Jadi Tersangka Korupsi, Jokowi Segera Tunjuk Pengganti Menpora Imam Nahrawi

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan mempertimbangkan apakah langsung mengganti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi atau menunjuk seorang Pelaksana Tugas atau Plt.

Menurut Jokowi, Imam Nahrawi baru menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menpora usai ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus suap dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

“Belum, baru sejam lalu kasih surat pengunduran dirinya. Kita pertimbangkan dalam sehari,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Ketika ditanya apakah nantinya pengganti Imam dari kader PKB, Jokowi juga belum memastikannya.

“Belum. Baru tadi pagi, baru sejam lalu (pengajuan surat pengunduran diri Imam Nahrawi),” kata Jokowi.

Diketahui, KPK barus saja menetapkan dua orang tersangka dalam kasus suap dana hibah KONI. Dua tersangka tersebut yakni Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum.

“Ditetapkan dua orang tersangka yaitu IMR (Imam Nahrawi),” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Rabu (18/9/2019).

KPK juga asisten pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum sebagai tersangka dalam kasus dana hibah KONI tersebut.

“Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang mulai dari proses penyidikan hingga persidangan, dan setelah mendalami dalam proses penyelidikan, KPK menemukan permulaan yang cukup dan menetapkan dua orang tersangka,” kata Alexander Marwata.

Untuk tersangka Ulum sebelumnya sudah lebih dahulu ditahan sejak Rabu (11/9/2019). Ia ditahan selama 20 hari pertama di rutan KPK cabang K-4.

Ulum dan Imam Nahrawi disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Revolusi Industri 4.0, Layanan Kesehatan Masyarakat Hadapi Banyak Tantangan

Suara.com – Era revolusi industri 4.0 memberikan tantangan yang tidak ringan di sektor kesehatan. Selain bonus demografi yang melimpah, tantangan lain juga terdapat pada ranah inovasi teknologi pelayanan kesehatan.

Demikian dikemukakan Sekjen Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (PP Kagama), AAGN Ari Dwipayana. Fakta tersebut jugalah yang mendorong para pemerhati kesehatan masyarakat menggelar Seminar III Pra-Munas Kagama bertajuk “Kesehatan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0”, di Gedung Eks DPRD Sulawesi Utara, Jalan Pemuda Nomor 6, Kota Manado, Sulawesi Utara, hari ini, Kamis (19/9/2019). 

Menurutnya, pola hidup yang tidak sehat mendorong meningkatnya penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan diabetes.

“Tata kelola lingkungan yang buruk menjadi catatan, seperti polusi udara, air, limbah berbahaya, dan beracun. Ini bisa menimbulkan masalah kesehatan,” ujar Ari.

Seminar tersebut merupakan rangkaian Seminar Nasional di Lima Kota Lima Pulau, yaitu Balikpapan, Semarang, Manado, Medan, dan Bali. Munas XIII Kagama sendiri akan dilaksanakan di Bali pada 14 – 17 November 2019.

Pada Munas yang akan datang, Presiden Joko Widodo, dijadwalkan hadir dan membuka acara secara resmi.

Menurut Ari, pemerintah telah mendorong inovasi layanan kesehatan. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, supaya lebih cepat dan menjangkau seluruh daerah di Indonesia.

Upaya itu dilandasi oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Program yang dicanangkan antara lain, mempercepat peningkatan akses kesehatan, misalnya pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (telemedicine), atau e-kesehatan.

Pemerintah, kata Ari, juga telah menyiapkan Strategi Nasional e-Kesehatan dalam Permenkes 46/2017. Ada 7 komponen penentu keberhasilan penerapan e-Kesehatan, yaitu kepemimpinan, strategi dan investasi, pelayanan, standar dan kapabilitas, infrastruktur, kebijakan, dan tenaga kerja.

“Di China, misalnya, sudah ada klinik tanpa mempekerjakan tenaga medis. Pelayanannya cepat, 1 menit konsultasi, 1 jam kemudian obat sudah diterima pasien. Lalu bagaimana dengan Indonesia?” tanya Ari.

Titik tolaknya adalah teknologi terus berkembang. Ari menyebut, teknologi yang maju namun terjangkau, tidak menyebabkan jurang kesenjangan, mesti semakin murah, mampu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, serta diterima oleh masyarakat dan profesi kesehatan.

“Kemajuan teknologi mesti diimbangi dengan regulasi yang adaptif, kolaboratif, menjunjung tinggi etika, edukasi kepada masyarakat, profesi kesehatan serta regulator,” tambah Ari lagi.

Menurutnya, salah satu hasil kerja nyata pemerintah dalam inovasi teknologi pelayanan kesehatan yaitu sistem informasi berbasis komputasi oleh BPJS Kesehatan.

“Kalau dulu, pasien datang mencatat manual, sekarang dengan sistem komputasi yang terintegrasi dengan data dari Kementerian Dalam Negeri, pasien tak perlu mencatat dengan mengulang-ulang. Caranya simpel. Tinggal unduh aplikasi mobile JKN berbasis IOS atau Android, kita bisa mengisi data dari mana saja, dan terintegrasi. Lebih mudah dan cepat. Di dalamnya juga ada info-info terupdate soal BPJS Kesehatan. Ini harus terus kita pertahankan dan tingkatkan” kata Ari.

Menurutnya, masyarakat perlu turut serta merefleksikan kondisi dan kesiapan sektor kesehatan Indonesia guna menghadapi revolusi industri 4.0. Dengan demikian, visi Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul, Indonesia Maju bisa segera diwujudkan dengan sinergi antara masyarakat dan pemerintah.

Menkes Menjadi Keynote Speaker

Dalam seminar ini, Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek akan hadir sebagai keynote speaker. Ia akan memaparkan persoalan-persoalan kesehatan nasional dan langkah-langkah strategis yang sudah dan perlu diambil pemerintah dalam menyiapkan revolusi industri 4.0.

Selain Menkes, pembicara yang akan hadir adalah Ahmad Noroel Cholis (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur), Krisnajaya (Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia/ADINKES), Prih Sarnianto (dosen dan peneliti Universitas Pancasila) dan Budiono Santosa (dosen Fakultas Kedokteran UGM).

Tiga pembahas lain juga akan hadir, yaitu Kirana Pritasari (Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes); Nova Riyanti Yusuf (anggota DPR/ Dokter Kesehatan Jiwa); Debie K.R. Kalalo (Kadinkes Provinsi Sulawesi Utara); dan Rinny Tamuntuan (Kadinsos Provinsi Sulawesi Utara).

Adapun yang menjadi moderator adalah Susan Margeret Palilingan (presenter dan Kepala Kantor Perwakilan Kompas TV Manado).

Seminar ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat Manado. Ratusan peserta dari berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan status sosial, menyatakan ikut serta.

Ari menambahkan, hasil dari seluruh rangkaian seminar akan disampaikan kepada pemerintah sebagai kontribusi nyata Kagama untuk pembangunan bangsa.

Wagub Jabar : Kesuksesan Tak dari Pintar Saja, Tapi Juga Moral

Suara.com – Selain integritas, moralitas atau akhlak yang baik dan mental yang kuat diperlukan untuk mencapai kesuksesan sebagai manusia unggul Jawa Barat, termasuk untuk menghadapi perkuliahan di kampus bagi mahasiswa.
 
“Kesuksesan seseorang tidak hanya dilihat dari kepintaran saja, namun moral dan akhlak yang menjadi pokok,” kata Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, saat membuka Pekan Sosialisasi dan Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Bandung (Pesonamu) Tahun Akademik 2019/ 2020, di Kampus Universitas Muhammadiyah, Kota Bandung, Kamis (19/9/2019). 
 
Di era digital ini, Uu minta generasi muda untuk memiliki kedisiplinan dan keahlian yang mumpuni, ditambah skill digital, agar bisa beradaptasi dan berkompetisi dengan kemajuan zaman serta persaingan global.
 
Uu pun mendorong pihak kampus sebagai penyelenggara pendidikan, agar membimbing dan mengarahkan para mahasiswa untuk belajar bisnis, baik bisnis yang sesuai dengan program studi maupun lintas program studi. 
 
Hal tersebut diharapkan, ketika para mahasiswa itu lulus, mereka punya bekal ilmu dan skill yang cukup untuk menghadapi dunia kerja. Selain itu, Uu berharap para sarjana muda itu bisa lahir sebagai technopreneur (entrepreneur yang mengoptimalkan teknologi) dalam revolusi industri 4.0.
 
“Seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya berkuliah untuk menuntut ilmu, melainkan dapat menerapkan seluruh ilmu yang telah didapat dengan meluruskan niat untuk menjadi pribadi yang berakhlak dan berkemajuan,” kata Uu.
 
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung, Suyatno, menyebut, cita-cita besar UM Bandung adalah melahirkan para technopreneur muda yang Islami dan terdidik, sebagai antisipasi kurangnya sarjana yang terserap di dunia usaha dan industri.
 
Technopreneur yang kami maksud adalah sarjana lulusan perguruan tinggi, yang selain memiliki kemampun akademis, juga memiliki sikap mental dan enterpreneur skill atau kewirausahaan,” katanya.
 
Selain itu, lewat lembaga pendidikan yang dipimpinnya, Suyatno ingin para lulusan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Dengan begitu, lulusan UM Bandung memiliki peluang yang besar untuk membangun kehidupan yang lebih baik untuk dirinya maupun lingkungan sekitar.
 
Saat ini, terdapat sekira 788 mahasiswa dan mahasiswi baru yang mengikuti kegiatan Pesonamu di Kampus UM Bandung. Suyatno berpesan, mereka harus bisa menjaga nama baik almamater selama menjalankan proses pendidikan.
 
“Adik-adik mempunyai tanggung jawab menjaga nama baik almamater,” ujarnya mengakhiri.

Tak Hanya Imam Nahrawi, 5 Mantan Menteri Ini Juga Tersangka Korupsi

Suara.com – Ditetapkannya Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, Rabu (18/9/19), menambah catatan hitam daftar menteri yang tersandung kasus korupsi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah bertemu Imam Nahrawi dan menyatakan bahwa Imam telah mundur dari jabatannya, Kamis (19/9/19).
Terjaringnya para menteri atas dugaan kasus korupsi tidak hanya terjadi kali ini. Pada era pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, juga tercatat beberapa menteri yang telah ditetapkan sebagai tersangka. SUARA.com telah merangkum daftar menteri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh KPK.

1. Imam Nahrawi

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. (Suara.com/Arief Apriadi)Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. (Suara.com/Arief Apriadi)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, sebagai tersangka dalam kasus pengembangan terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI tahun 2019, Rabu (18/9/19).

Penetapan tersangka Imam, menyusul asistennya Miftahul Ulum, yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.
Imam adalah Menpora kedua yang ditetapkan atas kasus dugaan korupsi setelah Andi Mallarangeng pada Desember 2012 lalu.

2. Idrus Marham

Tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/4). [ANTARA FOTO/Reno Esnir]Tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/4). [ANTARA FOTO/Reno Esnir]

Idrus Marham adalah menteri pertama pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebelumnya Idrus Marham menjabat sebagai Menteri Sosial, yang dilantik pada 17 Januari 2018.  KPK menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau-1.

Idrus Marham ditetapkan tersangka bersama dengan mantan Wakil Ketua Komisi Komis VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, karena menerima hadiah dan janji dari Johannes B. Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Idrus diduga menerima janji atau hadiah senilai US$ 1,5 juta.

3. Suryadharma Ali

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. (Suara.com/Nikolaus Tolen)Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. (Suara.com/Nikolaus Tolen)

Suryadharma Ali merupakan mantan Menteri Agama yang memulai masa jabatan 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang bekerja pada masa jabatan 2004 hingga 2009.

Sebelumnya Suryadharma Ali diputuskan oleh majelis hakim tindak pidana korupsi bersalah karena terbukti menyalahgunakan jabatan selaku menteri dalam penyelenggaraan haji tahun 2010-2013, dalam penggunaan dana operasional menteri. Pihaknya sempat mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak dan justru memperberat hukuman penjara mantan ketum PPP itu.

Dari 6 tahun penjara ditingkat pertama, dinaikan menjadi 10 tahun ditingkat banding. Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Suryadhrma. Walaupun hukuman yang diterima Suryadharma lebih berat, namun untuk pembayaran denda tidak berubah.

4. Siti Fadilah Supari

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di Jakarta, Senin (6/2).Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di Jakarta, Senin (6/2).

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor jakarta, Jumat (16/6/17). Sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, Siti Fadilah menjabat sebagai Menteri Kesehatan dengan masa jabatan 21 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2009.

Siti terbukti menyalahgunakan wewenang, dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

5. Jero Wacik

Mantan Menteri ESDM Jero Wacik menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (9/2).Mantan Menteri ESDM Jero Wacik menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (9/2).

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan di kementrian yang dipimpinnya. Jero telah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan saat ia masih menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 3 September 2014. Ia diduga menerima uang hasil memanfaatkan jabatannya dengan nilai mencapai Rp 9,9 miliar.

Dalam perkembangan penyidikan, Jero Wacik juga kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus lain. Yaitu dugaan korupsi di Kementerian Pariwisata yang juga pernah dipimpinnya. Sebelum menjabat sebagai Menteri ESDM, Jero Wacik juga pernah menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, yang menjabat pada 21 Oktober 2004 hingga 1 Oktober 2011. Saat ini Jero mendapat pemberatan hukuman selama 8 tahun penjara.

6. Andi Mallarangeng

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng [suara.com/Adrian Mahakam,]Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng [suara.com/Adrian Mahakam,]

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2012 lalu.  Ia dijerat KPK saat menjabat sebagai Menpora pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Andi terlibat dalam dugaan korupsi pada mega proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat, bersama dengan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar, serta mantan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor. Andi divonis pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan penjara.

Tersangka Korupsi, Menpora Imam Nahrawi Mundur

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pada pagi tadi, Kamis (19/9/2019). Imam Nahrawi mundur dari jabatan menpora.

Jokowi bertemu Imam, usai KPK menetapkan Imam sebagai tersangka atas kasus suap dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada Rabu (19/9/2019). Ia pun menghormati penetapan tersangka Imam oleh KPK.

“Tadi pagi Pak Imam Nahrawi bertemu dengan saya dan saya menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPK bahwa Pak Imam Nahrawi sudah menjadi tersangka karena urusan dana hibah dengan KONI,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Terkait dengan pengunduran diri Imam, Jokowi mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengganti Menpora ataupun Pelaksana Tugas (Plt) Menpora. Pasalnya kata Jokowi, Menpora baru menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menpora.

“Tentu saja akan kita segera pertimbangkan apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai Plt. Tadi disampaikan saya surat pengunduran diri dari pak menpora Imam Nahrawi,” tandasnya.

Untuk diketahui KPK menetapkan dua orang tersangka dalam kasus suap dana hibah KONI. Dua tersangka tersebut yakni Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum.

“Ditetapkan 2 orang tersangka yaitu IMR,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Rabu (18/9/2019).

Selain itu KPK juga menentapkan asisten pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Ia mengatakan, Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengembangan terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI tahun 2019.

“Setelah mencermati fakta- faktayang berkembang mulai dari proses penyidikan hingga persidangan, dan setelah mendalami dalam proses penyelidikan, KPK menemukan permulaan yang cukup dan menetapkan 2 orang tersangka,” kata Alexander Marwata.

Untuk tersangka Ulum sebelumnya sudah lebih dahulu dilakukan penahanan sejak Rabu (11/9/2019). Ulum ditahan selama 20 hari pertama di rutan KPK cabang K-4.

Ulum dan Imam Nahrawi disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ketua MA Lantik 2 Dirjen Peradilan dan 25 Ketua Pengadilan Tinggi

Suara.com – Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali melantik dua Direktur Jenderal Peradilan Umum Prim Haryadi dan Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Lulik Tri Cahyaningrum di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019). Dalam kesempatan itu, Hatta juga melantik 25 Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Pelantikan dilangsungkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 106/TPA Tahun 2019 yang dikeluarkan pada 28 Agustus 2019.

Sedangkan untuk pelantikan Ketua Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yakni Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 126/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dan 136/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

“Apakah saudara bersedia bersumpah menurut agama saudara?,” tanya M. Hatta ketika melantik.

Seluruh peserta pelantikan pun bersumpah menurut kepercayaan masing-masing. Setelahnya, para peserta pelantikan menandatangani berita acara disaksikan langsung oleh M. Hatta.

Berikut 25 nama yang telah dilantik:

Direktur Jenderal

1. Prin Haryadi – Direktur Jenderal Peradilan Umum
2. Lulik Tri Cahyaningrum – Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN

Pengadilan Tinggi

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta – Sunaryo
2. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar – Syahrial Sidik
3. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung – Abdul Kadir
4. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya – Herri Swantoro
5. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi – Robinson Tarigan
6. Ketua Pengadilan Tinggi Manado – Arif Supratman
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu – Moh. Eka Kartika
8. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar – Zaid Umar Bobsaid
9. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang – Charis Mardiyanto
10. Ketua Pengadilan Tinggi Kendari – Respatun Wisnu Wardoyo
11. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon – Zainuddin
12. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru – Cicut
13. Ketua Pengadilan Tinggi Medan – Setyawan Hartono
14. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura – Heru Pramono
15. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Syafrullah Sumar

Pengadilan Tinggi Agama

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru – H. Harun
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara – Samparaja
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung – Hj. Umi Kulsum
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak – Firdaus Muhammad Arwan
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura – Helmy Thohir
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang – Ahsin Abdul
7. Ketua Pengadilan Agama Syariyah Aceh – H. Abd. Hamid Pulungan
8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram – M. Alwi Mallo
9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado – Cholirul Azhar
10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo – Ibrahim Kardi

Masih Dirawat, Polisi Belum Periksa Pria Berlumurah Darah di Jatinegara

Suara.com – Sosok pria yang ditemukan tergeletak bersimbah darah di pinggir rel kereta api Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur, merupakan pegawai TransJakarta. Pria tersebut berinisial PR alias Ragil.

Hingga saat ini, Ragil masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oleh karena itu, polisi belum dapat menggali keterangan dari Ragil.

“Saat ini sedang operasi di RSCM,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Heri Purnomo saat dikonfirmasi, Rabu (19/9/2019).

Berdasarkan keterangan saksi yang telah diperiksa, polisi tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh Ragil. Heri mengatakan, saat Ragil ditemukan juga tidak ditemukan keributan atau percekcokan.

Diduga, Ragil terkapar dengan berceceran darah karena hendak bunuh diri. Sebab, ditemukan cutter di sekitar lokasi penemuan Ragil.

“Diduga hendak bunuh diri. Karena di TKP ada cutter dan menurut saksi tidak ada keributan di sekitar TKP,” sambungnya.

Sebelumnya, seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di pinggir rel kereta api Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (18/9/2019) pagi. Laki-laki tersebut ditemukan sekitar pukul 05.00 WIB.

Diduga, laki-laki tersebut hendak mengakhiri hidupnya dengan sebilah pisau cutter. Warga yang berada di sekitar lokasi juga menemukan cutter di sekitar lokasi.

Terungkap, Anggota DPRD DKI Ada yang Gadaikan SK Keanggotaan

Suara.com – Beberapa Anggota DPRD DKI Jakarta ternyata kerap menggadaikan Surat Keputusan atau SK keanggotaannya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan uang demi memenuhi berbagai keperluan.

Wakil Ketua DPRD non definitif dari fraksi Gerindra, Syarief mengatakan, anggota DPRD DKI yang menggadaikan SK merupakan anggota yang bukan pengurus partai. Selain itu mereka baru saja terpilih sebagai anggota DPRD untuk periode pertamanya.

“Bukan pengurus partai tahu-tahu jadi anggota didatangi terus oleh konstituennya. Belum terbiasa dia, belum settle. Dia perlu uang untuk pembinaan konstituennya,” ujar Syarief kepada wartawan, Kamis (19/9/2019).

Syarief menyebut sudah mengetahui soal gadai SK saat periode 2014-2019 lalu. Biasanya uang hasil gadai SK digunakan untuk memenuhi keperluan anggota DPRD baru yang bukan pengurus partai dan harus memenuhi kebutuhan konstituen.

“Kebanyakan mereka sambil menunggu settle mereka di DPRD, mereka gunakan untuk keperluan konstituen,” katanya lagi.

Selain keperluan konstituen, Syarief menyebut ada juga keperluan pribadi yang mendesak dan akhirnya membuat anggota DPRD menggadaikan SK pada periode lalu. Salah satunya hutang membayar saksi saat masa pemilu.

“2014 itu kebanyakan dia punya utang uang saksi. Kan belum ada dibayar,” imbuh dia.

Setelah Fasilitas Minyak Arab Saudi, Houthi Ancam Serang UEA

Suara.com – Kelompok pemberontak Yaman Houthi pada Rabu (18/9/2019) mengancam akan melancarkan lebih banyak serangan ke Arab Saudi dan menargetkan fasilitas vital di Uni Emirat Arab (UEA).

Dalam sebuah konferensi pers, Yahya Sarei, juru bicara militer kelompok itu, kembali mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap dua fasilitas minyak Saudi di Aramco.

Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan terhadap pengumuman Arab Saudi baru-baru ini yang menekankan keterlibatan Iran dalam serangan itu.

Dia berjanji akan meluncurkan serangan lebih lanjut terhadap Arab Saudi dan UEA serta mengancam akan membakar lebih banyak fasilitas dan target vital jika agresi koalisi pimpinan Saudi berlanjut.

Dia menegaskan bahwa kelompoknya memiliki database puluhan target di Abu Dhabi dan Dubai.

Pada Sabtu, sejumlah drone menabrak dua fasilitas perusahaan minyak Arab Saudi, Aramco.

Sejak Maret 2015, koalisi militer Arab yang dipimpin oleh Saudi bersama dengan UEA meluncurkan operasi militer di Yaman untuk mendukung pasukan pemerintah melawan pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran.

Sumber: Kantor Berita Anadolu

Kasus Suap Impor Bawang Putih, KPK Periksa 3 Pejabat Kementan

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dijadwalkan memeriksa tiga orang saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019, Rabu (14/8/2019).

Ketiga saksi tersebut yakni Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Direktur Pembenihan Holtikultura Kementan, Sukarman dan Sekretaris Jenderal Kementan, Syukur Iwantoro.

“Ketiga orang ini kami periksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka INY (I Inyoman Dhamantra),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (19/9/2019).

Sebelumnya, KPK pada Kamis (8/8) telah mengumumkan enam tersangka dalam kasus itu.

Sebagai pemberi, yaitu tiga orang dari unsur swasta masing-masing Chandry Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi (DDW), dan Zulfikar (ZFK).

Sedangkan sebagai penerima, yakni anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra (INY), Mirawati Basri (MBS) orang kepercayaan I Nyoman, dan Elviyanto (ELV) dari unsur swasta.

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa permintaan fee dari I Nyoman dilakukan melalui Mirawati. Angka yang disepakati pada awalnya adalah Rp 3,6 miliar dan komitmen fee Rp 1.700 sampai Rp 1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor.

Adapun komitmen fee tersebut akan digunakan untuk mengurus perizinan kuota impor 20 ribu ton bawang putih untuk beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang dimiliki oleh Chandry alias Afung.

Dari permintaan fee Rp 3,6 miliar tersebut sudah terealisasi Rp 2,1 miliar. Setelah menyepakati metode penyerahan, Zulfikar mentransfer Rp 2,1 miliar ke Doddy. Kemudian Doddy mentransfer Rp 2 miliar ke rekening kasir money changer milik I Nyoman.

Uang Rp 2 miliar tersebut direncanakan untuk digunakan mengurus Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih tersebut.

Sedangkan Rp 100 juta masih berada di rekening Doddy yang akan digunakan untuk operasional pengurusan izin.

Baku Tembak Aparat dengan Kelompok Bersenjata di Papua, 7 Warga Jadi Korban

Suara.com – Insiden baku tembak dilaporkan terjadi antara prajurit gabungan TNI/Polri dengan kelompok separatis bersenjata atau KSB Organisasi Papua Merdeka (OP) di Kampung Olenki, Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

Akibat baku tembak tersebut, tujuh orang warga dilaporkan menjadi korban. Tiga di antaranya disebut meninggal dunia. Ketiganya yakni atas nama Tekiman Wonda (33), Edison Mom (remaja) dan Rudi Mom (balita).

Sementara 4 korban lainnya mengalami luka tembak atas nama Topina Mom (36), Ny Tabuni (37), Ny Herina Kinal (32) dan Yefrina Mom (16).

“Pada Selasa (17/9) telah terjadi kontak tembak antara Satgas Gakkum gabungan TNI-Polri dengan KSB OPM dari kelompok militer Murib di Kampung Olenki, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua,” ujar Kapendam XVII/Cenderawasih, Letnan Kolonel CPL Eko Daryanto, Kamis (19/9/2019).

Eko menjelaskan, insiden baku tembak bermula ketiga kelompok sparatis Papua mulai menembak ke arah tim gabungan TNI dan Polri. Di mana saat itu, tim gabungan tengah mendekat ke posisi kelompok bersenjata itu yang ada di sebuah honai di dekat sungai.

Kemudian tim gabungan mencoba membalas tembakan hingga membuat kelompok bersenjata melarikan diri secara berpencar ke dalam hutan sembari terus mengeluarkan tembakan secara sporadis.

Setelah kontak senjata selesai, prajurit gabungan menemukan tujuh orang masyarakat sipil mengalami luka tembak. Melihat itu, tim gabungan bersama warga kemudian melakukan evakuasi dan membawa korban ke Puskesmas Ilaga.

Sampai saat ini Kodam XVII/Cenderawasih bersama Polda Papua telah berkoordinasi untuk menyelidiki dan menginvestigasi terkait insiden baku tembak di Ilaga itu.

Pemerintah Australia Bisa Serahkan Veronica Koman ke Interpol

Suara.com – Pemerintah Australia tak menutup kemungkinan akan menyerahkan Veronica Koman bila pemerintah Indonesia menerbitkan red notice ke Interpol.

Veronica Koman yang saat ini diduga berada di Sydney tengah diburu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Jawa Timur atas dugaan provokasi kerusuhan Papua dan Papua Barat.

Dilaporkan The Guardian Rabu (18/9/2019), pemerintah Australia menolak mengesampingkan penyerahan Veronica Koman ke kepolisian federal.

Aktivis HAM sekaligus pengacara Aliansi Mahasiswa Papua itu menghadapi ancaman hukuman penjara hingga enam tahun jika dinyatakan bersalah atas beragam informasi kerusuhan Papua, yang ia sebarkan ke media.

Juru bicara kepolisian Jawa Timur Frans Barung Mangera mengatakan jika Veronica tidak melapor ke polisi pada hari Rabu (18/9/2019), pihaknya akan menerbitkan red notice ke Interpol. “Setelah itu kami akan bekerja dengan polisi internasional,” katanya.

Sementara itu, pihak Departemen Luar Negeri Australia (DFAT) menyatakan kasus yang menimpa Veronica Koman bukan kewenangan mereka melainkan ranah Kepolisian Federal Australia (AFP)

“Setiap pertanyaan tentang masalah ini mestinya ditujukan ke kepolisian Indonesia,” ungkap juru bicara AFP.

Sebelumnya Veronica Koman mengeluarkan pernyataan “pemerintah Indonesia ingin membuat saya diam.”

Ia juga menyebutkan ada intimidasi yang dilakukan polisi kepada keluarganya di Jakarta serta ancaman pencabutan paspor dan pemblokiran rekening.

“Selama bertahun-tahun, pemerintah Indonesia menghabiskan waktu untuk menyebarkan propaganda daripada menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Papua Barat,” ungkap Veronica Koman.

Begitu pula dengan red notice yang disalahgunakan rezim otoriter untuk menangkap lawan politik pemerintah yang keluar dari Tanah Air.

Pihak berwenang Indonesia diketahui mengeluarkan red notice untuk pemimpin Papua Merdeka Benny Wenda pada 2011 namun mencabutnya setahun kemudian.

Di lain pihak, PBB telah menyatakan dukungan kepada Veronica Koman sehingga mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut perkara pidana yang ditujukan.

“Kami menyambut tindakan pemerintah terhadap insiden rasisme, namun kami mendorong agar pemerintah mengambil langkah, untuk segera melindungi Veronica Koman dari segala bentuk pembalasan, intimidasi, dan mencabut semua tuduhan terhadapnya, sehingga ia dapat terus melaporkan situasi berkaitan HAM di Indonesia secara independen, “ dikutip dari laman OHCHR

Imam Nahrawi Tersangka, Tengku Zul: Kita Tunggu Tim Sorak

Suara.com – Ditetapkannnya Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) Iman Nahrawi menjadi tersangka kasus suap dana hibah KONI 2018 oleh KPK turut menyita perhatian Tengku Zulkarnain.

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut menunggu keputusan hakim atas kasus ini.

Hal itu disampaikan Tengku Zul melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya @ustadtengkuzul.

Ia menanggapi pemberitaan terkait kasus yang menyeret Imam Nahrawi. Menurutnya, sudah selayaknya pemerintah tak tebang pilih menindak kasus korupsi.

Tengku Zul pun mendesak majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman berat kepada pejabat yang terbukti melakukan tindakan penyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi.

Selain itu, pria tersebut menantang apakah ada pihak yang akan memberikan dukungan kepada tersangka korupsi.

“Biar ngaku saya Pancasila, saya NKRI, saya Santri kalau maling segera Gulung. Hukum seberat-beratnya. Kami menunggu seberapa berat hakim kelak jatuhkan hukuman. Mari kita tunggu Tim Sorak, sikapnya membela “tersangka maling” ini atau tidak?” cuit Tengku Zul, Rabu (18/9/2019).

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menentapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Imam Nahrawi sejak periode 2014 sampai 2018 bersama Miftahul Ulum asisten pribadinya diduga meminta sejumlah uang yang mencapai Rp 14,7 miliar.

Dalam rentan waktu tersebut, Imam dan asprinya kembali meminta uang yang sebesar Rp 11,8 miliar.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018,” ujar Alexander di Gedung KPK.

Viral, Wasekjen PAN Faldo Maldini Pindah ke PSI?

Suara.com – Cukup lama tak terdengar kabarnya, nama Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjen PAN) Faldo Maldini mendadak jadi bahan perbincangan hangat karena desas-desus mengejutkan.

Ia dikabarkan berpindah partai dari PAN ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kabar tersebut menyusul viral-nya foto Faldo Maldini yang disandingkan dengan logo PSI.

Foto tersebut terpampang di dua koran lokal Sumatra Barat yang terbit pada Rabu (18/9/2019).

Koran tersebut memuat iklan dengan jargon bahasa Minang ‘Sumangaik Baru’.

Faldo Maldini dikabarkan pindah ke PSI - (Twitter/@UniEbby)Faldo Maldini dikabarkan pindah ke PSI – (Twitter/@UniEbby)

Tampak potret Faldo Maldini berpakaian putih dan berpeci hitam tersenyum mengapit jargon tersebut bersama logo PSI.

Faldo Maldini juga dikabarkan tengah bersiap maju Pilkada Sumatra Barat tahun depan.

Namun, belum ada keterangan lebih lanjut dari Faldo Maldini sendiri tentang isu kepindahannya dari PAN ke PSI.

Temukan Senpi Saat Ibu Tidur, Bocah 5 Tahun Tembak Mati Adiknya

Suara.com – Seorang bocah laki-laki berumur empat tahun, Truth Albright, tewas setelah ditembak kakaknya, yang berusia lima tahun.

Kejadian bermula ketika bocah laki-laki yang menembak korban menemukan senjata di rumah ketika ibu mereka tidur.

Insiden itu terjadi di Fort Worth, Texas, AS pada Minggu (15/9/2019) siang waktu setempat.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi dinyatakan meninggal tak sampai satu jam kemudian.

Tidak ada orang lain yang terluka dalam insiden itu dan jenis senjata belum diungkapkan, menurut petugas.

Diberitakan The Sun, saat ini Kepolisian Worth Forth tidak akan mengajukan tuntutan terhadap orang tua Truth.

“Telah ditentukan bahwa tidak akan ada tuntutan yang diajukan pada saat ini. Ini adalah situasi yang sangat disayangkan terjadi,” kata juru bicara kepolisian.

Hingga kini detektif pembunuhan dari unit kejahatan terhadap anak-anak, bersama unit pencarian, masih menyelidiki insiden tersebut.

Truth adalah satu dari tiga anak yang tertembak pada Minggu di Tarrant, yang memiliki populasi dua juta orang.

Video Viral Tembak-Tembakan di Hajatan, Bocah Rebutan Selongsong Peluru

Suara.com – Sebuah rekaman video memperlihatkan hajatan dengan tradisi yang tak biasa tengah viral di media sosial.

Tiga pria bergantian melepaskan tembakan ke udara, dan tak terlihat ekspresi wajah panik sama sekali di antara para tamu.

Seorang pria bercelana jin dan berjaket abu-abu bahkan memegang senjata laras panjang di tangannya. Sementara senjata api dua pria lainnya berlaras pendek.

Kedua pria itu mengenakan pakaian yang senada — celana panjang, sarung selutut, kemeja, serta peci hitam.

Meski tembakan tak henti-hentinya dilepaskan, tak ada tamu yang ketakutan. Malah, banyak bocah-bocah berlarian saling berebut mengambili selongsong peluru.

Dalam video itu berdiri tenda putih besar, seperti sedang digelar suatu resepsi.

Video viral tembak-tembakan di hajatan - (Twitter/@WagimanDeep)Video viral tembak-tembakan di hajatan – (Twitter/@WagimanDeep)

Di sampingnya, sepeda motor berjajar. Terdapat pula beberapa kursi plastik hijau di dekatnya.

Video tersebut diunggah oleh akun Twitter @WagimanDeep pada Rabu (18/9/2019).

“Tadinya ane pikir ini pesta kawinan di Irak, tapi ane kagak denger ibu-ibu yang terak uluuluuluululllluuu, berarti bukan, cuman begaya tradisi ala Irak Timur Tengah saja… kaget ane tuh,” tulisnya.

Sama seperti si pengunggah, warganet juga heran dan terkejut melihat penembakan senpi di dekat anak-anak di video itu.

“Negara mana ini Beib? Anak-anak rebutan selongsong peluru kayak rebutan permen,” komentar @amir_tornado.

“Sepertinya mereka sudah terbiasa sama bedil… Apa itu di dearah konflik Bib? Apa memang aparat lagi adain pesta perkawinan?” tanya @sayur_dilodehin.

Belum diketahui pasti lokasi dan waktu kejadian di video tersebut.

Sandiaga Dituduh Biangnya Karhutla dan 4 Berita Terpopuler Lainnya

Suara.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi topik panas perbincangan publik dan kini menyeret nama eks cawapres Sandiaga Uno.

Pembunuhan sadis di Kalimantan Selatan juga makin makin disoroti setelah kronologinya diungkap. Inilah lima berita SUARA.com yang paling banyak dibaca, Rabu (18/9/2019) kemarin:

1. Kisah Sadis Ahmad, Algojo Potong Kepala Bocah SD di Kalimantan Selatan

Seorang anak kecil RA (9) tewas mengenaskan dengan kondisi kepala terpisah dari badan, setelah dibunuh secara sadis oleh Ahmad (35). Pelaku, diduga mengalami gangguan jiwa. [Kanalkalimantan]Seorang anak kecil RA (9) tewas mengenaskan dengan kondisi kepala terpisah dari badan, setelah dibunuh secara sadis oleh Ahmad (35). Pelaku, diduga mengalami gangguan jiwa. [Kanalkalimantan]

Ahmad menjadi sorotan karena sadis penggal kepala anak SD berinisial RA yang berusia 9 tahun. Kepala RA dipotong hingga terpisah dari badan.

Penggal kepala itu terjadi di Kecamatan Limpasu, HST, Selasa (17/9/2019) siang. Seorang anak kecil RA (9) tewas mengenaskan dengan kondisi kepala terpisah dari badan setalah dibunuh secara sadis oleh Ahmad (35). Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa.

Baca selengkapnya

2. Eks Perusahaan Sawit Milik Sandiaga Disebut jadi Biang Kerok Karhutla

Sandiaga Uno komentari soal cukai rokok naik. (Suara.com/Arry Saputra) Sandiaga Uno komentari soal cukai rokok naik. (Suara.com/Arry Saputra)

PT Langgam Inti Hibrindo (PT LIH) masuk ke dalam daftar perusahaan sawit yang dianggap abai dengan adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area konsensinya.

PT LIH diketahui merupakan eks anak perusahaan PT Provident Agro Tbk milik eks Cawapres Sandiaga Uno.

Baca selengkapnya

3. Tersangka Suap Dana Hibah, Ini Total Kekayaan Menteri Imam Nahrawi

Menpora Imam Nahrawi di Gedung Kemenpora, Jakarta, Jumat (23/8/2019). [Suara.com/Arief Apriadi]Menpora Imam Nahrawi di Gedung Kemenpora, Jakarta, Jumat (23/8/2019). [Suara.com/Arief Apriadi]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka terkait kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI Tahun 2018.

Suara.com mencoba menelusuri jejak harta kekayaan Imam Nahrawi yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs resmi KPK, http://acch.kpk.go.id/.

Baca selengkapnya

4. Dulu Terkenal Suka Ngebut, Bus Ini Sekarang Malah Dijuluki ‘Keong’, Kenapa?

Bus Sinar Jaya. (Facebook/Cindy Tralala)Bus Sinar Jaya. (Facebook/Cindy Tralala)

Bagi beberapa pengguna bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) beberapa PO (Perusahaan Otobus) terkenal suka kebut-kebutan. Seperti PO Sinar Jaya, yang kini malah disebut keong karena tak lagi suka ngebut.

Melalui grup Sejarah Transportasi di jejaring Facebook, warganet bernama Cindy mengunggah foto bus Sinar Jaya yang terparkir rapi di dalam bangunan.

Baca selengkapnya

5. Jet Pribadi Syahrini Bukan Milik Mertua, Tapi Punya Maia Estianty?

Syahrini Liburan Keluarga dengan Jet Pribadi (youtube.com/The Princess Syahrini)Syahrini Liburan Keluarga dengan Jet Pribadi (youtube.com/The Princess Syahrini)

Syahrini sempat membuat publik heboh mengenai pengakuannya soal jet pribadi. Saat itu, istri Reino Barack itu mengaku senang karena ia bisa menaiki jet pribadi milik sang ayah mertua.

Namun entah mengapa, belakangan postingan Syahrini soal pesawat jet pribadi itu sudah menghilang dari vlog-nya. Hal itu pun memancing kecurigaan sejumlah warganet.

Baca selengkapnya

Terjerat Skandal Seks, 2 Pastor Vatikan akan Diadili

Suara.com – Seorang pastor yang diketahui bernama Gabrielle Martinelle, yang merupakan pastor Vatikan didakwa karena telah melakukan tindakan pelecehan seksual.

Tak Hanya Gabrielle, pastor lain yang diketahui bernama Enrico Radice juga diadili karena memfasilitasi tindak kekerasan seksual itu. Kedua Pastor ini berasal dari Italia

Tindakan kekerasan seksual itu terjadi ketika seminar di St Pius X di Vatikan. Institusi ini melatih anak-anak altar dan dekat dengan kediaman Paus Fransiskus.

Anak-anak yang tergabung dalam lembaga itu berusia antara 14 hingga 18 tahun. Mereka melayani Misa di Basilika Santo Petrus.

Pada saat kejadian pelecehan seksual terjadi, Martinelli berusia 21 tahun dan bertanggung jawab melatih bocah-bocah altar.

Pernyataan otoritas Vatikan, seperti dikutip Reuters, Rabu (18/9/2019), mengatakan jaksa penuntut Vatikan yang gelar resminya adalah “Promoter of Justice” memulai penyelidikan pada 2017 setelah laporan media mengungkap dugaan pelecehan seksual di Pius X Pre-Seminary.

Menurut laporan media-media Italia, ada teman sekamar korban yang menyaksikan secara langsung tindakan pelecehan seksual yang terjadi. Bahkan disebutkan tindakan ini berulang kali.

Saksi berasal dari Polandia yang juga merupakan murid seminar. Saksi ini lantas melaporkan tindakan Martinelli disertai dengan surat yang dikirimkan kepada Kardinal setempat.

Pengadilan untuk kedua pastor ini akan menjadi yang pertama untuk kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di internal Vatikan. Seorang hakim senior nantinya  akan memutuskan apakah ada bukti yang cukup untuk melanjutkan persidangan.

Gerindra Semprot Jokowi Soal Sepatu Kotor dan 4 Berita Hit Lainnya

Suara.com – Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengkritik unggahan sepatu kotor milik Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri usai mengunjungi wilayah karhutla.

Sementara itu, gara-gara sangkakala Arie Untung menempati trending topic twitter pada. Berikut 5 berita populer SUARA.com pada Rabu (18/9/2019).

1. Gerindra Semprot Jokowi: Baru Sepatu yang Kotor, Masyarakat Jatuh Sakit!

Sepatu Presiden Joko Widodo kotor usai digunakan meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa (17/9). [ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari]Sepatu Presiden Joko Widodo kotor usai digunakan meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa (17/9). [ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari]

Unggahan sepatu kotor milik Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri usai mengunjungi wilayah kebakaran hutan atau karhutla menjadi sorotoan. Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade bahkan menilai pamer sepatu kotor tak sepantasnya dilakukan sebagai bentuk pencitraan.

Menurut Andre, penanganan karhutla yang konkret dari pemerintah merupakan hal utama. Terlebih mengingat banyaknya masyarakat yang sudah menjadi korban dan mengidap penyakit pernapasan lantaran asap dari kebakaran. Andre berujar Jokowi sebagai presiden terpilih hasil dari Pemilu 2019 tak sepatutnya kembali melakukan sejumlah pencitraan semisal pamer sepatu kotor.

Baca selengkapnya

2. Jokowi Pamer Sepatu Kotor, Gerindra: Cukup Pencitraan Kayak Masuk Got

Presiden Jokowi pantau kebakaran hutan. (Biro Pers Kepresidenan)Presiden Jokowi pantau kebakaran hutan. (Biro Pers Kepresidenan)

Gerindra mengingatkan Presiden Jokowi tidak melakukan pencitraan dengan memamerkan sepatu kotor saat berkunjung ke lokasi kebakaran hutan, Selasa (17/9/2019) kemarin. Saat ini rakyat butuh kerja nyata.

Unggahan sepatu kotor milik Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri usai mengunjungi wilayah kebakaran hutan atau karhutla menjadi sorotoan. Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade bahkan menilai pamer sepatu kotor tak sepantasnya dilakukan sebagai bentuk pencitraan.

Baca selengkapnya

3. Gara-gara Sangkakala, Arie Untung Jadi Trending Topic

Arie Untung jadi trending topic Twitter. (Twitter)Arie Untung jadi trending topic Twitter. (Twitter)

Nama artis Arie Untung mendadak ramai disebut warganet dalam cuitannya setelah mengomentari berita viral terompet sangkakala. Ia pun menempati trending topic Twitter pada Selasa (18/9/2019), 

Warganet mengungkap jejak digital Arie Untung yang sempat mengunggah tayangan berita prosesi pemakaman BJ Habibie di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, melalui jejaring Instagram pribadinya @ariekuntung.

Baca selengkapnya

4. Adegan Masuk Gereja di Film The Santri Disebut Murtad, Gus Romi: Lebai

Sutradara Livi Zheng kolaborasi garap film The Santri bareng pengurus PBNU. (Suara.com/Shifa Audia)Sutradara Livi Zheng kolaborasi garap film The Santri bareng pengurus PBNU. (Suara.com/Shifa Audia)

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli buka suara soal kontroversi film The Santri.

Melalui akun Twitter miliknya @GunRomli, pria kelahiran Situbondo tersebut menanggapi pemberitaan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum yang mengkritisi film The Santri.

Guntur Romli menyoroti pernyataan UU Ruzhanul Ulum yang menyebutkan santri yang masuk gereja itu murtad.

Baca selengkapnya

5. Wakil Ketua KPK Laode: Menkumham Yasonna Laoly Berbohong!

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif. (Suara.com/Yasir)Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif. (Suara.com/Yasir)

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly bohong soal akan ada mempertemukan KPK dengan DPR untuk membahas revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Laode meminta Yasonna jujur.

Laode juga mengatakan Yasonna pun berbohong telah berdiskusi dengan pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif terkait pembahasan revisi UU KPK tersebut di kantor Kemenkumham pada Kamis, 12 September 2019.

Baca selengkapnya

Ternyata Ada 2 Menteri Jokowi Digebuk KPK, Siapa Saja?

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap dana hibah di Kemenpora untuk KONI.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Rabu (18/9/2019). “Ditetapkan 2 orang tersangka yaitu IMR,” kata Alexander.

Selain itu KPK juga menentapkan asisten pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Ia mengatakan, Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengembangan terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI tahun 2019.

“Setelah mencermati fakta- faktayang berkembang mulai dari proses penyidikan hingga persidangan, dan setelah mendalami dalam proses penyelidikan, KPK menemukan permulaan yang cukup dan menetapkan 2 orang tersangka,” kata Alexander Marwata.

Ulum dan Imam Nahrawi disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Artinya, Imam Nahrawi merupakan menteri ke-dua di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang terserat kasus rasuah. Yang pertama adalah mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/4). [ANTARA FOTO/Reno Esnir]Tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/4). [ANTARA FOTO/Reno Esnir]

Idrus Marham divonis 3 tahun penjara dengan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan karena terbukti bersalah dalam kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 oleh pengadilan Tipikor.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan lima tahun penjara sebagaimana tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum (JPU).

Vonis itu pun berdasarkan dakwaan kedua yaitu pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, bukan pasal 12 huruf a sebagaimana tuntutan JPU KPK.

Heboh Soal Iklan Koran Faldo Maldini, Begini Penjelasan PSI

Suara.com – Sebuah iklan di harian lokal Sumatra Barat tiba-tiba menjadi sorotan. Dalam iklan tersebut menyandingkan foto Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini dengan partai lain yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Tampak dalam iklan bewarna tersebut tertulis nama Faldo Maldini dan logo PSI, serta sebuah kalimat dalam bahasa Minang ‘Sumangaik Baru’. Huruf ‘sum’ dan ‘bar’ pada kalimat tersebut bahkan sampai dipertegas dengan warna merah untuk dibaca menjadi satu kata baru ‘Sumbar’ atau Sumatra Barat.

Iklan itu sekaligus menjadi tanda tanya apakah Faldo telah loncat dari PAN ke PSI?

Menanggapi hal tersebut, Sekjen PSI Raja Juli Antoni buka suara. Meski Raja Juli juga tak menjawab secara gamblang soal posisi Faldo di PSI, termasuk soal iklan di harian lokal Sumbar tersebut.

Faldo Maldini dikabarkan pindah ke PSI - (Twitter/@UniEbby)Faldo Maldini dikabarkan pindah ke PSI – (Twitter/@UniEbby)

“Saya persilakan kawan-kawan media mengkonfirmasi langsung ke Faldo Maldini. Silakan konfirmasi juga ke PAN. Saya baca di beberapa media, Mas Eddy Suparno mengatakan akan bertemu Faldo malam ini. Kita tunggu saja hasilnya,” kata Raja Juli dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Kamis (19/9/2019).

Raja Juli beranggapan bahwa Faldo masih berada dalam barisan PAN. Kendati begitu, ia dan PSI tetap menunggu fakta yang ada di balik iklan Faldo Sumangaik Baru.

“Yang pasti saya lihat profile di media sosial Faldo masih sebagai Wasekjen DPP PAN. Jadi bagi PSI kita tunggu saja kejelasan faktanya. Sesama Bus Kota dilarang saling mendahului,” ujar Raja Juli.

Peneliti Ungkap Ada Peranan Cyber Troops Terkait RUU KPK

Suara.com – Salah satu peneliti di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) ikut angkat bicara terkait polemik revisi Undang-undang KPK serta pemilihan pimpinan baru komisi antirasuah itu.

Melalui riset content analysis, Assosiate Researcher LP3ES Dr. Ismail Fahmi mengaitkan hal ini dengan fenomena cyber troops dan komputerisasi propaganda.

Kontroversi KPK semakin ramai dibicarakan sejak sepekan terakhir baik di media sosial seperti di Twitter, Facebook, media online dan lain-lain. Fenomena ini dikaji oleh Dr. Ismail Fahmi.

“Jadi ini ada dua pertanyaan yang ingin kita jawab lewat penelitian ini, pertama apakah ada yang namanya fenomena cyber troops dan komputerisasi propaganda?. Kedua apa yang mereka lakukan dalam memanipulasi opini publik terkait dengan KPK?,” ujar Ismail Fahmi di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Ia menjelaskan, cyber troops adalah team yang ada di cyber atau internet yang digunakan oleh pemerintah militer atau partai politik dan propaganda yang sifatnya otomatisasi untuk membangun opini publik.

Di mana cyber troops juga dipakai saat kontestasi pemilu dan berfungsi mempengaruhi opini publik.

Menurut Fahmi, ada empat kelompok cyber troops yakni kelompok oposisi, kelompok yang pro pemerintah, information (media) dan public. Di sini peran media sangat lah penting dalam menyebar kan informasi.

“Satu hal yang saya garis bawahi adalah ketika ada masalah media punya peranan yang sangat penting karena dia berada di tengah dan dia bisa menyampaikan informasi entah benar entah salah itu akan dipakai oleh masing-masing kubu,” kata Fahmi.

Mekanisme memanipulasi opini publik ini dilakukan melalui hastag, narasi dan pembuatan konten sepeti meme. Namun kejanggalan terasa ketika muncul tweet yang tidak normal dari sebuah akun yang mentweet beberapa tweet secara bersamaan yang dinilai kurang masuk akal.
Dari itu, Dr. Ismail Fahmi mengidentifiksi adanya tanda-tanda spam yang dilakukan oleh robot.

“Ini contohnya kalau dilihat dia melakukan tweet pada jam yang sama 18.59 bisa bikin beberapa tweet sekaligus. Gak mungkin kalau kita nulis, copas-copas juga gak mungkin, ini dilakukan oleh robot. Give away juga sama, jadi yang merespon give away bukan hanya orang tapi robot juga,” Fahmi menjelaskan.

Ia juga menyebut, konten creation melalui meme tentang KPK yang beredar di sosial media juga sangat profesional dan terkoordinir.

Lalu soal penulisan narasi menurut Fahmi juga sangat efektif dalam membangun opini publik. Sebab narasi menjadi entri point, membuat distorsi informasi membangun ketidakyakinan kepada KPK.

“Kesimpulannya satu kata sama bahwa memang ada upaya penggunaan cyber troops dalam memanipulasi pemberitaan terkait KPK ini,” imbuh Dr. Ismail Fahmi. (Shifa Audia)

Pesawat Twin Otter Hilang Kontak di Papua Belum Ditemukan

Suara.com – Pesawat Twin Otter dengan nomor registrasi PK-CDC milik PT Carpendiem yang hilang kontak dalam penerbangan Timika menuju Ilaga pada Rabu (18/9) hingga Kamis ini belum juga ditemukan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Timika Monce Brury di Timika mengatakan, upaya pencarian pesawat nahas tersebut masih terus dilakukan dengan melibatkan puluhan personel SAR gabungan dan didukung dua armada pesawat.

Tim SAR gabungan berjumlah 13 orang terdiri atas Basarnas Timika, TNI AU dan Brimob mulai bergerak dari Bandara Timika pada pukul 06.12 WIT menggunakan pesawat Twin Otter PK-CDJ milik PT Carpendiem.

“Setelah melakukan pencarian sekitar satu jam di titik koordinat yang kita duga namun ternyata nihil maka tim kembali ke Timika. Kondisi cuaca di lokasi bagus, cerah. Memang ada sedikit berawan di tempat-tempat tertentu tapi pada umumnya cerah,” ujar Monce.

Selanjutnya pada pukul 08.00 WIT tim kedua berangkat dengan pesawat yang sama dari Bandara Timika melakukan pencarian melebar ke arah Distrik Jila, Kabupaten Mimika.

Pencarian ke arah Jila lantaran ada informasi bahwa ada kru pesawat Twin Otter PK-CDC yang hilang kontak berobat di Puskesmas Jila.

“Kami belum bisa memastikan info itu betul atau tidak. Kami masih menunggu info resmi dari tim yang sedang dalam perjalanan ke Jila,” kata Monce.

Selanjutnya pada pukul 09.00 WIT satu tim lagi dari personel Brimob Mabes Polri menggunakan helicopter Caracal TNI AU berangkat dari Bandara Timika untuk melakukan pencarian pesawaat Twin Otter PK-CDC yang hilang kontak. (Antara)

Koalisi Masyarakat Desak Pertamina Jujur Soal Kebocoran Minyak di Karawang

Suara.com – Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (Kormas) menggelar aksi damai di kantor pusat Pertamina di Jakarta, Rabu (18/9/2019). Dalam aksi itu, massa mendesak perusahaan milik negara ini segera membuka data lengkap sumur YYA-1 yang bocor di pantai Karawang, Jawa Barat.

Sumur YYA-1 diketahui mengalami kegagalan operasional, bocor (blow out) tidak terkendali, yang menyebabkan tumpahan minyak (oil spills) sejak 12 Juli 2019 lalu di perairan lepas pantai Karawang.

“Ini kita masih belum melihat, Pertamina sendiri terbuka informasi membuka informasi terkait soal, apa penyebab tumpahan minyak yang ada di pesisir Karawang yang ada di perairan laut Karawang, penting melihat untuk Pertamina membuka bagaimana mekanisme pemulihannya yang tidak di buka secara terbuka kepada publik,” kata koordinator Kormas, Bagus saat dihubungi Suara.com, Rabu (18/9/2019).

Bagus yang juga aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional, menyatakan bahwa masyarakat sipil hingga saat ini telah melayangkan dua kali surat permohonan informasi kepada pihak Pertamina agar membuka data sumur YYA-1 secara lengkap. Permohonan informasi tersebut dilakukan dengan mekanisme Pasal 22 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Surat pertama kita kirim belum ada balasan, baru kemarin surat kedua kita masukkan tanggal 16 September, dalam waktu 30 hari ini tidak ada respon. Ya kemungkinan besar kita akan melakukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik,” ujar Bagus.

Menurut dia, bahwa Pertamina tidak menjalankan SOP dengan baik dalam menyelesaikan masalah ini. Pertamina malah mengatakan peristiwa ini sebagai berkah karena nelayan mendapatkan pekerjaan baru.

“Sebenernya sudah terlihat bahwa mereka (Pertamina) tidak menjalankan SOP, terkait kejadian oil spill misalnya, padahal ketika ada operasi seharusnya ketika melakukan operasi pengeboran ada,” kata Bagus.

“Pertamina juga menggiring opini media dan opini masyarakat bahwa tumpahan minyak ini adalah berkah bagi para nelayan, karena mereka mendapatkan pekerjaan tambahan untuk mengumpulkan tumpahan minyak yang dihargai Rp 20.000 per karung,” sambung dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, akibat dari peristiwa ini sangat berdampak pada masyarakat di daerah pesisir pantai Karawang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk mata pencarian yang hilang dan kondisi kesehatan yang memburuk akibat lingkungan yang tercemar racun.

“Kerugian jangka pendeknya ya mereka tidak bisa melaut karena laut wilayah tangkapan mereka kan apa yang pertama rusak oleh tumpahan minyak, yang kedua juga mereka tidak bisa lalu lalang karena banyak dipasang oil pump di sekitaran perairan Karawang,” kata Bagus.

Sementara untuk jangka panjang, kata Bagus, yang mengkhawatirkan adalah soal kesehatan yang sampai saat ini penanganan dinilai belum jelas.

Atas kondisi itu, Bagus berharap kepada pemeritah agar tuntas menangani permasalahan ini. Tidak hanya selesai ketika berhasil menutup semburan minyaknya, tapi dampak yang sudah menyebar bahkan disebut telah sampai ke perairan Banten.

“Kasus-kasus di tempat lain bisa memakan waktu 4 sampai 6 tahun, bahkan tapi mau nggak mau ya harus dilakukan itu tidak hanya selesai sampai menghentikan semburan tapi sampai benar benar memulihlan ekosistem dan warganya,” imbuh Bagus. (Rifaldo)

Lika Liku Imam Nahrawi: Dari Sepakbola Gajah hingga Jadi Tersangka KPK

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI 2018. Politisi PKB itu resmi menyandang status tersangka sejak Rabu (18/9/2019).

Saat mengumumkan status tersangka itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, Imam diduga menerima suap dengan total Rp 26,5 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.

Dilansir dari catatan kantor berita Antara, Kamis (19/9/2019), pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 27 Oktober 2014 menunjuk dan melantik secara resmi Imam Nahrawi menjadi Menpora yang pada saat itu masih berusia 41 tahun.

Setelah beberapa waktu menjabat sebagai orang nomor satu di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), pria kelahiran Bangkalan Madura, 8 Juli 1973 langsung dihadapkan polemik sepak bola gajah pada pertandingan PSS Sleman melawan PSIS Semarang.

Selain itu dihadapkan dengan permasalahan yang lebih pelik yaitu soal kompetisi tertinggi di Tanah Air, Indonesia Super League (ISL).

Saat itu, Kemenpora dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) meminta kick off dimundurkan dari jadwal karena sejumlah klub belum memenuhi persyaratan yang diminta.

Kemenpora melayangkan tiga kali teguran kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berikut PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi. Namun, hingga batas yang ditentukan, belum ada jawaban. Akhirnya pada 18 April 2015, Kemenpora membekukan PSSI melalui suratnya bernomor 01307 tahun 2015 yang ditandatangani Menpora Imam Nahrawi.

Pembekuan ini berdampak panjang. Federasi sepak bola dunia atau FIFA langsung melarang timnas Indonesia beraktivitas di kancah internasional (di-suspend) karena pemerintah dinilai melakukan intervensi. Setelah Kemenpora mencabut pembekuan, FIFA akhirnya mengikuti dengan mencabut suspend-nya yang berlangsung kurang lebih satu tahun.

Aktivitas sepak bola, khususnya timnas, akhirnya kembali normal meski permasalahan terus muncul. Beberapa prestasi mampu diraih meski untuk level junior seperti pada ajang Piala AFF. Untuk timnas senior hingga saat ini, prestasi tak kunjung tiba.

Bonus besar untuk atlet

Selepas dari urusan sanksi FIFA, Menpora Imam Nahrawi memprakarsai sejarah besar dalam hal penghargaan terhadap olahragawan, yakni pemberian bonus terbesar dalam sejarah.

Adalah peraih emas Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro Brasil, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir yang merasakan manisnya buah prestasi mengharumkan bangsa. Pasangan bulu tangkis nomor ganda campuran itu masing-masing mendapatkan bonus Rp5 miliar atas sekeping emas Olimpiade.

Bonus untuk atlet bulu tangkis juga diberikan kepada peraih juara All England hingga kejuaraan dunia. Pasangan Kevin Sanjaya/Marcus Gideon, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir hingga Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan juga sudah merasakan bonus kejutan itu.

Gowes Nusantara

Menpora Imam Nahrawi usai rapat bersama Komisi X DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019). [Suara.com/Arief Apriadi]Menpora Imam Nahrawi usai rapat bersama Komisi X DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019). [Suara.com/Arief Apriadi]

Di era Imam Nahrawj, Kemenpora bukan hanya berfokus pada olah raga prestasi, tapi juga memberi perhatian besar pada olah raga masal untuk kesehatan masyarakat.

Program Gowes Nusantara menjadi andalan untuk kampanye olah raga masal inj. Selain itu ada Gala Desa. Tidak ketinggalan, pengenalan kembali Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) mulai sekolah tingkat dasar.Semua itu tergabung dalam program Kemenpora bertajuk Ayo Olahraga.

E-Sport

Ada satu lagi yang cukup menyita perhatian dari sepak terjang Menpora Imam Nahrawi, yakni dukungannya yang besar terhadap E-sport untuk menjadi salah satu cabang olahraga prestasi. Bahkan, di sela puncak peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (9/9), E-Sport dibahas secara khusus melalui Simposium Interpretasi Esport dalam Wacana Keolahragaan Nasional.

Gempa Magnitudo 2,1 SR Guncang Sorong

Suara.com – Gempa bumi dengan magnitudo 2,1 SR mengguncang Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Kamis (19/9/2019), pukul 03.36 WIT, namun tidak berpotensi terjadinya tsunami.

Dikutip dari kantor berita Antara, berdasarkan data yang diperoleh dari Stasiun Geofisika BMKG Sorong, gempa bumi itu terjadi pada koordinat 0,75 lintang selatan dan 131,07 bujur timur yang berjarak 24 km barat laut Kota Sorong dengan kedalaman 10 km.

Peta Papua dan posisi Kota Sorong [Shutterstock].Peta Papua dan posisi Kota Sorong [Shutterstock].

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini adalah jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi tadi memiliki mekanisme penyesaran normal. Guncangan gempa bumi itu dirasakan di daerah Kota Sorong dan getaran dirasakan masyarakat.

Hingga saat ini, belum ada laporan terkait dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tadi. Sementara hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi itu tidak berpotensi tsunami.

Kepada masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi.

Ilmuwan: Polemik RUU KPK Harus jadi Catatan Bersama

Suara.com – Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Manunggal Kusuma Wardaya mengatakan polemik revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK harus menjadi catatan bersama.

“Persoalan mendasar dari semua pro kontra ini dalam amatan saya adalah persoalan integritas dan kepercayaan publik. Ini harus jadi catatan bersama,” katanya di Purwokerto, Rabu (18/9/2019).

Pengajar hukum hak asasi manusia itu juga menam bahwa revisi UU KPK bisa jadi dilatarbelakangi keinginan untuk membuat KPK tetap kuat namun tetap akuntabel.

“Kalau kita mencoba melihat revisi UU KPK secara positif, maka terlihat ada keinginan untuk membuat KPK tetap kuat namun pula tetap akuntabel,” katanya.

Salah satu pendiri Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) Indonesia itu mengatakan kekhawatiran banyak pihak bahwa KPK dilemahkan memang memiliki dasar argumen.

“Kekhawatiran banyak pihak bahwa KPK dilemahkan memang memiliki dasar argumen, dan sebaliknya, keinginan untuk membuat KPK lebih profesional juga tentu saja berdasarkan pada catatan yang ada, semisal persoalan etik,” katanya.

Sementara itu, Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 yang hanya dihadiri puluhan anggota dewan telah menyetujui mengesahkan Revisi UU KPK menjadi undang-undang.

Beberapa materi pokok revisi UU KPK antara lain penyadapan melalui izin Dewan Pengawas KPK, penghentian penyidikan dan penuntutan yang tidak selesai dalam jangka waktu maksimal dua tahun, status kepegawaian KPK sebagai ASN, dan pembentukan dewan pengawas yang diusulkan presiden dan dipilih DPR.

Dalam UU KPK yang sudah diubah itu, di pasal 37A disebutkan dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, maka dibentuk Dewan Pengawas yang merupakan lembaga nonstruktural.

Sampai Juni 2019, kasus korupsi melibatkan anggota DPRD atau DPR masih paling dominan.

Rinciannya 255 kasus melibatkan anggota DPRD di semua tingkat dan DPR yang ditangani KPK, 130 perkara melibatkan kepala daerah, enam pemimpin partai politik, 27 kepala lembaga atau kementerian dan terkini Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, menjadi tersangka kasus suap dana hibah.

Terancam Gelombang Tinggi Selama 3 Hari, Warga di Kawasan Ini Harus Waspada

Suara.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini atas potensi terjadinya gelombang tinggi di sejumlah perairan di Indonesia, selama waktu tiga hari ke depan.

Potensi gelombang tinggi itu diperkirakan terjadi dari Rabu (18/9/2019) hingga Jumat (20/9/2019).

Berdasarkan informasi yang diunggah dalam laman www.BMKG.go.id, Rabu malam, gelombang tinggi mencapai 3,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Samudera Hindia barat Bengkulu.

Di perairan Kalimantan Tengah, BMKG meminta masyarakat mewaspadai potensi tinggi gelombang yang berkisar 1,25-2,50 meter, sedangkan di perairan selatan Bali gelombang tinggi diperkirakan mencapai dua meter.

Selain itu, gelombang tinggi juga diperkirakan terjadi di perairan selatan Banten, Selat Sunda bagian selatan, dan Samudera Hindia selatan Banten. (Antara).

Kawal Uji Materi UU KPK di MK, ICW: Perang Ini Belum Berakhir

Suara.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta masyarakat mengawal proses uji materi hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan digelar di Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat.

“Ini perangnya belum berakhir. Kita harus mengawasi setidaknya proses judicial review yang sebentar lagi akan dimulai di MK,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

ICW dan sejumlah elemen masyarakat berencana untuk mengajukan uji materi hasil revisi UU KPK di MK. Ia mengatakan materi yang akan diuji terkait beberapa pasal krusial yang termuat dalam revisi UU KPK.

Di antaranya keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3). Pasal-pasal tersebut dinilai berpotensi untuk melemahkan lembaga anti rasuah itu.

Menurut dia, uji materi di MK akan berlangsung menarik, karena dalam kesempatan itu pemerintah dan DPR akan secara terbuka menjelaskan kepada publik tentang alasan dibalik dilakukannya revisi terhadap UU KPK.

“Kita akan mendengarkan penjelasan logis dari DPR dan pemerintah kenapa harus terus menerus menaikkan isu revisi UU KPK,” ucap dia.

Lebih lanjut Kurnia mengatakan bahwa DPR dan pemerintah seharusnya malu dengan dilakukannya uji materi UU KPK di MK. Adanya uji materi tersebut, kata dia, membuktikan bahwa produk legislasi yang ditelurkan oleh DPR dan pemerintah tidak berkualitas.

“Harusnya kan buat undang-undang berkualitas sehingga tidak ada yang mempersoalkan ke MK. Pemerintah dan DPR harusnya malu karena produk legislasinya justru dipersoalkan secara konstitusional di MK,” ujar dia. (Antara).

Klaim Disusupi Provokator, Polisi Larang Aksi Damai di Manokwari Besok

Suara.com – Aparat Kepolisian Resor Manokwari, Papua Barat mengklaim telah mengendus adanya provokator terkait rencana aksi damai yang akan dilaksanakan Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Doberay, Kamis (19/9/2019) besok.

Terkait alasan itu, aparat kepolisian pun melarang unjuk rasa itu dilaksanakan.

“Untuk aksi besok kami sudah menerima surat pemberitahuan. Aksi akan dikoordinir oleh DAP wilayah Doberray versi Jon Warijo. Kami sudah jawab suratnya yang intinya kami tidak mengizinkan dengan beberapa catatan,” kata Kapolres Manokwari, AKBP Adam Erwindi di Manokwari, Rabu (18/9/2019).

Menurut Adam, ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan polisi melarang aksi tersebut. Polisi pun menuding ada provokator yang memanfaatkan rencana aksi damai ini untuk memperkeruh kasus rasial yang dialami Mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.

“Aksi ini dibalut dengan kampanye damai budaya adat Papua, tapi di dalamnya mempermasalahkan kasus rasis, terkait resolusi PBB, juga mempersoalkan penangkapan tersangka kasus makar di Manokwari, termasuk mempersoalkan menetapkan salah satu tersangka pada kasus ujaran rasis di Surabaya,” kata dia.

Sesuai pemberitahuan yang diterima, massa akan melakukan longmach dari kantor DAP di Jalan Pahlawan menuju Lapangan Borarsi Manokwari.

Selain surat pemberitahuan resmi dari Pengurus DAP, lanjut Kapolres, polisi mendapati selebaran berisi seruan kepada masyarakat Papua untuk terlibat dalam aksi tersebut.

“Demi keamanan bersama kami tidak akan mengizinkan massa untuk longmach. Itu sangat beresiko, karena dapat memancing masyarakat untuk melakukan tindakan anarkis seperti 19 Agustus lalu,” ujarnya lagi.

Ia mengimbau, masyarakat beraktivitas seperti biasa serta tidak terlibat dalam aksi tersebut.

“Aksi ini berpotensi besar ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Tentu ada upaya untuk membuat kekacauan, maka masyarakat sebaiknya tidak ikut-ikutan,” ujarnya.

Terkait rencana aksi itu, sebut Kapolres, Polisi dibantu TNI terus bersiaga dan siap mengambil tindakan tegas jika massa memaksakan diri untuk longmach.

“Pasukan BKO Brimob dari sejumlah Polda masih disiagakan di Manokwari. Mereka siap dikerahkan untuk melakukan pengamanan di setiap titik,” kata dia. (Antara).

RUU KUHP: Hidup Gelandangan Bisa Kena Denda Rp 1 Juta

Suara.com – RUU KUHP yang bakal disahkan pada waktu dekat lewat rapat paripurna DPR RI masih menyisakan sejumlah pasal yang dianggap kontroversial. Niatan untuk dekolonialisasi KUHP itu, kini malah menjadi sorotan banyak pihak.

Salah satu pasal yang dinilai kontroversi ialah RUU KUHP Bagian Kedelapan Penggelandangan Pasal 432. Pasal tersebut mengatur masalah gelandangan.

Gelandangan sebagaimana dimaksud Pasal 432 dapat dijerat pidana dengan sanksi hukuman berupa denda kategori I atau senilai Rp 1 juta.

 Pasal tersebut berbunyi, “Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.”

Diketahui, pembahasan RUU KUHP bakal dilanjutkan dalam tingkat II pengambilan keputusan Rapat Paripurna DPR RI. Hal itu dilakukan seusai DPR dan pemerintah menyepakati saat rapat kerja di Komisi III hari ini.

Adapun perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat kerja tersebut yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Diketahui, sebelum disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin melempar pertanyaan terlebih dahulu.

“Apakah RKUHP dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?,” tanya Aziz kepada seluruh fraksi dalam rapat kerja, Rabu (18/9/2019).

Pertanyaan serupa kemudian dilontarkan Aziz kepada Yasonna sebagai perwakilan dari pemerintah. Baik fraksi maupun pemerintah menyatakan persetujuannya RUU KUHP dibawa ke dalam rapat paripurna untuk segera disahkan.

Suap Rp 26,5 Miliar, Menpora ke KPK: Jangan Tuduh Orang Sebelum Ada Bukti!

Suara.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi membantah telah menerima uang senilai Rp 26,5 miliar seperti yang dituduhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Uang puluhan miliar itu diduga diterima Nahrawi berkaitan dengan kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI.  

“Buktikan saja. Jangan pernah menuduh orang sebelum ada bukti,” ujar Imam Nahrawi di kediamannya di Kompleks Widya Candra, Jakarta, Rabu (18/9/2019) malam WIB.

Imam juga meminta seluruh pihak untuk menerapkan asas praduga tak bersalah perihal tuduhan yang tengah menjeratnya. Menteri 46 tahun tersebut turut mengungkapkan bahwa sebagai warga negara, ia memiliki hak untuk melakukan pembelaan.

“Tentu saya sebagai warga negara punya hak juga untuk memberikan jawaban yang sebenar-benarnya agar proses hukum ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar,” katanya. 

“Dan tentu pada saatnya itu harus kita buktikan bersama-sama. Karena saya tidak seperti yang dituduhkan. Dan kita akan mengikuti nanti seperti apa proses yang ada.”

Diketahui, Imam Nahrawi resmi menyandang status tersangka dalam kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan Imam Nahrawi sejak periode 2014 sampai 2018 bersama Miftahul Ulum asisten pribadinya meminta sejumlah uang yang mencapai Rp 14,7 miliar.

Dalam rentan waktu tersebut, Imam dan asprinya kembali meminta uang yang sebesar Rp 11,8 miliar.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018,” ujar Alexander di Gedung KPK, hari ini.

Dalam kasus ini, Menpora Imam Nahrawi dan asprinya disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke – 1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SP3 dan Ketua KPK Firli, Pakar Hukum: Satu Paket Penyelamat Koruptor

Suara.com – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menerawang masa depan KPK setelah adanya kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan keberadaan Ketua KPK baru Irjen Firli Bahuri.

Menurutnya, adanya kewenangan SP3 di tangan Firli menjadi satu paket sempurna untuk melemahkan lembaga antirasuah.

Feri menjelaskan bahwa kondisi penindakan korupsi yang berjalan saat ini masih ada kasus-kasus yang menggantung namun melibatkan orang-orang penting. Kalau tidak ada SP3, kemudian pada pimpinan KPK selanjutnya bisa jadi kasus yang menggantung itu akan berlanjut.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari. (Suara.com/Ria Rizki).Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari. (Suara.com/Ria Rizki).

Namun, menurut Feri beda ceritanya kalau kepemimpinan berada di tangan Firli.

“Saya bilang ini satu paket yang tidak terpisah untuk mematikan KPK dan kemudian menyelamatkan koruptor,” jelas Feri saat ditemui di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).

Ke depannya, Feri justru hendak melihat bagaimana nasib kasus-kasus besar di tangan Firli. Apakah nantinya Firli dan jajaran komisioner KPKnya berani menuntaskannya atau malah menuntaskannya.

“Tapi mari kita uji akankan pak Firli dan teman-teman sebagai pimpinan yang baru berani melanjutkan kasus-kasus besar seperti BLBI misalnya? Atau sebaliknya nanti pak Firli dan teman-teman malah me-SP3 kasus-kasus. Siapa yang tahu?,” katanya.

Menpora Nahrawi Tersangka, Adik Kandung: KPK Bobrok, Lembaga Zalim!

Suara.com – Syamsul Arifin, adik kandung Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi merespons langkah KPK yang menetapkan sang kakak sebagai tersangka kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI.

Terkait status tersangka Nahrawi tersebut, Syamsul yang merupakan anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB menyebut KPK sebagai lembaga penegak hukum yang zalim. Bahkan, menurutnya, penetapan sang kakak sebagai tersangka menunjukkan kebobrokan KPK.

“Pertama, saya terima kasih kepada KPK yang telah menunjukkan kebobrokannya dan kezalimannya kepada masyarakat. Terima kasih banget bahwa KPK betul-betul lembaga yang zalim, sekali lagi lembaga yang zalim. Dan, hari ini nyata-nyata zalim,” kata Syamsul saat dikonfirmasi Beritajatim.com, Rabu (18/9/2019) malam.

Alasan Syamsul menyebut KPK telah zalim lantaran dianggap tak memiliki dasar hukum yang kuat menetapkan Nahrawi sebagai tersangka.

“Mengapa saya bilang zalim? mestinya kalau memang dia tersangka, itu harus ada klausul-klausul yang dijadikan alat untuk tersangka. Mestinya begitu,” katanya.

“Kalau hanya praduga, hanya hasil begini, hasil begitu, hanya olahan, wacana opini dan lain sebagainya, ya sama saja saya bilang si A ini maling, terus ditanggapi begitu. Yang kita simpulkan bahwa, KPK sekarang ini sudah enggak ada menghormati asas praduga tak bersalah,” imbuhnya.

Syamsul pun mencurigai jika kasus yang kini mendera Nahrawi sebagai pesanan dari pihak tertentu.

“Jika tidak ada bukti yang menjerat seorang menjadi tersangka, akhirnya kami curiga jangan-jangan ini pesanannya siapa yang ada di dalam,” katanya.

“Kalau semua koridor hukum atas nama pesanan, ya jangan salahkan kalau ada masyarakat yang nanti menggunakan hukum rimba, enggak tahu salah atau benar, yang penting melindungi dirinya, ya sudah kita pakai cara kita yang seperti apa.”

Diketahui, Imam Nahrawi resmi menyandang status tersangka dalam kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan Imam Nahrawi sejak periode 2014 sampai 2018 bersama Miftahul Ulum asisten pribadinya meminta sejumlah uang yang mencapai Rp 14,7 miliar.

Dalam rentan waktu tersebut, Imam dan asprinya kembali meminta uang yang sebesar Rp 11,8 miliar.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018,” ujar Alexander di Gedung KPK, hari ini.

Dalam kasus ini, Menpora Imam Nahrawi dan asprinya disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke – 1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ogah Banyak Komentar, Roy Suryo Cuma Bilang Prihatin ke Imam Nahrawi

Suara.com – Eks Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Roy Suryo enggan menanggapi berlebih soal penetapan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dana hibah.

Roy Suryo mengaku sejak sore tadi, gawainya tak berhenti berdering karena pihak yang menanyakan soal kasus yang dirundung Imam Nahrawai.

Meski tak mau banyak berkomentar, Roy Suryo hanya menyampaikan prihatin melalui akun Twitter pribadi miliknya @KRMTRoySuryo2.

Tweeps, mulai sore tadi HP saya terus berdering, meminta tanggapan tentang kasus yang menimpa Menpora IN atas kasus dana hibah KONI. Maaf, sebaiknya saya tidak comment banyak selain harus prihatin kenapa kasus semacam ini harus terjadi,” cuit Roy Suryo seperti dikutip Suara.com, Rabu (18/9/2019).

Sebelumnya, Imam Nahrawi sempat mengomentari soal penetapannya sebagai tersangka di KPK. 

Terkait hal itu, Imam hanya berharap penetapan dirinya sebagai tersangka tak dikaitkan ke ranah politik.

“Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat politis. Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat di luar hukum. Dan karenanya saya akan menghadapi dan tentu kebenaran harus dibuka seluas-luasnya,” kata Imam di kediaman dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu malam.

Diketahui, KPK telah menentapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan konstruksi perkara suap pengembangan dana hibah Kemenpora kepada KONI tahun 2018 yang menyeret Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka.

Menurut Marwata, Imam Nahrawi sejak periode 2014 sampai 2018 bersama Miftahul Ulum, asisten pribadinya meminta sejumlah uang yang mencapai Rp 14,7 miliar.

Dalam rentan waktu tersebut, Imam dan asprinya kembali meminta uang yang sebesar Rp 11,8 miliar.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018,” ujar Alexander di Gedung KPK.

RUU KUHP Segera Disahkan, Pelaku Santet Bisa Dipenjara 3 Tahun

Suara.com – DPR RI dan pemerintah telah sepakat membawa RUU KUHP dalam pembahasan tingkat II pengambilan keputusan pada rapat paripurna untuk segera disahkan. Dalam RUU tersebut diketahui terdapat pasal yang mengatur soal kekuatan gaib alias pasal santet.

Aturan pidana mengenai pelaku santet itu tertuang dalam Pasal 252 ayat 1 RUU KUHP.

Bunyi pasal tersebut, yakni “Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dapat dihukum pidana.

Adapun ancaman pidana bagi pelaku santet sebagaimana yang termaktub dalam pasal ini ialah penjara paling lama tiga tahun. Pelaku juga bakal dikenai denda kategori IV atau sebesar Rp 200 juta.

Hukuman bagi pelaku santet bisa diperberat apabila ada niatan dari pelaku untuk mencari untung dengan menjadikan santet sebagai mata pencaharian sebagaimana tertuang dalam Pasal 252 ayat 2.

“Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga),” tulis Pasal 252 ayat 2.

Diketahui, pembahasan RUU KUHP bakal dilanjutkan dalam tingkat II pengambilan keputusan Rapat Paripurna DPR RI. Hal itu dilakukan seusai DPR dan pemerintah menyepakati RUU KUHP dalam rapat kerja di Komisi III hari ini.

Adapun perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat kerja tersebut yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Diketahui, sebelum disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin melempar pertanyaan terlebih dahulu.

“Apakah RKUHP dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?,” tanya Aziz kepada seluruh fraksi.

Pertanyaan serupa kemudian dilontarkan Aziz kepada Yasonna sebagai perwakilan dari pemerintah. Baik fraksi maupun pemerintah menyatskan persetujuannya RUU KUHP dibawa ke dalam rapat paripurna untuk segera disahkan.

Revisi UU KPK Dinilai Hambat Investasi, Ekonom: Bakal Marak Hengki Pengki

Suara.com – Enny Sri Hartati, peneliti senior Institute For Development of Economics and Finance, mengkhawatirkan disahkannya revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadi polemik berkepanjangan, sehingga mengganggu iklim investasi.

Menurut Enny, dalam diskusi di Jakarta, Rabu (18/9/2019), belum terdapat urgensi yang mendesak agar UU KPK direvisi.

Dirinya mempertanyakan beberapa perubahan dari total tujuh perubahan di UU KPK, yakni keharusan kepemilikan izin dari Dewan Pengawas kepada KPK sebelum melakukan penyadapan.

Keberadaan Dewan Pengawas dengan peran vitalnya di KPK juga dipertanyakan Enny, karena dinilai mengganggu independensi lembaga anti-rasuah tersebut.

Selain itu ,Enny juga mempertanyakan peralihan KPK menjadi bagian dalam eksekutif. Hal itu dinilai Enny akan menimbulkan konflik kepentingan, jika KPK sedang mengincar terduga pelaku korupsi yang berada dalam lingkup eksekutif.

“Kalau lihat sektor publik, ranah eksekutif dan legislatif itu hampir banyak yang terkena kasus penyalahgunaan keuangan negara. Seperti kasus gratifikasi pemberian izin impor. Semua terindikasi oleh KPK,” kata dia.

”Di sana ada praktik ‘hengki pengki’, sehingga kalau sekarang semua penyelidikan KPK harus seizin yang dalam ’obyek’ akan disasar atau kerap menjadi sasaran KPK, bagaimana mungkin? bagaimana mungkin penyelidikan independen?” ujar Enny seperti diberitakan Antara.

Menurut Enny, pemerintah dan DPR perlu menjelaskan argumentasi yang memadai mengenai perubahan tujuh ketentuan dalam UU KPK tersebut.

Hal tersebut juga dinanti-nanti oleh investor karena menyangkut kepastian hukum. Investor juga mempertanyakan komitmen tata kelola pemerintahan karena akan menyangkut pengelolaan APBN atau instrumen fiskal yang sangat berdampak kepada laju perekonomian.

“Sehingga kalau kekhawatiran itu tidak terjawab, maka kami khawatir tidak hanya tentang investasi, tapi bagaimana upaya kita mengefisiensikan keuangan negara untuk stimulus fiskal,” ujar dia.

Menurut Enny, selama ini keberadaan KPK sebenarnya memberikan kepercayaan diri tentang perbaikan tata kelola pemerintahan.

KPK menurut Enny mampu memberantas tindakan korupsi di tubuh pemerintahan dan legislatif sehingga memberikan efek jera agar korupsi tidak terulang.

“Keberadaan penegakan hukum, termasuk KPK sebenarnya memberikan terapi syok yang luar biasa. Karena orang akan berpikir berkali-berkali lipat untuk bermain-main dan melakukan ‘abuse of power’, apalagi terhadap keuangan negara,” ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi Undang Undang. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna.

Setidaknya ada tujuh poin revisi UU 30/2002. Seluruhnya, yaitu kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan, serta mekanisme penghentian penyidikan dan atau penuntutan.

Kemudian, soal koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta sistem kepegawaian KPK.

Bencana Kabut Asap Akibat Karhutla, 61 Spesies Primata Terancam Punah

Suara.com – Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan tak hanya berdampak pada kabut asap yang berbahaya bagi manusia, tapi juga merugikan ekosistem primata.

Dirjen Konservasi, Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno mengatakan, karhutla membuat primata kehilangan rumah serta infeksi pernapasan.

“Kebakaran membuat mereka kehilangan rumah. Ada beberapa yang kena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), ada yang  ikut terbakar,” ujar Wiratno seusai menjadi pembicara dalam  ‘Simposium dan Kongres Primata Indonesia ke 5’ di University Club UGM, Rabu (18/9/2019).

Wiratno menambahkan, pemerintah akan menggandeng masyarakat lokal untuk menyelamatkan primata-primata tersebut.

Saat ini pihaknya sedang memantau dan mengumpulkan data dari dampak kabut asap terhadap primata dan satwa lain.

“Saya belum mendapatkan laporan (data) pasti terkait adanya penyelamatan Orang Utan. Staf saya sedang memantau dan upaya-upaya selalu kalau ada kebakaran selalu diselamatkan satwa,” ujarnya

Sementara yang sudah berhasil diselamatkan, katanya, akan mendapatkan perawatan dan pengobatan intensif sebelum dilepaskan kembali ke alamnya.

“Kami pantau makanannya dan obat-obatan, perilakunya juga. Kandangnya juga khusus, supaya mereka bisa kembali ke alam,” tambah Wiratno.

Senada dengan Wiratno, Primatologis atau pakar primata Universitas Indonesia (UI), Jatna Supriatna, menambahkan primata seperti manusia yang menghirup oksigen.

Karenanya. ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap, maka Primata juga memiliki masalah seperti manusia.

“Makanya sekarang sudah mulai ada orang utan yang terkena ISPA, sama seperti manusia bisa TBC  juga,” paparnya.

Bernilai Ekonomi

Jatna khawatir, kalau bencana kabut asap tidak segera terselesaikan, 61 jenis Primata yang hanya bisa hidup dalam iklim seperti Indonesia bisa punah.

“Sampai saat ini, Indonesia mempunyai 61 jenis primata yang tidak bisa hidup di tempat lain,” ujarnya.

Lantaran itu, lanjutnya, primata selain mempunyai kemampuan memperbaiki dan merestorasi ekosistem alam, juga bernilai ekonomi tinggi kalau dikelola secara benar oleh pemerintah dan masyarakat.

“Potensi secara ekonomi untuk dikembangkan jadi wisata. Masyarakat dapat ikut mengembangkan sehingga akhirnya lebih baik dari pada membabat hutan untuk kelapa sawit, itu sangat riskan,” kata dia.

Kontributor : Rahmad Ali

Anies Ingatakan Keadilan Sosial ke Pengusaha Air Minum

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara pameran dan forum industri air bersih di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019). Acara bertajuk Indonesia Water and Wasterwater Expo and Forum 2019 itu dihadiri para pengusaha air minum yang tergabung dalam Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi).

Di hadapan para pengusaha air minum tersebut, Anies mengingatkan soal keadilan sosial bagi rakyat. Menurutnya, para pengusaha air minum juga harus berperan dalam memenuhi kebutuhan utama setiap manusia, yakni air.

“Saya garis bawahi, bahwa tujuan kita bernegara itu menghadirkan keadilan sosial. Air itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia,” ujar Anies di lokasi, Rabu (18/9/2019).

Anies mengaku sengaja mengingatkan ihwal keadilan sosial karena para pengusaha air minum mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat.

Ia meminta agar yang difokuskan dalam menjalankan perusahaan air minum tidak hanya soal keuntungan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri pameran dan forum industri air bersih di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019). (Suara.com/Fakhri Fuadi)Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri pameran dan forum industri air bersih di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019). (Suara.com/Fakhri Fuadi)

“Saya mengajak semua yang ada di sini yang mengelola air untuk mengingat tujuan paling utama itu sekaligus merefleksikan posisinya,” jelasnya.

Menurut Anies, para pengusaha air minum itu memiliki hutang kepada negara yang telah memberikan pendidikan hingga bisa menjadi petinggi di perusahaan air minum.

Terkait itu, Anies meminta agar para petinggi perusahaan itu melunasinya dengan menghadirkan berbagai solusi, salahsatunya menghadirkan air untuk masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu.

“Cari terobosan. Nah kalau itu dilakukan saya bilang, maka kita semua itu bisa pasang pin di sini (di dada) tulisannya ‘lunas’,” pungkasnya.

Jadi Tersangka, Imam Nahrawi: Kita Harus Junjung Azas Praduga Tak Bersalah

Suara.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku siap mengikuti seluruh prosedur di KPK terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI.

Terkait hal ini, dia juga meminta semua pihak untuk menghormati azas praduga tak bersalah.

“Saya sebagai warga negara Indonesia akan patuh dan mengikuti semua proses hukum yang ada dan sudah barang tentu kita harus junjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ujar Imam Nahrawi di kediamannya di Kompelks Widya Candra, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Lebih jauh,  Nahrawi mengaku belum memutuskan apakah akan melakukan upaya hukum termasuk mengajukan praperadilan ihwal status hukumnya tersebut. Alasannya, Nahrawi mengklaim belum membaca soal tuduhan yang disangkakan KPK kepadanya.

“Saya belum membaca apa yang disangkakan karenanya yang pasti semua proses hukum harus kita ikuti karena ini negara hukum. Dan sekali lagi jangan ada unsur-unsur di luar hukum,” katanya.

Diketahui, Imam Nahrawi resmi menyandang status tersangka dalam kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan Imam Nahrawi sejak periode 2014 sampai 2018 bersama Miftahul Ulum asisten pribadinya meminta sejumlah uang yang mencapai Rp 14,7 miliar.

Dalam rentan waktu tersebut, Imam dan asprinya kembali meminta uang yang sebesar Rp 11,8 miliar.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018,” ujar Alexander di Gedung KPK, hari ini.

Dalam kasus ini, Menpora Imam Nahrawi dan asprinya disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke – 1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Pelajari Pasal 45 UU KPK Baru yang Berpotensi Sudutkan Novel Baswedan

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera mempelajari isi hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang baru disahkan DPR RI pada Selasa (16/9).

Salah satu yang bakal dipelajari secara komprehensif adalah Pasal 45. Sebab, pasal itu diduga menyudutkan penyidik senior Novel Baswedan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, seluruh isi dari UU KPK tersebut masih dipelajari oleh tim transisi yang dibentuk lembaganya.

“Kami pelajari dulu ya, jadi belum bisa kami simpulkan saat ini karena tim (transisi) masih berjalan,” kata Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Sebelumnya, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai salah satu pasal dalam UU KPK berpotensi menyudutkan penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Pasal yang dimaksud Lucius adalah Pasal 45A yang mengatur syarat menjadi penyidik KPK. Pada Pasal 45A ayat 1 huruf c, disebutkan seseorang yang mau menjadi penyidik KPK harus sehat jasmani dan rohani. Hal itu harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

“Mungkin saja (menyudutkan Novel), tetapi saya kira persyaratan itu standar saja. Hampir semua rekrutmen pejabat juga menggunakan syarat itu,” kata Lucius.

Lucius menilai, syarat itu tidak bisa berlaku atau harus mendapat pengecualian bagi Novel Baswedan yang menderita kerusakan mata akibat teror siraman air keras.

“Mestinya sih Novel kan sudah jadi penyidik, sementara persyaratan di atas untuk mereka yang mau jadi penyelidik. Tapi bisa saja dengan syarat ini, posisi Novel dipersoalkan,” jelasnya.

Mahasiswa Papua di Surabaya: Bebaskan Veronica Koman Tanpa Syarat

Suara.com – Dorlince Iyowau, aktivis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), meminta Polda Jawa Timur segera mencabut status tersangka yang dikenakan kepada Veronica Koman, tanpa syarat apa pun.

Dolly—sapaannya—menilai penetapan status tersangka terhadap Veronica Koman merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan kriminalisasi.

Ia menuturkan, informasi yang disampaikan Veronica Koman lewat akun Twitter pribadi yang belakangan dituding aparat kepolisian sebagai kabar bohong atau hoaks dan upaya provokatif itu tidak benar.

Menurutnya, informasi yang disampaikan Veronica Koman saat terjadi insiden kerusuhan di asrama mahasiswa Papua Surabaya, pertengahan Agustus, lalu benar adanya.

Informasi tersebut, kata Dolly yang juga berada dalam asrama saat dikepung, merupakan kabar yang disampaikan langsung oleh mereka. Sebab, Veronica adalah kuasa hukum AMP.

“Kami memberikan data informasi dari TKP langsung ke kuasa hukum kami supaya mengadvokasi kami,” kata Dolly di Kantor Kompolnas, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019)

“Satu hal yang kami mau tegaskan adalah, Veronica tidak menyebarkan hoaks maupun bahasa-bahasa provokatif kepada media. Apa yang dilakukan Veronica Koman itu adalah hak dia sebagai kuasa hukum kami untuk mengadvokasi,” imbuhnya.

Dolly menilai, penetapan status tersangka terhadap Veronica Koman oleh Polda Jawa Timur atas tuduhan penyebaran hoaks dan provokatif terkait kerusuhan di asrama mahasiswa Papua Surabaya, tidak lain merupakan bentuk kriminalisasi.

“Jadi sekali lagi kami mau memperjelas bahwa Veronica Koman sebagai kuasa hukum kami, bebaskan dia tanpa syarat. Karena dia melakukan kewajiban dia sebagai kuasa hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah aktivis dan tim advokat Papua melaporkan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Polda Metro Jaya dilaporkan atas dugaan pelangggaran hukum terkait proses penangkapan, penahanan, dan penyidikan enam mahasiswa Papua oleh Polda Metro.

Sementara, Polda Jawa Timur dilaporkan terkait adanya dugaan kesewenang-wenangan yang dilakukan atas penetapan tersangka terhadap Veronica Koman.

Pukat UGM Tak Heran Menpora Nahrawi jadi Tersangka

Suara.com – Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM Zaenur Rohman ikut mengomentari penetapan status tersangka Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi.

Zaenur Rohman mengaku tidak kaget setelah mendengar kabar KPK menetapkan Nahrawi sebagai tersangka baru dalam suap dana hibah Kemenpora kepada KONI.

“Sebenarnya tidak ada yang perlu kaget dengan penetapan tersangka Menpora. Karena sebelumnya keterangan banyak pihak mengarah kepada keterkaitan dengan Imam Nahrawi. Termasuk disebut dalam persidangan Sekjen KONI,” ungkap Zaenur saat dihubungi, Rabu Malam (18/9/2019).

Menurut Zaenur, penetapan tersangka Menpora Nahrawi bersamaan dengan momentum disahkannya revisi UU KPK. Menurutnya, KPK masih memiliki aturan lama yang berpatokan dengan UU Nomor 30 tahun 2002.

Dia pun menyayangkan DPR dan pemerintah yang sepakat mengesahkan RUU KPK menjadi UU. Sebab, menurutnya, tindakan tersebut bakal membonsai kewenangan KPK dalam memerangi masalah korupsi.

“Namun sayang, kekuatan dan kewenangannya dipreteli oleh DPR dan Presiden,” katanya.

Terkait munculnya isu balas dendam KPK pada DPR RI dan pemerintah pasca revisi UU KPK, Zaenur yakin hal itu tidak terjadi. Sebab kasus Imam Nahrawi sudah siap sebelumnya.

Karenanya Zaenur berharap KPK bisa memanfaatkan waktu tersisa sebelum UU KPK yang baru berlaku. Selain itu sebelum pimpinan baru KPK menjabat nantinya.

“Yang bisa saya sampaikan, harapan agak KPK memanfaatkan waktu tersisa dengan baik,” katanya.

Zaenur menambahkan, di sisa waktu yang dimiliki KPK periode ini, lembaga tersebut diharapkan juga membuat prioritas. Yakni memproses kasus strategis yang sudah siap mumpung masih punya banyak kewenangan.

“Lebih penting kasus lainnya yang catatannya yang sudah siap sesuai hukum acara. Kalau bicara kasus apa, KPK yang tau,” imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Pegawai KPK Bakal Tunduk dengan Menpan RB, Pakar Hukum: Selesai!

Suara.com – Pakar Hukum Tata Negara Abdul Fickar Hadjar menilai kedudukan Dewan Pengawas KPK nantinya bakal lebih tinggi daripada KPK-nya sendiri. Fickar menilaihal itu bakal menjadi kepanjangan tangan eksekutif setelah adanya Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Anggota Dewan Pengawas akan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain Dewan Pengawas, dalam UU KPK yang baru disahkan DPR itu pegawai KPK akan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang notabene berada di bawah naungan Kemenpan-RB.

“Pegawainya sudah tunduk pada Menpan, diatur, ya itu menurut saya sudah selesai, malah menjadi ‘anak kepolisian dan kejaksaan’, akhirnya seperti itu, juga menjadi panjangan tangan eksekutif,” kata Fickar saat ditemui di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).

Selain itu Fickar menilai dengan keberadaan dewan pengawas KPK bukan menjadi penegak hukum, akan tetapi banyak kewenangannya yang malah hampir serupa dengan sistem pengadilan.

“Jadi sekarang lembaga yang paling tinggi di KPK itu dewas sebenarnya,” ujarnya.

Fickar menuturkan, dewan pengawas di KPK bukanlan penegak hukum. Meski demikian karena dewas ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi maka memiliki disebut bakal memiliki kewenangan.

“Padahal dewas bukan penegak hukum, bukan ketua pengadilan tapi kewenangannya hampir sama dengan ketua pengadilan. Itu yang saya bilang mengacaukan sistem hukum sebenarnya,” tandasnya.

Jadi Tersangka KPK, Menpora Imam Nahrawi Siap Buktikan Siapa yang Benar

Suara.com – Meneteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi akhirnya buka suara dan muncul di publik usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus suap dana hibah KONI tahun 2018.

Imam mengatakan dirinya bakal mematuhi proses hukum yang berlaku. Tetapi politikus PKB itu siap untuk beradu bukti dengam KPK atas tuduhan dan penetapan tersangka dirinya.

“Tentunya saya sebagai warga negara punya hak juga untuk memberikan jawaban yang sebenarnya agar proses hukum ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan tentu pada saatnya itu harus kita buktikan bersama-sama, karena saya tidak seperti yang dituduhkan, dan saya akan ikuti nanti seperti apa proses yang ada di pengadilan,” ujar Imam di rumah dinas Widya Chandra, Jakarta, Rabu (18/9/2019) malam.

Imam juga berbicara bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan dalam penanganan kasus terhadap dirinya.

Ia mengatakan bakal menyampiakn materi berkenaan kasus suap dana hibah KONI dalam proses hukukm lanjutan.

“Sudah barang tentu kita harus junjung tinggi asas praduga tak bersalah dan sudah pasti saya harus sampaikan tentang materi yang tadi sudah disampaikan oleh KPK dalam proses-proses hukum selanjutnya,” kata Imam.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menentapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Imam Nahrawi sejak periode 2014 sampai 2018 bersama Miftahul Ulum asisten pribadinya diduga meminta sejumlah uang yang mencapai Rp 14,7 miliar.

Dalam rentan waktu tersebut, Imam dan asprinya kembali meminta uang yang sebesar Rp 11,8 miliar.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018,” ujar Alexander di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Jadi Tersangka KPK, Menpora Imam Nahrawi: Semoga Tak Politis

Suara.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi berharap penetapan tersangka ditinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berkaitan erat dengan dinamika politik. Ia mengharapkan proses hukum dirinya tetap berada sesuai jalur dan aturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Imam saat jumpa pers di kediaman dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019) malam.

“Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat politis. Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat di luar hukum. Dan karenanya saya akan menghadapi dan tentu kebenaran harus dibuka seluas-luasnya,” ujar Imam di Rumah Dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (18/9/2019) malam.

Imam memastikan bahwa dirinya tidak akan lari dan akan mengikuti seluruh proses hukum. Beberapa saat usai ditetapkam sebagai tersangka, diakui Imam, ia telah melakukan konsultasi kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya akan mengikuti proses hukum yang ada karena saya baru tahu sore tadi beri kesempatan saya berkonsultasi dengan presiden,” ujar Imam.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menentapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Imam Nahrawi sejak periode 2014 sampai 2018 bersama Miftahul Ulum asisten pribadinya diduga meminta sejumlah uang yang mencapai Rp 14,7 miliar.

Dalam rentan waktu tersebut, Imam dan asprinya kembali meminta uang yang sebesar Rp 11,8 miliar.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018,” ujar Alexander di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Selesai Dibahas Bareng Pemerintah, DPR Bakal Bawa RUU KUHP ke Paripurna

Suara.com – Pembahasan RUU KUHP bakal dilanjutkan dalam tingkat II pengambilan keputusan Rapat Paripurna DPR RI. Hal itu dilakukan seusai DPR dan pemerintah menyepakati saat rapat kerja di Komisi III, hari ini.

Adapun perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat kerja tersebut yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Diketahui, sebelum disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin sempat melempar pertanyaan terlebih dahulu.

“Apakah RKUHP dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?” tanya Aziz kepada seluruh fraksi dalam rapat kerja, Rabu (18/9/2019).

Pertanyaan serupa kemudian dilontarkan Aziz kepada Yasonna sebagai perwakilan dari pemerintah. Baik seluruh fraksi di DPR maupun pemerintah menyatakan persetujuannya RUU KUHP dibawa ke dalam rapat paripurna agar bisa segera disahkan.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyatakan sepakat atas usulan pemerintah untuk menghapus Pasal 418 dalam pembahasan RUU KUHP. Penghapusan pasal itu diajukan oleh Menteri Yasonna.

Dia melihat jika pasal soal lelaki ingkar menikahi wanita yang disetubuhi itu bisa disalahgunakan untuk mengkriminalisasi seseorang.

Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin mengatakan kesepakatan menghapus Pasal 418 tersebut dengan pemberian catatan dari Fraksi PPP dan Fraksi Demokrat.

“Jadi Pasal 418 untuk dilakukan drop perlu kami sampaikan bahwa dapat disetujui dalam forum lobi. Dan di dalam forum lobi dengan catatan dari dua fraksi, pertama dari PPP dan Fraksi Demokrat dengan catatan bahwa yang berkaitan dengan reformulasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan tingkat pertama terhadap RUU KUHP,” kata Aziz di ruang rapat Komisi III.

Bantah Berbohong, Yasonna Sebut Nama Ketua KPK Agus Rahardjo

Suara.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menampik tuduhan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarief yang menyebut dirinya telah berbohong.

Menurut Yasonna, ia sama sekali tak berbohong lantaran tak pernah menjanjikan apa-apa seperti yang diklaim Laode.

Yasonna kemudian menjelaskan duduk perkara ihwal tuduhan yang dialamatkan Laode terhadap dirinya. Berawal ketika Laode menelepon Yasonna untuk meminta bertemu secara langsung bersamaan dengan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rangka membicarakan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

“Saya kan belum sampaikan ke DPR, saya jelaskan dulu ya, katanya Pak Yasonna berbohong, apa yang saya bohongi? Pak Laode itu menelepon saya, mau bertemu beliau dan Pak Agus,” ujar Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Usai menerima telepon tersebut, Yasonna kemudian mengiyakan permintaan Laode untuk bertemu pada keesokan harinya. Namun tak seperti yang disampaikan Laode di awal, ternyata selain Agus Rahardjo, Laode turut membawa serta dua orang lainnya dari KPK yang tak dikenal Yasonna saat pertemuan.

“Maka saya jelaskan, saya jelaskan poin-poin revisi, poin-poin revisi dari DIM (daftar inventarisasi masalah) pemerintah yang disampaikan DPR. Kemudian poin-poin revisi yang kami sepakati dari pemerintah dikonsultasikan dengan tim pemerintah. Jadi saya katakan yang poin-poin itu kepada beliau, inilah poin-poinnya,” tutur Yasonna.

Mendengar penjelasan Yasonna ihwal poin-poin revisi UU KPK, dua pimpinan KPK tersebut meminta Yasonna menjelaskan lebih mendalam. Namun hal tersebut ditolak oleh Yasonna dengan alasan wewenang tersebut berada di DPR.

Selain itu, kata Yasonna, dirinya menolak membeberkan DIM pemerintah kepada KPK lantaran belum ia serahkan kepada DPR.

“Beliau mengatakan kepada saya, ‘wah kalau boleh kita didengarkan’. Saya bilang begini, ‘bola untuk mendengarkan itu bukan di saya, ada di DPR. Tulislah surat ke DPR’. Dan kemudian pimpinan KPK menulis surat ke DPR,” kata Yasonna.

Sebelumnya, Laode sempat menudung Menteri Yasonna telah berbohong kepada pimpinan KPK soal janji akan ikut mengundang pimpinan lembaga antirasuah itu terkait pembahasan RUU KPK Nomor 30 tahun 2002 bersama DPR RI. Namun, hingga sampai disahkan RUU KPK tersebut KPK tak sekalipun dilibatkan.

“Pak Laoly berjanji akan mengundang KPK saat pembahasan di DPR, tapi pak Laoly juga tidak memenuhi janji tersebut,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, melalui pesan singkat, Rabu (18/9/2019).

Dia pun menyebut Yasonna tak jujur terkait ucapannya soal pembahasaan RUU KPK yang pernah disampaikan kepada Laode.

“Pak (Yasonna) Laoly tidak perlu membuat narasi baru dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Saya yakin beliau bertuhan, jadi sebaiknya jujur saja,” ujar Laode.

Wiranto Sebut Akan Ada Diklat Antara Penegak Hukum, Termasuk KPK

Suara.com – Hasil Revisi UU KPK yang baru disahkan DPR RI mengharuskan lembaga antirasuah untuk melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Terkait itu, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan akan ada Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) antara lembaga penegak hukum termasuk KPK.

Wiranto mengatakan diklat tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut dari UU KPK yang baru dusahkan DPR. Menurutnya Diklat antara KPK dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan belum pernah terjadi sebelumnya.

“Nah koordinasi itu dimaksud adalah untuk menyelenggarakan diklat, pendidikan dan latihan, penyelidikan dan penyidikan,” ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).

Rencana diklat bersama kata Wiranto, memiliki dampak yang baik bagi penagak hukum yang terlibat. Para lembaga penegak hukum nantinya memiliki standar yang sama dalam bertugas.

“Artinya untuk memberikan standarisasi profesionalitas antar penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya,” kata Wiranto.

Mantan Ketum Partai Hanura itu menilai acara tersebut dapat menguatkan KPK. Sebab, kualitas dari penyidiknya akan meningkat bersamaan dengan lembaga penegak hukum lain.

“Ketimbang kita nyomot dari sana dari sini, enggak terdidik, enggak terlatih tiba-tiba jadi penyidik yang menentukan nasib orang,” pungkasnya.

Bahas Transisi Pegawai Jadi ASN, KPK Koordinasi dengan KemenPAN-RB dan KASN

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengatur pengubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini nantinya akan menjadi tugas tim transisi KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya akan menyesuaikan diri dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang baru disahkan DPR RI pada Selasa (16/9/2019) kemarin, salah satunya terkait status pegawai KPK menjadi ASN.

Oleh karena itu KPK mulai berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Komisi Aparatur Sipil Negara, dan pegawai KPK sendiri.

“Kita sudah mulai koordinasi dengan Kemenpan RB dan juga KASN dan kita sudah memberikan penjelasan kepada seluruh pegawai KPK, bagaimana mekanismenya nanti,” kata Alexander di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Alexander menuturkan, proses ini diserahkan pimpinan KPK kepada tim transisi yang terdiri dari Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia (SDM), serta Biro Perencanaan dan Keuangan KPK untuk mempelajari UU KPK baru.

Selain itu pimpinan KPK juga akan menyurati Presiden Joko Widodo perihal masukan soal dampak perubahan status kepegawaian.

“Tentu kami coba berikan masukan ke presiden karena yang tandatangan presiden terkait apa yang dirasakan; dampak perubahan meskipun saya enggak tahu keputusan terserah presiden,” tuturnya.

Untuk diketahui, rencana pegawai KPK menjadi ASN tertuang dalam Pasal 1 angka 7 draf revisi UU KPK itu disetujui oleh Jokowi untuk menjadi undang-undang.

Selama ini, manajemen pegawai KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM, pegawai KPK terdiri dari pegawai tetap, pegawai negeri sipil yang dipekerjakan, dan pegawai tidak tetap.

Pakar Hukum: Dewas KPK Ditunjuk Jokowi Jelang Mega Proyek Pindah Ibu Kota?

Suara.com – Dewan Pengawas KPK akan dipilih Presiden Jokowi tanpa melalui proses panitia seleksi. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, mekanisme seperti itu patut dipertanyakan.

Sebab, kata dia, pemilihan Dewas KPK oleh presiden tanpa proses seleksi dari kepanitiaan bakal berimbas pada persoalan independensi anggotanya.

Feri mengatakan, pemilihan langsung oleh Presiden Jokowi tak menjadi jaminan anggota Dewan Pengawas KPK bersih dari segala kepentingan politik.

“Bagaimana menjamin bahwa presiden tidak menitipkan orang-orangnya? Karena dia ditunjuk langsung oleh presiden,” kata Feri dalam diskusi bertajuk Menatap Pemberantasan Korupsi dengan UU Revisi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).

Feri kemudian menghubungkan hal tersebut dengan pemerintah yang juga sedang disibukkan oleh rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan.

Menurutnya, pemindahan ibu kota merupakan proyek besar yang membutuhkan dana tak sedikit. Karenanya, Feri mengatakan terdapat potensi penyimpanan dana mega proyek tersebut.

Di lain sisi, kata Feri, KPK nantinya harus meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas kalau ingin melakukan penyadapan

“Kalau kemudian seluruh proyek ini ternyata ada misi-misi atau penyalahagunaan kekuasaan, ini mega proyek, uangnya banyak, ada potensi penyimpangan. Siapa yang akan menyadapnya dan siapa yang akan mengawasi penyadapan?” kata dia.

Jangan Berprasangka

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan Dewan Pengawas tetap berada di dalam internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Posisi anggota dewan pengawas, lanjut Yasonna juga setara dengan pimpinan KPK.

Hal itu disampaikan Yasonna seusai menghadiri pengesahan perubahan kedua RUU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (17/9/2019) siang.

“Berikutnya, mengapa perlu badan pengawas? Badan pengawas ini bukan eksternal, beda dengan Komjak, Kompolnas. Dia (dewan pengawas) internal di dalam, menjadi bagian KPK. Inspektoratnya, hanya berbeda dengan internal yang lama, ini kami atur menjadi lebih baik,” kata Yasonna.

Yasonna juga menanggapi ihwal penolakan tiga fraksi di DPR soal Dewan Pengawas KPK dipilih langsung oleh presiden.

Menurut Yasonna, pemilihan langsung anggota Dewan Pengawas KPK oleh presiden sudah sesuai aturan. Lantaran, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan memiliki wewenang tersebut.

“Ingat ya, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Makanya dia mendapat mandat dari seluruh Rakyat Indonesia, itu presidensialisme,” kata Yasonna.

Ia meminta agar keberadaan Dewan Pengawas KPK tak ditanggapi secara negatif. Ia menilai, Jokowi selaku presiden tentunya akan melakukan hal baik, terutama menyangkut KPK dan tindak pidana pemberantasan korupsi.

Yasonna juga mengingatkan, pemilihan langsung Dewan Pengawas KPK oleh Jokowi hanya dilakukan sekali, yakni untuk periode 2019-2023.

“Ini supaya cepat, dipilih oleh presiden. Periode kedua dan setelah-setelahnya bakal dikonsultasikan dengan DPR,” kata dia.

Alexander Marwata Klaim KPK Tetap Independen Meski Pegawai Jadi PNS

Suara.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengklaim seluruh pegawai KPK tetap akan mempertahankan nilai independensi meski nantinya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Alex, status PNS yang bakal diberikan kepada pegawai KPK dalam UU KPK baru itu dinilai dapat memperkuat lembaga antirasuah tersebut.

“Apakah akan mempengaruhi independensi KPK? teman-teman, yang dibangun di KPK adalah sistem. Sistem itu yang membuat KPK menjadi kuat,” kata Alex di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Sebagai pimpinan KPK yang kembali terpilih di periode 2019-2023, Alexander meyakini pimpinan KPK berikutnya tidak akan melakukan intervensi terhadap setiap penindakan kasus yang dilakukan pegawai KPK.

“Rasa-rasanya sejauh ini pimpinan tidak pernah melakukan intervensi dalam penindakan yang dilakukan oleh KPK dan saya berharap hal itu akan terus dijaga nilai-nilai KPK yang kita pegang selama ini,” ucapnya.

Oleh karena itu, KPK telah membentuk tim transisi yang terdiri dari Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia (SDM), serta Biro Perencanaan dan Keuangan KPK untuk mempelajari UU KPK baru.

Selain itu Alexander mengatakan pimpinan KPK yang baru juga akan menyurati Presiden Joko Widodo perihal masukan soal dampak perubahan status kepegawaian.

“Tentu kami coba berikan masukan ke presiden karena yang tandatangan presiden terkait apa yang dirasakan, dampak perubahan meskipun saya enggak tahu keputusan terserah presiden,” tuturnya.

Diketahui, rencana pegawai KPK menjadi ASN yang tertuang dalam Pasal 1 angka 7 draf revisi UU KPK ini disetujui telah oleh Jokowi untuk menjadi undang-undang.

Selama ini, manajemen pegawai KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM, pegawai KPK terdiri dari pegawai tetap, pegawai negeri sipil yang dipekerjakan, dan pegawai tidak tetap.

Tersangka Suap Dana Hibah, Ini Total Kekayaan Menteri Imam Nahrawi

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka terkait kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI Tahun 2018.

Suara.com mencoba menelusuri jejak harta kekayaan Imam Nahrawi yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs resmi KPK, http://acch.kpk.go.id/.

Dari penelusuran tersebut, tercatat total kekayaan milik Imam mencapai Rp 22.640.556.093. Data kekayaan itu berdasarkan LHKPN yang pernah disetorkan Imam Nahrawi ke KPK pada 2017.

Untuk harta tak bergerak tanah dan bangunan yang dimiliki Imam Nahrawi mencapai Rp 14.099.635.000. Harta tak bergerak itu berupa  tanah dan bangunan tersebar di wilayah Sidoarjo, Malang Jawa Timur, dan Jakarta Selatan.

Untuk harta bergerak berupa transportasi, Imam memiliki total kekayaan sebesar Rp 1.7 miliar. Harta bergerak itu meliputi mobil Hyundai, Mitshubishi Pajero Tahun 2011, Mobil Innova tahun 2005 dan Toyota Alphard tahun 2009.

Kemudian, harta bergerak lainnya milik Imam berupa surat berharga sebesar Rp 463.765.853 dan setara kas yang totalnya mencapai Rp 1.742.655.240.

Sebelumnya, KPK telah menentapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka baru terkait suap dana hibah Kemenpora kepada KONI.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan konstruksi perkara suap Imam Nahrawi.

Menurut Marwata, Imam Nahrawi sejak periode 2014 sampai 2018 bersama Miftahul Ulum, asisten pribadinya meminta sejumlah uang yang mencapai Rp 14,7 miliar.

Dalam rentan waktu tersebut, Imam dan asprinya kembali meminta uang yang sebesar Rp 11,8 miliar.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018,” ujar Alexander di Gedung KPK.

Dalam kasus ini, Imam Nahrawi dan aspri disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke – 1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Puskesmas Cilincing Tak Ada Ambulans, Dian Bawa Jenazah Cucunya Pakai Motor

Suara.com – Dian Islamiyati (36), harus berjalan menggendong jasad cucunya yang meninggal dalam persalinan prematur di Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (17/9/2019). Dian sempat berjalan setelah motor yang ditumpanginya mogok akibat kehabisan bensin.

Sekira pukul 16.15 WIB, Dian pulang bersama ponakannya yang bernama Hamim Saputra. Keduanya membawa bayi laki-laki yang baru saja meninggal seusai dilahirkan anak Dian yang berinisial IAS (16).

Dian mengatakan jika sang putri melahirkan pada pukul 14.00 WIB. Namun, bayinya meninggal dunia karena prematur. Rumah Dian dan anaknya ada di kawasan Rorotan, Jakarta Utara.

“Saya bawa pulang jenazah cucu pada pukul 16.15 dengan menggunakan motor. Tapi dengan keadaan darurat itu, setelah itu diperjalanan di kondisi macet, yang membawa motor itu keponakan saya tapi motor itu mogok di perjalanan,” ungkap Dian di Polda Metro Jaya, Rabu (18/9/2019).

Dian akhirnya turun dari motor dan berjalan kaki dalam posisi menggendong jenazah cucunya. Perempuan 36 tahun tersebut berjalan kurang lebih 100 meter.

Ibu Menggendong Jenazah Bayinya. (Instagram/polsek_cilincing_humas)Ibu Menggendong Jenazah Bayinya. (Instagram/polsek_cilincing_humas)

Sesampainya di pos polisi yang terletak di Jalan Akses Marunda, Jakarta Utara, Dian ditolong oleh Kapolsubsektor KBN Marunda bernama Aiptu Wayan Putu. Akhirnya, Dian diantar Wayan menuju kediamannya menggunakan mobil.

“Setelah itu mendekati pos itu ada pihak kepolisian yang membantu menolong saya dalam keadaan panas terik di situ. Menolong saya untuk mengantar saya sampai ke rumah di daerah Rorotan,” sambungnya.

Tidak Ada Ambulans

Dian mengatakan pihak Puskemas tak memunyai ambulans. Oleh karena itu, ia memilih membawa jenazah cucunya menggunakan sepeda motor.

“Kalau di Puskesmas sih sebenernya saya dikasih, tapi belum ada mobil ambulans,” kata Dian.

Sementara, Aiptu Wayan Putu mengatakan saat itu ia sedang bertugas. Bersama dua polisi lainnya, ia sedang bertugas mengatur kepadatan arus lalu lintas.

Wayan yang melihat Dian dan Hamim mendorong motor langsung menghampirinya. Pihaknya pun langsung menghentikan keduanya dan bertanya.

“Akhirnya karena dengan adanya anak muda yang mendorong sepeda motor, kami sebagai kepolisian merasa curiga. Anak buah kami menghentikan. Setelah kami hentikan di pos, di sama ditanya sama anak buah kami,” kata Wayan.

Akhrinya, Wayan mengajak Dian dan Hamim untuk istirahat sejenak di pos polisi. Di tempat tersebut, Wayan mulai menanyakan tujuan Dian dan alasannya menggendong jenazah cucunya di pinggir jalan.

Ibu Menggendong Jenazah Bayinya. (Instagram/polsek_cilincing_humas)Ibu Menggendong Jenazah Bayinya. (Instagram/polsek_cilincing_humas)

Kemudian, Wayan memberi tumpangan pada Dian menuju rumah di Rorotan. Baginya, hal tersebut merupakan tugasnya sebagai anggota polisi.

“Kami mengajak spontanitas ayo naik mobil saya saja. Akhirnya kami spontanitas mengantar ibu yang belum kita kenal, kita ajak, dan kita antar sampai ke rumahnya,” ujarnya.

Sesampainya di rumah Dian, Wayan kembali tersentuh ketika melihat kondisi rumah Dian. Oleh karena itu, dia kembali memberikan bantuan berupa uang senilai Rp 200 ribu untuk biaya pemakaman.

Wiranto soal SP3 KPK: Mustahil Gantung Status Hukum Orang Sampai Mati

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memiliki wewenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto angkat suara terkait status Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Terkait hal itu, Wiranto menganggap penerbitan SP3 itu menjadi bagian dari penguatan KPK.

Wiranto mengatakan dengan adanya SP3, orang yang dicurigai KPK sebagai pelaku korupsi berpeluang mendapatkan kepastian hukum. Sebab, kata dia, KPK tidak akan menggantungkan status hukum orang yang diduga korupsi untuk ditahan berlama-lama.

“Artinya kita tidak mungkin menggantungkan status orang menjadi tersangka yang tidak jelas jangka waktunya. Bahkan sampai mati,” ujar Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2019).

Ia menyebut KPK bisa lebih fokus untuk memutuskan status penyidikan seseorang. Pasalnya KPK kini memiliki tenggang waktu sebelum mengeluarkan SP3, yakni satu tahun.

“KPK bisa mementingkan penuntutan itu. Sebenarnya justru kewenangan yang tadinya dimiliki jaksa agung kemudian diberikan pada KPK, ini kan penguatan,” katanya.

Wewenang SP3 bagi KPK ini menuai kontroversi karena kasus-kasus besar dinilai berpotensi untuk dihentikan selama pengumpulan bukti. Banyak pihak yang menganggap hal ini sebagai pelemahan bagi KPK.

PKB Tunggu Klarifikasi Menpora Imam Nahrawi soal Status Tersangka di KPK

Suara.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku bakal meminta klarifikasi langsung kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Imam ditetapkan sebagai tersangka suap Dana Hibah Kemenpora kepada KONI pada tahun 2018.

Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan partai yang diketuai Muhaimin Iskandar akan tabayun terlebih dahulu. Setelah itu PKB kata dia, menggelar rapat menentukan langkah lanjutan.

“Tabayun kepada yang bersangkutan. Rapat melakukan kajian mendalam untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” ucap Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (18/9/2019).

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi perkara suap pengembangan dana hibah Kemenpora kepada KONI tahun 2018 yang menyeret Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka.

Menurut Marwata, Imam Nahrawi sejak periode 2014 sampai 2018 bersama Miftahul Ulum asisten pribadinya meminta sejumlah uang yang mencapai Rp 14,7 miliar.

Dalam rentan waktu tersebut, Imam dan asprinya kembali meminta uang yang sebesar Rp 11,8 miliar.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018,” ujar Alexander di Gedung KPK.

Gubernur Jambi Pelesiran ke Luar Negeri, Warganya Dikepung Asap Karhutla

Suara.com – Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Rudiansyah ikut geram terkait agenda pelesiran Gubernur Jambi, Fachrori Umar ke luar negeri saat warganya menderita kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Rudiansyah juga mendesak Fachrori untuk mundur dari jabatannya kalau memang tidak sanggup untuk melindungi masyarakatnya sendiri.

Rudiansyah mengungkapkan bahwa kondisi di Jambi saat ini masyarakat hanya bisa menggunakan jarak pandang antara 50 sampai 100 meter karena tebalnya kabut asap. Belum lagi indeks kualitas udara (AQI) di Jambi berada di angka 300 dalam artian sudah masuk ke dalam tahap berbahaya.

Akan tetapi, Fachrori disebutkannya tidak peduli dengan kondisi wilayahnya sendiri. Bahkan Rudiansyah menyebut kalau pejabat daerah dari Partai Nasional Demokrat itu malah sedang berada di luar negeri.

“Tidak satu pun statement beliau itu menyampaikan atau mengatakan akan melindungi rakyatnya,” kata Rudiansyah di Kantor Walhi Nasional, Jalan Tegal Parang, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

“Ini kan luar biasa seorang kepala daerah yang seharusnya melindungi rakyatnya dalam situasi cuacanya cukup mengkhawatirkan dan mengakibatkan beberapa orang menderita, sakit dan sebagainya, dia (Fachrori) malah jalan-jalan,” sambungnya.

Rudiansyah kemudian menerangkan bahwa pemerintah provinsi Jambi belum mengambil tindakan pengamanan kesehatan bagi masyarakat. Padahal menurutnya, pihaknya terus menyuarakan aspirasi langsung ke anggota dewan setempat.

Dengan demikian ia menilai kalau penanganan karhutla yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi saat ini lebih buruk daripada 2015 silam. Rudiansyah pun mendorong Fachori untuk mundur dari jabatannya kalau tidak mampu mengatasi kejadian Karhutla di Jambi.

“Kalau dia (Fachrori) tidak mampu jadi gubernur ya berhenti saja mengundurkan diri,” katanya.

Pasal-pasal Kontroversial UU KPK Baru: Geledah dan Menyita Harus Minta Izin

Suara.com – Banyak pihak yang mengkritik langkah yang diambil DPR untuk meloloskan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Beberapa aksi masyarakat yang sudah dilakukan untuk mengkritik revisi inipun seakan tak digubris, dan DPR melangkah maju untuk mengesahkannya.

Pengamat politik Refly Harun, turut memberikan pendapatnya mengenai pengesahan revisi UU ini.

Melalui akun twitter pribadinya @ReflyHZ, ia menuturkan bahwa KPK selalu diganggu dalam lakukan pemberantasan korupsi.

“Dalam banyak hal, elite-elite kita selalu berbeda pendapat bahkan bertengkar hebat, kecuali satu saja: killing KPK!, “ tulis Refly Harun, Rabu (18/9/19).

Beberapa revisi pasal yang kontroversial dan menjadi perdebatan karena melemahkan kinerja KPK, SUARA.com rangkum sebagai berikut.

Dua di antaranya adalah Pasal 3 dan Pasal 24 yang berkaitan dengan independensi KPK dan status pegawainya menjadi ASN.

Pasal lain yang menjadi perdebatan adalah Pasal 12B,  berkaitan dengan izin penyadapan.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa untuk melakukan tindakan penyadapan, KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 37A dan 37B juga tak kalah mencuri perhatian, di mana kedua pasal menjelaskan mengenai Dewan Pengawas.

Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah lima orang bertugas untuk mengawasi pelaksaan tugas dan wewenang KPK, akan dipilih DPR berdasarkan usulan presiden.

Pasal 47 juga menjadi bahasan,  berkaitan dengan  penggeledahan dan penyitaan  oleh KPK akan lebih birokratis.

Di mana Pasal 47 menjelaskan bahwa proses penyidikan dan penyitaan harus atas izin tertulis Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas dapat memberikan izin atau tidaknya maksimal 1 x 24 jam sejak permintaan izin diajukan. 

Selanjutnya adalah Pasal 40 terkait kewenangan SP3, di mana pasal yang telah direvisi ini menjelaskan,  KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.

Lelaki 51 Tahun Bunuh Wanita Idaman Supaya Bisa Setubuhi Mayatnya

Suara.com – Seorang pria tega merenggut nyawa wanita idamannya karena cinta yang bertepuk sebelah tangan.

Setelah membunuh, pria yang tergila-gila pada korbannya itu mencoba berhubungan badan dengan jasad korban.

Menurut pengadilan, Boh Soon Ho (51), pria asal Malaysia itu, berkenalan dengan korban, warga negara China, pada sekitar 2011 atau 2012 ketika sama-sama bekerja paruh waktu di kafetaria staf di Marina Bay Sands Resort.

Dikutip dari Channel News Asia, Boh sudah lama menguntit Zhang Huaxiang, nama wanita itu.

Kemudian, tiga tahun lalu, ia mengomeli Zhang lantaran terbakar api cemburu melihat wanita yang berprofesi sebagai perawat tersebut pergi bersama pria lain.

Amarahnya memuncak karena keinginannya untuk berhubungan badan gagal, ditambah hubungan antara wanita 28 tahun itu dengan pria lain makin intim.

Penduduk tetap Singapura tersebut kemudian nekat mencekik korban menggunakan handuk di flatnya.

Setelah itu, kata jaksa penuntut, Boh menelanjangi korban, memotretnya, dan mencoba berhubungan seks dengannya, tetapi gagal mempertahankan ereksinya.

Boh sempat melarikan diri ke Malaysia. Namun, jejaknya langsung dicari setelah pemilik flat Boh di Singapura menemukan mayat korban di tempat tidur Boh pada 22 Maret 2016.

Akhirnya Boh ditangkap oleh Kepolisian Kerajaan Malaysia pada awal April 2016 dan dibawa kembali ke Singapura.

Boh menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan pada Rabu (18/9/2019). Ia didakwa atas tuduhan pembunuhan, mencoba menyetubuhi mayat, dan mengambil uang tunai serta ponsel korban.

Menurut pihak penuntut, seorang psikolog forensik dari Institut Kesehatan Mental mengatakan, Boh tidak mengalami cacat intelektual, dan seorang psikiater menyebut Boh memiliki kapasitas mental untuk menyadari sifat dan kesalahannya.

Jika terbukti bersalah atas pembunuhan, Boh terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dia tidak bisa dijatuhi hukuman cambuk karena usianya di atas 50 tahun.

Hukuman untuk menyetubuhi mayat sendiri adalah penjara maksimum lima tahun, denda, atau keduanya.

Sementara untuk mencuri harta benda milik orang meninggal, hukumannya maksimum tiga tahun penjara dan denda.

Sebelum Jadi Tersangka, Menpora 3 Kali Mangkir dari Panggilan KPK

Suara.com – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penyelidikan dalam pengembangan perkara suap Dana Hibah Kemenpora kepada KONI pada tahun 2018 telah dilakukan sejak 25 Juni 2019. Dari penyelidikan itu, KPK telah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum sebagai tersangka.

Selama KPK melakukan penyelidikan, Imam yang juga politikus PKB itu mangkir dalam proses pemeriksaan sebanyak 3 kali. Padahal saat itu Imam hanya dimintai keterangan sebagai saksi.

“KPK juga memanggil Imam Nahrawi Menpora sebanyak 3 kali. Namun yang bersangkutan tidak menghadiri permintaan keterangan,” ucap Alexander di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Alexander menjelaskan, Imam mangkir dari panggilan penyidik pada tanggal 31 Juli 2019, 2 Agustus 2019, dan 21 Agustus 2019.

“Selama kurun waktu itu Imam diminta untuk (memberikan) keterangan ke KPK. Dirinya tak pernah hadir dalam pemeriksaan, di mana KPK memberikan ruang untuk memberikan keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan,” katanya.

Berdasarkan bukti yang ada, akhirnya KPK menetapkan Imam sebagai tersangka.

Untuk diketahui, Imam Nahrawi sejak periode 2014 sampai 2018 bersama tersangka Miftahul Ulum yang juga asisten pribadi Imam diduga meminta sejumlah uang mencapai Rp 14,7 miliar.

Selain itu mereka dalam rentan waktu tersebut turut meminta uang tambahan mencapai total Rp 11.8 miliar.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.5 miliar, diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018,” ujar Alexander.

Untuk tersangka Ulum, KPK sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dan dilakuka penahanan sejak Rabu (11/9/2019). Ulum ditahan selama 20 hari pertama di rutan KPK cabang K-4.