hutahaean dengan Andre Rosiade di media sosial (Twitter)

Tak terima disindir oleh Andre Rosiade, Ferdinand Hutahaean langsung bereaksi. Ia membantah bila partainya mengais jabatan menteri dan menyerahkan kasus para pendukung sepenuhnya kepada pihak kepolisian yang berwenang.

Nyinyir? Janganlah gunakan narasi yang menunjukkan diri sendiri. Kami juga tak mikirin jatah menteri tapi sedang memikirkan agar luka dan kerusakan bangsa pasca pilpres segera teratasi dan kita menatap Indonesia ke depan. Soal masalah hukum, biarkan Polri menyelesaikan dengan cara hukum,” tegas Ferdinand Hutahaean.

Debat sengit antara Ferdinand Hutahaean dengan Andre Rosiade di media sosial (Twitter)Debat sengit antara Ferdinand Hutahaean dengan Andre Rosiade di media sosial (Twitter)

Balasan dari Ferdinand Hutahaean tersebut kembali ditanggapi oleh Andre Rosiade. Ia menyebut bila rakyat butuh aksi nyata, bukan hanya sekedar nyinyir tanpa berbuat apapun.

Mikir melulu bro. Rakyat butuh langkah kongkret. Aksi nyata. Kami terus bekerja. Ahamdulillah sudah hampir 200 yang bebas. Insya Allah akan terus bertambah. Bukan sekedar nyinyir tapi enggak berbuat apa-apa,” ungkap Andre Rosiade.

Debat sengit antara Ferdinand Hutahaean dengan Andre Rosiade di media sosial (Twitter)Debat sengit antara Ferdinand Hutahaean dengan Andre Rosiade di media sosial (Twitter)

Untuk diketahui, Partai Gerindra meminta agar kasus yang membelit para pendukungnya selama Pilpres 2019 bisa diselesaikan sehingga para pendukungnya bisa bebas.

Permintaan tersebut disebut-sebut menjadi salah satu syarat yang diajukan oleh tim Prabowo Subianto dalam rekonsiliasi bersama Jokowi.

Tolak Seruan Amien Rais, PAN: Keputusan Bukan untuk Senangkan Satu Orang

Suara.com – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menegaskan menolak jika PAN pada akhirnya harus masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun belakangan, pendapat Amien itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Waketum PAN Bara Hasibuan.

Menurut Bara, PAN siap untuk bergabung dalam koalisi Jokowi. Keinginan PAN untuk merapat ke pemerintah itu juga diakui Bara berdasarkan suara sebagian besar pengurus PAN di provinsi.

“Jadi kami menerima advice saran dari berbagai pihak dan tentu saja kami akan mengambil keputusan berdasarkan proses institusional. Jadi memang ini bukan kemauan satu dua orang saja. Tapi betul-betul melibatkan semua pihak, pengurus DPP, juga pengurus-pengurus provinsi,” kata Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Apakah perbedaan pendapat para pengurus dengan Ketua Dewan Kehormatan PAN soal masuk tidaknya PAN dalam koalisi Jokowi pertanda bahwa suara Amien tak lagi didengar, Bara memberi jawaban.

Ia berujar apa yang nantinya menjadi keputusan resmi terkait sikap politik PAN harus didasari oleh kepentingan partai. Jadi, lanjut dia, keputusan PAN tidak lantas harus mendengarkan pendapat satu orang tertentu, dalam hal ini Amien Rais selaku politikus senior PAN.

“Ya tentu begini ya, kami harus mengambil keputusan sesuai kepentingan partai. Bukan untuk menyenangkan satu orang atau dua orang di dalam partai, tidak bisa. Harus melihat kepentingan bersama sesuai dengan sejarah PAN,” kata Bara.

Bara juga menyinggung soal keberadaan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN yang ia lihat sebagai pemimpin utama partai dan memiliki hak untuk menentukan arah PAN ke depannya karena diberi mandat dan tanggung jawab langsung.

“Jadi itu pemimpin, pemimpin utama dalam setiap parpol adalah ketum. Ketum yang diberikan mandat dan tanggung jawab untuk memberikan dan bisa menentukan arah partai ke depan,” kata Bara.

Bara menymgungkapkan, Zulkifli dalam beberapa pertemuan internal juga sudah mengisyaratkan agar PAN dapat berperan dengan cara masuk dalam pemerintahan.

“Ketua Umum juga sudah berkali-kali dalam rapat internal mengatakan bahwa memang sebaiknya memiliki peran yang konstruktif dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Dan itu opsi yang harus dilihat adalah masuk dalam pemerintahan,” ujar Bara.

Diketahui, Amien Rais kembali buka suara terkait isu arah politik partainya yang menjurus bergabung ke koalisi pendukung Presiden dan Wapres terpilih Jokowi – Maruf Amin.

Amien Rais memastikan, kalau ada ajakan resmi bergabung ke kubu Jokowi – Maruf Amin, ia tegas menolak. Alasannya, Amien beranggapan PAN akan lebih terhormat menjadi oposisi, yakni untuk mengawasi kondisi politik dan pemerintahan pada periode 2019 – 2024.

“Prinsipnya, kalau saya, sebaiknya PAN memang di luar (pemerintahan). Jadi sangat indah kalau kubu Prabowo itu di luar. Juga terhormat untuk mengawasi lima tahun mendatang,” kata Amien Rais kepada wartawan di kediamannya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (13/7/2019).

Amien menilai, kalau PAN bergabung bersama pemerintah,tidak lagi ada yang mengkritik pemerintahan. Dengan demikian, situasi tersebut menjadi lonceng kematian demokrasi.

“Kalau pada bergabung, siapa lagi yang mengawasi nanti? Suara DPR sama dengan suara eksekutif, itu pertanda lonceng kematian demokrasi,” ujarnya.

“Kalau parlemen sudah menyuarakan atau jadi jubirnya (eksekutif), dan sudah dikooptasi oleh eksekutif, maka demokrasi itu menjadi musibah yang paling berat dan enggak bisa bangkit kembali.”

Gempa 7,2 SR, Halmahera Selatan Darurat Bencana Sampai 21 Juli 2019

Suara.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 7 hari pasca gempa Halmahera 7,2 Skala Richter yang terjadi Minggu (14/7/2019) lalu. Masa tanggap darurat itu diberlakukan sampai 21 Juli.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menjelaskan gempa Halmahera terjadi 62 kilometer Timur Laut Labuha, ibu kota kabupaten tersebut.

Gempa itu menyebabkan dua orang meninggal dunia. Mereka adalahwarga Desa Gane Luar dan warga Desa Papaceda. Gempa juga menyebabkan 2.000 lebih warga mengungsi di 14 titik pengungsian serta mengakibatkan 58 rumah dan dua jembatan rusak.

“Kerusakan dan jumlah korban masih terus didata,” katanya.

Pada Minggu (14/7/2019) pukul 16.10 WIB terjadi gempa dengan magnitudo 7,2 dengan pusat berada di koordinat 0,59 derajat Lintang Selatan dan 128,06 derajat Bujur Timur, 62 kilometer Timur Laut Labuha, pada kedalaman 10 kilometer.

Hingga Senin pukul 07.00 WIB, telah terjadi 65 kali gempa susulan sejak gempa pertama pada Minggu (14/7/2019) pukul 16.10 WIB, yang menurut hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan struktur pergerakan mendatar. (Antara)

Gelar Ijtimak Ulama IV, PA 212: Dukung Jokowi? Kagak Dah, Spilis Dimanja

Suara.com – PA 212 berencana menggelar Ijtimak Ulama ke-4 untuk merumuskan sikap politiknya, setelah jago mereka di Pilpres 2019, yakni Prabowo Subianto, bertemu Presiden terpilih Jokowi di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7) akhir pekan lalu.

Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, ijtimak ulama itu akan menghasilkan arah politik seusai Prabowo – Jokowi bersamuh.

Ia memastikan, musyawarah politik itu tidak akan membahas kemungkinan mengalihkan dukungan kepada Presiden dan Wapres terpilih Jokowi – Maruf Amin.

“Waduh kagak dah (Waduh, enggak, deh),” kata Novel saat dihubungi Suara.com, Senin (15/7/2019).

Ia menegaskan, PA 212 sudah tak lagi bisa berdamai dengan Jokowi karena sosok mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut masih buruk di mata mereka.

Novel mengklaim, pada era kepemimpinan Jokowi kekinian, orang-orang yang dianggapnya penista agama selalu mendapat pembelaan.

Selain itu, Novel juga mengklaim ulama masih didiskriminalisasi. Ia mencontohkan, banyak ulama yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara.

“LGBT juga dilindungi pemerintah Jokowi. Di rezim Jokowi, penista agama dibela bahkan Indonesia sudah menjadi surga buat penista agama. Asing dan aseng tambah menggila, aliran sesat semarak, spilis dimanja, masih banyak kemungkaran lain di rezim Jokowi ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, spilis adalah akronim yang kerap dipakai oleh mereka, yakni kependekan dari sekularis, pluralis, liberalis.

Tinggalkan Prabowo

Sebelumnya, PA 212 sudah menegaskan sikap tidak lagi bersama Prabowo Subianto, setelah mantan Capres nomor urut 2 itu bertemu dan mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Jokowi.

Dalam pertemuan itu juga, Prabowo dan Jokowi bersepakat meminta para pendukungnya untuk mengakhiri perseteruan yang beken disebut cebong versus kampret.

Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, organisasinya bakal meneruskan perjuangan mereka meski sudah tak lagi bersama Prabowo.

“Istilah ’sepakat mengakhiri cebong dan kampret’ itu kan istilah buat Pak Prabowo sendiri. Kami bukan bagian dari apa yang disebutkan Pak Prabowo maupun Jokowi. Sebab, kalau kami, perjuangan ini akan berlanjut,” kata Novel Bamukmin.

Novel menegaskan, PA 212 sudah kembali kepada khitahnya, yakni berjual tanpa terafiliasi dengan kubu Prabowo, Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandi, maupun partai politik apa pun.

Karena itu, setelah pertemuan Prabowo – Jokowi, Novel menuturkan PA 212 akan fokus memperjuangkan klaim-klaim mereka, yakni kecurangan dalam Pilpres 2019, kematian sejumlah KPPS, serta kerusuhan 21 dan 22 Mei.

”Jadi, PA 212 akan terus berjuang, kami akan terus berada dalam berisan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. Selanjutnya, kami akan menunggu arahan dari Habib Rizieq dan juga ulama,” tegas Novel.

Gempa Halmahera 7,2 SR, BNPB Kirim Pesawat Tanpa Awak ke Medan Sulit

Suara.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengirimkan pesawat tanpa awak ke lokasi bencana gempa Halmahera di Halmahera Selatan. Pesawat tanpa awak itu memantau dampak dan kerusakan akibat gempa tersebut.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan Tim Reaksi Cepat BNPB sedang menuju lokasi yang terdampak gempa di Kabupaten Halmahera Selatan.

“Tim Reaksi Cepat dilaporkan baru sampai di Ternate. Masih perlu menggunakan perahu motor untuk menuju lokasi terdampak,” kata Agus dalam jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Wilayah lokasi terdampak bencana yang berupa kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau cukup menyulitkan penanganan. Termasuk pendataan dampak dan kerusakan.

“Sejak Minggu (14/7/2019) malam pemerintah daerah bersama TNI/Polri dan instansi terkait sudah menangani para pengungsi yang berada di sejumlah titik, mengumpulkan tenda, memasang tenda serta merencanakan penyaluran bantuan,” tuturnya.

Menurut Agus, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan mengupayakan pendirian posko dan titik pengungsian di Kota Labuha, ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari yang akan berakhir pada Minggu (21/7/2019). Kabupaten Halmahera Selatan diguncang gempa berkekuatan 7,2 Skala Richter pada kedalaman 10 kilometer di 62 kilometer Timur Laut Labuha, Maluku Utara.

Gempa terjadi pada Minggu (14/7) pukul 16.10 WIB pada koordinat 0,59 derajat Lintang Selatan dan 128,06 derajat Bujur Timur.

Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar Sorong-Bacan. Hasil analisis mekanisme sumber yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempa tersebut dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan struktur pergerakan mendatar. (Antara)

Bicara Soal Golkar dengan Jokowi, Bamsoet Klaim Tak Minta Dukungan Caketum

Suara.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/7/2019). Pertemuan Jokowi dan politikus yang akrab disapa Bamsoet itu berlangsung tertutup untuk media.

Usai pertemuan, Bamsoet menuturkan pertemuan dengan Jokowi membahas soal Golkar. Namun Bambang mengklaim tidak meminta dukungan Jokowi untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Tadi kami bicara soal Golkar saja. Tidak ada dukung-mendukung (pemilihan ketum Golkar),” ujar Bambang di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Bamsoet menuturkan, pertemuan kali ini untuk membahas masa depan Golkar agar menjadi partai yang bisa menyatukan semua kekuatan.

“Enggak ada restu merestui juga enggak ada. Hanya kita bicara bagiamana Golkar ke depan harus tetap menjadi partai tengah yang bisa menyatukan semua kekuatan yang ada, dan jangan ada lagi lahir partai partai baru dari rahim Golkar,” ucap dia.

Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar itu kemudian menyampaikan pesan Jokowi. Kepala Negara kata Bamsoet, meminta agar kader-kader partai berlambang Pohon Beringin itu menjaga kekompakan.

“Ya justru pesan beliau Partai Golkar harus dijaga betul kekompakannya,” tandasnya.

Untuk diketahui, Partai Golkar saat ini sedang mempersiapkan menggelar musyawarah nasional (Munas). Munas tersebut akan digelar pada bulan Desember 2019.

Hingga saat ini, calon kandidat ketua umum yang akan di pemilihan Ketua Umum Golkar diketahui baru dua orang.

Dua orang tersebut yakni Wakil Koordinator bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo yang juga Ketua DPR RI dan Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto telah mendaklarasikan diri maju kembali menjadi ketua umum Partai Golkar. Sementara itu, Bambang Soesatyo yang juga berencana maju belum mendeklarasikan diri secara resmi.

Personel Satgas Karhutla Diserang Kelompok SMB Usai Padamkan Api di Jambi

Suara.com – Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan terkait aksi penyerangan oleh massa yang disebut dari Serikat Mandiri Batanghari (SMB) terhadap Satgas Karhutla Terpadu yang terdiri dari gabungan TRC Damkar PT. WKS, personel Polri, Babinsa dan Tim Satgas monitoring Karhutla Korem 042/Gapu di Jambi pada Sabtu (13/7/2019).

Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis AS mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan terhadap pelaku. Selain itu, polisi juga akan mengecek data CCTV di lokasi kejadian.

“Kita tengah melakukan mapping (pemetaan) terhadap pelaku. Kita juga kumpulkan data CCTV. Karena saat kita ke sana (lokasi kejadian) sudah kosong, tidak ada orang lagi,” kata Muchlis seperti dikutip dari Metrojambi.com (jaringan Suara.com), Senin (15/7/2019).

Selain itu, kata Muchlis, pihaknya juga tengah mengumpulkan bukti-bukti lainnya.

“Kita juga akan minta keterangan saksi dan korban,” katanya.

Dari informasi, kelompok SMB yang dipimpin Muslim kembali membuat ulah. Sebelumnya, kelompok SMB bentrok dengan pemilik IUP HTR di Desa Belanti Jaya, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dan menganiaya seorang kepala desa.

Kali ini justru menyasar terhadap Satgas Terpadu Karhutla yang baru memadamkan kebakaran lahan di area yang dibakar kelompok SMB.

Satgas Karhutla Terpadu yang terdiri dari gabungan TRC Damkar PT. WKS, personel Polri, Babinsa dan Tim Satgas monitoring Karhutla Korem 042/Gapu, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 memadamkan kebakaran seluas kurang lebih 10 hektare di dua lokasi yang diindikasikan sengaja dibakar oleh kelompok SMB.

Beberapa orang dari kelompok SMB berusaha mencegah pemadaman tersebut. Pemadaman tersebut dilakukan karena dikhawatirkan dapat meluas ke daerah lain, dan menjadi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019 sekita 60 orang dari kelompok SMB dipimpin Muslim merangsek masuk ke Distrik VIII untuk mencari tim pemadam yang memadamkan api.

Pada saat kedatangan kelompok SMB, anggota Satgas monitoring Karhutla Korem dan anggota Polri melihat adanya kemungkinan kelompok tersebut akan melakukan pembakaran lahan lagi, karena membawa senjata rakitan dan senjata tajam dan alat-alat lainnya.

Tim kemudian berusaha melakukan komunikasi untuk mencegah dan mengimbau kelompok tersebut dan bahwa pembakaran dapat berdampak luas. Namun kelompok SMB tersebut marah dan melakukan pemukulan terhadap TRC Damkar dan karyawan PT. WKS yang ada di lokasi.

Tanggapi Pidato Jokowi, PAN: a Call to Action

Suara.com – Waketum PAN Bara Hasibuan menanggapi soal pidato Visi Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam.

Menurut Bara, apa yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya merupakan sebuah panggilan kepada semua pihak untuk turut bersama membangun negara.

“Saya juga ingin komen pidato tadi malam . Itu adalah a call to action. Panggilan untuk berbuat nyata untuk negara ini,” ujar Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Bara kemudian menganggap kalau panggilan itu secara tidak langsung juga ditujukan kepada PAN yang santer menginginkan untuk bergabung bersama koalisi Jokowi.

“Kalau dibutuhkan Jokowi kami siap bergabung untuk terlibat langsung dalam action tersebut untuk jawab tantangan bangsa seperti human capital. Ini abad yang kompetitif, tantangan ideologis memperkuat nilai Pancasila,” kata Bara.

“Ancaman radikalisme itu nyata dan PAN memiliki basis yang unik dan banyak yang memang dibutuhkan untuk jawab tantangan tersebut,” sambungnya.

Sebelumnya, Bara menyatakan PAN siap untuk bergabung dan membantu Jokowi dalam pemerintahan dengan ikut bergabung dalam koalisi.

Bara berujar PAN bisa ikut andil menjadi bagian dari pemerintah dengan ikut mengambil alih posisi di pemerintahan hingga pucuk jabatan di parlemen.

“Saya pikir kan manifestasi macam-macam. Tentu bisa di pemerintahan, bisa di pimpinan DPR, MPR. Tentu kita perlu tempat yang bisa bekerja nyata untuk bantu Jokowi. Apakah di pemerintahan, kabinet, atau di parlemen itu manifestasi macam-macam,” kata Bara

Diketahui, Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato kebangsaan pada acara Visi Indonesia di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam.

Dalam pidatonya, Jokowi lebih banyak menyampaikan program pembangunan infrastruktur, ekonomi, reformasi birokrasi, dan sumber daya manusia yang akan menjadi fokusnya dalam periode kedua sebagai presiden.

Pidato ini disaksikan hampir seluruh Menteri Kabinet Indonesia Kerja, Ketua Umum Parpol Koalisi, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin, dan puluhan ribu masyarakat yang memenuhi SICC.

Perludem Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo Hanya Simbolik

Suara.com – Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pertemuan antara Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo adalah pertemuan yang sarat makna. Selain rekonsiliasi, pertemuan itu pasti memiliki agenda tersendiri di baliknya.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo di Stasiun MRT Lebak Bulus hingga Mal FX Senayan pada Sabtu (13/7/2019) sangat penting untuk menyatukan rakyat yang terbelah akibat Pilpres 2019.

“Harusnya betul-betul dijaga oleh para elit yang berada di sekitar pak Jokowi dan pak Prabowo bagaimana kemudian kita mampu mendinginkan suasana dan merangkul kembali masyarakat kita yang terbelah dan terpolarisasi akibat pilpres,” kata Titi di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Namun menurut Titi, pertemuan itu memiliki makna yang luas yang tidak diketahui masyarakat apa terjadi di baliknya.

Dia berharap tidak ada kesepakatan pembagian kekuasaan antara kedua elite politik di balik pertemuan itu.

“Pertemuan simbolik yang sarat makna ya. Kita harus akui ya kan kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang pertemuan simbolik itu tetapi hal yang simbolik itu punya makna yang besar,” jelasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto akhirnya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus sekitar Pukul 10.07 WIB, Sabtu kemarin.

Setibanya di Stasiun MRT, Presiden Jokowi dan Prabowo sempat berpelukan dan berjalan bersama.

Prabowo dan Jokowi pun langsung menaiki gerbang MRT dan melanjutkan perjalanan dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Senayan.

Sepanjang perjalanan dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Senayan, keduanya sempat berbincang di gerbong yang dikhususkan dalam pertemuan tersebut.

Dipenjara 6 Tahun, Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut 3 Tahun

Suara.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang mencabut hak politik Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan selama 3 tahun. Taufik Kurniawan terbukti terima suap dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN tahun 2016 dan 2017.

Putusan tersebut merupakan hukuman tambahan yang dijatuhkan pengadilan dalam sidang di Semarang, Senin (15/7/2019).

“Menjatuhkan hukuman tambahan untuk tidak dipilih atau menduduki jabatan publik selama 3 tahun, terhitung setelah terdakwa menjalani hukumannya,” kata Hakim Ketua Antonius Widjantono dalam putusan yang dibacakannya.

Pencabutan hak politik tersebut ditujukan sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Pencabutan hak politik tersebut juga bertujuan untuk melindungi publik agar tidak salah pilih dalam memilih pejabat publik.

Dalam pertimbangannya atas tuntutan terdakwa dalam perkara tersebut, hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah merusak citra DPR dan mencederai kepercayaan masyarakat.

“Terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dalam kasus penerimaan “fee” atas pengurusan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN tahun 2016 dan 2017.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa membayar denda sebesar Rp200 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti menerima fee dengan total Rp 4,85 miliar itu. (Antara)

Ketua PA 212: Prabowo – Sandi Alat Kita, Kalau Sudah Rusak Cari yang Lain

Suara.com – Ketua PA 212 Slamet Maarif membongkar alasan lembaganya ikut terjun dalam politik Pilpres 2019.

Mereka mendukung capres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno bukan tanpa alasan. Ia menyebut, Prabowo dan Sandiaga adalah alat perjuangan PA 212.

Hal tersebut disampaikan Slamet Maarif dalam diskusi sharing informasi untuk sesama pejuang di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu (10/7/2019).

Video tersebut diunggah oleh akun YouTube Pecinta Habib Rizieq Syihab pada 13 Juli 2019 dan kekinian mulai ramai menjadi sorotan publik.

Secara terang-terangan, Slamet Maarif menegaskan bila partai politik, Badan Pemenangan Nasional (BPN) dan Prabowo – Sandi menjadi alat kendaraan bagi PA 212 untuk kepentingan PA 212.

Karena kemarin kita ikut dalam perpolitikan sebagai alat dan perjuangan kita,” kata Slamet Maarif seperti dikutip Suara.com, Senin (15/7/2019).

Sekali lagi, kemarin itu partai-partai, BPN, Prabowo-Sandi itu adalah alat kendaraan perjuangan kita untuk menegakkan spirit 212,” imbuh Slamet Maarif.

Namun kini, alat kendaraan bagi PA 212 tersebut dinilai sudah macet lantaran Prabowo – Sandiaga gagal terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Slamet Maarif meminta agar para alumni PA 212 berhenti memberikan dukungan terhadap Prabowo – Sandi dan mencari kendaraan lainnya yang baru untuk ditunggangi.

Kalau alatnya sudah macet, kalau kendaraannya sudah rusak ya jangan dipaksain. Kalau kendaraannya sudah mogok ya jangan dipaksain kita naik, turun bareng-bareng cari kendaraan lain,” ungkap Slamet Maarif.

Slamet Maarif mengajak para alumni 212 untuk fokus dengan agenda politik berikutnya yakni Pilkada 2020. Momen tersebut diyakini dapat menjadi ajang untuk menegakkan perjuangan.

Ayo jangan lupa 2020 ada Pilkada, dari sekarang kita fokus untuk menegakkan perjuangan kita, juga gak boleh lupa,” tegasnya.

Sebelumnya, Slamet Maarif juga meminta para menanggapi berlebihan kekalahan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Slamet mengingatkan bahwa imam besar mereka adalah Rizieq Shihab yang kekinian berada di Arab Saudi. Bukan Prabowo yang berdomisili di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Jadi kalau anda masih ingin Prabowo jadi presiden, maaf, sudah selesai. Peluang itu sudah tidak ada. Dan saya ingin mengingatkan kepada alumni 212, bahwa imam kita bukan yang ada di Kertanegara, tapi yang ada di Makkah. Ini perlu dicatat oleh gerakan kita,” katanya.

Suruh PA 212 Jadi Partai, Senyum Elite Gerindra Arief Poyuono Jadi Sorotan

Suara.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mencuri perhatian warganet karena ‘senyumnya’.

Senyum Arief Poyuono itu disoroti kali pertama oleh pengguna akun Twitter @JajangRidwan19.

Pada Minggu (14/7/2019), ia mengunggah video wawancara Arief Poyuono dengan KompasTV.

“Bravo deh sama senyum Mas Arief. Soal kritikan PA 212, Arief Poyuono minta agar mereka tak menghujat Prabowo dan menyarankan agar PA 212 membentuk partai sendiri jika kecewa dengan langkah Prabowo,” cuitnya.

Di video itu, Arief Poyuono memberi nasihat untuk Presidium Alumni (PA) 212, yang kecewa pada Prabowo Subianto karena akhirnya bertemu dan mengucapkan selamat pada Presiden Terpilih Jokowi.

'Senyum' Arief Poyuono jadi sorotan - (Twitter/@JajangRidwan19)‘Senyum’ Arief Poyuono jadi sorotan – (Twitter/@JajangRidwan19)

Arief Poyuono mengimbau para pendukung Prabowo yang kecewa supaya tersenyum saja untuk Indonesia, meskipun kesal dengan keputusan Prabowo bertemu Jokowi.

“Senyum Indonesia. Saya mengimbau kepada kawan-kawan, pendukung Pak Prabowo yang memang kecewa dengan pertemuan itu, kesal, tersenyum sajalah untuk Indonesia. Hatiku Indonesia, hatimu Indonesia,” ujarnya.

“Kan Pak Joko Widodo juga orang Indonesia, berhati Indonesia. Pak Prabowo orang Indonesia, ya tidak ada yang salah dalam hal pertemuan ini. Semua untuk Indonesia,” lanjutnya.

Dirinya menambahkan, seluruh warga negara Indonesia seharusnya saling membantu, termasuk dengan Jokowi, demi membangun negara bersama.

Arief Poyuono juga menyarankan PA 212 untuk membentuk partai politik sendiri dan berhenti menghujat Prabowo.

“Ya saya mohon maaf lahir batin. Ya monggo saja untuk ke depannya PA 212 membentuk partai politik sendiri agar semua tujuan, visi, misi, perjuangan mereka bisa diasalurkan lewat partai politik,” terang Arief Poyuono.

Prabowo Buka Suara Dituduh Buat Deal dengan Jokowi, dalam Waktu Dekat

Suara.com – Mantan Calon Presiden Prabowo Subianto angkat bicara karena dicurigai membuat kesepakatan dengan Jokowi, pemenang Pilpres 2019. Prabowo dan Jokowi bertemu di kereta MRT, Jakarta, Sabtu (13/7/2019) lalu.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan Prabowo akan bicara tentang hal itu dalam waktu dekat. Andre mengklaim tidak ada kesepakatan politik apapun antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Jokowi.

“Insya Allah Pak Prabowo tidak ada kesepakatan politik sama sekali. Dalam waktu dekat, Pak Prabowo akan menjelaskan langsung ke pendukung,” kata Andre dalam pernyataan persnya, Senin (15/7/2019).

Gerindra sadar pendukung Prabowo kecewa dengan pertemuan itu. Andre memahami apabila ada pro dan kontra dari para pendukung Prabowo-Sandi yang menanggapi pertemuan tersebut.

“Ya tentu kita memahami ada yang pro dan kontra, itu suatu hal yang lumrah,” ujarnya.

Andre menilai pertemuan kedua tokoh tersebut di MRT bertujuan untuk menjadikan Indonesia guyub dan polarisasi di masyarakat menurun. Selain itu menurut dia, diharapkan agar para pendukung Prabowo – Sandiaga yang masih ditahan agar dibebaskan, dan yang masih bermasalah bisa selesai masalahnya.

LPSK Kecewa Jokowi Kasih Grasi ke Guru JIS yang Sodomi Anak

Suara.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK kecewa Presiden Jokowi kasih grasi ke guru terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta International School (JIS), Neil Amstrong. Neil Amstrong adalah warga Kanada.

Pemberian grasi merupakan kewenangan presiden. Namun pemberian grasi terhadap terpidana kasus kekerasan seksual tersebut hendaknya dapat memerhatikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.

“LPSK mendesak sebaiknya pemerintah memberikan penjelasan kepada publik mengenai pertimbangan apa saja di balik pemberian grasi bagi terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak itu,” ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam pernyataan persnya, Senin (15/7/2019).

“Pemberian grasi ini kontraproduktif dengan semangat pemerintah sendiri dalam mencegah dan melindungi anak-anak dari para pelaku kejahatan seksual,” katanya.

“Oleh sebab itulah, ke depan, pemberian grasi oleh pemerintah seharusnya dapat dilakukan dengan lebih memerhatikan rasa keadilan bagi korban,” sambungnya.

Lebih lanjut Hasto berpendapat, padahal sebelumnya pemerintah telah menyatakan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa karena dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak bahkan UU Perlindungan Anak turut direvisi.

Ia menilai, langkah pemberian grasi tersebut bertentangan dengan perpu yang telah ditandatangani presiden yakni Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah bahkan menetapkan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan pengampunan atau grasi terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual anak yang merupakan mantan guru sekolah bertaraf internasional, JIS. (Antara)

Baiq Nuril: Saya Tak Mengemis Amnesti ke Presiden, Tapi itu Amanat UUD 45

Suara.com – Bacakan Surat Pribadi kepada Jokowi, Sambil menangis Nuril Yakin Jokowi Berikan Amnesti

Baiq Nuril Maknun, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menangis saat membacakan isi surat pribadi yang dibuatnya untuk Presiden Jokowi.

Ia membacakan surat tersebut seusai menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, guna menyerahkan surat permohonan pemberian amnesti, di gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (15/7/2019). Baiq Nuril ditemani pengacara serta anggota DPR Rieke Diah Pitaloka.

Nuril mengatakan, dirinya adalah rakyat kecil yang berharap agar sang presiden memberikan amnesti.

“Saya sebagai rakyat kecil sangat yakin, niat mulia Bapak Jokowi memberikan amnesti kepada saya didasari karena  jiwa kepemimpinan yang menyadari keputusan amnesti tersebut merupakan bentuk kepentingan negara dalam melindungi dan menjaga harkat martabat rakyatnya sebagai manusia,” ujar Nuril sembari menangis.

Tak hanya itu, Nuril menuturkan dirinya dan suami kembali memilih Jokowi pada Pilpres 2019 karena mempercayai kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang berpijak pada konstitusi.

Ia juga mengatakan, pemberian amnesti kepada dirinya diharapkan dilakukan Jokowi bukan karena belas kasihan, tapi kesetiaan terhadap UUD 1945.

“Bapak Presiden, saya dan suami saya memilih bapak kembali sebagai Presiden Republik Indonesia, karena kami percaya kepada kepada Bapak. Kami percaya bapak adalah pemimpin yang selalu berpijak pada konstitusi. Keputusan yang akan bapak putuskan, berupa amnesti bagi saya, bukan karena belas kasihan semata, bukan pula karena saya sebagai korban  telah ‘mengemis’ kepada bapak sebagai presiden, bahkan bukan pula karena desakan pihak mana pun,” kata dia.

“Saya yakin kepada bapak, keputusan yang Bapak Presiden ambil didasari oleh kesetiaan bapak terhadap konstitusi, Undang undang Dasar 1945. Kesetiaan pada konstitusi tersebut pula yang menjadi dasar saat Bapak Presiden memutuskan nasib saya,” sambungnya.

Kronologi

Kasus yang sempat menyita perhatian publik Indonesia itu bermula saat Baiq Nuril berinisiatif merekam percakapan telepon mengarah asusila yang menimpa dirinya oleh atasannya, Kepala SMAN 7 Mataram saat itu berinisial HM, sekitar bulan Agustus 2014.

Perekaman itu dilakukan sebagai bukti bahwa dirinya tidak memiliki hubungan khusus dengan kepala sekolah itu karena kerap lembur bekerja hingga maghrib bersama seorang rekan kerja lainnya berinisial L, yang merupakan bendara sekolah.

“Sama sekali Baiq tidak pernah terpikirkan untuk melapor ke polisi karena itu hanya sebagai bukti bahwa dia tidak ada hubungan apa-apa dengan atasannya,” ucap Aziz, pengacara.

Aziz menyebutkan Baiq sempat bercerita terkait percakapan terkait asusila melalui telepon itu kepada rekan wanitanya.

Namun, seorang rekan kerja lainnya berinisial IM meminta rekaman tersebut kepada Baiq.

Telepon seluler yang digunakan Baiq untuk merekam tersebut sempat rusak dan kemudian diserahkan kepada kakak ipar Baiq berinisial LAR, untuk diperbaiki.

Ketika Baiq mendatangi LAR di tempat kerjanya, ia mendapati IM juga berada di tempat yang sama. Baiq tidak mengetahui pasti, rekaman audio itu kemudian menyebar.

Aziz mengungkapkan, Baiq yang merasa tidak nyaman karena percakapan berisi asusila itu malah duduk di kursi pesakitan.

Baiq dilaporkan pimpinannya ke polisi karena dianggap telah mendistribusikan rekaman perbincangan tersebut.

Wanita berhijab itu dijerat Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam persidangan putusan pada 26 Juli 2017, Majelis Hakim PN Mataram memutuskan Baiq tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan.

Kalah dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan banding hingga kasasi ke MA. Kemudian pada September 2018, MA memutus Baiq Nuril bersalah.

Ia kemudian mengajukan Peninjauan Kembali atau PK kepada MA terhadap kasus itu. Kini, setelah beberapa tahun menjalani proses peradilan, masih ada harapan bagi Baiq Nuril melalui pengampunan sebagai upaya terakhir.

Selain Baiq, masyarakat Tanah Air juga tentunya menantikan perkembangan amnesti yang hanya bisa diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

Tak Mau Buru-buru, Polisi Tegaskan Komitmen Selesaikan Kasus Novel

Suara.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Namun, ia memastikan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus tersebut sebelum kadaluarsa.

Dedy mengungkapkan banyak kasus besar yang dihadapi Polri, namun ada yang sudah selesai dan ada pula yang masih diproses. Untuk itu, Dedy mengatakan terkait kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan pihaknya pun tak ingin buru-buru.

“Polri tidak akan terburu-buru menyelesaikan suatu kasus tidak bisa, harus dibandingkan yang multi level. Banyak kasus yang sudah diselesaikan kepolisian termasuk kasus besar, dan banyak kasus juga yang masih di jalankan,” kata Dedy di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Kendati begitu, Dedy menegaskan bahwa Polri berkewajiban dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus penyiraman air keras Novel. Dedy memastikan kasus tersebut akan selesai sebelum kadaluarsa.

“Sebelum kasus itu kadaluarsa, Polri berkewajiban dan berkomitmen untuk secepatnya menyelesaikan kasus itu. Ini komitmen kami,” tegasnya.

Dedy mengungkapkan kekinian pihaknya tengah mempelajari hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) kasus Novel bentukkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Menurutnya, hasil investigasi tersebut akan disampaikan oleh Tim TGPF selambat-lambatnnya pada Selasa (16/7) atau Rabu (17/7) lusa.

“Tim gabungan tersebut akan menyampaikan tujuh hari dari pelaporan yang beliau sampaikan Selasa (9/7) kemarin. Mungkin kalau enggak Selasa ya Rabu tim itu akan menggelar konferensi pers membeberkan hasilnya secara komprehensif apa temuan selama enam bulan,” ungkapnya.

Selain Ucapkan Terima Kasih, Ini Isi Surat Lengkap Baiq Nuril ke Jokowi

Suara.com – Korban pelecehan seksual Baiq Nuril Maknun telah menyerahkan surat permohonan untuk pemberian amnesti kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat untuk Jokowi itu diserahkan Baiq Nuril melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Senin (15/7/2019).

Selain menyerahkan surat permohonan amnesti, Nuril dan Tim advokasi juga menyerahkan surat dukungan pemberian amnesti dan petisi kepada Jokowi terkait amnesti.

Kedatangan Baiq Nuril didampingi Tim Advokasi dan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka.

Setelah itu, Baiq Nuril membacakan surat pribadi. Surat itu ditujukan untuk Presiden Jokowi.

Melalui surat pribadinya, Nuril mengawali dengan perkenalan dan menceritakan kasus yang dialaminya hingga dirinya menjadi terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baiq Nuril Maknun menemui Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di kantor staf Presiden, Jakarta. (Suara.com/Umay Saleh)Baiq Nuril Maknun menemui Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di kantor staf Presiden, Jakarta. (Suara.com/Umay Saleh)

Berikut isi lengkap surat Pribadi Nuril kepada Jokowi.

Yth. Presiden Republik Indonesia
Bapak Ir. H. Joko Widodo
Di
Istana Kepresidenan
Jalan Veteran No. 16-18
Jakarta

Assalamu’alaikum, Wr, Wb.

Bapak Presiden, ijinkan saya pertama-tama memperkenalkan diri. Nama saya Baiq Nuril Maknun. Saya rakyat Indonesia, hanya lulusan SMA. Sebelum di PHK karena kasus yang saya hadapi, saya bekerja sebagai honorer di satu Sekolah Menengah Atas di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya juga ibu dari tiga orang anak. Suami saya awalnya bekerja di Gili Trawangan, yang berjarak 50 kilo meter dari tempat kami tinggal. Saat saya menjalani proses persidangan dan harus ditahan selama dua bulan tiga hari, suami saya harus merawat anak-anak kami, dan akhirnya mengalami nasib yang sama, kehilangan pekerjaan.

Yang mulia Bapak Presiden, kasus yang menimpa saya terjadi mulai dari tahun 2013. “Teror” yang dilakukan oleh atasan saya terjadi berulang kali, bukan hanya melalui pembicaraan telpon, tapi juga saat perjumpaan langsung. Saya dipanggil ke ruang kerjanya. Tentunya saya tidak perlu menceritakan secara detil kepada Bapak, apa yang atasan saya katakan atau perlihatkan kepada saya. Sampai pada suatu hari saya sudah tidak tahan, saya merekam apa yang atasan saya katakan melalui telpon. Saya tidak ada niat sama sekali untuk menyebarkannya. Saya hanya rakyat kecil, yang hanya berupaya mempertahankan pekerjaan saya, agar saya dapat membantu suami menghidupi anak-anak kami. Dalam pikiran saya saat merekam, jika kemudian atasan saya benar-benar “memaksa” saya untuk melakukan hasrat bejatnya, dengan terpaksa, akan saya katakan padanya saya merekam apa yang dia katakan.

Bapak, barangkali, barangkali ada satu kesalahan yang saya lakukan. Karena saya merasa sangat tertekan saat itu, kesalahan saya (jika itu dianggap suatu kesalahan) adalah karena saya menceritakan rekaman tersebut pada satu orang teman saya. Teman saya, yang karena niat baiknya ingin membantu saya, lalu meminta rekaman tersebut untuk diberikan ke DPRD Mataram. Bapak, apakah saya salah saat saya memberikan rekaman itu? Apakah kawan saya salah berupaya membantu saya “lepas” dari “teror cabul” atasan saya? Tetapi, sungguh bukan saya Pak Presiden yang memindahkan file rekaman dari telpon genggam saya. Teman saya yang memindahkan materi rekaman dari telpon genggam saya ke laptopnya. Motifnya membantu saya lepas dari tekanan atasan. Kawan saya tersebut, yang juga berstatus honorer, ternyata menceritakan pada tiga orang kawan kami yang berstatus guru PNS dan satu orang guru honorer. Semua kawan-kawan saya ingin membantu saya. Setelah itu saya tidak tahu apa yang terjadi.

Lalu, 17 Maret 2015 saya dilaporkan karena dianggap mempermalukan atasan, karena ternyata rekaman tersebut menyebar di media sosial. Selama dua tahun saya bolak-balik jalankan pemeriksaan di Polres Mataram. Lalu, 27 Maret 2017 saya datang kembali ke Polres penuhi panggilan pemeriksaan lanjutan. Saat itu, saya tidak didampingi kuasa hukum. Saya pikir hanya akan jalani pemeriksaan rutin. Saya membawa anak saya yang berumur lima tahun. Ternyata, saat itu saya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Saya ditahan sebelum saya menjalani proses sidang di PN Mataram.

Bapak Presiden yang saya hormati, pada tanggal 4 Mei 2017 saya menjalani sidang pertama di PN Mataram. Dalam surat dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut, saya didakwa “telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistibusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”. Tindakan yang dituduhkan kepada saya tersebut membuat saya dianggap telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1), dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah. Jaksa Penuntut, Ibu Ida Ayu Camuti Dewi, menuntut saya enam tahun penjara dan harus membayar denda sebesar 500 juta rupiah.

Saat persidangan hadir saksi ahli, seorang pakar ITE, Mas Teguh Afriyadi. Mas Teguh mempunyai sertifikat resmi sebagai pakar ITE dan kabarnya juga terlibat dalam penyusunan UU ITE. Dalam kesaksiannya sebagai saksi ahli, Mas Teguh mengungkapkan bahwa saya tidak terbukti menyebarkan atau melakukan perbuatan yang dapat dipidana dengan UU ITE Pasal 27 ayat (1). Lalu, dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Republik Indonesia, Mbak Sri Nurherwati, menyatakan dan mengungkapkan bahwa saya sebenarnya adalah korban kekerasan seksual.

Akhirnya, pada tanggal 26 Juli 2017, Majelis Hakim PN Mataram yang diketuai oleh Bapak Albertus Usada dan Hakim Anggota, yaitu Bapak Ranto Indra Karta dan Bapak Ferdinand M. Leander, memutuskan bahwa saya, Baiq Nuril Maknun, “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum.” Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan pula bahwa saya dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, serta memerintahkan saya dibebaskan dari tahanan kota, segera setelah putusan tersebut dijatuhkan.

Bapak Presiden, ada satu kalimat putusan Majelis Hakim yang saya baca berulang kali, yaitu “memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.” Kalimat yang terus memenuhi hati dan pikiran saya. Ternyata yang saya alami, harus saya perjuangkan, bukan semata karena saya korban prilaku atasan. Kasus yang saya alami, ternyata soal harkat dan martabat saya sebagai manusia. Namun, putusan Majelis Hakim PN Mataram tersebut dibatalkan pada tanggal 26 September 2018 oleh Mahkamah Agung yang menyatakan mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada tanggal 4 Januari 2019, saya melalui Kuasa Hukum memutuskan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Tanggal 4 Juli 2019, Mahkamah Agung menyatakan menolak PK yang saya ajukan. Tapi, saya tidak akan pernah menyerah. Sekali lagi bagi saya perjuangan ini adalah perjuangan untuk menegakan harkat martabat kemanusiaan di negara tercinta ini. Saya selalu yakin kebenaran pasti akan terungkap dan keadilan pasti akan terjadi.

Bapak Presiden, saya hanya tamatan SMA. Tapi, pengalaman pahit selama kurang lebih enam tahun ini telah menjadi guru terbaik saya. Berbagai dukungan pun mengalir tanpa pernah saya rencanakan atau pikirkan. Hal itu yang membuat saya semakin bertekad tidak akan pernah menyerah. Saya belajar untuk memahami bahwa hal yang saya lakukan bersama dengan kuasa hukum dan kawan-kawan di seluruh tanah air, bahkan mereka yang bersimpati dari luar negeri, ternyata bukan tentang saya pribadi. Lalu, saya belajar bahwa ini bukan lagi perjuangan pribadi, yaitu sekedar untuk memenuhi keinginan lolos dari jerat hukum yang tidak adil bagi saya sebagai korban. Ini perjuangan kami. Dan, saya pun belajar “kami menjadi kita”, saat saya menyaksikan Bapak di media mengatakan bahwa Bapak mendukung saya menemukan keadilan. Perjuangan saya menjadi perjuangan kami. Perjuanagn kami menjadi perjuangan kita, saat Bapak pun berulangkali tanpa ragu menyatakan akan memberikan amnesti kepada saya.

Saya yakin, Bapak Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menyampaikan niat mulia tersebut bukan karena “air mata” saya sebagai korban (yang tanpa mampu saya bendung mengalir, saat saya harus bercerita di hadapan media tentang peristiwa traumatik yang saya alami). Saya sebagai rakyat kecil sangat yakin, niat mulia Bapak memberikan amnesti kepada saya didasari karena jiwa kepemimpinan Bapak yang menyadari keputusan amnesti tersebut merupakan bentuk kepentingan negara dalam melindungi dan menjaga harkat martabat rakyatnya sebagai manusia.

Bapak Presiden, saya dan suami saya memilih Bapak kembali sebagai Presiden Republik Indonesia, karena kami percaya kepada kepada Bapak. Kami percaya Bapak adalah pemimpin yang selalu berpijak pada konstitusi. Keputusan yang akan Bapak putuska, berupa amnesti bagi saya, bukan karena belas kasihan semata, bukan pula karena saya sebagai korban telah “mengemis” kepada Bapak sebagai Presiden, bahkan bukan pula karena desakan pihak mana pun. Saya yakin kepada Bapak, keputusan yang Bapak Presiden ambil didasari oleh kesetiaan Bapak terhadap konstitusi Undang_undang Dasar 1945. Kesetiaan pada konstitusi tersebut pula yang menjadi dasar saat Bapak Presiden memutuskan nasib saya. Saya sangat yakin, niat mulia Bapak memberi amnesti kepada saya adalah demi kepentingan negara. Kepentingan negara dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan yang lebih besar dan dapat menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi rakyatnya. Pemberian amnesti kepada saya merupakan bentuk kepentingan negara untuk mengakui dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan rakyatnya.

Bapak yang saya banggakan, saya yakin yang menjadi dasar utama dan pertama Bapak sebagai Presiden memiliki niat mulia memberi amnesti kepada saya adalah mandat dari konstitusi. Amnesti, menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat (2) hanya dapat diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Menurut Kuasa Hukum saya, DPR RI harus menunggu surat dari Bapak agar dapat memberikan pertimbangan. Saya diminta bersabar, karena setelah itu, baru Bapak Presiden dapat memberikan keputusan memberi atau tidak memberi amnesti kepada saya. Saya yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan setitik pun dalam diri Bapak untuk mengirimkan surat kepada DPR RI. Dan saya yakin, tidak ada satu orang pun di lingkaran Bapak Presiden yang akan menghalangi niat mulia Bapak untuk menjalankan konstitusi memberikan amnesti kepada saya. Saya juga yakin, pengiriman surat Bapak Presiden ke DPR RI tidak akan menemui masalah teknis. Semoga.

Yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Haji Joko Widodo, saya, Baiq Nuril Maknum. Saya bukan hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai rakyat Bapak yang telah memilih Bapak. Saya selalu memberikan dukungan penuh kepada Bapak. Saya akan terus berjuang bersama Bapak untuk menegak keadilan dan kemanusiaan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di republik tercinta ini.

Saya, Baiq Nuril Maknun. Saya seorang perempuan, putri dari Bapak Lalu Mustajab dan Ibu Baiq Murni Wati. Saya adalah istri dari Lalu Muhammad Isnaeni. Saya adalah ibu dari Baiq Raina Asli Hati, Baiq Rayda Mahya Izati dan Lalu Muhammad Rafi Saputra. Saya adalah rakyat Indonesia.

Melalui surat ini saya menyatakan:

Saya, Baiq Nuril Maknun  sangat berterima kasih dan mendukung  niat mulia Bapak Presiden Joko Widodo yang akan menggunakan hak prerogatif sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan amanah konstitusi  Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat (2),  yaitu dengan memberikan amnesti kepada saya, Baiq Nuril Maknun.

Semoga Bapak Presiden selalu ada dalam lindungan Allah SWT dalam memimpin Indonesia, membawa Indonesia menjadi negeri yang adil dan makmur.

Wassalamu’alaikum, Wr, Wb.

Jakarta, 15 Juli 2019

Baiq Nuril Maknun.

Viral di Medsos, Pengemudi Jeep Rubicon Terancam Hukuman 5 Tahun

Suara.com – Kepolisian telah melayangkan surat pemanggilan terhadap pengemudi mobil jeep Rubicon berinisal PKD yang menabrak panitia Jakarta Internasional Milo Run 2019.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisiaris Besar Polisi M. Nasir menjelaskan, PKD dapat dijerat lima tahun penjara jika korban mengalami luka berat. Jika seandainya korban hanya mengalami luka ringan, maka PKD hanya terancam kurungan satu tahun penjara.

“(Pengendara Jeep Rubicon) terancam Pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009. Dijerat Pasal 310 Ayat 2 kalau korbannya luka ringan atau Ayat 3 kalau korbannya luka berat,” kata Nasir di Polda Metro Jaya, Senin (15/7/2019).

Sementara, pihak kepolisian belum menerima hasil pemeriksaan kesehatan korban bernama Lena Marissa. Diketahui, korban menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit MMC.

“Kita belum mendapatkan hasil medis, hasil visumnya juga belum ditentukan apakah menderita luka berat atau luka ringan,” sambungnya.

Sebelumnya, beredar video di media sosial WhatsApp yang memperlihatkan sebuah mobil Jeep Rubicon masuk ke garis finish di ajang Jakarta Internasional Milo Run 2019. Video tersebut viral sejak Minggu (14/7/2019).

Kejadian tersebut bermula saat mobil Jeep Rubicon dengan pelat nomor B 123 DAA menabrak motor Yamaha N-Max yang dikemudikan oleh Lena Marissa di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (14/7/2019). Tiba-tiba, mobil Jeep Rubicon tersebut menabrak Lena dari arah belakang.

“Ditabrak dari arah belakang oleh kendaraan Jeep Rubicon tersebut yang berjalan searah maka terjadilah kecelakaan lalu lintas,” ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisiaris Besar Polisi M. Nasir saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2019).

1.300 Pencari Suaka Kebon Sirih Kekurangan Sajadah untuk Salat, Makan Cukup

Suara.com – Sebanyak 1.300 pencari suaka Kebon Sirih yang mengungsi di gedung bekas Komando Militer, (Kodim) Kalideres, Jakarta Barat kekurangan sajadah untuk salat. Sementara kebutuhan makan mereka sudah tercukupi.

Wakil Walikota Jakarta Barat Muhammad Zen menjamin seluruh kebutuhan para pencari suaka. Berbagai kebutuhan logistik seperti makanan, minuman, air bersih, hingga tim medis, serta obat-obatan untuk kesehatan akan selalu dipenuhi oleh pemerintah daerah Jakarta Barat.

“Nanti dari Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat siap untuk membantu makan dua kali sehari siang dan malam,” katanya saat berkunjung ke lokasi.

Zen mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mendata jumlah ibu hamil, bayi, balita, dan lansia karena menurutnya pengungsi tersebut membutuhkan penanganan khusus.

“Saya minta cepat datanya karena kalau yang usia dewasa sudah tahan banting,” ujarnya.

Di sisi lain, menurut Zen sekarang yang perlu diperhatikan adalah fasilitas mushala karena saat ia memantau tempat tersebut sajadah yang disediakan sangat sedikit.

“Logistik lain cukup ya saya kira. Hanya saja ini sajadah kenapa sangat sedikit. Saya yakin para pengungsi pada ibadah. Nanti saya akan utus Lurah Kalideres untuk memperhatikan hal tersebut,” katanya.

Zen melanjutkan dirinya akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan para pengungsi sehingga mereka tidak merasa kekurangan maupun membuat kegaduhan yang mengganggu warga sekitar.

“Air bersih dan semuanya akan selalu kita koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Palyja supaya mereka tidak sampai menumpang ke warga sekitar,” katanya.

Selain itu Zen juga menegaskan bahwa ini adalah tugas kemanusiaan sehingga diharapkan warga sekitar maupun seluruh pemerintah yang terkait serta para pengungsi suaka bisa menjalin hubungan yang baik.

“Ada sekitar 1.300 orang di sini, kita berupaya untuk selalu memberikan yang terbaik karena ini adalah tugas kemanusiaan jadi akan selalu kita perhatikan,” ujarnya. (Antara)

Dipidana karena Rekam Aksi Mesum Eks Atasan, Baiq Nuril Curhat ke Jokowi

Suara.com – Baiq Nuril Maknun membeberkan soal intimidasi yang diduga dilakukan HM, Kepala SMAN 7 Mataram. Baiq mengaku teror pada 2013 itu terjadi setelah dirinya merekam percakapan mesum sang mantan atasannya itu lewat sambungan telepon.

Hal ini dikatakan Nuril saat membacakan surat pribadi terkait permohonan amnesti yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (15/7/2019)

“Saya dipanggil ke ruang kerjanya. Tentunya saya tidak perlu menceritakan secara detil kepada Bapak (Presiden), apa yang atasan saya katakan atau perlihatkan kepada saya. Sampai pada suatu hari saya sudah tidak tahan, saya merekam apa yang atasan saya katakan melalui telepon,” ujar Nuril.

Nuril mengaku awalnya tak berniat untuk menyebarkan rekaman percakapan mesum yang diduga dilakukan HM. Namun, dia mengaku rekaman suara percakapan  lewat sambungan telepon itu untuk barang bukti jika nantinya dirinya bakal diperlakukan tak senonoh mantan atasanya. 

“Saya tidak ada niat sama sekali untuk menyebarkannya. Saya hanya rakyat kecil, yang hanya berupaya mempertahankan pekerjaan saya, agar saya dapat membantu suami menghidupi anak-anak kami. Dalam pikiran saya saat merekam, jika kemudian atasan saya benar-benar memaksa saya untuk melakukan hasrat bejatnya, dengan terpaksa, akan saya katakan padanya saya merekam apa yang dia katakan,” kata dia.

Nuril menuturkan jika dirinya merasa tertekan dengan apa yang dialaminya dan menceritakan hal tersebut kepada rekannya. Namun kata Nuril, rekannya memiliki niat baik untuk memberikan rekaman kepada DPRD Mataram.

“Teman saya, yang karena niat baiknya ingin membantu saya, lalu meminta rekaman tersebut untuk diberikan ke DPRD Mataram. Bapak, apakah saya salah saat saya memberikan rekaman itu? Apakah kawan saya salah berupaya membantu saya “lepas” dari “teror cabul” atasan saya?,” ucap Nuril.

Ia pun meyakinkan kepada Jokowi dalam suratnya, bahwa bukan dirinya yang memindahkan file rekaman dari telepon genggamnya perihal isi percakapan dengan atasannya tersebut.

“Tetapi, sungguh bukan saya Pak Presiden yang memindahkan file rekaman dari telepon genggam saya. Teman saya yang memindahkan materi rekaman dari telepon genggam saya ke laptopnya,” kata Nuril.

Ia menegaskan bahwa rekannya tersebut memililki niat baik untuk membantu dirinya lepas dari tekanan atasan.

“Motifnya membantu saya lepas dari tekanan atasan. Kawan saya tersebut, yang juga berstatus honorer, ternyata menceritakan pada tiga orang kawan kami yang berstatus guru PNS dan satu orang guru honorer. Semua kawan-kawan saya ingin membantu saya. Setelah itu saya tidak tahu apa yang terjadi,” tutur Nuril.

Selanjutnya kata dia, pada 17 Maret 2015, ia dilaporkan karena dianggap mempermalukan atasan, karena ternyata rekaman tersebut menyebar di media sosial. Ia mengatakan selama dua tahun bolak-balik ke Polres Mataram untuk menjalani pemeriksaan.

“Lalu, 27 Maret 2017 saya datang kembali ke Polres penuhi panggilan pemeriksaan lanjutan. Saat itu, saya tidak didampingi kuasa hukum. Saya pikir hanya akan jalani pemeriksaan rutin. Saya membawa anak saya yang berumur lima tahun. Ternyata, saat itu saya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Saya ditahan sebelum saya menjalani proses sidang di PN Mataram,” ucap dia.

Kemudian pada 4 Mei 2017, ia menjalani sidang pertama di PN Mataram. Dalam surat dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, Nuril didakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistibusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

“Tindakan yang dituduhkan kepada saya tersebut membuat saya dianggap telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1), dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Jaksa Penuntut, Ibu Ida Ayu Camuti Dewi, menuntut saya enam tahun penjara dan harus membayar denda sebesar 500 juta rupiah,” tandasnya.

Ia pun meyakini niat Jokowi untuk memberikan amnesti demi kepentingan negara dalam penegakkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Baiq Nuril pun optimis, tidak ada pihak-pihak yang menghalangi Jokowi untuk memberikan amnesti tersebut. 

“Saya yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan setitik pun dalam diri Bapak untuk mengirimkan surat kepada DPR RI. Dan saya yakin, tidak ada satu orang pun di lingkaran Bapak Presiden yang akan menghalangi niat mulia Bapak untuk menjalankan konstitusi memberikan amnesti kepada saya. Saya juga yakin, pengiriman surat Bapak Presiden ke DPR RI tidak akan menemui masalah teknis,” tandasnya.

Sebelumnya, Nuril menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk menyerahkan surat permohonan pemberian amnesti kepada Presiden Jokowi. Saat menyerahkan surat permohonan itu, Baiq Nuril didampingi tim advokasi dan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka .

Terkuak, Ini Makna Gambar Wayang di Belakang Jokowi dan Prabowo

Suara.com – Pertemuan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto, Minggu (14/7/2019), menuai sorotan. Bukan cuma di MRT, mereka juga bersamuh di sebuah restoran.

Jokowi dan Prabowo Subianto tampak duduk bersebelahan, sejajar. Di belakang mereka, terdapat tembok dengan gambar wayang. Ternyata hal ini mengusik seniman dan budayawan Sujiwo Tejo.

Hal tersebut dilontarkan Sujiwo Tejo melalui kicauan di akun jejaring sosial Twitter miliknya, Jack Separo Gendeng @sudjiwotedjo. Pun dia mengunggah foto Jokowi dan Prabowo tengah asyik ngobrol.

Dalam cuitannya, Sujiwo Tejo mengatakan bahwa gambar wayang di belakang Jokowi merupakan dirinya (Tejo) yang memiliki nama lain Togog. Togog ini, cuit Sujiwo Tejo, merupakan kakak dari Semar.

“Horeee! Ada aku dalam pertemuan Pak Jokowi – Pak Prabowo. Wayang no 2 dari kiri itu Tejo, lengkapnya Tejo Mantri alias Togog, kakaknya Semar .. heuheuheu. (Big Bang dalam wayang adalah telur yang pecah, kulitnya jadi Togog, putihnya jadi Semar, kuningnya jadi Bathara Guru),” cuit Sujiwo Tejo seperti dikutip SUARA.com, Senin (15/7/2019).

Kicauan Sujiwo Tejo terkait pertemuan Jokowi dan Prabowo. [Twitter]Kicauan Sujiwo Tejo terkait pertemuan Jokowi dan Prabowo. [Twitter]

Sementara, terlihat Prabowo duduk dengan berlatar gambar tokoh Semar. Kemudian, ada gambar gunungan wayang yang memisahkan Togog dan Semar dalam lukisan tersebut.

Tampaknya, banyak warganet yang penasaran dengan kisah Togog dan Semar yang menjadi latar persamuhan dua tokoh itu.

Hal itu terungkap dari kicauan berikutnya dari Sujiwo Tejo. Karena enggan menjawab, Sujiwo Tejo mewakili penjelasannya dengan lukisan.

“Masih banyak yang minta penjelasan lebih tentang Togog & Semar sebagai latar pertemuan Pak Jokowi -Pak Prabowo. Ini tambahan ‘penjelasan’-ku via lukisanku 2008 ‘Ikhwal Kejadian’ oil on canvas 90 x 120 cm2: Bigbang telur, kulitnya jadi Togog, putihnya jadi Semar, kuningnya jadi Bathara Guru,” cuit Sujiwo Tejo.

Terkait hal tersebut, ada seorang warganet yang memberikan penjelasan terkait tokoh Togog dan Semar yang berdiri di belakangan persamuhan Prabowo Subianto dan Jokowi.

“Togog itu Butho/Bhuta yang tugasnya ngemong para bhuta/butho dan satria yang berwatak jahat. Sedangkan Ki Lurah Semar itu manusia yang tugasnya ngemong para satria yang berwatak baik,” kicau akun @Madiono20.

Luhut: Ada yang Kritik, Tidak Makan dari Infrastruktur, Itu Mungkin Betul

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung ada yang pernah mengkritik pembangunan infrastruktur selama era Joko Widodo. Pihak yang pernah menyindir itu adalah kubu Prabowo Subianto saat Pilpres 2019, Fadli Zon Febuari 2019 lalu.

Hal itu dikatakan Luhut saat mengomentari pidato yang disampaikan Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo, Minggu (14/7/2019) malam, visioner, terutama mengenai kelanjutan pembangunan infrastruktur.

“Pidato beliau visioner. Soal infrastruktur harus terus (berlanjut), begitu pula ‘human capital’, sumber daya manusia, itu juga sangat penting,” katanya ditemui di Kampus UI Depok, Senin (15/7/2019).

Mantan Menko Polhukam itu menilai paparan visi misi yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan hasil rangkuman atas apa yang telah ia lakukan selama lima tahun terakhir.

Hal-hal yang ia kemukakan untuk bisa dilakukan di masa mendatang itulah yang memang perlu dilakukan untuk melanjutkan program kerjanya.

“Bicara soal infrastruktur, misalnya, kita sudah begini hebat, tapi dibanding Malaysia masih jauh di bawah,” ujarnya.

Ia pun mengatakan, pembangunan infrastruktur memang kerap dikritik oleh sejumlah pihak lantaran tidak bisa dinikmati langsung layaknya pangan murah.

Namun, ia mengingatkan, keberadaan infrastruktur telah membuat harga-harga kebutuhan termasuk makanan, bisa lebih terjangkau.

“Ada yang kritik, tidak makan dari infrastruktur, itu mungkin betul. Tapi karena infrastrukturlah harga-harga menjadi bagus (terjangkau),” katanya.

Dalam acara Visi Indonesia, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu malam, Presiden Jokowi mengaku akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur negara.

Menyusul telah dibangunnya infrastruktur-infrastruktur besar, ke depan pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi khusus, persawahan, perkebunan, tambak perikanan, serta pariwisata. (Antara)

Kerja di Singapura, Eks Asisten Menteri Susi Prihatin Polusi Udara Jakarta

Suara.com – Mantan asisten pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, Fika Fawzia, sangat prihatin dengan kondisi udara Jakarta, yang dipenuhi polusi.

Keprihatinan itu ia tunjukkan melalui Instagram stories pada Senin (15/7/2019) pagi.

Dirinya membandingkan kondisi udara di pusat kota Singapura, tempatnya bekerja sekarang, dengan Jakarta Selatan.

Tingkat polusi yang sangat jauh berbeda tampak dari grafik yang ditampilkan Fika Fawzia berdasarkan Real-time Air Quality Index (AQI).

Dengan nilai 63 dan indikator warna kuning, polusi udara di Singapura masih terbilang sedang.

Sementara itu, polusi udara di Jakarta Selatan berada di angka 157, dengan indikator warna merah, yang berarti tidak sehat.

Unggahan Fika Fawzia - (Instagram/@ffawzia07)Unggahan Fika Fawzia – (Instagram/@ffawzia07)

Padahal, keduanya sama-sama bagian dari pusat kota di negara masing-masing. Selain itu, lokasi Indonesia dan Singapura tidak begitu jauh.

Tak hanya itu, lebih ironis lagi, saat itu waktu Jakarta masih menunjukkan pukul 5 pagi, 1 jam lebih awal dibanding Singapura, yang sudah menunjukkan pukul 6 pagi.

“Jakarta (emoji menangis),” tulis Fika Fawzia menyertai unggahan story-nya.

Sebelumnya Tim Advokasi Gerakan Ibu Kota telah resmi menggugat sejumlah lembaga pemerintahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk salah satu pejabat yang digugat terkait masalah udara kotor di Jakarta.

Berdasarkan gugatan yang teregistrasi dengan nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Pst, gugatan itu juga dilayangkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Setelah Satu Gerbong di MRT, Jokowi dan Prabowo Akan Bertemu Lagi

Suara.com – Joko Widodo atua Jokowi akan kembali bertemu dengan Prabowo Subianto. Pertemuan itu bagian dari pertemuan lanjutan di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019) kemarin.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Maruf Amin, Arsul Sani menyebutkan bahwa akan ada pertemuan lanjutan.

“Pertemuan Jokowi dan Prabowo itu yang pertama, tentu tidak menutup kemungkinan ada pertemuan lagi, baik langsung Pak Jokowi dengan Pak Prabowo atau lingkaran Pak jokowi yang ada di pemerintahan dengan lingkaran Pak Prabowo,” ujarnya kepada awak media saat menghadiri acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC) Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).

Pembahasan lanjutan itu antara lain memperjelas niatan Prabowo Subianto yang pada pertemuan pertama menyatakan siap untuk mendukung Jokowi pada jalannya pemerintahan di periode 2019-2024.

“Yang akan dibicarakan apakah arahnya di dalam atau di luar? Tapi jangan kemudian rekonsiliasi itu diartikan sebagai bentuk masuknya Partai Gerindra dalam pemerintahan,” kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP itu.

Ia mengatakan, banyak hal yang bisa dilakukan Partai Gerinda untuk Jokowi meski berada di luar lingkaran koalisi. Antara lain tentang fungsi penguatan di ranah legislatif.

Di samping itu, sejumlah partai politik (parpol) koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf sudah menyodorkan sejumlah nama kepada Presiden Terpilih, Jokowi untuk dijadikan Menteri Republik Indonesia periode 2019-2024.

“Kan kalau PKB menyebut 10 (nama), Partai Nasdem 11 (nama), PPP sembilan (nama). Sembilan nama itu kita sudah serahkan ke Pak Jokowi,” ujarnya

Nama-nama yang disodorkan kepada Jokowi itu tidak beserta bidangnya, karena menurut Arsul penempatan nama-nama tersebut akan diramu oleh Jokowi menyesuaikan kebutuhan dari Kabinet Indonesia Kerja (KIK) periode 2019-2024. (Antara)

Menteri Yasonna Serahkan Surat Rekomendasi Amnesti Baiq Nuril ke Jokowi

Suara.com – Menkumham Sudah Serahkan Surat Rekomendasi Amnesti Baiq Nuril ke JokowMenteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengklaim telah menyerahkan surat rekomendasi pemberian amnesti untuk Baiq Nuril ke Presiden Joko Widodo. Surat rekomendasi itu, kata Yasonna dikirim ke Jokowi melalui Mensesneg Pratikno.

“Sudah kami serahkan ke Pak Presiden melalui Mensesneg, kami serahkan ke Bapak Presiden,” ujar Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Dalam pengajuan surat rekomendasi tersebut juga turut disertakan dua pandangan mengenai siapa yang seharusnya mendapatkan amnesti selain dsri pidana yang berkaitan dengan politik. Dari dua pandangan yang melibatkan para pakar dan jajaran Kemenkumham itu pula, Yasonna berujar ada peluang jika pemberian amnesti untuk Baiq Nuril dapat dikabulkan Presiden.

“Karena presedennya iya diberikan untuk kejahatan-kejahan yang berkaitan dengan politik. Bisa diberikan kepada kelompok atau perorangan. Pernah ada itu yang perorangan ada Sri Bintang dan lain-lain,” kata Yasonna.

Sebelumnya, korban pelecehan seksual Baiq Nuril Maknun menemui Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di kantor staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019). Kedatangan Nuril didampingi Tim Advokasi serta Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka.

Direktur Amnesty International Indonesia yang juga ikut mendamingi Nuril, Usman Hamid menuturkan kedatangannya kali ini untuk menyerahkan surat permohonan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait permohonan pemberian amnesti.

“Hari ini kami akan memberikan surat kepada presiden tentang pemberian amnesti untuk dirinya (Baiq Nuril) atas arahan dari Sekretariat Negara,” ujar Usman di kantor KSP.

219.996 Anak Jakarta Sekolah di Hari Pertama Tahun Ajaran Baru

Suara.com – Tahun ajaran baru sekolah dimulai sejak hari ini, Senin (15/7/2019). Sebanyak 219.996 siswa sekola negeri di DKI Jakarta mengikuti hari pertama masuk sekolah itu.

Jumlah tersebut untuk sekolah dari berbagai tingkatan seperti Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ratiyono mengatakan jumlah siswa yang diterima dan lapor diri untuk siswa SD berjumlah 100.424 siswa dan SMP 70.925 siswa. Sementara untuk siswa SMA berjumlah 29.375 dan SMK 19.272 siswa.

Daya tampung sekolah pada tahun ajaran baru kali ini untuk SD sebanyak 105.374, SMP 71.084, SMA 29.464 dan SMK 19.292.

“Untuk Jumlah Pendaftar SD sebanyak 155.511, SMP 178.143, SMA 81.962 dan untuk SMK 54.826,” kata Ratiyono saat dihubungi, Senin (15/7/2019).

Ratiyono juga menyebut mendata jumlah bangku kosong atau sisa dari sekolah negeri di Jakarta. Jumlahnya untuk SD sebanyak 4.950, SMP 159, SMA 89, dan SMK 20 bangku.

JK: Kemajuan Ekonomi Berhubungan dengan Kekuatan Militer

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan ada yang selalu bilang kalau untuk menjaga kekuatan ekonomi maka sebuah bangsa harus memiliki tentara yang kuat untuk menjaganya. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan kalau memiliki tentara yang kuat harus memiliki ekonomi yang kuat juga.

Karena itu JK menilai kalau ekonomi dan tentara itu saling ketergantungan. Pasalnya, tidak dapat dipungkiri apabila sebuah negara ingin memiliki tentara yang hebat maka harus ditunjang dengan kemampuan ekonomi untuk memenuhi anggaran yang dibutuhkan.

“Ada hubungan yang sangat logis antara kemajuan ekonomi dan kekuatan militer,” kata JK saat memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja Akademi TNI dan Polri di Gedung Olahaga Ahmad Yani, Markas Besar TNI, di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/7/2019).

JK mengakui kalau anggaran TNI dan Polri masih jauh tertinggal dari negara-negara lain. Namun, ia meyakini akan ada selalu peningkatan jumlah anggaran yang diberikan untuk TNI/Polri.

“TNI dan Polri kurang lebih Rp 200 triliun. Kalau TNI saja hanya 100 lebih. Tentu saja itu minimum untuk pengembangan militer yang kuat,” ujarnya.

Oleh karena itu JK menyimpulkan bahwa antara kemampuan ekonomi dan kekuatan TNI dan Polri itu saling ketergantungan.

Ia mencontohkan dengan kondisi kekuatan militer di China pada 20 hingga 30 tahun lalu di mana jumlah anggota lebih banyak ketimbang alat senjatanya. Namun kondisi itu berubah seiring perekonomian China yang terus maju.

“Tapi sekarang dengan ekonomi maju, maka tentara yang banyak dilengkapi peralatan yang menggetarkan Amerika juga. Itu hubungan tentara dan ekonomi suatu bangsa,” tandasnya.

Dewan Pakar PKPI: Apapun Keputusan Itu Hak Prabowo, Bukan Rizieq

Suara.com – Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi berkicau Imam Besar FPI Rizieq Shihab tidak berhak mencampuri keputusan Prabowo Subianto meski berada di satu gerbong koalisi.

Kata Teddy Gusnaidi, yang memiliki hak untuk urusan calon presiden maupun wakil presiden adalah partai politik, bukan organisasi kemasyarakatan (ormas) atau ijtima ulama sekalipun.

“Jadi apapun keputusan yang diambil @prabowo sebagai Ketua Partai @Gerindra, itu hak dia, bukan hak Rizieq and the gank,” kicau Teddy Gusnaidi seperti dikutip SUARA.com dari akun Twitter, @TeddyGusnaidi, Senin (15/7/2019).

Cuitan Teddy Gusnaidi. [Twitter]Cuitan Teddy Gusnaidi. [Twitter]

Lebih lanjut lagi, Teddy Gusnaidi menyindir keras Prabowo. Dia juga menilai urusan ormas dan ijtimak ulama adalah mencari uang denda untuk menebus Rizieq Shihab di Arab Saudi.

“Urusan @prabowo misalnya mau menjilat ludah, mau khianat atau apapun agar bisa dapat kue kekuasaan, biarlah itu menjadi urusan kami sebagai Parpol,” cuit Teddy Gusnaidi.

Dia berkicau melanjutkan, “Karena itu bukan urusan ormas-ormasan dan ijtima-ijtimaan. Urusan kalian cuma cari uang denda agar bisa menebus Rizieq di Arab.”

Cuitan Teddy Gusnaidi. [Twitter]Cuitan Teddy Gusnaidi. [Twitter]

Tabrak Pemotor dan Masuk Arena Lomba Lari, Ini Identitas Pengemudi Rubicon

Suara.com – Polisi telah mengetahui identitas pengemudi mobil Jeep Rubicon yang masuk ke garis finish di ajang Jakarta Internasional Milo Run 2019. Video tersebut viral sejak Minggu (14/7/2019). Pengendara tersebut berinisial PKD.

Kasibdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M. Nasir mengatakan, pihaknya telah melayangkan panggilan terhadap PKD. Korban bernama Lena Marissa diketahui sebagai panitia acara lomba lari Milo Run 2019.

“Kita sudah mendatangi rumahnya (pengendara Jeep Rubicon), melayangkan surat pemanggilan, tapi yang bersangkutan belum datang,” ujar Nasir di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Pemanggilan terhadap PKD dilakukan guna mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Kekinian, polisi baru memeriksa Lena sebagai saksi.

“Secara kooperatif kita tunggu saja (pengendara Jeep Rubicon memenuhi panggilan). Kalau 2-3 kali pemanggilan tidak datang, kita akan panggil paksa,” kata Nasir.

Sebelumnya, beredar video di media sosial WhatsApp yang memperlihatkan sebuah mobil Jeep Rubicon masuk ke garis finish di ajang Jakarta Internasional Milo Run 2019. Video tersebut viral sejak Minggu (14/7/2019).

Kejadian tersebut bermula saat mobil Jeep Rubicon dengan pelat nomor B 123 DAA menabrak motor Yamaha N-Max yang dikemudikan oleh Lena Marissa di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (14/7/2019). Tiba-tiba, mobil Jeep Rubicon tersebut menabrak Lena dari arah belakang.

“Ditabrak dari arah belakang oleh kendaraan Jeep Rubicon tersebut yang berjalan searah maka terjadilah kecelakaan lalu lintas,” ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisiaris Besar Polisi M. Nasir saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2019).

Nasir mengatakan, Lena mengalami luka-luka dan harus dilarikan menuju Rumah Sakit MMC oleh pengemudi Jeep Rubicon dan saksi.

Terima Suap, Taufik Kurniawan Divonis 6 Tahun Penjara

Suara.com – Taufik Kurniawan divonis 6 tahun penjara. Wakil Ketua DPR itu juga didenda Rp 200 juta dengan hukuman pengganti atau subsider 4 bulan kurungan.

Hal itu dibacanakan hakim Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin (15/7/2019). Taufik Kurniawan terbukti menerima suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Perubahan Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

Meski hukuman itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa selama 8 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dengan denda Rp 200 juta subsider penjara 4 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim, Antonius Widijantono.

Sebelumnya, Taufik Kurniawan dituntut hukuman penjara 8 tahun. Wakil Ketua Umum PAN itu juga didenda Rp 200 juta subsider penjara selama enam bulan. Tuntutan tersebut diberikan karena Taufik dianggap bersalah karena menerima fee untuk pencairan alokasi DAK mencapai Rp 4,85 miliar.

Ia juga dianggap bersalah telah menerima suap dari mantan Bupati Kebumen, Yahya Fuad sebesar Rp3,65 miliar dan dari mantan Bupati Purbalingga Tasdi, Rp 1,2 miliar.

Selain itu, jaksa juga meminta terdakwa mengembalikan uang kerugian negara atas tindakan suap senilai Rp 4,24 miliar. Nantinya, uang tersebut akan diserahkan kepada KPK sebagai rampasan negara.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kuasa Hukum Taufik Kurniawan, Fidli Galan Syarif mengaku keberatan atas tuntutan jaksa dari KPK tersebut. Ia menilai tuntutan itu terlalu berat dan terkesan mengada-ada karena banyak tuduhan yang tak bisa dibuktikan di ruang pengadilan. Salah satunya bukti berkas proposal pengajuan DAK Purbalingga yang tidak ada dalam fakta persidangan.

Jakarta Tuan Rumah Formula E 2020, Anies Diminta Benahi Kualitas Udara Dulu

Suara.com – Rencana DKI Jakarta menjadi tuan rumah ajang balapan Formula E 2020 menuai banyak reaksi dari publik. Banyak pihak yang meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan membenahi terlebih dahulu kualitas udara di Jakarta sebelum perhelatan ajang balapan bergengsi itu dimulai.

Formula E adalah ajang balapan terpopuler kedua sesudah Formula 1 (F1). Bedanya dengan F1, Formula E menggunakan mesin bertenaga listrik sehingga bebas emisi, dan diadakan di jalan raya yang diubah jadi sirkuit sementara.

Melalui akun Twitter @aniesbaswedan, Anies Baswedan mengunggah foto kebersamaan dirinya bersama dengan CEO FIA Formula E Alejandro Agag dan Co-Founder sekaligus CCO FIA Formula E Alberto Longo.

Usai mencapai kesepakatan untuk menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota host Formula E 2020. Berdiri di sisi kiri adalah Alejandro Agag, CEO @FIAFormulaE, dan yang di sisi kanan Alberto Longo, Co-Founder dan CCO FIA Formula E,” cuit Anies Baswedan seperti dikutip Suara.com, Senin (15/7/2019).

Cuitan tersebut mengundang beragam reaksi dari warganet. Salah satunya akun @moodspiral yang menyoroti masalah kualitas udara di Jakarta yang buruk dan tidak sehat.

Turut senang, Pak Anies. Tapi kualitas udara Jakarta dibenerin juga ya Pak. Kasihan kan nanti para peserta Formula E nya uhuk-uhuk gara-gara polusi udara Jakarta,” kata @moodspiral.

Cuitan warganet kritik Anies Baswedan tangani polusi udara Jakarta (Twitter/ @moodspiral)Cuitan warganet kritik Anies Baswedan tangani polusi udara Jakarta (Twitter/ @moodspiral)

Kualitas udara di Ibu Kota sempat menjadi yang terburuk di dunia. Menurut indeks kualitas udara dari situs Air Visual, Minggu (14/7/2019), Jakarta menempati peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Kualitas udara di Jakarta mencapai level 194 US Air Indec Quality (AQI). Warga Jakarta yang beraktifitas di luar rumah diajurkan untuk mengenakan masker penutup untuk meminimalisir dampak polusi udara.

Dalam konferensi pers bersama awak media, Anies Baswedan mengakui belum mempunyai solusi nyata mengatasi kualitas udara Jakarta yang buruk dan kotor. Ia masih menimbang solusi jangka pendek dan jangka panjang.

Jadi kita ingin agar langkah-langkah untuk membereskan masalah kualitas udara Jakarta ini bukan langkah-langkah jangka pendek saja. Tapi juga jangka panjang. Nah ini jangka pendek sedang kita bicarakan. Dimatangkan dulu terus nanti diumumkan,” jelas Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/6/2019).

Akan Gabung ke Jokowi, PAN Incar Kursi Pimpinan DPR – MPR

Suara.com – Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyatakan partai yang diketuai Zulkifli Hasan siap untuk bergabung dan membantu Presiden Jokowi. PAN kata dia, siap untuk merapat ke dalam koalisi Indonesia kerja.

Bara mennuturkan, pihaknya bisa ikut andil menjadi bagian dari pemerintah dengan ikut mengambil alih posisi di pemerintahan hingga pucuk jabatan di parlemen.

“Saya pikir kan manifestasi macam-macam. Tentu bisa di pemerintahan, bisa di pimpinan DPR, MPR. Tentu kita perlu tempat yang bisa bekerja nyata untuk bantu Jokowi. Apakah di pemerintahan, kabinet, atau di parlemen itu manifestasi macam-macam,” kata Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Bara menuturkan, keinginan PAN untuk bergabung dengan koalisi Jokowi sudah diamini oleh sebagian besar pengurus PAN tingkat provinsi.

“Jadi kami menerima advice saran dari berbagai pihak dan tentu saja kami akan mengambil keputusan berdasarkan proses institusional. Jadi memang ini bukan kemauan satu dua orang saja. Tapi betul-betul melibatkan semua pihak, pengurus DPP, juga pengurus-pengurus provinsi,” kata Bara.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan tak memungkiri jika partai berlambang matahari itu bisa saja bergabung dengan pemerintah Jokowi – Maruf Amin dalam Kolisi Indonesia Kerja (KIK).

Menurut Bara, bila benar nantinya PAN bergabung di koalisi Jokowi hal itu lantaran didasari adanya sesuatu yang sangat fundamental dan penting terkait kepentingan bangsa yang perlu ditangani bersama. Apalagi lanjut Bara, mengingat perbedaan pandangan politik yang selama ini terjadi akibat Pemilu 2019.

Ia beranggapan, untuk mengembalikan suasana pasca Pemilu, maka Jokowi tidak bisa mengambil sikap winner take all baik untuk dirinya maupun partai koalisi.

Menurutnya, Jokowi perlu membuat pemerintahan yang bersifat inklusif dengan cara merangkul kekuatan lain di luar partai yang selama ini mendukungnya.

“Jadi dalam semangat itu kita sepakat untuk bisa membantu Jokowi untuk membangun suatu pemerintahan yang inklusif. Dengan manifestasinya adalah PAN bergabung dengan pemerintahan,” kata Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).

Terkait peluang partainya merapat ke Jokowi, Bara mengaku hal itu juga didasari dari suara kader di DPW yang lebih condong meminta PAN bergabung.

“Trennya memang seperti itu bahwa banyak sekali DPW yang memang setuju juga dengan ide PAN bergabung dengan pemerintahan,” kata Bara.

PDIP: Jokowi Tak Lagi Kerja di Zona Nyaman

Suara.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menilai pidato visi Indonesia Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan saat ini Jokowi tidak lagi bekerja di zona nyaman. Jokowi memiliki sense of direction bagi masa depan bangsa Indonesia, dengan berupaya menjawab tantangan kemajuan teknologi dan kompetisi antar-bangsa.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas pidato Pak Jokowi. Visi Indonesia yang disampaikan Pak Jokowi itu menyentuh aspek yang mendasar.

“Bahwa pembangunan manusia Indonesia menjadi kunci bagi seluruh gerak kemajuan,” kata Hasto Kristiyanto melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Jokowi dinilai jujur dan melihat secara jernih tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan, dengan menegaskan pentingnya pola pikir baru.

“Apa yang ditegaskan oleh Presiden bahwa tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman, dan ketegasannya bahwa bangsa Indonesia harus berubah, adaptif, produktif, lebih kreatif, dan kompetitif, menunjukkan kuatnya pemahaman terhadap ‘sense of direction’ tersebut,” katanya.

Menurut Hasto, PDI Perjuangan juga menilai bahwa menjadi pemimpin itu harus kokoh dalam prinsip, terlebih ketika berkaitan dengan Pancasila dan kebhinnekaan Indonesia.

Pemimpin, kata dia, juga harus memegang teguh konstitusi dan menjalankannya dengan selurus-lurusnya.

“Prinsip itulah yang ditegaskan Pak Jokowi. Syarat bagi Indonesia Satu adalah Pancasila yang dibumikan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Hasto mengatakan sikap tegas Presiden yang tidak memberikan ruang sedikitpun terhadap pihak-pihak yang mengganggu Pancasila bagaikan national call bagi seluruh lembaga negara, seluruh aparat penegak hukum, dan seluruh jajaran kementerian negara untuk menjalankan kebijakan yang ideologis tersebut.

“Dengan menjadikan Pancasila hidup dalam seluruh gerak kehidupan berbangsa, maka Indonesia yang satu, berdaulat, berkemajuan, adil dan makmur bisa kita wujudkan,” katanya.

3 Ancaman dari Jokowi saat Berpidato di Sentul

Suara.com – Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) baru saja menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara Visi Indonesia di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam.

Jokowi menguraikan banyak program pembangunan infrastruktur, ekonomi, reformasi birokrasi, dan sumber daya manusia (SDM) dalam pidatonya.

Program-program itulah yang akan menjadi fokusnya selama periode kedua sebagai presiden.

Pada pidatonya, Jokowi juga melontarkan beberapa ancaman untuk mereka yang tidak bisa diajak bekerja sama. Berikut tiga di antaranya:

1. Hajar penghambat investasi

Dalam lima tahun ke depan bersama wakilnya, Maruf Amin, Jokowi mengatakan akan membuka keran investasi lebih besar dibanding di periode pertama.

Menurutnya, investasi adalah kunci utama untuk membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia dan mengurangi angka pengangguran.

Ia pun secara tegas melantangkan bahwa semua pihak yang menghambat investasi di Indonesia akan diberantas.

“Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya!” seru Jokowi.

“Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan,” imbuhnya.

2. Copot pejabat yang tak efisien

Jokowi juga mementingkan reformasi birokrasi selama pemerintahannya di periode kedua. Ia menegaskan bahwa pola pikir birokrasi harus diubah.

“Reformasi struktural! Agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah! Hati-hati! Kalau pola pikir, mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas!” ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, pejabat pemerintahan harus melayani masyarakat dengan baik dan tidak berbelit. Jika tidak, mereka akan dicopot oleh Jokowi.

“Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Akan saya cek sendiri! Akan saya kontrol sendiri! Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya,” tegasnya.

3. Bubarkan lembaga yang tak bermanfaat

Tak hanya pejabat, Jokowi bahkan tak main-main akan membubarkan lembaga yang pemerintahan yang tidak berguna.

“Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan!” serunya.

Jokowi menyebutkan pula larangan-larangan bekerja yang menurutnya tak sesuai untuk pejabat pemerintahan.

“Tidak ada lagi pola pikir lama! Tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman. Harus berubah! Sekali lagi, kita harus berubah,” kata Jokowi.

“Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Maka kita harus terus membangun Indonesia yang adaptif, Indonesia yang produktif, dan Indonesia yang inovatif, Indonesia yang kompetitif,” lanjutnya.

Antisipasi Aksi Massa, Polisi Jaga Ketat Kediaman Prabowo

Suara.com – Sejumlah personel polisi dari Polda Metro Jaya berjaga di depan kediaman Prabowo Subianto Jalan Kertanegara No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2019). Ini mengingat adanya kabar akan ada aksi massa dari Jaringan Pemuda Penyelamat Konstituen (JPPK) Prabowo – Sandiaga Uno menolak rekonsiliasi antara Prabowo dengan Joko Widodo (Jokowi).

Dari pantauan Suara.com sekitar pukul 09.45 WIB, sejumlah personel polisi tampak bersiaga di sekitar kediaman Prabowo. Tampak pula satu unit mobil pengendalian massa dari Korps Shabara Polda Metro Jaya.

Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Indra Jafar mengatakan, pihak telah menurunkan 100 personel yang berjaga di sekitar kediaman Prabowo. Mereka akan disiagakan sampai situasi benar-benar kondusif.

“Kita masih antisipasi, siapkan personel untuk lakukan pengamanan di sini karena bagaimana pun fasilitas pribadi itu dilarang jadi objek unjuk rasa. Ini kan rumah, tidak boleh di sini,” kata Indra saat ditemui di lokasi Jalan Kertanegara No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Indra mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan atau izin terkait aksi massa yang dijadwalkan digelar di kediaman Prabowo Subianto hari ini.

Namun, Indra menegaskan sebagaimana aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyebutkan tidak diperbolehkan adanya unjuk rasa di depan fasilitas pribadi milik orang.

“Kalau menyampaikan aspirasi dia wajib memberitahukan kepada pihak kepolisian, tetapi mereka harus tahu bahwa aturan-aturan khususnya yang menjadi objek unjuk rasa tidak dibenarkan di fasilitas-fasilitas pribadi, apalagi rumah seperti ini enggak boleh,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua JPPK Prabowo – Sandiaga Uno, Fhais mengatakan aksi gagal digelar hari ini lantaran pihaknya ingin terlebih dahulu berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait adanya larangan melakukan aksi di depan fasilitas pribadi.

Untuk itu, Fhais menuturkan hari ini pihaknya akan berkonsultasi dan menyampaikan surat pemberitahuan aksi yang direncanakan akan digelar pada Rabu (17/7/2019) lusa.

Wapres JK ke Capaja TNI-Polri: Kuasai Teknologi!

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kepada calon perwira remaja (Capaja) Akademi TNI dan Polri kalau kondisi saat ini tidak bisa disamakan dengan perjuangan para tentara yang bertugas pada 1945. JK meminta prajurit TNI dan Polri harus bisa menguasai teknologi.

Awalnya, JK menceritakan soal Perang Dunia I yang menewaskan 25 juta tentara dan kurang lebih 28 juta warga sipil. Kejadian serupa pun terjadi saat Perang Dunia II yang juga menewaskan banyak orang.

“Artinya, setiap perang tentu menimbulkan korban,” kata JK saat memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja Akademi TNI dan Polri di Gedung Olahaga Ahmad Yani, Markas Besar TNI, di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/7/2019).

Menurut JK, perang yang menimbulkan korban jiwa tidak bisa kembali dipraktikan pada masa kini. Kalla menuturkan, saat ini yang ada ialah perang teknologi.

“Yang terjadi, perang teknologi, yang menang yang kuasai teknologi. Tekno dipakai militer, kepolisian. Penguasaan tekno penting,” ujarnya.

“Anda beda dengan tentara angkatan 45. Tentara yang dapat penguasaan teknologi. Anda harus belajar terus untuk hal-hal tersebut,” sambungnya.

Kemajuan teknologi juga dirasa JK menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Menurutnya jika bangsa tidak mampu menguasai teknologi, maka bangsa tersebut bisa saja akan mudah dikuasai oleh negara lain.

“Tentu kita harus kuasai teknologi agar penguasaan teknologi tak kuasai kita. Kita harus manfaatkan SDA sebaik-baiknya,” tandasnya.

Untuk diketahui, pembekalan diikuti oleh 781 perwira, terdiri dari 259 TNI Angkatan Darat dengan komposisi 244 putra dan 15 putri sementara perwira Angkatan Laut berjumlah 117 orang yang terdiri dari 103 putra 14 putri, berikutnya 99 perwira Angkatan Udara dengan 9 putri dan 90 putra kemudian 306 perwira polri dengan komposisi 256 putra dan 50 putri.

Dapat Order Antar Barang, Ojol Ini Malah Bawa Kabur Kamera Pesanan

Suara.com – Seorang pengendara ojek online (ojol) diduga melarikan kamera pesanan dari pelanggan.

Hal ini terungkap dari sebuah cuitan warganet yang juga sekaligus menjadi korban pencurian tersebut.

Cuitan ini diunggah Jumat (13/7/2019) oleh seorang warganet dengan akun bernama @**miaw.

“Minta tolong teman-teman Twitter, buat yang kenal atau melihat orang ini hubungin hue ya. Driver ini mengambil kamera pesanan dari toko gue tapi nggak diantar ke tujuan.” ujar akun Twitter tersebut.

Dirinya pun menyertakan screenshot saat pemesanan pengiriman barang tersebut.

Ojol yang diduga mencuri kamera. (Twitter)Ojol yang diduga mencuri kamera. (Twitter)

Warganet tersebut juga menyertakan sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pengendara ojol tersebut. Namun setelah dicek, identitas yang ia bawa tersebut adalah palsu.

“Jadi ternyata KTP si driver itu palsu, barusan aku cek NIK ternyata atas nama orang yang berbeda.” imbuh @**miaw.

Aksi pencurian kamera tersebut kemudian menjadi viral dan membuat masyarakat menjadi was-was. Berikut beberapa komentar mereka.

Ojol yang diduga mencuri kamera. (Twitter)Ojol yang diduga mencuri kamera. (Twitter)

“Memalukan dengan data palsu bisa buat evaluasi penyedia ojek online saat menerima calon driver, eKTP kan sudah valid dbnya. Banyak ojol yang baik dan memang pekerjaannya itu saja. Akibat orang culas ini, image mereka jadi tercoreng. Aplikator lamban dalam eksekusi by geo tagging..” ujar @pututik.

“Memalukan, sama saja dengan menjatuhkan driver lain. Konsumen menjadi hilang rasa amannya saat bersama kami para driver ojol.” ujar @SatrioDK19.

Terkait kasus ini, penyedia layanan ojek online GOJEK sudah turun tangan, namun belum diketahui secara pasti kelanjutan dari kasus tersebut.

Sosok Tentara Khusus Amerika, Tewas Diduga Dibunuh Taliban di Afghanistan

Suara.com – Seorang anggota Pasukan Khusus Amerika tewas dalam pertempuran di Afghanistan utara, demikian diumumkan markas besar militer Amerika, Pentagon, Minggu (14/7).

Sersan Mayor James “Ryan” Sartor, yang pernah mendapat banyak penghargaan, meninggal pada Sabtu (13/7) setelah terluka akibat tembakan musuh.

Kematiannya menambah jumlah kematian di kalangan militer Amerika pada tahun ini di Afghanistan menjadi 11 orang dan 2.430 sejak perang Afghanistan dimulai pada Oktober 2001.

Sartor, yang berusia 40 tahun dari Teague, Texas, telah beberapa kali tugas di Irak dan Afghanistan dengan divisi ke-10 Grup Pasukan Khusus (Lintas Udara).

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahed mengklaim pada Sabtu, kelompok militan berada di balik pembunuhan itu. Tetapi klaim tersebut belum mendapat konfirmasi.

Terdapat sekitar 14 ribu tentara Amerika di Afghanistan, dengan tugas utama memberi saran kepada pasukan Afghanistan yang memerangi Taliban.

Sumber: VOA Indonesia

TII Kritik Pidato Visi Indonesia Jokowi, Harus Ditambah Perlindungan HAM

Suara.com – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar menilai program pemerintah Joko Widodo – Maruf Amin lima tahun kedepan yang terangkum dalam pidato Jokowi bertajuk Visi Indonesia harus dilandasi dengan prinsip terhadap perlindungan HAM dan penegakkan hukum. Sebab, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terhadap perlindungan HAM dan penegakkan hukum.

Adinda menilai pidato pertama sebagai presiden terpilih 2019 -2024 bertajuk Visi Indonesia yang disampaikan Jokowi di Sentul International Convertion Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (14/7/2019) yang berisi terkait lima program prioritas yakni infrastruktur, pembangunan SDM, investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN sangat menarik. Hanya, kata dia, untuk mewujudkan visi Indonesia tersebut pemerintah Jokowi kedepan perlu menegakkan perlindungan HAM dan hukum.

“Presiden Jokowi menyebutkan prasyarat utama untuk mencapai visi Indonesia, Pancasila, persatuan dan kesatuan Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga hal ini sangat penting, namun perlindungan HAM dan penegakan hukum sangat penting untuk ditegaskan dalam perubahan paradigma untuk mewujudkan visi Indonesia kedepan,” kata Adinda dalam keterangan pers yang diterima Suara.com pada Senin (15/7/2019).

Adinda menyebutkan, Indonesia mesih memiliki berbagai tantangan terkait perlindungan HAM dan penegakkan hukum. Misalanya, penuntasan kasus korupsi, HAM, kerusakan lingkungan, radikalisme dan ekstrimisme yang bahkan telah memasuki lingkungan lembaga pendidikan dan pemerintah, juga terkait kekerasan seksual.

“Serta pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi, menjadi beberapa kasus serius yang jelas patut menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagai prioritas pemerintah kedepan,” ujarnya.

Adapun, Adinda berpendapat dalam pelaksanaan lima program prioritas yang disampaikan oleh Jokowi itu diperlukan lembaga dan aparat birokrasi yang mumpuni dan mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada rakyat. Khususnya, terkait prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, serta partisipatif.

“Prinsip ini sangat penting untuk mendorong proses kebijakan yang inklusif dan efektif dalam upaya mencapai visi Indonesia tersebut,” tandasnya.

186 Siswa Korban Kebakaran Tebet Mengikuti Sekolah di Hari Pertama

Suara.com – Sebanyak 186 siswa – siswi SDN Manggarai 05, Jakarta Selatan ikut menjadi korban saat kebakaran terjadi di Kampung Bali Matraman pada Rabu (10/7/2019) lalu. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat para siswa untuk tetap ke sekolah pada hari pertama.

Kepala Sekolah SDN Manggarai 05, Rokhani, menyebut sebagian siswa diantar dengan orang tuanya dan tetap mengikuti kegiatan belajar seperti biasa. Menurutnya anak didiknya itu berasal dari enam RT yang terdampak kebakaran.

“Ada 186 siswa yang kena kebakaran. Jadi memang rata-rata anak kita tuh ada enam RT dalam satu RW yang memang habis (rumah orangtuanya),” ujar Rokhani di lokasi, Senin (15/7/2019).

Rokhani menuturkan, pihak sekolah juga membantu menyalurkan bantuan dari suku dinas pendidikan Jakarta Selatan. Bantuan yang disalurkan berupa perlengkapan sekolah.

“Lengkap. Ada alat tulis, sepatu, topi dasi, seragam putih merah, kemudian pakaian dalam,” kata Rokhani.

Rumah Bisril Hati (57) ikut terbakar saat kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Cipinang Jaya, Jakarta Timur pada Sabtu (6/7/2019) pagi. (Suara.com/Fakhri)Rumah Bisril Hati (57) ikut terbakar saat kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Cipinang Jaya, Jakarta Timur pada Sabtu (6/7/2019) pagi. (Suara.com/Fakhri)

Kegiatan belajar mengajar pada hari pertama sekolah di SDN Manggarai 05 berlangsung seperti biasa. Namun karena masih hari pertama, pihak sekolah tidak langsung mengadakan kegiatan belajar efektif.

“Kita manfaatkan untuk pengenalan gurunya, berkenalan teman sekelasnya, baru mengatur pembentukan ketua kelas, dan sebagainya. Jadi besok mulai belajar efektif,” pungkasnya.

Sri, orang tua korban kebakaran di Kampung Bali, Tebet mengaku tak memiliki kendala menjalani hari pertama sekolah anaknya. Khususnya untuk seragam sekolah, mereka sudah mendapatkan bantuan.

Sri, salah satu korban kebakaran mengaku sudah mendaparkan bantuan seragam dari salah satu posko bantuan. Pagi ini, Sri mengantar anaknya di hari pertama sekolah di SDN 05 Manggarai, Jakarta Selatan.

“Sudah ya alhamdulillah ada kemarin ngambil di posko seragam sekolah,” ujar Sri di SD 05 Manggarai, Jakarta Selatan.

Incar Kursi Menteri, Golkar Mulai Cari Kader Milenial dan Post Milenial

Suara.com – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto mengatakan partainya tidak menuntut banyak soal pembagian jatah kursi menteri dalam kabinet Jokowi – Maruf Amin.

Keputusan menteri merupakan hak prerogatif presiden, maka dari itu ia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

“Berapa (kursi), ini tergantung Pak Presiden,” kata Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Namun begitu, kata Airlangga, Golkar siap bilamana kadernya ditunjuk mengisi beberapa pos menteri.

“Kalau kami kan punya kader yang siap dan juga mengenai jumlah dan yang lain itu adalah hak prerogatif Presiden, tergantung juga portfolio seperti apa,” ujar Airlangga.

Mengenai Dito Ariotedjo, Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), organisasi sayap Partai Golkar yang masuk bursa calon menteri muda, Airlangga mengatakan bahwa Golkar memiliki kader dari segala rentang usia yang juga siap mengisi pos menteri.

“Saya pikir kalau Golkar punya kader mulai dari milenial sampai post milenial yang kita sebut selenial, setelah milenial,” tandasnya.

Tak Punya Seragam, Siswa Korban Kebakaran Tebet Ngambek Tak Mau Sekolah

Suara.com – Beberapa siswa yang menjadi korban kebakaran di Kampung Bali, Tebet sudah masuk sekolah di hari pertama tahun ajaran baru. Namun ada siswa yang tidak ingin sekolah karena tak punya seragam karena sudah habis terbakar.

Kepala Sekolah SDN 05 Manggarai, Jakarta Selatan, Rokhani mengatakan pihaknya mendapat laporan ada siswa yang tak mau ke sekolah karena tak punya seragam. Siswa tersebut dikatakan Rokhani merasa minder karena ke sekolah tak memakai seragam.

“Ada beberapa anak korban kebakaran yang ngambek enggak mau sekolah, takut katanya,” ujar Rokhani di SDN 05 Manggarai, Senin (15/7/2019).

Rokhani menegaskan, pihak sekolah akan memaklumi kondisi siswanya yang tidak memiliki seragam karena rumah orangtuanya hangus terbakar beberapa hari lalu. Ia meminta agar para orang tua tetap mengajak anaknya untuk datang ke sekolah meskipun tidak menggunakan seragam.

“Kita dari kemarin sudah mengkondisikan ya. Yang seragamnya belum ada, terus enggak pakai sepatu enggak apa-apa,” kata Rokhani.

Salah satu orang tua siswa yang tidak memiliki seragam tersebut juga dikatakan Rokhani sempat melapor ke sekolah dan segera diberikan seragam begitu datang. Ia mengaku menerima bantuan seragam dari banyak pihak untuk disalurkan ke siswanya.

“Jadi bapaknya lapor ke sini ‘bu anak saya belum mau sekolah’. Kenapa saya bilang, ‘itu seragamnya belum ada’. Ayo masuk itu saya bawain deh tuh,” tuturnya.

Selain tak memiliki seragam, siswa korban kebakaran juga ada yang datang menggunakan sandal pada hari pertama sekolah ini. Pihak sekolah lantas memberikan bantuan sepatu untuk digunakan.

“Tadi ada beberapa anak yang mungkin kemarin belum dapat sepatu, tadi pakai sendal di sekolah (saya bilang) ‘ayo ganti pakai sepatu’ supaya dia enggak minder,” pungkasnya.

Rumah Bisril Hati (57) ikut terbakar saat kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Cipinang Jaya, Jakarta Timur pada Sabtu (6/7/2019) pagi. (Suara.com/Fakhri)Rumah Bisril Hati (57) ikut terbakar saat kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Cipinang Jaya, Jakarta Timur pada Sabtu (6/7/2019) pagi. (Suara.com/Fakhri)

Diberitakan sebelumnya, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) DKI Jakarta berhasil menjinakkan si jago merah di permukiman padat penduduk di Kampung Bali Matraman, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (10/7) sekitar pukul 15.30 WIB, sedangkan api berkobar sejak pukul 10.50 WIB.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kebakaran diduga dipicu meledaknya kompor milik salah satu warga setempat.

Akibat peristiwa ini, sekitar 1.400 warga mengungsi ke tiga titik pusat pengungsian tak jauh dari lokasi kebakaran.

2 Orang Tewas dan 1.104 Mengungsi karena Gempa Halmahera 7,2 SR

Suara.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maluku Utara mencatat 1.104 warga mengungsi akibat gempa Halmahera 7,2 skala richter, Minggu (14/7/2019) kemarin. Sementara 2 orang meninggal di Kabupaten Halmahera Selatan.

Pengungsian warga tersebar di sembilan titik, belum termasuk di Gane Barat, Gane Timur, dan Bacan Timur.

“Dua orang warga meninggal bernama Aisyah (51) asal Gane Luar dan Halimah asal Desa Papaceda, Kecamatan Gane Barat,” kata Sekretaris BPBD Malut, Ali Yau di Ternate, Senin (15/7/2019).

Personel BNPB sudah bergerak ke Saketa melalui jalur darat Sofifi untuk mengecek kondisi pascagempa di Gane Barat, sedangkan Korem 152/Babullah Ternate telah menerjunkan satu peleton untuk membantu penanganan bencana di daerah terdampak di Halmahera Selatan.

Ali menyatakan informasi yang diperoleh, saat ini rumah penduduk yang rusak sedang didata, sedangkan data dari beberapa desa terkonfirmasi melalui Sekretaris Desa Lemo-Lemo ada 100 lebih kepala keluarga dengan 300 jiwa yang rumahnya roboh.

Untuk Desa Ranga-Ranga 300 KK dengan 800 jiwa telah mengungsi ke daerah ketinggian yang dianggap aman dari tsunami.

“Hari ini, Tim Pemda Halsel (Halmahera Selatan) telah turun untuk melakukan pendataan kerusakan rumah warga yang rusak dan warga korban gempa bumi tersebut,” katanya.

Tim BPBD Malut telah turun ke Saketa untuk melakukan pendataan korban dan rumah yang rusak akibat gempa.

Pihaknya menyarankan Pemkab Halmahera Selatan menetapkan status tanggap darurat gempa agar penanganan terhadap warga terdampak gempa bisa lebih intensif.

Data yang diperoleh sebelumnya di Desa Ranga Ranga, Kecamatan Gane Barat kerusakan akibat gempa 90 persen, di Desa Dolik tujuh rumah rusak, sedangkan warga sudah dievakuasi ke tempat lebih tinggi dan tidak ada korban jiwa, di Desa Nyonyifi, tambatan perahu dan rumah di pesisir rusak berat, namun tidak ada korban jiwa.

Di Desa Matuting, Kecamatan Gane Timur Tengah empat rumah rusak, tidak ada korban jiwa, di Desa Pasipalele satu jembatan, masjid, dan rumah penduduk rusak. Untuk data pasti tentang rumah penduduk belum bisa dikonfirmasi karena warga langsung mengungsi saat terjadi gempa pertama.

Di Desa Bisui, Kecamatan Gane Timur puskesmas pembantu roboh, 15 rumah retak, 15 rumah rusak berat, dan jembatan roboh, sedangkan di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat empat rumah rusak tetapi tidak ada korban jiwa, di Wayatim tiga rumah rusak dan tidak ada korban jiwa.

Di Desa Tomara dan Tabapoma rumah rusak tetapi belum bisa dikonfirmasi jumlahnya, sedangkan warga masih mengungsi. (Antara)

Prancis, Inggris dan Jerman Sebut Kesepakatan Nuklir Berisiko Kandas

Suara.com – Prancis, Inggris dan juga Jerman pada Minggu (14/7/2019) menyatakan, disibukkan oleh peningkatan ketegangan di kawasan Teluk Persia serta risiko gagalnya kesepakatan nuklir Iran 2015.

Ketiga negara itu menyeru semua pihak untuk melanjutkan dialog.

Negara-negara Eropa dalam pernyataan bersama menyebutkan bahwa sanksi baru AS terhadap Iran dan keputusan Iran untuk tidak lagi mematuhi beberapa komitmennya dapat menghancurkan kesepakatan, yang ditandatangani genap empat tahun pada hari ini.

“Risikonya sedemikian rupa sehingga perlu bagi para pemangku kepentingan untuk memecahkan dan mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi tindakan mereka,” bunyi pernyataan bersama yang dirilis kantor kepresidenan Prancis.

“Kami percaya bahwa tiba saatnya untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mencari cara untuk menyudahi eskalasi ketegangan dan kembali melakukan dialog.” (Reuters/Antara)

Siang Ini Amien Rais Beri Pernyataan Resmi Pasca Jokowi – Prabowo Bertemu

Suara.com – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais akan memberikan pernyataan resmi dan lengkap pasca pertemuan Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu (13/7/2019) pagi kemarin.

Amien Rais akan memberikan keterangan resminya di Kantor DPP PAN, Jakarta pukul 14.00 WIB.

“Saya harus hati-hati, karena saya ini dekat dengan Mas Prabowo. Saya akan tanya apa dalam pertemuan itu membahas rekonsiliasi dan bagi-bagi jatah kursi (menteri). Jadi tunggu Senin pekan depan, saya di Jakarta,” kata Amien Rais di rumahnya Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu pekan lalu.

Amien Rais mengakui kaget mengetahui Prabowo Subianto dan Jokowi bertemu. Ia menuturkan, sama sekali tidak mengetahui kapan pertemuan itu dirancang, dan siapa perancangnya. Karenanya, ia belum mau banyak berkomentar.

“Saya sama sekali belum tahu, kok tiba-tiba nyelonong begitu?” kata Amien Rais.

Karena itu pula, Amien menegaskan tidak bisa memberikan pernyataan sikapnya terkait pertemuan Jokowi – Prabowo. Amien berjanji akan memberikan pernyataan dan menyatakan sikap politik setelah mendengar langsung penjelasan Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, momen istimewa pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto pascapemilu 2019 menjawab pertanyaan semua kalangan mengenai rekonsiliasi nasional yang terus didengungkan.

Untuk diketahui, Presiden Joko WIdodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akhirnya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus sekitar Pukul 10.07 WIB. Setibanya di Stasiun MRT, Presiden Jokowi dan Prabowo sempat berpelukan dan berjalan bersama.

Sejurus kemudian, Prabowo dan Jokowi langsung menaiki gerbang MRT dan melanjutkan perjalanan dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Senayan.

Sepanjang perjalanan dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Senayan, keduanya sempat berbincang empat mata di gerbong yang dikhususkan dalam pertemuan tersebut.

Sambangi Istana, Baiq Nuril Serahkan Surat Permohonan Amnesti ke Jokowi

Suara.com – Korban pelecehan seksual Baiq Nuril Maknun menemui Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di kantor staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019). Kedatangan Nuril didampingi Tim Advokasi serta Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka.

Direktur Amnesty International Indonesia yang juga ikut mendamingi Nuril, Usman Hamid menuturkan kedatangannya kali ini untuk menyerahkan surat permohonan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait permohonan pemberian amnesti.

“Hari ini kami akan memberikan surat kepada presiden tentang pemberian amnesti untuk dirinya (Baiq Nuril) atas arahan dari Sekretariat Negara,” ujar Usman di kantor KSP.

Pertemuan antara Moeldoko dan Baiq serta tim advokasi berlangsung secara tertutup.

Surat permohonan pemberian amnesti dan petisi itu bertuliskan ‘300.00 orang minta Presiden Jokowi Beri Amnesti untuk Nuril serta 1.042 dukungan amnesti kepada Presiden melalui Moeldoko.

Moeldoko menuturkan, Presiden Jokowi memiliki keinginan untuk memberikan amnesti kepada Nuril.

Mantan panglima TNI itu menyebut kasus yang menimpa Nuril adalah persoalan kemanusiaan yang harus menjadi perhatian semua pihak.

“Bentuk dukungan ini adalah dukungan konkrit bahwa keinginan Presiden memberikan amnesti betul-betul luar biasa. Ini persoalan kemanusian yang perlu jadi perhatian kita semua,” kata dia.

“Apa yang saya terima hari ini dan saya yakin apa yang kita inginkan bersama mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” Moeldoko menambahkan.

Lebih lanjut, Moeldoko menyebut pemerintah akan segera mengirimkan surat rekomendasi kepada DPR usai menerima surat permohonan amnesti dari Nuril.

“Secepatnya sehingga nanti ada untuk mengirim surat ke DPR bisa segera dan bisa dimintai pertimbangannya,” ujarnya.

Kasus Suap Bowo Sidik, KPK Kembali Panggil Adik Nazaruddin

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap adik kandung mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, Muhajidin Nur Hasyim, dalam kasus penyuapan jasa bidang pelayaran PT Pupuk Logistik Indonesia (PILOG) yang menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia.

Muhajidin akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka staf PT Inersia Indung yang merupakan orang kepercayaan tersangka mantan anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.

“Kami periksa Muhajidin sebagai saksi untuk tersangka IND (Indung),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikonfirmasi, Senin (15/7/2019).

Pemeriksaan Muhajidin hari ini, merupakan penjadwalan ulang. Lantaran yang bersangkutan tak hadir dalam pemeriksaan 5 Juli 2019 lalu.

Belum diketahui, apa yang akan didalami penyidik dalam menelisik saksi Muhajidin.

Untuk diketahui, Bowo Sidik bersama Indung sudah ditetapkan tersangka. Sedangkan, tersangka pemberi suap Bowo Sidik, yakni Manajer HTK, Asty Winasty sudah menjalani persidangan.

Uang sebesar Rp 8,4 miliar yang disimpan dalam 84 kardus yang merupakan hasil suap itu disimpan di kantor PT Inersia di Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Uang miliaran rupiah yang dikumpulkan Bowo Sidik Pangarso rencananya akan dibagikan kepada masyarakat Jawa Tengah agar dirinya bisa kembali terpilih sebagai anggota DPR RI.

Heboh Tagar #AniesBaswedanForPresident Jadi Trending Topic, Setuju?

Suara.com – Dunia media sosial dikejutkan dengan kemunculan tagar #AniesBaswedanForPresident. Tagar ini langsung menduduki posisi kedua teratas sebagai tagar paling banyak dibicarakan.

Dari hasil penelurusan Suara.com, Senin (15/7/2019), tagar yang menyerukan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menjadi Presiden RI sudah dicuitkan sebanyak lebih dari 9.310 cuitan.

Kemunculan tagar tersebut sontak mengundang beragam komentar pro dan kontra dari kalangan warganet. Banyak warganet yang mengapresiasi pencapaian Anies Baswedan menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah ajang Formula E 2020.

Formula E adalah ajang balapan terpopuler kedua sesudah Formula 1 (F1). Bedanya dengan F1, Formula E menggunakan mesin bertenaga listrik sehingga bebas emisi, dan diadakan di jalan raya yang diubah jadi sirkuit sementara.

Kabar bahagia bagi para pecinta balapan Formula E itu diberikan oleh Anies Baswedan saat menyambangi Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Tagar #AniesBaswedanForPresident jadi trending topic (Twitter)Tagar #AniesBaswedanForPresident jadi trending topic (Twitter)

Untuk saat ini menurut saya pak @aniesbaswedan yang paling ideal untuk memimpin negeri ini di periode selanjutnya,” ungkap @kartiko_hendry.

Semoga jadi sosok penerus bangsa,” kata @nendihandryanto.

Alhamdulillah semoga terwujud aamiin terimakasih pak Gubernur. Maju kotanya bahagia warganya,” ujar @yusran801.

Di samping kegembiraan dan dukungan penuh untuk Anies Baswedan agar bisa mencalonkan diri dalam Pilpres 2024, tak sedikit warganet yang menolak keberadaan tagar dukungan #AniesBaswedanForPresident. Mereka menilai bila selama ini Anies Baswedan belum memberikan kontribusi yang nyata untuk membangun Ibu Kota Negara ini.

Aku kok heran ya muncul tagar #AniesBaswedanForPresident . Padal ya moon maap yak, Prestasi Pak Anies jadi Gubernur aja gak cemerlang amat, lebih ke biasa aja bahkan banyak kebijakannya yg menurutku malah gak konsisten sama janji kampanye dulu,” kata @ilhamkurniawan.

Baru ada tagar #AniesBaswedanForPresident saja saya merasa Indonesia seperti mau kiamat apa lagi jadi presiden beneran? Semoga Indonesia dilindungi dari ambisi orang seperti ini,” ujar @pitherpung.

Setelah meninggalkan Prabowo, para parasit itu mencari induk baru. Sekarang mereka mulai dengan hashtag #AniesBaswedanForPresident,” tutur @asnur_ns.

Lantas, bagaimana dengan Anda? Setujukah dengan adanya tagar #AniesBaswedanForPresident?

Suap PN Jakbar, KPK Periksa Kepala Seksi Pidana Umum Orang dan Harta Benda

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Seksi Pidana Umum Orang dan Harta Benda (Kasi Oharda) pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Awalludin Mahfud kasus. Pemeriksaan itu terkait dugaan suap penanganan perkara suap di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Awwaludin rencana diperiksa menjadi saksi untuk tersangka eks Aspidum Kejati DKI, Agus Winoto untuk melengkapi berkas penyidikan.

“Awalludin kami periksa dalam kapasitas saksi untuk tersangka AGW (Agus Winoto),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dikonfirmasi, Senin (15/7/2019).

Belum diketahui, apa yang akan didalami penyidik, terkait pemeriksaan Awaluddin sebagai saksi.

KPK sendiri telah mencegah tiga orang untuk berpergian ke luar negeri dalam perkara suap ini. Tiga orang tersebut yakni dua pihak swasta, Sendi Pericho dan Tjhun Tje Ming serta satu Jaksa pada Kejati DKI, Arih Wira Suranta. Ketiga orang itu dilarang bepergian ke luar negeri terhitung 29 Juni 2019.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Agus Winoto, selaku Aspidum Kejati DKI Jakarta, diduga sebagai penerima suap. Sementara dua tersangka lain adalah pengacara bernama Alvin Suherman (AVS) dan Sendy Perico (SPE) yang berprofesi sebagai pengusaha.

Untuk diketahui, tersangka SPE sempat menjadi buron KPK, hingga akhirnya menyerahkan diri dengan mendatangi KPK, Pada Minggu, 30 (6/2019) sekitar Pukul 15.00 WIB. Setelah proses pemeriksaan, dilakukan penahanan 20 hari pertama di Rutan K-4 KPK.

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di Jakarta menerangkan bahwa OTT terhadap ketiga tersangka bermula ketika Sendy Perico melaporkan penipuan yang dilakukan pihak lain senilai Rp 11 miliar.

Alvin Suherman selaku pengacara Sendy, tutur Laode, telah menyiapkan sejumlah uang untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Uang tersebut disiapkan guna memperberat tuntutan kepada pihak yang menipu Sendy.

“Uang ini diduga ditujukan untuk memperberat tuntutan kepada pihak yang menipunya,” ujar Laode.

Jadi Tuan Rumah Formula E 2020, Jakarta Bangun Jalan Standar Balap

Suara.com – Jakarta telah resmi terpilih sebagai tuan rumah balapan Formula E. Karena itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho menyebut pihaknya akan menyesuaikan jalanan di Jakarta dengan standard lintasan untuk balapan tersebut.

Namun Hari mengaku belum mengetahui spesifikasi yang diperlukan untuk lintasan balap Formula E. Ia masih menunggu kepulangan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang sedang berada di luar negeri.

“Pak Gubernur kan masih disana (luar negeri). Nantinkan masih dirapatin. Kemudian spesifikasi lintasan balap itu kayak apa, terus nanti disesuaikan dengan jalan kita,” ujar Hari saat dihubungi Suara.com, Senin (15/7/2019).

Ia menganggap banyak faktor jalanan di Jakarta yang nantinya perlu disesuaikan seperti pemandangan, model, dan jalur lintasan. Menurutnya perlu dilakukan pembahasan bersama kedinasan terkait di Jakarta.

“Spesifikasi jalan juga mungkin fitur dari view, mana yang bagus lintasannya, modelnya gitu. Itu nanti masih tahun depan kan. Jadi mungkin persiapan rapat-rapat dulu,” kata Hari.

Hari juga menyebut belum menerima informasi apapun dari Anies soal lokasi lintasan. Ia belum bisa memastikan apakah nantinya balapan akan diselenggarakan di tengah kota atau di sirkuit balap seperti Sentul.

“Belum tahu, jalurnya yang diminta nanti kayak apa. Apa di tengah kota, apa Thamrin-Sudirman, apa di pinggir jalan, apa di Sentul, kan kita gak tahu,” kata Hari.

Jika nantinya balapan akan digelar di tengah kota menggunakan jalan raya, ia mengaku akan belajar dari Singapura yang sudah melakukan hal serupa. Singapura disebut Hari meskipun menggelar balapan di tengah kota tapi sudah meningkatkan kualitas jalanannya.

“Singapura kan lintas balapannya dalam kota. Cuman dalam kota pun mereka sudah upgrade jalanannya dengan spesifikasi jalan yang sesuai. Nanti kalau sudah ada baru kita upgrade jalannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, kabar baik untuk Indonesia, khususnya Jakarta sebagai ibu kota. Jakarta dipastikan bakal jadi tuan rumah ajang Formula E 2020. Hal ini dikonfirmasi langsung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, via akun Facebook resminya.

Formula E adalah ajang balapan terpopuler kedua sesudah Formula 1 (F1). Bedanya dengan F1, Formula E menggunakan mesin bertenaga listrik sehingga bebas emisi, dan diadakan di jalan raya yang diubah jadi sirkuit sementara.

“Sebuah proses negosiasi dan persuasi yang panjang itu telah menemukan sebuah akhir yang indah,” buka Anies di Facebook resminya.

Tak Dapat Izin Polisi, Pendukung Batal Demo di Depan Kediaman Prabowo

Suara.com – Sejumlah massa yang tergabung dalam Jaringan Pemuda Penyelamat Konstituen (JPPK) Prabowo – Sandiaga gagal menggelar aksi demonstrasi di depan kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara No.4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Aksi tersebut sedianya akan digelar untuk menolak rekonsiliasi antara Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi). Namun aksi mereka batal karena belum memperoleh izin dari pihak kepolisian.

Berdasarkan pantauan Suara.com sekitar pukul 10.30 WIB di depan kediaman Prabowo tidak tampak terlihat massa yang direncanakan akan menggelar aksi di pada pukul 10.00 WIB.

Meski demikian, terlihat personel aparat kepolisian diri Polres Jakarta Selatan yang berjaga di sekitar kediaman Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Ketua JPPK Prabowo – Sandiaga Uno, Fhais mengatakan aksi gagal digelar hari ini lantaran pihaknya ingin terlebih dahulu berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait adanya larangan melakukan aksi di depan fasilitas pribadi.

“Kami tunda hari Rabu, dan hari ini kami ke Polda untuk pemberitahuan aksi. Hari ini mudah-mudahan di polda diizinkan untuk hari Rabu,” ujar Fhais saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2019).

“Alasan temen-temen kepolisian kan karena enggak ada pemberitahuan aksi juga tempat hunian pribadi. Nanti di polda dikasih ini, bukan enggak boleh tapi memang ada jaraknya, dikasih jarak berapa. Kami pasti turun kok. Saya ikut aturan aja biar nggak bermasalah,” Fhais menambahkan.

Lebih lanjut, Fhais menyebut aksi yang rencananya akan digelar pada Rabu 17 Juli mendatang itu akan diikuti oleh 30 orang.

Fhais mengatakan salah satu tuntutan yang akan mereka sampaikan ke Prabowo yakni terkait isi surat wasiat kepada rakyat yang pernah ditulisnya sebelum ditetapkannya Jokowi – Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2019.

“Kita mau tahu surat wasiat tulisan pak Prabowo itu apa sih, kok terkesan kayak rahasia banget,” ujarnya.

Presiden RI terpilih Joko Widodo dan Prabowo Subianto berdiskusi saat menaiki MRT dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7). [Suara.com/Arief Hermawan P]Presiden RI terpilih Joko Widodo dan Prabowo Subianto berdiskusi saat menaiki MRT dari Stasiun MRT Lebak Bulus menuju Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7). [Suara.com/Arief Hermawan P]

Terkait pertemuan antara Prabowo dan Jokowi pada Sabtu (13/7) lalu, Fhais sebagai salah satu pendukung dirinya pun merasa kecewa. Untuk itu, pada aksi yang akan digelar nanti pihaknya pun akan meminta Prabowo untuk menjelaskan maksud pertemuan tersebut.

“Pada prinsipnya pertemuan siapa saja tetep mendukung, cuma kan memang momennya yang sekarang pendukung merasa kecewa. Maka itu kita tak bisa berkeluh kesah ke orang lain slain pada beliau yang kami dukung, bekiau yang mampu menjawab,” kata Fhais.

JK: Pertemuan Prabowo – Jokowi Damaikan Kehidupan Politik

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengapresiasi pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi dengan mantan rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7/2019) lalu. Menurutnya, pertemuan tersebut dapat menjadi contoh bagi generasi penerus untuk tetap membangun persatuan Indonesia.

Hal itu disampaikan JK saat memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja Akademi TNI dan Polri di Gedung Olahaga Ahmad Yani, Markas Besar TNI, di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/7/2019). Menurutnya, pertemuan Jokowi dengan Prabowo itu justru mendamaikan suasana panas pasca Pilpres 2019.

“Bertemunya pak presiden dengan pak Prabowo juga mendamaikan politik kehidupan bangsa ini,” kata JK dalam sambutannya.

“Kita harus menghargai kedua tokoh itu atas kebesaran hati untuk bersatu demi persatuan bangsa ini,” sambungnya.

JK juga mengungkapkan bahwa kontestasi pemilihan umum di Indonesia itu selalu dilaksanakan secara meriah dan tak luput dari pergesekan di tengah-tengah masyarakat lantaran perbedaan pilihan. Sebagai bagian dari TNI dan Polri, JK meminta kepada calon perwira remaja akademi TNI dan Polri tersebut bisa menjaga netralitas saat pemilu berlangsung.

“Harapan kita adalah TNI Polri tetap menjaga netralitasnya, dalam menjaga keutuhan bangsa. Anda semua harus memahami bagaimana menjaga persatuan bangsa,” tandasnya.

Pembekalan diikuti oleh 781 perwira, terdiri dari 259 TNI Angkatan Darat dengan komposisi 244 putra dan 15 putri sementara perwira Angkatan Laut berjumlah 117 orang yang terdiri dari 103 putra 14 putri, berikutnya 99 perwira Angkatan Udara dengan 9 putri dan 90 putra kemudian 306 perwira polri dengan komposisi 256 putra dan 50 putri.

ABG Ngaku ‘Ngamar’ Bareng Ibu, Polisi Temukan Keganjilan di Pesan Facebook

Suara.com – Seorang ibu berinisial MM (40), terjaring razia penyakit masyarakat (pekat) yang digelar aparat Kepolisian Sektor Pasar, Kota Jambi.

MM yang merupakan ibu asal Jakarta Selatan (Jaksel) itu terjaring razia saat sedang berduaan bersama pria muda alias berondong berinisal IR (18), warga Kota Jambi, Sabtu (13/7/2019) dini hari.

Keduanya terjaring razia saat berduaan di salah satu kamar Hotel T-One di kawasan Pasar, Kota Jambi. Pasangan bukan suami istri itu diduga tengah berkencan di kamar hotel tersebut.

Kepada petugas yang menginterogasinya, MM mengaku berasal dari Jakarta Selatan, dan baru dua hari berada di Jambi. Pengakuan MM, ia sengaja datang ke Jambi untuk bertemu dengan IR.

“Saya tinggal di Jaksel pak. Sengaja ke Jambi untuk bertemu sama dia (IR). Baru dua hari di Jambi pak, rencana empat hari,” ujar MM sebagaimana dikutip Metrojambi.com (jaringan Suara.com).

Dari pengakuan MM, ia berkenalan dengan IR lewat jejaring sosial facebook.

“Saya kenal lewat facebook, terus komunikasi, hingga sampai di sini (Jambi),” kata MM.

Ditambahkan MM, ia sudah tidak lagi bersuami dan memiliki dua orang anak yang saat ini berada di Jakarta.

“Anak ada dua pak, ada di Jakarta semua,” katanya.

Sementara itu, IR saat diinterogasi petugas sempat mengaku sebagai anak MM.

“Ini ibu saya pak,” ujar IR.

Namun pernyataan IR tersebut terbantahkan setelah pihak kepolisian membuka isi pesan facebook antara dirinya dengan MM. Dalam pesan tersebut terlihat IR dan MM saling memanggil dengan panggilan sayang.

Terpisah, Kapolsek Pasar AKP Sandi Mutaqin saat dikonfirmasi mengatakan, razia pekat sengaja digelar untuk menekan angka kriminalitas, khususnya di kawasan Pasar, Kota Jambi.

Polisi Tegaskan Komjen Iriawan Tak Terkait Kasus Novel Baswedan

Suara.com – Polisi membantah terkait kabar adanya pemeriksaan terhadap eks Kapolda Metro Jaya, Komisiaris Jenderal Polisi Mochammad Iriawan terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menegaskan, Iriawan tak ada kaitannya dengan kasus tersebut.

“Kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan beliau (Komjen M Iriawan) dan tim yang dibentuk beliau sudah bekerja secara profesional dan proses pembuktian secara ilmiah untuk mengungkap kasus tersebut,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Ia menjelaskan, Iriawan hanya dimintai klarifikasi saat masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Dedi mengatakan, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu juga menyampaikan hasil kerja tim pakar yang menangani kasus tersebut.

“Karena kapasitas beliau saat kejadian tersebut sebagai Kapolda Metro dan informasi lain yang beredar. Dan sudah clear, dan beliau sudah membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Beliau juga sampaikan secara umum hasil kerja tim yang menangani kasus ini selama menjabat sebagai Kapolda Metro kepada tim pakar,” sambungnya.

Lebih jauh, menurut Dedi, jika tim pakar tidak menuangkan hasil wawancara Iriawan dalam format BAP, namun hanya dalam format laporan tertulis saja.

“Karena sifatnya klarifikasi maka dimasukan ke dalam laporan saja. Mereka tidak membuat BAP, kan tidak projusticia,” imbuh Dedi.

Sebelumnya, Mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Mochammad Iriawan menjadi salah satu dari 3 jenderal yang diperiksa Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Komjen Iriawan diperiksa untuk dimintai keterangan mengenai kasus Novel.

Iriawan diperiksa sebagai saksi. Dia menjelaskan Iriawan dengan Novel pernah melakukan beberapa pertemuan. TGPF mencari keterangan perihal pembicaraan di antara keduanya.

“Untuk menepis berbagai isu, bahwa betul Komjen Iriawan kita periksa di dalam konteks beliau sebagai Kapolda dan hubungannya tentu saja dengan Novel,” kata anggota TGPF kasus penyiraman air keras terhadap Novel, Hendardi, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Diketahui, Novel Baswedan diserang oleh dua orang pengendara motor pada 11 April 2017 seusai salat Subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Namun hingga kini polisi belum bisa mengungkap pelaku yang telah merusak mata kiri Novel akibat tersiram air keras.

Agar Tak Berpenyakit, Pencari Suaka Kebon Sirih Diajarkan Cuci Tangan

Suara.com – Puskesmas Kalideres melakukan sosialisasi tentang gaya hidup bersih kepada para anak pengungsi suaka yang menetap di penampungan sementara gedung bekas Komando Militer, (Kodim) Kalideres, Jakarta Barat, Senin (15/7/2019). Mereka diajarkan cara cuci tangan sebelum makan

Sosialisasi tentang gaya hidup bersih tersebut diberikan kepada anak pengungsi suaka yang berusia 5 tahun ke bawah dan berfokus pada cara mencuci tangan yang baik dan benar.

Promosi Kesehatan Puskesmas Kalideres Yolanda Sarlina mengatakan bahwa penyuluhan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyakit menular antar pengungsi.

“Jadi mengajarkan anak-anak pengungsian di sini caranya hidup bersih yang paling dasar, seperti cuci tangan dulu karena untuk menjaga kesehatan mereka rantai awalnya cuci tangan semua penyakit bisa tersebar dari tangan sendiri,” kata Yolanda saat ditemui di lokasi, Jakarta, Senin siang.

Para anak pengungsi suaka tersebut telihat sangat antusias mengikuti setiap panduan yang diberikan oleh Yolanda, bahkan ada beberapa anak yang tidak sabar untuk mencuci tangannya secara langsung menggunakan air.

Seperti Mochammed pengungsi dari Sudan yang kini berusia 5 tahun, ia mengaku sangat senang jika ada yang memperhatikannya dan mengajarinya hal baru seperti ini.

“Saya senang karena belum pernah diberi tahu cara mencuci tangan,” katanya.

Senada dengan Mochammed, Alisha pengungsi dari Afghanistan mengatakan bahwa ia senang mendapat ilmu dan teman baru.

“Setelah ini saya akan rajin membersihkan tangan dengan sabun supaya hidup saya bersih,” ujarnya.

Selain memberikan penyuluhan tentang gaya hidup bersih, Puskesmas Kalideres juga membagikan beberapa makanan ringan kepada para anak pengungsi suaka tersebut.

“Jadi setelah saya beri tahu tentang cara cuci tangan, mereka saya beri biskuit namun sebelumnya anak-anak itu harus mencuci tangan mereka dengan sabun,” kata Yolanda. (Antara)

Komjen Iriawan: Saya Tak Tahu Apa-apa Tentang Pelaku Penyiraman Novel

Suara.com – Mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Mochamad Iriawan menyebut tidak mengetahui terkait pelaku penyiraman air keras ke wajah penyidik senior KPK Novel Baswedan. Hal itu juga pernah ia sampaikan saat berbincang dengan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Polri.

“Saya enggak tahu apa-apa tentang pelaku penyiraman Novel, apalagi tahu pelakunya (siapa). Saya enggak ada sangkut paut dengan kasus ini. Mungkin TGPF, merasa saya tahu kasusnya Novel, saya bilang enggak tahu,” kata Iriawan seperti diberitakan Beritajatim.com – jaringan Suara.com, Senin (15/7/2019).

Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu kemudian membantah pernah diperiksa TGPF terkait kasus Novel. Meski demikian Iwan Bule tak menapik pernah bertemu dengan TGPF sekitar dua bulan lalu di kantor Lemhanas.

“Bukan diperiksa tetapi klarifikasi atau ngobrol. Kalau diperiksa itukan di-BAP, tetapi pertemuan saya dengan TGPF tidak ada pemeriksaan,” jelas Iwan Bule.

Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu kemudian meminta pada TGPF dapat mencari pelaku penyiraman Novel Baswedan dengan serius.

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan usai diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/6). [Suara.com/Arief Hermawan P]Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan usai diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/6). [Suara.com/Arief Hermawan P]

Ia menyebut hasil investigasi yang dilakukan TGPF sekitar 6 bulan lalu itu seharusnya sudah bisa disampaikan ke publik.

“TGFP harusnya menjelaskan apa yangg sudah dilakukan mulai dari TKP, temuan-temuan lain yang memberikan petunjuk kepada peristiwa itu, kendala-kendalanya sehingga TPGF belum bisa mengungkap atau menemukan fakta. Jelaskan dong ke publik,” tegas Iwan Bule.

Sebelumnya Anggota TGPF Hendardi mengatakan pemeriksaan terhadap Iriawan telah lama dilakukan. Saat itu ia menyebut pemeriksaan dilakukan saat pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

“Iya, sudah lama diperiksa sebagai saksi, hasilnya diumumkam pekan depan” ujar Anggota TGPF Hendardi saat dihubungi Suara.com, Rabu (10/7/2019).

Pidato Berapi-api Jokowi Jadi Trending Topic Indonesia Nomor Satu

Suara.com – Presiden Indonesia terpilih Jokowi, pada hari Minggu (14/7/2019) malam, menyapa para relawan, simpatisan, dan kader partai pendukungnya dalam acara Visi Indonesia yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Sentul, Jawa Barat.

Dengan didampingi Ibu Iriana Jokowi serta Wakil Presiden terpilih KH. Ma’ruf Amin dan Istri, Jokowi membeberkan lima hal saat menyampaikan visi Indonesia ke depan untuk membawa Indonesia maju dan sejahtera.

Dalam pidato politiknya yang berlangsung sekitar 30 menit, Jokowi menyinggung pentingnya toleransi dan keberagaman di Indonesia.

Mantan Walikota Solo ini dengan tegas menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi mereka yang berupaya mengganggu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

“Kita ini memiliki norma agama, etika, dan tata krama ketimuran. Kita punya budaya yang luhur. Kita harus ingat ini, Pancasila adalah rumah bersama sebagai saudara se-bangsa dan se-Tanah Air. Tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu Pancasila,” ujar Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan meriah para pendukungnya.

Selain itu Jokowi juga mengingatkan bahwa dirinya akan mempermudah perizinan bagi para investor. Ia pun menambahkan bahkan jika ada yang menghambat investor akan dicopot dari jabatannya.

“Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya! Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan,” tegas Jokowi.

Dengan pembawaan yang berapi-api, jagat media sosial Twitter juga tak mau ketinggalan untuk memberikan dukungannya terhadap pidato politik Jokowi. Para warganet di Indonesia, ramai-ramai memuji penampilan Mantan Gubernur DKI ini dari atas mimbar.

Banyaknya dukungan dan pujian terhadap pidato Jokowi ini, menjadikan tagar #VisiIndonesia, sempat memuncaki trending topic di Indonesia.

“Sampai jam 23.15 WIB, Trending Topic Indonesia teratas adalah #VisiIndonesia dengan jumlah 14.400 percakapan di Twitter. Mengalahkan semua percakapan lain,” kata Pakar komunikasi dari Lembaga Pemantauan Media Sosial PoliticaWave, Sony Subrata.

Sony menilai pidato Presiden terpilih Jokowi yang berapi-api ini menunjukkan bahwa Jokowi dengan tegas menolak dan akan menghilangkan semua penghalang yang mengganggu pembangunan Indonesia.

“Banyaknya dukungan warganet Indonesia terhadap pidato politik Jokowi yang berapi-api ini sekali lagi menunjukkan bahwa kinerja Pemerintan era Jokowi berhasil menjangkau semua lapisan masyarakat. Warganet Indonesia berharap agar Indonesia menjadi negara yang maju dan bersaing di dunia internasional,” pungkas Sony.

Disiapkan Alphard, Mbah Maimun Zubair Pilih Naik Mobil Patwal Polisi

Suara.com – Momen tak terduga terjadi ketika ulama KH Maimun Zubair berada di Semarang, Jawa Tengah untuk terbang ke Jakarta. Ia memilih menumpang mobil patroli pengawalan (patwal) polisi daripada mobil pribadi Toyota Alphard.

Kejadian itu sebenarnya sudah berlalu, yakni pada Selasa (9/7/2019), tetapi videonya kembali viral setelah diunggah pengguna akun Twitter @Namaku_Mei, Minggu (14/7/2019).

“Mbah KH Maimun Zubair tiba-tiba pengin naik mobil patwal polisi,” kicaunya.

Banyak warganet yang kemudian memberikan komentar dengan ucapan dan doa untuk kesehatan Mbah Maimun Zubair.

Dalam video, Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu tampak duduk di bangku depan samping sopir.

Ia sesekali mengajak ngobrol polisi yang mengemudikan mobil patwal tersebut.

Dikutip dari siaran pers Polres Rembang, polisi tersebut bernama Aipda Wuri Sutristiono, yang merupakan anggota Satlantas Polres Rembang.

Ia tidak hanya berdua dengan Mbah Maimun Zubair dalam mobil tersebut, melainkan ditemani juga oleh Brigadir Dwi Santoso dan seorang santri Mbah Maimun Zubair di bangku belakang.

Di hari itu Mbah Maimun Zubair berangkat dari Rembang ke Semarang untuk terbang ke Jakarta dari Bandara Ahmad Yani.

Namun sebelum ke bandara, ia singgah ke rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, yang merupakan putra kandungnya.

Setelah itu, ketika tiba waktunya Mbah Maimun Zubair pergi, petugas pengawalan telah menyiapkan mobil pribadi Toyota Alphard untuk mengantarnya ke bandara.

Namun, menurut rilis Polres Rembang, Mbah Maimun Zubair tiba-tiba bertanya dalam bahasa Rembang, “Sekali-kali saya boleh naik mobil Patwal enggak?”

Selama di perjalanan, Aipda Wuri Sutristiono mengatakan, Mbah Maimun Zubair mengingatkan agar mobil berhenti ketika lampu merah, meskipun saat itu dirinya sudah dikawal.

Aipda Wuri Sutristiono juga mengemudikan mobil dengan pelan lantaran mengangkut sang ulama besar yang sudah lanjut usia.