Eni Sebut Sofyan Basyir Minta Jatah dari Bos Blackgold Disamakan

Suara.com – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih membeberkan adanya permintaan fee Direktur Utama PLN Sofyan Basyir terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1 . Bahkan, dia menyebutkan fee yang minta petinggi BUMN itu cukup besar.

“Anggapan saya, Sofyan Basir dapat (fee) paling banyak,” kata Eni dalam pemeriksaan sebagai terdakwa dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, fee tersebut diminta Sofyan Basyir saat melakukan pertemuan dengan bos Blackgold Natural Resource Johannes B. Kotjo untuk membahas proyek PLTU Riau. Dalam pertemuan itu, Eni menyebutkan jika Sofyan turut meminta agar Kotjo menyamakan pemberiaan fee terkait proyek tersebut.

“Ya kalau bisa sama saja, jangan (dilebihkan), sama aja,” kata Eni mengulang ucapan Sofyan Basyir.

Terkait hal ini, Eni belum memastikan soal fee yang diberikan Kotjo kepada Sofyan Basyir dari proyek PLTU Riau-1. Namun, keyakinan Eni kuat bahwa Sofyan akan mendapatkan fee tersebut karena ikut membujuk Kotjo agar bisa memberikan bantuan saat Idrus Marham hendak mencalonkan diri maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar pasca Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

“Mungkin Pak Sofyan juga dapat, saya berharap Pak Idrus dapat. Itu harapan saya. Harapan saya, karena kan Pak Idrus kan enggak ikutan cawe-cawe (ikut-ikutan)‎ ke PLN bareng. Harapan saya, tolong dong (pak Sofyan) bujuk Pak Kotjo untuk pak Idrus dapat,” tutur Eni.

Untuk diketahui, Eni Saragih didakwa oleh Jaksa KPK telah menerima uang suap perkara PLTU Riau-1 sebesar Rp 4,75 miliar dari terdakwa Johannes B Kotjo. Eni didakwa melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang‎ Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Idham Aziz Jadi Kabareskrim, BPN: Lanjuti Kasus yang Melibatkan Kubu Jokowi

Suara.com – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga, Ferdinand Hutahaean enggan berpikiran negatif terkait perotasian jabatan Irjen Pol Idham Azis menjadi Kabareskrim menggantikan Arief Sulistyanto menjelang Pemilu 2019 . Ia hanya berpesan kepada Agus untuk menyelesaikan seluruh kasus termasuk yang dilaporkan oleh kubu Capres – Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

“Kami akan mencermatinya dan tentunya melihat seperti apa pergerakannya. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh perwira yang mendapat promosi dan saya ucapkan selamat juga yang mendapatkan mutasi. Semoga tidak ada yang demosi,” kata Ferdinand di Prabowo – Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Politikus Partai Demokrat ini berharap pada Idham Azis bisa menjalankan tugas dengan baik dan tidak tebang pilih dalam penanganan laporan.

“Harapan kami semoga bang Idham Aziz betul-betul menjadi penegak hukum yang akan bertindak adil membawa semua masyarakat kita ini sama derajatnya di depan hukum dan tidak dibeda-bedakan,” ujarnya.

“Pesan kami satu laporan-laporan pihak oposisi yang sudah dilaporkan terkait dengan beberapa nama yang khususnya adalah pendukung Jokowi agar ditindak lanjuti dan diusut itu pesan khusus kami kepada bang Idham Azis yang kami hormati,” pungkasnya.

Untuk diketahui, rotasi jabatan kembali terjadi di jajaran perwira tinggi (Pati) Kepolisian Republik Indonesia. Salah satunya, Irjen Pol. Idham Azis yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya akan mengisi jabatan sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) yang sebelumnya dijabat oleh Komjen Pol. Arief Sulistyanto.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Mohammad Iqbal membenarkan mutasi Pati Polri tersebut. Dirinya mengatakan, mutasi jabatan para perwira tinggi sebagai penyegaran di tubuh Polri.

“Saya membenarkan. Mutasi hal yang biasa dalam organisasi Polri, sebagai tour of duty personel Polri. Juga sebagai penyegaran, sehingga Polri semakin kuat dan optimal dalam melindungi, melayani dan mengayomi, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum,” kata Iqbal melalui keterangan tertulis, Selasa (22/1/2019).

Misteri Mayat Terbakar di Atas Kasur Menyangsang di Sawah Mulai Terkuak

Suara.com – Misteri mayat yang hangus terbakar di atas kasur busa pada area persawahan Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan , mulai terkuak.

Sehari setelah mayat tanpa identitas itu ditemukan, satu warga Desa Pedataran, Gelumbang, Muara Enim, bernama Soparudin (61) melapor ke Polres Ogan Ilir bahwa anggota keluarganya ada yang hilang.

Kepada polisi, Soparudin mengatakan mengenali mayat gosong itu sebagai putrinya bernama Ina Antimurti, perempuan berusia 20 tahun.

“Mayatnya ditemukan pada hari Senin (20/1). Hari ini, ada orang yang melapor kehilangan anggota keluarga, dan meyakini mayat itu adalah Ina. Dia mengenai dari anting pada mayat itu,” kata Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir Ajun Komisaris Malik Fahrin, Selasa (21/1/2019).

Ia mengatakan, Soparudin meyakini anting pada mayat tersebut sama seperti milik putrinya, yakni berbentuk diamond.

Soparudin juga mengakui Ina tak pulang sejak sehari sebelum mayat itu ditemukan, yakni Minggu (19/1).

Untuk memastikan klaim tersebut, Soparudin diharuskan melakukan tes DNA. Soparudin menyanggupi. “Ini lagi proses, mudah-mudahan hasilnya cocok dan identitas korban terungkap,” ujarnya.

Untuk diketahui, dua petani setempat menemukan mayat dalam kondisi hangus di atas springbed.

Selain jasad, di lokasi juga ditemukan anting-anting diamond, bodi belakang jam tangan merek Charles Delon, ponsel dan baterai yang sudah terbakar, aksesoris pakaian berbentuk lambang hati, potongan tali warna kuning sisa terbakar, dan satu kawat masih terikat di leher korban.

Kontributor : Andhiko Tungga Alam

Penerapan E-TLE Akan Diperluas ke Sejumlah Kawasan di Jakarta

Dwi Bowo Raharjo | Yosea Arga Pramudita

Penerapan E-TLE Akan Diperluas ke Sejumlah Kawasan di Jakarta

Pengendara melintas di bawah alat Automatic Number Plate Recognition (ANPR) perempatan lampu merah Kuningan-Mampang Jakarta, Sabtu (22/11).

Beberapa kawasan di Jakarta seperti Gelora Bung Karno, Monas, dan sekitaran Istana Negara akan diterapkan sistem e-TLE.

Idham Azis Jadi Kabareskrim, Gerindra: Bukan karena Faktor Kekerabatan

Suara.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menganggap penunjukan Irjen Idham Aziz sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal ( Kabareskrim ) Polri yang diberikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bukan karena alasan kekerabatan. Menurutnya, pertimbangan Tito memberikan jabatan itu kepada Idham karena kapasitasnya dianggap sudah mumpuni memegang pucuk kepemimpinan tertinggi di bidang reserse.

“Kalau melihat ini bukan hanya soal pertimbangan tadi keceesan (kekerabatan) tetapi kapasitas, kapabilitas saya pikir penilaian-penilaian dilakukan Polri melihat aspek keprofesionalan juga,” kata kata Dasco kepada Suara.com, Selasa (22/1/2019).

“Artinya pengangkatan Bareskrim itu bukan kecees-ceesaan tetapi tentunya sudah dengan petimbangan-pertimbangan tertentu,” sambungnya.

Dasco juga mengaku tak merasa ada kekhawatiran dengan adanya rotasi di jajaran perwira tinggi (Pati) Polri itu. Sebab, menurutnya, bila ada pejabat Polri yang tidak netral, pihaknya tinggal melapor kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Kan pak Jokowi sudah bilang dalam debat kalau aparat ada yang enggak beres, aparat ada yang berpihak, laporkan kepada presiden, kan gampang kita tinggal lapor,” pungkasnya.

Sebelumnya, rotasi jabatan kembali terjadi di jajaran perwira tinggi (Pati) Kepolisian Republik Indonesia. Salah satunya, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis menggantikan posisi Komjen Arief Sulistyanto sebaagai Kabareskrim.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Mohammad Iqbal membenarkan mutasi Pati Polri tersebut. Menurutnya, mutasi jabatan para perwira tinggi sebagai penyegaran di tubuh Polri.

“Saya membenarkan. Mutasi hal yang biasa dalam organisasi Polri, sebagai tour of duty personel Polri. Juga sebagai penyegaran, sehingga Polri semakin kuat dan optimal dalam melindungi, melayani dan mengayomi, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum,” kata Iqbal.

Dari Bilik Penjara, Napi Paksa Istri Setubuhi Ayah, Anak, dan Saudaranya

Suara.com – Oknum narapidana kasus narkotika yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Metro, Provinsi Lampung berinisial K, ternyata tak hanya memaksa sang istri untuk bersetubuh dengan ayah kandung berinisial M (53) agar bisa ditontonnya secara live.

Fakta baru yang terungkap dari kasus tersebut ialah, K juga pernah memaksa istri sirinya berinisial PR (18) bersetubuh dengan anak dan saudaranya demi menonton adegan tak senonoh secara langsung dari bilik penjara.

Bahkan, K memaksa PR untuk bersetubuh dengan ayah kandungnya sendiri berinisial M (53). Selama bersetubuh, K memaksa PR menyiarkannya secara langsung agar bisa dinikmati dari bilik penjara.

Untuk diketahui, kasus tersebut terungkap setelah sejumlah video PR bersetubuh dengan sang ayah beredar luas ke publik via WhatsApp beberapa waktu lalu.

Setelah videonya viral, warga menangkap M dan diserahkan ke Polsek Kalianda, Minggu (6/1) dua pekan lalu.

Kapolres Lampung Selatan Ajun Komisaris Besar M Syarhan mengatakan, M dan PR melakukan hubungan intim sedarah itu atas paksaan K.

”K memerintahkan PR untuk berhubungan intim dengan sang ayah dan direkam. Perintah pemaksaan dari K terhadap PR itu tak hanya sekali, tapi berulang,” jelasnya dalam press rilis, Selasa (22/1/2019).

Saat PR dan ayahnya berhubungan intim, K menonton siaran langsung yang disiarkan melalui sambungan ponsel PR.

Selain itu, kata dia, PR juga tak hanya dipaksa bersetubuh dengan ayah kandung melainkan banyak lelaki.

Tak hanya dengan ayah, K juga memaksa PR berhubungan intim dengan teman, anak, serta saudaranya sendiri.

“K dan PR ini pasangan siri. Sebelumnya, tersangka pernah menikah dan memunyai anak. Nah, PR dipaksa bersetubuh dengan anak itu,” kata Syarhan.

Selama berhubungan intim, K memaksa PR melakukan panggilan video ke ponselnya. Semua peristiwa itu terjadi dalam rentang waktu sejak Oktober 2018. Video porno yang disebar K adalah hasil rekaman siaran langsung itu.

Karena tak kuat lagi memenuhi permintaan suami siri, PR sempat diungsikan oleh ibunya ke luar daerah dan memutuskan semua jalinan komunikasi dengan K sejak awal Januari 2019.

“Tetapi, karena putus kontak itulah K justru menyebar video mesum itu. Kini, K sudah kami jadikan tersangka.”

Orasi di Tablig Akbar, Bawaslu Solo Cecar 36 Pertanyaan ke Ketua PA 212

Suara.com – Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kota Surakarta memanggil Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif terkait dugaan kampanye saat tablig akbar di Solo , beberapa waktu lalu. Ma’arif dicecar sebanyak 36 pertanyaan saat pemeriksaan .

“Kami minta klarifikasi sesuai dengan yang diketahuinya dan dilakukan di bawah sumpah,” kata Koordinator Bidang Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Surakarta Poppy Kusuma seperti dilansir dari Antara, Selasa (22/1/2019).

Poppy menerangkan, pihaknya juga sudah membuat berkas acara pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Slamet Ma’arif dan pengacara. Usai memanggil Slamet, Bawaslu akan segera memanggil saksi ahli.

“Untuk penanganan kasus ini maksimal 14 hari,” katanya.

Sementara Slamet mengatakan bahwa dirinya telah melakukan klarifikasi kepada Bawaslu Surakarta terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan pendukung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

“Pertama saya menjelaskan bahwa ada kekeliruan Bawaslu berkaitan dengan undangan. Pada tablig akbar saya bukan panitia, melainkan hanya pembicara,” katanya.

Slamet menganggap isi orasinya pada Tablig Akbar PA 212 tidak ada unsur kampanye. Kepada Bawaslu ia menegaskan tidak mengkampanyekan Capres dan Cawapres nomor urut 02.

“Sebelumnya disinyalir ada dugaan pelanggaran pemilu tentang kampanye. Kemudian tadi saya minta dijelaskan tentang apa itu kampanye. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 tentang pengertian kampanye, kesimpulannya adalah tidak ada unsur kampanye,” katanya.

Lebih jauh Slamet mengatakan, dia tidak menyampaikan visi dan misi pasangan calon tertentu, tidak menyampaikan citra diri, tidak menyebutkan nama, nomor urut, kertas suara, dan program kerja di acara tablig akbar.

“Lagi pula, ini saya diundang sebagai Ketua Umum PA 212, jadi saya bicara di internal kami,” katanya.

Eni Akui Bantu Idrus Marham Cari Dana USD 3 Juta Buat Jadi Ketum Golkar

Suara.com – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih mengaku sempat meminta uang kepada terpidana bos Blackgold Johannes B Kotjo sebesar 3 Juta Dolar Amerika Serikat untuk membantu pencalonan Idrus Marham menjadi Ketua Umum Golkar. Permintaan itu disampaikan Eni kepada Kotjo melalui aplikasi pesan elektronik, WhatsApp.

Menurutnya, permintaan uang itu dilakukan saat Idrus masih menjadi Pelaksanan Tugas (Plt) Ketum Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto yang telah dijerat KPK dalam kasus suap proyek e-KTP.

“Uang itu untuk pengondisian pak Idrus Marham jadi ketum (Golkar). Beda dengan Munaslub. Tapi karena suasana politik berubah semua mengarah ke Airlangga. Di sana pleno sudah tentukan Airlangga jadi ketua umum,” kata Eni saat menjalani sidang sebagai terdakwa terkait suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Namun, Eni menjelaskan jika permintaan uang itu batal setelah adanya penunjukan Airlangga Hartarto untuk mengisi jabatan Setya Novanto di pucuk pimpinan partai berlambang beringin tersebut. Penunjukan Airlangga , kata dia merupakan hasil keputusan dalam rapat pleno.

“Makanya yang 3 juta (USD) enggak jadi. Dalam pleno yang nanti ditunjuk Airlanggga yang akan jadi ketum.
Jadi 3 juta itu nggak ada,” tutup Eni.

Untuk diketahui, Eni Saragih didakwa oleh Jaksa KPK telah menerima uang suap perkara PLTU Riau-1 sebesar Rp4.75 miliar dari terdakwa bos Blackgold Johannes B Kotjo.
Eni didakwa melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang‎ Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Usai Diperiksa Bawaslu, Ketua PA 212 Mengaku Baru Tahu Jadi Timses Prabowo

Suara.com – Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif mengaku baru tahu kalau namanya masuk ke dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di Pemilu 2019 . Bahkan, Jubir FPI itu menempati posisi strategis, yakni wakil ketua BPN bersama aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman.

“Bahkan saya baru tahu kalau saya merupakan bagian dari BPN dari media. Baru lihat tadi juga kalau saya jadi wakil BPN,” usai Slamet usai memenuhi panggilan Bawaslu Kota Surakarta terkait dugaan pelanggaran kampanye seperti dilansir dari Antara, Selasa (22/1/2019).

Slamet mengklaim belum menerima SK atau surat keputusan terkait jabatannya di tim pemenangan Prabowo – Sandiaga.

“Pada dasarnya saya berjuang di lapangan karena komitmen terhadap ijtima ulama,” katanya.

Untuk diketahui, Bawaslu Kota Surakarta memanggil Ketua PA 212 Slamet Ma’arif terkait dugaan kampanye saat tablig akbar di Solo, beberapa waktu lalu. Ma’arif dicecar sebanyak 36 pertanyaan saat pemeriksaan.

“Kami minta klarifikasi sesuai dengan yang diketahuinya dan dilakukan di bawah sumpah,” kata Koordinator Bidang Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Surakarta Poppy Kusuma.

Poppy menerangkan, pihaknya juga sudah membuat berkas acara pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Slamet Ma’arif dan pengacara. Usai memanggil Slamet, Bawaslu akan segera memanggil saksi ahli.

“Untuk penanganan kasus ini maksimal 14 hari,” katanya.

Terkait itu, Slamet mengatakan bahwa dirinya telah melakukan klarifikasi kepada Bawaslu Surakarta terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan pendukung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

“Pertama saya menjelaskan bahwa ada kekeliruan Bawaslu berkaitan dengan undangan. Pada tablig akbar saya bukan panitia, melainkan hanya pembicara,” katanya.

Slamet menganggap isi orasinya pada Tablig Akbar PA 212 tidak ada unsur kampanye. Kepada Bawaslu ia menegaskan tidak mengkampanyekan Capres dan Cawapres nomor urut 02.

“Sebelumnya disinyalir ada dugaan pelanggaran pemilu tentang kampanye. Kemudian tadi saya minta dijelaskan tentang apa itu kampanye. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 tentang pengertian kampanye, kesimpulannya adalah tidak ada unsur kampanye,” katanya.

Lebih jauh Slamet mengatakan, dia tidak menyampaikan visi dan misi pasangan calon tertentu, tidak menyampaikan citra diri, tidak menyebutkan nama, nomor urut, kertas suara, dan program kerja di acara tablig akbar.

“Lagi pula, ini saya diundang sebagai Ketua Umum PA 212, jadi saya bicara di internal kami,” katanya.

Apes, Keberadaan Emak-emak Ini Terlacak dari Sinyal HP yang Dicuri

Suara.com – Polisi meringkus seorang emak-emak bernama Neneng Alfiyah (39) lantaran kedapatan melakukan aksi pencurian di sebuah konter telepon seluler (ponsel) milik Yantono (42), Jalan Raya Japanan Kecamatan Gudo, Selasa (22/1/2019). Neneng ditangkap setelah aksinya terekam kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di konter tersebut.

Dalam rekaman tersebut, Neneng terlihat mengendap-endap kemudian masuk melalui pintu belakang yang memang tidak terkunci. Selanjutnya, perempuan itu menggasak sebuah ponsel yang ada di meja.

“Kejadiannya sekitar pukul 02.00 WIB dini hari tadi. Namun baru diketahui pukul 03.30 WIB. Saat itu kondisi toko HP milik korban acak-acakan. Pintu dan laci terbuka. Dari rekaman CCTV akhirnya diketahui ada orang tak dikenal masuk,” kata Kapolsek Gudo AKP Yogas seperti dikutip dari Beritajatim.com.

Selain mendalami gambar yang ada di CCTV tersebut, polisi juga melacak sinyal dari ponsel yang dicuri Neneng. Dari penelusuran menggunakan aplikasi pencarian perangkat google, polisi akhirnya menemukan keberadaan emak-emak itu di Desa Kayangan, Kecamatan Diwek. Setiba di lokasi, ponsel milik korban yang hilang lalu dihubungi untuk memastikan keberadaan Neneng. “Akhirnya HP tersebut berbunyi dan sedang dibawa seorang wanita. Pelaku langsung kita tangkap. Dia mengakui semua perbuatannya,” lanjut Yogas.

Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang Rp 2.287.000 dan satu unit ponsel merek Oppo type F 1. Saat ini pelaku sedang menjalani pemeriksaan. Dugaan sementara, Neneng tak sekali melakukan aksi pencurian.

Sumber: Beritajatim.com

Caleg PKS Dipenjara 10 Hari karena Kampanye Bagi-bagi Bingkisan Mie Instan

Suara.com – Caleg PKS asal Boyolali divonis penjara 10 hari dan denda Rp 1 juta karena bagi-bagi bingkisan saat kampanye . Bingkisan itu berisi teh, gula, dan mie instan.

Calon anggota legislatif (caleg) DPRD Boyolali asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bernama Basuki. Atas putusan itu, Basuki dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali menyatakan pikir-pikir. Vonis tersebut dijatuhkan majelis hakim yang dipimpin Tuti Budi Utami dalam sidang di Pangadilan Negeri (PN) setempat, Selasa (22/1/2019).

“Kami sependapat dengan JPU bahwa saudara terdakwa bersalah melanggar melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Tapi kami tidak sependapat dengan JPU yang menuntut terdakwa dengan hukuman dua bulan penjara dan denda Rp2 juta karena pertimbangan-pertimbangan,” ujar Hakim Tuti didampingi anggota majelis hakim Imelda dan Nalfrijohn.

“Majelis hakim memutuskan sudara terdakwa dijatuhi hukuman 10 hari kurungan dan denda senilai Rp1 juta subsidair 1 bulan penjara,” lanjut Tuti.

Imelda, seusai sidang, menyatakan pertimbangan hakim yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, dan kooperatif. Sementara itu, penasihat hukum Basuki, Sugiyono, menyatakan pikir-pikir.

“Seperti didengar bersama tadi, Saudara Basuki menyatakan pikir-pikir. Karenanya dalam waktu tiga hari ke depan kami akan koordinasi dengan terdakwa apakah akan melakukan upaya hukum atau menerima putusan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, JPU yang beranggotakan Adhya Satya Lambang Bangsawan, Romli Mukayatsyah, dan Nur Aisyah, juga menyatakan pikir-pikir.

“Kami pikir-pikir dan akan melakukan koordinasi apakah akan melakukan upaya hukum atau menerima putusan tersebut,” ujar Adhya seusai sidang.

Pada sidang sebelumnya, Jumat (18/1/2019), JPU menuntut terdakwa dua bulan penjara dan denda sebesar Rp2 juta subsider satu bulan kurungan.

Sebagaimana diberitakan, kasus ini dilaporkan beberapa warga Kecamatan Nogosari, Boyolali, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali, Senin (3/12/2019).

Basuki dilaporkan melanggar aturan kampanye dengan membagikan bingkisan berisi mi instan, teh, serta gula batu, dan di dalamnya diselipi stiker bergambar dirinya, Sabtu (1/12/2019).

Ditetapkan Cagar Budaya, Atap Eks Hotel Tugu Milik Adik Soeharto Roboh

Suara.com – Curah hujan yang tinggi di wilayah Yogyakarta , membuat atap bangunan cagar budaya eks hotel Tugu yang terletak di jalan Mangkubumi, pada Sabtu (19/1) malam roboh. Selain karena hujan, kondisi bangunan memang sudah tua dan lapuk .

“Iya roboh karena awalnya atapnya bocor karena tidak ditempati jadi rusak semua, kan nggak pernah dipakai,” kata Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi DIY Ari Susanti, Selasa (22/1/2019).

Hotel yang dimiliki almarhum Probosutedjo, adik dari Presiden ke-2 RI Soeharto itu sudah lama tidak dimanfaatkan, hal itu nampak dari kondisi bangunan yang sudah rapuh serta kondisi cat yang sudah luntur.

Ari Susanti menerangkan, awalnya pihak keluarga menggunakan bangunan itu untuk keperluan bisnis karena tidak mendapatkan keuntungan hotel tersebut mangkrak. Setelah itu digunakan untuk keperluan kampus pada tahun 2010.

“Yang punya itu almarhum Prabusutedjo pada tahun 2010 pemilik memang memanfaatkan untuk sekolah, tapi hotelnya gak dipakai kanan kiri hotel dipakai sekolah Univ Mercubuana,” kata Ari.

Karena diangap bagian sejarah Yogyakarta dengan nilai-nilai keistimewaan pada tahun 2014, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 013/M/2014 memutuskan bahwa hotel Tugu menjadi cagar budaya peringkat nasional.

“Tahun 2014 menjadi cagar budaya melalui SK menterri pendidikan kebudayaan nomor 013/M/2014 tentang Bangunan Utama Hotel Tugu Sebagai Cagar Budaya Peringkat nasional,’’ terang Ari.

Namun proses menjadikannya sebagai cagar budaya tak membuat para pemilik dan pemerintah serius untuk merawat, padahal dalam regulasi yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar Budaya pada pasal 99 bagian 1 dan bagian 2 memuat bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya serta Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

Melihat hal itu pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY akan melakukan koordinasi dengan keluarga pemilik hotel serta pemerintah yang terkait untuk membicarakan rencana perawatan serta pemanfaatan bangunan eks hotel Tugu yang akan disingkronikasikan dengan program revitalisasi Malioboro.

“Pada hari Rabu besok (23/1) kita akan koordinasi untuk membahas rencana ke depan mau seperti apa,” ujarnya.

Kontributor : Abdus Somad

Terbongkar Modus Penyelundupan Mobil Mewah di Batam

Suara.com – Aparat TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan mobil mewah yang disimpan di gudang milik PT. Batam Trans. Terkait pengungkapan kasus ini, LT yang disebut menjadi bos perusahaan tersebut juga sudah ditangkap pada Sabtu (19/1/2019) malam.

Pasca dibekuk, lokasi penyeludupan mobil mewas asal Singapura itu kini dijaga ketat, Selasa (22/1/2019), hari ini. Berdasarkan pantauan batamnews.co.id–jaringan Suara.com, gudang mobil tersebut dijaga oleh 7 anggota TNI AL dari Lantamal IV bersenjata dengan rompi bertuliskan F1QR.

Para tentara itu berjaga di depan kontainer sambil memperlihatkan isi mobil mewah yang terkemas di dalamnya. Kontainer berisi mobil ini berada paling bawah. Aparat hanya memberikan kesempatan wartawan untuk mengambil gambar.

Kontainer mobil tersebut berjejer dengan dua tingkat. Dua kontainer berisikan Nissan Skyline GTR 33 dan 34 warna putih 2000, dan satu lagi De Tomaso Pantera JT-4 warna merah tahun 1972. Ketiga mobil itu dikemas tanpa roda. Begitu modus yang dipakai untuk menyamarkan penyelundupan ini

Kasus ini sudah diserahkan ke Bea Cukai Batam untuk kemudian dilanjutkan dalam proses pengembangan penyelidikan.

Perairan Kota Batam dikenal rawan penyelundupan berbagai macam barang tak terkecuali mobil mewah. Mobil-mobil tersebut berasal dari Singapura. Di Singapura mobil tersebut termasuk mobil yang tak layak pakai.

Biasanya di sana, mobil tersebut disekrap, namun beberapa diantaranya diselundupkan dengan bebas ke wilayah Indonesia melalui Batam.

Tidak saja mobil, beberapa waktu lalu juga terungkap penyelundupan sepeda motor gede (moge) dari Batam ke Riau. Kasus tersebut  kini ditangani aparat Polda Riau. Sumber: Batamnews.co.id

Habis Makan Bothok Mercon Mbah Wiro, Sutimin Mendadak Meninggal

Suara.com – Sutimin meninggal setelah menyantap Bothok Mercon Mbah Wiro di Dusun Nglombo, Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo , Sragen. Sutimin, lelaki 46 tahun itu kena serangan jantung .

Peristiwa itu terjadi, Selasa (22/1/2019) siang tadi. Sutimin yang diketahui bernama Sutimin, 46, warga Jetis, Desa Slogo, Kecamatan Tanon, Sragen, itu tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berpelat AD 2994 BFE sekitar pukul 11.00 WIB.

Sutimin langsung duduk di kursi dekat pintu masuk dan memesan nasi bothok patin dan segelas teh hangat. Namun, saat asyik menikmati makanan itu tiba-tiba Sutimin jatuh tersungkur.

Mulutnya sempat terbentur meja hingga menimbulkan sedikit luka. Hal itu sontak membuat para pengunjung warung makan itu panik.

Pemilik warung, Wiro, 70, dibantu pengunjung lantas membaringkan Sutimin ke lantai. Warga juga memanggil petugas medis dari klinik terdekat.

Namun, belum sempat mendapat perawatan medis, nyawa Sutimin sudah tidak tertolong.

“Dia baru makan sedikit, tahu-tahu langsung jatuh dan meninggal,” jelas Husnul Aziz, tokoh masyarakat Desa Tenggak yang ditemui Solopos.com di lokasi.

Dalam sekejap, informasi meninggalnya pengunjung warung makan itu langsung menyebar di kalangan warga sekitar. Mereka lalu berkerumun mengunjungi lokasi.

Tak lama berselang, jajaran Polsek Sidoharjo dipimpin Kapolsek Agus Taruno tiba di lokasi. Polisi datang bersama petugas medis dari puskesmas terdekat.

Berdasar hasil visum, tidak ditemukan tanda-tanda bekas penganiayaan di tubuh Sutimin. Polisi menyimpulkan penyebab kematian Sutimin adalah serangan penyakit jantung.

Hal itu diperkuat keterangan keluarganya yang menyebut penyakit jantung Sutimin sudah sering kambuh dalam setahun terakhir.

“Keluarga sudah menerima kematian Sutimin. Mereka sudah menandatangani pernyataan menolak autopsi jenazah. Selanjutnya, jenazah dibawa pulang untuk dimakamkan,” papar AKP Agus Taruno.

Mabuk Jamur Kotoran Sapi, Karno Ngaku Tak Sengaja Curi Mobil Jenazah

Suara.com – Polres Kendal berhasil meringkus tersangka pencurian mobil jenazah milik Rumah Sakit Baitul Hikmah, Kendal yang hilang pada akhir November 2018.

Tersangkanya adalah Karno, lelaki berusia 48 tahun. Ia merupakan residivis kambuhan spesialis pencurian. Ia ditangkap pada Desember 2018.

Kepada polisi, Karno mengakui mencuri mobil jenazah itu karena mabuk jamur kotoran sapi alias masrum.

“Dia mengakui di bawah pengaruh mabuk jamur kotoran sapi. Tapi kami yakin itu hanya dalih, mabuk kok mencuri,” kata Kapolres Kendal Ajun Komisaris Besar Hamka Mappaita, Selasa (22/1/2019).

Ia menjelaskan, Karno melancarkan aksinya saat mengantar teman berobat di Unit Gawat Darurat RS Baitul Hikmah Kendal, akhir November 2018.

Saat mengantar itu Karno tengah mabuk masrum dan mengira mobil jenazah adalah kendaraan miliknya.

“Dia masuk ke dalam mobil jenazah, kuncinya masih menggantung dan langsung tancap gas,” terang Hamka.

Pihak rumah sakit lantas melaporkan adanya pencurian ke Polres Kendal pada Desember 2018. Karno sendiri sempat buron. Dalam waktu sepekan setelah mendapat laporan, polisi berhasil meringkusnya berkat informasi warga.

Dalam catatan kepolisian, tersangka Karno rupanya sudah empat kali melakukan tindak kejahatan pencurian. Akibat aksi terbarunya itu, Karno diancam Pasal 363 KUHP dengan hukuman 7 hingga 9 tahun penjara.

Kontributor : Adam Iyasa

Kasus Pembobolan Mesin ATM, Pelakunya Ternyata Pasien RS Jiwa

Suara.com – Polisi membekuk lelaki bernama Harnanto (32) terkait aksi pembobolan sebuah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jonggrangan, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Senin (21/1/2019) pagi. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga merupakan pasien gangguan jiwa di RSJD Soedjarwadi Klaten .

“Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata pelaku mengalami gangguan jiwa dan merupakan pasien tetap di RSJD Soedjarwadi Klaten,” kata Kapolsek Klaten Utara, AKP I Wayan Nartha seperti diwartakan Solopos.com–jaringan Suara.com.

Aksi percobaan pembobolan ATM itu awalnya diketahui petugas satpam di SPBU Jonggrangan, Andre Kresmawan dan Agus Supriyadi, Senin pukul 06.00 WIB. Saat dihampiri, Harnanto langsung mengaku sebagai pelaku perusakan brankas di mesin ATM.

Kabar pembobolan mesin ATM oleh pasien RSJ itu menyita peratian warganet kala berita tersebut diunggah di halaman Facebook Solopos.com. Beragam komentar ditumpahkan warganet untuk menanggapi adanya aksi pembobolan mesin ATM yang dilakukan pengidap gangguan jiwa itu.

Dengan nada bercanda, sebagian warganet menuding si pembobol ATM hanya pura-pura mengalami gangguan jiwa. Ada pula yang menyatakan Harnanto memang mengalami gangguan jiwa, namun bisa sembuh jika memikirkan urusan uang.

“Nek babakan duek kui dadi waras [Jika urusan uang, dia jadi waras],” tulis pengguna akun Facebook Sudar Apin.

“Najan wong edan jebul kr duit yo isih apal [Meski gangguan jiwa, ternyata masih ingat kalau masalah uang],” imbuh pengguna akun Facebook Teriex’s Mentary Mentary.

“Kalau sama duit jadi enggak gila ya,” ungkap pengguna akun Facebook Surya Atmojo.

Sumber: Solopos.com

Demi ke Istana Jokowi, Nelayan Pinjam Batik dan Sepatu ke Tetangga

Suara.com – Ratusan nelayan yang mengikuti acara silaturahmi dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1/2019), mengakui merasa senang.

Bahkan, tak jarang  dari mereka yang mengakui menemui banyak kendala saat berangkat dari tempat asal menuju istana presiden .

“Banyak kendalanya, terutama pakaian dan sepatu. Kami tak punya yang bagus-bagus. Padahal kami ke istana ini harus pakai baju batik dan sepatu,” kata Iim Rohimin, nelayan yang mengikuti acara tersebut.

Karenanya, tak sedikit dari mereka yang sampai-sampai meminjam baju batik maupun sepatu dari anak maupun tetangganya.

Tak hanya itu, Iim juga menuturkan banyak nelayan yang sebenarnya ingin mengikuti acara tersebut. Namun, mereka terkendala cuaca yang sedang tak bersahabat untuk berlayar dari pulau-pulau kecil ke Jakarta.

“Jadi, karena perjuangan kami sangat sulit, mohon maaf kepada Paspampres. Kalau ada dari kami yang tak pakai baju batik  atau sepatu bagus, mohon diloloskan saja untuk masuk,” katanya.

Iim menjelaskan, nelayan sengaja menghadiri acara itu untuk meminta kepada Jokowi memperbanyak program pemberdayaan mereka.

“Kami laporkan yang hadir sekitar 300 nelayan termasuk pembudidaya, pengolah ikan, pedagang, pembuat jaringan ikan, perwakilan perempuan nelayan. Satu hal yang perlu didorong adalah, soal perizinan dan sertifikasi tanah di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta optimalisasi tempat pelelangan ikan,” ujar Iim.

Tak hanya itu, mereka juga mengusulkan kepada pemerintah adanya semacam badan urusan logistik alias bulog khusus sektor perikanan.

“Karena ketika produksi melimpah ruah harga jatuh. Mudah-mudahan ibu Susi dan presiden bisa tindak lanjuti,” kata Iim.

Dalam acara tersebut, selain Jokowi, hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudiastuti dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

Kubu Prabowo Persoalkan Wiranto yang Diduga Langgar HAM di Timtim

Suara.com – Kubu Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno merasa keheranan, atas serangan Capres nomor undian 1 Jokowi yang mempersoalkan eks koruptor menjadi caleg Partai Gerindra, saat debat pertama Pilpres 2019.

Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga, Nicholay Aprilindo mengatakan Jokowi dulu sempat menyebut eks koruptor tak diharamkan menjadi caleg.

Tak hanya itu, Nicholay mengakui tak habis pikir mengapa Jokowi berani mengatakan hal itu seolah-olah partai yang dipimpin Prabowo paling tidak bersih korupsi.

Padahal, menurutnya, kader-kader partai koalisi pendukung Jokowi – Maruf Amin justru paling banyak dibekuk KPK.

“Partai-partai pendukung Jokowi juga banyak napi koruptor. Kalau lihat dari angka, yang ditangkap KPK ada di partai mana? Ya partai penguasa. Itu yang mengganjal pikiran saya,” kata Nicholay dalam diskusi bertajuk ‘Jejak-jejak Kebohongan Jokowi?’ di Sekretariat Nasional Prabowo – Sandiaga, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Nicholay menyinggung ucapan penutup debat yang disampaikan Jokowi. Saat itu Jokowi mengatakan tidak pernah memiliki jejak rekam pelanggaran HAM.

Nicholay mengatakan, ucapan Jokowi itu membuat Prabowo seolah-olah menjadi pelanggar HAM . Padahal menurutnya, pelaku pelanggaran HAM masa lalu justru ada di kubu Jokowi.

“Seolah-olah Prabowo distigma oleh capres 01 adalah pelanggar HAM. Dia lupa di kabinet banyak bercokol pelanggar HAM. Sebut saja satu Wiranto . Saya saksi hidup pelanggaran HAM berat Timor Timur . Kebetulan saya berasal dari sana.”

Wapres JK Sebut Abu Bakar Baasyir Harus Akui Pancasila Jika Ingin Bebas

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir harus mengakui Pancasila jika ingin dibebaskan. Salah satunya dengan menandatangani surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai ideologi NKRI.

JK menjelaskan jika syarat tersebut mutlak, seperti syarat memberikan grasi ke narapidana lain.

“Karena itu syarat, begitu juga seperti orang (lain) diberi grasi. Ini sekarang harus dikaji aspek hukumnya dan ketersediaan beliau untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti taat kepada NKRI. Itu syarat-syarat yang biasa-biasa saja sebenarnya,” kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Apabila Abu Bakar Baasyir enggan menyatakan kepatuhannya kepada Pancasila, JK melanjutkan, maka keputusan hukum pembebasannya dapat berisiko di kemudian hari.

“Kalau tidak memenuhi aspek-aspek hukum, tentu yang minimal itu, agak sulit juga. Nanti di kemudian hari orang (bisa) gugat,” tambah JK.

JK pun menegaskan Pemerintah tidak akan longgar dalam memberlakukan mekanisme hukum untuk pembebasan pimpinan jamaah Ansharut Tauhid tersebut. Sehingga pernyataan setia kepada ideologi Pancasila itu menjadi syarat mutlak untuk pembebasan Abu Bakar Baasyir.

“Tentu tidak mungkin satu orang ini kemudian dibikinkan peraturan, untuk satu orang, tidak bisa lah. Harus bersifat umum peraturan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membenarkan kabar bahwa dirinya akan memberikan pengampunan kepada terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir.

Presiden menyebut alasannya membebaskan dalang sejumlah kasus terorisme tersebut antara lain karena aspek kemanusiaan semata, yakni usia Abu Bakar Baasyir yang semakin tua dan sakit-sakitan.

“Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan, artinya beliau kan sudah sepuh; ya pertimbangannya pertimbangan kemanusiaan, karena sudah sepuh. Termasuk ya tadi, kondisi kesehatan,” kata Presiden usai mengunjungi Pondok Pesantren Darul Arqam di Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).

Kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir muncul pertama kali dari unggahan penasihat hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra, pada akun Instagram @yusrilihzamhd.

Keputusan tersebut mendapat reaksi kontra dari sejumlah kalangan karena dikhawatirkan Ba’asyir masih memiliki efek di kalangan jamaah yang se-ideologi dengan dia. (Antara)

Kabareskrim Digantikan Idham Aziz, Arsul Sani: Saya Tak Katakan Arief Gagal

Suara.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI , Arsul Sani menilai penggantian Kabareskrim dari Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto ke Inspektur Jenderal Idham Aziz merupakan langkah yang tepat. Arsul mengatakan, sosok Arief akan lebih tepat mengisi jabatan barunya sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan ( Kalemdiklat ) Polri.

Menurut Arsul, kemampuan Arief di bidang sumber daya manusia (SDM) sudah ditunjukkan saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Barat. Ketika itu, kata Arsul Arief dinilai terbukti mampu membenahi SDM di tubuh Polda Kalbar.

“Kalau saya melihatnya memang lebih bagus Pak Arief itu jadi Kalemdiklat. Karena Pak Arief itu di bidang pengembangan SDM. Itu sudah kelihatan sejak dia jadi Kapolda di Kalbar, itu dia benahi benar SDM,” kata Arsul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Asrul menilai mutasi jabatan Arief tidak bisa dinilai sebagai kegagalan saat menjabat sebagai Kabareskrim. Politikus PPP ini menyebut keputusan itu diambil atas dasar pertimbangan kalau Arief memiliki kapasitas yang mempuni untuk mengisi jabatan barunya sebagai Kalemdiklat Polri.

“Saya tidak katakan dia gagal, jadi Kabareskrim tetapi dia ahlinya di situ. Waktu dia jadi As SDM Kapolri itu kan bagus, banyak yang marah-marah sama dia karena tidak bisa ‘nitip’ lagi, enggak bisa segala macem itu dan dia lebih cocok dan konsen,” katanya.

“Kalau saya lihat itu lebih bagus buat mewujudkan cita-cita Pak Tito mewujudkan sosok polisi yang promoter. Orang kan memang ada kelebihan masing-masing,” Arief menambahkan.

Berkenaan dengan itu, Arsul juga menilai sosok Idham Azis sebagai pribadi yang tegas cukup pantas untuk mengisi jabatan barunya sebagai Kabareskrim. Asrul mengatakan menjadi tantangan besar bagi Idham untuk membuktikan Bareskrim sebagai institusi yang bersih.

“Yang paling penting yang harus kita tunggu adalah apakah Pak Idham nanti akan bisa dalam tanda kutip membuat Bareskrim itu dipersepsikan sebagai bagian institusi yang bersih lah. Itu saja tantangannya dia kan, gitu,” pungkasnya.

Maruf Amin: Kalau Punya Menantu Harus Bisa Mengaji

Suara.com – Calon Wakil Presiden pasangan Joko Widodo atau Jokowi , Maruf Amin meminta para orangtua yang mepunyai anak pintar, agar anak itu dikirimkan ke pesantren . Tujuannya untuk menjadi ulama yang pintar pula.

Seruan itu dikatakan Maruf Amin disela kunjungan silaturahim ke Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (22/1/2019).

“Kalau kita punya anak tiga, yang satu dikirim ke pesantren. Apalagi anak lima, jangan lupa satu ke pesantren. Dan saya serukan yang dikirim ke pesantren itu anak yang pintar supaya menjadi ulama, ulama yang pintar,” kata Maruf Amin.

Seruan mengirimkan anak ke pesantren kerap diutarakan Maruf Amin dalam beberapa kunjungan silaturahim di pesantren.

Maruf Amin mengatakan keberadaan ulama tidak boleh terputus, sebab tanpa ulama bangsa dalam keadaan berbahaya. Ulama bertugas membawa umat, mendidik umat dan juga mengawal bangsa dan negara.

Terkait kunjungannya ke Pondok Pesantren Gontor, Maruf Amin mengatakan dirinya diterima dengan sangat baik. Menurut Maruf Amin, Pesantren Gontor sangat terkenal dan telah melahirkan alumni-alumni yang banyak menjadi tokoh di berbagai tempat, di seluruh Indonesia.

“Bahkan juga alumninya banyak membangun pesantren- pesantren di berbagai daerah dan punya peran besar dalam rangka mengawal umat di Indonesia ini. Karena itu saya alhamdulillah bisa bersilaturahim dan banyak membicarakan keumatan, kebangsaan dan kenegaraan dengan pimpinan Pesantren Gontor,” kata Maruf Amin.

Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal mengatakan rasa terima kasihnya atas kunjungan Maruf Amin ke Gontor. Abdullah Sahal juga menitipkan pesan kepada umat Muslim untuk senantiasa mengajarkan anaknya mengaji.

“Anak harus bisa mengaji. Kalau punya menantu juga harus bisa mengaji karena mereka yang akan mendoakan kita yang tua-tua juga,” ujar dia.

Inafis Butuh 2 Hari Perjelas Gambar Peneror Bom Pimpinan KPK

Suara.com – Polisi terus menganalisa rekaman pengawas atau CCTV yang diambil dari rumah dua pimpinan KPK, Agus Raharjo dan Laode M. Syarief terkait aksi teror bom yang terjadi beberapa waktu lalu.

Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengklaim jika tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System ( Inafis ) memerlukan waktu dua hari untuk memperjelas resolusi gambar pada rekaman CCTV tersebut.

“Inavis butuh waktu dua hari dulu, apabila dari hasil analisa rekaman CCTV ini bisa clear,” kataDedi di Mabes Polri, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, peningkatan kualitas gambar itu dibutuhkan agar polisi bisa memperjelas wajah terduga pelaku beserta kendaraan yang digunakan saat melancarkan teror bom di rumah Agus dan Laode

“Orang-orang yang kita curiga itu jelas gambarnya kemudian kendaraan yang dipakai itu jelas gambarnya, dan pelat nomor bisa terdeteksi dengan baik, maka cukup akan dilakukan analisa mendalam di Indonesia,” jelasnya.

Namun, Dedi mengatakan jika tim Inafis tak dapat meningkatkan kualitas gambar, rekaman video tersebut nantinya akan dikirim ke Kepolisian London untuk dianalisa lebih lanjut. Pengiriman itu lantaran pihak Kepolisian London dianggap memiliki peralatan yang canggih untuk menganalisa. Sehingga, nantinya dapat mengetahui apakah sosok yang dicurigai itu merupakan pelaku peneroran.

“London memiliki peralatan yang canggih dalam rangka untuk mendeteksi itu, kalau itu sudah jelas nanti dari London pun perlu waktu dua hari juga kalau sudah nanti dikirim ke Inavis nanti Inavis akan menganalisa kembali baru melakukan proses investigasi kembali untuk betul betul mencari siapa dua orang tersebut,” tandas Dedi.

Diketahui, dua rumah pimpinan KPK menjadi sasaran teror bom pada Kamis (10/1/2019) dini hari. Selain rumah di rumah Agus Rahardjo, aksi teror bom juga terjadi di rumah Wakil Ketua KPK KPK Laode M. Syarif di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Waktu dari dua insiden tersebut nyaris bersamaan.

Teror yang terjadi di rumah Laode berupa pelemparan dua bom molotov. Sedangkan, di rumah Agus, polisi menyita tas berisi paralon berukuran besar yang terisi paku, kabel, serbuk, dan baterai. Tak ada bahan peledak di tas yang ditaruh pelaku di pagar kediaman Agus.

Jalur 10 Stasiun Manggarai Akan Ditutup Selama 45 Hari, Dimulai Besok

Suara.com – Jalur 10 perlintasan kereta api di Stasiun Manggarai akan ditutup sementara. Hal itu lantaran akan dipercepatnya pembangunan stasiun sentral oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten (BTPWJB) Kementerian Perhubungan.

VP Corporate Communications Kereta Commuterline Indonesia (KCI), Eva Chairunisa menjelaskan, selama 45 hari mendatang, jalur 10 Stasiun Manggarai tidak bisa melayani naik dan turun penumpang karena ada pembangunan konstruksi dengan melibatkan alat berat akan dilakukan.

“Mulai Rabu (23/1/2019) besok, selama 45 hari ke depan jalur 10 di Stasiun Manggarai akan ditutup. Penutupan itu pun dilakukan demi keamanan dan keselamatan pengguna jasa KRL ,” kata Eva saat dikonfirmasi, Selasa (22/1/2019).

Dengan ditutupnya jalur 10, para pengguna transportasi kereta api yang akan berangkat menuju Depok atau Bogor dialihkan menggunakan KRL di jalur 8, 5 dan 4.

Pada jalur 5 Stasiun Manggarai pun akan melayani keberangkatan KRL lintas Bogor atau Depok-Jatinegara dan Bogor atau Depok-Jakarta Kota. Sedangkan untuk jalur 4 pun melayani KRL tujuan Bekasi – Cikarang.

Eva menerangkan, kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi antara BTPWJB, PT KAI Daop 1 Jakarta, dan PT KCI . Tercatat, hingga saat ini PT KCI mengoperasikan 936 perjalanan KRL dengan 71 persen perjalanan diantaranya melintas Stasiun Manggarai.

Dari Tanah Abang ke Blok M Bisa Naik TransJakarta, Ini Jadwalnya

Suara.com – PT Transportasi Jakarta ( Transjakarta ) membuka rute baru Tanah Abang – Blok M dilayani lima unit bus yang beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 WIB – 22.00 WIB.

Direktur Operasional Transjakarta Daud Joseph menjelaskan Rute Tanah Abang – Blok M dilayani lima unit bus Metrotrans untuk tahap awal.

“Bus Metrotrans memiliki kapasitas 68 orang, dengan 41 tempat duduk,” kata Direktur Operasional Transjakarta Daud Joseph di Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Metrotrans juga dilengkapi dengan satu area kursi roda, serta tersedia pula ram kursi roda di area pintu untuk memudahkan keluar masuknya penumpang difabel.

Kelebihan lain yang dimiliki oleh bus Metrotrans yakni ketinggian lantai dapat disesuaikan dengan jalan untuk kenyamanan keluar masuk penumpang, katanya.

Selain itu, terdapat dua pintu penumpang berlantai rendah di sisi kiri bus. Bus ini juga dilengkapi dengan dua buah televisi wide screen 29 inci dan rekaman kamera pemantau untuk memantau setiap area di dalam dan di luar bus.

Rute Tanah Abang-Blok M terhubung dengan sejumlah layanan Transjakarta, seperti koridor 1, 1C, 1E, 1K, 6M, 6N,7B, 8D, 8E, 9H, 13A, B13. Serta program integrasi moda transportasi, Jak Lingko, yakni JAK07, JAK 10, JAK 11, JAK 12, dan JAK 14. “Dengan ini memudahkan masyarakat menjangkau angkutan umum yang aman, layak, dan terjangkau,” kata Daud Joseph.

Dia menambahkan pelanggan Transjakarta dengan rute Tanah Abang-Blok M dapat menempelkan kartu elektronik pada mesin yang terpasang di dalam bus Metrotrans untuk transaksi pembayaran dalam menggunakan moda transportasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kehadiran rute Tanah Abang-Blok M juga menjadi fasilitas unggulan bagi masyarakat. Khususnya pengguna moda transportasi umum.

“Untuk Anda yang menggunakan kereta api dari Stasiun Tanah Abang dan beraktifitas di sepanjang perkantoran Sudirman-Thamrin, rute ini adalah solusi Transportasi yang paling tepat,” kata Daud Joseph. (Antara)

Jokowi: Mau Bebas, Abu Bakar Baasyir Harus Setia ke NKRI dan Pancasila

Suara.com – Presiden Jokowi menegaskan, dirinya tak memberikan pembebasan tanpa syarat kepada narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir , melainkan bersyarat.

Karenanya, Jokowi menegaskan Abu Bakar Baasyir harus memenuhi semua persyaratan yang diberikan pemerintah kalau ingin benar-benar bebas.

“Pemerintah punya mekanisme hukum dan harus dilalui. Soal Ustaz Abu Bakar Baasyir, ada sistem hukum yang harus dilalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Sebagai presiden, Jokowi menegaskan tak mungkin dirinya melanggar peraturan hukum mengenai pembebasan bersyarat dalam kasus Abu Bakar Baasyir

Salah satu syarat yang diberikan pemerintah kepada Abu Bakar Baasyir adalah, napi teroris tersebut harus mau meneken surat kesetiaan terhadap NKRI dan Pancasila .

“Ini pembebasan bersyarat. Syaratnya harus dipenuhi. Kalau tidak, kan enggak mungkin saya menabrak peraturan. Contoh, setia kepada NKRI dan Pancasila, itu dasar sekali. Sangat prinsip sekali. Saya kira jelas sekali,” ucap dia.

Kekinian, setelah persyaratan itu disodorkan, giliran Abu Bakar Baasyir dan keluarga menentukan apakah mau memenuhi atau tidak.

“Ini semua masih kajian di Menkopolhukam, termasuk juga tentu saja terserah kepada keluarga besar Ustaz Abu Bakar Baasyir.”

Sebelumnya, Kuasa Hukum Abu Bakar Baasyir, Mahendradatta menjelaskan alasan kliennya tidak mau menandatangani ikrar kesetiaan NKRI.

Menurut Abu Bakar Baasyir, tidak perlu tanda tangan surat pernyataan tersebut untuk membuktikan kecintaannya kepada NKRI.

Abu Bakar Baasyir juga lebih memilih bela Islam karena keduanya dianggap satu hal yang sama.

Buruh Pabrik di Banten Berangkat Kerja dengan Bertaruh Nyawa, Ini Ceritanya

Suara.com – Saban hari buruh pabrik di Serang, Banten , tepatnya di Kampung Turun Bales, Desa Katulisan, Kecamatan Cikeusal berangkat kerja dengan bertaruh nyawa . Itu semua untuk irit ongkos dan waktu.

Buruh pabrik di Kampung Turun Bales saban hari menyebrang sungai Ciujung untuk menuju ke tempat kerjanya di Kampung Saninten, Desa Malabar, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang.

Mereka menyeberang menggunakan perahu eretan atau getek. Getek dijalankan dengan cara ditarik dengan menggunakan tali dari satu sisi ke sisi sungai lain.

Selasa (22/1/2019) Pagi tadi sekira pukul 06.30 WIB perahu getek yang membelah sungai Ciujung dari Kampung Turun Bales ke Kampung Saninten hanyut.

Sebanyak 29 orang yang berada di atasnya tercebur setelah perahu getek dihantam oleh kayu hingga terbalik. Akibatnya, satu orang atas nama Suwandi (42) karyawan di PT Panca Tama hilang.

Salah satu warga Godzali mengaku, perahu getek sudah beroperasi puluhan tahun silam dikarenakan tidak adanya jembatan penghubung, dan menjadi salah satu alternatif untuk mempersingkat jarak dan waktu.

“Kalau jalan biasa sampai 12 kilometer-an, belum kena macetnya. Kalau pakai eretan cepat sampai, apalagi kalau orang yang mau berangkat kerja,” katanya.

Tidak adanya jembatan membuat masyarakat memilih menggunakan jasa perahu eretan meskipun harus membayar Rp 2 ribu untuk setiap motor, dan Rp10 ribu untuk mobil kecil.

“Kalau di sini ada sekitar tujuh perahu getek. Tapi pas pagi tadi cuma ada satu yang beroperasi karena arus sungai lagi deras,” ujarnya.

Kapolsek Pamarayan AKP Asroji mengatakan, perahu eretan dimanfaatkan masyarakat untuk berangkat dan pulang kerja.

“Iyah kebanyakan dimanfaatkan masyarakat untuk berangkat menuju tempat kerja di wilayah Cikande,” katanya.

Ini Dia Sosok Calon Pengganti Zumi Zola Jadi Gubernur Jambi

Suara.com – DPRD Provinsi Jambi mengusulkan Fachrori Umar diangkat menjadi Gubernur Jambi untuk sisa masa jabatan periode 2016-2021 mengggantikan Zumi Zola yang terjerat kasus korupsi. Pengusulan pengangkatan Gubernur Jambi tersebut dilakukan pada Sidang Parpurna DPRD Provinsi Jambi yang dipimpin Ketua DPRD H Cornelis Buston di Jambi, Selasa (22/1/2019).

Pada persidangan itu sekretaris dewan membacakan keputusan presiden tentang pengesahan pemberhentian Gubernur Jambi masa jabatan 2016-2021 dan penunjukan Plt Gubernur Jambi masa jabatan 2016-2021.

“DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan,” kata Ketua DPRD Provinsi Hambi H Cornelis Buston yang didampingi kedua wakilnya Sufardi Nurzain dan Chumaidi Zaidi.

“DPRD Provinsi Jambi akan segera menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur Jambi masa jabatan 2016-2021 kepada Presiden RI melalui Mendagri untuk disahkan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjut Cornelis.

DPRD Provinsi Jambi berharap pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur Jambi menjadi Gubernur Jambi dapat secepatnya terlaksana sehingga kebijakan-kebijakan strategis bisa segera diputuskan guna tercapainya Jambi TUNTAS 2021.

Sebelumnya Zumi Zola Zulkifli resmi diberhentikan dari jabatan sebagai Gubernur Jambi melalui Keppres setelah terbukti bersalah menerima gratifikasi dan memberi suap terkait pengesahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memberikan vonis enam tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Majelis hakim juga menjatuhkan tambahan pidana untuk Zola berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak selesai menjalani pidana pokok. (Antara)

Tak Tahu Ganja Dilarang, Model Panas Asal Rusia Didakwa 20 Tahun Penjara

Suara.com – Hanna Liakhava , perempuan yang disebut sebagai model panas asal Rusia didakwa hukuman penjara maksimal 20 tahun lantaran terlibat dalam kasus kepemilikan ganja. Terkait kasus ini, perempuan berusia 25 tahun itu mengaku tak tahu jika keberadaan narkoba itu dilarang di Indonesia.

Dalam kasus ini, Hanna telah menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Denpasar, Senin (21/1/2019) kemarin.

Saat membacakan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Gede Raka Arimbawa menyebut Hanna ditangkap petugas pada 14 Oktober 2018 sekitar pukul 01.45 Wita lantaran kedapatan membawa ganja seberat 0,10 gram. Saat itu, Hanna tiba di Bali dengan pesawat China Eastern MU 5029 rute Shanghai-Denpasar.

Penangkapan itu terjadi saat terdakwa saat tiba di pos pemeriksaan Bea Cukai untuk mengisi Formulir Costum Declaration dan pemeriksaan X-ray barang bawaan. Saat itu, gerak-gerik warga negara asing itu dicurigai petugas. Lantaran dianggap ada kejanggalan, petugas langsung melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap koper yang dibawa Hanna. Alhasil, setelah koper tersebut dibuka ditemukan 1 plastik klip berisi potongan daun warna hijau kecoklatan diduga jenis ganja yang disimpan di dalam 2 tabung kecil.

“Setelah ditimbang, potongan daun warna hijau kecoklatan yang mengandung Narkotika jenis ganja tersebut, diketahui seberat 0,10 gram,” kata Jaksa Raka seperti dikutip dari Beritabali.com–jaringan Suara.com, kemarin.

Atas perbuatannya, Jaksa Raka dalam dakwaan alternatif ke-Satu menjerat Hanna dengan Pasal 113 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. Kemudian, dalam dakwaan ke-Dua dan ke-Tiga, Jaksa Raka juga memasang Pasal 111 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU yang sama.

Saat persidangan kasus itu, Hanna yang dibantu seorang penerjemah dan penasehat hukumnya, Edward Pangkahila tidak mengelak atau membantah saat diminta menanggapi dakwaan JPU.

Sumber: Beritabali.com

Debat Pilpres 2019 Pertama, Mahfud: Tidak Ada Harapan Baru

Suara.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi – Maruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno belum memberikan harapan baru dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu terlihat dalam debat Pilpres 2019 pekan lalu.

Catatannya, tidak ada paslon yang bisa memenuhi janjinya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Karena masing-masing paslon memiliki barisan yang punya masalah hukum.

“Tidak ada harapan baru karena isunya dari periode ke periode itu-itu saja, dari Pilpres 2004, 2009, 2014 dan saat ini sehingga saya belum melihat adanya harapan baru untuk strategi baru,” kata Mahfud dalam diskusi bertajuk ‘Menakar Komitmen Capres – Cawapres terhadap Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Mahfud menilai kedua paslon juga tidak menyinggung adanya strategi mengatasi persoalan masih adanya tindakan birokrasi yang terkooptasi kekuatan politik.

“Birokrasi kita itu semua bisa diperjualbelikan, birokrasi dikooptasi kekuatan politik. Apa yang dijanjikan oleh dua pasangan ini? tidak ada, padahal di sana masalahnya, di samping yang diselesaikan di pengadilan semua capres menjanjikan itu, namun tidak ada,” ujarnya.

Menurut dia selama ini seakan-akan korupsi hanya terjadi di pengadilan, padahal ada juga masalahnya di birokrasi dan terkooptasi politik, namun tidak ada yang menunjukkan strategi bagaimana membersihkan birokrasi tersebut.

Selain itu dia menilai untuk urusan korupsi masa lalu, ada hakim, jaksa dan polisi yang ingin berbuat baik namun tidak bisa karena diteror masa lalu misalnya ada Kepala Kejaksaan Tinggi dipecat karena ingin mengungkap sebuah kasus.

Menurut dia siapa yang bisa menjanjikan penyelesaian seperti itu karena adanya sikap saling sandera dan dirinya pernah mengusulkan adanya potong pejabatnya dan sistem pengontrolan bersama.

“Kalau tidak seperti itu, cari komisi kebenaran dan putus hubungan dengan masa lalu, sehingga kita bisa menata lagi sejak awal,” ujarnya.

Dia menilai seorang pemimpin yang tampil harus berani membersihkan birokrasi dari kooptasi politik dan melepaskan masa lalu. (Antara)

Resmikan Kantor TKD, Ma’ruf Amin Targetkan Menang 70 Persen di Trenggalek

Suara.com – Calon Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menargetkan pasangan Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf menang 70 persen di Trenggalek , Jawa Timur. Hal ini disampaikan Ma’ruf saat meresmikan Kantor Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi – Ma’ruf di sela kunjungannya ke Trenggalek, Selasa (22/1/2019).

“Saya menyampaikan terima kasih sekaligus bangga, ada kantor TKD yang cukup megah,” kata Ma’ruf seusai meresmikan Kantor TKD Trenggalek seperti dilansir dari Antara.

Ma’ruf menilai Kantor TKD Trenggalek sangat representatif sebagai kantor tim kampanye di Pemilu 2019. Ia berharap perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 01 di Trenggalek dapat tercapai siginifikan.

“Kalau bisa perolehan suaranya seperti target nasional, minimal 70 persen di Trenggalek,” kata Ma’ruf.

Dalam acara peresmian ini, hadir sejumlah perwakilan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK), politikus PDIP Giyanto. Selain itu, ada juga Ketua TKD Jawa Timur Mahfud Arifin dan Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin.

Sebelum meresmikan kantor TKN, Ma’ruf sebelumnya menghadiri acara istigasah kubra di Stadion Minak Sompal, Trenggalek.

Selanjutnya, Ma’ruf menuju Ponorogo untuk bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Mayak, serta berziarah ke makam K.H. Hasan Bestari.

Setelah itu, Ma’ruf menuju Nganjuk untuk menghadiri acara UMKM, BMT Nganjuk dan Kopi Abah sebelum berangkat ke Surabaya untuk beristirahat.

CEK FAKTA: Bayar Kuliah Pakai OVO Dapat Cash Back 60 Persen Hoaks

Suara.com – Universitas Airlangga atau Unair memastikan adanya informasi bayar kuliah pakai OVO dapat cash back 60 persen hoaks . Baru-baru ini ramai beredar di media sosial dan pesan elektronik mengenai foto atau iklan dari salah satu platform pembayaran elektronik OVO yang menggemparkan beberapa instansi pendidikan di Indonesia.

Dalam dalam iklan itu adanya cash back atau kembalian harga dari uang kuliah di beberapa Universitas di Indonesia. Seperti Universitas Airlangga (Unair), Universitas Gajah Mada ( UGM ), Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan beberapa lainnya.

Di iklan tersebut digambarkan bahwa jika membayar uang kuliah melalui OVO tersebut akan ada casback atau kembalian uang kuliah sebesar 60 persen. Sontak iklan ini sempat membuat heboh mahasiswa yang kuliah di universitas yang tercantum di iklan tersebut.

Mengetahui hal tersebut, Unair sebagai salah satu instansi yang namanya ikut tercatut mengambil langkah tegas yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah hoaks atau berita bohong.

“Tidak ada kebijakan cashback uang kuliah di Unair, pembayaran juga tidak dilakukan melalui aplikasi Elektronik Payment. Kami secara tegas mengatakan ini hoax dan membuat iklan tandingan sebagai bentuk perlawanan terhadap berita hoaks,” ujar Suko Widodo, Ketua Pusat Informasi dan Humas Unair, Selasa (22/1/2019).

Saat ditanya kemungkinan pelaku penyebar informasi hoaks tersebut, Suko juga mengatakan bahwa pihaknya tidak mengambil pusing mengenai hal tersebut. Baginya yang terpenting adalah perlawanan terhadap berita hoax nya.

“Kami yang pertama melawan info hoax tersebut kemudian UGM juga membuat hal yang sama. saya tidak tahu siapa yang nyebarin atau apa motifnya. namanya hoax, liar beredar. Dugaan saya ada orang iseng, membuat kisruh situasi negara,” pungkasnya.

Usai Membunuh, Junaidi Berakting ke Polisi Istrinya Tewas Bunuh Diri

Suara.com – Rekayasa yang dilakukan Junaidi (23) untuk menutupi kasus pembunuhan istrinya, Alika Septiana Sari (23) akhirnya bisa diungkap polisi. Awalnya, pelaku sempat mengelabui aparat polisi dengan menyebut jika tewasnya sang istri karena bunuh diri.

Kapolsek Sekampungudik Iptu Sudarli seperti dikutip Saibumi.com–jaringan Suara.com, Seni (21/1/2019), menyampaikan, kasus pembunuhan itu terungkap setelah polisi menemukan ada kejanggalan dari jasad korban. Sebab, kata Sudarli, Alika diduga tewas karena dibunuh karena ditemukam bekas sayatan senjata tajam di leher korban.

“Usai melihat jenazah korban, anggota kami curiga melihat sayatan luka dileher korban,” kata Sudarli, kemarin.

Terkait adanya kejanggalan itu, polisi akhirnya mencari keberadaaan Junaidi dan menangkapnya. Saat dibekuk, kata dia, Junaidi akhirnya mengakui jika telah membunuh istrinya.

“Awalnya pelaku mengaku istrinya bunuh diri. Setelah anggota kami mendesak barulah pelaku mengakui telah membunuh istrinya,” ungkapnya.

Saat ditangkap, petugas lalu memindahkan penahanan Junaidi ke Polres Lampung Timur. Menurutnya, alasan pemindahan itu untuk mengantisipasi adanya amukan warga kepada pelaku. Saat ini, polisi juga masih mendalami motif Junaidi saat menghabisi nyawa istrinya.

“Sudah kami titipkan pelakunya di Polres,” kata dia.

Sumber: Saibumi.com

Kecelakaan Kerja Meningkat 40 Persen di Tahun 2018

Suara.com – Ada peningkatan angka kecelakaan kerja sebesar 40 persen. Angka peningkatan ini terbilang cukup fantastis.

Dari data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan , tercatat pada 2018 ada sebanyak 175 ribu kasus kecelakaan kerja. Angka ini lebih tinggi 40 persen dibandingkan kasus pada 2017 hanya mencapai 123 ribu kasus saja.

“Data 2018 ada peningkatan 40 persen kecelakaan kerja. Itu sangat luar biasa,” kata Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Khrisna Syarif saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Selasa (22/1/2019).

Dari total kasus kecelakaan kerja, nilai pembayarannya atau klaim pun terbilang cukup besar yakni mencapai Rp 1,2 miliar. Namun, belum semua pekerja sudah terdaftar dalam jaminan sosial.

Khrisna pun meminta agar pemerintah dapat lebih fokus dalam penanganan kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja. Sebab, para pekerja pun memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sosial.

“Nilainya (pembayaran) cukup besar Rp 1,2 miliar pembayaran jaminan atau klaimnya. Kami ingin pemerintah hadir bilamana terjadi kecelakaan kerja,” ungkap Khrisna.

BPJS Minta Pemerintah Bikin Kebijakan Mitigasi Bencana via Jaminan Sosial

Suara.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meminta pemerintah membuat kebijakan mitigasi bencana melalui jaminan sosial. Sebab, masih banyak korban bencana alam di Indonesia yang belum terdaftar dalam jamsos.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Khrisna Syarif mengatakan, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan kepada warganya dalam berbagai kesempatan, terutama saat bencana alam. Khrisna meminta agar pemerintah turut berkontribusi dalam mitigasi bencana melalui jamsos.

“Kami ingin negara hadir memberikan perlindungan di setiap kejadian. Jadi memang ini kita perlu mitigasi bencana melalui jamsos,” kata Khrisna saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Selasa (22/1/2019).

Sebagai contoh, dalam insiden pesawat jatuh Lion Air JT610, hanya sekitar 20 hingga 30 penumpang yang terdaftar jamsos. Padahal total penumpang pesawat itu mencapai 189 orang.

Belum lagi dalam bencana gempa dan tsunami di Palu, dari total sekitar 2.000 orang yang hilang hanya 60 orang yang memiliki jamsos.

Memasuki 2019, BPJS Ketenagakerjaan menginginkan adanya kebijakan baru yang dapat merangkul seluruh warga di Indonesia melalui jamsos.

Bukan hanya pekerja yang mendapatkan jamsos, melainkan siapa pun warga Indonesia yang lahir hingga meninggal berhak mendapatkan jamsos.

Khrisna menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan siap mendukung pemerintah dalam program mitigasi bencana melalui jamsos. Ia memastikan, pada 2019, akan lebih banyak warga bergabung dan memiliki jamsos.

“Kami harap ada kontribusi pemerintah untuk perubahan ini. Kami siap dukung. Pemerintah.”

Bule Nekat ke Gunung Anak Krakatau Diduga Masuk dari Pulau Sabesi

Suara.com – Warga Negara Asing (WNA) atau bule nekat ke Gunung Anak Krakatau diduga masuk dari kawasan Wisata Anyer atau Carita di Pandeglang, Banten. Mereka naik perahu dari Carita ke Pulau Sabesi.

Umar, salah satu tour guide Gunung Anak Krakatau mengatakan untuk saat ini wisatawan yang masuk Gunung Anak Krakatau sulit terdeteksi.

“Ada dua alternatif (pemberangkatan menuju GAK), ada yang dari Lampung atau dari Anyer-Carita. Biasanya kalau kayak begitu dari Anyer – Carita, kalau dari Lampung terdeteksi dengan kita perahu boatnya,” ujarnya dihubungi wartawan, Selasa (22/1/2019).

Dia juga mengaku melihat ada kapal boat keluar dari Pulau Sabesi.

“Memang kemarin saya lihat itu ada boat keluar dari Pulau Sebesi sekitar tanggal 17-18 Januari, saya lihat kok ada boat apakah dari Krakatau? Kayaknya bukan hanya bule itu aja sih yang sudah menginjakkan kaki di situ. Soalnya itu (pemberangkatan) dari Carita, mungkin baru ketahuan bule itu aja yang menginjakkan kaki di sana,” terangnya.

Sejak ada tsunami memang pendapatan para guide menurun drastis. Apalagi saat ini status Gunung Anak Krakatau belum juga dicabut. Sehingga dimungkinkan ada guide nakal yang tidak mengindahkan instruksi pemerintah. Dimana ada larangan mendekati Gunung Anak Krakatau radius 5 kilometer.

“Nggak mungkin bule itu menginjakkan kaki ke Gunung Anak Krakatau kalau nggak ada yang nge-guide-in, mungkin guide-nya juga nggak asal. Pastinya takut dengan selebaran dari Badan Geologi. Makanya mencari guide yang nyelonong,” ucapnya.

Dia berharap pemerintah bisa segera menurunkan level status Gunung Anak Krakatau sehingga para guide bisa mencari nafkah tanpa harus kucing-kucingan dengan aparat.

“Sekarang guide-guide wisata Gunung Anak Krakatau sangat menjerit. Menurut saya Gunung Anak Krakatau itu memang sudah aman kok, tapi kenapa dari pemerintah belum menurunkan statusnya,” ujarnya.

3 Calon Pengganti Sandiaga Sowan ke Fraksi Demokrat – PAN DPRD DKI

Pebriansyah Ariefana | Stephanus Aranditio

3 Calon Pengganti Sandiaga Sowan ke Fraksi Demokrat - PAN DPRD DKI

Sebanyak 3 Calon Wakil Gubernur atau Cawagub DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suahaimi, Agung Yulianto, dan Ahmad Syaikhu bersilaturahmi ke Fraksi Partai Demokrat-PAN. (Suara.com/Tyo)

Ketiga Cawagub ini didampingi anggota Fraksi PKS Achmad Yani ke Ketua Fraksi Demokrat-PAN Taufiqurrahman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Menhan Ancam Usir Abu Bakar Baasyir Jika Tak Akui Pancasila

Suara.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengancam akan mengusir terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir dari Indonesia jika tidak mau mengakui Pancasila . Syarat itu, menurut Menhan, syarat Abu Bakar Baasyir bebas.

Jikalau Abu Bakar Baasyir tidak mau akui Pancasila, bisa tetap tinggal di Indonesia. Tapi hanya sementara.

“Iya dong (harus mengakui Pancasila). Kalau tidak numpang aja. Kalau lama bisa diusir,” kata Menhan usai acara ‘Coffee Morning’ dengan para Atase Pertahanan (Athan) sejumlah negara sahabat di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Menurut Ryamizard, setiap negara memiliki pandangan hidup dan dasar negara atau ideologi. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini berharap Abu Bakar Baasyir bisa menerima ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Menurut Ryamizard, tidak mungkin seorang warga negara Indonesia (WNI) seperti Abu Bakar Baasyir bisa hidup di negara ini jika tidak mengakui Pancasila. Jika masih ada orang yang tidak mengakui Pancasila berarti orang itu hanya numpang sementara. Kalau sudah tinggal lama, selayaknya dikeluarkan dari negara ini.

“Kalau tidak akui Pancasila, namanya numpang. Kalau numpang itu sebentar aja. Jangan lama-lama. Rugi negara kalau terlalu lama,” tuturnya.

Dalam pertemuannya dengan sejumlah atase pertahanan negara sahabat, tambah Ryamizard, tidak ada protes ataupun dukungan dari para Athan terkait wacana pembebasan Abu Bakar Baasyir.

“Mereka hanya mendukung setiap upaya pemberantasan teroris di Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih dalam terkait pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Wiranto dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Senin petang, pihak keluarga telah meminta pembebasan sejak 2017 karena usia lanjut dan kesehatan yang terus menurun.

Atas dasar itu dan alasan kemanusiaan, Presiden Jokowi memahami permintaan keluarga Abu Bakar Baasyir.

Namun demikian, menurut Wiranto, pembebasan Abu Bakar Baasyir juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, seperti kesetiaan kepada Pancasila, hukum dan lain sebagainya.

“Presiden tidak grusa-grusu, serta merta, tapi perlu mempertimbangkan aspek lainnya. Karena itu Presiden memerintahkan pejabat terkait melakukan kajian mendalam dan komprehensif merespons permintaan itu,” katanya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebutkan pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir dilakukan demi dan atas dasar pertimbangan alasan kemanusiaan. (Antara)

Maruf Amin Setuju Najwa Shihab Jadi Moderator karena Orang Lurus

Suara.com – Calon Wakil Presiden pasangan Joko Widodo atau Jokowi, Maruf Amin setuju jika Najwa Shihab jadi moderator di debat Pilpres 2019 mendatang. Nama Najwa Shihab diusulkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU masuk sebagai calon moderator debat putaran kedua, 17 Februari 2019 mendatang.

Maruf Amin menilai Najwa Shihab sosok yang netral dan tak berpihak. Maruf Amin juga menilai sosok Najwa Shihab lurus.

“Kalau kita sih setuju saja. Kan yang penting itu, ya artinya lurus, tidak berpihak, netral, jadi siapa saja bukan masalah buat kami,” katanya di Stadion Stadion Minak Sompal, Trenggalek, Jawa Timur, Selasa (22/1/2019).

Hanya saja sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Fadli Zon meragukan independensi Najwa Shihab dan Tommy Tjokro sebagai moderator debat Pilpres 2019.

Najwa Shihab dan Tommy Tjokro sebelumnya diusulkan menjadi moderator debat sesi kedua pada 17 Februari mendatang.

Fadli Zon mengatakan, dirinya tak menolak atas usulan tersebut. Hanya saja, menurut Fadli Zon kedua nama presenter yang diusulkan itu dinilai memiliki afiliasi politik terhadap pihak tertentu.

Terkait hal itu, Fadli Zon menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memilih moderator debat yang tidak terafiliasi politik dan independen.

Selain itu, KPU sebaiknya juga tidak melulu memilih moderator debat dari kalangan presenter. Fadli Zon mengusulkan KPU bisa memilih moderator debat dari kalangan intelektual dari universitas.

Ancam Usir Abu Bakar Baasyir, Menhan: Negara Rugi Jika Terlalu Lama Numpang

Suara.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menilai tidak mungkin seorang warga negara Indonesia (WNI) seperti Abu Bakar Baasyir bisa hidup di negara ini jika tidak mengakui Pancasila . Jika masih ada orang yang tidak mengakui Pancasila berarti orang itu hanya numpang sementara.

Menhan mengancam akan mengusir terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir dari Indonesia jika tidak mau mengakui Pancasila. Syarat itu, menurut Menhan, syarat Abu Bakar Baasyir bebas. Jikalau Abu Bakar Baasyir tidak mau akui Pancasila, bisa tetap tinggal di Indonesia. Tapi hanya sementara.

“Kalau tidak akui Pancasila, namanya numpang. Kalau numpang itu sebentar aja. Jangan lama-lama. Rugi negara kalau terlalu lama,” kata Menhan usai acara ‘Coffee Morning’ dengan para Atase Pertahanan (Athan) sejumlah negara sahabat di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Menurut Ryamizard, setiap negara memiliki pandangan hidup dan dasar negara atau ideologi. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini berharap Abu Bakar Baasyir bisa menerima ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Dalam pertemuannya dengan sejumlah atase pertahanan negara sahabat, tambah Ryamizard, tidak ada protes ataupun dukungan dari para Athan terkait wacana pembebasan Abu Bakar Baasyir.

“Mereka hanya mendukung setiap upaya pemberantasan teroris di Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih dalam terkait pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Wiranto dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Senin petang, pihak keluarga telah meminta pembebasan sejak 2017 karena usia lanjut dan kesehatan yang terus menurun.

Atas dasar itu dan alasan kemanusiaan, Presiden Jokowi memahami permintaan keluarga Abu Bakar Baasyir.

Namun demikian, menurut Wiranto, pembebasan Abu Bakar Baasyir juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, seperti kesetiaan kepada Pancasila, hukum dan lain sebagainya.

“Presiden tidak grusa-grusu, serta merta, tapi perlu mempertimbangkan aspek lainnya. Karena itu Presiden memerintahkan pejabat terkait melakukan kajian mendalam dan komprehensif merespons permintaan itu,” katanya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebutkan pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir dilakukan demi dan atas dasar pertimbangan alasan kemanusiaan. (Antara)

Gempa Susulan 6,7 SR Guncang Sumba Barat

Suara.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG ) melaporkan, gempa bumi susulan dengan kekuatan 6,7 skala Richter (SR) mengguncang wilayah Kabupaten Sumba Barat , Nusa Tenggara Timur (NTT), namun tidak berpotensi tsunami.

Gempa susulan tersebut terjadi pada pukul 12.10.02 WIB, kata Kepala BMKG Stasiun Waingapu, Arief Tyastama, Selasa (22/1/2019) siang.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 10.65 Lintang Selatan dan 118.97 Bujur Timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 120 km barat Daya Sumba Barat, pada kedalaman 10 km.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Waingapu, Arief Tyastama mengatakan, gempa susulan tersebut cukup kuat dan dirasakan masyarakat di Pulau Sumba.

Dia meminta petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk memberikan imbauan kepada warga, terutama di gedung-gedung tinggi untuk tetap waspada.

Menurut dia, gempa susulan itu terjadi pada 120 km barat daya Sumba Barat, 124 km barat daya Sumba Barat Daya, 152 barat daya Sumba Tengah, 393 km Tenggara Mataram, 1.438 km Tenggara Jakarta.

Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan akibat gempa di wilayah itu.

Berdasarkan catatan BMKG, hingga saat ini telah terjadi 13 kali gempa susulan pascagempa pertama dengan kekuatan 6.2 SR pada Selasa pagi pukul pukul 07.59 WITA. (Antara)

Eni Mengaku Dipertemukan dengan Kotjo Melalui Anak Setnov Bahas PLTU Riau-1

Suara.com – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih mengakui pembahasan proyek PLTU Riau-1 , dengan mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) untuk memenangkan bos Blackgold Natural Resource, Johannes B. Kotjo sebagai pemegang saham.

Dalam pengakuannya Eni menyebut pertemuan itu turut dihadiri anak dari Setnov, Rheza Herwindo serta staf pribadi Eni, Indra Purmandani. Di mana Setnov yang akan mengenalkan Eni dengan Kotjo melalui Rheza.

Hal itu disampaikan Eni saat dihadirkan sebagai terdakwa dalam kasus suap PLTU Riau-1 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

“Itu, pak Novanto bilang ini bantu pak Kotjo, tapi belum ada pak Kotjo di situ. Saya diminta untuk bantu-bantu keperluan yang mungkin nanti ada kepentingan pak Kotjo. Anaknya pak Nov, Rheza yang ‎mempertemukan saya dengan pak Kotjo,” kata Eni.

Eni menjelaskan, Setnov meminta dirinya untuk mengawal sejumlah pertemuan dengan pihak PT. PLN sebagai yang mempunyai proyek PLTU Riau-1. Eni mengaku tak bisa menolak permintaan Setnov ketika itu karena masih menjadi Ketua Umum Golkar.

“Waktu itu pak Novanto tahu Komisi VII berurusan dengan PLN. Intinya, saya diminta untuk bantu keperluan Pak Kotjo,” ungkap Eni.

Menurut Eni, dirinya dijanjikan Setnov akan mendapatkan fee bila memuluskan proyek PLTU Riau-1 untuk membantu Kotjo memegang proyek tersebut. Di mana Eni dijanjikan 1.5 Juta dollar dari Setnov.

“Pada saat itu nggak langsung pak Novanto menjanjikan saya, setelah pak Nov diangkat lagi Ketua DPR bilang ke saya terkait ada hal-hal yang dikerjaan pak Kotjo, nanti ada sesuatu bagiannya,” imbuh Eni.

Eni Saragih didakwa oleh jaksa KPK telah menerima uang suap perkara PLTU Riau-1 sebesar Rp 4.75 miliar dari terdakwa bos Blackgold Johannes B Kotjo.

Eni didakwa melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang‎ Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Fadli Zon Sebut Pembebasan Abu Bakar Baasyir Jadi Mainan Politik

Suara.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempertanyakan sikap Menko Polhukam Wiranto yang menyatakan akan mengkaji ulang rencana pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir . Padahal, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menyatakan pembebasan Baasyir tanpa syarat dari pemerintah.

Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tak ingin mengatakan benar atau salah ihwal keputusan Jokowi yang membebaskan Abu Bakar Baasyir tanpa syarat. Hanya saja, Fadli menilai sikap pemerintah yang mengatakan akan kembali mengkaji rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir menunjukan adanya upaya permainan politik.

“Saya tidak mengatakan salah benar, itu kan pengacaranya sendiri mengatakan seharusnya bukan Desember sudah bisa bebas bersyaratkan yang sesuai dengan aturan hukum yang ada gitu. Apalagi mungkin ada pertimbangan kesehatan dan lain-lain. Jadi ini kan dijadikan satu objek politik untuk mainan politik karena itu yang jadi masalah,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Menurut Fadli, pemerintah seharusnya mengedepankan unsur hukum jika ingin membebaskan Baasyir. Sehingga tidak perlu mengklaim bahwasanya pembebasan Abu Bakar Baasyir tersebut berdasarkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf Amin.

“Jelas-jelas dong framingnya adalah menjadikan kasus ini bukan kasus hukum, harusnya kasus hukum saja misalnya harus bebas bersyarat atau boleh bebas bersyarat ya bebas bersyarat jangan diklaim ini dari TKN lah,” tandasnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah masih mengkaji aspek Pancasila dan NKRI terkait adanya pembebasan bersyarat yang diberikan Presiden Jokowi kepada Abu Bakar Baasyir. Pemerintah kata Wiranto, tak mau tergesa-gesa dalam rencana pembebasan tersebut.

“Masih perlu dipertimbangkan aspek lain seperti Pancasila, NKRI, Hukum dan sebagainya. Jangan sampai ada spekulasi lain terkait Abu Bakar Ba’asyir,” tutur Wiranto.

Eni: Dirut PLN Hanya Sangggupi Permintaan Novanto di Luar Jawa

Suara.com – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih membeberkan adanya pertemuan antara mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dengan Direktur Utama PT. PLN Sofyan Basyir. Dalam pertemuan itu, kata Eni, Novanto meminta jatah proyek PLTU Jawa III kepada Sofyan.

Menurut Eni, selain Sofyan, pertemuan yang dilakukan di kediaman Novanto juga dihadiri Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN. Dia mengakui menjadi fasilitator dalam pertemuan Setya Novanto dengan petinggi BUMN tersebut.

“Saya hanya memfasilitasi bertemu Sofyan Basyir. Pak Setnov meminta mau minta proyek di jawa III. Saya sampaikan juga ke Sofyan Basyir. Tapi jawaban di Jawa penuh,” kata Eni Saragih saat menjalani sidang sebagai terdakwa terkait kasus suap proyek PLTU Riau -1 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Dalam pertemuan itu, Eni menyebutkan Sofyan menyanggupi permintaan Novanto bila mau memegang proyek di luar pulau Jawa.

“Sofyan bilang semua punya orang jawa (PLTU Jawa III) tidak bisa, Kalau di luar Jawa oke, pokoknya yang masih di luar Jawa,” ujar Eni, mengulang ucapan Sofyan Basyir dalam pertemuan.

Untuk diketahui, Eni Saragih didakwa oleh Jaksa KPK telah menerima uang suap perkara PLTU Riau-1 sebesar Rp 4,75 miliar dari bos Blackgold Johannes B Kotjo yang juga berstatus terdakwa dalam kasus yang sama. Eni didakwa melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang‎ Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mendikbud Hapus Nomor Induk Siswa Nasional Tahun 2019 Ini

Suara.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud ) Muhadjir Effendy mengatakan mulai tahun 2019 Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dihapuskan. Nomor Induk Siswa Nasional diganti dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dengan dijadikannya NIK sebagai pengganti NISN, maka akan mempermudah pendataan anak-anak yang masuk dalam usia sekolah. Dalam hal ini peranan pendidikan nonformal menjadi strategis bukan lagi pelengkap tapi memiliki peran utama.

“Itu mudah tinggal diubah saja, kan datanya sudah ada di sekolah. Tinggal dicek, termasuk di daerah mana, tinggal dimana, keluarganya siapa. Saya kira secara teknis tidak ada kesulitan gitu hanya kita perlu menselaraskan datanya saja,” ujar Mendikbud usai bertemu dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Mendikbud menjelaskan pihaknya didukung oleh Kemendagri terutama dlaam mengatur sistem penerimaan siswa baru. Melalui kerja sama itu, jika sebelumnya orang tua yang mendaftarkan anaknya maka sekarang justru sekolah bersama aparat desa yang mendata anak untuk masuk ke sekolah.

“Terutama untuk memberikan kesempatan pada peserta didik, yang dengan alasan tertentu tidak dapat masuk ke jalur formal. Sehingga nanti target kita dengan disatukannya data yang ada di Kemendagri dengan data Kemendikbud, maka wajib belajar dapat terwujud,” tambah dia.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan dengan NIK dapat mengetahui anak-anak yang putus sekolah. Sehingga Mendikbud bisa memerintahkan dinas pendidikan daerah untuk mengecek kondisi anak itu.

“Kalau ternyata tidak punya biaya untuk sekolah, kita bisa mengurusnya dan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP),” kata dia.

Dengan demikian, lanjut Zudan wajib belajar 12 tahun bisa terwujud dengan terintegrasinya data yang ada di Kemendagri dan juga Kemendikbud. (Antara)

Said Didu Sebut Kebohongan Jokowi, Dari Esemka Hingga BBM Satu Harga

Suara.com – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ), Said Didu menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap berbohong saat memimpin pemerintahan. Banyak janji-janji palsu Jokowi kepada rakyat yang menurutnya masuk ke dalam kategori bohong seorang kepala negara.

Said Didu mengatakan, banyak program-program yang pernah dijanjikan Jokowi dalam masa kampanye Pilpres 2019. Tak hanya itu, saat menjabat presiden pun Jokowi dianggap kerap berbohong, salah satunya ialah produksi mobil buatan anak negeri, Esemka.

“Janji kampanye kalau dilaksanakan dan tercapai tapi kalau janji kampanye tidak dilakukan, maka itu kebohongan,” kata Said dalam diskusi bertajuk ‘Jejak-jejak Kebohongan Jokowi ?’ di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo – Sandiaga, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

“Esemka itu adalah kebohongan, jadi saya bersyukurlah saya tidak jadi kebohongan Esemka. Sebaiknya kita list siapa saja korban kebohongan Esemka dan bagaimana menjadi korbannya. Yang sering digunakan orang janji kampanye bukan kebohongan,” sambungnya.

Said Didu menilai kebohongan-kebohongan Jokowi telah merusak negara. Sayangnya kebohongan itu ditutupi dengan pencitraan-pencitraan yang dilakukan Jokowi di mana seolah-seolah mantan Wali Kota Solo itu berhasil mencetak sejumlah kesuksesan.

Ia mencontohkan, soal kebijakan Jokowi yang menetapkan satu harga BBM di seluruh daerah. Padahal menurut dia, hal itu merupakan kewajiban seorang pemimpin negara. Terlebih Said menilai kalau hal tersebut merugikan Pertamina lantaran perataan harga BBM yang dilakukan Jokowi.

“Perluasan SPBU oleh negara tapi dibungkus dengan nama dan citra BBM satu harga, berapa kerugian Pertamina oleh bungkus pemerintah ini?,” pungkasnya.

97 Persen Gempa Lombok dan Tsunami Palu Tak Memiliki Jaminan Sosial

Suara.com – Sebanyak sekitar 97 persen korban bencana gempa Lombok dan tsunami Palu beberapa waktu lalu tidak memiliki jaminan sosial atau jamsos. Akibatnya, para korban pun tidak mendapatkan perlindungan dari jamsos.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Khrisna Syarif mengatakan sepanjang 2018 lalu ada berbagai musibah yang menimpa Indonesia, mulai dari gempa dan tsunami di Lombok dan Palu hingga insiden jatuhnya pesawat Lion Air JT610 rute Jakarta-Pangkal Pinang yang menewaskan ratusan orang. Dari sekian banyak musibah yang terjadi, Khrisna mencatat hanya 1 hingga 3 persen yang memiliki jamsos.

“Jadi memang selama 2018 setiap terjadi musibah bencana alam, yang jadi peserta jamsos hanya 1 sampai 3 persen,” kata Khrisna saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Selasa (22/1/2019).

Artinya, masih ada sebanyak 97 hingga 99 persen para korban yang tidak dapat mengklaim asuransi sebab tak terdaftar dalam jamsos. Hal itu menandakan pemerintah belum mampu sepenuhnya merangkul para warga dalam upaya memberikan perlindungan sosial.

Sebagai contoh, dalam insiden pesawat jatuh Lion Air JT610 hanya sekitar 20 hingga 30 penumpang saja yang terdaftar jamsos dari total 189 penumpang dan awak pesawat yang menjadi korban. Belum lagi dalam bencana gempa dan tsunami di Palu, dari total sekitar 2.000 orang yang hilang hanya 60 orang saja yang memiliki jamsos.

Khrisna menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan akan terus berupaya untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Ia pun meminta masyarakat agar mau membuka wawasan mengenai pentingnya menggunakan jamsos.

“Kami ingin masyarakat sadar mari lindungi diri kita dengan jamsos. Bukan hanya BPJS Kesehatan tapi juga BPJS Ketenagakerjaan,” tutupnya.

KPK Periksa 3 Saksi Suap Proyek Meikarta untuk Tersangka Bupati Neneng

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi . Tiga saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY).

Tiga saksi itu yakni mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Taih Minarno serta dua staf Sekretariat Dewan (Setwan) masing-masing Sartika Komala Sari dan Endang Setiani. Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK sedang mendalami saksi yang dipanggil soal proses pembentukan Pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pembahasan pembentukan aturan tentang tata ruang di Kabupaten Bekasi serta sejumlah anggota DPRD yang diduga dibiayai berlibur ke Thailand.

“Dalam kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa tiga orang saksi untuk tersangka NHY,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang. (Antara)

KPK Periksa 6 Saksi Kasus Suap di Kementerian PUPR untuk 3 Tersangka

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR . Enam saksi dijadwalkan diperiksa untuk tiga tersangka berbeda masing-masing Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BSU), Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Tiga saksi akan diperiksa untuk tersangka Anggiat Partunggal, yakni dari unsur swasta masing-masing Agus Gendroyono, Soltan Simangunsong, dan Gibson Nainggolan.

Selanjutnya, dua saksi untuk tersangka Budi Suharto, yaitu anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ari Sihombing dan pegawai pada bagian keuangan PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Michael Andry Wibowo.

Sedangkan satu saksi lainnya untuk tersangka Donny Sofyan Arifin, yakni Gator Prayogo dari unsur swasta.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa enam orang saksi untuk tiga tersangka berbeda masing-masing BSU, ARE, dan DSA terkait kasus pelaksanaan proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR ,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Dalam penyidikan kasus SPAM tersebut, KPK telah mengidentifikasi adanya 20 proyek SPAM di Kementerian PUPR yang diduga terjadi praktik suap.

Selanjutnya, KPK sedang mendalami pengetahuan saksi-saksi terkait proyek-proyek yang dilaksanakan oleh PT WKE dan PT TSP di Kementerian PUPR dan dugaan aliran dana dari pihak swasta ke pejabat Kementerian PUPR.

Selain itu, KPK juga sedang menelusuri dugaan praktik “fee” proyek atau suap di sejumlah proyek SPAM di Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh dua perusahaan perusahaan tersebut. Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT WKE Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT TSP Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut; Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1. (Antara)

AJI Denpasar Sesalkan Pemberian Grasi Otak Pembunuhan Wartawan di Bali

Suara.com – Pemberian grasi oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi terhadap I Nyoman Susrama yang menjadi otak pembunuh wartawan Radar Bali (Jawa Pos Grup) AA Gde Bagus Narendra Prabangsa dinilai sebagai langkah mundur terhadap penegakan kemerdekaan pers.

Pengungkapan kasus pembunuhan wartawan di Bali tahun 2010 saat itu menjadi tonggak penegakan kemerdekaan pers di Indonesia. Ini karena sebelumnya tidak ada kasus kekerasan terhadap jurnalis yang diungkap secara tuntas di sejumlah daerah di Indonesia, apalagi dihukum berat.

“Karena itu, vonis seumur hidup bagi Susrama di Pengadlan Negeri Denpasar saat itu menjadi angin segar terhadap kemerdekaan pers dan penuntasan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia yang masih banyak belum diungkap,” ujar Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, Nandhang R Astika dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Selasa (22/1/2019).

AJI Denpasar bersama sejumlah advokat, dan aktivis yang dari awal ikut mengawal Polda Bali tahu benar bagaimana susahnya mengungkap kasus pembunuhan jurnalis yang terjadi pada Februari 2009 silam.

“Perlu waktu berbulan-bulan serta energi yang berlebih hingga kasusnya dapat diungkap oleh Polda Bali,” ujar Nandhang.

Menurut dia, pemberian grasi dari seumur hidup menjadi 20 tahun ini bisa melemahkan penegakan kemerdekaan pers, karena setelah 20 tahun akan menerima remisi dan bukan tidak mungkin nantinya akan menerima pembebasan bersyarat. Karena itu, AJI Denpasar sangat menyayangkan dan menyesalkan pemberian grasi tersebut.

Meski presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi sesuai diatur UU. No. 22 Tahun 2002 dan Perubahanya UU. No. 5 Tahun 2010. Namun seharusnya ada catatan maupun koreksi baik dari Kemenkumham RI dan tim ahli hukum presiden sebelum grasi itu diberikan.

“Untuk itu AJI Denpasar menuntut agar pemberian grasi kepada otak pembunuhan AA Gde Bagus Narendra Prabangsa untuk dicabut atau dianulir,” imbuh Nandhang.

Anies Minta Warga Lebih Banyak Menggunakan Kaki untuk Bertransportasi

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap masyarakat Jakarta semakin sadar dan beralih menggunakan transportasi umum untuk mengurai kemacetan. Anies berjanji akan segera memperbaiki trotoar di Ibu Kota agar masyarakat suka berjalan kaki .

Pada Hari Pejalan Kaki Nasional 22 Januari 2019 ini, Anies mengajak masyarakat untuk lebih sering berjalan kaki saat beraktivitas sehari-hari.

“Mari kita lebih banyak menggunakan kaki untuk bertransportasi karena kita tahu sesungguhnya alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap kita adalah kaki,” kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (22/1/2019).

Untuk mengakomodasi para pejalan kaki, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berjanji akan membuat gerakan membangun trotoar di seluruh wilayah DKI Jakarta.

“Bagi kami di Jakarta gerakan membangun trotoar yang lebih banyak kita akan teruskan dan Sudirman Thamrin dan beberapa jalan protokol menjadi percontohan pemanfaatan trotoar untuk pejalan kaki,” jelas Anies.

Seerti diketahui, tanggal 22 Januari ditetapkan sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional untuk memperingati kecelakaan yang menewaskan sembilan orang pejalan kaki di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat pada 22 Januari 2012 silam.

Kesal Dilarang Ingin Gebuki Pendeta, Jefry Malah Tusuk-tusuk Dores

Suara.com – Berawal dari obrolan sambil mabuk, Jefry Bastian membunuh temanna sendiri Dores Tumona. Jefry menusuk-nusuk tubuh Dores sebanyak 10 kali sampai tewas .

Jefry tidak suka Dores melarangnya untuk memukuli sorang pendeta di Ambon, Maluku November 2018 silam. Obrolan itu terjadi di atas Kapal Motor Ngapulu.

Pengakuan itu disampaikan Jefry dalam sidang kasus penganiayaan Dores Tumona di Pengadilan Negeri Ambon.

Di kursi pesakitan itu, Jefri mengaku melakukan penusukan sebanyak lima kali ke tubuh Dores dengan menggunakan sebilah pisau.

“Dua kali penusukan mengenai lengan kanan korban karena dia berusaha menangkis dan sisanya di bagian bagi bahu,” kata terdakwa di Ambon, Senin (21/1/2019) kemarin.

Pengakuan Jefry disampaikan dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon Syamsudin La Hasan didampingi Esau Yarisetou dan Hamzah Kailul selaku hakim anggota dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Jefry yang sudah memiliki dua anak ini mengaku tidak mengenali saksi korban yang merupakan seorang warga Wamena, Papua.

Aksi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban ini terjadi sekitar pukul 03.00 WIT di atas KM. Ngapulu yang sementara dalam pelayaran dari Kaimana menuju Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

“Saat itu saya dalam kondisi mabuk dan sedang berbincang dengan orang lain di atas kapal dan membahas rencana memukuli seorang pendeta di Kaimana, namun korban menegur dan mengatakan orang yang sementara dibicarakan itu sangat baik,” akui terdakwa.

Namun percakapan dengan saksi korban berujung perkelahian dan terdakwa akhirnya menusuk korban hingga kondisinya sempat kritis.

Terdakwa sempat memukuli saksi korban sebayak enam kali dan terakhir mengambil sebilah pisau dan menusuknya lima kali. Jaksa Penuntut Umum Kejari Ambon, Siti Darniaty menjerat terdakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUH Pidana. Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pembacaan tuntutan jaksa. (Antara)

Prabowo – Sandiaga: Jokowi Bikin Malu Megawati Bohong soal Dana Kampanye

Suara.com – Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Nicholay Aprilindo menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat malu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, Nicholay menyebut Jokowi telah berbohong soal dana politik.

Nicholay mengungkapkan bahwa perkataan Jokowi yang menyebut dirinya tidak menggunakan dana saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam debat capres – cawapres jauh dari kenyataan. Menurut Nicholay tidak mungkin seseorang tidak menggunakan dana sepeser pun saat bertarung di berbagai kontestasi pemilihan kepala daerah hingga presiden.

“Inilah yang saya bisa menyimpulkan kebohongan yang disampaikan oleh Jokowi. Dia berani berbohong di depan orang yang mengeluarkan uang kepadanya,” kata Nicholay dalam diskusi bertajuk ‘Jejak-jejak Kebohongan Jokowi?’ di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo – Sandiaga, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2019).

Diskusi bertajuk 'Jejak-jejak Kebohongan Jokowi?' di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo - Sandiaga, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2019).Diskusi bertajuk ‘Jejak-jejak Kebohongan Jokowi?’ di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo – Sandiaga, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2019).

Maksud Nicholay tersebut ialah adik kandung dari Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Hashim yang mendanai perjalanan Jokowi hingga berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012.

Saat debat itu, Jokowi sempat mengatakan kalau Prabowo mengetahui dirinya tidak menggunakan uang sedikit pun untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Kata Nicholay, saat itu Prabowo memberi sinyal dengan senyuman sambil menunjuk ke arah Hashim, si penyumbang dana bagi Jokowi.

“Dia mungkin tersentak sadar. Pak Prabowo tahu itu. Tapi kalau kita lihat gesture pak Prabowo, dia senyum sambil menunjuk Hashim. Ini kan namanya kebohongan,” ujarnya.

Nicholay kemudian menambahkan kalau apa yang dilakukan Jokowi itu telah membuat malu Megawati. Hal tersebut lantaran Megawati sangat mengetahui adanya dana-dana yang digelontorkan saat Gerindra dan PDIP memperjuangkan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat itu.

“Makanya saya mengatakan dalam berpolitik hendaknya memakai etika dan budi pekerti. Artinya melihat siapa orang yang menjadikannya,” pungkasnya.

Moderator Debat, Najwa Shihab dan Tommy Tjokro Disebut Kurang Independen

Suara.com – Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Fadli Zon meragukan independensi Najwa Shihab dan Tommy Tjokro sebagai moderator debat Pilpres 2019.

Najwa Shihab dan Tommy Tjokro sebelumnya diusulkan menjadi moderator debat sesi kedua pada 17 Februari mendatang.

Fadli Zon mengatakan, dirinya tak menolak atas usulan tersebut. Hanya saja, menurut Fadli Zon kedua nama presenter yang diusulkan itu dinilai memiliki afiliasi politik terhadap pihak tertentu.

“Saya enggak tau ya, tapi dua-duanya kayaknya punya afiliasi politik gitu loh. Kalau nama itu yang disebut ya mungkin agak kurang independen kali ya,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Terkait hal itu, Fadli Zon menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memilih moderator debat yang tidak terafiliasi politik dan independen.

Selain itu, KPU sebaiknya juga tidak melulu memilih moderator debat dari kalangan presenter. Fadli Zon mengusulkan KPU bisa memilih moderator debat dari kalangan intelektual dari universitas.

“Cari itu akademisi banyak itu, perguruan tinggi yang pinter-pinter itu banyak. Serahkan pada kaum intelektual, universitas, perguruan tinggi, cari dari mereka. Karena mereka menurut saya jauh lebih objektif dan tidak terlibat di dalam politik,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dua presenter, Najwa Shihab dan Tommy Tjokro diusulkan menjadi moderator debat sesi kedua Pilpres 2019 yang bakal digelar pada 17 Februari mendatang.

Anggota KPU Wahyu Setiawan menuturkan, Najwa Shihab dan Tommy Tjokro diusulkan menjadi moderator dalam rapat persiapan kedua yang digelar KPU bersama perwakilan dua kubu peserta Pilpres 2019.

“Tommy Tjokro dan Najwa Shihab diusulkan oleh pihak televisi yang menjadi rekan kami,” kata Wahyu seusai rapat di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1) kemarin.

Cegah Banjir, Anies Perintahkan Bangun Drainase Vertikal di Ibu Kota

Suara.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan drainase vertikal di semua kantor-kantor Pemprov DKI dan pemukiman warga. Drainase vertikal diharapkan bisa mencegah banjir di Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Drainase Vertikal di Lahan Milik Pemprov DKI menargetkan program ini sudah dijalankan pada akhir Maret 2019.

“Drinase vertikal itu sudah berlaku dan harus tuntas di seluruh kantor Pemerintah DKI itu per tanggal 31 Maret,” kata Anies kepada wartawan di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (22/1/2019).

Anies menerangkan, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran untuk membuat drainase vertikal di pemukiman warga.

“Nantinya anggaran yang bisa digunakan oleh masyarakat membangun (drainase vertikal) di kampung-kampung itu dari Dinas Perumahan, dari Dinas Perindustrian dan Energi sudah disiapkan,” kata Anies.

“Dan nanti kita akan lakukan secara masif, sekarang di sedang dalam proses lelang. Nanti setelah itu baru kita pelaksanaan,” Anies menambahkan.

Menurut Anies, drainase vertikal penting dan harus segera dibangun di Jakarta, sehingga jika hujan tiba air bisa dimasukkan ke dalam tanah untuk mencegah banjir yang kerap menjadi masalah di Ibu Kota.

Pengamat: Abu Bakar Baasyir Tidak Lagi Punya Jaringan Teroris, Tapi…

Suara.com – Pengamat teroris, Al Chaidar menilai bebasnya Abu Bakar Baasyir tidak akan berpengaruh terhadap bangkitnya jaringan teroris di Indonesia. Baasyir yang disebut-sebut sebagai otak dari aksi bom Kedutaan Besar Australia ini disebut sudah tidak mempunyai jaringan teroris yang kuat.

“Jaringan teroris dari lini Ustaz Abu Bakar Baasyir sudah tidak ada, atau sangat sedikit sekali. Hal ini karena Ustaz Abu sudah tidak lagi berafiliasi dengan ISIS,” ujar Al Chaidar kepada Suara.com, Selasa (22/1/2019).

Menurut dia, jaringan teroris sudah terpecah dalam beberapa kelompok selama Baasyir mendekam di penjara. Hal inilah yang menyebabkan hilangnya lini komando Baasyir terhadap jaringan teroris di Indonesia.

“Hal ini karena Ustaz Abu sudah tidak lagi berafiliasi dengan ISIS. Terus, jaringan JI lama dan neo JI sudah terpecah. Jaringan JAT juga sudah terpecah. Perpecahan ini mengakibatkan kelemahan pada lini komando Ustaz Abu,” terangnya.

Ada Kemungkinan, Abu Bakar Baasyir hanya akan menjadi pemimpin spiritual dan tidak akan terlibat dalam jaringan teroris. Tidak itu saja, Baasyir juga dinilai tidak akan menyebarkan paham teroris dalam dakwah-dakwahnya.

“Dia tidak lagi dalam jaringan aktif, hanya sebagai pemimpin spiritual saja,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Polri mengantisipasi beberapa pergerakan teroris yang mungkin mulai terlihat jika Baasyir dinyatakan bebas. Salah satunya pemantauan terhadap sel tidur gerakan terorisme .

Karopenmas Div Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pengamanan sel tidur di tiap Polda sudah dikerahkan. Pemantauan sel-sel yang berpotensi melakukan aksi teror ini lebih efektif sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme).

“Sel tidur yang ada di tiap polda sudah dilakukan mapping, profiling, monitoring, oleh Satgas Anti Teror yang ada di Polda Polda. Tim itu terus bergerak,” ujar Dedi.

Namun demikian, pihaknya masih belum tahu perihal kapan pembebasan Abu Bakar Baasyir akan dilakukan. Polri hanya bersifat memantau dan siap melakukan pengamanan jika gembong teroris itu akhirnya bebas.

“Pada prinsipnya dari kepolisian akan melakukan monitoring. Kalau yang bersangkutan atau beliau ABB (Abu Bakar Baasyir) kembali ke Solo, tugasnya Polresta Solo sama Polda Jateng yang akan melakukan tugas monitoring tersebut,” ujar dia.

Tim Prabowo Ungkap Sosok yang Bayari Jokowi Jadi Gubernur DKI Jakarta

Suara.com – Pernyataan Joko Widodo atau Jokowi yang mengklaim tanpa duit maju sebagai Gubernur DKI Jakarta 2012 silam membuat kubu Prabowo Subianto – Sandiaga Uno geram. Tim Prabowo mengungkap sosok yang mengeluarkan uang agar Jokowi bisa terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta.

Sosok yang bayari kampanye Jokowi adalah Hashim Djojohadikusumo . Hal itu diungkap Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Nicholay Aprilindo.

“Inilah yang saya bisa menyimpulkan kebohongan yang disampaikan oleh Jokowi. Dia berani berbohong di depan orang yang mengeluarkan uang kepadanya,” kata Nicholay dalam diskusi bertajuk ‘Jejak-jejak Kebohongan Jokowi?’ di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo – Sandiaga, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2019).

Maksud Nicholay tersebut ialah adik kandung dari Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Hashim yang mendanai perjalanan Jokowi hingga berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Saat itu Jokowi mencalonkan diri dengan Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama. Ahok kala itu masih menjadi kader Gerindra.

Saat debat itu, Jokowi sempat mengatakan kalau Prabowo mengetahui dirinya tidak menggunakan uang sedikit pun untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Kata Nicholay, saat itu Prabowo memberi sinyal dengan senyuman sambil menunjuk ke arah Hashim, si penyumbang dana bagi Jokowi.

“Dia mungkin tersentak sadar. Pak Prabowo tahu itu. Tapi kalau kita lihat gesture pak Prabowo, dia senyum sambil menunjuk Hashim. Ini kan namanya kebohongan,” ujarnya.

Nicholay kemudian menambahkan kalau apa yang dilakukan Jokowi itu telah membuat malu Megawati. Hal tersebut lantaran Megawati sangat mengetahui adanya dana-dana yang digelontorkan saat Gerindra dan PDIP memperjuangkan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat itu.

“Makanya saya mengatakan dalam berpolitik hendaknya memakai etika dan budi pekerti. Artinya melihat siapa orang yang menjadikannya,” pungkasnya.

Kubu Prabowo Tolak Najwa Shihab Jadi Moderator Debat Pilpres Kedua

Suara.com – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Andre Rosiade meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan ulang terkait pemilihan moderator untuk debat capres kedua. Pasalnya, Andre melihat ada satu nama moderator yang berindikasi tidak netral, yakni Najwa Shihab .

Andre mengingatkan KPU untuk tidak menunjuk Najwa Shihab sebagai moderator. Hal yang mendasari Andre ialah soal rekam jejak Najwa Shihab pada Pemilu 2014 silam.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa (Shihab) terindikasi tidak netral di (Pemilu) 2014,” ujar Andre Rosiade, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Andre juga meminta KPU untuk bisa lebih bijaksana menunjuk moderator guna meminimalisir polemik ke depannya. Andre menyebut masih banyak nama-nama yang layak menjadi moderator dan bersikap netral.

“Saran kami, lebih baik KPU menunjuk figur lain yang lebih netral agar jangan menjadi polemik nantinya. Masih banyak figur lain yang mampu menjadi moderator tapi berposisi netral. Itu harapan kami kepada KPU,” ujar dia.

Untuk diketahui, dua presenter yakni Najwa Shihab dan Tommy Tjokro diusulkan menjadi moderator debat Pilpres 2019 sesi kedua yang bakal digelar pada tanggal 17 Februari 2019 bulan depan.

Anggota KPU Wahyu Setiawan menuturkan, Najwa Shihab dan Tommy Tjokro diusulkan menjadi moderator dalam rapat persiapan debat pilpres kedua yang digelar KPU bersama perwakilan dua kubu peserta Pilpres 2019.

“Tommy Tjokro dan Najwa Shihab diusulkan oleh pihak stasiun televisi yang menjadi rekanan kami,” kata Wahyu seusai rapat di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2019).

Prabowo – Sandiaga Optimis Kalahkan Elektabilitas Jokowi Bulan Depan

Suara.com – Prabowo Subianto – Sandiaga Uno percaya dengan hasil survei yang menyebutkan mereka menyusul elektabilitasnya melebihi Jokowi – Maruf Amin di Pilpres 2019. Prabowo – Sandiaga yakin akan menyusul elektabilitas Jokowi – Ma’ruf Amin dalam waktu dekat ini.

Hal itu dikatakan Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Fadli Zon merespons positif hasil survei Median yang menunjukan elektabilitas Prabowo – Sandiaga Uno semakin mendekati Jokowi – Maruf Amin.

Fadli Zon menuturkan sejati jika merujuk pada hasil survei internal kubunya, elektabilitas Prabowo – Sandiaga Uno justru terpaut lebih tipis dengan Jokowi – Maruf Amin yakni sekitar 4-6 persen jika dibandingkan hasil survei Median yaitu 9,2 persen. Meski begitu, Fadli Zon optimis dalam waktu dekat ini capres dan cawapres yang diusungnya mampu melampaui pasangan Jokowi – Maruf Amin.

“Saya kira survei Median relatif lebih mendekati walapun dalam survei kami jaraknya makin tipis. Saya kira ini merupakan satu hal yang membuat kami optimistis. Bahwa dalam waktu dekat, akhir bulan atau awal bulan depan sudah melampaui petahana,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Fadli Zon mengungkapkan semakin menipisnya persentase elektabilitas tersebut merupakan buah hasil dari pergerakan tim kampanye terutama Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang terus melakukan kampanye hingga ke 1000 titik. Sekian itu, kata Fadli secara tidak langsung hal itu juga menunjukan bahwasanya masyarakat tidak melihat adanya keberhasilan dari pemerintah sebagai anggota yang diklaim oleh kubu petahana.

“Tapi yang paling penting juga masyarakat tidak melihat keberhasilan sesuai dengan klaim yang ada dari pemerintah. Kan memang pemerintah ini gagal dalam banyak hal. Pertumbuhan ekonomi gagal, pencapaian tax ratio gagal, dalam persoalan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan saja masih gagal. Jadi utang menumpuk, harga makin naik, daya beli melemah, itu kan tidak bisa dibohongi, tidak bisa pakai pencitraan,” tuturnya.

Berkenaan dengan itu, Fadli juga mengklaim kalau percepatan kenaikan angka elektabilitas Prabowo jauh lebih cepat dibandingkan Jokowi. Meskipun menurut hasil survei Median menunjukan angka kenaikan elektabilitas Prabowo cenderung lambat yakni sekitar 3 persen dalam kurun waktu tiga bulan.

“Itu kan survei ya, Jokowi kan 0,2 persen, malah cenderung turun. Jadi menurut saya inilah percepatan kenaikan Prabowo jauh lebih tinggi. Malah yang Prabowo naik, yang ini (Jokowi) stagnan ya malah turun gitu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dari hasil survei Median terbaru mendapati suara elektabilitas Prabowo – Sandiaga Uno merangkak naik. Jokowi – Maruf Amin meraih 47,9 persen suara responden sedangkan Jokowi – Maruf Amin meraih 38,7 persen.

Elektabilitas Prabowo – Jokowi Tipis, Disebut Bukti Pemerintah Serba Gagal

Suara.com – Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Fadli Zon merespons positif hasil survei Median yang menunjukan elektabilitas Prabowo – Sandiaga Uno semakin mendekati Jokowi – Maruf Amin. Kata Fadli Zon, itu bukti memang selama ini pemerintahan Jokowi sudah gagal.

Prabowo Subianto – Sandiaga Uno percaya dengan hasil survei yang menyebutkan mereka menyusul elektabilitasnya melebihi Jokowi – Maruf Amin di Pilpres 2019. Prabowo – Sandiaga yakin akan menyusul elektabilitas Jokowi – Ma’ruf Amin dalam waktu dekat ini.

Fadli Zon merujuk pada hasil survei internal kubunya, elektabilitas Prabowo – Sandiaga Uno justru terpaut lebih tipis dengan Jokowi – Maruf Amin yakni sekitar 4-6 persen jika dibandingkan hasil survei Median yaitu 9,2 persen. Meski begitu, Fadli Zon optimis dalam waktu dekat ini capres dan cawapres yang diusungnya mampu melampaui pasangan Jokowi – Maruf Amin.

Fadli Zon mengungkapkan semakin menipisnya persentase elektabilitas tersebut merupakan buah hasil dari pergerakan tim kampanye terutama Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang terus melakukan kampanye hingga ke 1000 titik. Sekian itu, kata Fadli secara tidak langsung hal itu juga menunjukan bahwasanya masyarakat tidak melihat adanya keberhasilan dari pemerintah sebagai anggota yang diklaim oleh kubu petahana.

“Tapi yang paling penting juga masyarakat tidak melihat keberhasilan sesuai dengan klaim yang ada dari pemerintah. Kan memang pemerintah ini gagal dalam banyak hal. Pertumbuhan ekonomi gagal, pencapaian tax ratio gagal, dalam persoalan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan saja masih gagal. Jadi utang menumpuk, harga makin naik, daya beli melemah, itu kan tidak bisa dibohongi, tidak bisa pakai pencitraan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Berkenaan dengan itu, Fadli juga mengklaim kalau percepatan kenaikan angka elektabilitas Prabowo jauh lebih cepat dibandingkan Jokowi. Meskipun menurut hasil survei Median menunjukan angka kenaikan elektabilitas Prabowo cenderung lambat yakni sekitar 3 persen dalam kurun waktu tiga bulan.

“Itu kan survei ya, Jokowi kan 0,2 persen, malah cenderung turun. Jadi menurut saya inilah percepatan kenaikan Prabowo jauh lebih tinggi. Malah yang Prabowo naik, yang ini (Jokowi) stagnan ya malah turun gitu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dari hasil survei Median terbaru mendapati suara elektabilitas Prabowo – Sandiaga Uno merangkak naik. Jokowi – Maruf Amin meraih 47,9 persen suara responden sedangkan Jokowi – Maruf Amin meraih 38,7 persen.

Anies Pantau Proses Pemulihan Pasca Kebakaran 240 Rumah di Tomang Utara

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memantau langsung proses pemulihan pasca kebakaran yang terjadi di Tomang utara , Jakarta Barat, pada Senin (21/1/2019) kemarin. Akibat kebakaran tersebut sebanyak 1.251 jiwa terdampak.

Anies mengatakan proses pemulihan yang baru dilakukan adalah pemulihan jangka pendek, sementara rencana jangka panjang bagi para korban akan dipikirkan kemudian hari.

“Recovery jangka panjang kita pikirkan nanti, siang atau sore kita akan ke sana,” kata Anies Baswedan kepada wartawan di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (22/1/2019).

Anies mengklaim pihaknya sudah cekatan menanggulangi lokasi dan fasilitas bagi para korban kebakaran seperti kebutuhan kamar mandi, air bersih, dan tempat tinggal sementara.

“Semua fasilitas yg menjadi kebutuhan masyarakat akan kita siapkan, Alhamdulillah sudah dipersiapkan, jadi semua yang menjadi kebutuhan Insyaallah akan dibereskan terutama yg menyangkut air kemudian makanan dan tempat tinggal sementara,” jelas Anies.

Diberitakan sebelumnya, sekitar 240 rumah di Jalan Tomang Utara RT01/10 terjadi pada Senin (21/1/2019) sekitar pukul 02.59 WIB. Kebakaran itu diduga disebabkan oleh hubungan listrik arus pendek (korsleting).