Lempar Telur ke Senator Australia, Egg Boy Ditawari Libur Mewah dan Ferrari

Suara.com – Aksi lempar telur kepada Senator Australia Fraser Anning yang dilakukan oleh seorang remaja asal Melbourne berusia 17 tahun bernama Will Connoly benar-benar memantik perhatian publik dunia.

ABG pemberani itu nekat melempar telur ke kepala Senator Australia Fraser Anning dipicu pendapat kontroversialnya terkait insiden terorisme penembakan dua masjid di Selandia Baru.

Frase Anning berpendapat, insiden pembantaian yang dilakukan pelaku asal Australia itu dipicu meningkatnya migrasi imigran muslim di Selandia Baru.

Geram dengan pernyataan sang senator, Will Connoly nekat melemparkan telur kepada Fraser Anning hingga. Aksi lempar telur yang terekam video itu pun mendunia hingga remaja tersebut dijuluki Egg Boy.

Sebagian besar publik dunia justru mendukung dan memuji aksi nekat sang Egg Boy tersebut. Bahkan atas insiden itu, khalayak ramai melakukan penggalangan dana online untuk mendukung proses hukum yang tengah dijalani Will Connoly.

Dari penggalangan dana online itu, terkumpul hampir 40.000 dolar Australia atau setara dengan Rp 405 juta. Namun oleh sang Egg Boy, uang tersebut disumbangkan untuk para korban penembakan dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru.

Bak memiliki seorang hero, banyak kalangan yang menawarkan berbagai macam ‘hadiah’ untuk Egg Boy. Mulai dari tawaran liburan mewah ke Turki selama 10 hari. Hingga tawaran mobil Ferrari!.

Hadiah liburan mewah ditawarkan oleh seorang profesor filsafat asal Turki bernama Caner Taslaman.

Melalui akun Twitternya, sang profesor menulis:

Untuk Eggboy, saya adalah seorang profesor filsafat di Turki. Kami sangat mengapresiasi apa yang telah kamu lakukan. Saya akan membayar tiket dan 10 hari tinggal di hotel bintang 5 (di mana saja kamu mau). Jadilah tamu kami di Turki,” cuit sang profesor.

Sementara tawaran mobil Ferrari datang dari seorang pria di Dubai. Tawaran itu mobil mewah untuk Will Connoly terlihat dari komentar pada video Connoly yang beredar di media sosial.

Anak yang berani. Datanglah ke Dubai, aku akan memberimu Ferrari,” ujar pria asal Dubai bernama Dean Omeara itu.

Tawaran mewah dari dua orang itu langsung memantik perhatian publik hingga menjadi viral di media sosial.

Respon Will Connoly

Melalui akun Twitternya, Will Connoly banyak menanggapi berbagai macam dukungan dari khalayak ramai. Salah satunya termasuk tawaran liburan mewah ke Turki yang ditawarkan oleh Profesor Caner Taslaman.

Merespon cuitan Taslaman, Connoly menulis: “Terima kasih masyarakat Turki dan saya berharap bisa berkunjung ke negara anda yang indah,” tulisnya.

Heboh, Video Polisi Ajak Warga Teriak ‘Jokowi Yes Yes Yes’

Suara.com – Beradar sebuah video viral di media sosial yang diduga ada anggota polisi mengajak masyarakat meneriakkan “Jokowi Yes Yes Yes”. Video tersebut diunggah oleh akun twitter @JackVardan.

Dalam video berdurasi 28 detik tersebut, sang pengunggah menulis narasi: “Wasit jangan ikut kompetisi, tugasmu mengayomi“.

Dalam video tersebut memperlihatkan sejumlah orang berada di ruangan dan dua pria berseragam mengambil gambar menggunakan ponsel mereka. Terdengar seseorang memandu orang-orang yang hadir untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

viral polisi ajak emak-emak teriak Jokowi yes yes yes. (Twitter)viral polisi ajak emak-emak teriak Jokowi yes yes yes. (Twitter)

Tak disangka, ada arahan dari seseorang untuk mengucapkan yel-yel ‘Jokowi yes yes yes’ yang kemudian diikuti orang-orang yang hadir. Namun, tak tampak siapa aktor yang memberikan arahan tersebut.

Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo, yang telah memberikan bantuan sosial. Jokowi, yes, yes, yes,” ucap sang pengarah sembari diikuti oleh para peserta.

Polri akan Telusuri Video Polisi Ajak Warga Teriak ‘Jokowi Yes Yes Yes’

Suara.com – Beradar video viral di media sosial yang diduga ada anggota polisi mengajak masyarakat meneriakkan “Jokowi Yes Yes Yes”. Video tersebut diunggah oleh akun twitter @JackVardan.

Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan menelusuri kebenaran video itu. Melalui Direktorat Siber Bareskrim, pihaknya akan mengecek lokasi dan waktu dan kegiatan yang sedang berlangsung video tersebut diambil.

“Ini kan dicek dulu tempatnya di mana atau lokasinya di mana, tanggal berapa, kegiatan itu tentang apa. Jadi belum tentu narasi-narasi yang dibuat oleh akun yang memviralkan itu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Belum tentu,” ujar Dedi kepada wartawan, Rabu (20/3/2019).

Dedi menyebut, video tersebut patut dicek secara detail baik dari suara maupun video itu sendiri. Pasalnya, video tersebut sangat rentan untuk direkayasa.

“Suara dalam video itu tentunya akan didalami juga. Belum tentu suara yang di dalam video itu juga suara yang menggambarkan kegiatan yang sebenarnya. Jadi semuanya kalau di medsos, harus betul-betul didalami secara komperhensif,” jelasnya.

Dalam video berdurasi 28 detik tersebut, sang pengunggah menulis narasi: “Wasit jangan ikut kompetisi, tugasmu mengayomi“.

Dalam video tersebut memperlihatkan sejumlah orang berada di ruangan dan dua pria berseragam mengambil gambar menggunakan ponsel mereka. Terdengar seseorang memandu orang-orang yang hadir untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak disangka, ada arahan dari seseorang untuk mengucapkan yel-yel ‘Jokowi yes yes yes’ yang kemudian diikuti orang-orang yang hadir. Namun, tak tampak siapa aktor yang memberikan arahan tersebut.

Mengucapkan terimakasih kepada Bapak Joko Widodo, yang telah memberikan bantuan sosial. Jokowi, yes, yes, yes,” ucap sang pengarah sembari diikuti oleh para peserta yang sebagian besar adalah perempuan.

4 Fakta Rocky Gerung Ditolak Pesantren Tuban

Suara.com – Rocky Gerung ditolak di Tuban, Jawa Timur, Selasa (19/03/2019). Rocky Gerung ditolak ikut diskusi di Yayasan Pondok Pesantren Yambu’ul Ulum, di Desa Sumurgung

Rencana kedatangan Pengamat Politik Rocky Gerung untuk mengisi agenda diskusi publik. Sejumlah ormas menolak.

Diskusi publik yang mendatangkan Rocky Gerung tersebut diselenggarakan LSM Nusantara Corruption Watch. Agenda tersebut rencananya akan digelar pada Selasa (19/03/2019) mulai pukul 08.00 WIB, yang akan diundang sebanyak seribu orang.

Atas dasar itu, ia dan sejumlah Ormas lainnya menolak kedatangan Rocky di Tuban. Terlebih karena saat ini adalah tahun politik.

Diskusi publik bersama Rocky Gerung hingga saat ini belum memperoleh ijin dari pihak kepolisian.

Berikut 4 fakta Rocky Gerung ditolak untuk berdiskusi di pesantren di Tuban:

1. Banyak ormas yang menolak

Rocky Gerung (Suara.com/Achmad Ali)Rocky Gerung (Suara.com/Achmad Ali)

Beberapa Ormas yang menolak kedatangan Rocky Gerung meliputi KNPI, Karang Taruna, PAC Anshor, Pemuda Pancasila, PMII, SARBU MUSI, KB P3, perwakikan pendidikan, dan juga perwakilan masyarakat umum.

Ketua Ormas Keluarga Besar Putra Putri Polri (KB P3) Kabupaten Tuban Ardrian Zaenal Abidin menyampaikan alasan penolakan kedatangan Rocky Gerung, karena sering melontarkan bahasa yang dapat memicu polemik di masyarakat.

“Semua sudah tahu dari jejak digital dan juga televisi, kalau ucapan Rocky terkadang bisa memicu polemik masyarakat,” kata Ardrian seperti dilansir TIMES Indonesia – jaringan Suara.com pada Senin (18/03/2019).

Diskusi publik yang mendatangkan Rocky Gerung tersebut diselenggarakan LSM Nusantara Corruption Watch. Agenda tersebut rencananya akan digelar pada Selasa (19/03/2019) mulai pukul 08.00 WIB, yang akan diundang sebanyak seribu orang. Atas dasar itu, ia dan sejumlah Ormas lainnya menolak kedatangan Rocky di Tuban. Terlebih karena saat ini adalah tahun politik.

Sementara itu, perwakilan Panitia LSM Nusantara Corruption Watch (NCW) Nur Rahman menanggapi penolakan tersebut merupakan hal yang lumrah. Dikemukakannya, rencana diskusi publik bersama Rocky Gerung hingga saat ini belum memperoleh ijin dari pihak kepolisian.

4 Fakta Sinyal Ponsel Mati di Stasiun Bawah Tanah MRT Jakarta

Suara.com – Penumpang MRT keluhkan sinyal posel mati di stasiun bawah tanah MRT, bahkan internet juga hilang. Transportasi baru di Jakarta, Moda Raya Terpadu atau MRT mendapatkan beberapa keluhan dari penumpang yang mengikuti uji coba publik yang digelar pada 13-23 Maret 2019.

Salah satu penumpang, David (26) mengatakan ketika memasuki stasiun bawah tanah di Bundaran Hotel Indonesia, sinyal internet tidak bisa ditangkap oleh gawainya.

Seperti diketahui, MRT memiliki 11 stasiun transit, jalur dari Senayan – Bundaran HI melewati jalur bawah tanah sementara Senayan – Lebak Bulus naik melewati jalur atas.

MRT Jakarta akan segera beroperasi pasa akhir bulan Maret 2019. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan transportasi baru Ibu Kota ini pada 24 Maret 2019.

Berikut 4 fakta sinyal ponsel mati di stasiun bawah tanah MRT Jakarta:

1. Belum semua sinyal operator masuk ke Stasiun Bawah Tanah MRT Jakarta

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (tengah), yang diapit Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, berbicara tentang unicorn di Jakarta, Selasa [26/2/2019). [Antara/Reno Esnir]Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (tengah), yang diapit Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, berbicara tentang unicorn di Jakarta, Selasa [26/2/2019). [Antara/Reno Esnir]

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ikut bersuara soal tak adanya sinyal telekomunikasi di Stasiun Bawah Tanah transportasi massal Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Menurut Rudiantara, saat ini memang belum semua sinyal operator yang masuk ke Stasiun Bawah Tanah MRT Jakarta.

“Memang ada yang sudah masuk sampai underground tapi memang belum semua operator,” kata Rudiantara saat ditemui di Stasiun Bundaran HI MRT Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Pria yang akrab disapa Chief RA itu menuturkan, sebenarnya masuknya sinyal operator ke Stasiun MRT Jakarat merupakan proses bisnis. Artinya, pihak pengelola PT MRT Jakarta terlebih dahulu menjalin kerja sama dengan operator telekomunikasi untuk menyediakan sinyal di Stasiun Bawah Tanah MRT Jakarta.

2. Hanya Telkomsel yang kuat

Ilustrasi trafik layanan Telkomsel. [Telkomsel]Ilustrasi trafik layanan Telkomsel. [Telkomsel]

Penelusuran Suara.com, hanya Telkomsel yang sinyal telekomunikasinya kuat, tetapi operator lain seperti Indosat dan XL mengalami gangguan, bahkan tidak terjangkau sinyal saat berada di Stasiun Bawah Tanah MRT Jakarta.

4 Fakta Duit Rp 180 Juta dan 30 Ribu Dolar AS di Laci Meja Menteri Agama

Suara.com – Di laci meja kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ditemukan duit Rp 180 juta dan 30 ribu dolar Amerika Serikat. Duit itu ditemukan saat Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah ruangan Lukman Hakim, Senin (18/3/2019).

Penyidik masih menelisik apakah uang yang disita ada kaitannya dengan kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

KPK menggeledah beberapa ruang kerja pejabat di kantor Kemenag, kemarin. Tiga ruangan yang digeledah yakni milik Menag Lukman Hakim, Sekretaris Jenderal Kemenag M. Nur Kholis dan Kepala Biro Kepegawaian Kemenag Ahmadi.

Rangkaian penggeledahan itu diduga masih berkaitan dengan kasus suap jual-beli jabatan yang telah menyeret eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy sebagai tersangka.

Selain menggeledah pejabat Kemenang, kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tiga ruangan yang digeledah itu di antaranya, bekas ruang kerja Rommy, bendahara dan bagian administrasi DPP PPP.

Dalam kasus suap jual beli jabatan di Kemenag, KPK menetapkan Romahurmuziy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin sebagai tersangka. Kasus ini terungkap setelah Rommy terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 156 juta. Uang suap tersebut diterima Romi dari Muafaq dan Haris dalam memuluskan jabatan mereka menjadi pejabat di kantor wilayah Kementerian Agama, Jawa Timur.

Berikut 4 fakta di balik penemuan banyak duit di meja Menag:

1. Berawal dari penggeledahan

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin saat tiba di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (18/3). [Suara.com/Arief Hermawan P]Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin saat tiba di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (18/3). [Suara.com/Arief Hermawan P]

KPK menggeledah kantor Kementerian Agama RI dan DPP PPP, terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan yang menyeret eks ketua umum partai berlambang Kakbah itu, Romahurmuziy, sebagai tersangka, Senin (18/3/2019).

“Kami menggeledah di sejumlah ruang kerja di Kemenag RI dan DPP PPP. Kami menduga terdapat bukti-bukti yang relevan dengan perkara di lokasi-lokasi tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

KPK, kata dia, juga menyegel ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin dan Sekjen Kemenag M Nur Kholis.

Febri mengatakan, proses penggeledahan hingga kekinian masih dilakukan. Ia meyakini, semua pihak yang digeledah bakal kooperatif.

4 Fakta Pembajakan Mobil Tangki Pertamina

Suara.com – Dua mobil tangki milik PT Pertamina (Persero) dibajak oleh para pedemo Awak Mobil Tangki. Kedua mobil tangki yang berisi penuh Bahan Bakar Minyak (BBM) itu dibawa menuju depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Pihak kepolisian pun langsung mengamankan kedua mobil tangki berisi BBM penuh itu. Di balik pembajakan yang terjadi, ada sejumlah fakta yang terungkap.

Berikut Suara.com merangkum beberapa fakta mengenai kasus pembajakan mobil tangki milik Pertamina.

1.   Kronologi Pembajakan

Truk tangki milik Pertamina yang diamankan pihak kepolisian terparkir di sekitar Monas, Jakarta, Senin (18/3).[Suara.com/Arief Hermawan P]Truk tangki milik Pertamina yang diamankan pihak kepolisian terparkir di sekitar Monas, Jakarta, Senin (18/3).[Suara.com/Arief Hermawan P]

Pembajakan terjadi saat mobil tangki akan mengirim BBM biosolar muju SPBU area Tangerang. Di tengah perjalanan saat memasuki pintu Tol Ancol, mobil tangki dihadang oleh sekelompok orang tak dikenal.

Dua mobil tangki yang dihadang dan dilarikan itu masing-masing ber plat polisi B 9214 TFU dan B 9575 UU yang dikemudikan oleh Muslih bin Engkon dan Cepi Khaerul.

Mereka mengambil alih kemudi mobil tangki sambil membentak soupir mobil tangki. Akhirnya mobil pun berhasil dikuasai oleh orang tak dikenal itu dan langsung dilarikan menuju ke Istana Negara pada Senin pagi sekira pukul 5.00 WIB.

2.   Alasan Pembajakan

Truk tangki milik Pertamina yang diamankan pihak kepolisian terparkir di sekitar Monas, Jakarta, Senin (18/3).[Suara.com/Arief Hermawan P]Truk tangki milik Pertamina yang diamankan pihak kepolisian terparkir di sekitar Monas, Jakarta, Senin (18/3).[Suara.com/Arief Hermawan P]

Kedua mobil tangki milik Pertamina yang dibajak itu dijadikan sebagai alat untuk demo di depan Istana Negara. Mereka memprotes pemecatan sepihak yang dilakukan oleh Pertamina.

Perusahaan melakukan PHK melalui vendor PT.Garda Utama Nasional pada Selasa, 30 Mei 2017. Sejak itu, serikat sudah berupaya untuk melakukan perundingan namun belum juga membuahkan hasil.

Titik puncaknya, para massa pun melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara dengan membawa dua mobil tangki yang dibajak. Tujuannya agar keinginan mereka dipenuhi oleh Jokowi.

3.   5 Tersangka Dibekuk

Lima tersangka kasus pembajakan mobil tangki milik Pertamina. (Suara.com/Arga)Lima tersangka kasus pembajakan mobil tangki milik Pertamina. (Suara.com/Arga)

Polisi telah menetapkan lima orang tersangka atas kasus pembajakan mobil tangki. Kelima tersangka berinisial N, TK, WH, AM, dan M itu meruoakan pedemo dari Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SPAMT) yang melakukan unjuk rasa di Istana Negara dengan membawa mobil tangki pembajakan.

Kelima pedemo dinilai telah memprovokasi para pedemo lain untuk membajak truk pengangkut BBM. Bahkan, demonstrasi yang digelar mereka itu juga tak mendapatkan izin dari kepolisian.

Pihak kepolisian memprediksi jumlah tersangka masih bisa bertambah. Pasalnya, hingga kini masih ada 12 orang lainnya yang buron.

4.   Dikecam Banyak Pihak

Dua mobil tangki milik PT Pertamina yang dibajak. (Suara.com/Novian)Dua mobil tangki milik PT Pertamina yang dibajak. (Suara.com/Novian)

Sesaat setelah penangkapan para tersangka yang merupakan pedemo dari SPAMT, sejumlah massa AMT menggeruduk Polres Metro Jakarta Utara. Mereka mendesak agar polisi membebaskan rekan mereka yang menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pun mengecam penangkapan sejumlah buruh SPAMT. Pengacara public LBH Jakarta Ayu Eza Tiara menilai penangkapan berlangsung secara semena-mena tanpa membawa surat perinta resmi.

Tak hanya itu, LBH Jakarta pun menilai ada upaya teror yang dilakukan terhadap buruh AMT yang memperjuangkan nasibnya setelah terkena PHK. Bahkan, LBH Jakarta pun diadang aparat Polres Metro Jakarta Utara saat hendak memberikan pendampingan kepada para tersangka.

“Bagi kami ini merupakan upaya menebar teror kepada buruh dan keluarganya yang sedang memperjuangkan hak. Mereka sebenarnya menuntut pengangkatan sebagai pekerja tetap setelah 20 tahun bekerja sebagai Awak Mobil Tangki PT Pertamina Patra Niaga. Penghalangan tersebut dilakukan melalui tindakan fisik dan verbal berupa mendorong badan kami dan teriakan-teriakan anggota polisi,” tegas Ayu.

Prediksi BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Tangerang Hujan Ringan

Suara.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah Jabodetabek akan cerah berawan pada siang hari ini, Rabu (20/3/2019).

Wilayah DKI Jakarta pada siang hari akan diprediksi cerah berawan. Untuk wilayah Depok, Bogor dan Tangerang diperkirakan bakal berawan pada siang ini.

Sedangkan untuk wilayah Bekasi, BMKG memprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan pada siang hari.

BMKG merilis peringatan dini untuk wilayah Bogor, diprediksi akan berpotensi hujan pada laman resminya. Namun untuk wilayah Jakarta, BMKG tidak memberikan peringatan dini.

“Waspada potensi hujan yang bisa disertai kilat atau petir, serta angin kencang antara siang hingga menjelang malam hari di wilayah Bogor,” ujar BMKG.

Pada malam hari, wilayah Jakarta diprediksi akan tetap cerah berawan. Untuk wilayah Depok, Bekasi, Tangerang dan Bogor akan berawan pada malam hari.

Suhu udara wilayah Jabodetabek berkisar 24-32 derajat Celcius, dan kelembapan berkisar 80-100 persen.

Kisah 3 Caleg Cabul dan Perampok

Suara.com – Calon anggota legislatif (caleg) dituntut menjadi pribadi yang baik, santun dan mau memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun, hal itu justru tidak ditemukan pada caleg kriminal berikut.

Bukannya mengisi waktu dengan kampanye sebelum Pemilu 2019, caleg-caleg ini justru berulah dan melakukan tindak criminal yang merugikan banyak orang.

Berikut Suara.com merangkum beberapa caleg kriminal yang telah diamankan oleh piak kepolisian.

1.   Cabuli Anak Kandung

AH, caleg dari PKS asal Kabupaten Pasamanan Barat, Sumatera Barat ini nekat mencabuli sang anak kandung. Aksi pencabulan yang telah dilakukan sejak sang anak berusia 10 tahun hingga kini berusia 17 tahun pun baru diketahui oleh sang istri dan langsung melaporkannya ke pihak kepolisian pada 7 Maret 2019.

AH yang dikenal sebagai imam Masjid Sungai Aur Pasamanan Barat itu pun sempat melarikan diri. Beruntung, polisi bisa mengendus keberadaannya, AH pun ditangkap saat berusaha kabur menuju Kota Padang.

2.   Pijat Plus-plus

Selain AH, ada pula NH caleg Perindo dapil 5 Kabupaten Serang, Banten yang nekat membuka jasa prostitusi berkedok salon dan panti pijat. Kasus terungkap saat pihak kepolisian menggerebek salon NH di Cilegon pada Rabu (13/3/2019).

Saat dilakukan penggerebekan, polisi mengamankan seorang pria hidung belang berinisial RW (45) yang sedang asyik berhubungan badan dengan AS (15), pekerja seks di bawah umur.

3.   Perampok

Aksi pencurian dengan modus gembos ban mobil yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat akhirnya terungkap. Salah satu pelaku yang berinisial SP merupakan seorang caleg untuk DPRD Kabupaten Bogor dari salah satu parpol.

Dalam melancarkan aksinya, SP dan kawan-kawan mengincar korban yang baru keluar dari bank. Setelah keluar, para pelaku menaruh paku yang terbuat dari gagang payung dan ditancapkan ke sebuah sendal jepit ke ban belakang mobil korban

4 Daerah yang Pernah Menolak Sandiaga Datang, Sampai Diusir Langsung

Suara.com – Sandiaga ditolak kampanye, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno merasa dipersekusi. Terakhir Sandiaga ditolak kampanye di Banyuwangi, Jawa Timur.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penolakan itu adalah tindakan persekusi. Namun, Dahnil bukan lagi menyoroti soal penghadangan yang bukan sekali ini saja terjadi. Namun, soal pihaknya yang dipaksa untuk mengalah dari para pelaku penghadangan tersebut.

Hanya ini bukan pertama kali Sandiaga ditolak kampanye di daerah. Sudah beberapa kali Sandiaga ditolak kampanye. Bahkan pernah diusir.

Berikut dafar Sandiaga ditolak kampanye di daerah:

1. Banyuwangi

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno ditolak kampanye di Banyuwangi, Jawa Timur. Bahkan Sandiaga akan dihadang sejumlah orang saat datang ke TPI Muncar, Banyuwangi, Selasa (19/3/2019).

Penolakan tersebut ditengarai tidak mendapat ijin dari kepolisian setempat karena ada kabar akan adanya penghadangan.

“Sebelum acara, semalam pihak kepolisian menyampaikan jika akan ada penghadangan massa. Untuk menghindari bentrokan, acara Pak Sandi tidak boleh dilaksanakan di TPI,” terang Ketua Bidang Penggalangan Relawan Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, Hendro T Subiyantoro saat ditemui di Gedung Astranawa, Surabaya, Selasa (19/3/2019).

Karena dibatalkan, lanjutnya, Sandiaga meminta kepada panitia untuk menggelar diskusi di Posko Pemenangan Prabowo – Sandiaga di Kecamatan Muncar.

“Acara awal terpaksa dibatalkan dan diganti dengan acara diskusi di posko,” jelasnya.

Atas pembatalan tersebut, saat ini tim BPP tengah mengumpulkan data terkait pembatalan yang masih dianggap tidak jelas alasan pastinya. Hendro pun menyesalkan tindakan yang dilakukan kepolisian. Sebab, panitia telah mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Polda Jawa Timur, dan sudah terjadwal di Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu).

“Kita masih mengumpulkan data. Kalau ada indikasi upaya penghadangan akan kita laporkan kepada Bawaslu,” pungkas Hendro.

Viral Heboh Pengemis Punya Mobil Mewah di Bogor

Suara.com – Viral heboh pengemis punya mobil mewah di Bogor. Sebuah foto pengemis punya mobil mewah membuat heboh karena di sana ada seorang lelaki tua yang tengah membuka mobil.

Lelaki tua itu disebut sebagai pengemis di Kota Bogor. Di dalam foto, pria paruh baya yang belum diketahui identitasnya itu nampak memakai sarung sambil memegang bungkusan di tangan kiri dan tangan kanan memegang kunci yang menempel di mobil.

Sementara, di belakang pria itu terlihat beberapa petugas Satpol PP di samping mobil patroli berwana putih di halaman parkiran. Informasi yang beredar, pengemis punya mobil mewah itu merupakan pengemis usai terjaring razia.

Dengan cepat, foto pengemis punya mobil mewah tersebut menyebar di grup media sosial whatapp dan langsung menghebohkan warga Bogor. Karena, mobil berwarna hijau yang ada bersama pria itu disinyalir merupakan miliknya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Azrin Syamsudin membenarkan informasi yang menyebar tersebut Namun, dirinya belum bisa memastikan karena masih akan melakukan pengecekan.

“Menurut informasi begitu, tapi besok saya akan tanyakan ke Satpol PP Kota Bogor. Sekarang saya masih di Surabaya mau ke Jakarta,” singkat Azrin, dikonfirmasi Suara.com, Selasa (19/3/2019) malam.

Terpisah, Kabid Dalops Satpol PP Kota Bogor Dimas Tiko membenarkan bahwa pengemis punya mobil mewah di dalam foto tersebut berprofesi sebagai pengemis yang kerap terlihat di sekitar Simpang Yasmin, Tanah Sareal, Kota Bogor.

“Terkait yang bersangkutan pengemis betul adanya, biasanya di sekitaran Simpang Yasmin,” kata Dimas.

Meski demikian, Dimas belum mengetahui secara pasti bahwa sebuah mobil yang ada di dalam foto pengemis punya mobil mewah bersama pria itu adalah miliknya. Pihaknya akan melakukan pendalaman tekait informasi tersebut.

“Terkait mobil dan lainnya kami masih akan lakukan validasi/pendalaman, nanti kita share,” tutup Dimas.

Kontributor : Rambiga

Makam Raja Imogiri Yogyakarta Longsor, Warga Mengungsi

Suara.com – Makam Raja Imogiri Yogyakarta longsor, warga terdampak longsor di Komplek Makam Raja Mataram, Imogiri, Bantul, kini telah dievakuasi. Area tersebut kini steril dari permukiman warga.

Hanya ada dua kepala keluarga (KK) yang lokasinya berada di area longsor. Warga lain masih berada dalam jarak yang aman sehingga belum perlu dievakuasi.

“Langkah pertama warga mengungsi. Kita evakuasi. Kita proteksi untuk area mana,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi di Kantor Gubernur DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (19/03/2019).

Area yang longsor berada di sisi barat komplek bangunan makam paling timur. Lebar area yang longsor diperkirakan mencapai 45 meter dengan kedalaman 100 meter.

Untuk sementara, area tersebut akan ditutup terpal untuk melindungi tanah yang labil dari air hujan. Namun, hingga hari ini pemasangan terpal belum dapat dilakukan. Selain karena terlalu tegak dan curam, tanah yang masih labil dikhawatirkan akan membahayakan para petugas.

Ada pula alternatif solusi untuk menyemprotkan semen dengan teknologi cement sprayer. Namun, cara ini dikhawatirkan akan membuat ambrol karena tanah yang labil terikat dengan semen.

Gatot menambahkan, hingga saat ini belum ada permintaan dari warga untuk relokasi. Namun, melihat situasi yang ada, relokasi perlu dilakukan untuk rumah dua KK yang saat ini diungsikan.

Kontributor : Sri Handayani

Abang Gojek Ditusuk Bertubi-tubi Sampai Bersimbah darah di Jalan Cemara

Suara.com – Seorang tukang ojek online, Gojek ditusuk bertubi-tubi hingga bersimbah darah di Jalan Cemara/Tol Haji Anif, Medan, Sumatera Utara. YS, si pelaku sudah ditangkap Tim Pengasus Polrestabes Medan.

YS yang berusia 32 tahun itu warga Jalan Alfaka IV, Kelurahan Tanjung Mulia. Si pelaku perampokan sadis yang nyaris merenggut nyawa pengemudi gojek, Fakri Husaini di Jalan Cemara/Tol Haji Anif.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira mengatakan YS diringkus setelah 10 bulan lamanya kabur dari kejaran petugas kepolisian. Dalam penangkapan tersangka itu, menurut dia, kedua kaki YS terpaksa ditembak karena melawan petugas saat akan ditangkap.

“Tersangka ditangkap tidak berapa jauh dari kediamannya.Saat ini kita masih melakukan pemeriksaan intensif,” ujar Yuda.

Sebelumnya, seorang pengemudi Gojek Fakri Husaini (23) nyaris tewas dirampok di Jalan Cemara/Tol Haji Anif, Rabu (30/5/2018). Dengan menggunakan belati, pelaku menikami sekujur tubuh korban hingga membuatnya terkapar bersimbah darah.

Kemudian, pelaku menggasak satu unit sepeda motor Honda Vario BK 4540 AFW beserta satu init handphone milik korban. Nyawa korban berhasil diselamatkan, setelah sejumlah warga yang melihat Fakri terkapar minta tolong.

Warga membawa korban ke klinik terdekat, dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Imelda Jalan Bilal Medan. (Antara)

Kasus Suap Ketok Palu, KPK Periksa Puluhan Pejabat Jambi

Suara.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa 25 orang saksi yang terdiri dari anggota dewan hingga bupati serta wakil bupati dalam kasus dugaan korupsi atau suap pengesahan RAPBD atau kasus uang ketok palu Provinsi Jambi tahun 2018.

Pemeriksaan dilakukan secara maraton bertempat di ruang Ditkrimsus Polda Jambi di kawasan Thehok, Kota Jambi pada Selasa (19/3/2019).

Dari salah satu ruangan Ditkrimsus terlihat tulisan menggunakan kertas ‘Ruang Riksa KPK’ tertanggal 19-22 Maret 2019.

Berdasarkan sumber untuk pemeriksaan kali ini penyidik KPK mulai kembali melakukan pemeriksaan terkait penanganan kasus suap uang ketok palu di Jambi. Pemeriksaan berlangsung di salah satu ruangan di Mapolda Jambi.

Informasi yang diperoleh, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 dan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan kepada 25 orang anggota DPRD Provinsi Jambi, termasuk yang sudah tidak menjabat juga diperiksa seperti yang sudah menjadi wakil bupati dan bupati di kabupaten.

Beberapa orang saksi yang memenuhi panggilan untuk diperiksa di Mapolda Jambi salah seorang di antaranya adalah anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi, Bustami Yahya. Namun saat coba dikonfirmasi wartawan, Bustami belum bersedia memberikan keterangan dan dia beralasan masih diperiksa oleh penyidik KPK.

Sedangkan politisi PDIP, Luhut Silaban mengaku tidak mengetahui terkait aliran dana ke Fraksi PDIP dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi.

Luhut Silaban mengatakan saat keluar dari ruang penyidikan KPK hendak menuju ke toilet dikonfirmasi dirinya tidak mengetahui adanya dugaan uang yang mengalir ke PDIP.

Dia mengaku diperiksa terkait dengan aliran dana suap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 dan 2017 dan dirinya membenarkan terkait pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus itu. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari penyidik KPK karena pemeriksaan masih berlangsung di Mapolda Jambi. (Antara)

Polisi Tangkap Penyebar Video Hoaks Surat Suara Tercoblos di Sumut

Suara.com – Personel Subdit V/Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang pria berinisial UR, terduga pelaku penyebar video hoaks surat suara tercoblos yang dilaporkan KPU Sumut dan Kota Medan.

Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan membenarkan saat dikonfirmasi mengenai penangkapan terhadap pelaku video hoaks itu.

Menurut dia, pelaku penyebar video hoaks itu ditangkap di daerah Provinsi Jawa Barat, karena UR merupakan warga daerah tersebut.

“Akun yang digunakan tersangka untuk menyebar video hoaks tersebut adalah akun palsu. Selama ini akunnya selalu berubah-ubah,” ujar Nainggolan seperti dilansir dari Antara, Rabu (20/3/2019).

Penangkapan itu dilakukan setelah petugas bekerja ekstra keras dan menelusuri pertemanan di akun Facebook tersebut. Dari pertemanan itu ditelusuri, kemudian dijebak dan tersangka berhasil diringkus.

“Jadi menangkap tersangka yang kasusnya seperti itu, tidak mudah,” ucap dia.

Nainggolan menyebutkan, saat ini tersangka UR sudah berada di Polda Sumut, dan dilakukan penahanan.

Penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengetahui motif tersangka menyebarkan video hoaks yang menuding KPU Sumut berbuat curang.

“Kalau motifnya masih diselidiki Polda Sumut,” kata mantan Kapolres Nias selatan itu.

Sebelumnya, KPU Sumut dan Medan melaporkan video hoak surat suara tercoblos ke Mapolda Sumut, Minggu (3/3). Laporan tersebut dibuat karena video itu dianggap dapat memprovokasi dan menjelekkan nama baik KPU sebagai penyelenggar Pemilu.

Video hoaks tersebut diketahui diunggah oleh akun Facebook bernama Muhammad Adrian dan Kusmana. Dalam unggahannya Adrian menambahi keterangan yang bernada provokatif.

“Memang keparat KPU Sumut, surat suara sudah tercoblos 01 semua,” ujar akun Adrian dalam narasi unggahannya.

Bupati Nduga akan Temui Presiden Jokowi Terkait Pengungsi

Suara.com – Bupati Nduga, Provinsi Papua, Yairus Gwijangge berencana bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membicarakan terkait ratusan pengungsi Nduga yang telah menyebar ke beberapa kabupaten sekitar seperti ke Kabupaten Jayawijaya.

Yairus mengatakan, saat ini masih ada sejumlah pengungsi misalnya yang belum kembali ke Nduga, misalnya anak-anak sekolah yang sementara berada di Jayawijaya.

“Pemerintah Nduga, gereja, sekolah berusaha melobi untuk bertemu presiden terkait pengungsi, setelah jawaban presiden seperti apa, lalu akan putuskan mereka (anak-anak pengungsi) tetap sekolah di sini atau akan kembali ke Nduga,” ujar Yairus seperti dilansir Antara, Rabu (20/3/2019).

Ia mengatakan, berdasarkan kesepakatan sementara guru, relawan pengungsi dan pihak gereja, ratusan anak-anak Nduga yang sementara berada di Jayawijaya tetap bersekolah di Jayawijaya hingga pemerintah putuskan kapan mereka kembali ke Nduga.

“Presiden setuju atau tidak setuju kita akan sesuaikan setelah kita mengetahui presiden maunya seperti apa, kita mengikuti,” katanya.

Menurut bupati, sementara siswa Kelas XIII mengikuti ujian sekolah sehingga tidak bisa dipindahkan dan mereka harus tetap mengikuti ujian di Jayawijaya.

“Sementara ujian sudah dimulai, jadi kita tidak minta pindahkan lagi. Tetap lanjutkan ujian di sini,” katanya.

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua menyebutkan sudah menyediakan gedung sekolah untuk digunakan sementara oleh anak-anak yang merupakan pengungsi Nduga di Jayawijaya.

“Jadi fasilitas sekolahnya kami siapkan, tinggal guru dan murid dari Nduga menggunakan sekolah ini,” ujarnya.

Jhon menambahkan penggunaan sekolah itu akan dibagi, jadi siswa dan guru dari Jayawijaya menggunakan sekolah dari pagi hingga siang hari, dan setelah mereka pulang, siswa dan guru pengungsi dari Nduga lagi menggunakan sekolah tersebut untuk kegiatan belajar mengajar.

Jejak Kejahatan Pelaku Penembakan di Utrecht, Mengutil hingga Merampok

Suara.com – Jaksa Belanda pada Selasa mengatakan, mereka sedang menyelidiki kemungkinan alasan teroris dalam penembakan di satu trem di Kota Utrecht, yang menyebabkan tiga orang terbunuh dan lima terluka.

Seorang pria kelahiran Turki yang berusia 37 tahun, Gokmen Tanis ditangkap tujuh jam setelah perburuan pada Senin oleh pasukan keamanan dan kini masih dalam penahanan.

Jaksa mengatakan dia menjadi tersangka dalam tiga penembakan mematikan, kemungkinan dengan tujuan menyebar teror. Dua tersangka lain juga dalam penahanan, kata polisi, namun peran mereka masih belum jelas.

“Sejauh ini, latar belakang teroris sangat menjadi pertimbangan,” kata jaksa dengan mengutip “cara penembakan dan sepucuk surat yang ditemukan di pintu keluar-masuk kendaraan.

Tetapi masih belum jelas apakah Tani bertindak atas nama keyakinan politik atau balas dendam pribadi. “Motif lain masih dikeampingkan”, demikian pernyataannya seperti dilansir Reuters.

Tanis mempunyai catatan dengan penegakkan hukum. Dia pernah divonis karena memiliki senjata pada 2014 dan mengutil dan perampokan awal bulan ini.

Dia baru dibebaskan dari tahanan pada 1 Maret, setelah ditahan atas dakwaan melakukan pemerkosaan, menurut pengadilan distrik Utrecht memberi pernyataan setelah dia ditangkap pada Senin.

Seharusnya dia akan disidang pada Juli untuk dakwaan pemerkosaan, demikian disebutkan.

Berdasarkan hukum Belanda, Tanis harus dihadapkan ke seorang hakim sampai dengan Kamis, tetapi belum dituntut.

Seorang wanita meletakkan bunga di lokasi penembakan di trem Kota Utrecht, Belanda. (AFP)Seorang wanita meletakkan bunga di lokasi penembakan di trem Kota Utrecht, Belanda. (AFP)

Derita Korban

Tiga korban dikenali sebagai seorang perempuan berumur 19 tahun dan dua laki-laki berusia 28 dan 49 tahun, tiga lainnya berumur antara 20 hingga 74 tahun mengalami luka parah akibat tembakan.

Jaksa mengatakan sejauh ini belum menemukan hubungan antara para korban dengan tersangka bersenjata.

“Sangat menyedihkan peristiwa seperti ini terjadi di dunia pada hari-hari ini,” kata Rene van Nieuwenhuizen, seorang akuntan yang tinggal di Utrecht, kota yang indah berpenghuni 430.000.
Saya tidak menyangka akan terjadi pada saya tetapi ini terjadi dan orang-orang terbunuh.”

Mahmut Tanis, seorang pamannya yang tinggal di Nederland mengatakan kepada kantor berita Turki Anadolu bahwa dia meragukan motif radikal.

“Melihat keadaan keponakan saya, kemunginan dia melakukan serangan teror sangat rendah,”katanya dengan menambahkan bahwa dia sudah beberapa tahun tidak bertemu dan bahwa tindakannya kemungkinan berasal dari “urusan hati”.

Tanis sebelumnya telah ditahan, kata jaksa yang menolak memberi keterangan lebih terperinci. Belum ada pernyataan dari Tanis ataupun pengacara yang mewakilinya.

Timses Prabowo Sebut Jokowi Panik dan Kehabisan Akal Naikan Elektabilitas

Suara.com – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga menganggap mobilisasi perangkat desa dapat mengancam harmonisasi pedesaan. Pernyataan itu disampaikan juru bicara BPN Prabowo – Sandiaga, Suhud Alynudin terkait acara Silahturahmi Nasional Pemerintahan Desa se-Indonesia yang akan dihadiri seluruh Kepala Desa di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (30/3/2019) mendatang.

Suhud menganggap acara yang akan dihadiri Presiden yang juga Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) itu pasti ada kaitannya dengan Pilpres 2019.

“Mobilisasi semacam itu sama saja menciptakan kehidupan demokrasi yang tidak sehat dan membahayakan harmonisasi kehidupan masyarakat,” kata Suhud saat dihubungi wartawan, Selasa (19/3/2019).

Menurut Suhud, perangkat desa seharusnya tidak boleh disentuh untuk kepentingan politik karena sikapnya yang diharuskan netral. Justru jika Capres petahana melibatkan perangkat desa, Suhud melihat adanya potensi akan membenturkan masyarakat yang memiliki sikap politik yang berbeda.

“Karena tugas mereka melayani masyarakat. Memobilisasi perangkat desa berpotensi membenturkan mereka dengan kelompok masyarakat yang berbeda sikap politik. Harmoni kehidupan desa akan terancam,” ujarnya.

Lebih jauh Suhud mengatakan, cara mobilisasi perangkat desa seperti itu menjadi bukti kepanikan Jokowi menjelang pencoblosan 17 April mendatang. Kepanikan Jokowi tersebut timbul akibat elektabilitas Capres dan Cawapres nomor urut 01 yang dinilai Suhud semakin menurun.

“Bagi kami hal itu memberi kesan pemerintahan Pak Jokowi panik dan kehabisan akal untuk mendorong elektabilitas. Elektabilitas yang semakin rendah membuat mereka lakukan segala cara mencegah kekalahan dalam Pemilu 2019,” pungkasnya.

Partai Perindo Targetkan 10 Persen Suara di Pileg 2019

Suara.com – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menargetkan perolehan suara di Pileg 2019 mencapai 10 persen. HT mengatakan, penetapan target tersebut karena Partai Perindo dinialai memiliki peningkatan jumlah suara menjelang Pemilu yang akan berlangsung 17 April mendatang.

HT menuturkan, berdasarkan survei saat ini jumlah perolehan suara Perindo sudah mencapai angka 4,7 persen. Di waktu kampanye yang tersisa, HT mengaku akan mengerahkan seluruh kader, pengurus, dan bahkan ia sendiri untuk berkampanye agar mencapai target.

“Saat ini menurut survei, suara Perindo sudah mencapai 4,7 persen. Target kami dua digit (minimal 10 persen). Karena baru sebulan ini seluruh kader Perindo benar-benar turun melakukan kampanye,” ujar HT di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, (19/3/2019).

Untuk mencapai target tersebut, HT mengaku akan memaksimalkan kampanye udara selama masa kampanye terbuka. Kampanye udara akan dilakukan melalui siaran televisi, radio, online dan media sosial.

“Tentunya kampanye udara itu akan dilakukan secara maksimal. Baik sisi radio, online, cetak, media sosial, tentunya juga kampanye darat, penggalangan massa,” kata dia.

Untuk kampanye darat, HT mengatakan akan dilakukan langsung oleh Caleg dan pengurus Perindo di berbagai daerah di Indonesia. Nantinya kampanye darat tersebut dilakukan penggalangan massa mengadakan program pasar murah Nusantara dan door to door.

“Kami akan selenggarakan pasar murah seluruh nusantara akan kami lakukan

Sandiaga dan Rocky Ditolak, BPN: Akan Jadi Bumerang Buat Jokowi – Ma’ruf

Suara.com – Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Dradjad Wibowo menyebut penghadangan yang dilakukan sejumlah orang kepada Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno dan Rocky Gerung melanggar sila ke-4 Pancasila. Dradjad menyebut penghadangan itu bisa menjadi bumerang bagi Capres – Cawapres nomor urut 01 Jokowi – Ma’ruf Amin.

Awalnya Sandiaga hendak berkampanye di TPI Muncar, Banyuwangi, Selasa (19/3/2019). Namun, pihak kepolisian setempat tidak memberikan izin lantaran mendengar kabar akan adanya penghadangan.

Di hari yang sama, pengamat politik Rocky Gerung juga ditolak datang di Pondok Pesantren Yanbu’ul Ulum, Desa Sumurgung, Tuban, Jawa Timur. Saat itu Rocky ditolak karena dikhawatirkan menimbulkan keresahan.

“Penjegalan Sandi dan Rocky jelas melanggar sila ke-4 Pancasila. Selain itu, hal tersebut tidak sesuai dengan sila ke-3 dan slogan “NKRI Harga Mati” karena justru merusak rasa persatuan,” kata Dradjad kepada Suara.com, Selasa (19/3/2019).

Menurut Dradjad, cara-cara penolakan itu sebagai bentuk represif dari pihak yang tidak bisa menerima kedatangan orang-orang yang berbeda secara arah politiknya di Pemilu 2019.

“Anehnya, aparat membiarkan saja penjegalan-penjegalan seperti itu,” ujarnya.

Dradjad menuturkan, masyarakat yang akan menilai perlakuan tersebut. Ia menyebut kubu Prabowo dan Sandiaga kerap mendapat perlakuan kurang mengenakan di saat masa kampanye.

“Dalam sejarah, penzholiman dan ketidakadilan bisa memicu perlawanan rakyat. Bisa menjadi bumerang bagi pasangan 01 dalam Pilpres nanti,” pungkasnya.

LPA Generasi: Ujian Nasional untuk Siswa Tak Perlu Dipaksakan Ada

Suara.com – Lembaga Perlindungan Anak Generasi menilai, ujian nasional bukan parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam dunia pendidikan. Sebaliknya, UN justru hanya mencerminkan nilai dari beberapa mata pelajaran saja.

Polemik mengenai perlu atau tidaknya UN kembali mengemuka setelah Cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno berjanji menghapus sistem tersebut kalau memenangkan Pilpres 2019.

“Tak perlu dipaksakan harus ada UN. Sebab, UN juga hanya untuk menilai sejumlah mata pelajaran dan memberikan ruang bagi anak-anak berkecerdasan berintelijensia. Sedang anak didik berkecerdasan lain seperti kinestetik, seni, dan bahasa, dalam posisi tidak diuntungkan,” kata Ketua LPA Generasi Ena Nurjanah, Selasa (19/3/2019).

Menurutnya, tolok ukur keberhasilan pendidikan sebenarnya ditentukan saat proses belajar mengajar selama bersekolah.

“Bertahun tahun mengadakan UN, tapi hasilnya Indonesia tetap tertinggal dari negara-negara lain. Jadi, sudah saatnya UN dikritisi secara total. Jika jelas-jelas tidak memberikan hasil yang signifikan, mengapa harus tetap memaksakan UN.”

Diduga Bersekongkol dengan Romahurmuziy, KPK Segera Periksa Menag Lukman

Suara.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy turut bersekongkol dengan pejabat di lingkungan Kementerian Agama terkait praktik sual jual beli jabatan.

“Kami menduga kuat adanya kerjasama antara tersangka RMY (Romahurmuziy) dengan pihak Kementerian agama,” Ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2019).

Dugaan adanya kongkalikong itu diperkuat setelah KPK menemukan bukti uang Rp 180 Juta dan 30 ribu dolar Amerika Serikat dari hasil penggeledahan di ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Selain uang, penyidik KPK turut menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan seleksi pejabat.

Adanya bukti-bukti itu, KPK pun bakal memanggil Lukman untuk menelisik bukti-bukti yang sudah sita KPK di kantornya.

“Ya nanti akan dipanggil (Lukman) pada waktu yang sesuai dengan kebutuhan penyidikan, karena penyidik KPK standarnya mem‎ang akan memanggil para saksi dan juga tersangka untuk didalami terkait bukti-bukti yang didapatkan dari penggeledahan atau bukti-bukti lain yang sebelumnya,” tutup Febri

Sebelumnya, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 180 juta dan 30 Ribu dolar Amerika Serikat saat menggeladah di ruang kerja Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin, Senin (18/3/2019) kemarin. Sejumlah dokumen juga turut disita KPK di ruangan Menag.

Selain kantor Kemenag, KPK juga turut menggeledah bekas ruang kerja Romahurmuziy atau Rommy di kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di ruangan itu, KPK menyita sejumlah dokumen terkait jabatan Rommy saat masih menjadi Ketua PPP. KPK juga menggondol barang bukti laptop saat menggeledah kediaman Rommy di Condet, Jakarta Timur.

Rangkaian penggeladahan itu terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag yang telah menyeret Rommy sebagai tersangka. Kasus jual beli jabatan itu terungkap setelah KPK menangkap Rommy di Surabaya, Jawa Timur.

Selain Rommy, KPK juga membekuk Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 156 juta. Uang suap tersebut diterima Romi dari Muafaq dan Haris dalam memuluskan jabatan mereka untuk menjadi pejabat di kantor wilayah kementerian Agama, Jawa Timur. Kini, ketiga orang yang ditangkap itu sudah berstatus tersangka.

Kondisi Ani Yudhoyono Terkini, AHY: Obat Terbaik Kini Dukungan Kita

Suara.com – Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, mengungkapkan kondisi terkini sang ibunda—Ani Yudhoyono.

Ani Yudhyono masih dalam perawatan di Singapura sejak didiagnosis kanker darah. AHY menuturkan, ibunya kekinian dalam kondisi stabil dan terus mendapat perawatan.

Saat berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (19/3/2019), AHY bercerita ia dan bersama keluarga berharap warga kota tersebut turut mendoakan kesembuhan Ani Yudhoyono.

“Ibu memang kondisinya stabil. Terus dilakukan observasi secara intensif. Sudah menjalani kemoterapi kedua terhadap sakit kanker darahnya,” ujar AHY di hadapan ribuan kader Partai Demokrat di Gedung Asrama Haji, Palembang.

Menurutnya, meski Ani harus mendapatkan perawatan secara ketat, sang ibu tetap memiliki daya tahan yang baik.

Saat ini, diakuinya pengobatan terbaik adalah semangat dan dukungan moral dari seluruh anggota keluarga dan doa dari masyarakat Indonesia.

“Kami secara bergantian merawat ibu di rumah sakit. Tidak hanya saya, Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) juga selalu menyempatkan diri untuk melihat dan merawat ibu,” imbuhnya.

Ia menegaskan, keinginan dari sang ibulah yang membuat dirinya tetap berjuang di dunia politik dan mewujudkan kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif pada 17 April mendatang.

“Sebenarnya saya berat meninggalkan ibu. Tapi beliau berpesan agar saya tetap berada di tengah tengah masyarakat. Bantu perjuangan mereka. Spirit itulah yang selalu saya bawa, meskipun ibu tidak ada di samping saya saat ini. Tapi beliau titip salam buat saudara-saudara di sini,” tegasnya.

Kontributor : Andhiko Tungga Alam

KPK Bakal Klarifikasi Soal Uang yang Disita di Ruang Kerja Menag Lukman

Suara.com – Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut penyidik masih menelisik sejumlah bukti yang telah disita dari serangkain penggeledahan di beberapa ruangan di kantor Kementerian Agama. Salah satu yang perlu diklarifikasi yakni temuan uang ratusan juta dan puluhan ribu dolar Amerika Serikat di ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

“Nanti akan kami telusuri satu persatu bukti-buktinya klarifikasi-klarifikasinya dan informasi-informasi lain yang relevan yang pasti jumlah uang itu memang cukup banyak. Jadi jumlahnya memang ratusan juta rupiah yang disimpan secara cash di ruangan menteri agama,” kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2019).

Menurutnya, proses klarifikasi itu guna memastikan letak posisi uang tunai itu apakah tempat berada di ruang kerja Lukman atau ruangan lain. Tahap klarifikasi itu, kata Febri agar kasus ini tak diseret-seret ke ranah lain selain permasalahan hukum.

“Apakah tempat penyimpanan uang itu di laci ruangan menteri agama atau di ruang bendahara atau di ruang yang lain, sebenarnya publik bisa menilai hal tersebut. Tapi kami tidak ingin masuk pada penilaian beberapa pihak. Kami fokus pada penanganan perkara ini agar kasus ini tetap kita tempatkan sebagai sebuah kasus hukum saja,” tutup Febri.

Sebelumnya, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 180 juta dan 30 Ribu dolar Amerika Serikat saat menggeladah di ruang kerja Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin, Senin (18/3/2019) kemarin. Sejumlah dokumen juga turut disita KPK di ruangan Menag.

Selain kantor Kemenag, KPK juga turut menggeledah bekas ruang kerja Romahurmuziy atau Rommy di kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di ruangan itu, KPK menyita sejumlah dokumen terkait jabatan Rommy saat masih menjadi Ketua PPP. 

KPK juga menggondol barang bukti laptop saat menggeledah kediaman Rommy di Condet, Jakarta Timur.

Rangkaian penggeledahan itu terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag yang telah menyeret Rommy sebagai tersangka. Kasus jual beli jabatan itu terungkap setelah KPK menangkap Rommy di Surabaya, Jawa Timur.

Selain Rommy, KPK juga membekuk Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 156 juta. Uang suap tersebut diterima Romi dari Muafaq dan Haris dalam memuluskan jabatan mereka untuk menjadi pejabat di kantor wilayah kementerian Agama, Jawa Timur. Kini, ketiga orang yang ditangkap itu sudah berstatus tersangka.

Dana Terbatas, Anies Pastikan Tarif MRT Jakarta Tak Bisa Gratis

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak setuju dengan usulan Komisi B DPRD Jakarta yang menginginkan Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta digratiskan untuk masyarakat. Keterbatasan dana menjadi salah satu alasannya.

Anies menganggap pandangan komisi B terkait tarif MRT tersebut hanya usulan semata yang sulit untuk dilakukan.

“Kelihatannya enggak, sebagai usulan iya-iya saja,” kata Anies di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (19/3/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan tarif MRT tidak bisa digratiskan karena keterbatasan anggaran.

“Enggak mungkin, dananya terbatas, biar dibahas nanti,” jelas Anies.

Sejumlah unit Mass Rapid Transit (MRT) di stasiun dan depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (12/3). [Suara.com/Arief Hermawan P]Sejumlah unit Mass Rapid Transit (MRT) di stasiun dan depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (12/3). [Suara.com/Arief Hermawan P]

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi meminta tarif MRT dan LRT Jakarta digratiskan. Politikus PKS itu menilai pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan transportasi publik.

“Ini kewajiban pemerintah menyediakan pelayanan yang terbaik. Itu sudah kewajiban pemerintah, toh uangnya juga uang masyarakat dari pajak dari yang lain-lainnya itu kemudian dikembalikan ke masyarakat lagi,” kata Suhaimi seusai rapat tarif MRT di Gedung DPRD Jakarta.

Selain itu Suhaimi juga menyarankan agar biaya modal yang merupakan penyusutan atas sarana MRT serta marjin keuntungan sebesar 10 persen juga harus dicoret dari komponen penentuan tarif untuk menekan angka kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO).

Kemenhub Siapkan Dana Rp 34 Miliar untuk Mudik Gratis 2019

Suara.com – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bakal menggelontorkan dana Rp 34 miliar untuk mudik gratis tahun 2019. Kemenhub menyediakan 54 ribu kursi bus untuk arus mudik lebaran tahun ini.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi menjelaskan kuota mudik gratis meningkat 18 persen dibanding tahun 2018 lalu. Setidaknya Kemenhub menyediakan 1200 bus dengan 40 kota tujuan untuk masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman saat libur Hari Raya Lebaran.

“Anggaran bertambah dari tahun 2018 totalnya Rp 27 miliar, tahun 2019 menjadi 34 miliar,” ujar Budi Setiawan, Selasa (19/3/2019).

Penambahan kuota peserta mudik lebaran untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor saat mudik lebaran. Menurutnya mudik lebaran dengan sepeda motor sangat rawan kecelakaan.

Pemudik yang tertarik mengikuti mudik gratis ini bisa mendaftar secara online atau manual. Pendaftaran secara online sudah bisa diakses melalui mudikgratis.dephub.go.id.

Sedangkan untuk pendaftaran secara manual akan dibuka mulai April 2019 nanti. Persyaratannya pemudik harus memiliki STNK bila membawa motor dan KTP.

Untuk kota tujuan pemudik di Jawa Barat disediakan seperti wilayah Cirebon, Banjar dan Ciamis. Untuk Jawa Tengah ada Yogyakarta seperti Pemalang, Pekalongan, Purwokerto sampai Kebumen.

Selain itu, untuk Jawa Timur kota tujuan pemudik yang disediakan seperti Madiun, Tuban, Mojokerto, Kediri, Malang dan Pacitan.

Terakhir, untuk pemudik yang akan menuju Pulau Sumatera, tujuannya ada ke Lampung, Palembang dan Padang.

Kemenhub Sediakan 100 Truk untuk Angkut 3.500 Motor Pemudik

Suara.com – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menyiapkan 100 truk untuk mudik gratis tahun 2019. Nantinya truk tersebut khusus untuk mengangkut 3.500 motor pemudik.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi mengatakan jumlah tersebut meningkat dari mudik tahun lalu. Pada mudik 2018, Kemenhub hanya menyediakan 70 truk. Penambahan kuota dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat kecelakaan pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor.

“Sepeda motornya tahun lalu ada 2.673 unit, tahun ini kita harapkan bisa mengangkut sekitar 3.500 unit untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujar Budi Setiadi di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Melalui mudik gratis, Kemenhub berupaya untuk mendorong masyarakat yang mudik lebaran menggunakan kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum.

Pemudik yang ingin memanfaatkan program ini terlebih dahulu harus mendaftar.

“Harus ada STNK motor dan KTP untuk pendaftaran, untuk mudik seperti Palembang yang tidak menggunakan motor akan menggunakan KTP saja,” terangnya.

Untuk arus balik, Kemenhub hanya menyediakan 25 truk dan bisa mengangkut 875 unit kendaraan roda dua. Menurutnya, kuota mudik lebih diprioritaskan untuk mengejar hari raya Idul Fitri.

“Arus balik sedikit pulangnya pasti bergelombang tidak terakumulasi waktu yang bersamaan,” kata dia.

Lebih jauh Budi mengatakan, untuk keberangkatan pada H-5 motor pemudik sudah bisa diangkut satu hari sebelum keberangkatan.

Untuk pemberangkatan pemudik berada 5 lokasi yang tersebar diwilayah Jakarta dan sekitarnya seperti di Monas dan Bulog untuk di Jakarta; Stadion Pakansari untuk Bogor; Pemda Tangerang; dan Lapangan Sumarecon di Bekasi.

Minta Dana Rp 571 Triliun Disetujui, Anies Bocorkan Isi Rapat dengan Jokowi

Suara.com – Gubernur Anies Baswedan membocorkan hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri Kabinet Kerja di Istana Negara pada Selasa (19/3/2019). Dalam rapat tersebut, ia meminta dana Rp 571 triliun kepada pemerintah pusat.

Anies mengaku proposal Pemprov DKI yang meminta dana Rp 571 triliun itu telah disetujui Jokowi yang dianggarkan untuk membangun sistem integrasi transportasi di Jabodetabek.

“Alhamdulillah rencana-rencana kita diterima di sana. Diterima semua. Saya kasih bocoran sedikit di sini. Bukan bocor kalau banyak, luber tuh,” kata Anies di Acara Musrenbang Jakarta Utara, Selasa (19/3/2019) sore.

Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta sempat diberi pilihan untuk membangun dengan cepat selama 10 tahun atau bertahap dengan durasi 30 hingga 40 tahun. Kemudian, ia memilih pembangunan yang cepat.

Dalam 10 tahun itu, Anies menargetkan pembangunan Moda Raya Terpadu atau MRT sepanjang 231 kilometer untuk menjangkau seluruh wilayah Jabodetabek.

“MRT yang sekarang 16 KM akan kita bangun panjang 231 KM. Maka dia menjangkau semua wilayah. Bukan hanya wilayah sekitar Sudirman-Thamrin. Tapi ke manapun. Tak peduli kampung makmur atau belum makmur, semuanya terjangkau dengan jejaring ini,” ucap Anies.

Moda transportasi lain seperti LRT dan TransJakarta juga akan masuk dalam dana pembangunan integrasi transportasi tersebut.

“LRT rencana kita bangun 200 KM. Lalu TransJakarta saat ini kita baru ada 2.000an KM. Ini akan diperpanjang lagi kalau tidak salah menjadi sekitar 21.000 KM jangkauannya,” tambahnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku sadar anggaran Rp 571 triliun bukan angka yang kecil, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari sumber dana agar rencana itu rampung dalam 10 tahun.

“Angkanya itu fantastis. Tapi kalau itu dibagi 10 tahun, kan kira-kira 57 triliun per tahun. Jadi tadi dibicarakan kita mencari sumber-sumber pendanaan, sehingga kita bisa mengerjakan itu langsung,” tegas Anies.

Dalam rapat terbatas di Istana tadi, Jokowi menekankan pentingnya pengintegrasian antara sistem transportasi perkotaan dengan tata ruang yang penting dan kesinambungan, ketersambungan antar moda baik MRT, Light Rail Transit (LRT) Transjakarta, kereta commuter line dan angkutan moda transportasi lainnya.

Dalam ratas itu, tampak hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Wali Kota Bogor Bima Arya.

Diklaim Sejahterakan Petani, HKTI Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Suara.com – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyatakan dukungannya kepada capres petahana Joko Widodo di Pilpres 2019. Dukungan politik itu diberikan mereka saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Diskusi Nasional HKTI Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Ketua Umum HKTI Moeldoko mengaku, alasan pihaknya mendukung Jokowi lantaran dianggap banyak berperan dalam menyejahterakan kehidupan petani.

“Kami juga berkumpul ingin memberikan dukungan politik kepada bapak Presiden karena selama ini Presiden telah banyak berbuat untuk petani dan pertanian Indonesia,” ujar Moeldoko dalam sambutan.

Moeldoko menyebut Presiden Jokowi telah melakukan program reforma agraria, yakni dengan menjalankan redistribusi aset dan perhutanan sosial selama empat tahun terakhir. Kata Jokowi, pemerintah telah memberikan 39 ribu bidang tanah kepada petani. Kemudian, pemerintah juga telah membagikan lahan sekitar 2 juta hektare kepada masyarakat untuk dikelola.

“Selanjutnya kurang lebih 2 juta hektare lebih dalam konteks perhutanan sosial telah diberikan hak pengelolaan secara pasti. Sehingga teman-teman kita yang sekarang mengelola perhutanan sosial memiliki kepastian hukum untuk mengelola selama 35 tahun. Ini sudah kurang lebih 2 juta hektare, itu dari kepemiliikan lahan,” ucap Moeldoko.

Terkait pengairan, Kepala Staf Presiden itu menuturkan di sektor pengairan, pemerintah telah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier selama 2015-2018 sekitar 3.141.240 hektare. Dari hal itu, kat aMoeldoko, petani kini sudah bisa memanen dua kali karena irigasinya telah direhabilitasi oleh pemerintah.

Jokowi kata Moeldoko juga telah membangun dam parit untuk mengatasi kekeringan dan kekurangan air di sektor pertanian selama musim kemarau.

Sementara untuk bendungan, telah dibangun sebanyak 65 buah dan embung 3.026 unit oleh pemerintah.

“Ini dana desa lagi. Dana desa yang telah digunakan untuk membangun jalan-jalan di desa kurang lebih 158.619 km,” ucap dia.

Lebih lanjut, mantan Panglima TNI itu menuturkan pembangunan irigasi, embung, bendungan, listrik, pelabuhan, pendaratan ikan, jalan, serta pasar telah meningkatakan produktifitas dan juga menekan biaya produk. Kata dia, petani semakin sejahtera dengan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

“Kita yakin ke depan apa yang telah disiapkan bapak presiden di dalam upaya mewujudkan bukan saja ketahanan pangan, bukan saja swasembada pangan, tapi kita yakin dalam kurun walau tidak terlalu lama kedaulatan kita akan bisa memastikan bahwa kedaultan pangan akan segera terwujud,” kata Moeldoko.

“Atas dasar itu bapak Presiden, kami dengan bulat menyampaikan kami memiliki hak untuk berpolitik. Untuk itu, kami memberikan dukungan politik sepenuhnya agar bapak Presiden semakin memberikan kesejahteraan kepada petani Indonesia.”

Usai acara, Moeldoko meyampaikan, dukungan politik yang diberikan HKTI kepada pemerintah sangat wajar karena merupakan mitra strategis.

“Jadi kalau namanya mitra strategis pasti memberikan dukungan politik. Politik HKTI adalah politik pangan, pemerintah telah membangun berbagai hal untuk perbaikan petani dan perbaikan pertanian Indonesia,” tutur Moeldoko.

Ketika ditanya soal dukungan yang mengarah ke Pilpres, Moeldoko tak membantahnya. Sebab kata Moeldoko semua anggota memiliki hak politik.

“Ya bisa saja. Itu otomatis. Kalau urusan pilpres, bisa saja. Karena seluruh anggota HKTI punya hak politik,” tandasnya

Ini Dua Presenter yang Diusulkan Jadi Moderator Debat Keempat Pilpres

Suara.com – Presenter acara berita Ryan Wiedaryanto dan Kania Sutisnawinata diusulkan menjadi moderator pada debat keempat Pilpres yang akan digelar pada 30 Maret 2019 mendatang. 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid menyampaikan, usulan dua calon moderator itu disampaikan stasiun televisi penyelanggara debat keempat.  Menurutanya, dua nama itu, diusulkan dalam rapat persiapan debat bersama perwakilan tim kampanye kedua kandidat peserta Pilpres dan stasiun televisi penyelenggara. 

“Ryan Wiedaryanto dengan Kania Sutisnawinata itu dua calon moderator yang diusulkan oleh TV penyelenggara,” kata Pramono di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Kendati begitu, Pramono menerangkan usulan tersebut masih akan dipertimbangkan oleh perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Pramono mengatakan penetapan moderator tersebut nantinya akan diambil dalam rapat persiapan debat selanjutnya yang digelar pada Jumat (22/3/2019).

“Dari TKN 01 maupun BPN 02 masih meminta waktu sampe hari Jumat saat rapat yang mendatang,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, debat keempat Pilpres 2019 dijadwalkan digelar pada 30 Maret 2019, di Hotel Shangri-La, Jakarta. Debat keempat akan mempertemukan kedua kandidat Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi dan nomor urut 02 Prabowo dengan tema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional.

Timses Prabowo Sebut Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan Hanya Pencitraan

Suara.com – Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Laksamana TNI (purn) Tedjo Edy Purdijatno menganggap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal asing pencuri ikan merupakan bentuk pecitraan.

Tedjo mengatakan, pemerintah boleh tegas. Namun ia menilai seharusnya tidak semua kapal asing pencuri ikan ditenggelamkan karena masih banyak nelayan lokal yang membutuhkan kapal.

“Itu hanya alasan untuk dapatkan popularitas, itu pencitraan dan sebagainya. Sekali dua kali boleh tegas tapi bukan berarti semua kapal ditenggelamkan gitu sementara banyak nelayan kita yang belum punya kapal,” kata Tedjo dalam diskusi bertajuk ‘Menyongsong Kejayaan Kemaritiman Bersama Prabowo – Sandiaga’ di kawasan Jalan Kemang Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2019).

Menurut Tedjo, kapal asing pencuri ikan yang sudah disita negara seharusnya bisa diserahkan kepada koperasi nelayan, sehingga bisa dikelola sedemikian rupa dan bermanfaat untuk nelayan lokal.

Namun, di sisi lain Tedjo mengapresiasi langkah Menteri Susi yang tegas menindak para pencuri ikan ilegal tanpa memberi keringanan sedikit pun.

Ia menuturkan, TNI Angkatan Laut sebelumnya juga bertugas serupa seperti apa yang dilakukan Menteri Susi. Namun bedanya kata dia, TNI AL harus menenggelamkan kapal pencuri di saat pencuri ikan tersebut enggan menyerahkan diri saat tertangkap basah sedang mencuri ikan.

“Kalau dulu di AL kita tenggelamkam kapal apabila ada pencuri ikan suruh berenti dia nggak mau berhenti kita kejar itulah tembak di laut,” ujarnya.

“Bukan kapal yang sudah disita negara kemudian ditenggelamkan, untuk apa?,” sambungnya.

Lebih jauh Tedjo mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak perlu menenggelamkan kapal. Apabila memang ingin mencegah adanya pencurian ikan kembali, berarti pemerintah harus memperketat aturan soal pengambilan ikan.

“Ya pengawasan dong, pengawasannya itu harus dilakukan terhadap kapal-kapal yang sudah disita negara kita berikan kepada koperasi nelayan yang bisa dipercaya. Aturan jelas, perizinan jelas,” pungkasnya.

Motif Pedemo Bajak Mobil Pertamina karena Geram dengan Jokowi

Suara.com – Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol. Budhi Herdi Susianto menyebut, motif  aksi pembajakan terhadap dua mobil tangki milik PT. Pertamina lantaran pedemo dari Serikat Pekerja Awak Mobik Tangki (SPAMT) geram setelah tuntutan mereka tak direalisasikan pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

“Selama ini mereka kan sudah cukup lama berdemo dan sudah berapa kali negosiasi bahkan sudah dipertemukan dengan pihak-pihak terkait, cuma mereka ya merasa belum ada kemajuan atau stagnan,” kata Budhi kepada wartawan, Selasa (19/3/2019).

Berangkat dari kekesalan tersebut, mereka nekat melakukan pembajakan. Hal tersebut diharapkan bisa menarik perhatian pemerintah sehingga tuntutan mereka dapat dipenuhi.

“Sehingga mereka ingin mencari perhatian. Cuman, dengan cara yang salah, jadi mereka dalam rapatnya itu menginginkan sesuatu yang ekstrim dan diterjemahkan sampai terjadinya perampasan itu,” jelasnya.

Sebelumnya, polisi telah menetapkan lima tersangka terkait kasus pembajakan terhadap dua mobil milik Pertamina yang dibaw para pedemo ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, kemarin. Kelima tersangka itu adalah N, TK, WH, AM , dan M. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, kelimanya ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap memprovokasi para pedemo untuk membajak truk pengangkut BBM. Bahkan, menurutnya, demonstrasi yang digelar mereka itu juga tak mendapatkan izin dari kepolisian.

“Dalam kegiatan unjuk rasa tersebut tidak ada pemberitahuan ke kepolisian. Ada pembajakan dua buah mobil tangki mengangkut BBM,” ujar Argo Yuwono di Polda Metro Jaya.

Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan, Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pasal 170 KUHP tentang tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Dari penerapan pasal berlapis itu, mereka terancam kena pidana 20 tahun penjara.

Jokowi Semakin Mengenal Partai Perindo

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Koodinasi Nasional (Rakornas) Partai Perindo di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019) malam. Jokowi mengaku semakin mengenal Partai Perindo.

“Semakin saya kenal Pak Hary Tanoe, semakin saya kenal dengan Perindo,” ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan.

Menurut Jokowi, Partai Perindo memiliki manajemen yang baik dan merupakan partai yang diorganisasi dengan sangat matang. Hal tersebut kata Jokowi, karena Partai Perindo sudah memiliki kantor dan kader hampir di seluruh daerah di Indonesia.

“Di Kabupaten Kota, 514 Kabupaten Kota semuanya sudah (ada kantor). Di 7000 lebih kecamatan semuanya ada. Di hampir 80.000 Kelurahan dan desa ada semua. Ini yang saya sampaikan sangat terencana dan sangat terorganisir,” ucap Jokowi.

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyampaikan terima kasih atas kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu.

“Suatu kehormatan pak Joko Widodo hadir dalan rakornas kita dalam rangka mengadakan pemilu bulan depan,” kata Hary.

Hary menerangkan, Rakornas Perindo kali ini dihadiri seluruh pengurus Partai Perindo dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota.

“Rakornas ini dihadiri oleh seluruh pengurus partai Perindo disemua tingkat mulai pusat, provinsi, kabupaten dan kota dan seluruh calon DPR RI yang berjumlah 575 dan seluruh pengurus sayap Perindo,” kata dia.

KPK Geledah Konwil Kemenag Jatim Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Suara.com – Penyidik Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Kantor Wilayah Kementerian Agama, Suarabaya, Jawa Timur, Selasa (19/3/2019). Penggeledahan terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

“Sejak siang, kami melakukan penggeledahan di satu lokasi di kantor Kanwil Kementerian Agama di Jawa Timur, penggeladahan masih berlangsung sampai dengan malam ini,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2019).

Febri menerangkan, dalam penggeledahan tersebut KPK telah menyita sejumlah barang bukti, yakni sejumlah dokumen yang dianggap penting terkait dengan perkara.

“Sejumlah dokumen-dokumen yang dipandang cukup krusial terkait dengan proses seleksi dan pengisian jabatan di Kanwil Jatim,” ujar Febri.

Sebelumnya KPK juga telah menyita uang sebesar Rp 180 juta dan 30 Ribu USD di ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim beserta sejumlah dokumen.

Sementara dalam penggeledahan di Kantor PPP tepatnya di ruangan ruang kerja eks Ketum PPP Romahurmuziy, KPK menyita sejumlah dokumen terkait jabatan Rommy distruktur Partai.

Untuk dikediaman Rommy di Condet, Jakarta Timur, KPK jiga telah melakukan Penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti elektronik seperti Laptop.

Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 15 Maret lalu, kini KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 156 juta. Uang suap tersebut diterima Romi dari Muafaq dan Haris dalam memuluskan jabatan mereka untuk menjadi pejabat di kantor wilayah kementerian Agama, Jawa Timur.

KPU Tak Lagi Undang Menteri di Debat Keempat Pilpres 2019

Suara.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan lagi mengundang menteri di debat keempat Pilpres 2019. Pemberlakuan itu berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara KPU dengan perwakilan tim kampanye kedua kandidat yang bertarug di Pilpres 2019.

Komisioner KPU Pramono Ubaid menyampaikan sebagai gantinya, KPU akan mengundang akademisi yang memiliki keterkaitan dengan tema debat keempat.

“Jadi KPU untuk debat keempat nnti akan lebih mengutamakan mengundang perguruan tinggi atau kelompok-kelompok masyarakat yang memang punya kaitan langsung dengan kepentingan antara (tema) debat,” kata Pramono di Kantor KPU, Jalan imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Pramono menjelaskan awalnya keputusan itu diambil atas usulan Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Sebab mereka mengkhawatirkan ada kepentingan lain mengingat posisi menteri itu sendiri sebagai pembantu Presiden Joko Widodo yang kekinian juga mencalonkan diri sebagai capres petahana.

Menurut Pramono usulan tersebut sebenarnya sudah disepakati sejak sebelum debat ketiga berlangsung. Hanya saja, ketika itu undangan tersebut sudah diberikan kepada menteri.

“Ya sebenarnya itu sudah disepakati sejak sebelum debat ketiga, tapi waktu persiapan debat ketiga itu kita kan udah terlanjur (undangan menteri) disebar. Sehingga tentu tidak mungkin kalau kita menarik undangan yang sudah kita sampaikan ke menteri-menteri,” ungkapnya.

Kendati begitu, Pramono menjelaskan jika tim kampanye salah satu paslon mengundang menteri-menteri tersebut tidak masalah. Namun, kapasitas mereka bukan sebagai menteri melainkan bagian dari tim kampanye.

“Kalau diundang oleh tim kampanye mereka bukan sebagai menteri berarti sebagai anggota tim kampanye masing-masing paslon, itu silahkan saja,” tutupnya.

KLHK Ambil Langkah Strategis Atasi Bencana Banjir Sentani Papua

Suara.com – Terkait dengan bencana banjir bandang Sentani yang terjadi di Kabupaten Jayapura, Papua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera mengambil beberapa langkah strategis untuk penanganan bencana banjir tesebut. Langkah strategis penanganan bencana banjir bandang Sentani disusun ke dalam dua skema yaitu jangka pendek dan jangka panjang.

“Sebagaimana arahan Menteri LHK, akan dilakukan pembentukan Satuan Petugas (Satgas) Penanganan Bencana Sentani dan segera berangkat ke lapangan dalam waktu dekat, serta pembentukan posko informasi bencana Sentani,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), IB Putera Parthama, di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Selain itu, Putera juga menerangkan bahwa KLHK akan meningkatkan alokasi rehabilitasi hutan dan lahan di Papua dari semula 1.000 hektar menjadi 2.500 hektare, serta peningkatan pembangunan sarana Konservasi Tanah dan Air (KTA), yakni dam penahan erosi (gully plug), serta dam pengendali dan Saluran Pembuangan Air (SPA).

“Ini kemudian menjadi yang paling penting, yaitu program rehabilitasi dan pembangunan sarana konservasi tanah dan air. Kita akan menggunakan pendekatan multiyears agar implementasinya dapat berjalan baik dan terukur,” kata Putera.

Lebih lanjut, Putera menambahkan, kontinuitas proses penegakan hukum dalam kerangka Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) dengan supervisi KPK juga akan terus dikedepankan. Langkah strategis lainnya adalah penyelesaian tata kelola perizinan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Wiratno menyampaikan, tidak akan ada rencana penurunan status kawasan Cagar Alam Gunung Cycloop.

“Akan dipikirkan pembuatan blok khusus untuk daerah pemukiman, sehingga dapat dilakukan restorasi bersama dengan mereka. Secara aturan hukum Cagar Alam dapat direstorasi dan dijaga,” kata Wiratno.

Menurut Wiratno, Cagar Alam Cycloop tersebut akan dikelola berkolaborasi dengan masyarakat adat sehingga proses restorasinya juga harus melibatkan masyarakat adat yang ada di kawasan tersebut.

Sebagian kawasan terbuka di Cycloop adalah kawasan sabana yang sulit ditumbuhi pohon karena lapisan bawah tanahnya adalah pasir. Ini merupakan keunikan ekosistem di wilayah Sentani. Wilayah ini sangat berat untuk dijelajah, dengan tingkat kemiringan yang tinggi dan mulut sungai yang kecil, sehingga tidak ada korporasi yang dapat masuk.

Selanjutnya untuk mengatasi bencana banjir bandang agar tidak kembali terjadi di masa depan, KLHK memberikan empat rekomendasi untuk segera diselesaikan.

“Pertama adalah mengembalikan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya. Kedua, melakukan review tata ruang berdasarkan pertimbangan pengurangan risiko bencana dan mengembangkan skema adaptasi di titik banjir. Ketiga, internalisasi program rehabilitasi lahan di hulu dan tengah DAS terutama kawasan hutan ke dalam indikasi program pada tata ruang. Keempat, internalisasi program konservasi tanah dan air berupa Saluran Pembuangan Air (SPA) di lahan pertanian dan permukiman untuk meningkatkan pengaturan,” ungkap Putera.

Sebut Ada Kecurangan di Pemilu, Andi Arief Balas Cuitan Rocky Gerung

Suara.com – Pengamat politik Rocky Gerung menilai kepercayaan masyarakat saat ini terhadap transparansi pelaksanaan Pemilu 2019 semakin menurun. Dia pun menganggap, tergerusnya kepercayaan masyarakat itu karena adanya dugaan praktik curang terkait pelaksanaan pemilu tersebut. 

Melalui tulisan yang diunggahnya di akun Twitter pribadinya, @rockygerung pada Selasa (19/3/2019), dia pun menganggap sangat penting jika lembaga internasional bisa turut mengawasi jalannya pemilu di Indonesia, saat ini. 

“Legitimasi Pemilu makin defisit. Gejala kecurangan makin kentara. Saya kira penting lembaga pemantau independen internasional ikut mengawasi. Demi transparansi demokrasi,” kata Rocky.

Cuitan itu kemudian dibalas oleh Andi Arief. Andi mendukung dengan apa yang diinginkan Rocky. Di sisi lain, Andi juga menegaskan bahwa sudah ada beberapa negara yang mau membantu mengawasi jalannya Pemilu 2019.

“Beberapa pemantau pemilu internasional akan mengawasi, yang sudah confirm dari Filipina, Korsel,” ujar Andi membalas cuitan Rocky.

Sebelumnya Juru Bicara BPN Prabowo – Sandiaga, Ferry Juliantono pernah membahas hal yang sama. Ferry mengatakan bahwa BPN memiliki rencana untuk mengundang lembaga pemantau internasional untuk mengawasi jalannya Pemilu 2019.

“Kami akhirnya berpendapat, kami akan mengundang pemantau pemilu dari luar untuk mengawasi pelaksanaan pemilu 2019,” kata Ferry di Jakarta, Sabtu (15/12/2018).

Bangun Integrasi Transportasi, Anies Minta Rp 571 Triliun ke Pemerintah

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku setuju dengan kenginan Presiden Joko Widodo yang meminta Pemprov DKI mengelola integrasi transportasi di Jabodetabek. Namun demikian, untuk membangun proyek tersebut, Pemprov DKI membutuhkan dana sebesar Rp 571 triliun.

Anies anggaran ratusan triliun yang diajukan Pemprov itu untuk proses pembangunan dalam jangka waktu 10 tahun.

“Pembangunan sistem transportasi, pembangunan air bersih, surrey system, itu akan dikebut dalam 10 tahun. Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui. Bahwa diperlukan anggaran sebesar 571 Triliun. Lalu itu nanti akan dicarikan pendanaannya,” kata Anies seusai menemani Jokowi menjajal MRT di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Dana tersebut dijelaskan Anies akan digunakan untuk membangun sarana transportasi umum di Jabodetabek yang lebih luas dan terjangkau seperti membangun kembali jalur MRT di berbagai titik.

“Sekarang (MRT) baru 13 Kilometer. Harus dijadikan 231 KM. LRT baru 6 KM,” papar Anies.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Istana, Selasa (19/3/2019) Jokowi menekankan pentingnya pengintegrasian antara sistem transportasi perkotaan dengan tata ruang yang penting dan kesinambungan, ketersambungan antar moda baik Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT) Transjakarta, kereta commuter line dan angkutan moda transportasi lainnya.
 
 
 
 
 

Bakti Rimbawan Manggala Agni KLHK Wujudkan Lingkungan Bebas Karhutla

Suara.com – Hari Bakti Rimbawan yang diperingati setiap tanggal 16 Maret turut memberikan semangat kepada Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) KLHK, Manggala Agni dalam melaksanakan tugas di lapangan. Tema “Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Sehat” menjadi pendorong mewujudkan lingkungan yang sehat, bebas asap karhutla. 

Manggala Agni siaga melakukan pemantauan cuaca dan kualitas udara setiap hari dan juga memantau setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi. Pengecekan lapangan atau groundcheck dilakukan untuk memastikan keberadaan titik panas sehingga dapat segera dilakukan pemadaman dini pada areal tersebut. 

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B Panjaitan menyampaikan bahwa Manggala Agni Daops Sarolangun melakukan groundcheck dan berhasil sampai ke titik hotspot yang berada di wilayah Desa Pemuncak, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Sabtu (16/3/2019). 

“Dalam pelaksanaan groundcheck tentu dilengkapi sarana prasarana pemadaman sehingga dapat segera dilakukan pemadaman dini pada areal terbakar yang terpantau hotspot,” tambah Raffles. 

Sementara itu, Manggala Agni Daops Dumai terus melakukan pemadaman di wilayah Kota Dumai dan juga Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan TNI, Polri, dan pihak swasta. Begitu juga di Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu, Manggala Agni terus melakukan pemadaman hingga padam dan tuntas. 

Raffles menegaskan bahwa semangat Hari Bakti Rimbawan ini harus selalu menyatu dalam jiwa setiap Manggala Agni. Lingkungan yang sehat tanpa asap karhutla dapat terwujud dengan jerih payah yang kuat dari Manggala Agni, dalam melakukan upaya pengendalian karhutla baik pencegahan maupun pemadaman. 

Pencegahan melalui sosialisasi, patroli pencegahan tiada henti dilakukan di tingkat tapak dengan tujuan agar semua lapisan masyarakat dan para pihak memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitarnya dari ancaman karhutla yang berdampak pada asap. 

Sementara itu, perbandingan total jumlah hotspot tahun 2018 dan 2019, periode 1 Januari – 17 Maret 2019 berdasarkan Satelit NOAA terdapat 256 titik. Sementara pada periode yang sama tahun 2018 jumlah hotspot sebanyak 326 titik, atau terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 70 titik (21,47 persen). 

Sedangkan berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf Level 80 persen terdapat 580 titik, sedangkan pada periode yang sama tahun 2018 jumlah hotspot sebanyak 382 titik. Artinya, terdapat kenaikan jumlah hotspot sebanyak 198 titik (51,83 persen).

Banten Akan Jadi Lokasi Pertama Kampanye Terbuka Jokowi – Ma’ruf

Suara.com – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf akan mengakhiri masa kampanye terbuka Pilpres 2019 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ibu Kota dipilih sebagai lokasi terakhir karena dianggap masih banyak calon pemilih yang belum menentukan pilihan.

Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi – Ma’ruf, Lukman Edy menerangkan, Banten akan menjadi lokasi pertama dari kampanye terbuka Capres dan Cawapres nomor urut 01. Nantinya para kader dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan menyebar di berbagai daerah saat kampanye terbuka.

“Pertama Banten terus penutupan di GBK, Jakarta. Jakarta itu masih banyak pemilih yang perlu konsolidasi,” ujar Lukman di Posko Cemara, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Meski demikian, ia menyebut hal itu masih dalam tahap rancangan TKN. Lukman menerangkan, Jokowi dan Ma’ruf Amin belum menyetujui usulan tersebut.

TKN Jokowi – Ma’ruf, kata dia, baru akan menggelar rapat bersama Jokowi malam ini.

“Hari ini baru mau dirapatkan dengan pak Jokowi apa pak Jokowi setuju,” kata Lukman.

Untuk diketahui, masa kampanye rapat umum mulai 24 Maret hingga 13 April 2019.

Sebelumnya dalam pengundian zona kampanye yang dilakukan KPU, pasangan Jokowi – Maruf mendapatkan zona B dan Prabowo – Sandiaga mendapat zona A.

Zona A yang sudah ditentukan oleh KPU, TKN, dan BPN sebelumnya terdiri dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

Sedangkan Zona B terdiri dari Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua Barat.

Hasil Pengembangan, Kerabat Prabowo Telah 91 Kali Bobol Data Nasabah Bank

Suara.com – Ramyadjie Priambodo, kerabat Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto ternyata sudah lebih dari 50 kali saat beraksi melakukan pembobolan uang nasabah bank melalui cra skimming. Dari hasil pengembangan kasus ini, aksi skimming itu sudah dilakukan Ramyadjie sebanyak 91 kali.

“Transaksi (sebanyak) 91 kali,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Selasa (19/3/2019).

Namun, Argo tidak memerinci transaksi apa saja yang dilakukan oleh Ramyadjie selama 91 kali tersebut. Dia hanya menyampaikan, uang yang disita polisi dalam kasus tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

“Uang yang didapat sementara ada Rp 300 juta,” tambahnya.

Sebelumnya, Ramyadjie telah melakukan aksinya sebanyak 50 kali. Terkait pengungkapan kasus ini, polisi pun telah menyita uang sebesar Rp 300 juta yang diduga hasil dari aksi skimming yang dilakukan Ramyadjie.

“Setelah kita ungkap semua bahwa pelaku ini sudah 50 an kali narik ATM. Dan barang bukti uang yang ada 300 juta gitu,” kata Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Senin (18/3/2019).

Kasus ini terungkap setelah polisi mendalami laporan kasus skimming pada tanggal 11 Februari 2018 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya meringkus Ramyadjie saat berada di sebuah apartemen di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan pada 26 Februari 2019.

Dari hasil pemeriksaan, Ramyadjie kerap menyamar sebagai wanita hijab saat melancarkan aksinya. Terungkapnya kasus ini, Ramyadjie ternyata sudah 50 kali menggasak uang nasabah bank lewat modus skimming. Polisi telah menyita barang bukti uang sebesar Rp 300 juta yang diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Ramyadjie.

Polisi pun telah menetapkan Ramyadjie sebagai tersangka dan telah ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

AHY Ingin Indonesia Kembali seperti Era Presiden SBY

Suara.com – Di Palembang, di Depan Ribuan Kader Demokrat AHY Pamer Keberhasilan Sang Ayah

Agus Harimurti Yudhoyono, Komandan Komando Tugas Bersama DPP Partai Demokrat, mengklaim Indonesia di bawah kepimpinan Presiden ke-6 RI SBY mengalami kemajuan. Tapi kekinian, Indonesia justru mengalami kemunduran.

Hal itu diungakapkan AHY saat acara Konsolidasi dan Bimbingan Teknis Saksi Partai Demokrat di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (19/3/2019).

“Kita sempat punya masa lalu yang membanggakan, tapi kita tidak terlalu lama terlena. Karena kita punya masa depan yang menjanjikan,” kata AHY.

Menurutnya, dalam dua periode kepemimpinan sang ayah sebagai presiden, 2004 – 2009 dan 2009 – 2014, ada banyak kemajuan yang dibuat.

Misalnya, kata dia, meningkatkan kesejahteraan guru, peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah, sampai kebebasan berekspresi.

Ia mencontohkan, pada era Presiden SBY, gaji PNS naik sampai 20 persen setiap tahun. Ini juga bisa mendongkrak daya beli dan konsumsi rumah tangga.

“Sayangnya saat ini belum ada peningkatan yang signifikan. Bahkan saudara-saudara sendiri merasakan (kemundurannya). Kita ingin mengembalikan masa masa (SBY) itu pada tahun mendatang,” tegasnya.

Tak hanya itu, pada era pemerintahan SBY, PNS juga diberikan tunjangan yang bisa menembus angka Rp 5juta.

“Beda saat ini. Tidak ada kenaikan gaji PNS. Untuk golongan terendah hanya Rp 2,8 juta,” kata dia.

Pada era SBY, jumlah pelaku UMKM meningkat 10 juta unit dalam 10 tahun. “Saat ini, justru menurun 1,1 juta unit dalam 4 tahun,” imbuhnya.

“Jadi, Demokrat harus habis habisan pada Pemilu dan Pilpres 2019, untuk mengembalikan kejayaan era SBY.”

Kontributor : Andhiko Tungga Alam

Polisi Tangkap 17 Orang Terkait Penyerangan Warga di Cakung

Suara.com – Tim Resmob Polda Metro Jaya menangkap 17 orang terkait tawuran yang terjadi di kawasan Jakarta Timur. Mereka ditangkap usai melakukan penyerangan ke rumah-rumah warga hingga sejumlah orang mengalami luka.

Kanit I Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Malvino Edward menerangkan, seluruh pelaku tawuran dan penyerangan ke rumah warga sudah ditetapkan menjadi tersangka.

“Itu ada sekitar 17 orang saat ini tersangkanya sudah kita tangkap,” kata Edward kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Edward menerangkan, kejadian tersebut terjadi di Jalan Swadaya 3, Cakung, Jakarta Timur pada Minggu (17/3/2019) sekira pukul 04.30 WIB. Saat itu, sejumlah orang datang menggunakan sepeda motor dan langsung menyerang warga menggunakan senjata tajam.

“Menurut keterangan para saksi sekira jam 04.15 WIB datang sekelompok orang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor sekitar 30 motor berboncengan dan bersenjata tajam menyerang warga hingga masuk ke perkampungan disertai dengan lemparan batu sehingga melukai warga,” jelasnya.

Warga kata dia, melakukan perlawanan dengan menggunakan bambu dan alat seadanya. Para warga berbalik menyerang hingga para pelaku kabur ke arah lampu merah Pulo Gadung, Jakarta Timur.

“Saat itulah terjadi pembacokan yang melukai warga RW 02 hingga terjadi korban luka tangan kanan putus, korban luka bacok punggung dan luka bacok kepala kemudian para korban di bawa ke rumah sakit terdekat,” kata Edward.

Lebih jauh Edward mengatakan, lima orang warga menjadi korban. Ada yang mengalami luka robek pada bagian punggung dan mulut hingga yang terparah, mengalami putus pada bagian tangan. Saat ini para korban sudah pulang dari rumah sakit.

Setelah mendapat informasi penyerangan, Edward mengatakan Tim Rainmas dari Polres Metro Jakarta Timur sudah tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 04.20 WIB.

Saat itu, petugas melepaskan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak satu kali dan dua kali ke arah bawah. Namun, peluru tersebut malah menyasar mengenai Ketua RW. 02 dan melukai betis sebelah kiri korban.

“Sehingga mengenai Pak RW 02, Bapak Bambang Hermanto terkena kaki betis sebelah kiri kemudian korban dibawa ke rumah sakit,” tutup Edward.

Kerabat Prabowo Subianto Beli Bitcoin dari Hasil Kejahatan Skimming

Suara.com – Polisi telah mengidentifikasi uang nasabah bank yang dicuri Ramyadjie Priambodo, kerabat Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto melalui modus skimming. Ternyata, uang hasil kejahatan itu dipakai Ramyadjie untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

“Pengakuanya untuk keperluan pribadi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa (19/3/2019).

Dari hasil pemeriksaan sementara, uang ratusan juta hasil kejahatan itu diinvestasikan Ramyadjie untuk membeli Bitcoin atau uang elektronik. “Ya suka main transaksi bitcoin,” kata dia.

Namun, Argo tak merinci berapa lama dan alasan Ramyadjie menggunakan bitcoin dari uang para nasabah yang dicurinya. Dia hanya menyampaikan, Ramyadjie gemar bertransaksi menggunakan uang digital.

“Metode jual beli pembayarannya dengan menggunakan virtual currency (uang digital) bitcoin,” jelasnya.

Kasus ini terungkap setelah polisi mendalami laporan kasus skimming pada tanggal 11 Februari 2018 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya meringkus Ramyadjie saat berada di sebuah apartemen di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan pada 26 Februari 2019.

Dari hasil pemeriksaan, Ramyadjie kerap menyamar sebagai wanita hijab saat melancarkan aksinya. Terungkapnya kasus ini, Ramyadjie ternyata sudah 50 kali menggasak uang nasabah bank lewat modus skimming. Polisi telah menyita barang bukti uang sebesar Rp 300 juta yang diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Ramyadjie.

Polisi pun teleh menetapkan Ramyadjie sebagai tersangka dan telah ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

Bantu Pengisian LHKPN, KPK Akan Sambangi DPR Besok

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membantu MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam melakukan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2018. Cara pengisian LHKPN akan dipandu setelah KPK menerima surat dari Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

“Sebagai upaya pencegahan, Besok, Rabu 20 Maret 2019 KPK akan datang ke DPR untuk lakukan pendampingan pengisian LHKPN,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2019).

Febri menerangkan, pihaknya menyambut baik permintaan tim keahlian DPR RI, sehingga KPK akan mengirimkan tim pegawai dari Direktorat LHKPN untuk membantu para anggota DPR RI yang belum mengisi laporan harta kekayaan.

“Semoga dengan adanya kooordinasi ini maka tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di sektor politik ini meningkat dan lebih baik ke depan,” ujar Febri.

Menurut Febri, hingga saat ini kepatuhan pelaporan LHKPN di anggota legislatif masih cukup rendah.

“Sampai saat ini, resume kepatuhan pelaporan LHKPN di legislatif masih cukup rendah dibanding yang lain,” kata Febri.

Febri menuturkan, berdasarkan data yang belum melaporkan LHKPN dari MPR, DPR, DPD, dan DPRD mencapai 14.064 anggota legislatif.

KPK berharap kegiatan pengisian LHKPN yang dilaksanakan pada Rabu 20 Maret besok mulai Pukul 10.00 WIB di Loby Gedung Nusantara III atau di depan press room DPR-RI, dapat dihadiri oleh para anggota legislatif.

Biar Lihai Bobol Data Nasabah, Kerabat Prabowo Subianto Dikasih Mesin ATM

Suara.com – Polisi telah menyita sebuah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di apartemen milik Ramyadjie Priambodo, kerabat Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menjadi tersangka dalam kasus pembobolan uang nasabah bank lewat cara skimming. Dari pemeriksaan sementara, Ramyadjie mengaku mendapatkan mesin tersebut dari temannya.

“(Mesin ATM) dapat dari temannya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Selasa (19/3/2019).

Argo menjelaskan jika mesin ATM tersebut digunakan Ramyadjie untuk dipelajari kelemahannya agar bisa lebik baik lagi saat melancarkan aksi pembobolan mesin ATM tersebut. 

“Mesin itu untuk dipelajari kelemahannya,” jelasnya.

Lebih jauh, Argo menyebut jika Ramyadjie belum mengakui identitas temannya tersebut. Pihak kepolisan pun sampai kini masih menyelidiki kasus yang tengah menjerat Ramyadjie.

“Belum mengakui siapa temannya. Masih terus diselidiki,” singkat Argo.

Kasus ini terungkap setelah polisi mendalami laporan kasus skimming pada tanggal 11 Februari 2018 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya meringkus Ramyadjie saat berada di sebuah apartemen di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan pada 26 Februari 2019.

Dari hasil pemeriksaan, Ramyadjie kerap menyamar sebagai wanita hijab saat melancarkan aksinya. Terungkapnya kasus ini, Ramyadjie ternyata sudah 50 kali menggasak uang nasabah bank lewat modus skimming. Polisi telah menyita barang bukti uang sebesar Rp 300 juta yang diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Ramyadjie.

Polisi pun telah menetapkan Ramyadjie sebagai tersangka dan telah ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

Terungkap, Sandiaga Sumbangkan Rp 75,9 Juta Gaji Wagub DKI ke Kaum Dhuafa

Suara.com – Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji akan memberikan seluruh gajinya apabila terpilih menjadi wakil Presiden. Sebelumnya saat Sandiaga saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta telah melakukan hal serupa. Berapa gaji yang diberikan Sandiaga selama menjadi Wagub DKI?

Kepala Bazis DKI Jakarta Zahrul Wildan menuturkan, Sandiaga menyumbangkan seluruh gaji pokok dan tunjangan per bulan kepada Badan Amal, Zakat, Infak, dan Sodakoh atau Bazis DKI.

“Iya betul, kalau operasional enggak. Gaji pokok dan tunjangan wakil gubernur saja diserahkan ke Bazis DKI,” kata Zahrul kepada Suara.com, Selasa (19/3/2019).

Zahrul menerangkan, setalah Sandiaga dilantik menjadi wakil gubernur dan mulai menerima gaji, gaji itu langsung dipotong melalui Bank DKI. Sandiaga sebelumnya telah membuat pernyataan pribadi dengan dibubuhi tanda tangannya.

Lantas berapa besaran gaji yang diberikan Sandiaga selama dirinya menjabat sebagai wakil gubernur DKI?

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ada perhitungan untuk menetapkan besaran gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, Gubernur DKI menerima gaji pokok sebesar Rp 3,2 juta per bulan dan tunjangan jabatan Rp 5,4 juta per bulan.

Sedangkan Wakil Gubernur DKI mendapatkan gaji pokok Rp 2,6 juta per bulan dan tunjangan jabatan Rp 4,3 juta per bulan.

Sandiaga aktif sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak 16 Oktober 2017 hingga 18 September 2018.

Artinya, 11 kali gaji Sandiaga diberikan ke Bazis DKI. Adapun besarannya yakni Rp 75,9 juta yang diserahkan Sandiaga.

Bahas Tarif MRT, Komisi B dan C DPRD Jakarta Beda Pandangan

Suara.com – Komisi B DPRD Jakarta mengusulkan tarif MRT dan LRT Jakarta gratis untuk masyarakat. Komisi yang membidangi perekonomian itu menilai pemerintah berkewajiban menyediakan transportasi publik.

Ketua Komisi B DPRD Jakarta Abdurrahman Suhaimi menuturkan, selain digratiskan ia menilai biaya modal yang merupakan penyusutan atas sarana MRT serta marjin keuntungan sebesar 10 persen juga harus dicoret dari komponen penentuan tarif untuk menekan angka kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO).

“Ini kewajiban pemerintah menyediakan pelayanan yang terbaik. Itu sudah kewajiban pemerintah, toh uangnya juga uang masyarakat dari pajak dari yang lain-lainnya itu kemudian dikembalikan ke masyarakat lagi,” kata Suhaimi seusai rapat tarif MRT di Gedung DPRD DKI, Selasa (19/3/2019).

Sementara dalam rapat pembahasan tarif MRT di Komisi C DPRD Jakarta pada Senin (18/3/2019) kemarin, Komisi C meminta kajian dan perhitungan biaya operasional MRT yang menurutnya memakan banyak anggaran. Terkait usulan Komisi B, Komisi C DPRD Jakarta bidang keuangan tak setuju.

Komisi C justru meminta pihak MRT untuk mencari pemasukan dana lain selain tiket untuk meringankan beban subsidi APBD. Salah satu yang diusulkan Komisi C adalah naming rights (penjualan nama stasiun).

Adapun stasiun-stasiun yang akan diberlakukan naming rights antara lain Stasiun Dukuh Atas BNI, Stasiun Setiabudi Astra, Stasiun Istora Mandiri, dan Stasiun Sisingamangaraja Asean.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengusulkan ke DPRD tarif MRT Jakarta dipatok antara Rp 8.500 per 10 kilometer dan Rp 10.500 per 10 kilometer.

Sementara angka subsidi yang diajukan itu didapat dari tarif perekonomian per penumpang MRT sebesar Rp 31 ribu per orang dikurang dengan usulan tarif dari Pemprov DKI yaitu Rp 10 ribu per orang.

Empat Korban Banjir Sentani Kembali Teridentifikasi TIM DVI

Suara.com – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Kepolisian Daerah Papua kembali mengidentifikasi empat jenazah korban Banjir Bandang Sentani pada Selasa (19/3/2019).

Identitas empat korban yang berhasil diidentifikasi TIM DVI Polda Papua adalah Saryana, Septian Bida Kedeng, Enagap Kogoya, dan Ubena Murib.

Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kota Jayapura AKBP dr Hery mengemukakan dua dari empat jenazah yang teridentifikasi pada Selasa sore telah diserahkan kepada pihak keluarga.

“Sore ini kami sudah mengidentifikasi empat jenazah, dan dua diantaranya telah kami serahkan kepada pihak keluarga. Sedangkan dua jenazah lainnya masih di kamar jenazah, karena belum ada pihak keluarganya,” kata dr. Hery seperti dilansir Jubi.co.id – jaringan Suara.com.

Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jayapura sepanjang Sabtu malam telah mengakibatkan banjir bandang yang menerjang sembilan kelurahan di Kabupaten Jayapura.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga Senin (17/3/2019) pukul 17.00 WP menyatakan 72 warga Kabupaten Sentani meninggal dunia akibat banjir bandang itu. Selain itu, 74 warga terluka.

Selain itu, hujan deras juga mengguyur Kota Jayapura dan menyebabkan tanah longsor di rumah warga yang berada di Bukit Ampera, Kota Jayapura pada Minggu (17/3/2019) dini hari.

Longsoran itu menyebabkan tujuh warga meninggal dunia, dan melukai lima warga lainnya. Total jumlah korban meninggal dunia dari bencana banjir bandang di Kabupaten Jayapura dan tanah longsor di Kota Jayapura adalah 79 orang.

Punya Pendukung Militan, Prabowo Diyakini Bisa Salip Elektabilitas Jokowi

Suara.com – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan bukan hal mustahil bagi Prabowo – Sandiaga untuk menyalip dan mengungguli elektabilitas pesaingnya, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin. Menurut LSI Denny JA, hal demikian bisa dilakukan melalui para pendukung dengan militansi tinggi.

Selain itu, peneliti LSI Denny JA Ikrama Masloman mengatakan turunnya langsung Prabowo Subianto ke tengah rakyat dengan intensitas lebih banyak seperti yang dilakukan pasangannya Sandiaga juga bisa mendongkrak perolehan suara.

“Kalau menyalip itu terkait ketat dengan survei ini. Survei ini kan ada dugaan bahwa pemilih pak Prabowo militan dan kemudian dengan sentimen ada underdog effect pada saat ini mereka menggalang konsolidasi. Bisa saja mereka menyalip,” kata Ikrama di Kantor LSI Denny JA, Jakarta Timur, Selasa (19/3/2019).

“Jadi faktornya bukan hanya selisih elektabilitas tapi potensi golput diantara pemilih. Jadi kalau pemilih pak Prabowo dimaksimalkan 100 persen sedangkan di pemilih, ini kan selisih 20 persen, misalnya swing voters terbagi atau swing voters diambil banyak oleh pak prabowo misalkan,” sambungnya.

Ia berujar, peluang Prabowo – Sandiaga untuk mengambil swing voters tersebut masih terbuka lebar dibanding pasangan Jokowi – Maruf Amin.

“Karena pertama mereka akan lebih terpacu dengan posisi elektabilitas, sehingga merasa punya kebutuhan untuk mengampanyekan mereka yang belum memilih. Kemudian mendorong yang tadi saya bilang militansi pemilih. Walaupun pada hari ini militansi pendukung pak Prabowo lebih kuat. Apalagi dikantong-kantong tadi seperti FPI, HTI dan sebagainya, ketiga adalah penetrasi kampanye,” tutur Ikrama.

“Ini penetrasi kampanye kalau kita lihat di lapangan jangkauan pak prabowo sandi kan lebih kepada aktivitas langsung kandidat. Mesin2 lain seperti kampanye door to door yang masih dilakukan pak jokowi itu tidak terlihat di kunu pak prabowo artinya memang sisa waktu terakhir,” ujarnya.

Diketahui dari survei terakhir LSI Denny JA, pasangan Jokowi – Maruf Amin unggul 20 persen di atas Prabowo – Sandiaga. Beredasarkan survei tersebut, Jokowi-Maruf memperoleh suara 58,7 persen. Sementara, Prabowo – Sandiaga sebesar 30,9 persen.

LBH Jakarta Ungkap Kejanggalan Penangkapan Buruh AMT Pembajak Mobil Tangki

Suara.com – Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengecam penangkapan sejumlah buruh anggota Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki, yang melakukan pembajakan saat menggelar aksi massa di depan Istana Merdeka, Senin (18/3) awal pekan ini.

Pengacara Publik LBH Jakarta Ayu Eza Tiara mengatakan, penangkapan itu berlangsung semena-mena karena tanpa membawa surat perintah resmi.

“Bahkan, buruh yang ditangkap tidak diberi kesempatan untuk menemui pengacara guna melakukan pendampingan,” tutur Ayu Eza  Tiara dalam keterangan tertulis kepada Suara.com, Selasa (19/3/2019).

Karenanya, ia menilai ada upaya teror terhadap buruh AMT yang memperjuangkan nasibnya setelah terkena PHK sepihak.

“Bagi kami ini merupakan upaya menebar teror kepada buruh dan keluarganya yang sedang memperjuangkan hak. Mereka sebenarnya menuntut pengangkatan sebagai pekerja tetap setelah 20 tahun bekerja sebagai Awak Mobil Tangki PT Pertamina Patra Niaga,” jelasnya.

Ada banyak dasar sehingga LBH Jakarta menilai penangkapan tersebut sebagai upaya teror. LBH Jakarta sendiri, kata dia, diadang aparat di Polda Metro Jakarta Utara saat mau melakukan pendampingan.

“Penghalangan tersebut dilakukan melalui tindakan fisik dan verbal berupa mendorong badan kami dan teriakan-teriakan anggota polisi,” jelasnya.

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan saksi dan tersangka berhak didampingi kuasa hukum dalam proses pemeriksaan.

Tindakan ini juga melanggar UU No 18/2003 Tentang Advokat dan UU No 16/2011 tentang Bantuan Hukum, serta UU No 39/1999 tentang HAM.

Hingga kekinian, kata Ayu, LBH Jakarta belum juga bisa menemui dan mendampingi buruh AMT yang ditangkap. Padahal, 5 dari 14 buruh yang ditangkap telah dijadikan tersangka kasus pembajakan dua mobil tangki.

Karenanya, LBH Jakarta mendesak kepolisian untuk menghentikan penangkapan dan proses hukum terhadap buruh AMT tersebut.

“Hingga kini, Surat Perintah Penangkapan dan tembusannya kepada keluarga tidak diberikan, sehingga keluarga tidak tahu para buruh yang ditangkap berada di mana. Hal ini tak ubahnya seperti penculikan zaman Orde Baru,” tegasnya.

Prabowo – Sandiaga Akan Izinkan Nelayan Gunakan Cantrang Jika Terpilih

Suara.com – Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno kemungkinan besar akan mengizinkan nelayan Indonesia menggunakan alat tangkap cantrang jika menang Pilpres 2019. Menurutnya, cantrang merupakan alat tangkap ikan yang sudah lama digunakan nelayan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Laksamana TNI Purn Tedjo Edhy Purdjiatno.

“Bisa jadi, karena cantrang ini digunakan nelayan cukup lama, kenapa, bagaimana ini, harus kita cari solusinya,” kata Tedjo di Jalan Kemang Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2019).

Saat ini pemerintah melalui Menteri Susi Pudjiastuti melarang penggunaan alat tangkap cantrang karena dinilai merusak ekosistem laut.

Alat cantrang yang kini dilarang dalam usaha penangkapan ikan. [kkpnews.kkp.go.id]Alat cantrang yang kini dilarang dalam usaha penangkapan ikan. [kkpnews.kkp.go.id]

Larangan penggunaan cantrang itu tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Namun, larangan itu sempat ditunda pelaksanaannya atas dasar nelayan kepada Ombudsman hingga waktu yang tidak ditentukan.

Pelarangan cantrang itu kerap mengundang polemik karena banyak nelayan yang masih kebingungan cari pengganti dari alat cantrang yang sudah lama mereka gunakan.

Menurut Tedjo, pemerintah sudah bukan waktunya untuk mengkaji terkait penggunaan cantrang. Ia menilai apabila Prabowo – Sandiaga terpilih, baru pantas jika keduanya akan mengkaji.

“Itu yang belum dikerjakan yang lalu ini coba bagaimana tapi pak Prabowo ini untuk bisa kerjakan setelah dilantik,” pungkasnya.

Peran Pedemo Jokowi yang Bajak Mobil Tangki Pertamina ke Istana Merdeka

Suara.com – Polisi telah menetapkan lima tersangka terkait kasus pembajakan terhadap dua mobil tangki miik PT. Pertamina yang dibajak para pedemo dan dibawa ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, kemarin. N, salah satu tersangka terkait kasus pembajakan mobil tangki pengangkut BBM itu tak lain adalah Ketua Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SPAMT), massa yang melakukan aksi unjuk di depan kantor Presiden Joko Widodo tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan, N berperan mengordinir massa untuk membajak dua mobil tersebut.

“Ada satu namanya N ini Ketua Serikat Pekerja. Dia yang koordinir, dia yang setting,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Selasa (19/3/2019).

Argo menyebut, mobil tangki pertama yang hendak mendistribusikan BBM menuju tol Merak tersebut hendak mengisi bahan bakar di depan Mal Arta Gading sekira pukul 04.00 WIB. Namun, tiba-tiba mobil tersebut dihentikan oleh sejumlah orang.

“Sekitar jam 04.00 pagi itu mau ke Tangerang mau isi BBM di depan Mal Arta Gading dihentikan oleh sekelompok orang. Menurut keterangan supir, ada 5 orang yang menghentikannya. Ada yang menaiki di dalam truk tengki dan mengambil alih,” jelasnya.

Selain N, keempat tersangka turut terlibat langsung terkait aksi pembajakan truk pengangkut BBM tersebut dan kemudian di bawa ke kawasan Monas selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Argo menyebut, tersangka TK berperan mengambil alih kemudi atas mobil tangki tersebut, sementara, WH dan AM berperan mencegat mobil tersebut agar berhenti.

“Di TKP pertama, yang mengambil alih kemudi adalah tersangka TK. Kedua tersangka WH itu yang menyetop mobil tangki. Kemudian AM l, dia menyetop kemudian mengawal menggunakan mobil dari depan Mal Arta Gading ke Monas,” ungkap Argo.

Sementara, mobil tangki satu lagi dibajak oleh massa di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara. Di tempat itu, tersangka M berperan mengambil alih kemudi mobil dan melarikannya ke Monas.

Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan, Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pasal 170 KUHP tentang tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Dari penerapan pasal berlapis itu, mereka terancam kena pidana 20 tahun penjara.

Dalam kasus ini, polisi juga masih mengejar belasan pelaku lain yang dianggap ikut melakukan aksi pembajakan mobil tangki milik Pertamina tersebut.