Ditangkap Polisi, Mantan Pacar Syahrini Bawa 2 Kg Sabu

Suara.com – Mantan pacar Syahrini ditangkap polisi karena punya narkoba jenis sabu. Jumlah sabu yang dibawa mantan pacar Syahrini itu beratnya sampai 2 kg lebih.

Mantan pacar Syahrini itu berinisial HS. Mantan pacar Syahrini ditangkap polisi diringkus Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Jumat (21/12/2018).

“Hari ini kita melakukan penangkapan kasus narkoba yang di sinyalir salah satu tersangka merupakan mantan kekasih artis, Syahrini,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Rabu (16/1/2019).

Mantan pacar Syahrini ditangkap polisi karena terkait kasus kepemilikan sabu seberat 2.362,84 gram.

Mantan pacar Syahrini diciduk bersama 3 rekan lainnya, yakni SN, FK, dan TP di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Tewas Bugil di TPU, Tia Ternyata Dibunuh Berondong Selingkuhan

Suara.com – Perempuan bernama Tia (42) ternyata sudah dibunuh lelaki selingkuhannya, Anton (23). Kasus ini terungkap setelah jasad ibu tiha anak itu ditemukan tewas tanpa busana di tempat pemakaman umum (TPU) Tanjakan, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis (10/1/2019), pekan lalu.

Kasat Reskrim Polres Serang Kota AKP Ivan Adhitira menyampaikan, aksi pembunuhan itu terjadi setelah Tia berhubungan badan dengan pelaku. Dari penyidikan sementara, Anton nekat membunuh karena tersinggung dengan ucapan korban. Tia meninggal dunia akibat cekikan yang dikakukan pelaku.

“Sesudah melakukan mesum, pelaku tidak PD dan mengakui bahwa si pelaku ini orang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan dan tempat tinggal. Saat korban marah dan memarahi pelaku dan pelaku kesinggung,” kata Ivan seperti diwartakan Bantenhits.com–jaringan Suara.com, kemarin.

Kasus pembunuhan itu bermula setelah Anton berkenalan dengan korban. Saat itu, keduanya bertemu saat menaiki sebuah angkutan umum. Dari perkenalan itu, akhirnya keduanya sepakat menjalin hubungan khusus.

“Saat perjalanan korban dan pelaku satu mobil mereka ngobrol dan pelaku meminta nomor ke korban. Tanggal selanjutnya korban melakukan saling balas pesan dan akhirnya korban dan pelaku melakukan pertemuan di Asem Cikande,” kata dia.

Setelah melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat perempuan telanjang di pemakaman, polisi akhirnya menangkap Anton di sebuah kontrakan di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Selasa (15/1/2019) kemarin.

“Langsung pelaku kita lumpuhkan di kontrakanya,” pungkasnya.

Atas perbuatanya itu, Anton kini harus mendekam di penjara. Lelaki pengangguran itu dijerat Pasal 339 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang lain dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara.

Sumber: Bantenhits.com

Video Cewek Pakai Jam Biru Sedang Bersetubuh Viral Gegerkan Mojokerto

Suara.com – Video mesum yang diduga dilakukan sepasang kekasih, menggegerkan warga Kabupaten Mojokerto , Jawa Timur .

Rekaman aksi tak senonoh itu viral melalui pesan singkat Whatsapp (WA). Video berdurasi 1 menit 21 detik tersebut viral di masyarakat sejak Minggu (6/1) dua pekan lalu.

V ideo berdurasi 1 menit 21 detik tersebut, memperlihatkan dua remaja yang melakukan adegan layaknya suami istri.

Keduanya terlihat tanpa sehelai benang pun menempel di tubuh, dan bercinta dalam kamar yang bercat kuning kecoklatan.

Terlihat dalam video tersebut keduanya melakukan hubungan tak senonoh di atas kasur berwarna biru bermotif kotak-kotak.

Dari video juga terlihat, keduanya sengaja merekam adegan tersebut. Tidak hanya berupa video, foto hasil bidik layar adegan mereka juga viral.

Pada foto hasil bidik layar yang tersebar, terdapat tiga potret yang dipasang menjadi satu. Satu atas terlihat keduanya selfie.

Foto tengah dan bawah, menunjukkan keduanya melakukan adegan tak senonoh. Diduga keduanya merupakan warga Kabupaten Mojokerto.

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya membenarkan kepada Beritajatim.com, mendapatkan video dan foto tak senonoh tersebut sejak Minggu lalu.

“Saya dapat dari WA teman dan katanya di FB juga sudah tersebar luas. Kalau di FB, saya tidak mengetahui,” ungkapnya, Rabu (16/1/2019).

Dalam video dan foto tersebut, si perempuan berambut panjang dan terlihat menggunakan gelang dan jam tangan berwarna biru.

“Yang laki-laki tidak memperlihatkan wajahnya sama sekali, di dalam video itu hanya si perempuan yang diperlihatkan. Saya sendiri tidak tahu orang mana, karena tidak dijelaskan orang mana di video maupun foto tapi yang tersebar mereka dari Jatirejo dan Trowulan,” jelasnya.

Berita ini kali pertama diterbitkan Beritajatim.com dengan judul “Gegerkan Mojokerto, Video dan Capture Foto Mesum Viral di WA dan FB”

Ada Yusril Ihza Mahendra, Acara Pembekalan Caleg PBB Dihentikan Bawaslu

Suara.com – Acara pembekalan calon legislatif atau caleg dari Partai Bulan Bintang ( PBB ) di Provinsi Jambi tiba-tiba dihentikan oleh Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) setempat. Padahal, acara itu tengah dihadiri Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra .

Dikutip dari Metrojambi.com, acara silaturahmi dan pembekalan caleg DPW PBB itu digelar di asrama haji, Kota Baru, Kota Jambi pada Selasa (15/1/2019). Acara itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra.

Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Fachrul Rozi mengatakan, alasan Bawaslu menghentikan acara pembekalan caleg dari PBB itu karena tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian.

Paul (sapaan akrab Fachrul Rozi) mengaku amat menyayangkan acara tersebut tidak mengantongi STTP. Padahal, STTP sangat penting dalam upaya pencegahan pelanggaran.

“Untuk itu kita hentikan sementara dulu acara ini. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, bahwa benar acara ini tidak ada STTP,” ujar Paul yang juga mantan jurnalis itu.

Ia menyatakan, jika acara tersebut sudah mengantongi STTP dari kepolisian, Bawaslu mempersilakan acara dilanjutkan kembali.

Tanggapan PBB

Terkait penghentian acara pembekalan caleg itu, Ketua DPW PBB Provinsi Jambi, Yulius Nur mengakui adanya kelalaian dari bawahannya. Sebab, dirinya sudah mengingatkan hal itu kepada jajarannya, namun hanya lewat omongan saja.

“Saya sudah mengingatkan sebelumnya, namun koordinasi yang mereka (jajaran internal) hanya sebatas omongan saja, tidak berbentuk surat,” kata Yulius.

Namun demikian, ia menghormati tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi.

“Kita menghargainya, karena mereka juga melaksanakan tugas,” katanya.

Ditangkap, Aris Idol Berteman dengan Bandar Narkoba

Suara.com – Aris Idol berteman dengan bandar narkoba. Bandar narkoba itu bernama Andya Sanjaya. Dugaan itu menyusul karena Aris Idol ditangkap polisi karena kasus narkoba.

Aris Idol diciduk bersama empat temannya. Mereka adalah YSP, AS, AY, dan AM di sebuah Aparteman Aston Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019) pukul 01.00 WIB.

Pengungkapan kasus tersebut bermula saat pelaku lain, YW diciduk polisi. YW mengaku mendapat barang haram berupa 300 butir ektasi dan sabu seberat 2 gram brutto dari Andya yang merupakan teman Aris.

“Dari hasil keterangan sementara bahwa sabu tersebut didapat dari tersangka TB alias AS (Andya Sanjaya),” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu (16/1/2019).

Penangkapan Aris Idol bermula saat penangkapan pelaku lain berinisial YW dan kawan-kawan pada Selasa (8/1/2019) di Jalan Bahagia Kreo Selatan, Kota Tangerang Banten. Dari tangan YW, polisi menyita 300 butir ekstasi dan sabu seberat 2 gram brutto. Dimana saat dilakukan pengembangan diduga barang haram itu didapat YW dari rekan Aris yaitu TB alias AS.

“Dari hasil keterangan sementara bahwa sabu tersebut didapat dari tersangka TB alias AS,” jelasnya.

Polisi berhasil meyita barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu berat brutto 0,23 gram, 1 unit bong, dan 5 ponsel. Mengenai rincian penangkapan tersebut akan dirilis siang hari ini di Polres Pelabuhan Tanjung Priok pukul 14.30 WIB.

Dai Aceh Koordinasi Tes Baca Al Quran Capres – Cawapres dengan KPU

Suara.com – Ikatan Dai Aceh menyambangi KPU RI untuk membicarakan peluang mengadakan tes baca Al Quran capres – cawapres. Pertemuan itu untuk berkoordinasi.

Dai Aceh akan berkoordinasi dengan KPU RI terlebih dulu. Sebelumnya Ikatan Dai Aceh sudah menemui tim sukses kedua pasangan capres soal tes tersebut.

“Ke sini buat ngomongin masalah kemarin itu (tes membaca Al Quran). Lebih kurang soal itu,” kata Ketua Ikatan Dai Aceh Tgk Marsyuddin Ishak di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Tes baca Al Quran capres – cawapres merupakan permintaan masyarakat Aceh yang juga didukung Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Ikatan Dai Aceh (IDA) mengungkapkan usulan tes baca Al Quran kepada calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019 ialah sebagai upaya untuk melawan politik identitas agama. IDA berharap tes baca Al Quran dapat meredam pertikaian akibat politik identitas di Pilpres 2019.

Ketua IDA, TGK Marsyuddin Ishak menuturkan sebelum adanya usulan tes baca Al Quran sebagai masyarakat dirinya melihat bahwasanya politik identitas sedang dijalankan di kontestasi Pilpres 2019. Bahkan, dirinya menilai Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar umat seakan-akan sudah hancur akibat Pilpres 2019.

Geram Motor Digadai, Perempuan Dibacok Suami Siri di Area Masjid

Suara.com – Sungguh malang nasib perempuan berinisial (DI) karena harus menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. Tragisnya, aksi pembacokan itu dilakukan TG, suami sirinya. Bahkan, TG nekat menganiaya korban di halaman Masjid Jamil Al-Anshor, di kawasan Karawaci, Tangerang, Selasa (15/1/2019) sekitar pukul 18.00 WIB atau jelang pelaksanaan salat magrib.

Kapolsek Karawaci Kompol Doddy Ginanjar menjelaskan aksi keji itu bermula saat TG warung milik sang istri di kawasan rumah pertokoan (ruko) Shinta Griya. Menurutnya, tujuan pelaku datang ke kantin tersebut untuk menayakan soal sepeda motor miliknya yang digadaikan DI.

Dari penyidikan sementara, kata Doddy, pelaku meradang karena merasa dimarah-marahi korban. Merasa sakit hati, TG akhirnya membacok istri sirinya secara dengan membabi buta. Akibat bacokan itu, korban menderita luka di kepala dan lengan.

“Pada saat ditanya pelaku, korban berbelit-belit dan tidak memberitahukan keberadaan sepeda motor, bahkan korban mencaci maki pelaku,” kata  Doddy seperti dikutip Bantenhits.com--jaringan Suara.com, kemarin

Beruntungnya, polisi sigap setelah menerima laporan terkait kasus pembacokan itu. TG dibekuk setelah 30 menit melakukan aksi pembacokan terhadap istri sirinya. Pasca ditangkap, TG saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk menentukan status hukumnya dalam kasus tersebut.

“Mendapat laporan masyarakat, kami langsung bergerak melakukan pencarian,” kata dia.

Sumber: Bantenhits.com

Ribuan Data Ganda BPJS Kesehatan Ditemukan di Kalimantan Timur

Suara.com – Ribuan data ganda BPJS Kesehatan ditemukan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur . Temuan itu berdasarkan hasil validasi dan verifikasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kabupaten Penajam Paser Utara verifikasi data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan ditemukan indikasi data kepesertaan ganda sedikitnya 4.769 jiwa.

“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melakukan pendataan ulang terhadap data kepesertaan BPJS Kesehatan di daerah ini,” kata Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar ketika ditemui di Penajam, Rabu (16/1/2019).

Hasil verifikasi dan validasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser tersebut terdapat 4.769 jiwa peserta BPJS Kesehatan dengan NIK (nomor induk kependudukan) yang sama atau ganda, dan tercatat 4.745 jiwa tidak memiliki NIK.

Kemudian validasi dan verifikasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indosensia Sehat atau JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan tersebut juga menyebutkan sedikitnya 22.612 jiwa yang dinyatakan tidak teridentifikasi.

“Data kepesertaan JKN-KIS atau BPJS Kesehatan yang sah itu adalah NIK dan teridentifikasi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara,” kata Tohar.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara dinstruksikan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan untuk menyelesaikan persoalan data kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut.

“Harus ada perbaikan database kepesertaan BPJS Kesehatan pada 2019. Kami minta segera ada perbaikan data itu, paling lambat awal Maret 2019 sudah rampung,” kata Tohar.

Pasalnya, jika mengacu pada hasil verifikasi dan validasi tersebut sebanyak 71.145 warga Kabupaten Penajam Paser Utara belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sebab hanya 103.621 jiwa yang dinyatakan sah dari 135.774 peserta BPJS Kesehatan di daerah itu per 1 Desember 2018.

Data tersebut berdasarkan hasil validasi dan verifikasi data kepesertaan JKN-KIS yang dikelola BPJS dan Penerima Bantuan Iuran atau PBI APBN, dengan data kependudukan Kabupaten Penajam Paser Utara 174.766 jiwa per 11 Januari 2019.

Jika jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut dikurangi dengan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan 135.774 jiwa, maka hanya sekitar 38.992 warga setempat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.

Namun dari hasil verifikasi dan validasi tercatat sekitar 32.153 jiwa dinyatakan tidak memiliki NIK, kepesertaan ganda dan tidak teridentifikasi, sehingga jumlah warga Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan bertambah menjadi 71.145 jiwa. (Antara)

Kisah Andini dan Potret Kemiskinan di Negeri Lumbung Minyak

Suara.com – Kemiskinan menjadi alasan utama kasus seperti Andini banyak terjadi di Provinsi Riau . Ironisnya, berjarak hanya sepelemparan batu dari rumah gadis 14 tahun itu, terdapat pipa-pipa Pertamina berpuluh-puluh kilometer panjangnya mengalir minyak di dalamnya.

Dari tetesan minyak bumi yang mengalir tersebut, setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau rata-rata di atas Rp 1 triliun.

“Kalau hidup susah di kampung itu biasa. Di sini banyak. Hanya saja, karena Ijaz itu hidupnya sendiri, jadi gak ada yang bantu. Kalau yang lainkan menoreh (mengambil getah karet), bisa dikerjakan bersama. Tapi kalau sendiri, susah,” kata Burhan, tetangga Andini, seperti dilansir dari Riauonline.co.id, Selasa (15/1/2019).

Rumah Andini terbuat dari papan kayu, jalan yang harus dilalui bukanlah aspal, melainkan sertu atau tanah bercampur kerikil. Tak aneh, jika hujan, maka jalan tersebut akan licin dan sebaliknya, jika kemarau, debu berhamburan saat roda-roda kendaraan berlalu.

Pada 2018 lalu, APBD Kabupaten Pelalawan berjumlah Rp 1,4 triliun, sedangkan tahun 2019 ini masih sama Rp 1,4 triliun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, telah terjadi peningkatan angka kemiskinan Riau di 2018, dibandingkan tahun sebelumnya, 2017.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, mengatakan, angka kemiskinan di 2017 berjumlah 496.390 jiwa. Meningkat di tahun 2018 menjadi 500.400 jiwa.

“Untuk tahun 2018 angka kemiskinan Riau naik menjadi 500.400 jiwa. Naik dari tahun 2017 yang hanya berada di 496.390 jiwa,” kata Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi, Selasa (1/1/2019).

Meskipun angka kemiskinan Riau meningkat, Hijazi menilai bahwa angka kemiskinan Riau masih berada di bawah dari angka kemiskinan nasional.

“7,36 persen jika dibandingkan dengan nasional yang berada di 10.15 persen,” katanya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Riau, Ester Yuliani mengatakan, buruknya kondisi ekonomi sudah biasa dan lumrah terjadi. Ia menyebutkan, kasus yang menimpa Andini, bukan baru pertama kali terjadi di Provinsi Riau.

Kisah hidup Andini menjadi viral lantaran kisah hidupnya yang sebatang kara menghidupi kedua adik perempuannya, Purwanti (20 bulan) dan Sidratul Jannah (4 bulan), warga Dusun Telayap, Desa Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau, tanpa bantuan kedua orang tuanya.

“Kasus seperti Andini ini sudah ada sebelumnya. Jadi setiap kasus yang seperti ini kami selalu berkoordinasi dengan puskesmas dan pemerintah setempat,” ujar Ester.

Setelah berkoordinasi dengan semua pihak, perlakuan penting lainnya ialah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan dengan cara berlanjut.

“Tidak hanya dibantu saat viral saja. Kami penuhi kebutuhannya secara continue. Artinya, selain Andini, keluarga sampai mereka benar-benar sehat,” imbuh dia.

Gudang Narkoba di Puri Park View Edarkan Obat-obatan ke 30 Daerah

Suara.com – Polisi masih mendalami alur pengiriman obat-obatan terlarang terkait pengungkapan kamar Apartemen Puri Park View , Jakarta Barat yang disulap sebagai gudang penyimpanan narkoba. Terkait penangkapan tersangka AJ, sindikat ini memiliki 30 titik daerah yang menjadi sasaran peredaran.

Kapolsek Kembangan Kompol Joko Handoko menyampaikan ratusan ribu obat terlarang dari berbagai jenis itu didistribusikan keluar Jakarta. Namun, polisi belum bisa memastikan puluhan daerah yang menjadi lokasi pendistribusian obat-obatan terlarang itu.

“Dikirim dari luar Jakarta dan kembali di dikirim ke luar Jakarta. Tapi untuk ke mana saja, kita masih dalami,” kata Joko di lokasi, Rabu (16/1/2019).

Terungkapnnya kasus ini, polisi sudah juga masih memburu pelaku berinisial DB yang kini masih buron.
Dalam kerja mengedarkan barang haram tersebut, pelaku BD yang memerintahkan AJ sebagai kurir itu mengirimkan paket obat-obatan. Dalam pengirimannya, pelaku memggunakan jasa pengiriman.

Kanit Reskrim Polsek Kembangan , Iptu Dimitri Mahendra menambahkan, di unit apartemen nomor 2305 CA itu, ditemukan ratusan ribu butir obat-obatan terlarang yang tersimpan di dalam lemari. Menurutnya, barang bukti yang ditemukan itu merupakan sisa dari peredaran yang sebelumnya sudah dilakukan.

“Kita temukan 112.060 butir obat-obatan dari berbagai jenis ya. Sebagian sudah ada yang dikirimkan,” kata Dimitri.

Diketahui, Polsek Kembangan memang sedang gencar mengungkap lokasi penyimpaan narkoba yang dilakukan para pengedar. Sebelum kasus ini, polisi juga mengungkap sekolah di kawasan Kembangan, Jakarta Barat yang dipakai untuk menyimpan sabu-sabu dan obat-obatan terlarang.

Dalam kasus itu, polisi telah menetapkan tiga tersangka, yakni AJ, DL dan CP. Kini ketiganya sudah mendekam di penjara. Mereka dijerat Pasal 112 jo 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman mati.

Ancaman Mundur Prabowo dari Pilpres 2019 Cuma Gertak Sambel

Suara.com – Ancaman Prabowo Subianto jadi calon presiden jika Pilpres 2019 curang dinilai hanya gertak sambel . Dia menyebut ancaman Prabowo itu hanya gimik politik.

Sebab ada risiko cukup besar jika Prabowo benar-benar batal jadi calon presiden. Pernyataan Prabowo akan mundur disampaikan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Djoko Santoso dalam suatu acara konsolidasi di Malang beberapa waktu lalu. Prabowo dikatakan akan mundur, jika kecurangan dalam pemilu tak bisa dihindari.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Adi Prayitno tak yakin Prabowo benar-benar akan mundur. Menurutnya, Prabowo hanya ingin pemilu bersih.

“(Rencana Prabowo mundur) itu gimik politik. Itu tentu warning. Gertak sambal dari teman Prabowo bahwa KPU dan Bawaslu jangan sampai berpihak atau tidak netral,” kata Adi dalam pernyataannya, Rabu (16/1/2019).

Adi mengatakan, merawat kredibilitas KPU dan Bawaslu serta menciptakan pemilu yang bersih merupakan tanggung jawab bersama. Di era teknologi seperti saat ini, lanjut dia, semua orang bisa mengakses informasi.

Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan The Habibie Center Bawono Kumoro menilai sikap mundur dari kontestasi pemilihan presiden bertolakbelakang dengan latar belakang Prabowo sebagai mantan prajurit.

“Seorang mantan prajurit harus memiliki jiwa siap menang dan siap kalah bukan justru mundur. Itu (kalau mundur) kalah sebelum bertandin,” tegas Bawono.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang keras pasangan calon untuk mengundurkan diri. Pasal 236. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bakal pasangan calon dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU.

Jika masih bersikeras untuk mengundurkan diri maka sanksi pidana dan denda menanti pasangan calon bersangkutan sebagaimana ditegaskan Pasal 552 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 50 juta. Pimpinan partai politik koalisi juga akan terkena sanksi pidana dan denda serupa.

Pasal 552 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengatur pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan atau pasangan calon yang sudah ditetapkan KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama akan dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 50 miliar. (BeritaJatim.com)

Detik-detik 2 Jet Tempur TNI Paksa Pesawat Ethopian Cargo Mendarat di Batam

Suara.com – Pesawat Ethiopian Cargo dipaksa mendarat oleh dua jet tempur F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara di Bandara Hang Nadim Batam pada Senin (14/1/2019). Bukan tanpa alasan matra udara TNI itu memaksa pesawat asing tersebut mendarat. Sejumlah prosedur dan langkah sesuai aturan di Republik Indonesia sudah dijalankan.

Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Raja Haji Fisabilillah (Rhf) Tanjung Pinang Kolonel Penerbang Elistar Silaen menyebutkan, pesawat kargo yang terbang dari Addis Ababa, Ethiopia dengan tujuan Hong Kong itu memasuki wilayah kedaulatan udara yurisdiksi Indonesia tanpa dilengkapi Flight Clearance (FC) atau izin penerbangan.

“Saat dihubungi oleh otoritas navigasi udara Indonesia (AirNav) melalui komunikasi radio, pesawat kargo itu tidak bisa menyebutkan izin atau FC,” kata Silaen kepada Batamnews.co.id (jaringan Suara.com).

Karena tidak merespons pertanyaan, Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) kemudian mengambil sikap. Dua pesawat tempur F16 dari Skuadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru lalu diperintahkan untuk melakukan identifikasi visual dan penyergapan.

Pesawat tempur F-16 dengan callsign Rydder Flight yang diawaki oleh Kapten Pnb Barika (TS-1627) dan Kapten Pnb Anang (TS-1633) akhirnya berhasil melakukan kontak visual dengan B777 ET-AVN.

“Kita melakukan komunikasi pada frekuensi darurat serta memaksa pilotnya untuk mendaratkan pesawatnya di pukul 09.33 WIB,” kata dia.

Dengan pengawalan dua pesawat tempur inilah, pesawat Ethiopian Cargo kemudian dipaksa mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam.

Belum Diizinkan Terbang

Pesawat kargo milik Ethiopian Airlines jenis Boeing B 777 yang dicegat TNI AU di wilayah udara Batam masih berada di Bandara Hang Nadim Batam. Pesawat ini dipaksa turun oleh TNI AU setelah terindikasi tak memiliki flight clearence atau izin terbang di wilayah udara Indonesia.

Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Kolonel (Pnb) Elistar Silaen menegaskan, hingga saat ini pihaknya masih belum memberikan izin kepada pesawat itu untuk meninggalkan Bandara Hang Nadim. Begitu juga terhadap para awak maskapai Ethiopian Airlines dengan nomor register ET-AVN itu.

Pemeriksaan saat ini masih dilakukan. Saat menghadiri kunjungan kerja para menteri kabinet di Pelabuhan Batu Ampar, Selasa (15/1/2019), Elistar menjelaskan jika penindakan tersebut adalah bentuk ketegasan TNI AU dalam menjaga wilayah udara Indonesia.

“Setiap pesawat yang memasuki wilayah udara kita wajib memiliki izin. Saat ini penyelidikan masih berlangsung di Bandara Hang Nadim Batam,” tegas Elistar.

Persiapan Jokowi Hadapi Debat Capres – Cawapres Besok

Suara.com – Calon Presiden petahana Joko Widodo atu Jokowi tak memiliki persiapan khusus perihal debat calon presiden -calon wakil presiden sesi pertama, Kamis (17/1/2019) besok. Jokowi bersama Maruf Amin menyatakan siap dengan materi pada debat sesi pertama yakni perihal tema hukum, Hak Asasi Manusia, korupsi serta terorisme.

Jokowi mengatakan tidak akan melakukan simulasi debat bersama Maruf Amin sebelum benar- benar debat dengan Prabowo Subianto – Maruf Amin.

“Ya kami datang saja, datang kan sesuai dengan materi kan, materinya hukum HAM, materinya terorismenya, materinya korupsi,” ujar Jokowi di Sentul Internasional Convention Center, Jakarta, Rabu (16/1/2018).

Sesi debat pertama Capres dan Cawapres akan berlangsung pada 17 Januari 2019 mendatang di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Debat Capres dan Cawapres sesi pertama yang akan dimoderatori oleh Ira Koesno dan Imam Priyono itu membahas tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Awal Mula Terbongkarnya Gudang Narkoba di Apartemen Park View

Suara.com – Kepolisian terus melakukan pengembangan terkait jaringan narkoba yang menjadikan sekolah sebagai gudang penyimpanan. Hasilnya, polisi kembali menemukan tempat untuk menyimpan ribuan obat-obatan terlarang atau psikotropika.

Gudang tersebut berada di salah satu unit apartemen Puri Park View yang berada di kawasan Jakarta Barat. Lokasi tersebut terungkap usai tiga tersangka yang ditangkap sebelumnya, yakni AJ, DL dan CP.

“Kami temukan ribuan obat-obat terlarang yang disembunyikan di sini (Apartemen Puri Park View),” ujar Kapolsek Kembangan Kompol Joko Handoko dalam keterangannya, Rabu (16/1/2019).

Hanya saja, Joko tak merinci lebih detail perihal ihwal ribuan obat-obatan tersebut. Alasannya, hal tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

“Masih lidik ya, nanti setelah terungkap akan kami sampaikan,” katanya.

Polisi berhasil membongkar peredaran narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang peredarannya menggunakan sekolah sebagai gudang penyimpanan. Hasilnya, tiga orang diringkus dan ratusan gram sabu disita pihak kepolisian.

Kapolsek Kembangan, Kompol Joko Handoko mengatakan, dua tersangka yakni DL dan CP merupakan karyawan di sekolah tersebut. Namun, Joko enggan membeberkan sekolah mana yang dijadikan gudang untuk menyimpan barang haram tersebut.

“Kita sita dari tersangka 355,56 gram sabu dan ribuan butir obat-obatan. Jadi yang bersangkutan ini yang dua orang ini adalah karyawan yang berkerja di sekolah tersebut,” ucap Joko Handoko di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (15/1/2019).

Atas perbuatannya, ketiga tersangka diancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati lantaran dijerat dengan Pasal 112 jo 114 Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 62 UURI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Aris Idol Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba

Pebriansyah Ariefana | Yosea Arga Pramudita

Aris Idol Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba

Aris saat akan menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas laporan terhadap Ihsan Tarore di Polres Jakarta Selatan pada Rabu (27/7/2017). [suara.com/Puput]

Aris Idol adalah jebolan Indonesia Idol bernama lengkap Januarisma Runtuwene.

Aris Idol Ditangkap Polisi Tak Sendiri karena Narkoba

Pebriansyah Ariefana | Yosea Arga Pramudita

Aris Idol Ditangkap Polisi Tak Sendiri karena Narkoba

Aris saat akan menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas laporan terhadap Ihsan Tarore di Polres Jakarta Selatan pada Rabu (27/7/2017). [suara.com/Puput]

Jebolan Indonesia Idol itu bernama lengkap Januarisma Runtuwene.

13 Titik Gundukan Pasir Beracun di Rusun Marunda Tidak Dievakuasi

Suara.com – Sebanyak 13 titik pasir mengandung pasir beracun Rusun Marunda, Jakarta Utara tidak dievakuasi. Pasir beracun itu adalah limbah B3 . Sekitar lokasi gundukan hanya dipasangi garis pembatas dan papan pengumuman.

Kabid Penataan dan Pengawasan Hukum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Mudarisin mengatakan, lokasi pasir beracun Rusun Marunda itu berada dalam pengawasan DLH. Namun, belasan titik pasir beracun Rusun Marunda itu tidak diamankan melainkan tetap dibiarkan di lokasi awal.

“Oh nggak (dibawa), jadi tumpukan itu tetap di sana hanya di bawah pengawasan DLH. Tetapi sampelnya sudah diambil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dianalisa di lab,” kata Mudarisin saat dihubungi Suara.com, Rabu (16/1/2019).

Mudarisin menjelaskan, ke-13 titik pasir beracun Rusun Marunda itu memang sengaja tidak diamankan sebab telah menjadi barang bukti. Sehingga, tidak boleh dipindahkan ke tempat lain.

Ke-13 lokasi pasir beracun Rusun Marunda itu pun kini telah dipasangi garis pembatas dan papan pengumuman. Dalam papan pengumuman tertulis larangan bagi warga untuk mendekati dan menggunakan pasir limbah beracun itu.

“Cuma ada satu yang dipindahkan karena ada di jalan mengganggu aktivitas, jadi dipindah dari Blok B 9 ke Blok A ujung di lahan kosong. Yang lainnya nggak ada yang berpindah tempat dipasangi garis dan papan pengumuman,” ungkap Mudarisin

Pemprov DKI pun telah bekerjasama dengan kepolisian setempat untuk membantu mengawasi ke-13 titik pasir beracun Rusun Marunda itu. Mudarisin meminta agar warga sekitar ikut memantau pasir berbahaya itu dan segera melaporkan ke polisi atau kelurahan bila terjadi sesuatu.

“Kita monitor terus jadi bekerjasama dengan lurah dan polsek setempat untuk melakukan pengawasan. Kita berharap masyarakat juga mengawasi kalau ada apa-apa segera melapor ke kelurahan,” tutur Mudarisin.

Sebelumnya, Pemprov DKI menindaklanjuti laporan dari warga mengenai keberadaan gundukan pasir beracun Rusun Marunda. Gundukan pasir beracun itu sering digunakan oleh warga untuk dijadikan urukan guna membangun rumah atau bangunan toko.

Hingga kini, Pemprov DKI masih menunggu hasil uji pasir beracun Rusun Marunda dari laboratorium Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Datang Berpeci Hitam, Hercules Tiba di PN Jakarta Barat

Suara.com – Terdakwa utama kasus pemerasan dan pungutan liar di PT. Nila Alam, Hercules Rosario Marshal tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jalan Letjen S. Parman. Ia datang bersama salah satu kuasa hukumnya, Nikolas Johan Kilikily dengan pengawalan ketat belasan polisi bersenjata lengkap.

Hercules datang dengan diantar menggunakan mobil tahanan dan sampai di pengadilan sekitar pukul 10.25 WIB. Hercules tampak mengenakan pakaian kemeja putih lengan panjang, peci hitam dan celana jeans biru.

Usai turun dari mobil, Hercules langsung memasuki ruang tahanan dikawal oleh beberapa polisi untuk menunggu proses jalannya sidang perdana.

Dalam persidangan hari ini, ada tiga berkas tersangka yang akan disidangkan sekaligus. Ketiga tersangka itu adalah Hercules, Boby dan Handi.

Diketahui, Boby merupakan tangan kanan Hercules dan Handi merupakan orang yang memberikan kuasa kepada Hercules untuk menduduki ruko PT. Nila Alam.

“Sama semua hakimnya, paniteranya juga sama,” ujar wakil ketua kuasa hukum Hercules, Ikram N Thalib saat dihubungi, Rabu (16/1/2019).

Sebelumnya, Hercules terjerat kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar. Ia dan anak buahnya diduga kerap memeras dan mengintimidasi para pemilik gudang dan ruko di PT. Nila Alam yang berlokasi di Daan Mogot, Jakarta Barat.

Kasatreskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Edi Sitepu menyatakan, Hercules disangkakan melanggar Pasal 170 KUHP tentang pengrusakan barang dan orang serta Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Bara Semangat Pejuang Kamisan di Tengah Panasnya Tahun Politik

Suara.com – Aksi Diam Hitam Kamisan yang terdiri dari korban dan keluarga pelanggaran HAM berat di Indonesia sudah berjuang selama 12 tahun menuntut keadilan. Sampai kini mereka masih akan berjuang jelang Pilpres 2019 yang akan digelar 17 April mendatang.

Pada tahun ke-12 perjuangan yang bertepatan dengan Pemilu 2019 , pejuang Kamisan melihat tidak ada calon presiden dan calon wakil presiden yang serius berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

“Komposisi kedua calon kandidat presiden tidak mengakomodir komitmen soal penegakkan dan penyelesaian pelanggaran HAM berat,” ujar pejuang Kamisan melalui keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Rabu (16/1/2019).

Isu pelanggaran HAM diharapkan menjadi isu yang diutamakan di Indonesia, agar tak terulang kembali kejadian serupa di kemudian hari.

“Harusnya kasus pelanggaran HAM berat menjadi prioritas untuk dituntaskan oleh negara sebagai kewajiban,” jelasnya.

Meski belum mendapatkan titik terang dari tuntutan mereka, para pejuang Kamisan masih akan terus memperjuangkan keadilan yang mereka inginkan.

“Kami menjaga api ingatan agar tidak padam dan tergerus waktu, itu semangat kami,” tegasnya.

Anggota aksi Kamisan yang terbentuk pada 18 Januari 2007 terdiri dari korban dan keluarga korban tragedi Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, Tragedi 13-15 Mei 1998, Talangsari, Tanjung Priok dan Tragedi 1965.

Aris Idol Diciduk Polisi Bersama 4 Temannya

Suara.com – Jebolan Indonesia Idol, Januarisman Runtuwenen (30) atau Aris Idol ditangkap polisi terkait kasus narkotika. Aris Idol diciduk bersama empat temannya yaitu YSP, AS, AY, dan AM di sebuah Aparteman Aston Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019) pukul 01.00 WIB.

Ketika diciduk, Aris Idol tengah pesta sabu juga minuman keras.

“Sesampainnya di Apartemen, TB alias AS, sudah ditunggu oleh teman-temannya, yaitu JR (Aris) ,AY, AM dan YS. Kemudian, sabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara bergantian sambil minum minuman Red Label,” ujar Kepala Bidang Hubugan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu (16/1/2019).

Argo mengatakan, penangkapan bermula saat penangkapan pelaku lain berinisial YW dan kawan-kawan pada Selasa (8/1/2019) di Jalan Bahagia Kreo Selatan, Kota Tangerang Banten. Dari tangan YW, polisi menyita 300 butir ekstasi dan sabu seberat 2 gram brutto. Dimana saat dilakukan pengembangan diduga barang haram itu didapat YW dari rekan Aris yaitu TB alias AS.

“Dari hasil keterangan sementara bahwa sabu tersebut didapat dari tersangka TB alias AS,” jelasnya.

Polisi berhasil meyita barang bukti Aris Idol berupa 1 bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu berat brutto 0,23 gram, 1 unit bong, dan 5 ponsel. Mengenai rincian penangkapan tersebut akan dirilis siang hari ini di Polres Pelabuhan Tanjung Priok pukul 14.30 WIB.

Hari Ini Hercules Jalani Sidang Perdana Kasus Pemerasan

Suara.com – Wakil ketua tim kuasa hukum Hercules Rosario Marshal, Ikraman Thalib membenarkan hari ini, Rabu (16/1/2019) akan digelar sidang perdana kasus yang menjerat kliennya itu. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada siang ini.

Dalam sidang perdana ini, seluruh tim kuasa hukum Hercules direncanakan akan hadir. Hal itu dikatakan Ikraman kepada Suara.com, Rabu (16/1/2019).

“Iya benar sidang hari ini. Kami jam 9 sudah hadir di pengadilan. Seluruh pengacara hadir,” ujarnya.

Dalam persidangan hari ini, ada tiga berkas perkara yang akan disidangkan sekaligus. Ketiga perkara itu yakni perkara dengan tersangka Hercules, Boby dan Handi.

Diketahui, Boby merupakan tangan kanan Hercules dan Handi merupakan orang yang memberikan kuasa kepada Hercules untuk menduduki ruko PT. Nila Alam hingga berujung masalah hukum.

“Perkara 7 nomor Hercules, nomor 6 perkara Boby cs yang tentang keterlibatan 11 orang, kemudian Handi nomor 8. Sama semua hakimnya, paniteranya juga sama,” terang Ikraman.

Sebelumnya, Hercules terjerat kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar . Ia dan anak buahnya diduga kerap memeras dan mengintimidasi para pemilik gudang dan ruko PT. Nila Alam yang berlokasi di Daan Mogot, Jakarta Barat.

Kasatreskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Edi Sitepu mengatakan, saat ini Hercules masih disangkakan melanggar Pasal 170 KUHP tentang pengrusakan barang dan orang serta Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan tidak menyenangkan.

Airlangga Ungkap Hasil Ngopi Bareng Jokowi dengan 9 Ketum Parpol

Suara.com – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pengusung Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin akan berbagi peran dalam pemenangan di Pilpres 2019 .

Menurut Airlangga, setiap partai akan mengintergrasikan Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Tim Kampanye Daerah (TKD). Airlangga menyebut bahwa hal itu telah dibahas dalam pertemuan seluruh ketua umum di KIK dengan Jokowi di rumah makan Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019) malam.

“Pembahasan terkait dengan progres dari masing-masing parpol dan juga terkait kegiatan TKN dan TKD,” ungkap Airlangga.

Selain itu, masing-masing partai politik yang tergabung dalam KIK juga telah melakukan persamaan persepsi guna mengkampanyekan Jokowi – Ma’ruf Amin. Adapun, masing-masing partai politik nantinya akan berkonsentrasi pada wilayah basis suara masing-masing.

“Karena masing-masing parpol ada isu sendiri yang nanti akan dibuat lebih berbasis regional masing-masing dan akan menunjang pilpres. Tentu nanti ada pembagian kosentrasi dari parpol di wilayah tertentu,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Jokowi baru saja menggelar pertemuan dengan 9 ketua umum parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) di Pilpres 2019.

Pertemuan tersebut digelar tertutup di Rumah Makan Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019) malam.

Adapun sembilan Ketum parpol yang hadir di antaranya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Selanjutnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum PSI Grace Natalie.

Selain Ketua Umum Partai Politik KIK, juga turut hadir Ketua TKN Jokowi – Ma’ruf Amin, Erick Thohir dan 8 Sekjen Partai Politik KIK.

Usai Ngopi Bareng, PSI Yakin Jokowi Bakal Unggul di Debat Pilpres

Suara.com – Calon Presiden petahana, Joko Widodo atau Jokowi baru saja menggelar pertemuan dengan 9 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja atau KIK pada Selasa (15/1/2019) malam.

Usai pertemuan itu, Ketua Umum DPP PSI , Grace Natalie mengaku semakin yakin Jokowi bersama pasangannya Ma’ruf Amin bakal sukses dan unggul dalam debat Pilpres 2019.

“Pertemuan malam kemarin berjalan dengan ‘sersan’ serius tapi santai,” ujar Grace Natalie dalam keterangan tertulisnya yang diterima Suara.com, Rabu (16/1/2019) pagi.

Menurut dia, Jokowi memberikan pemaparan dan arahan serta mengevaluasi perjalanan kampanye beberapa bulan terakhir ini. Para ketua umum memberikan masukan dan arahan bagaimana kampanye yang efektif dan produktif hendaknya dilakukan.

Kemudian, dari pemaparan Jokowi dan juga masukan dari para ketua umum, PSI semakin yakin Jokowi – Maruf Amin akan unggul di debat pertama nanti.

“Debat sejatinya tidak hanya perang retotika dan silat kata-kata. Tapi sampai sejauh mana capres mengerti isi dan substansi masalah dan solusi kongket menyelesaikannya,” ujar dia.

Di sinilah keunggulan Jokowi yang telah berpengalaman dan sudah terbukti menjadi pelayan rakyat yang baik sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta dan presiden pada periode pertama.

“Sementara Pak Prabowo dipastikan akan mengumbar retorika pesimisme dan ketakutan yang seolah-olah dia akan menjadi pahlawan penyelamat bangsa ini. Padahal dia sedang menipu publik bahwa kerusakan Indonesia justru terjadi pada masa mertuanya, Soeharto berkuasa,” papar Grace.

“Dan Pak Prabowo meyokong kekuasaan yang penuh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) itu,” imbuh dia.

Gerindra: Prabowo akan Bongkar Penculikan Aktivis 98, Asal…

Suara.com – Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengungkapkan, Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto akan membongkar kasus penculikan aktivis 1998 apabila menjadi Presiden RI periode 2019-2024.

“Keyakinan saya kalau penculikan aktivis 1998 pasti dibongkar karena kalau tidak dibongkar seolah-olah yang dituduhkan kepada Pak Prabowo itu benar,” kata Desmond di acara peringatan 45 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) di Cikini, Jakarta, Selasa (15/1/2019) malam.

Ia mengatakan, bila Prabowo menjadi presiden maka tidak mungkin melanggar sumpah jabatannya, yaitu menjalankan undang-undang (UU) selurus-lurusnya sehingga akan membongkar kasus tersebut.

Desmond menilai, tidak mungkin presiden yang tersandera suatu peristiwa, lalu tidak berkata jujur sehingga kalau tidak jujur maka melanggar sumpah jabatan.

“Sumpah jabatan presiden itu melaksanakan UU selurus-lurusnya. Itu adalah masalah negara, bukan perseorangan,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Menurut dia, membongkar kasus dugaan pelanggaran HAM bukan persoalan pidana biasa namun pertanggungjawaban negara melindungi warga negaranya.

Tujuannya, menurut Desmond, agar peristiwa masa lalu tidak terulang lagi di masa depan sehingga kalau negara bisa melindungi warga negaranya maka kejahatan HAM itu tidak ada sebenarnya.

“Dalam konteks peristiwa 1965, hampir semua kasus yang bersifat pelanggaran HAM adalah ketidakmampuan negara melindungi warga negaranya. Kenapa ini tidak terbongkar? Karena negara tidak siap membongkar dirinya dengan institusinya,” katanya.

Ia mengatakan, apabila Prabowo melanggar sumpahnya sebagai presiden maka dirinya sendiri yang akan menuntut pimpinan partainya itu untuk membongkar kasus penculikan aktivis 1998.

Hilang Saat Mandi, Jasad Santri Ditemukan Tewas Berpelukan

Suara.com – Sebanyak empat jenazah santri Pondok Pesantren Hudatul Muna yang tenggelam, seluruhnya telah ditemukan oleh tim Search And Rerscue (SAR) di Sungai Tempuran, Kabupaten Ponorogo , Jawa Timur .

Kapolres Ponorogo AKBP Radiant menyebutkan, pada Selasa (15/1/2019) sekitar pukul 17.15 WIB, tim SAR menemukan dua jenazah santri atas nama Bambang Irawan(16), warga Desa Petungsinarang, Kecamatan Bandar, Pacitan, dan Ahmad Qoirul Huda (14), warga Desa Senepo, Slahung, Ponorogo.

“Kedua jenazah tersebut diketahui tim SAR saat mengapung ke permukaan air sungai dalam kondisi berpelukan,” kata Kapolres Radiant seperti dilansir Antara.

Menurut dia, lokasi munculnya dua jenazah yang berpelukan itu berjarak sekitar empat meter dari lokasi awal tenggelamnya korban.

“Sebelumnya, Selasa siang pukul 11.00 WIB jenazah Ahmad Ansori (15), warga Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, ditemukan juga tak jauh dari lokasi awal tenggelam,” ujar dia.

Sedangkan jenazah Miftahul Huda (14), warga Desa Wonodadi Kulon, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, ditemukan pada Senin (14/1/2019) sore.

Sebelumnya, empat orang santri Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo dilaporkan tenggelam saat mandi dan bermain di sungai berjarak sekitar satu kilometer dari lingkungan pondok, Senin (14/1/2019).

Keempat santri tersebut adalah Miftahul Huda (14), Ahmad Ansori (15), Bambang Irawan(16) dan Ahmad Qoirul Huda (14).

Anak dan 2 Cucunya Jadi Korban Pembunuhan Sadis, Ibu Lili Jatuh Sakit

Suara.com – Bupati Kabupaten Rejang Lebong , Provinsi Bengkulu , Ahmad Hijazi mendukung aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman berat terhadap pelaku pembunuhan satu keluarga di daerah itu.

Ahmad Hijazi saat berkunjung ke rumah duka di Simpang Suban, Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Selasa, mengatakan, sanksi berat terhadap pelaku pembunuhan terhadap janda dan kedua anaknya pada Sabtu (12/1) kemarin, karena dilakukan secara sadis dan menghilangkan tiga nyawa sekaligus.

“Kita mendukung penegak hukum menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelakunya, hukuman yang setimpal adalah minimal hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Hukuman yang berat itu sendiri merupakan pelajaran dan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat lainnya yang akan melakukan hal serupa, sehingga tidak mudah menghilangkan nyawa orang.

Dalam kesempatan itu, bupati juga mengucapkan belasungkawa atas kejadian yang menimpa warganya itu dan meminta pihak korban untuk sabar dan menyerahkan proses hukumnya kepada aparat penegak hukum.

Saat berada di rumah orang tua almarhumah Hasnatul Laili yang posisinya hanya bersebarangan jalan itu, karena rumahnya yang menjadi TKP masih dipasang garis polisi, Ahmad Hijazi juga memberikan dorongan moril kepada Suwardi (ayah korban) sekeluarga agar tetap tabah mengingat ibu korban sejak kejadian itu harus menjalani perawatan medis di rumahnya lantaran jatuh sakit.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong AKP Jery Antonius Nainggolan mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku Jamhari Muslim (JM) guna mengetahui detil kejadian termasuk melakukan pemeriksaan ulang tempat kejadian perkara (TKP).

“Dari penyidikan sementara, aksi ini dilakukan tersangka seorang diri atau tersangka tunggal. Sedangkan untuk hasil visum ketiga korban juga belum kami terima, selain itu juga tidak ada upaya pemerkosaan oleh pelaku kepada korban,” tambah dia.

Sebelumnya tersangka pelaku pembunuhan satu keluarga di Rejang Lebong, yakni Jamhari Muslim alias Ari (33) warga RT01, RW01, Kelurahan Talang Ulu, berhasil diamankan petugas Polres Bengkulu Selatan, Senin pagi (14/1) sekitar pukul 05.00 WIB, saat berada di wilayah itu dan berniat lari ke Krui, Lampung.

Setelah ditangkap petugas Polres Bengkulu Selatan, kemudian tersangka ini digelandang ke Mapolda Bengkulu dan pada sore harinya dibawa penyidik ke Mapolres Rejang Lebong guna menjalani pemeriksaan lanjutan.

Kasus pembunuhan satu keluarga ini dialami Hasnatul Laili alias Lili (35) yang kesehariannya berprofesi sebagai pedagang pisang, dan dua anaknya Melan Miranda (16), pelajar kelas X Madrasyah Aliyah Negeri (MAN) Curup dan Chyka Ramadani (10) yang baru duduk di kelas III SD, yang tinggal di RT08, Simpang Suban Air Panas, Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur.

Ketiganya ditemukan meninggal dunia pada Sabtu sore (12/1) sekitar pukul 16.30 WIB, setelah pihak keluarga dan warga sekitar mencurigai para korban yang tidak terlihat seharian kemudian mendobrak pintu rumah korban yang terkunci dari luar.

Polisi Ungkap Gudang Narkoba di Apartemen Park View Kembangan

Suara.com – Anggota Unit Narkoba Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat mengungkap adanya gudang narkoba di Apartemen Park View , Kembangan Jakarta Barat.

Kapolsek Kembangan Kompol Joko Handono di Jakarta, Selasa (15/1/2019) membenarkan bahwa pihaknya menemukan kembali gudang penyimpanan narkoba di wilayah hukumnya untuk kedua kalinya.

Ia menyebut, pengungkapan tersebut berselang setelah pihaknya melakukan penangkapan tiga tersangka kasus gudang narkoba di sebuah sekolah kawasan Kembangan yakni AN, DL dan CP dan kini sedang dilakukan pendalaman intensif.

“Di sini (Apartemen Park View) terdapat ratusan ribu butir narkoba golongan IV dan obat-obatan yang masuk dalam daftar G,” ujar Kompol Joko seperti dilansir Antara.

Penggeledahan apartemen tersebut dilakukan oleh Polsek Kembangan dibawah pimpinan Kepala Unit Reserse Kriminal Iptu Dimitri Mahendra bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Tak Hanya Mucikari, MUI Desak Pelaku Prostitusi Online Harus Dipidana

Suara.com – MajelisUlama Indonesia ( MUI ) Jawa Timur mendesak pemberi dan pengguna jasa pelacuran dalam prostitusi online yang melibatkan artis dapat dipidana.

Ketua Umum MUI Jawa Timur KH Abdussomad Buchori, saat mendatangi Mapolda Jawa Timur Selasa (15/1/2019) mengatakan, dalam penanganan kasus prostitusi online selama ini, hanya germo atau mucikari yang dijerat. Sedangkan pemberi dan pengguna jasa dibiarkan bebas.

“DPR RI harus segera membuatkan undang-undang yang bisa menjerat pemberi dan pengguna jasa prostitusi. Ini dimaksudkan agar mereka yang biasa menjajakan diri dan penggunanya, bisa mendapat efek jera,” kata Abdussomad seperti dilansir Antara.

Dia menambahkan, pembuatan UU yang dapat menjerat pemberi dan pengguna jasa pelacuran demi kepentingan masyarakat Jatim.

“Jadi bukan muncikarinya saja yang dijerat undang-undang. Nah itu DPR yang harus membuatkan undang-undangnya,” ujar Abdussomad.

Selain itu, Abdussomad meminta pihak kepolisian untuk memgusut tuntas kasus pelacuran artis yang menghebohkan tersebut.

“Saya mendukung penanganan kasus prostitusi yang saat ini ditangani Polda Jatim. Kasus yang menyangkut moral ini harus diusut dengan tuntas agar tidak merusak moral bangsa,” katanya lagi.

Polda Jatim mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan artis, setelah melakukan penggerebekan di sebuah hotel bintang lima di Surabaya , Sabtu (5/1).

Setelah dikembangkan, diketahui ada sekitar 45 artis dan 100 model yang diduga terlibat dalam jaringan prostitusi online yang dikendalikan mucikari TN dan ES.

Berdasarkan spesialisasinya, mucikari ES mengendalikan 45 artis, dan mucikari TN membawahi ratusan model untuk dijajakan bagi pria hidung belang.

Soal Kasus Pelanggaran HAM, Komisi Kejaksaan akan Klarifikasi Jaksa Agung

Suara.com – Komisi Kejaksaan RI akan meminta klarifikasi dari Jaksa Agung terkait pengembalian sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM .

“Kami belum melakukan klarifikasi sampai saat ini. Kami akan lakukan klarifikasi dulu dengan kejaksaan berkaitan dengan pengembalian berkas penjara dan juga dengan Komnas HAM sendiri sebagai sesama lembaga pengawasan,” ujar Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI Erna Ratnaningsih di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Erna Ratnaningsih mengatakan, klarifikasi akan dilakukan apabila komisioner Komisi Kejaksaan telah bertemu dengan Komnas HAM untuk mengetahui persoalan yang ada serta mayoritas komisioner menyetujuinya dalam rapat pleno.

Mekanisme yang ada di Komisi Kejaksaan, tutur dia, untuk kasus yang menarik perhatian publik akan dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno yang biasanya dilakukan setiap Senin.

Sejauh ini Komisi Kejaksaan belum menerima laporan dari keluarga korban atau korban pelanggaran HAM berat masa lalu, tetapi Erna mengaku telah menerima laporan dari kelompok masyarakat sipil.

“Itu akan menjadi bahasan di Komisi Kejaksaan dalam rapat untuk klarifikasi penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu,” kata dia seperti dilansir dari Antara.

Erna mengatakan, harus ada yang bisa menjembatani antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM karena saat berkas dikembalikan kepada Komnas HAM semestinya terdapat catatan untuk perbaikan sehingga perkara itu dapat berjalan.

Ada pun Komnas HAM memberi catatan atas pengembalian berkas pelanggaran HAM berat oleh Jaksa Agung, yakni secara substansi belum terdapat petunjuk baru yang disampaikan oleh Jaksa Agung mengenai sembilan berkas pelanggaran HAM berat yang dikembalikan.

Sementara Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut pengembalian sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM karena masih ada petunjuk yang belum dilengkapi.

Siswi Sekolah Dicabuli 3 Temannya Usai Diajak ke Kafe dan Pesta Arak

Suara.com – Seorang pelajar salah satu sekolah di Putussibau, Kapuas Hulu , Kalimantan Barat dicabuli tiga pemuda dalam keadaan mabuk minuman keras jenis arak, demikian keterangan polisi setempat.

“Para pelaku itu memberikan minuman jenis arak kepada korban, setelah korban mabuk kemudian para pelaku mencabulinya secara bergiliran di salah satu rumah kosong di satu kecamatan,” kata Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu, IPTU Siko, di Putussibau, Kapuas Hulu, Selasa (15/1/2019).

Menurut Siko, tiga pemuda pelaku pencabulan pelajar di bawah umur tersebut yaitu AR (24), AD (33) dan AA (20) yang berasal dari Kecamatan Bika wilayah Kapuas Hulu.

Kejadian pertama terjadi pada Sabtu (12/1) sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah kosong milik warga Kecamatan Bika. Kemudian, tiga pemuda itu kembali mengulangi perbuatannya terhadap korban, pada Minggu (13/1) sekitar pukul 05.00 WIB, di rumah warga Desa Kedamin Darat, Kecamatan Putussibau Selatan.

“Jadi kasus pencabulan itu terjadi di dua tempat dan hari yang berbeda,” ucap Siko seperti dilansir Antara.

Dijelaskan Siko, pada Sabtu (12/1) pukul 18.00 WIB, korban pergi keluar rumah yang dijemput oleh temannya perempuannya bernama FI menggunakan sepeda motor ke kafe JN. Sebelum berangkat korban izin pamit ke orang tuanya.

Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, orangtuanya mencoba menghubungi telepon genggam korban, tetapi tidak aktif.

“Karena handphone korban tidak aktif maka orangtuanya berusaha mencari ke kafe JN, ternyata korban tidak ada di kafe tersebut, hingga pencarian pun berlanjut ke kafe lainnya, korban juga tidak ada,” tutur Siko.

Karena orangtua korban merasa khawatir anaknya belum pulang ke rumah, akhirnya orang tua korban bersama keluarganya meminta bantuan anggota Polsek Bika untuk melakukan pencarian.

Sekitar pukul 17.30 WIB, orang tua mendapatkan kabar bahwa korban ternyata sudah berada di rumah keluarganya di Kota Putussibau.

“Orang tua bersama korban sempat menginap satu malam di rumah keluarganya itu,” ujar Siko.

Selanjutnya pada Senin (14/1) pukul 08.00 WIB, korban dan orangtuanya pulang ke rumah, dan sampai di rumahnya korban tidur. Ketika korban sedang tidur orang tuanya tersebut mengecek handphone korban dan melihat isi pesan seluler yang tidak pantas dari teman korban yang merupakan salah satu pelaku. Karena isi pesan anaknya itu tidak wajar akhirnya orang tua korban menanyakan langsung ke korban.

“Korban mengakui dan menceritakan apa yang dialaminya yang dilakukan oleh tiga pemuda yang merupakan kawannya sendiri,” jelas Siko.

Tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu, akhirnya orangtua korban melaporkan kasus pencabulan tersebut kepada pihak kepolisian.

“Tiga pelaku itu akhirnya kami tangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” imbuh Siko.

Polisi Bekuk Seorang Predator Anak di Kalideres

Suara.com – Anggota Polsek Kalideres meringkus pria pelaku kekerasan seksual berinisial S (39), warga Kalideres, terhadap anak di bawah umur alias predator anak yang merupakan tetangganya berinisial KP (8).

Kapolsek Kalideres Komisaris Polisi Pius Ponggeng di Jakarta, Selasa (15/1/2019) mengatakan, peristiwa itu dilakukan tersangka di rumahnya pada Agustus 2018. Namun terungkap setelah korban bercerita kepada temannya pada Rabu (9/1/2019) .

“Korban itu bercerita kepada temannya. Kemudian temannya ini bercerita kepada ibunya. Berlanjut ibu teman korban memberitahu ibu korban,” ujar Kompol Pius seperti dilansir Antara.

Akhirnya, ibu korban mendapatkan cerita langsung KP bahwa tersangka S, yang tidak lain merupakan tetangganya sendiri melakukan kekerasan seksual terhadapnya.

“Kemudian ibu korban membuat laporan polisi dan juga melakukan visum. Dari hasil visum, terdapat tanda-tanda kekerasan,” terangnya.

Mendapat laporan itu, polisi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mencari keberadaan pelaku. Tersangka akhirnya berhasil diketahui keberadaannya hingga langsung ditangkap.

“Tersangka akan dijerat Pasal 81 UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,” ujarnya.

Hilangkan Masa Depan Anak Sendiri, Aldi Dituntut 14 Tahun Penjara

Suara.com – Aldi Saputra pelaku asusila terhadap anaknya sendiri yang masih di bawah umur dituntut 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp 80 juta oleh Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) Eka Septiana Sari.

“Terdakwa bersalah melanggar pasal 81 ayat (1), (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” kata JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, di Bandarlampung, Selasa (15/1/2019).

Tuntutan itu diberikan JPU karena pelaku dinilai meresahkan masyarakat dan telah menghilangkan masa depan anak kandungnya sendiri.

Usai mendengar tuntutan, terdakwa menyatakan akan mengajukan keringanan pada sidang berikutnya yang beragendakan putusan. Terdakwa akan mengajukan sendiri dalam bentuk tulisan.

“Saya akan mengajukan pembelaan sendiri untuk memohon diringankan dalam sidang putusan mendatang,” kata pelaku.

Perbuatan terdakwa berawal pada saat anak kandungnya yang masih di bawah umur tersebut lari ke kediaman pamannya.

Terdakwa yang mengetahui hal itu, kemudian menjemput terdakwa untuk pulang ke rumahnya.

Saat malam tiba, terdakwa menghampiri kamar anaknya dan kemudian melakukan perbuatan asusila. (Antara)

Diduga Settingan, Habib Minta Jokowi dan Prabowo Abaikan Tes Baca Al Quran

Suara.com – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno belum memberikan jawaban resmi atas undangan tes baca Al Quran dari Ikatan Dai Aceh ( IDA ). Sementara kubu Capres dan Cawapres Jokowi – Ma’ruf Amin menyatakan siap mengikuti tes baca Al Quran usulan IDA.

Terkait itu, Juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Habib Novel Chaidir Hasan Bamu’min menduga usulan tes baca Al Quran untuk kedua pasangan kandidat Capres dan Cawapres di Pemilu 2019 merupakan settingan.

“Saya melihat ini, diduga settingan. Walau sepertinya tujuannya baik dan seharusnya diajukan jauh jauh hari sebelum pencalonan dan itu pun harus masuk dalam agenda KPU sebagai syarat resmi pencapresan,” ujar Novel kepada Suara.com, Rabu (16/1/2019).

Novel yang juga Sekjen Koordinator Pelapor Bela Islam (Korlabi) itu menilai usulan Dai Aceh tidak perlu diladeni kedua pasangan Capres dan Cawapres di Pemilu 2019. Pendukung pasangan Prabowo – Sandiaga itu beralasan usulan tersebut bukan syarat resmi yang diajukan KPU selaku penyelenggara pemilu.

Selain itu Novel juga mengaku khawatir jika usulan Dai Aceh dituruti, nantinya ada kelompok lain yang mencoba memberikan tantangan kepada dua kandidat Pilpres.

“Saya rasa ajakan ini nggak perlu diladeni kedua belah pihak. Sehingga nanti siapa saja bisa mengajukan berbagai macam tes yang akhirnya jadi mengada-ngada. Kalau ada yang tes baca Qur’an, boleh juga ada tes bahasa Inggris , tes berlari, serta tes lain-lain,” kata dia.

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang juga anggota FPI itu menyebut di dalam rukun Imam dan Islam seorang muslim tidak masuk wajib bisa baca Al Quran.

“Namun yang terpenting mengimani dan justru prihatin (jika) mereka yang bisa baca Qur’an malah tidak mengamalkan, bahkan tidak mengimani, bahkan murtad, malah menjadi pendukung penista Al Qur’an. Bahkan ada yang melakukan penghinaan Al Quran sepert Guntur Romli (politikus PSI) yang sudah dilaporkan, bahkan tidak ditangkap sampai saat ini,” kata dia.

Menurutnya, ia lebih baik memilih orang yang awam tetapi beriman kepada Allah serta mengamalkannya dan taat kepada ulama.

“Dibanding paham dengan Al Qur’an tapi mengingkarinya bahkan menistakan Al Qur’an,” kata Novel.

Ketua Ikatan Dai Aceh (IDA), TGK Marsyuddin Ishak di posko pemenangan Jokowi - Maruf. (Suara.com/M. Yasir)Ketua Ikatan Dai Aceh (IDA), TGK Marsyuddin Ishak di posko pemenangan Jokowi – Maruf . (Suara.com/M. Yasir)

Alasan Dai Aceh

Usulan tes baca Al Quran kepada calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019 ialah sebagai upaya untuk melawan politik identitas agama. IDA berharap tes baca Al Quran dapat meredam pertikaian akibat politik identitas di Pilpres 2019.

Ketua IDA, TGK Marsyuddin Ishak menuturkan sebelum adanya usulan tes baca Al Quran, sebagai masyarakat dirinya melihat bahwasanya politik identitas sedang dijalankan di kontestasi Pilpres 2019. Bahkan, dirinya menilai Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar umat seakan-akan sudah hancur akibat Pilpres 2019.

Jika kedua kandidat Pilpres 2019 mau mengikuti tes baca Al Quran, Marsyuddin berhararap hasil tesnya nanti akan menjadi salah satu gambaran untuk menilai realitas keislaman kedua pasangan calon secara objektif.

“Mungkin dari Aceh inilah yang bisa kami beri untuk meredam pertikaian, meredam saling klaim, saling mengkafirkan,” ucap Marsyuddin di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Ketua Ikatan Dai Aceh (IDA) TGK Marsyuddin Ishak. (Suara.com/Ria Rizki)Ketua Ikatan Dai Aceh (IDA) TGK Marsyuddin Ishak. (Suara.com/Ria Rizki)

Perwakilan IDA Minta Jawaban

Perwakilan Ikatan Dai Aceh pada Senin (14/1/2019), telah menyambangi Posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dan Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Maruf Amin untuk meminta tanggapanya terkait permintaan tes baca Al-Quarn yang diajukan kepada kedua paslon Capres-Cawapres di Pilpres 2019.

Hanya saja, kekinian baru TKN Jokowi – Ma’ruf Amin yang menyatakan kesiapannya untuk memenuhi permintaan tersebut. Sedangkan kubu Prabowo belum memberikan jawaban karena saat perwakilan IDA datang Prabowo dan Sandiaga tengah ada agenda dan kesibukan.

“Hari ini akan kami kirimkan jawaban suratnya secara tertulis dari TKN dengan isi dan substansinya adalah kami siap bersedia untuk mengikuti tes baca Al Quran yang diinisasi oleh ikatan DAI Aceh,” kata Wakil Direktur TKN Jokowi – Maruf Amin, Lukman Edy di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di Jaksel dan Jakbar

Suara.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG ) mengimbau warga DKI Jakarta untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir dan angin kencang mulai siang nanti menjelang malam.

BMKG memprediksi, pada Rabu (16/1/2019) wilayah Jabodetabek akan diguyur hujan dengan intensitas yang berbeda-beda mulai dari siang hingga malam hari.

“Waspadai potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang dengan durasi singkat di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat pada siang hingga menjelang malam hari,” tulis peringatan dini di laman resmi BMKG.

Pada pagi hari, wilayah Bogor, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu diprediksi bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Untuk siang nanti, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang juga akan mengguyur wilayah Depok, Bogor dan Bekasi.

Memasuki malam hari, seluruh wilayah di Jabodetabek diprediksi akan diselimuti awan.

Tolak Bersetubuh, Pacar Sekap dan Gunduli Gadis 20 Tahun di Rumah Kost

Suara.com – Entah apa yang ada di pikiran IAR (23) warga Dusun Cemplokosari, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Banyuwangi , Jawa Timur tega menyekap IS (20) di rumah indekos Jalan Kedondong Kidul Gang 2 Surabaya .

Selain disekap , IS juga digunduli oleh IAR di dalam rumah kost .

“Korban sebenarnya sudah menolak saat diajak menuju ke rumah indekos kekasihnya,” kata Kepala Polsek Tegalsari Surabaya Komisaris Polisi David Triyo Prasojo.

David menuturkan, kejadian tersebut berawal dari tanggal 8 Januari 2019. Saat itu pelaku IAR menjemput korban IS pulang kerja dari sebuah pabrik di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur.

Saat sampai di rumah kost, korban diminta untuk bersetubuh dengan pelaku. Namun korban menolak dan berusaha berontak.

Ketika berontak, pelaku yang geram kemudian memukul korban lalu memangkas rambut gadis berusia 20 tahun itu sampai botak.

“Saat itulah korban dipukuli. Rambutnya juga digunduli oleh pelaku,” ujar David.

Mendapat perlakuan tersebut, saat pelaku lengah, korban lantas menghubungi teman-temannya untuk menjemput ke rumah kost pelaku.

Teman-teman korban yang datang ke rumah kost pelaku kemudian membawa pulang korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Berdasarkan keterangan dari korban, polisi langsung bergerak meringkus pelaku IAR, dan saat ini telah menetapkannya sebagai tersangka.

Berdasarkan penyelidikan polisi, selama dua hari penyekapan , pelaku sedikitnya telah melakukan pemerkosaan sebanyak empat kali terhadap korban.

Polisi menjerat tersangka IAR menggunakan pasal 351 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan dan pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun pidana penjara. (Antara)

Jenderal Gatot Marah Disebut Dukung Prabowo, Organisasi Ini Minta Maaf

Suara.com – Pengurus Jaringan Nasional Garda Depan ( Jagad ) Relawan Gatot Nurmantyo For NKRI, menyampaikan permohonan maaf dan siap bertanggung jawab atas spanduk yang isinya disinyalir mendukung pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di Solo, Jawa Tengah.

Seperti yang diwartakan sebelumnya Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo melayangkan protes karena fotonya digunakan dalam spanduk tersebut dan meminta agar spanduk itu diturunkan.

“Pada spanduk itu, terdapat logo Jagad, foto Ketua Presidum Nasional Jagad Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo,” kata Agus Yusuf, salah satu Ketua Presidium Nasional Jagad, di sela acara konferensi pers menanggapi soal spanduk Jagad, di Solo, Selasa (15/1/2019).

Menurut Agus, pihaknya memohon maaf kepada Gatot Nurmantyo yang selalu melekat bersama semua jajaran pengurus Jagad Relawan Gatot Nurmantyo For NKRI di seluruh Indonesia.

Selain itu, pihaknya juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat, dan BPN Prabowo-Sandi serta Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, terkait soal pemasangan spanduk pemberian ucapan selamat peresmian kantor pusat BPN Prabowo-Sandiaga di Solo.

“Kami memasang spanduk itu bermaksud memberikan ucapan selamat atas diremsikan kantor BPN Prabowo-Sandi di Solo. Hanya sebatas memberikan ucapan selamat, sebagaimana ucapan selamat yang juga dikirimkan oleh PDIP dalam bentuk karangan bunga,” kata Agus.

Ia menjelaskan, soal munculnya tanggapan dan statemen beberapa tokoh nasional dari BPN dan TKN di media maka spanduk ucapan selamat tersebut sudah diambil atau diturunkan.

“Kami dari Jagad yang memasang spanduk ucapan selamat dan sukses atas diresmikan kantor BPN Prabowo-Sandi di Solo, dan tidak perlu diusut tuntas. Kami dari Jagad siap bertanggungjawab,” kata Agus.

Agus juga menegaskan bahwa spanduk itu tidak dipasang oleh BPN Prabowo – Sandi. (Antara)

Erick Thohir Ceritakan Momen Ma’ruf Amin Latihan Debat

Suara.com – Ketua Tim Kampanye Nasional ( TKN ) Jokowi – Ma’ruf Amin, Erick Thohir menuturkan, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Jokowi – Ma’ruf Amin jelang debat Capres – Cawapres sesi pertama pada 17 Januari 2019 mendatang.

TKN bahkan belum menjadwalkan latihan debat bersama antara Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Hal itu disampaikan Erick Thohir usai menghadiri pertemuan tertutup Jokowi dengan sembilan Ketum Partai Politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019) malam.

“Saya rasa belum dijadwalkan. Saya rasa sih mereka sudah punya komunikasi yang sangat bagus,” tutur Erick Thohir.

Terkait hal itu, Erick Thohir menjelaskan, bahwasanya sejauh ini dalam rangka mempersiapkan debat hanya Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang telah melaksanakan latihan debat.

Adapun, hal itu samata-mata dilakukan guna membiasakan diri dengan situasi debat mengingat debat nantinya menjadi pengalaman pertama untuk Ma’ruf Amin. Sedangkan untuk Jokowi, Erick Thohir mengaku tidak ada.

“Cawapres (Ma’ruf Amin) ada latihan kemarin sempat sekali, karena kan beliau harus terbiasa dengan sistem debat. Kalau Pak Jokowi sudah biasa sudah berapa kali,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengungkapkan bahwasanya dari hasil latihan debat yang dijalani Ma’ruf Amin menunjukan hasil yang positif. Erick Thohir mengatakan Ma’ruf Amin sangat serius dalam mempersiapkan debat.

“Alhamdulillah bagus, beliau sangat serius sekali dalam mempersiapkan latihan ini. Kita lihatlah nanti,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sesi debat pertama Capres dan Cawapres akan berlangsung pada 17 Januari 2019 mendatang di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Debat Capres dan Cawapres sesi pertama akan membahas tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Bonus Demografi, Sandiaga Minta Milenial Ciptakan Lapangan Kerja

Suara.com – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno mengajak generasi milenial untuk menciptakan lapangan kerja baru untuk menyambut bonus demografi Indonesia pada tahun 2020.

“Ini bisa menjadi kekuatan, tapi bisa juga menjadi beban, jika para milenial hanya menjadi penonton, bukan pemain,” kata Sandiaga saat diskusi di Kota Tangerang, Banten, Selasa (15/1/2019).

Cawapres pasangan Prabowo Subianto itu mengatakan milenial merupakan bonus demografi yang bisa membuat Indonesia gemilang di tahun-tahun mendatang.

Menurut dia, milenial harus punya niat dan ketetapan hati memberikan pengaruh positif pada ekonomi negeri ini yang sedang tidak baik dan jangan menjadi penonton menyaksikan negeri tercinta diserbu pekerja asing.

Dia mengatakan milenial harus menjadi pemain dan menciptakan lapangan kerja, bukan untuk mencari kerja.

Sandi menambahkan ada empat hal yang harus dimiliki para milenial untuk memulai usahanya, yakni “preperation” (persiapan), “speed” (kecepatan), “endurance” (ketahanan) dan “teamwork” (jaringan kerja).

Para pengusaha pemula harus punya persiapan dalam memulai usahanya, lalu segera dikerjakan, jangan menunggu dan harus punya ketegaran, jangan menyerah, terus berusaha, dan selanjutnya ciptakan silaturahmi, karena salah satu pintu rejeki ada di silaturahmi.

Jika ia bersama Prabowo terpilih, Sandi mengatakan fokus mereka pada upaya menggerakkan ekonomi rakyat.

“Insya Allah di tahun 2019, kami perhatikan para milenial yang ingin memulai usahanya. Perizinan dipermudah, juga permodalan, karena 97 persen lapangan kerja dari UMKM,” tutup Sandiaga.

Polisi Buru Bandar yang Bikin Gudang Narkoba di Sekolah

Suara.com – Satuan Reserse Narkoba Polsek Kembangan memburu bandar narkoba yang diketahui berasal dari sindikat jaringan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk disimpan di gudang salah satu sekolah di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.

“Pengakuan (tersangka) dititip oleh seseorang berstatus DPO (daftar pencarian orang) atas nama inisial BD. Kita kejar dan gudang sudah ditelusuri,” ujar Kepala Polsek Kembangan Komisaris Polisi Joko Handono di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Joko menerangkan, ketiga tersangka yang diamankan pada kasus pengungkapan gudang narkoba di sekolah, yakni AN serta kakak beradik yang merupakan anak salah satu pejabat sekolah yang dijadikan gudang narkoba, yakni DL dan CP.

Khusus tersangka AN, kata Joko, berperan sebagai penghubung ke tersangka BD di lapas. Sejumlah barang bukti diantaranya paket sabu-sabu total 355,56 gram dari distribusi jaringan lapas turut diamankan.

“Tugas AN saat diamanakan menunjuk beberapa tempat tugas sebagai kurir,” ujar Joko.

Tersangka AN membawa plastik besar berisi narkoba jenis sabu-sabu yang awalnya berjumlah 450 gram, kemudian dipecah menjadi beberapa bagian sesuai intruksi dari rekannya di lapas, untuk kemudian diantarkan sesuai dengan petunjuk dari lapas.

Tersangka AN diketahui awalnya hanya sebagai pemakai narkoba, kemudian mengenali anggota sindikat narkoba jaringan lapas dan menjual beberapa barang lalu berkenalan dengan anggota jaringan lapas.

Kemudian AN yang mengenal DL dan CP menjual barang kepada kakak beradik tersebut dengan iming-iming uang dan gratis memakai barang jualan. Mereka menggunakan gudang sekolah untuk menyimpan narkoba selama sekitar enam bulan dan menjadi tempat memakai narkoba bersama-sama.

Ketiga tersangka tersebut akan dijerat dengan Pasal 114 (2) subsider 112 (2) juncto 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 61 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan perubahan penggolongan psikotropika.

Mereka terancam maksimal hukuman mati dan denda paling banyak Rp 10 miliar. [ANTARA]

Angin Kencang Terjang Penjaringan, 22 Rangka Kios Ambruk

Suara.com – Sebanyak 22 rangka kios yang sedang dibangun di Pasar Tanah Merah, Penjaringan , Jakarta Utara, ambruk dan rata dengan tanah.

Hal ini disebabkan oleh angin kencang yang melanda kawasan Jakarta Utara pagi hari tadi.

“Bukan bangunan yang ambruk, tapi rangka kios yang baru dibangun ambruk tertiup angin,” kata Lurah Penjaringan Depika Rohmadi, dilansir Antara.

Depika mengatakan kejadian angin kencang yang membuat ambruk rangka kios terebut terjadi sekitar pukul 10 pagi.

Kios-kios yang ambruk merupakan tempat relokasi PKL di sekitar Pasar Tanah Merah. Kios tersebut didirikan untuk menampung PKL yang terkenal replikasi.

Depika menyebut rangka kios-kios yang ambruk akan kembali didirikan. Proses pembangunan kios pun akan dilanjutkan esok hari.

“Tetap berjalan. Karena sebagian sudah mulai dicicil dan dihuni oleh pedagang,” tutupnya. [ANTARA]

Bertemu Elite Partai Koalisi Jelang Debat, Ini yang Dibahas Jokowi

Suara.com – Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’ruf Amin M. Romahurmuziy mengungkapkan pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) membahas persoalan bangsa.

Romy juga mengatakan pertemuan tersebut sekaligus membahas ihwal persiapan debat Capres-Cawapres 17 Januari mendatang.

“Kita membahas sejumlah persoalan bangsa, terutama upaya untuk lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Persiapan debat pertama juga dibahas,” kata Romy saat dihubungi wartawan, Selasa (15/1/2019) malam.

Sementara itu, Wakil Sekretaris TKN Jokowi – Ma’ruf Amin Raja Juli Antoni mengatakan kalau pertemuan tersebut sejatinya sudah rencanakan sejak Jumat (11/1) lalu. Adapun, Toni mengungkapkan kalau pertemuan tersebut dikoordinir oleh Anggota Dewan Pengarah TKN Jokowi – Ma’ruf Amin, Pramono Anung.

“Mas Pramono Anung yang mengkoordinasikan pertemuan. Awalnya dijadwal Jumat lalu. Tapi ada 3 ketum yang tidak bisa hadir termasuk Grace Natalie ketum PSI yang hadiri Festival 11 di Bandung. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu semua,” kata Toni saat dikonfirmasi.

Untuk diketahui, calon presiden petahana Joko Widodo menggelar pertemuan dengan sembilan Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pengusung Jokowi – Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Pertemuan tersebut dilakukan tertutup di Rumah Makan Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019) malam.

Adapun sembilan Ketum Partai Politik KIK yang hadir diantaranya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Selanjutnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum PSI Grace Natalie.

Selain Ketua Umum Partai Politik KIK, juga turut hadir Ketua TKN Jokowi – Ma’ruf Amin Erick Thohir dan delapan Sekjen Partai Politik KIK.

Belum Dapat Surat, Bawaslu Enggan Komentari Rencana Aksi Putihkan Jakarta

Suara.com – Bawaslu RI belum bisa berkomentar terkait rencana relawan Capres – Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga yang akan berkampanye dengan tagline Putihkan Jakarta pada Sabtu, 2 Feberuari mendatang. Pasalnya, Bawaslu RI belum menerima surat pemberitahuan terkait dengan adanya rencana tersebut.

Anggota Bawaslu RI Muhammad Afifudin menjelaskan pihak Bawaslu belum mengetahui persis jenis kegiatan kampanye yang akan dilakukan oleh relawan Prabowo – Sandiaga itu.

“Kami belum menerima surat juga jadi ya kita lihat saja nanti. Karena ini juga belum terjadi, belum ada informasi apapun ke kami secara formal jadi kami belum bisa komentar detail,” kata Afifudin di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Afifudin kemudian menjelaskan bahwa kalau acara kampanye dengan melibatkan massa besar juga dihadiri Capres – Cawapresnya bisa disebut sebagai kampanye rapat umum. Namun kampanye rapat umum itu sedianya baru bisa dilaksanakan dari 24 Maret hingga 13 April 2019.

Kalau pihak Bawaslu RI sudah mendapatkan informasi terkait dengan acara yang akan digelar pada 2 Februari nanti itu termasuk kepada kampanye rapat umum, tentu Bawaslu RI akan mencegah guna menghindari pelanggaran pemilu.

“Jika kami tahu, kami enak melakukan pencegahan termasuk advice biar nggak ada yang melanggar karena pencegahan merupakan kewenangan yang kita lakukan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Relawan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang tergabung dalam Roemah Djoeang akan melakukan aksi memutihkan jalan Ibu Kota DKI Jakarta pada Sabtu 2 Februari mendatang.

Nantinya, aksi tersebut akan bertajuk Jalan Sehat dan Reuni Akbar sebagai bentuk kampanye dukungan terhadap pasangan Prabowo – Sandiaga di Pilpres 2019.

Sekretaris Jendral Roemah Djoeang, Tino Rahardian menargetkan acara tersebut akan dihadiri 50 ribu orang pendukung.

Bertemu Elite Partai Koalisi, Jokowi Klaim Tak Bahas Soal Debat

Suara.com – Calon Presiden petahana Joko Widodo ( Jokowi ) menggelar pertemuan tertutup dengan sembilan Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusung Jokowi – Ma’ruf di Pilpres 2019. Jokowi mengklaim kalau pertemuan tersebut tidak membahas ihwal persiapan debat .

Hal itu disampaikan Jokowi usai menggelar pertemuan tertutup dengan sembilan Ketum Partai Politik KIK di Rumah Makan Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019) malam.

“Enggak ada (persiapan debat), enggak ada. Debat aja pakai latihan,” tutur Jokowi.

Terkait hal itu, Jokowi menuturkan bahwasanya pertemuan tersebut hanyalah pertemuan rutin dengan seluruh Ketum Partai Politik KIK. Adapun, kata Jokowi pertemuan itu dimaksudkan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan di masa pemerintahannya dan apa yang akan dilakukan bila dirinya kembali terpilih di Pilpres 2019.

“Ya ini pertemuan rutin dalam rangka evaluasi pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan dengan semua ketua-ketua partai Koalisi Indonesia Kerja, dan ke depan apa yang kita lakukan. Ya, bicara yang ringan-ringan. Banyak makananya, bicaranya sedikit,” imbuhnya.

Sebelumnya, Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’ruf Amin M. Romahurmuziy mengungkapkan pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) membahas persoalan bangsa. Romy juga mengatakan pertemuan tersebut sekaligus membahas ihwal persiapan debat Capres-Cawapres 17 Januari mendatang.

“Kita membahas sejumlah persoalan bangsa, terutama upaya untuk lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Persiapan debat pertama juga dibahas,” kata Romy saat dihubungi wartawan, Selasa (15/1/2019) malam.

Adapun sembilan Ketum Partai Politik KIK yang hadir di antaranya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Selanjutnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum PSI Grace Natalie.

Selain Ketua Umum Partai Politik KIK, juga turut hadir Ketua TKN Jokowi – Ma’ruf Amin Erick Thohir dan delapan Sekjen Partai Politik KIK.

Ngabalin: Prabowo Ketiduran, Bangun Langsung Ngomong Tidak Benar

Suara.com – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin ikut menanggapi tudingan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut adanya intelijen negara yang memata-matai tokoh hingga mantan Presiden.

Menurutnya, Prabowo kaget usai bangun saat ketiduran dalam perjalanan sebelum pidato, sehingga berkata yang tidak benar.

“Mungkin Pak Prabowo dalam perjalanan yang panjang, ketiduran dalam mobil jadi kaget bangun langsung ngomong yang tidak benar. Siapa (mantan presiden) yang diinteli, kasih dong datanya,” ujar Ngabalin di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Ngabalin pun meminta Prabowo memberikan data-data yang akurat agar pihaknya bisa melacak intelijen yang memantau pejabat negara.

Ia menegaskan Presiden Jokowi tidak pernah memata-matai ketua partai politik, namun merupakan sosok yang membina partai politik.

“Kasih dong datanya, dari kantor ini menurut perintah bapak Presiden dari kantor KSP kami bisa melakukan itu asal kasih data yang akurat. Saya orangnya yang bisa melakukan itu. Insya Allah teman-teman yakin kalau menginteli ketua-ketua partai, justru presiden menjadi sosok yang bersama-bersama membina partai politk menteri dalam negeri ada,” ucap dia.

Ia pun mempertanyakan siapa mantan presiden yang merasa di mata-matai pemerintah. Karenanya, Ngabalin meminta Prabowo berhenti membuat berita-berita bohong seperti politisi Partai Demokrat Andi Arief.

“Mantan presiden siapa sih yang merasa, siapa mantan presiden yang merasa diinteli? Jangan jangan buat bohong jangan buat berita bohong. Sayang dong kalau berita-berita bohong itu keluar dari mulut cukup Andi Arief lah jangan calon presiden Prabowo bikin berita bohong lagi nanti,” katanya.

Ia berharap kubu Prabowo tidak lagi membuat berita bohong. Ngabalin prihatin jika masyarakat selalu mendapat berita bohong.

“Sudah ratu hoaks, jangan dibikin jadi bapak raja hoaks lagi. Jangan, kasihan,” tuturnya.

Ngabalin menegaskan, pemerintah saat ini tengah fokus mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2019 agar berjalan damai dan baik.

Ia mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang berusaha mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Maka karena itu saya berkali-kali mengatakan bahwa siapa saja yang upaya melakukan upaya delegitimasi terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu yang damai, serentak dan baik dan pemerintah menjatuhkan wibawa pemerintah maka kami akan melakukan perlawanan itu,” tandasnya.

Untuk diketahui, Prabowo Subianto dalam pidato kebanggsaan menyinggung adanya intelijen yang memata-matai sejumlah tokoh hingga mantan Presiden.

“Kami butuh intel yang unggul dan setia pada bangsa dan negara. Intelijen itu intelin musuh negara, jangan intelin mantan presiden Indonesia. Jangan intelin mantan ketua MPR. Jangan intelin anaknya proklamator. Jangan intelin mantan panglima, jangan intelin ulama besar kita,” ujar Prabowo di Jakarta Convention Center, Senin (15/1/2019) malam.

Bawaslu Minta KPU Segera Tetapkan Oesman Sapta Odang jadi Caleg DPD

Suara.com – Bawaslu RI meminta KPU segera menerbitkan surat keputusan untuk menindaklanjutkan keputusan agar Oesman Sapta Odang menjadi calon anggota DPD, yang berlaga pada Pemilu 2019.

Pasalnya, apabila KPU tidak segera menerbitkan SK tersebut, 807 caleg DPD RI juga terancam tidak sah apabila menang dalam kontestasi politik tersebut.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, SK KPU tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPD RI sudah tidak sah.

SK KPU yang lama itu teranulir oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No 242/G/SPPU/2008/PTUN-JKT, tertanggal 14 November 2018, yang mengabulkan gugatan OSO terhadap KPU.

“SK KPU Nomor 1130 dan seterusnya tentang DCT DPD RI sudah tak berlaku sejak ada putusan PTUN itu. Jadi, segera harus dibuat SK baru yang turut memuat OSO sebagai peserta,” kata Ratna di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Selain itu, hak konstitusional warga negara OSO juga terancam tidak dapat terpenuhi, lantaran KPU yang hingga kekinian belum mematuhi putusan Bawaslu.

Ia mengatakan, Bawaslu sudah menetapkan putusan No 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018. Dalam putusan itu, Bawaslu memerintahkan KPU untuk melakukan perbaikan administratif dengan mencantumkan OSO sebagai Caleg DPD RI.

Apindo Tolak Rencana Anies Berikan Sanksi ke Penyedia Plastik

Suara.com – Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ), Agus Guntur, menolak rencana penetapan Peraturan Gubernur tentang larangan penggunaan plastik di Ibu Kota. Agus mengaku keberatan bila hanya perusahaan penyedia plastik yang dikenai sanksi .

Agus mengatakan, Apindo mendukung program pemerintah yang berupaya menekan angka penggunaan plastik lantaran berpotensi mencemari lingkungan. Namun, Apindo keberatan bila hanya perusahaan saja yang akan dikenai sanksi bila menyediakan plastik.

“Secara prinsip kami setuju itu dapat mencemari lingkungan. Tapi sanksi jangan usaha doang, kita nggak setuju,” kata Agus saat dihubungi, Selasa (15/1/2019).

Menurut Agus, seharusnya konsumen yang menjadi sasaran juga ikut dikenai sanksi. Sebab, para konsumen pun sama menggunakan plastik juga.

“Pengguna bisa ambil plastik dari retail besar, toko kecil, penjual plastik. Mestinya sama aja sanksinya harus berimbang karena tidak hanya kantong plastik dari retail besar tapi toko kecil juga pakai plastik,” ungkap Agus.

Agus pun meminta agar Gubernur Anies bisa mempertimbangkan kebijakan dari berbagai sisi sebelum memutuskan suatu kebijakan. Agus mengakui selama ini Apindo belum pernah dilibatkan dalam pembahasan rencana Pergub larangan plastik.

Agus berharap agar Pemprov DKI dapat melakukan sosialisasi Pergub secara menyeluruh. Sehingga baik para perusahaan maupun pengguna dapat mengetahui aturan itu dan bisa beralih ke kantung ramah lingkungan.

“Seharusnya diajak dulu pengusaha untuk diskusi sebelum launching di DPRD. Kalau disomasi sama dunia usaha kan pasti ditarik jadi sayang (Pergubnya). Ketika pembahasan kita nggak dilibatkan, kalau gubernur mau bijak ya dilibatkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Djafar Muchlisin mengatakan, saat ini Pemprov DKI masih mempelajari kembali Pergub mengenai larangan plastik. Nantinya, sasaran utama penerapan Pergub plastik adalah bagi para pengusaha penyedia plastik, bukan konsumen.

“Sasarannya perusahaan usaha di pasar, pusat perbelanjaan, pasar tradisional. Konsumen nanti sifatnya teguran,” ujar Djafar.

Prostitusi Vanessa Angel, MUI Jatim: Yang Pesan dan Dipesan Harus Dijerat

Suara.com – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur KH Abdussomad Buchori, mendatangi Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur , untuk memberikan dukungan penuntasan kasus prostitusi yang melibatkan artis Vanessa Angel dan model Avriellya Shaqqila.

Abdussomad Buchori mengatakan, kasus prostitusi di Indonesia yang saat ini ditangani Polda Jatim harus diusut hingga tuntas.

“Saya mendukung penanganan kasus prostitusi yang saat ini ditangani Polda Jatim. Kasus yang menyangkut moral ini harus diusut dengan tuntas agar tidak merusak moral bangsa,” terang Kiai Abdussomad di Polda Jatim, Selasa (15/1/2019).

Abdussomad berharap, dalam kasus ini bukan hanya mucikarinya yang dijerat undang-undang. “Tetapi pemesan dan yang dipesan juga harus dijerat hukum,” harapnya.

Untuk itu, Ketua MUI Jatim ini meminta agar DPR RI segera membuatkan undang-undang yang bisa menjerat pemesan atapun yang dipesan.

“Ini demi kepentingan masyarakat. Untuk itu saya mengusulkan ada undang-undang yang bisa menjerat pemesan dan yang dipesan dalam kasus perzinaan ini. Jadi bukan mucikarinya saja yang dijerat undang-undang. Nah itu DPR yang harus membuatkan undang-undang,” tegas Abdussomad.

Dengan adanya undang-undang yang bisa menjerat pemesan dan yang dipesan, harapan Abdussomad agar istri bisa melindungi suami-suami yang nakal. “Selain itu agar terhindar dari penyakit HIV.”

Untuk diketahui, Polda Jatim mengungkap kasus prostitusi online setelah melakukan penggerebekan di sebuah hotel bintang lima di Surabaya, Sabtu (5/1/2018).

Selain Vanessa Angel, polisi juga menangkap Avriellya Shaqila yang melakoni bisnis serupa. Kedua artis perempuan tersebut dibayar dengan tarif Rp 80 juta dan Rp 25 juta untuk sekali kencan.

Kontributor : Achmad Ali

Awasi Penyebaran Hoaks di Medsos, Bawaslu Libatkan BIN dan BSSN

Suara.com – Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) RI membentuk Gugus Tugas bersama sejumlah kementerian dan lembaga untuk mengawasi penyebaran hoaks maupun ujaran kebencian yang berkaitan dengan Pemilu 2019 . Tak tanggung-tanggung, Badan Intelijen Negara ( BIN ) dan Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN ) masuk ke dalam Gugus Tugas tersebut.

Ketua Bawaslu RI Abhan menjelaskan bahwa sebelumnya Bawaslu RI sudah pernah membuat Gugus Tugas yang sama pada Pilkada serentak 2017 silam. Namun saat itu hanya terdiri dari Bawaslu, Kominfo, dan KPU.

“Kemudian kita perluas dengan lembaga lain, BSSN, kemudian BIN, unit siber Polri dan juga dengan Polhukam,” kata Abhan di Kantor Bawaslu RI, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Penyebaran hoaks ataupun ujaran kebencian biasanya muncul di berbagai bentuk media sosial baik itu di Facebook, Twitter, atau melalui messenger service seperti WhatsApp.

Abhan menyebut lembaga dan kementerian yang terlibat dalam Gugus Tugas sudah mulai melakukan rapat koordinasi untuk segera menjalankan tugasnya.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menambahkan, Gugus Tugas tersebut bukan hanya untuk mengawasi penyebaran hoaks, akan tetapi juga melakukan penindakan terhadap pelaku penyebaran hoaks maupun ujaran kebencian yang terkait dengan Pemilu 2019.

Seluruh lembaga dan kementerian, kata dia, masing-masing memiliki tugas yang berkesinambungan sehingga cepat menangkap pelaku dan menghentikan penyebaran hoaks ataupun ujaran kebencian itu sendiri.

Kominfo sebagai kementerian yang mengawasi penebaran hoaks ataupun ujaran kebencian itu bisa melemparkan temuan-temuannya kepada pihak Bawaslu atau tim siber Polri. Setelah itu anggota BIN ataupun BSSN yang tergabung bisa melacak siapa pemilik akun tersebut.

“Kerja sama itu kan bukan kerja sama satu lembaga, saling berkoordinasi untuk sehingga penyebar hoaks tersebut dapat segera ditindak dan penyebaran hoaksnya tidak cepat menyebar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fritz menjelaskan kalau terdapat hubungan antara waktu hoaks itu muncul dan kapan sebuah isu counter (serangan) itu muncul. Apabila isu negatif itu muncul maka semakin tersebarlah sebuah berita hoaks tersebut yang akan terpengaruh ataupun mempengaruhi masyarakat.

Untuk menangani hal itu, Gugus Tugas akan segera bertindak cepat, minimal menyatakan bahwa isu itu ialah hoaks. Di samping bertugas untuk menindak si pelaku, Gugus Tugas juga tidak melupakan literasi media kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan mana berita yang benar dan mana yang hoaks.

Jelang Debat, Jokowi Ngopi Bareng Elite Partai Koalisi dan Megawati

Suara.com – Capres nomor urut 1 Jokowi bersamuh dengan elite pemimpin partai-partai koalisi pendukungnya, Selasa (15/1/2019) malam, dua hari sebelum debat pertama Pilpres 2019.

Dalam pertemuan itu, di antara yang hadir terdapat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri , Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy .

Selain itu, terdapat pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono.

Romahurmuziy mengunggah foto persamuhan itu ke akun Instagram miliknya, Selasa malam.

”Pertemuan hangat sambil makan malam pimpinan parpol Koalisi Indonesia Kerja bersama pak @jokowi di resto Seribu Rasa, Menteng,” tulis Romi sebagai keterangan foto.

Ia mengatakan, pertemuan itu bertajuk ”NGOPI” yang merupakan akronomi ngobrol pintar menuju debat capres pertama, 17 Januari 2019.

”Semua memberi masukan yang konstruktif, hasil penyerapan aspirasi rakyat di lapangan. Alhamdulilah suasananya semangat dan kompak.”

Pantauan Suara.com di lokasi, hingga pukul 21.44 WIB, pertemuan tersebut masih berlangsung. 

Istana Minta Prabowo Buktikan Intelijen yang Mata-matai Mantan Presiden

Suara.com – Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM strategis, Jaleswari Pramodhawardani, menyebut intelijen sudah bekerja dalam koridor Undang-undang Intelejen. Pernyataan ini disampaikan Jaleswari untuk menanggapi pernyataan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menuduh intelijen negara ditugaskan untuk memata-matai sejumlah tokoh termasuk mantan presiden.

“Saya rasa Intel ini kan bekerja dalam koridor-koridor yang sudah ditetapkan Undang-undang intelejen,” ujar Jaleswari di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Jaleswari pun mempertanyakan tuduhan Prabowo dan meminta Ketua Umum Partai Gerindra itu membuktikan tuduhannya tersebut.

“Tuduhan pak Prabowo itu saya rasa perlu dibuktikan dulu. Apakah benar Intel kita memata-matai itu? Karena kita tidak boleh serta merta langsung menyimpulkan itu,” kata dia.

Menurut Jaleswari, tuduhan tersebut muncul menjelang Pemilu 2019.

“Dalam konteks politik seperti ini, saya rasa tuduhan-tuduhan itu berseliweran di ruang publik kita. Jadi justru kita perlu mengecek balik apa alasan tuduhan-tuduhan itu? Saya perlu mengecek lagi video pidato itu,” tandasnya .

Sebelumnya saat menyampaikan pidato kebangsaan Prabowo menyinggung adanya intelijen yang memata-matai sejumlah tokoh hingga mantan Presiden.

“Kami butuh Intel yang unggul dan setia pada bangsa dan negara. Intelijen itu intelin musuh negara, jangan intelin mantan Presiden Indonesia. Jangan intelin mantan ketua MPR. Jangan intelin anaknya proklamator. Jangan intelin mantan panglima, jangan intelin ulama besar kita,” ujar Prabowo di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2019) malam.

Endus Pelanggaran Pidato Visi Misi Capres, Bawaslu Terkendala KPU

Suara.com – Bawaslu menuding KPU tak tegas dalam menentukan batas kampanye Pilpres 2019 di media massa. Alhasil, terdapat polemik mengenai dugaan kasus pelanggaran kampanye.

Anggota Bawaslu RI Muhammad Afifudin menjelaskan, KPU sudah menjanjikan membuat jadwal kampanye resmi capres – cawapres khusus di media massa. Akan tetapi, hingga kekinian, Bawaslu belum menerima jadwal itu.

Tudingan Bawaslu itu, terkait polemik penyiaran pidato pemaparan visi dan misi Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin pada Minggu (13/1), maupun nomor 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sehari sesudahnya, Senin (14/1).

“Soal (kampanye dalam) jadwal dan luar jadwal itu KPU bilangnya mau mengeluarkan jadwal, tapi belum juga ada,” kata Afifudin di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2018).

Hal itu membuat Bawaslu RI kebingungan, karena tidak mengetahui apakah acara tersebut masuk jadwal kampanye atau bukan.

Meskipun begitu, Bawaslu tidak tinggal diam. Bersama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Media Cetak dan Elektronik—yang terdiri dari KPI, KPU dan Bawaslu—akan melakukan kajian cepat terkait acara pidato visi misi.

“Kajian bersama ini sebagai langkah awal dalam penanganan dugaan pelanggaran kampanye Pemilu di media eletronik.”

Fan dan Kru Band Slowly Project Digebuki Gara-gara Teriak Viking

Suara.com – Berawal Teriakkan Kata ” Viking “, Fans dan Kru Band Asal Sukabumi Jadi Korban Pengeroyokan

Polisi terus menyelidiki kasus pengeroyokan terhadap fan dan kru band asal Sukabumi, Slowly Project . Diketahui, aksi pengeroyokan tersebut terjadi di lantai dasar Hotel Park Regis Kemang , Jakarta Selatan, Minggu (13/1) akhir pekan lalu, sekitar pukul 21.35 WIB.

Kanit Reskrim Polsek Mampang Praparan Iptu Anton Apriyanto mengatakan, aksi pengeroyokan tersebut merupakan buntut dari teriakan fan dan kru band Slowly Project.

Fan dan kru band itu sempat meneriakkan kata ”Viking”—yang diasosiasikan pendukung klub  sepak bola Persib Bandung—sehingga memicu pengeroyokan.

“Kelompok band ini kayaknya tidak terkenal. Tapi kayaknya karena band ini dari Sukabumi ya, Jawa Barat. Ada yang teriak-teriak ‘viking..viking’. Mungkin orang Jakarta simpatisan Jakmania atau apa (pelakunya), tapi belum jelas,” kata Anton saat di konfirmasi, Selasa (15/1/2019).

Anton mengatakan, pihaknya telah menerima laporan atas aksi pengeroyokan tersebut. Selain itu, rekaman kamera pengintai juga telah diperiksa guna melakukan identifikasi para pelaku.

Hanya, hasil rekaman CCTV yang diperoleh polisi kurang jelas, sehingga kesulitan untuk melacak para pelaku.

Sebelumnya, fan dan kru band asal Sukabumi, Slowly Project, menjadi korban pengeroyokan oleh puluhan orang di.

Dua orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, yakni fan Rizky (17) dan kru Slowly Project Dikri (28).

Bos Garuda Bantah Ada Kesepakatan Maskapai Naikkan Tarif Tiket Pesawat

Suara.com – Direktur Utama Garuda Indonesia , I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, membantah kenaikan tarif tiket pesawat atas kesepakatan bersama dengan maskapai yang ada di Indonesia. Ia menyebut kenaikan tarif untuk menyehatkan kondisi keuangan perseroan .

Pria yang akrab disapa Ari ini megaku hingga kini Garuda Indonesia masih merugi. Per September 2018 saja, kata dia, kerugian garuda Indonesia sebesar 142 juta dolar AS atau ‎Rp 2,002 triliun‎.

“Seperti yang Pak Alvin bilang, mereka (maskapai lain) enggak naik-naik karena Garuda enggak naik (harga tiketnya). Nah kan saya perlu menyehatkan Garuda juga, nah kita naikin (harga tiket). Nah karena mereka (maskapai lain) sudah kebelet, ya naik juga sama-sama. Bukannya sepakat,” ujarnya dalam konferensi pers di Restoran Penang Bistro, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Ari menyebut kenaikan tarif tiket pesawat bisa disebut kartel jika harganya disamakan. Akan tetapi, sambung dia, tarif masing-masing maskapai dengan rute yang sama berbeda-beda.

“Kalau sepakat menaikan harga, harganya bisa sama dong. Itu namanya oligopoli, tapi ini kan karena saya (Garuda) naik ya mereka (maskapai lain) naik.‎ Nah yang sepakat itu menurunkan harga‎,” tutur dia.

Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association ( INACA ) ini menambahkan, Garuda Indonesia berencana untuk menaikan tarif tiket pesawat di rute dan jam tertentu. Kenaikan tarif itu akan dilakukan secara bertahap.

“Saya akan naikan bertahap lah ya. Kalau demandnya masih tinggi, misalnya gini, kita kan di jam-jam tertentu memang kita sudah tetap, tidak akan turunkan. Nah di jam-jam yang kurang favorit, kalau demandnya tiba-tiba naik kayak imlek besok ya kita naikan. Kan itu demand supply aja,” pungkas dia.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengindikasikan ada kartel atau oligopoli dalam kenaikan tarif tiket pesawat. YLKI menduga para maskapai bersepakat dan sengaja untuk menaikan tarif tiket.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, indikasi kartel terlihat dari maskapai yang serentak menaikan tarif tiket. Sementara, saat menurunkan tarif tiket, maskapai juga melakukannya secara serentak.

Menteri Tjahjo Siap Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap Meikarta

Suara.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terkait dugaan keterlibatan dalam pusaran korupsi proyek Meikarta . Nama Tjahjo muncul setelah Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin menjad saksi di pengadilan Tipikor Bandung , Jawa Barat.

“Ya siap saja, nggak ada masalah, KPK sudah resmi memanggil Kemendagri tapi bukan saya, cukup Dirjen OTDA menjelaskan kenapa ada rapat itu, dijelaskan itu,” ujar Tjahjo saat ditemui di hotel JS Luwans, Selasa (15/1/2019).

Meski sempat menelepon Bupati Neneng terkait izin proyek Meikarta, Tjahjo meyakini tidak menyalahi aturan. Sebagai Mendagri, ia hanya mau mengimbau kepala daerah untuk tidak mempersulit izin bagi para pengusaha.

“Jangan sampai investasi itu terhambat karena itu investasi daerah yang didorong maju tapi sesuai aturan. Nah soal dalam proses ada masalah kan saya nggak tahu,” terangnya.

Penyidik KPK tengah mendalami fakta persidangan kesaksian Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY) dalam persidangan terdakwa Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat.

Saat memberikan keterangan Neneng menyebut Menteri Tjahjo membantu dalam perizinan proyek pembangunan Meikarta . Di mana proyek KPK kini tengah bermasalah terkait suap yang menjerat pejabat di Kabupaten Bekasi.

“Tentu kami cermati dulu fakta-fata di persidangan tersebut‎ dan juga melihat fata yang terkait lain dalam penyidikan yang saat ini sedang berjalan, karena sebelumnya kan kita sudah memeriksa Dirjen Otda,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

PNS DKI Ogah Naik Transportasi Umum karena Belum Nyaman

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mencabut subsidi parkir untuk PNS di Lapangan Parkir IRTI Kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pencabutan subsidi parkir untuk PNS di lingkungan Pemprov DKI dengan harapan pegawai bisa beralih ke moda transportasi umum.

Namun, kebijakan itu pun menuai kontra dari para bawahan Anies. Salah seorang PNS yang tak mau disebutkan namanya mengatakan belum tertarik pindah ke transportasi umum. Ia menganggap transportasi umum di Jakarta belum memberikan kenyamanan.

“Sekarang saya tanya balik, apa menurut anda transportasi umum kita sudah nyaman? Belum kan? Ya sudah, itu alasannya saya tetap bawa motor,” kata salah seorang PNS yang diketahui berasal dari Inspektorat DKI Jakarta kepada Suara.com, Selasa (15/1/2019).

Selain itu ia menganggap moda transportasi umum yang ada di ibu kota tidak bisa menjamin ketepatan waktu. Pria yang tinggal di Ciledug, Kota Tangerang itu mengakui pernah mencoba menggunakan Transjakarta dan terlambat tiba di kantor.

Lebih jauh, ia memastikan akan meninggalkan kendaraan pribadi saat berpergian, termasuk berangkat ke kantor dan pulang kantor bila transportasi umum sudah memberikan kenyamanan dan kepastian waktu.

“Kalau transportasi umum sudah nyaman, bisa menjamin nggak terlambat ya semua juga akan beralih,” ungkapnya.

Hal serupa pun diungkapkan oleh seorang PNS lainnya. Ia mengaku sudah terbiasa memarkir sepeda motor miliknya di Gedung DPRD Jakarta sebelum subsidi parkir IRTI dicabut.

Namun, ia kecewa dengan larangan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Anies. Gubernur Anies kini tak mengizinkan PNS memarkir kendaraannya di gedung dewan.

“Kecewa sih ya, saya bingung mau parkir dimana. Kalau di IRTI kan mahal, yang gratis di sini (gedung dewan) tapi dilarang. Kalau naik KRL berdesakan banget saya nggak kuat,” keluhnya.

Alhasil, ia pun memilih memarkir kendaraannya di gedung Telkom tak jauh dari gedung dewan berada. Sebab, ia mengejar waktu agar tidak terlambat tiba di kantor.

“Ya jadinya parkir di gedung sebelah saja tadi. Karena lebih dekat dibandingkan di IRTI jauh,” tuturnya.

KNKT: Kapal Multi Prima I Tenggelam karena Pakan Ternak

Suara.com – Penyebab Kapal Motor Multi Prima 1 yang tenggelam di selat Bali saat berangkat dari Surabaya menuju Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (22/11/2018) lalu, diduga disebabkan muatan pakan ternak yang basah terkena ombak laut.

Wakil Ketua Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Haryo Satmiko mengatakan, dugaan awal penyebab tenggelamnya KM Multi Prima 1 adalah pakan ternak yang terkena ombak, sehingga membuat beban muatan kapal bertambah.

“Kami sudah ambil data, jadi itu mungkin kelebihan beban muatan, mayoritas dari pakan ternak, pakan ternak kalau kena air ombak kan jadi basah, jadi enggak kuat, oleng, dan tenggelam,” kata Haryo Satmiko di Terminal International Container Jakarta, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (14/1/2019).

KNKT mengakui, masih terus mencari 6 korban yang hilang dalam insiden tersebut. Mereka akan bekerja sama dengan Badan SAR Nasional (Basarnas) yang memiliki alat pencari kapal.

“ABK yang belum ditemukan kan enam, belum ada tanda-tanda, kami masih berkoordinasi dengan Basarnas, mereka punya alatnya, mereka juga masih mencari,” jelas Haryo.

Korban yang masih dalam pencarian adalah Syamsul Syahdan (38), Tarsisius D Atulolong (35), Pande Saleh (67), Sutrisno (57), Sonny Kansil, (41), dan Philipus Kopong (43).

Sementara, korban yang sudah ditemukan selamat adalah Bob Chris Butarbutar (26), Rahmat Tuloh (27), Debiyallah Sastria (27), Zainal Arifin M (21), Benyamin Henuk (34), Aldy Hidayat (18), Jamaludin (20) dan Riski (26).

Mensos Temui Jokowi di Istana Bahas Debat Pilpres 2019

Suara.com – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/1/2019) sore. Agus mengatakan salah satu pembahasannya terkait persiapan debat Capres dan Cawapres putaran pertama yang akan berlangsung 17 Januari mendatang.

Agus mengatakan Jokowi sudah paham terkait pemberian bantuan, termasuk bantuan untuk korban bencana yang ada di tanah air.

“Salah satunya soal itu (persiapan debat Pilpres). Beliau (Jokowi) sudah tahu semua, beliau lebih pinter dari saya kok. Saya baru jadi Menteri enam bulan. Jadi beliau pasti lebih dari saya,” ujar Agus.

Kemudian politikus Partai Golkar ini mengakui ada pembicaraan khusus yang lain dengan Jokowi. Namun Agus tidak mau membocorkan isi pembicaraan tersebut ke media.

Lebih jauh, bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) juga dibahas Kepala Negara dengan Agus. Ia menyebut program tersebut memiliki kontribusi dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia.

“Bansos ini kan saya sampaikan tadi punya konstribusi yang substansial dari upaya kita untuk memerangi kemiskinan. pasti itu jadi komponen penting. Bukan isapan jempol, bukan halusinasi, tapi fakta yang sudah disampaikan BPS tadi,” kata dia.

Ketika ditanya apakah program PKH akan dipamerkan dalam debat, Agus hanya menjawab diplomatis.

“Bukan dipamerkan. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Nggak perlu kita pamer-pamerkan, sombong-sombongkan,” kata dia.

Untuk diketahui, Pemerintah Jokowi – Jusuf Kalla menaikkan anggaran dana Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi Rp 38 triliun pada tahun 2019.

Terseret Kasus Meikarta dan Didesak Mundur, Menteri Tjahjo Tertawa

Suara.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tengah disorot negatif, karena diduga terseret kasus suap perizinan megaproyek Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.

Bahkan, politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean meminta Tjahjo Kumolo mundur dari jabatannya.

Namun, Tjahjo menganggap enteng pernyataan Ferdinand. ”He-he-he saya enggak komentar itu, yang bisa memberhentikan saya ya presiden,” ujarnya sambil tertawa saat ditemui di Hotel JS Luwans, Selasa (15/1/2019).

Dia mengakui sama sekali tidak tergaggu oleh tudingan Ferdinand. Tjahjo menyerahkan seluruh persoalan ini pada proses hukum yang tengah berlangsung.

Sementara melalui akun Twitter pribadi, Ferdinand Hutahaean menilai seharusnya Tjahjo Kumolo malu atas ’nyanyian’ Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah.

Neneng menyebut nama Tjahjo Kumolo yang diklaimnya sempat meminta pertolongan guna membantu pengurusan perizinan proyek Meikarta.

“Pak @tjahjo_kumolo kapan anda mundur? Malu lah dengan pengakuan neneng..!!” kicau Ferdinand, Selasa.

Untuk diketahui, dalam persidangan dugaan suap proyek Meikarta, Senin (14/1), Jaksa KPK menghadirkan Neneng sebagai tersangka dan sejumlah saksi.

Saksi yang dihadirkan ialah E Yusuf Taufik, Kabiro Tata Ruang Pemkab Bekasi; Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesanto, dan Satriadi dari PT Mahkota Citra Sentosa, sebagai perwakilan perusahaan pengembang Meikarta.

Mereka hadir untuk memberikan kesaksian terhadap empat terdakwa, yakni Billy Sindoro, Fitradjadja Purnama, Taryudi, dan Henry Jasmen.

Menurut Neneng dalam persidangan, dirinya diminta datang ke Jakarta untuk bertemu Dirjen Otonomi Daerah Kemenadgri Soemarsono. Hal itu berkaitan dengan hasil rapat pleno bersama mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Dalam rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT), Deddy meminta agar perizinan pembangunan seluas 84,6 hektare ditunda terlebih dahulu. Luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

“Saat itu (dipanggil ke Jakarta), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelepon Pak Soemarsono, berbicara sebentar, kemudian telepon Pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, tolong perizinan Meikarta dibantu,” katanya.

Neneng mengakui dalam sambungan telepon itu mengiyakan permintaan Tjahjo Kumolo. Namun, hal itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya jawab, ‘baik Pak yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku’,” katanya.

Dalam sidang itu, Neneng mengatakan bahwa Soemarsono akan memfasilitasi pertemuan antara Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, dan PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta.

Dalam persidangan juga terungkap, aliran suap Meikarta sampai kepada anggota DPRD Pemkab Bekasi. Melalui Dinas PUPR, anggota DPRD Bekasi difasilitasi jalan-jalan ke Thailand. Diduga uang yang digunakan untuk pelesiran itu dari Meikarta.

Diturunkan Paksa TNI AU, Pesawat Ethiopian Airlines Masih Ditahan

Suara.com – Pesawat Ethiopian Airlines yang dipaksa turun oleh dua pesawat tempur milik TNI AU , Senin (14/1), hingga kekinian masih ditahan dan berada di Bandara Hang Nadim, Kota Batam , Kepulauan Riau.

“Belum (pesawat belum berangkat),” kata Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam Suwarso seperti diberitakan Antara, Selasa (15/1/2019).

Pesawat asing yang tidak memiliki izin memasuki wilayah udara Indonesia itu, hingga kekinian masih berada di depan terminal VIP Bandara Hang Nadim Batam.

Pesawat Ethiopian Airlines dengan rute dari Bandara Addis Ababa tujuan bandara di Hong Kong itu, merupakan pesawat kargo dengan tipe Boeing B777F.

Sementara itu, Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjung Pinang, Mayor Lek Wardoyo mengatakan petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kementerian Perhubungan masih memeriksa pesawat register ET-AVN tersebut.

“Pesawat masih kami tahan. Perkembangan saat ini masih dilaksanakan penyidikan oleh PPNS otoritas bandara, Kementerian Perhubungan,” tuturya.

Ia menjelaskan, tugas TNI AU hanya sebatas menjaga kedaulatan udara NKRI, yakni dengan melakukan penurunan paksa atau “force down” pesawat Ethiopian Airlines yang tertangkap radar melanggar wilayah udara Indonesia, Senin.

Seusai penurunan paksa, ia mengatakan TNI AU menyerahkan proses penyidikan kepada instansi terkait, termasuk di antaranya Bea dan Cukai serta Balai Karantina hingga petugas Kementerian Perhubungan.

”Nanti hasilnya akan dipublikasikan oleh PPNS. Apakah sudah masuk unsur pidana, atau melanggar kedaulatan. Putusannya dari PPNS,” jelasnya.

Lebih jauh dia menuturkan, pemeriksaan bisa memakan waktu lebih lama jika pihak maskapai tidak kooperatif selama pemeriksaan berlangsung.

Pesawat kargo Ethiopian Airlines itu diketahui berangkat dari Addis Ababa, ibu kota Ethiopia dengan tujuan Hong Kong.

Pesawat kemudian memasuki wilayah udara Indonesia tanpa bisa menyebutkan izin atau “flight clearence” (FC) setelah dihubungi oleh otoritas navigasi udara Indonesia (AirNav) melalui komunikasi radio.

Pesawat yang melintas dari wilayah barat Pulau Sumatera, tepatnya di atas Pulau Nias, kemudian memasuki wilayah Riau dan Kepulauan Riau itu langsung diturunkan paksa TNI AU.

Penurunan paksa dilakukan TNI AU dengan mengerahkan dua jet tempur F16 Fighting Falcon dari Skuadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.

Dilarang Anies Parkir di DPRD, Kasatpol PP: Pamdal Kok Seperti Paspampres

Suara.com – Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko mengaku kesal dengan kebijakan baru yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, soal larangan parkir kendaraan untuk PNS di Gedung DPRD Jakarta . Yani menganggap kebijakan yang diteruskan ke sekretariat dewan itu tanpa pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu.

Terkait aturan tersebut, Yani yang merupakan PNS Pemprov DKI Jakarta pun ikut dilarang memarkir kendaraannya di gedung milik dewan yang lokasinya hanya bersebelahan. Ia merasa sudah biasa memarkir kendaraannya di gedung dewan dan pihak sekwan pun telah menyiapkan lahan parkir khusus untuk dirinya.

Setelah Anies mengeluarkan aturan, Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) bersikeras melarangnya memarkir kendaraan di gedung dewan hingga membuatnya geram.

“Aturan baru pamdal ini kok seperti Paspampres saja saya nggak boleh parkir. Memangnya dia nggak kenal sama saya. Semua nggak boleh kecuali yang berstiker,” kata Yani saat dihubungi, Selasa (15/1/2019).

Menurut Yani, pihak Pamdal hanya mengizinkan kendaraan dengan stiker khusus saja yang diperbolehkan memarkir kendaraannya di gedung dewan. Namun, hingga kini ia belum mendapatkan stiker itu.

Yani menganggap pihak DPRD Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai larangan parkir bagi PNS . Meskipun aturan yang ada bertujuan untuk mendisiplinkan para PNS, sosialisasi dianggap penting untuk dilakukan sebelum proses eksekusi.

“Kalau kita mau fair oke silakan buat aturan yang jelas siapa yang boleh dan tidak boleh. Yang mana ada nggak sosialisasi ditempel di mana gitu? Sosialisasi dulu yang jelas jangan membingungkan masyarakat dan pegawai,” ungkap Yani.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan melarang seluruh PNS di lingkungan DKI Jakarta memarkir kendaraannya di tempat parkir Gedung DPRD Jakarta. Sebab, semenjak subsidi parkir di Lapangan Parkir IRTI dicabut, banyak PNS beralih memarkir kendaraan di gedung DPRD DKI Jakarta.

“Tidak bisa parkir di IRTI dengan subsidi bukan berarti parkir di DPRD Itu parkir untuk anggota dewan untuk pegawai dewan,” kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).