TKN Jokowi – Ma’ruf Gelar Nobar Debat Capres di 48 Kecamatan di Jakarta

Suara.com – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin akan menggelar nonton bareng (nobar) debat sesi pertama Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) di 48 kecamatan di Wilayah DKI Jakarta. Lokasi nobar tersebut tersebar di posko-posko pemenangan Jokowi – Ma’ruf.

Koordinator relawan Jokowi – Ma’ruf Amin wilayah DKI Jakarta, Riri menuturkan setidaknya ada 48 titik lokasi nobar yang disediakan di Jakarta. Lokasi tersebut telah disiapkan oleh para relawan.

“Jakarta akan siapkan di 48 kecamatan di DKI. Nanti kami akan persiapkan dimana posko-posko itu akan lakukan nobar bersama relawan-relawan Jokowi – Ma’ruf. Selain posko-posko itu, kita akan gerakkan relawan, libatkan relawan, baik yang di dalam atau di luar,” celoteh Riri di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019) malam. 

Sementara itu, Direktur Relawan TKN Jokowi – Ma’ruf, Maman Immanulhaq mengungkapkan bahwa selain di Jakarta, kegiatan nobar debat Capres – Cawapres juga digelar di beberapa wilayah seperti di Jawa Barat dan Yogyakarta.

Adapun tujuan nonbar tersebut, diharapakan Maman bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Bahkan kata Maman, selain menggelar acara nobar debat Capres-Cawapres, secara bersamaan juga akan digelar diskusi bersama.

Adapun diskusi tersebut nantinya akan digelar sebelum nobar debat. “Misalnya di Yogya, akan ada diskusi sebelum debat, persis seperti di stasiun TV. Diskusi tentang empat hal yang akan jadi debat,” beber Maman.

Sebagaimana diketahui, sesi debat pertama Capres dan Cawapres akan berlangsung pada Kamis 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Debat Capres dan Cawapres sesi pertama yang akan membahas tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme ini akan disiarkan oleh empat stasiun televis,i yakni TVRI, Kompas TV, RRI, dan RTV.

Prabowo: Jangan-jangan Indonesia Bertahan 10 Tahun, Sudah Setengah Mati

Suara.com – Calon Presiden Prabowo Subianto kembali memaparkan alasan Indonesia tidak sebaik yang dipaparkan Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi . Prabowo menyebut masih ada rakyat Indonesia yang kelaparan hingga bunuh diri karena hidup susah.

Hal itu disampaikan dalam Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto ‘Indonesia Menang’ di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Senin (14/1/2019) malam. Prabowo pun menyinggung pidato-pidato lawan politiknya di Pilpres 2019 yang menyebut Indonesia akan bertahan 1.000 tahun lagi. Prabowo tak menyebut nama penyampai pidato itu.

“Indonesia katanya akan bertahan 1.000 tahun lagi. Saudara-saudara, saya bertanya, apakah negara yang tidak mampu membayar rumah sakit, tidak mampu menjamin makan untuk rakyatnya, tidak membela petani, nelayan, pekerja, tentaranya tidak kuat, bisa bertahan 1.000 tahun? Jangan-jangan bertahan 10 tahun sudah setengah mati kita,” papar Prabowo dengan nada tinggi.

Prabowo menyebutkan ada rakyat Indonesia yang tewas gantung diri karena putus asa.

“Negara yang sudah 73 tahun merdeka. Kalau ada rakyat yang lapar, kalau ada rakyat yang gantung diri karena putus asa. Ini adalah penghinaan kepada pendiri-pendiri kita,” kata Prabowo.

Prabowo Sebut Harga Gula di Era Jokowi Lebih Mahal dari Durian

Suara.com – Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto menyinggung persoalan mahalnya harga sembako di Indonesia. Menurutnya melejitnya sejumlah harga sembako kerap terjadi di pemerintahan Indonesia era kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla.

Prabowo mencontohkan beberapa harga sembako yang naik diantaranya telur, daging, dan beras, hingga Gula. Hal itu dikatakan Prabowo dalam pidato kebangsaanya di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019) malam.

“Bagaimana bisa harga gula bisa tiga kali lebih mahal dari harga durian,” ujarnya.

Selain mahalnya sembako, Prabowo menyebut rakyat juga tercekik dengan mahalnya biaya kesehatan seperti pengobatan di rumah sakit. Hal inilah yang akan jadi fokus utama Prabowo jika menang di Pilpres 2019 mendatang.

“Ada yang mengatakan ‘jangan pensismis, harus optimis’. Indonesia katanya akan bertahan 1.000 tahun lagi. Saudara saudara, saya betanya apakah negara yang tidak mampu mebayara rumah sakit, jamin makan untuk rakyatnya, janganka 1.000 tahun, 10 tahun saja sudah setengah mati kita,” terangnya.

Ketua Umum Partai Gerindra ini berharap bisa dipilih masyarakat Indonesia pada 17 April 2019 mendatang. Sehingga seluruh visi misi yang sudah dicanangkan Prabowo – Sandiaga akan dikerjakan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Salah satunya memberantas kemiskinan di tanah air.

“InysaAllah tanggal 17 April kita mendapat mandat dari rakyat. Kami butuh dukungan saudara saudara sekalian semua,” kata dia.

Pembahasan Lokasi Stasiun LRT Dukuh Atas Deadlock, Anies: Kami Akan Putuskan

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengakui pembahasan penentuan lokasi stasiun untuk Light Rapid Transit atau LRT di Dukuh Atas bersama dengan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub belum menemui titik terang alias deadlock. Anies memastikan, Pemprov DKI lah yang akan memutuskan lokasi stasiun.

Anies mengatakan Pemprov DKI dan Kemenhub memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat stasiun LRT . Anies mengakui lebih mengedepankan pada aspek tata kota.

“Jadi, ada rekomendasi dari Kementerian Perhubungan dengan apa yang menjadi rencana tata kota itu berbeda, jadi itu yang kemarin dibicarakan,” kata Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Anies memastikan, nantinya Pemprov DKI lah yang memiliki kewenangan untuk menentukan dimana lokasi stasiun untuk LRT berada. Meski demikian, Anies belum bisa memastikan kapan pengumuman lokasi akan dilakukan.

“Tetap nanti Pemprov yang akan putuskan dan kita sebenarnya secara lisan sudah memberi tahu tapi nanti kita kabari,” ungkap Anies.

Untuk informasi, Kementerian Perhubungan menginginkan agar stasiun LRT berada di seberang Stasiun KRL Sudirman lantaran Dukuh Atas sudah penuh aktivitas. Sementara Pemprov DKI Jakarta ingin agar Stasiun LRT Dukuh Atas berada di selatan Gedung Landmark.

Di Dukuh Atas sendiri, kini sudah menjadi lokasi pemberhentian dan penjemputan 7 moda transportasi umum. Ketujuh moda itu antara lain stasiun MRT, BRT, Kereta Bandara, LRT Jabodebek, KRL Stasiun Sudirman, Halte Transjakarta dan LRT Jakarta.

Prabowo: Jika Perang, Indonesia Hanya Mampu Bertahan 3 Hari

Suara.com – Calon Presiden Prabowo Subianto menyebut jika Indonesia perang dengan negara lain, Indonesia hanya bertahan 3 hari saja. Prabowo mengkritik di bidang pertahanan, Indonesia lemah .

Hal itu disampaikan dalam Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto ‘Indonesia Menang’ di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Senin (14/1/2019) malam. Prabowo mengatakan militer Indonesia lemah karena kurangnya persediaan amunisi yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia.

Bahkan dia mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu jika Indonesia hanya tahan 3 hari dalam berperang.

“Menteri Pertahanan yang sekarang pun mengatakan, jika perang, Indonesia hanya mampu bertahan 3 hari karena peluru kami hanya cukup untuk 3 hari perang. Ini bukan kami yang menyampaikan, tapi pemerintah sendiri,” ujarnya di Hall JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Maka dari itu, jika terpilih nanti dia akan meningkatkan ketahanan TNI dengan memperkuat fasilitas ketahanan negara. Segi alusista dan keperajuritan akan menjadi perhatian khusus Prabowo dalam mempertahankan negara.

Namun bukan hanya itu, segi kebutuhan dan penghasilan para prajurit juga menjadi perhatian Prabowo. Bahkan tidak hanya prajurit, melainkan seluruh aparat penegak hukum.

“Semua prajurit, polisi dan petugas di daerah terpencil, kami akan perbaiki penghasilan mereka. Kebutuhan hakim, jaksa, polisi akan kami perbaiki, bila perlu naik berkali lipat karena mereka vital bagi jalannya Pemerintahan Republik Indonesia,” terangnya.

Dia berharap pada pemilihan 17 April nanti, dirinya bisa terpilih menjadi presiden. Sehingga segala visi misis yang dicanangkan bisa jalankan Prabowo dan Sandiaga Uno.

“Inysa Allah tanggal 17 April kita mendapat mandat dari rakyat. Kami butuh dukungan saudara saudara sekalian semua,” bebernya.

Presiden PKS Kritik Pidato Kebangsaan Prabowo Tidak Fokus

Suara.com – Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sohibul Iman mengapresiasi pidato kebangsaan bertajuk ‘Indonesia Menang’ yang disampaikan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Namun, Sohibul mengkritik kalau Prabowo menyampaikan pidatonya terlalu lama.

Sohibul mengatakan kalau Prabowo sangat jelas memaparkan seluruh visi misi serta program-program yang ditawarkannya kepada masyarakat pada Pemilihan Presiden 2019. Menurutnya Prabowo menegaskan apa yang diperjuangkan Prabowo – Sandiaga beserta Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

“Saya kira itu sangat bagus, yang kedua pak Prabowo juga menegaskan tentang apa yang diperjuangkan oleh beliau bersama koalisi kami di dalamnya itu adalah demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” kata Sohibul usai mendengar pidato Prabowo.

Namun Sohibul sempat melayangkan kritiknya kepada Prabowo. Dirinya menilai kalau Prabowo terlalu lama memaparkan pidatonya tersebut. Prabowo menghabiskan waktu pidato kurang lebih 1 jam lebih.

Karena terlalu lama, Sohibul menilai kalau apa yang disampaikan Prabowo sempat kabur dan kehilangan fokus.

Sohibul menyadari kalau masing-masing orang memiliki gaya pidato yang berbeda-beda termasuk Prabowo. Oleh karena itu Sohibul memberikan saran kepada Prabowo agar lebih meringkas apabila menyampaikan pidatonya.

“Pak Prabowo rupanya memberikan banyak ilustrasi sehingga jadi molor. Ini menjadi kurang fokus akhirnya di dalam memahami materinya, mudah mudahan ke depan Pak Prabowo bisa memperbaiki, pidatonya lebih concius, lebih rendah ringkas,” pungkasnya.

Korban Penipuan Wedding Organizer di Palembang Akhirnya Lapor Polisi

Suara.com – Kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Wedding Organizer (WO) MD di Palembang berbuntut panjang.

Keluarga ANG, yang menjadi korban penipuan dari wedding organizer tersebut melapor ke SPKT Polresta Palembang. Bersama anggota keluarga lainnya, ANG melaporkan RIY selaku pemilik WO MD atas kasus penipuan yang telah merugikan mereka.

Salah seorang anggota keluarga, Yuni, mengaku jika perbuatan yang dilakukan terlapor (RIY) telah membuat malu pihak keluarga besar. Dalam momen sakral tersebut, para tamu tidak disuguhi makan siang.

“Kami sudah menunggu itikad baik dari terlapor tapi sampai sekarang tak kunjung ada. Sehingga kami membuat laporan, keluarga sudah dibuat malu,” kata Yuni.

Menurutnya, sebelum memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, kedua keluarga telah berembuk dan berbicara terlebih dahulu.

“Kesepakatannya sudah ada. Makanya kita ambil tindakan untuk melapor ke polisi. Nomor handphone terlapor juga sudah tak aktif lagi, orang tuanya pun juga tak tahu di mana dia,” ujarnya di SPKT Polresta Palembang, Senin (14/1/2019).

KA SPKT Polresta Palembang, AKP Heri, membenarkan laporan tersebut telah diterima untuk ditindak lanjuti. Menurut Heri, mereka akan menyerahkan kasus tersebut kepada Satuan Reserse Kriminal untuk memburuh pelaku.

“Sekarang korban akan kita mintai keterangan, kasusnya penipuan,” jelas Heri.

Diketahui sebelumnya, kasus dugaan penipuan tersebut bermula saat ANG dan FAD menggelar acara pernikahan di Gedung Sukaria, kawasan IBA Palembang pada Minggu (6/1/2019).

Wedding Organizer yang dikelola terlapor, disewa untuk mengkoordinir momen itu. Ironisnya, di tengah pesta yang sedang berlangsung, terlapor mendadak raib ketika menjelang jam makan siang.

Akibatnya, tamu yang datang ke pesta pernikahan tidak mendapat makanan. ANG dan FDL selaki mempelai pun harus menanggung malu.

Kontributor : Andhiko Tungga Alam

Jika Kalahkan Jokowi, Prabowo Janji Bebaskan Ulama dari Persekusi

Suara.com – Calon Presiden Prabowo Subianto janji membebaskan ulama dari perlakukan persekusi . Prabowo janjanji meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia meningkat apabila terpilih pada Pemilihan Presiden 2019.

Prabowo menyampaikan itu saat memaparkan fokus utama program nasional. Pada fokus ketiga, Prabowo memberikan solusi masalah bangsa terkait dengan keadilan hukum dan menjalankan demokrasi yang berkualitas.

“Kami akan pastikan ulama-ulama kita dihormati, dan bebas dari ancaman kriminalisasi. Ini menjadi sangat penting, karena peran ulama dalam kemerdekaan bangsa kita demikian penting,” kata Prabowo dalam pidato kebangsaan bertajuk ‘Indonesia Menang’ di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019) malam.

Prabowo sempat mengungkapkan kalau ulama berperan penting pada kemerdekaan Republik Indonesia. Dirinya bercerita meskipun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan di Jakarta, akan tetapi proses menuju kemerdekaan itu juga terjadi di Jawa Timur saat ditolaknya ultimatum asing oleh rakyat Jawa Timur yang didukung resolusi jihad para ulama.

Oleh karena itu Prabowo meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap menghargai para ulama.

“Karena itu, bagi bangsa Indonesia, janganlah pernah kita tidak hormati kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, dan pemuka-pemuka agama lain yang membina kita,” ujarnya.

Selain itu janji Prabowo meningkatkan demokrasi tersebut tidak hanya sebatas melindungi segenap ulama-ulama yang dinilai mendapatkan tindakan persekusi. Namun, dirinya juga meyakini apabila terpilih nantinya akan membela kebebasan berpendapat.

“Kami akan hentikan ancaman persekusi terhadap individu, organisasi dan insan pers yang berseberangan pendapat dengan Pemerintah,” pungkasnya.

Grogi, Anggota DPRD DKI Terpaksa Baca Ulang Sumpah Pelantikan Sampai 7 Kali

Suara.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi melantik Ida Riana sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Hanura. Saat prosesi pelantikan berlangsung, Ida terpaksa mengulang pengucapan sumpah hingga 7 kali.

Ida merupakan anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) yang baru saja dilantik menggantikan Jamaludin Lamanda yang maju dalam Pileg DPR RI 2019. Dalam acara pelantikan itu turut hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta jajaran DPRD DKI Jakarta.

“Pada Senin 14 Januari 2019, rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Pengganti Antar Waktu dari Fraksi Partai Hanura dengan ini saya buka, kata Prasetia membuka acara pelantikan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Setelah itu, Ida diminta untuk maju ke depan podium dan membacakan sumpah jabatan dipandu oleh Prasetio. Awalnya, pelantikan yang dilakukan secara Islam itu berjalan mulus.

Namun, Ida tampak begitu tegang dan grogi hingga akhirnya beberapa kalimat yang ia ucapkan terbelit-belit. Prasetio pun berulang kali membantu Ida agar memperbaiki kalimat ucapan sumpah jabatan.

“Demi Allah, saja berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Khusus Daerah Ibu kota Jakarta,” tutur Ida membacakan sumpah.

Mendengar ada pengucapan yang salah, Prasetio pun langsung meminta Ida mengulang pengucapan kalimat. Sedikitnya sebanyak 7 kali Ida melakukan kesalahan pengucapan hingga pembacaan sumpah pun terus diulang-ulang.

“Ulangi, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,” kata Prasetio meralat.

Kejadian itu pun sontak menjadi pusat perhatian para anggota dewan lainnya. Beberapa anggota dewan pun tampak tertawa melihat Ida yang grogi hingga berulang kali salah mengucapkan sumpah.

Usai melakukan pengucapan sumpah dengan sempurna, Ida diminta untuk kembali ke tempat duduknya. Prasetio pun berharap Ida dapat menjadi anggota dewan yang betul-betul mampu menyerap aspirasi warga.

“Semoga tugas-tugas Dewan selaku penyerap aspirasi maupun mitra eksekutif bisa berjalan semakin dinamis dalam menyelesaikan permasalahan di Jakarta,” tutup Prasetio.

Habibie Minta Jokowi Beri Perhatian Lebih di Bidang Pendidikan

Suara.com – Mantan Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie meminta pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih di bidang pendidikan dan pembudayaan. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan videoconference dengan Habibie di Presidential Lounge, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/1/2019).

“Intinya beliau memberikan tekanan pada pendidikan, ini agar betul-betul diberikan perhatian secara khusus terutama yang berkaitan dengan vokasi dan pelatihan-pelatihan training-training serta pembudayaan. Pendidikan dan pembudayaan,” ujar Jokowi.

Dalam hal pendidikan yang dimaksud yakni vokasi atau kejuruan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Habibie, kata Jokowi, juga menyampaikan perihal pentingnya pembudayaan, dalam hal ini budaya produktivitas, budaya disiplin dan budaya kerja keras.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, bahwa adanya perbedaan mengenai suku, budaya menjadi kekuatan Indonesia.

“Jadi pembudayaan beliau menyampaikan itu. Jadi budaya produktivitas, kedisiplinan kemudian kerja keras, itu yang beliau sampaikan. Dan juga mengenai perbedaan-perbedaan budaya yang ada di kita ini agar menjadi sebuah kekuatan. Intinya kesana,” tandasnya.

Prabowo Disoraki Pendukung karena Sebut Nama Megawati dan Jokowi

Suara.com – Calon Presiden Prabowo Subianto disoraki pendukungnya karena menyebut nama Presiden Kelima Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo atau Jokowi . Sorakan itu tidak dikeluarkan saat Prabowo menyebut nama-nama mantan presiden lain.

Hal itu disampaikan dalam Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto ‘Indonesia Menang’ di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Senin (14/1/2019) malam. Prabowo mengaku akan melanjutkan perjuangan para presiden pendahulu.

“Kita teruskan perjuangan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdulrahman Wahid,” katanya.

Namun saat menyebutkan nama Megawati dan Jokowi, respon tamu yang hadir langsung berubah. Sontak satu hall JCC menyoraki saat Prabowo menyebut dua nama tersebut.

“Huuuuuu,” begitu riuh para ribuan tamu yang datang.

Namun Prabowo kembali mengingatkan pendukungnya untuk tidak mudah tersulut emosi. Pendukung Prabowo – Sandiaga harus menjaga perdamaian dan tidak menyulut permusuhan dengan pendukung paslon seberang dalam masa kampanye ini.

“Tidak boleh ada permusuhan. Kita harus tetap jaga persatuan,” jelasnya.

Dia berharap pada pemilihan 17 April nanti, dirinya bisa terpilih menjadi presiden. Sehingga segala visi misi memberantas kemiskinan bisa jalankan Prabowo dan Sandiaga Uno.

“Insya Allah tanggal 17 April kita mendapat mandat dari rakyat. Kami butuh dukungan saudara saudara sekalian semua,” bebernya.

Pemprov DKI Jakarta Targetkan Pergub Larangan Plastik Rampung Maret 2019

Suara.com – Pemprov DKI Jakarta menargetkan proses pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur larangan penggunaan plastik bisa selesai Maret 2019 mendatang. Saat ini draft mengenai Pergub plastik sudah rampung tinggal dipelajari kembali.

Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Djafar Muchlisin mengatakan, setelah draft selesai dipelajari kembali maka Pergub siap untuk dibuat Surat Keputusan. Djafar menargetkan proses hingga menjadi Pergub bisa dicapai dalam waktu 2 bulan kedepan.

“Daftnya juga sudah selesai tinggal dipelajari kembali, kemudian di SK-kan. Target dua bulan ini sih harusnya selesai,” kata Djafar saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Setelah pergub disahkan, Dinas Lingkungan Hidup DKI akan melakukan sosialisasi kepada warga DKI selama 6 bulan. Hal itu dilakukan agar warga bisa memahami aturan baru yang telah diterapkan mengenai larangan plastik .

Nantinya, penggunaan plastik pun tidak hanya diterapkan di pusat perbelanjaan modern saja, melainkan pasar tradisional juga akan diberlakukan. Bahkan, tak hanya penyedia plastik saja, konsumen yang menggunakan plastik pun ikut terkena sanksi.

“Sasarannya perusahaan usaha di pasar, pusat perbelanjaan, pasar tradisional. Konsumen nanti sifatnya teguran,” ungkap Djafar.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, pergub larangan plastik sangat bertalian erat dengan perilaku terhadap masyarakat. Ia tidak menginginkan ke depannya justru menimbulkan masalah, sehingga ia meminta konsep pergub dimatangkan terlebih dahulu.

“Belum (teken/tandatangan), ini menyangkut perilaku, jadi dimatangkan dulu jangan nanti seiring perjalanan malah menimbulkan masalah,” kata Anies saat ditemui di Kelurahan Sunter Jaya, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (2/1/2019).

Lelang ERP Ditunda, Anies: Jangan Sampai Kemudian Hari Kami yang Bermasalah

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengakui hingga kini proses lelang proyek jalan berbayar atau Electronic Road Pricing atau ERP masih ditunda. Anies masih menunggu hasil pendapat hukum dari Kejaksaan Agung.

Anies tidak ingin menjadi pihak yang bermasalah di kemudian hari bila proyek ERP dilakukan secara tergesa-gesa. Anies ingin agar seluruh rangkaian proses dilakukan sesuai prosedur yang ada.

“Kita masih nunggu fatwa dari Kejagung. Kenapa kita minta kepada Kejaksaan? karena justru supaya ada kepastian. Jangan sampai di kemudian hari kami yang nanti bermasalah,” kata Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Kekinian, dua dari penrusahaan penyedia teknologi ERP, yakni QFree dan Kapsch TrafficCom menyatakan mundur dari proses lelang. Meski demikian, Anies mengakui mundurnya kedua perusahaan itu bukan menjadi masalah besar bagi Pemprov DKI.

Anies justru menduga ada masalah yang terjadi sehingga menyebabkan dua perusahaan itu mundur. Hal itulah yang semakin membuat Anies lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan lantaran khawatir menimbulkan masalah dikemudian hari.

“Kalau nggak ada masalah memundurkan diri nggak kira-kira? Karena itu saya bilang begitu lihat prosesnya ini harus cek ke Kejaksaan,” ungkap Anies.

“Saya khawatir apapun nanti keputusan panitia di kemudian hari muncul masalah. Bahkan sekarang saja sudah pada malah mundur tuh, malah bisa jadi pertanyaan kan?” Imbuh Anies.

Banyak Warga Bunuh Diri, Prabowo: Penghinaan Kepada Pendiri Bangsa

Suara.com – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku mendapat kabar banyak masyarakat Indonesia yang bunuh diri karena tingginya harga bahan pokok dan sulit hidup sejahtera.

Prabowo mendengar banyak berita banyak warga yang bunuh diri karena kondisi ekonomi . Salah satu yang disorotinya ialah kisah kepala keluarga bernama Hardi yang berprofesi sebagai buruh tani asal Desa Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah. Hardi memilih untuk bunuh diri di pohon jati belakang rumahnya karena tidak sanggup membayar utang.

“Almarhum gantung diri, meninggalkan istri dan anak karena merasa tidak sanggup membayar utang, karena beban ekonomi yang ia pikul dirasa terlalu berat,” kata Prabowo dalam pidato kebangsaannya bertajuk ‘Indonesia Menang’ di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (14/1/2018).

Cerita yang sampai di telinga Prabowo tak hanya satu. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengklaim banyak mendapat cerita rakyat bunuh diri karena alasan yang sama.

Selain itu Prabowo mengatakan banyak anak-anak bangsa yang tidak bisa berangkat sekolah karena sulit mendapatkan sesuap nasi. Menurutnya hal itu sangat miris lantaran terjadi di wilayah Indonesia.

Prabowo menganggap pemerintah tidak peduli dengan kondisi di wilayah Timur Indonesia.

“Negara yang beberapa waktu yang lalu panik karena puluhan anak-anak di Kabupaten Asmat meninggal karena kelaparan, karena pejabat-pejabat Pemerintahnya tidak hadir untuk membantu mereka yang paling membutuhkan,” ujarnya.

Menurutnya jika kondisi Indonesia terus dibiarkan seperti itu, Prabowo khawatir bangsa akan bergerak kepada arah yang terus memburuk. Selain itu Prabowo menyebut kalau kondisi tersebut bukanlah harapan dari para pendiri-pendiri bangsa yang telah berjuang susah payah demi Indonesia merdeka.

“Dalam negara yang begini kaya, negara yang sudah 73 tahun merdeka kalau ada rakyat yang lapar, kalau ada rakyat yang menggantung diri karena putus asa ini adalah penghinaan kepada pendiri-pendiri bangsa kita dan saya katakan ini ada lah penghinaan kepada rakyat Indonesia,” pungkasnya

Ditinggal Ceramah, Mobil Ustazah Ruqoyah Ditembak di Depok

Suara.com – Seorang guru ngaji Ustazah Ruqoyah ditembak orang tak dikenal di depan tempat pengajian Majelis Ta’lim Al Ikhlas RT 04 RW 08 Kelurahan Pasir putih, Kecamatan sawangan, Kota Depok . Beruntung Ustazah Ruqoyah tak terluka.

Penembakan dilakukan ke arah mobil Avanza milik Ustazah Ruqoyah. Mobil itu berwarna hitam dengan nomor polisi B 1394 ERA.

Kejadian insiden penembakan pukul 10.30 WIB, Senin (14 /1/2019). Mobil tersebut terparkir di depan tempat pengajian Majelis Ta’lim Al Ikhlas RT 04 RW 08 Kelurahan Pasir putih, Kecamatan sawangan, Kota Depok.

Ustazah Ruqoyah berada di dalam sedang mengajar ngaji di majelis taklim tersebut.

Supir mobil Ustazah Ruqoyah, Witno (65) mengaku kaget mendengar langsung suara letusan tembakan tersebut.

“Saya ke mobil untuk ambil minum. Nah saat itulah tiba – tiba terdengar suara tembakan terdengar jelas di telinga saya,” ucap Witno.

Peluru mengenai kaca jendela kanan, namun peluru itu tidak tembus ke dalam mobil. Kejadian itu sontak membuat dirinya keluar dari mobil.

“Saya nggak kena, karena terhalang kaca jendela yang tutup. Tapi bisa dilihat akibat tembakan itu, kaca mobil retak walaupun tidak tembus,” bebernya.

Kontributor : Supriyadi

Mendagri Minta Muluskan Proyek Meikarta, KPK Telisik Faktanya

Suara.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami fakta persidangan kesaksian Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY) dalam persidangan terdakwa Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat.

Neneng menyebut dalam persidangan nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk membantu dalam perizinan proyek pembangunan Meikarta . Di mana proyek KPK kini tengah bermasalah terkait suap yang menjerat pejabat di Kabupaten Bekasi.

“Tentu kami cermati dulu fakta-fata di persidangan tersebut‎ dan juga melihat fata yang terkait lain dalam penyidikan yang saat ini sedang berjalan, karena sebelumnya kan kita sudah memeriksa Dirjen Otda,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019)..

Febri menyebut dalam pemeriksaan penyidik KPK Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono beberapa waktu lalu. Menurut Febri ada dua kewenangan yang dimiliki dalam izin proyek Meikarta yakni Pemerintah Kabupatrn Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Ada dua otoritas atau ada lebih dari satu otoritas atau instansi yang mempunyai kewenangan dan melaksanakan kewenangannya terhadap izin proyek Meikarta. Ketika ada proses tersebut dan ada resiko proses di dua instansi tidak berkesesuaian, maka itu menjadi alasan Kemendagri melakukan rapat lainnya mempertemukan pihak-pihak terkait tersebut,” tutup Febri

Diketahui, KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus suap proyek Meikarta. Mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Para terdakwa itu adalah Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.

Prabowo: Gaji Dokter Lebih Kecil dari Tukang Parkir Mobil

Suara.com – Calon Presiden Prabowo Subianto menyebutkan gaji dokter lebih kecil dari tulang parkir . Prabowo menyebut itu seraya berjanji akan meningkatkan kualitas kesejahteraan tenaga medis di Indonesia.

Janjinya itu tercantum dalam fokus program kerja nasionalnya dalam poin kedua yakni meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial . Dirinya menyebut akan memberikan kehidupan layak bagi seluruh pekerja-pekerja di Indonesia, salah satunya ialah dokter .

“Dokter kita harus dapat penghasilan layak. Sekarang banyak dokter kita gajinya lebih kecil dari tukang jaga parkir mobil,” kata Prabowo dalam Pidato Kebangsaan bertajuk ‘Indonesia Menang’ di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (14/1/2018).

Kemudian Prabowo akan memperhatikan kualitas hidup para tenaga pengajar di Indonesia tidak terkecuali para guru-guru honorer. Dirinya bersama Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno memastikan program-program yang fokus pada beasiswa atlet, santri serta transportasi gratis bagi para pelajar, manula dan kaum disabilitas.

Bagi anak-anak bangsa, Prabowo menjanjikan bisa menyediakan susu gratis dan makan siang gratis di sekolah-sekolah yang membutuhkan.

“Kami harapkan akan kurangi stunting (tidak tumbuh normal akibat gizi buruk). Sasaran kami, kita harus setara dengan tetangga kita seperti Vietnam, dan Thailand,” ujarnya.

Untuk masyarakat kaum disabilitas, Prabowo berjanji akan membangun infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas, dan menjamin lapangan kerja yang tepat dan terhormat bagi difabel.

Dan untuk pendidikan, Prabowo berjanji akan memperbaiki kualitas sekolah-sekolah hingga ke tingkat perguruan tinggi serta pondok pesantren dan madrasah.

“Selain penguatan lembaganya, kami akan tingkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, termasuk guru honorer, termasuk guru-guru di pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah,” pungkasnya.

Prabowo: Jangan Emosi, Kita Harus Akui Jokowi Banyak Hasilnya ke Rakyat

Suara.com – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat megakui kinerja baik yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi . Hal ini disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kebangsaan di hadapan pendukung dan relwan Prabowo – Sandiaga di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (14/1/2018) malam.

Pernyataan Prabowo tersebut membuat pendukung bersorak. Sebab pidato Ketua Umum Partai Gerindra awalnya terkesan mengkritisi pemerintah, namun Prabowo sempat memuji kinerja pemerintahan di era Jokowi.

“Jangan terbawa emosi saudara saudara, kita harus akui presiden Jokowi dan pemerintahannya banyak juga hasilnya bagi rakyat kita,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian terlihat mencoba menenangkan pendukung yang bersorak setelah mendengar nama Jokowi. Prabowo mengingtkan pendukungnya untuk tidak mudah tersulut emosi. 

Ia meminta kepada seluruh pendukungnya harus menjaga perdamaian dan tidak menyulut permusuhan dengan pendukung paslon Jokowi Ma’ruf saat masa kampanye di Pemilu 2019.

“Tidak boleh ada permusuhan. Kita harus tetap jaga persatuan,” jelasnya.

Prabowo berharap pada pemilihan 17 April nanti, ia dan Sandiaga bisa terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Sehingga segala visi misis memberantas kemiskinan bisa jalankan Prabowo dan Sandiaga.

“InysaAllah tanggal 17 April kita mendapat mandat dari rakyat. Kami butuh dukungan saudara saudara sekalian semua,” kata dia.

7 Kg Tulang Korban Lion Air JT 610 Ditemukan

Suara.com – Sebanyak 7 kilogram tulang korban Lion Air JT 610 ditemukan bersamaan dengan ditemukannya Cockpit Voice Recorder atau CVR. CVR Lion Air JT 610 ini ditemukan, Senin (14/1/2019) pagi tadi.

Tulang-tulang itu diangkut penyelam gabungan dari Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) dan Komando Pasukan Katak (Kopaska).

“Selama proses pengangkatan (CVR), untuk human remains tetap kita angkat semampu yang kita punya dan kita dapat ada sisa-sisa kurang lebih 7 kg,” kata Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro di Dermaga JICT, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (14/1/2019).

Tulang seberat 7 Kg ini selanjutnya akan diserahkan TNI AL kepada pihak maskapai Lion Air untuk kebutuhan identifikasi lebih lanjut, tulang akan dikembalikan ke pihak keluarga korban jika berhasil diidentifikasi oleh pihak berwenang.

“Nanti akan diserahkan ke pihak yang punya kemampuan mengindentifikasi kita hanya mampu mengambil apa yang kita lihat,” sambungnya.

Sebelumnya, Pushidrosal bersama KNKT berhasil menemukan Cockpit Voice Recorder atau CVR Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

CVR Lion Air JT 610 itu pertama kali ditemukan oleh Serda Ttg Satria Margono pada koordinat 05 48 46,503 S – 107 07 36,728 T. pada kedalaman laut 30 meter di perairan Tanjung Kerawang, Jawa Barat, Senin (14/1/2019) pukul 08.40 WIB.

7 Kilogram Tulang Korban Lion Air JT 610 Akan Diserahkan ke DVI

Suara.com – Manajemen Lion Air berencana menyerahkan tulang – tulang seberat 7 Kilogram yang turut diangkut oleh tim penyelam TNI Angkatan Laut saat mereka menemukan Cockpit Voice Recorder atau CVR Lion Air JT 610 di perairan Karawang, Jawa Barat ke pihak kepolisian untuk diidentifikasi.

Airport Station Manager Halim Perdana Kusuma selaku perwakilan Lion Air, Febri Eka Setiawan mengatakan pihaknya akan menerima 7 Kg tulang korban Lion Air JT 610 kepada Tim Disaster Victim Identification (DVI) Kepolisian Republik Indonesia.

“Akan diserahkan ke DVI. Pokoknya kita serahkan ke DVI dulu untuk proses yang saat ini ada, yang saat ini kami laksanakan adalah menerima di sini untuk dibawa ke DVI RS Polri,” kata Febri Eka kepada wartawan saat VCR mendarat di Dermaga TICJ, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (14/1/2019).

Sebelumhya, tulang-belulang yang diduga berasal dari korban Lion Air JT 610 seberat 7 Kilogram ditemukan tim penyelam gabungan dari Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) dan Komando Pasukan Katak (Kopaska) pada saat mereka menemukan Cockpit Voice Recorder atau CVR Lion Air JT 610 di perairan Karawang, Jawa Barat, Senin (14/1/2019).

“Selama proses pengangkatan (CVR), untuk human remains tetap kita angkat semampu yang kita punya dan kita dapat ada sisa-sisa kurang lebih 7 kg,” kata Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro.

Tulang seberat 7 Kg ini selanjutnya akan diserahkan TNI AL kepada pihak maskapai Lion Air untuk kebutuhan identifikasi lebih lanjut, tulang akan dikembalikan ke pihak keluarga korban jika berhasil diidentifikasi oleh pihak berwenang.

“Nanti akan diserahkan ke pihak yang punya kemampuan mengindentifikasi kita hanya mampu mengambil apa yang kita lihat,” jelas Harjo.

Kasus Meikarta, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 11 M dari Neneng Hasanah

Suara.com – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyebut Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY), telah mengembalikan uang hingga total Rp 11 miliar, terkait dugaan kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta .

“KPK telah menerima pengembalian uang dari tersangka NHY (Neneng Hasanah Yasin), Bupati Bekasi, sejumlah total sekitar Rp 11 miliar sampai dengan saat ini,” kata Febri, ketika dikonfirmasi, Senin (14/1/2019).

Namun, Febri belum dapat merinci secara detail jumlah pengembalian uang secara bertahap yang dilakukan Neneng. Febri mengaku cuma mendapat laporan pengembalian uang terakhir dari Neneng berjumlah Rp 2.250.000.000 dan SGD 90.000.

“Kami hargai sikap kooperatif (tersangka). Bukti pengembalian ini akan masuk menjadi bagian dari berkas perkara ini,” ujar Febri.

Diketahui, KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus suap proyek Meikarta. Mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Selanjutnya, yang juga sudah dijadikan tersangka adalah Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Di antara mereka, terdapat empat orang yang saat ini yang sudah menjadi terdakwa dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Para terdakwa itu adalah Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.

Tumpahkan 800 Liter Solar di Parepare, Tanker Golden Pearl XIV Sudah Pergi

Suara.com – Kepolisian Polres Parepare, Sulawesi Selatan menyatakan Kapal Golden Pearl XIV sudah meninggalkan kawasan perairan Cempae , Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kapal Golden Pearl XIV menumpahkan 800 liter BBM jenis solar , Kamis pekan lalu.

Kapal Golden Pearl XIV yang menumpahkan minyak di perairan Pare-pare tersebut milik PT Soechi Lines Tbk (SOCI). Kapal itu disewa PT Pertamina.

Kapolres Parepare AKBP Pria Budi membenarkan Kapal Golden Pearl XIV mengalami kerusakan kebocoran minyak hingga mengalir di perairan Parepare.

“Benar kejadian beberapa hari lalu. Saat ini kapal sudah pergi,” kata Pria Budi kepada Suara.com, Senin (14/1/2019) malam.

Pihak perusahaan pengelola kapal tanker MT Golden Pearl, PR Soechi Lines Tbk hingga saat ini belum memberikan keterangan. Pihak humas saat dikonfirmasi Suara.com belum memberikan jawaban.

Sebelumnya, Pertamina menyemprotkan sebanyak 200 liter oil dispersant ramah lingkungan untuk menguraikan BBM jenis solar di perairan sekitar Terminal BBM Parepare.

BBM jenis Solar yang jumlahnya mencapai 800 liter tertumpah di Perairan Cempae , Kota Parepare, Kamis, (10/1/2019). Tumpahan minyak tersebut berasal dari kebocoran kapal tanker MT Golden Pearl XVI dimiliki PT Soechi hingga mencemari laut.

Unit Manager Communication dan CSR MOR VII Pertamina, Roby Hervindo, menyatakan perhitungan rembesan solar yang tertumpah di laut tidak lebih dari 0,8 kilo liter atau 800 liter.

Pihaknya juga sudah menurunkan Tim Tanggap Darurat Pertamina untuk penanggulangan dengan menyemprotkan oil dipersant ramah lingkungan yang berfungsi menguraikan solar sehingga mudah dicerna oleh mikroba laut.

“Sudah disemprotkan 200 liter oil dispersant ramah lingkungan untuk menguraikan Solar di perairan sekitar Terminal BBM Parepare,” kata Roby melalui siaran persnya.

Pemeriksaan awal diketahui rembesan Solar berasal dari kapal tanker MT Golden Pearl XIV milik PT Soechi sedang bersandar di jetty Terminal BBM Pare Pare. Teridentifikasi kerusakan pada pendingin LO Cooler A/E kapal tanker. Solar tersebut adalah bahan bakar kapal, bukan dari muatan tanker.

Kejadian diketahui sekitar pukul 06.00 WITA oleh petugas TBBM Pare Pare dan langsung dilakukan penanganan. Dari kejadian itu dianggap tidak mengganggu operasional di Terminal BBM Parepare. Penyaluran BBM ke masyarakat tetap berjalan lancar seperti biasa.

Soal Relawan Diminta Menginap di TPS, Ini Penjelasan Kubu Prabowo

Suara.com – Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan , meluruskan pemahaman terkait instruksi Prabowo meminta relawannya menginap di Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) pada hari pencoblosan. Ferry menyebut bahwa relawan tidak diwajibkan untuk menginap.

Ferry menjelaskan, maksud dari Prabowo itu ialah meminta para relawan mengawasi jalannya pencoblosan suara pada 17 April mendatang, dan bukan diharuskan untuk menginap. Pengawasan itu diminta Prabowo kepada relawan untuk membantu kelancaran jalannya Pemilihan Anggota Lembaga Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Sebetulnya bukan nginap pada hari pencoblosan. Itu kan kita (berharap) diawasi, supaya TPS itu siap, jangan ada halangan nantinya, jangan ada gangguan,” jelas Ferry di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin (14/1/2018).

Yang bakal dilakukan relawan, kata Ferry, ialah juga untuk memastikan apakah TPS-TPS tersebut sudah dalam kondisi siap. Hal tersebut diupayakan agar nantinya tidak ada masalah pada hari pencoblosan, misalnya soal surat suara yang kurang.

“Kita kan ikut membantu kesiapan, bagaimana pelaksanaan pemungutan suara. Jadi bukan dalam posisi nginapnya. Tapi yang pasti ikut mengontrol, melihat apakah kemudian pada malam itu sudah disiapkan semuanya,” ujarnya.

“Jangan sampai nanti pada hari-H, tiba-tiba surat suara kurang. Itu kita cek kan. Artinya, seluruh perlengkapan pemungutan suara kita siapkan, sehingga ketika TPS dibuka tidak ada problema lagi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta relawan pendukungnya untuk mengerahkan seluruh kekuatan saat proses pencoblosan, hingga perhitungan suara di Pilpres 2019 . Prabowo bahkan sempat meminta relawan untuk menginap di TPS saat hari pencoblosan 17 April mendatang.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menganggap satu suara masyarakat sangat penting di Pemilu 2019. Makanya, ia meminta seluruh pendukung dan kader partai koalisinya untuk menjaga suara agar tidak terjadi kecurangan.

Prabowo Ancam Mundur di Pilpres 2019, Kubu Jokowi: Silakan

Suara.com – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin menilai ancaman pengunduran diri Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden di Pilpres 2019 merupakan upaya untuk membangun opini ada kecurangan di Pilpres 2019. Mereka menganggap ancaman Prabowo sebagai salah satu bentuk untuk mendelegitimasi penyelenggara Pemilu dan pemerintahan Jokowi.

Wakil Ketua TKN Jokowi – Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan strategi yang digunakan Prabowo – Sandiaga sangat berbahaya. 

“Sekali lagi ini berbahaya bagi delegitimasi terhadap KPU sekaligus juga delegitimasi terhadap pemerintahan,” kata Karding kepada wartawan, Senin (14/1/2019).

Karding kemudian menduga hal tersebut akan digunakan Prabowo – Sandiaga sebagai alasan jika akhirnya kalah di Pilpres 2019. Karding mengungkapkan, pada akhirnya Prabowo – Sandiaga akan menuding kekalahannya di Pilpres 2019 karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin dan penyelenggara pemilu.

“Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa kalau nanti dia kalah, dia kalah karena paslon 01 curang. Menggunakan segala cara. Menurut saya ini strategi yang sangat jauh dari positif bahkan strategi negatif yang memiliki dampak buruk bagi bangsa dan negara. Karena itu tidak baik,” imbuhnya.

Meski demikian TKN Jokowi – Ma’ruf, kata Karding, mempersilakan bila memang Prabowo ingin mengundurkan diri sebagai Capres di Pilpres 2019. Hanya saja, kata Karding, Ketua Umum Partai Gerindra itu harus bisa menanggung konsekuensi hukumnya.

“Ya kalau mundur silakan mundur. Cuma harus diingat, mundur itu kena denda, yang kedua pidana, yang ketiga sangat menguntungkan pak Jokowi karena tidak ada lawan. Jadi sebaiknya bicara yang positif-positif saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Djoko Santoso mengungkapkan kalau Prabowo akan mengundurkan diri jika terdapat potensi kecurangan dalam Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Djoko Santoso dalam pidatonya saat menghadiri acara #Bising (Bincang Asik dan Penting) oleh Gerakan Milenial Indonesia (GMI) di Kota Malang, Minggu (13/1/2019).

Sedangkan, berdasarakan Undang-Undang (UU) Pemilu Nomer 7 Tahun 2017 pasal 236 ayat 1 menjelaskan bahwa bakal pasangan Capres dan Cawapres dilarang mengudurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Capres dan Cawapres.

Prabowo: Kalau Dengar Takbir, Allahuakbar Itu Bukan Ancaman

Suara.com – Calon Presiden nomor ururt 02 Prabowo Subianto mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya non muslim untuk tidak takut jika mendengar teriakan Allahuakbar atau takbir. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019) malam.

“Ini penting bagi semua, kalau dengar takbir, Allahuakbar jangan ada yang persoalakan, itu bukan mengancam siapa-siapa,” ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu sebelumnya menyebutkan kalau intelijen negara seharusnya digunakan untuk mencari tahu musuh yang dapat mengancam kedaulatan negara.

Sehingga, kata Prabowo, tidak tepat jika intelijen negara ditugaskan untuk mencari tahu informasi pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

“Jangan intelin mantan Presiden Republik Indonesia. Jangan intelin mantan Ketua MPR RI, jangan intelin anak proklamator kita, jangan intelin mantan Panglima TNI, jangan intelin ulama-ulama besar kita,” kata Prabowo.

“Kalau mau intelin mantan Pangkostrad, nggak apa-apa,” kata Prabowo dilanjutkan tertawa.

7 Kata Vanessa Angel Setelah 9 Jam Diperiksa Polisi soal Prostitusi Online

Suara.com – Vanessa Angel tak banyak bicara setelah 9 jam diperiksa polisi terkait kasus prostitusi online yang membelitnya. Vanessa Angel diperiksa selama 9 jam lebih sejak pukul 10.12 WIB hingga 19.30 WIB, Senin (14/1/2019).

Saat ditanya wartawan terkait pemeriksaannya, dia menyerahkan ke kuasa hukumnya.

“Untuk semuanya saya serahkan ke kuasa hukum saya,” kata Vanessa Angel usai keluar dari ruangan penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, Senin (14/1/2019) malam.

Sementara kuasa hukum Vanessa, Milano menegaskan pemeriksaan yang dilakukan penyidik hari ini belum tuntas dan akan menjalani pemeriksaan lanjutan.

“Pemeriksaan penyidik belum selesai dan akan ada pemeriksaan lanjutan,” ujar Milano.

Namun sayang, Milano tidak menjelaskan detail pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik.

Kontributor : Achmad Ali

Kasus Meikarta, KPK Kantongi Nama-nama Anggota DPRD Bekasi yang ke Thailand

Suara.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah mengantongi daftar nama anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mendapatkan fasilitas ke Thailand diduga memakai uang suap izin proyek pembangunan Meikarta , Bekasi, Jawa Barat.

“KPK telah memegang daftar nama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi atau pihak lain yang pernah menerima uang atau fasilitas jalan-jalan ke Thailand,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, ketika dikonfirmasi, Senin (14/1/2019).

Sehubungan dengan itu, Febri meminta kepada anggota DPRD Bekasi agar kooperatif mengembalikannya ke KPK bila mendapatkan fasilitas atau uang dari proyek suap Meikarta.

“Agar kooperatif dan mengembalikan uang yang pernah diterima terkait perkara ini,” ujar Febri.

Dalam persidangan dengan terdakwa Billy Sindoro, Senin (14/1) siang, Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY), menyampaikan kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

“Saya juga dilapori oleh Neneng Rahmi bahwa dia sudah fasilitasi anggota DPRD Bekasi untuk jalan-jalan ke Thailand. Biayanya dari Meikarta,” ujar Neneng dalam kesaksiannya.

Diketahui, dalam kasus ini, KPK total telah menetapkan sembilan tersangka. Mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Pihak lainnya yang juga sudah dijadikan tersangka adalah Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Di antara mereka, terdapat empat orang yang saat ini yang sudah menjadi terdakwa dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Para terdakwa itu adalah Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.

Prabowo Ancam Mundur dari Pilpres 2019, KPU: Itu Pernyataan Politik

Suara.com – Komisioner KPU Pramono Ubaid Thanthowi menganggap ancaman pengunduran diri Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden di Pilpres 2019 merupakan pernyataan politik . Pramono menganggap pernyataan politik tidak sewajarnya ditanggapi oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

“Kalau KPU tidak bisa mengomentari itu, itu pernyataan politik dan tidak masuk ranah itu,” kata Pramono saat dihubungi, Senin (14/1/2019).

Sebagai penyelenggara Pemilu, Pramono menyebut KPU berkewajiban untuk menyampaikan data-data yang benar untuk meminimalisir isu dan tudingan yang ditujukan kepada lembaganya. Di samping itu, Pramono juga berharap kepada para kandidat Capres dan Cawapres peserta Pilpres 2019 untuk lebih mengembangkan aksi dan narasi positif.

“Tentu kewajiban dari KPU untuk menyampaikan data yang benar dan menetralisir isu-isu dan data-data yang tidak benar. Termasuk data-data hoaks pemilih siluman dan data orang gila,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Djoko Santoso mengungkapkan kalau Prabowo akan mengundurkan diri jika terdapat potensi kecurangan dalam Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Djoko Santoso dalam pidatonya saat menghadiri acara #Bising (Bincang Asik dan Penting) oleh Gerakan Milenial Indonesia (GMI) di Kota Malang, Minggu (13/1/2019).

Sedangkan, berdasarakan Undang-Undang (UU) Pemilu Nomer 7 Tahun 2017 pasal 236 ayat 1 menjelaskan bahwa bakal pasangan Capres dan Cawapres dilarang mengudurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Capres dan Cawapres. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 236

“Salah seorang dari bakal Pasangan Calon atau bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf f dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.”

Selian itu, pada Pasal 552 Ayat 1 UU Pemilu Nomer 7 Tahun 2017 juga menyebutkan setiap capres atau cawapres yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 50 miliar.

Pasal 552

“Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

CVR Ditemukan, Jokowi Berharap Penyebab Jatuhnya Pesawat Lion Air Terungkap

Suara.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambut baik penemuan Cockpit Voice Recorder atau CVR pesawat Lion Air JT 610 PK-LQP. Bagian dari black box atau kotak hitam itu ditemukan di Perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin (14/1/2019) sekitar pukul 08.40 WIB.

CVR ditemukan oleh Serda Ttg Satria Margono dari unit Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan Dinas penyelam bawah air (Dislambair) Koarmada I.

“Ya kami sangat menghargai penemuan CVR yang ditemukan oleh Kopaska,” ujar Jokowi usai Videoconference dengan mantan Presiden RI B. J. Habibie di Presidential Lounge, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, setelah CVR yang menyimpan percakapan suara di dalam pesawat diharapkan akan memperjelas penyebab kecelekaan pesawat Lion Air rute Jakarta Pangkalpinang yang jatuh pada 29 Oktober 2018 lalu.

“Sehingga ini nanti akan lebih memperjelas kecelakaaan pesawat yang kemarin ini terjadi disebabkan oleh apa. Kita bisa membuka, bisa terang benderang nanti kalau ini sudah ditemukan,” kata dia.

Sebelumnya, Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono mengatakan akan memberi penghargaan kepada tim TNI Angkatan Laut yang berhasil menemukan bagian dari kotak hitam yakni Cockpit Voice Recorder ( CVR ) Pesawat Lion Air JT 610 . CVR ditemukan di kedalaman 30 meter perairan Tanjung Karawang , Jawa Barat, pada Senin, (14/1/2019).

Yudo mengatakan TNI AL akan memberikan penghargaan bagi 21 penyelam yang terdiri dari 18 orang dari Dinas Penyelam Bawah Air (Dislambair Koarmada) dan 3 orang dari Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut.

“Reward pasti ada, nanti kita akan laporkan kepada komandan atas karena militer sehingga harUs kita laporkan ke komando atas,” kata Yudo kepada wartawan di atas KRI Spica.

Rekaman Suara CVR Lion Air JT 610 Ditemukan, Pencarian Korban Dihentikan

Dwi Bowo Raharjo | Stephanus Aranditio

Rekaman Suara CVR Lion Air JT 610 Ditemukan, Pencarian Korban Dihentikan

Petugas KNKT membawa Black Box Lion Air JT610 berisi Cockpit Voice Recorder (CVR) pesawat Lion Air bernomor registrasi PK-LQP dengan nomor penerbangan JT 610 yang telah ditemukan oleh Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) Koarmada I di KRI Spica-934 , perairan Tanjung Karawang saat konferensi pers di JICT, pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (14/1). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Setelah CVR ditemukan di dasar laut dengan kedalaman sekitar 30 meter, kemudian diserahkan kepada KNKT.

BBM Tumpah di Perairan Cempae Parepare, Nelayan Berhenti Melaut

Suara.com – Nelayan di kawasan perairan Cempae , Kota Parepare , Sulawesi Selatan berhenti melaut karena tumpahan BBM atau bahan bakar minyak. BBM tumpah sampai 800 liter.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan menilai insiden tumpahan Bahan Bakar Minyak (BBM) di perairan Cempae berdampak parah terhadap kehidupan masyarakat di sekitar.

“Adanya tumpahan minyak BBM yang diduga mencapai 800 liter di perairan Cempae, Kota Pare-pare, dinilai tragedi tersebut merupakan pelanggaran berat,” tegas Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin.

Kapal Golden Pearl XIV yang menumpahkan minyak di perairan Pare-pare tersebut milik PT Soechi Lines Tbk (SOCI). Kapal itu disewa PT Pertamina.

“Ada ratusan nelayan Cempae yang berhenti melaut karena adanya tumpahan minyak di area tangkap mereka. Kami memperoleh informasi bahwa saat ini, masyarakat disana juga enggan mengkonsumsi ikan yang berasal dari Perairan Cempae,” ungkap Amin.

Walhi juga menilai Pimpinan PT Pertamina dan CEO PT Soechi harus bertanggungjawab secara hukum atas peristiwa yang terjadi. PT Pertamina sebagai penyewa pasti memiliki aturan internal terkait analisis kelayakan kapal tangker sebelum dilakukan sewa menyewa.

“Walhi mendesak agar pimpinan PT Pertamina MOR VII, Parepare diberhentikan, dan dilakukan audit terhadap perjanjian sewa menyewa kapal antara PT Pertamina dan PT Soechi sambil proses penyelidikan di kepolisian tetap berjalan,” harapnya. (Antara)

Surat Al-Fatihah Akan Jadi Materi Tes Baca Al Quran Capres dan Cawapres

Suara.com – Ikatan Dai Aceh (IDA) TGK Marsyuddin Ishak mengatakan, surat Al-Fatihah akan menjadi materi wajib yang diujikan dalam tes baca Al-Quran kepada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Pemilu 2019 . Selain surat Al-Fatihah pihaknya juga mewacanakan surat-surat pendek sebagai materi tes baca Al-Quran yang akan diujikan.

IDA, kata Marsyuddin, masih membahas ihwal teknis materi tes baca Al-Quran. Bahkan, Marsyuddin mengungkapkan tidak menutup kemungkinan akan mengujikan surat-surat lain, selain surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek.

“Pertama itu surat Al-Fatihah itu wajib, dan kami wacanakan surat pendek. Namun demikian, kami masih membuka peluang surat-surat lain dari beberapa tokoh ulama yang kami akan musyawarahkan dikemudian hari,” kata Marsyuddin di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Marsyuddin menerangkan, jika kedua pasangan Capres dan Cawapres setuju tes baca Al Quran, maka akan dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahmah, Banda Aceh. Sementara, untuk waktu pelaksanaannya disesuaikan kepada masing-masing pasangan Capres dan Cawapres.

“Adapun, waktu akan kita sesuaikan dengan jadwal paslon, karena kita maklumi kedua paslon ini memiliki kesibukkan yang sangat padat,” kata dia.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’ruf Amin menyatakan menerima permintaan Ikatan Dai Aceh (IDA) terkait tes baca Al – Quran yang diajukan kepada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Jokowi – Ma’ruf. TKN Jokowi – Ma’ruf Amin mengungkapkan hal itu sebagai bentuk apresiasi atas keinginan masyarakat Aceh.

Wakil Direktur TKN Jokowi – Ma’ruf Amin, Lukman Edy menggungkapkan pihaknya akan segera mengirimkan surat resmi atas jawaban permintaan IDA terkait tes baca Al – Quran.

“Hari ini akan kami kirimkan jawaban suratnya secara tertulis dari TKN dengan isi dan substansinya adalah kami siap bersedia untuk mengikuti tes baca Al-Quran yang diinisasi oleh ikatan DAI Aceh,” kata Lukman di Posko Cemara TKN Jokowi – Ma’ruf Amin, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Sebagaimana diketahui, perwakilan Ikatan Dai Aceh (IDA) telah menyambangi Posko Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dan Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf Amin pada hari ini. Kedatangan mereka untuk meminta tanggapanya terkait permintaan tes baca Al-Quarn yang diajukan dai Aceh kepada kedua paslon Capres-Cawapres di Pilpres 2019.

Namun baru kubu TKN Jokowi – Ma’ruf Amin yang menyatakan kesiapannya untuk memenuhi permintaan tersebut.

“TKN dengan isi dan substansinya adalah kami siap bersedia untuk mengikuti tes baca Al-Quran yang diinisasi oleh ikatan DAI Aceh,” kata Lukman.

Solar Tumpah di Parepare, Pertamina Semprotkan 200 Liter Oil Dispersant

Suara.com – Pertamina menyemprotkan sebanyak 200 liter oil dispersant ramah lingkungan untuk menguraikan BBM jenis solar di perairan sekitar Terminal BBM Parepare . Sementara solar yang tumpah sebanyak 800 liter.

BBM jenis Solar yang jumlahnya mencapai 800 liter tertumpah di Perairan Cempae , Kota Parepare, Kamis, (10/1/2019). Tumpahan minyak tersebut berasal dari kebocoran kapal tanker MT Golden Pearl XVI dimiliki PT Soechi hingga mencemari laut.

Unit Manager Communication dan CSR MOR VII Pertamina, Roby Hervindo, menyatakan perhitungan rembesan solar yang tertumpah di laut tidak lebih dari 0,8 kilo liter atau 800 liter.

Pihaknya juga sudah menurunkan Tim Tanggap Darurat Pertamina untuk penanggulangan dengan menyemprotkan oil dipersant ramah lingkungan yang berfungsi menguraikan solar sehingga mudah dicerna oleh mikroba laut.

“Sudah disemprotkan 200 liter oil dispersant ramah lingkungan untuk menguraikan Solar di perairan sekitar Terminal BBM Parepare,” kata Roby melalui siaran persnya.

Pemeriksaan awal diketahui rembesan Solar berasal dari kapal tanker MT Golden Pearl XIV milik PT Soechi sedang bersandar di jetty Terminal BBM Pare Pare. Teridentifikasi kerusakan pada pendingin LO Cooler A/E kapal tanker. Solar tersebut adalah bahan bakar kapal, bukan dari muatan tanker.

Kejadian diketahui sekitar pukul 06.00 WITA oleh petugas TBBM Pare Pare dan langsung dilakukan penanganan. Dari kejadian itu dianggap tidak mengganggu operasional di Terminal BBM Pare-Pare. Penyaluran BBM ke masyarakat tetap berjalan lancar seperti biasa. (Antara)

Sebelum Dengar Pidato Prabowo, Relawan Nyanyikan Lagu 2019 Ganti Presiden

Suara.com – Ribuan relawan pendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sudah siap mendengarkan pidato kebangsaan yang akan disampaikan Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019). Sebelumnya mereka dihibur oleh musisi Sang Alang dengan bernyanyi lagu #2019GantiPresiden.

Prabowo akan memulai pidato pada 19.20 WIB. Namun ribuan relawan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat sudah memadati area pidato sejak Senin sore. Untuk menghibur para relawan, sang Alang, musisi yang sering menciptakan lagu itu mengajak seluruh relawan untuk bernyanyi.

“Prabowo? Presiden!,” kata Alang di tengah-tengah nyanyiannya.

Sejauh ini sejumlah petinggi Partai Gerindra sudah terlihat hadir dalam acara tersebut, seperti Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri dan anggota Partai Gerindra lainnya.

Dari perwakilan partai koalisi pendukung Prabowo – Sandiaga yakni Koalisi Indoenesia Adil dan Makmur juga terlihat hadir dalam acara tersebut, seperti Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Rencananya seluruh ketua parpol pengusung akan hadir dalam acara tersebut.

Tak hanya itu, mereka pun telah mengundang sejumlah Duta Besar untuk Indonesia. Ada sekitar 12 Duta Besar yang telah konfirmasi hadir dalam acara tersebut.

“Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua MPR Zulkifli Hasan, Pak Amien Rais, dan beberapa dubes dari negara sahabat akan hadir, yang sudah konfirmasi 11-12 dubes. Dubes Belanda, Konjen AS, dan beberapa,” kata Direktur Juru Debat BPN, Sudirman Said sebelum acara.

Alasan Tes Baca Al Quran ke Capres – Cawapres: Ukhuwah Islamiyah Bobrok

Suara.com – Ikatan Dai Aceh (IDA) mengungkapkan usulan tes baca Al Quran kepada calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019 ialah sebagai upaya untuk melawan politik identitas agama. IDA berharap tes baca Al Quran dapat meredam pertikaian akibat politik identitas di Pilpres 2019.

Ketua IDA, TGK Marsyuddin Ishak menuturkan sebelum adanya usulan tes baca Al Quran sebagai masyarakat dirinya melihat bahwasanya politik identitas sedang dijalankan di kontestasi Pilpres 2019. Bahkan, dirinya menilai Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar umat seakan-akan sudah hancur akibat Pilpres 2019.

“Kami masyarakat kalangan bawah, kalangan akar rumput, melihat bagaimana Ukhuwah Islamiyah yang sudah bobrok di lapangan, sampai saling mengkafirkan, menganggap diri paling Islam. Malah sering saya dengar, ada salah satu statment akan masuk surga apabila memilih si anu, masuk neraka apabila milih si anu,” tutur Marsyuddin di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Berkenaan dengan itu, kata Marsyuddin maka IDA mengusulkan adanya tes baca Al Quran kepada capres dan cawapres. Menurut, Marsyuddin diharapkan hasil tes membaca Alquran ini nantinya akan menjadi salah satu gambaran untuk menilai realitas keislaman kedua pasangan calon secara objektif.

“Karena itu, maka muncul inisiatif dari kami bahwa ayo kita bikin tes baca Al Quran bagi kedua paslon biar kita tahu mampu atau tidak kan begitu. Mungkin dari Aceh inilah yang bisa kami beri untuk meredam pertikaian, meredam saling klaim, saling mengkafirkan,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, perwakilan Ikatan Dai Aceh (IDA) telah menyambangi Posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dan Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Maruf Amin pada hari ini Senin (14/1/2019) untuk meminta tanggapanya terkait permintaan tes baca Al-Quarn yang diajukan kepada kedua paslon Capres-Cawapres di Pilpres 2019. Hanya saja, kekinian baru kubu TKN Jokowi – Maruf Amin yang menyatakan kesiapannya untuk memenuhi permintaan tersebut.

“Hari ini akan kami kirimkan jawaban suratnya secara tertulis dari TKN dengan isi dan substansinya adalah kami siap bersedia untuk mengikuti tes baca Al Quran yang diinisasi oleh ikatan DAI Aceh,” kata Wakil Direktur TKN Jokowi – Maruf Amin, Lukman Edy di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Tim Penyelam Penemu CVR Lion Air JT 610 Dapat Hadiah Libur 2 Pekan

Suara.com – Sebanyak 21 orang tim penyelam penemu Cockpit Voice Recorder atau CVR Lion Air JT 610 mendapatkan hadiah dari pimpinan mereka Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono berupa jatah libur selama dua pekan.

Tim penyelam yang terdiri dari 18 orang Dinas Penyelam Bawah Air (Dislambair Koarmada) dan 3 orang Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut itu diberi libur dua minggu karena sudah berhasil menemukan dan mengangkat salah satu bagian penting dari black box Pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh pada 29 Oktober 2018 lalu.

“Dapat libur dua minggu. karena tadi sudah mengerjakan dinas yang luar biasa. siang malam di tengah laut. selama tujuh hari bekerja, harus ada libur mereka,” kata Yudo di Dermaga JICT, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (14/1/2019).

Hadiah tersebut masih bisa bertambah setelah berdiskusi dengan atasannya dalam hal ini Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

“Nanti kita ajukan, itu yang menentukan komandan,” jelas Yudo

Sebelumnya, Pushidrosal bersama KNKT berhasil menemukan Cockpit Voice Recorder atau CVR Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

CVR Lion Air JT 610 itu pertama kali ditemukan oleh Serda Ttg Satria Margono pada koordinat 05 48 46,503 S – 107 07 36,728 T. pada kedalaman laut 30 meter di perairan Tanjung Kerawang, Jawa Barat, Senin (14/1/2019) pukul 08.40 WIB.

Anies: Jangan Sampai MRT Fase II Terhenti karena Tak Ada Keputusan Depo

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih mencari lokasi pengganti Depo untuk Moda Raya Terpadu ( MRT ) fase II. Untuk sementara, kereta-kereta MRT akan ditempatkan di Depo Lebak Bulus.

Anies mengatakan, Depo Lebak Bulus memiliki kapasitas menampung 23 rangkaian kereta. Kapasitas depo dinilai masih mencukupi untuk menampung kereta-kereta fase II.

“Sambil kita mematangkan soal lokasi depo, jadi tidak menjadi kendala untuk pembangunan fase II. Karena menggunakan Depo di Lebak Bulus,” kata Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Awalnya, PT Jakarta Propertindo akan membangun depo di Kampung Bandan untuk MRT fase II. Namun, lahan di lokasi itu ternyata bersengketa sehingga Anies menginstruksikan untuk membangun depo di kawasan Stadion BMW.

Meski demikian, rencana pembangunan depo di Stadion BMW belum menemui titik terang. Sebab, lahan yang tersedia di Stadion BMW terbatas.

Anies menjelaskan, lokasi depo yang belum ditentukan bukan merupakan hambatan atau menunda pembangunan MRT fase II. Ia memastikan proses pembangunan akan terus berjalan dan digroundbreaking akhir Januari.

“Jangan sampai proyeknya terhenti gara-gara nggak ada keputusan depo. Ternyata itu tidak mempengaruhi, karena tetap bisa beroperasi sampai dengan 23 kereta,” ungkap Anies.

Untuk informasi, awalnya MRT fase II direncanakan melayani rute Bundaran HI hingga ke Kampung Bandan. Namun, rencana rute itu diubah sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1728 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur MRT Koridor Bundaran HI-Kota pada 21 November 2018 lalu.

Polisi Bantah Mobil Plat Merah Jemput Vanessa Angel untuk Transaksi Seks

Suara.com – Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Luki Hermawan membantah Vanessa Angel dijemput mobil plat merah di Bandara Juanda, Surabaya untuk transaksi seks dengan seorang pengusaha tambang pasir Lumajang, Sabtu (5/1/2019). Polisi klaim dia profesional menangani kasus prostitusi online itu.

Luki sendiri datang ke ruang penyidikan di Subdit V Cyber Crime Polda Jatim guna memastikan semua proses sudah sesuai dengan prosedur dan profesionalitas.

“Nggak ada seperti itu. Nggak ada,” kata Kapolda kepada wartawan di Mapolda Jatim di Surabaya, Senin (14/1/2019).

“Alhamdulillah, polwan yang mengerjakan penydikan terhadap Vanessa sesuai dengan aturan. Saya yakinkan betul-betul sesuai dengan prosedur dan profesional, atau tidak terpengaruh berita beredar,” lanjutnya.

Polisi, kata Luki, mempunyai bukti forensik aliran dana yang diterima, baik oleh mucikari Siska dan mucikari Tentri, maupun Vanessa, terkait dengan kasus prostitusi online.

“Semua ada datanya. Semuanya lengkap. Dari rekening koran itu nanti terbukti,” ucapnya.

Sebelumnya, Vanessa Angel disebut dijemput mobil plat merah di Bandara Juanda, Surabaya untuk transaksi seks dengan seorang pengusaha tambang pasir Lumajang, Sabtu (5/1/2019). Mobil plat merah itu mengantar Vanessa Angel ke hotel mewah di Surabaya.

Hal itu dikatakan Pengacara Vanessa Angel, Frangky Desima Waruwu. Mobil plat merah yang jemput Vanessa Angel untuk bertransaksi seks itu bermerk Innova. Begitu sampai hotel, Vanessa Angel pun ditangkap Subdit V Ciber Crime Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Vanessa Angel sebelumnya disebut ditangkap saat tengah berhubungan seks.

Namun sayang, tidak jelas berapa plat nomor mobil tersebut. Yang jelas, setelah dijemput mobil plat merah, Siska, TN dan Vanessa langsung diantarkan ke Hotel Vasa Surabaya.

Sebelumnya, mucikari Siska datang ke Surabaya bersama artis Vanessa Angel dan satu orang berinisial AH. Sabtu (5/1/2019) mereka menginjakkan kaki di Bandara Internasional Juanda, tepatnya pukul 11.05.

Sesampainya di Surabaya, Vanessa sempat pergi ke Surabaya Town Square (Sutos) Jalan Hayam Wuruk No.6, Sawunggaling, Wonokromo, Kota Surabaya. Di Sutos, Vanessa sempat membuat Video Blogging (Vlog) yang kemudian dijadikan status di Instagramnya.

Setelah dari Sutos, Siska bersama Vanessa melanjutkan perjalanan di Hotel Vasa Surabaya untuk melakukan pertemuan dengan seorang lelaki yang disebut sebagai usher atau lelaki hidung belang. Sesampainya di Hotel Vasa, Vanessa lebih dulu chek in di kamar hotel yang sudah disediakan si lelaki tersebut. Kamar yang ditempti Vanessa Angel adalah kamar 2721. (Antara)

Tjahjo Kumolo Minta Tolong ke Bupati Bekasi Kabulkan Izin Proyek Meikarta

Suara.com – Nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam persidangan dugaan suap proyek Meikarta . Sidang itu digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Senin (14/1/2019).

Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah menyebut Tjahjo Kumolo meminta tolong kepada dirinya untuk membantu pengurusan perizinan Meikarta.

“Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, ‘tolong perizinan Meikarta dibantu’,” ujar Neneng dalam kesaksiannya, Senin (14/1/2019).

Pada persidangan saksi perdana, selain Neneng, jaksa dari KPK turut menghadirkan E. Yusuf Taufik selaku Kabiro Tata Ruang Pemkab Bekasi, Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesanto, dan Satriadi dari PT Mahkota Citra Sentosa sebagai perwakilan perusahaan pengembang Meikarta.

Mereka hadir untuk memberikan kesaksian terhadap empat terdakwa, yakni Billy Sindoro, Fitradjadja Purnama, Taryudi, dan Henry Jasmen.

Menurut Neneng, dirinya diminta datang ke Jakarta untuk bertemu Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono. Hal itu berkaitan dengan hasil rapat pleno bersama mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Dalam rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT), Deddy meminta agar perizinan pembangunan seluas 84,6 hektare ditunda terlebih dahulu. Luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

“Saat itu (dipanggil ke Jakarta), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelepon Pak Soemarsono, berbicara sebentar, kemudian telepon Pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, tolong perizinan Meikarta dibantu,” katanya.

Neneng pun mengiyakan permintaan Tjahjo Kumolo. Namun, kata Neneng, hal itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya jawab, ‘baik Pak yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku’,” katanya.

Dalam sidang itu, Neneng mengatakan bahwa Soemarsono akan memfasilitasi pertemuan antara Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, dan PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa aliran suap Meikarta sampai kepada anggota DPRD Pemkab Bekasi. Melalui Dinas PUPR, anggota DPRD Bekasi difasilitasi jalan-jalan ke Thailand. Diduga uang yang digunakan untuk pelesiran itu dari Meikarta. (Antara)

Kontributor : Hendri Barnabas

Eks Panitera PN Jakpus Akui Pernah Ditelepon Nurhadi Terkait Berkas PK

Suara.com – Terpidana kasus suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution mengakui pernah ditelepon mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi terkait perkara suap peninjauan kembali (PK) di PN Jakarta Pusat dengan terdakwa Chairman PT Paramount Enterprise, Eddy Sindoro . Selain itu, Edy Nasution juga diminta untuk mengirim berkas Peninjauan Kembali PT Across Asia Limited ke Mahkamah Agung.

Hal itu disampaikan Edy Nasution saat menjadi saksi di sidang lanjutan dengan terdakwa Eddy Sindoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

“Waktu itu datang telpon, Pak Edy perkara nomor ini sudah dikirim? perkara PT AAL. Ya pak siap, saya cek dulu,” kata Eddy menceritakan mendapat telepon dari Nurhadi di Pengadilan, Tipikor, Jakarta Pusat.

Suap tersebut terkait penanganan perkara PK, PT. Across Asia Limited (PT. AAL) telah melewati batas waktu 180 hari sejak putusan Kasasi diterima PT AAL sejak 7 Agustus 2015 sesuai Pasal 295 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan.

Di hadapan majelis hakim, Edy mengklaim baru pertama kali mendapat telepon langsung dari Nurhadi dalam penanganan perkara Eddy Sindoro tersebut.

“Kalau untuk penangangan tidak. Tapi dia berwenang menengur untuk perkara yang lama dikirim,” ucap Edy.

Saat ditanya JPU KPK, Edy Nasution membantah meminta sejumlah uang untuk penanganan perkara PK di Jakarta Pusat, melalui pegawai Eddy Sindoro yakni staf Chairman PT Paramount Enterprise, Wresti Kristian Hesti Susetyowati.

Mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu menyebut bahwa Wresti yang menawarkan sejumlah uang.

“Bukan saya, yang nawarkan itu Hesti. Dia (Hesti) menawarkannya itu tolong bantu, tapi realisasinya tidak ada,” ujar Edy.

Jokowi Video Conference dengan Habibie: Selamat Sore Profesor

Suara.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi video conference dengan BJ Habibie , Presiden Ketiga Indonesia. Video conference dilakukan di Presidential Lounge, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/1/2019) sore.

Di awal vide conference, Habibie menyapa Jokowi lebih dulu saat video conference berlangsung. Jokowi pun membalas menyapa Habibie.

“Selamat sore Pak Presiden,” kata Habibie yang tengah melakukan pengobatan di Jerman

“Selamat sore Profesor. Assalamualaikum. Profesor Habibie gimana kabarnya,” tanya Jokowi.

Habibie menjawab bahwa kabar dirinya saat ini dalam kondisi sehat usai menjalani operasi ginjal. Nantinya dirinya akan kembali menjalani operasi mata pada bulan depan.

“Baik, makin sehat. Setelah diperbaiki bukan hanya ginjal tetapi juga mata. Nanti bulan depan matanya kiri-kanan dioperasi tapi nggak berat karena ganti lensa aja,” ujar Habibie.

“Ginjalnya yang agak berat, tetapi itu mereka dengan teknologi mutakhir, pakai namanya bioresonans,” sambungnya.

Mendengar cerita Habibie, Jokowi langsung mendoakan kesehatan oleh Allah SWT.

“Semoga pak Habibie selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Kami semuanya di Tanah Air seluruh rakyat selalu mendoakan untuk kesehatan bapak,” kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan pemerintah siap membantu Habibie jika dibutuhkan. Dalam hal ini, ia telah menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Dan kalau ada hal hal yang diperlukan kami juga sudah perintahkan kepada Mensesneg untuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan bapak kami siap untuk melayani,” ucapnya.

Habibie pun mengaku bersyukur pengobatannya selama ini sudah ditanggung oleh asuransi kesehatan sejak 1960.

“Terima kasih. Syukur alhamdulillah sampai sekarang saya dicover oleh asuransi kesehatan sejak tahun 60. Jadi saya asuransi tetap saya bayar,” kata Habibie.

Dalam video conference, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Zulkifli Hasan Belum Laporkan Harta Kekayaan Tahun 2018

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Ketua MPR Zulkifli Hasan belum melaporkan harta kekayaannya pada 2018. Data itu disampakan saat KPK merilis kepatuhan wajib lapor harta kekayaan legislatif tingkat pusat.

Terdapat dua wajib lapor dari MPR di mana sebesar 50 persen yang telah melaporkan harta kekayaannya.

“Di MPR itu hanya dua karena sebagian besar masuk di DPR RI, hanya pimpinan tertinggi saja,” kata Plt Direktur LHKPN Kunto Ariawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Adapun dua wajib lapor di MPR itu adalah Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua MPR EE Mangindaan.

“Kan ada dua EE Mangindaan sama Zulkifli Hasan, tinggal dicek saja yang sudah melaporkan itu EE Mangindaan, satunya yang belum ya itu. Kan hanya ada dua ketua sama wakilnya,” ucap Kunto.

Selain MPR, KPK juga merilis tingkat kepatuhan legislatif tingkat pusat antara lain DPR, DPD, dan DPRD. Untuk DPR dari 536 wajib lapor hanya 21,42 persen yang telah melaporkan harta kekayaannya.

“Yang DPR agak mengejutkan kita karena dulunya baik sudah 90 sekian persen 98 kalau tidak salah yang masih manual, kita juga sudah buka klinik e-LHKPN khusus di gedung DPR ternyata penyampaiannya elektroniknya (e-LHKPN) hanya 21 persen,” ucap Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam kesempatan sama.

Selanjutnya, DPD dari 80 wajib lapor terdapat 57,5 persen yang melaporkan harta kekayaannya. Terakhir, DPRD dari 15.229 wajib lapor sebesar 28,77 persen yang telah melaporkan kekayaannya.

Untuk diketahui, KPK menginformasikan bahwa terdapat 64,05 persen wajib lapor yang melaporkan harta kekayaan pada 2018 melalui aplikasi e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN).

Angka tersebut menurun dibandingkan pelaporan pada 2017 sebesar 78 persen yang masih menggunakan sistem manual.

“Dulu lagi zaman kertas, kita rata-rata nasional sudah 78 persen tetapi begitu elektronik malah 64 persen itu juga juga 46 ribunya terlambat. Jadi, kita pikir katanya dulu susah begitu digampangin malah kepatuhannya rendah,” ucap Pahala.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa data yang disampaikan KPK itu merupakan pelaporan harta kekayaan di tahun 2018 untuk kekayaan selama 2017.

“Jadi, kekayaannya di tahun 2017 yang wajib dilaporkan pada tahun 2018,” kata Febri. (Antara)

Malam Ini Prabowo Akan Beri Kejutan di Pidato Kebangsaan Indonesia Menang

Suara.com – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan menggelar pidato kebangsaan ‘ Indonesia Menang ‘ di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019) malam. Pidato yang digelar Badan Pemenangan Nasional (BPN) itu sebagai bentuk alternatif lain setelah KPU membatalkan penyampaian visi – misi Capres dan Cawapres di Pemilu 2019 .

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Sudirman Said mengatakan, Prabowo dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno akan menyampaikan visi – misi di depan seluruh relawan pendukung hingga kader partai politik pengusung.

“Insya Allah pak Capres dan Cawapres bersama-sama akan memaparkan visi misinya di hadapan kader parpol, pendukung, dan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Sudirman di JCC, Senayan, Jakarta Pusat.

Sudirman menerangkan dalam pidato kebangsaannya nanti, Prabowo akan memberikan sejumlah materi-materi baru yang belum pernah disampaikan. Selain itu ada juga kejutan yang sudah disiapkan olehnya.

“Akan ada sejumlah hal baru yang mengejutkan, mari kita nantikan kejutan itu nanti malam,” ujarnya.

Ia mengklaim acara nanti malam akan dihadiri 4.000 undangan dari seluruh elemen relawan pendukung Prabowo – Sandiaga. Apabila yang hadir melebihi kapasitas ruangan, pihaknya telah menyiapkan sebuah layar besar yang ditaruh di luar ruangan.

Rencananya, seluruh Ketua Umum Partai Koalisi pendukung Prabowo – Sandiaga yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur akan hadir menyaksikan pidato Prabowo, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono

Tak hanya itu, mereka pun telah mengundang sejumlah Duta Besar untuk Indonesia. Ada sekitar 12 Duta Besar yang telah konfirmasi hadir dalam acara tersebut.

“Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua MPR Zulkifli Hasan, Pak Amien Rais, dan beberapa dubes dari negara sahabat akan hadir, yang sudah konfirmasi 11-12 dubes. Dubes Belanda, Konjen AS, dan beberapa,” pungkasnya.

Pejabat Kementerian Pertahanan Paling Tidak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengeluarkan data rincian kesepuluh kementerian yang pejabatnya tidak patuh dalam memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau LHKPN . Kementerian Pertahanan masuk dalam tingkat terendah.

Kemudian disusul kementerian lainnya yang juga rendah dalam kepatuhan LHKPN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT dari 315 pejabat wajib lapor, namun hanya baru 18.41 persen yang menyetorkan LHKPN.

“Itu dari Kementeriaan Pertahanan, jumlah wajib lapornya ada 80 orang. Dari 80 orang ternyata yang baru lapor 10 persen‎,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

Selanjutnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berada diurutan ketiga terendah ada 130 pejabat yang harus wajib lapor. Ternyata, baru sekitar 19.23 persen yang melaporkan LHKPN. Dilanjutkan, Kementerian Pariwisata ada 106 pejabat dan baru melapor sejumlah 26.42 persen.

Urutan kelima, Kementerian Ristek Dikti dari 14.216 pejabat yang harus wajib lapor. Baru sebesar 27.66 persen yang melaporkan. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari 222 pejabat baru melaporkan sebesar 37.84 persen. Kemudian, Kementerian ketenagakerjaan dengan jumlah pejabat 155 yang telah melaporkan baru 38. 71 Persen.

Urutan kedelapan, Kementerian Koperasi dan UKM dari 52 pejabat baru didaftarkan LHKPN sebesar 42.31 persen. Kemudian, Kementerian PUPR dengan jumlah pejabat 4.585 dan yang sudah melaporkan sebesar 45.28 persen.

“Urutan kesepuluh ada Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian dengan pejabat 84 dan yang telah melaporkan 48.81 persen,” ujar Pahala

Menurut Pahala, laporan LHKPN pejabat kementerian negara terus menurun. Tahun 2017 ada 70 persen pejabat negara laporkan LHKPN dan tahun 2018 kembali turun 64 persen.

“Itu di jaman pakai kertas kita rata-rata nasional bisa 70 persen, tapi begitu diganti LHKPN elektronik malah 64 persen. Itu juga 46 000 nya terlambat, jadi ini katanya dulu susah, tapi setelah digampangin malah kepatuhannya rendah,” tutur Pahala

Pahala meminta kepada menteri dalam setiap kementerian agar mengintrusikan bawahannya untuk patuh dan melaporkan LHKPN. Hal itu, mencerminkan setiap instansi pemerintah dari pemimpinnya.

“Kami mau bilang gini, hampir 100 persen, kepatuhan itu ditentukan oleh kepala instansi. Kalau menterinya bilang itu wajib dan tidak boleh orang promosi kalau nggak isi LHKPN, Itu selesai semua, pada ngisi,” kata Pahala.

Maka itu, Pahala mewajibkan bagi kesepuluh kementerian yang masih kurang kepatuhannya dalam pejabatnya laporan LHKPN agar dapat segera melaporkan.

“Kami bilang ke sepuluh kementeriaan itu tolong, komitmen dari pim‎pinan instansi itu dinyatakan dalam bentuk mendorong kepatuhan sampai 100 persen,” tutup Pahala.

KNKT Target CVR Lion Air JT 610 Selesai Diunduh dalam 5 Hari

Suara.com – Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Soerjanto Tjahjono menyebut proses pengunduhan Cockpit Voice Recorder atau CVR Lion Air JT 610 yang sudah ditemukan di perairan Karawang, Jawa Barat, Senin (14/1/2019) pagi WIB akan memakan waktu sampai 5 Hari.

CVR Lion Air JT 610 yang sudah ditemukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) langsung diberikan kepada KNKT untuk diunduh datanya. Proses ini diprediksi KNKT memakan waktu paling cepat 3 hari.

“Selanjutnya CVR Lion Air JT 610 akan diproses di fasilitas blackbox KNKT melalui pengeringan dan pengunduhan data. Proses ini 3 sampai 5 hari bisa unduh data,” kata Soerjanto Thanjono saat menerima CVR dari TNI Angkatan Laut di TICJ, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (14/1/2019) sore WIB.

Sementara itu, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro menjelaskan kepastian isi data di dalam CVR Lion Air JT 610 tersebut masih bisa terbaca sangat besar, karena dari bentuk fisik yang ditemukan kondisi CVR Lion Air JT 610 hanya lecet sedikit.

“CVR Lion Air JT 610 punya kekuatan untuk tahan goncangan 200G kalau kemarin nggak akan sampai 200G secara fisik hanya lecet di dalamnya punya kemampuan untuk tahan, itu didesain agar jangan rusak, selama ini kita belum dapatkan pengalaman kalau CVR Lion Air JT 610 rusak. Kalau rusak ya mungkin rusak dari awalnya. Kalau dari pabriknya sudah rusak ya Wallahualam,” jelas Soerjanto.

Di kesempatan yang sama, Soerjanto juga mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI AL yang sudah menemukan CVR Lion Air JT 610 dalam waktu enam hari sejak dilakukan pencarian kembali pada 8 Januari 2019 kemarin.

“Kami ucapkan terima kasih kepada jajaran TNI AL atas kerja sama dan semangatnya,” ucapnya.

Jokowi Minta Habibie Doakan Pemilu 2019 Lancar

Pebriansyah Ariefana | Ummi Hadyah Saleh

Jokowi Minta Habibie Doakan Pemilu 2019 Lancar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi video conference dengan BJ Habibie, Presiden Ketiga Indonesia. (Suara.com/ummi Hadyah Saleh)

Jokowi menyebut kondisi ekonomi, politik dan persiapan Pemilu di Indonesia berlangsung baik.

Pemkot Jaksel Segel 49 Reklame di Jalan Gatot Subroto hingga MT Haryono

Suara.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan melakukan penyegelan terhadap 49 reklame yang berada di Jalan Gatot Subroto hingga Jalan MT Haryono . Puluhan reklame tersebut menyalahi aturan karena dipasang di kawasan kendali ketat , sehingga dilakukan penertiban.

Plt Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Mamur mengatakan, pihaknya sudah melakukan peringatan kepada pemilik puluhan reklame di Jalan Gatot Subroto dan MT Haryono. Namun, para pengelola reklame tak mengindahkan peringatan sehingga Pemkot Jakarta Selatan turun tangan langsung menyegel reklame itu.

“Ada 49 reklame yang akan ditertibkan 48 berada di Gatot Subroto hingga MT Haryono, sedangkan sisanya di Jalan Sisingamangaraja. Kebanyakan berada di koridor Gatot Subroto hingga MT Haryono,” kata Mamur saat dikonfirmasi, Senin (14/1/2019).

Sesuai aturan dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta terkait penertiban reklame, reklame yang berdiri diatas kawasan kendali ketat harus ditertibkan. Pemerintah di tingkat wilayah pun berupaya untuk melakukan penertiban reklame yang ada.

Sebelum dilakukan penyegelan, para pengelola reklame terlebih dahulu diberikan peringatan untuk mencopot reklame secara mandiri. Namun, hanya sedikit yang memenuhi peringatan itu dan mencabut reklame secara mandiri.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Citata Jakarta Selatan Syukria mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pemantauan ketat terhadap sejumlah reklame yang berada di kawasan kendali ketat lain. Setidaknya masih ada tersisa sebanyak 80 reklame yang menjadi target penertiban selanjutnya.

“Masih ada 80 dipantau ketat. Untuk reklame di sepanjang Semanggi hingga MT Haryono ada beberapa yang telah membongkar reklame secara mandiri,” pungkasnya.

Anggota DPRD Bekasi Traveling ke Thailand Pakai Duit Suap Meikarta

Suara.com – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi jalan-jalan ke Thailand dibiayai duit suap proyek Meikarta. Duit suap proyek Meikarta itu diberikan ke Bupati Bekasi Neneng Hasanah .

Lalu duit itu dibelanjakan paket wisata ke Thailand oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Paket wisata itu untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta.

Neneng yang hadir dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sebagai saksi Billy Sindoro, Senin (14/1/2019).

“Saya juga dilapori oleh Neneng Rahmi bahwa dia sudah fasilitasi anggota DPRD Bekasi untuk jalan-jalan ke Thailand. Biayanya dari Meikarta,” ujar Neneng dalam kesaksiannya.

Neneng mengatakan, pemberian uang tersebut untuk membahas revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Bahasan itu soal revisi RDTR yakni mengubah kawasan industri menjadi permukiman.

Akan tetapi, Neneng mengaku tidak tahu berapa nominal yang diberikan Neneng Rahmi kepada anggota DPRD Bekasi tersebut.

“Untuk jumlahnya saya tidak tahu,” kata dia.

Pada persidangan saksi perdana, selain Neneng, jaksa dari KPK turut menghadirkan E Yusuf Taufik selaku Kabiro Tata Ruang Pemda Bekasi, Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesanto, dan Satriadi dari PT Mahkota Citra Sentosa sebagai perwakilan perusahaan pengembang Meikarta.

Dalam perkara ini, Neneng bersama sejumlah jajaran pejabat di Pemkab Bekasi diduga menerima suap untuk memuluskan proyek pembangunan Meikarta.

Neneng Hassanah disebut menerima suap Rp10.830.000.000 dan SGD (dolar Singapura) 90.000. Selain itu, ada sejumlah pemberian lain kepada jajaran kepala dinas di Kabupaten Bekasi terkait perkara itu. (Antara)

Temukan CVR Lion Air JT 610 di Dasar Laut, Ini Cerita Serda Satria Margono

Suara.com – Penyelam yang menemukan Cockpit Voice Recorder atau CVR pesawat Lion Air JT 610 , Serda Ttg Satria Margono , menceritakan perjuangannya dalam mencari bagian dari black box yang menyimpan percakapan di dalam pesawat rute Jakarta – Pangkalpinang yang jatuh 29 Oktober 2018 lalu.

Satria Margono tergabung dalam tim penyelam gabungan Dinas Penyelam Bawah Air (Dislambair Koarmada) dan Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut. CVR ditemukan pada Senin (14/1/2019) sekitar pukul 08.40 WIB.

Ia mengatakan kendala utama dalam proses pencarian CVR adalah jarak pandang dan arus bawah laut yang deras sehingga misi pencarian cukup menyulitkan.

“Pencarian 20 menitan. Kendalanya ya jarak pandang saja. Arusnya juga cukup deras,” kata Serdan ttg Satri Margono kepada wartawan di atas KRI Spica.

Satria menyelam pada posisi koordinat 05 48 46,503 S – 107 07 36,728 T. pada kedalaman laut 30 meter di perairan Tanjung Kerawang, Jawa Barat.

Satria mengaku sempat tidak mengetahui bentuk fisik dari CVR tersebut, pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), kata dia, hanya memberi tahu berwarna oranye.

“Kemarin, dari KNKT diberitahu warnanya oranye. Nah setiap warna oranye ya kita angkat saja. Ternyata itu CVR. Pertama kali diangkat belum tahu kalau itu CVR, hanya tahunya puing pesawat saja,” jelas Satria.

Sekda Jawa Barat Minta Jatah Rp 1 Miliar dari Suap Meikarta, Buat Siapa?

Suara.com – Nama Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa meminta jatah duit Rp 1 miliar uang suap proyek Meikarta . Hal itu dibongkar oleh Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah .

Permintaan Iwa itu berdasarkan laporan dari Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

“Saya mendengar dari Neneng Rahmi, Pak Iwa, Sekda Jabar minta satu miliar,” ujar Neneng saat ditanya salah satu jaksa KPK mengenai aliran dana suap.

Menurut dia, dari laporan Neneng Rahmi, permintaan uang itu untuk mengurus persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Jaksa kemudian menanyakan kembali di mana Neneng Rahmi menyampaikan permintaan Iwa tersebut. Neneng Hasanah mengaku lupa tempat ia berbincang dengan Neneng Rahmi.

“Penyampaiannya saya lupa, di rumah saya atau di kantor,” kata dia.

Saat ditanya lebih lanjut dari mana sumber uang Rp1 miliar tersebut, Neneng mengaku tidak tahu.

“Saya tidak tahu begitu detail, cuman Neneng Rahmi bilang ada pemberian Rp 1 miliar kepada Sekda,” kata dia. (Antara)

CVR Lion Air JT 610 Bisa Diunduh Selama 1 Jam Jika Kondisi Baik

Suara.com – Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengatakan data yang ada di dalam Cockpit Voice Recorder atau CVR Lion Air JT 610 bisa diunduh dalam waktu 1 jam. CVR Lion Air JT 610 baru ditemukan, Senin (14/1/2019) pada pukul 08.40 WIB.

KNKT menyebut data tersebut bisa diunduh jika dalam hasil pemeriksaan fisik CVR Lion Air JT 610 yang ditemukan di kedalaman 30 di perairan Karawang, Jawa Barat itu masih dalam kondisi baik.

“Kalau kondisinya masih bagus mudah-mudahan kalau download hanya sekitar satu jam. Mudah-mudahan kita berhasil,” ujar Investigator KNKT Ony Soerjo Wibowo di KRI Spica di perairan Karawang, Senin (14/1/2019) .

CVR Lion Air JT 610 ditemukan pada 6 hari setelah masa pencarian dilanjutkan pada 8 Januari 2019 lalu. CVR ditemukan pada posisi koordinat 05 48 46,503 S – 107 07 36,728 T di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat.

“Ping-nya sebetulnya sampai 90 hari, tetapi dengan terlepasnya ini barangkali sudah ada pelemahan pada baterai sehingga menyulitkan kita untuk mencari. Tapi dengan seluruh usaha dan doa seluruh rakyat Indonesia jadi kita bisa mendapatkan ini,” terang Ony.

Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) yang digandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) berhasil menemukan Cockpit Voice Recorder atau CVR Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. CVR Lion Air JT 610 itu pertama kali ditemukan oleh Serda Ttg Satria Margono.

Jokowi – Maruf Amin Resmi Terima Tantangan Tes Baca Al Quran dari Dai Aceh

Suara.com – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi – Maruf Amin menerima permintaan Ikatan Dai Aceh (IDA) terkait tes baca Al Quran yang diajukan kepada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Pilpres 2019. TKN Jokowi – Maruf Amin mengungkapkan hal itu sebagai bentuk apresiasi atas keinginan masyarakat Aceh.

Wakil Direktur TKN Jokowi – Maruf Amin, Lukman Edy menggungkapkan pihaknya akan segera mengirimkan surat resmi atas jawaban permintaan IDA terkait tes baca Al Quran.

“Hari ini akan kami kirimkan jawaban suratnya secara tertulis dari TKN dengan isi dan substansinya adalah kami siap bersedia untuk mengikuti tes baca Al Quran yang diinisasi oleh ikatan DAI Aceh,” kata Lukman di Posko Cemara TKN Jokowi – Ma’ruf Amin, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Berkenaan dengan itu, Lukman mengungkapan penerimaan tes baca Al Quran yang diajukan oleh IDA merupakan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat Aceh. Bahkan, kata Lukman pihaknya juga menerima permintaan yang sama dari masyarakat Sumatera Barat terkait tes baca Al Quran.

“Masyarakat Sumbar juga mengajukan hal yang sama. Nanti tentu kalau misalnya ada yang secara resmi juga komponen masyarakat Sumbar meminta yang sama maka kami tentu akan menjawab hal yang sama,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, perwakilan Ikatan Dai Aceh (IDA) telah menyambangi Posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dan Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Maruf Amin pada hari ini Senin (14/1/2019) untuk meminta tanggapanya terkait permintaan tes baca Al Quarn yang diajukan kepada kedua paslon Capres – Cawapres di Pilpres 2019. Hanya saja, kekinian baru kubu TKN Jokowi – Maruf Amin yang menyatakan kesiapannya untuk memenuhi permintaan tersebut.

Gerindra Mengulur Waktu Pembahasan Wagub DKI? PKS: Kami Berbaik Sangka Saja

Suara.com – Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo tetap berprasangka baik dengan petinggi Partai Gerindra , meski kerap menunda pembahasan wakil gubernur DKI. Sebab, sudah beberapa kali Gerindra membatalkan pertemuan rapat secara sepihak.

Syakir mengatakan, sejak awal partainya berkomitmen untuk segera menyelesaikan pembahasan wagub DKI , namun Gerindra seringkali membatalkan secara sepihak sehingga target pembahasan pun molor. Meski demikian, PKS mengakui masih tetap berbaik sangka kepada Gerindra.

“Kami berbaik sangka saja. Husnuzon kepada teman-teman dari Gerindra. Insya Allah ini cuma kendala waktu saja,” kata Syakir saat dihubungi, Senin (14/1/2019).

Syakir menjelaskan, sesuai hasil rapat pertemuan sebelumnya telah ditetapkan target fit and proper test bisa selesai pada 25 Januari 2019. Syakir berharap agar target itu bisa terealisasi.

Bila proses fit and proper test selesai sesuai target, rencananya akan segera diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pada 28 Januari dan dilanjutkan dengan proses paripurna di DPRD DKI. Syakir mengakui masih menaruh harapan besar Gerindra bisa menepati janji sesuai target yang telah diberlakukan.

Menurut Syakir, pengisian kursi wagub sangat berkaitan erat dengan pelayanan publik. Sehingga, Anies bisa lebih fokus memimpin Jakarta didampingi dengan wakilnya.

“Kami inginnya sesuai jadwal yang diminta oleh Pak Prabowo. Target selesai Januari 2019 ini selesai karena ini kan juga terkait banyak hal, seperti layanan publik dan internal Pemprov,” pungkasnya.

Wapres JK Minta Alumni Tak Asal Bawa Nama Kampus Dukung Capres – Cawapres

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepada organisasi alumni universitas tidak terlalu jauh membawa nama kampus memberikan dukungan ke pasangan calon presiden dan wakil presdien. Sebab dukungan itu akan bersifat politis yang menyeret nama kampus.

Wapres JK mengatakan jika dukungan itu mengatasnamakan individu, maka tidak jadi persoalan. Asal jangan membawa nama kampus.

“Jadi, alumni itu bebas saja (mendukung paslon, red) karena itu hak konstitusi masing-masing. Tetapi mestinya tak harus terlalu jauh mengatasnamakan universitas,” kata JK saat membuka Seminar dan Dialog Perhimpunan Organisasi Alumni Nasional Perguruan Tinggi negeri (HIMPUNI) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin (14/1/2019).

“Apabila terlalu jauh pasti alumni itu terbelah. Jadi kita harus bicara hal yang tentu independen, normatif tapi tidak berbicara tentang hal yang bisa memecah,” ujarnya.

Hal ini menyusul deklarasi yang mengatasnamakan alumni Universitas Indonesia terhadap pasangan nomor urut 1 Joko Widodo dan Maruf Amin.

JK juga mengingatkan alumni kampus lain yang juga deklarasi mendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

“Kemarin UI dan kampus lain bikin pertemuan dukung calon nomor urut satu. Sebelumnya ada dukung nomor dua. Itu bebas saja karena hak konstitusi masing-masing tapi harusnya tak terlalu jauh mengatasnamakan universitas,” ujarnya.

Polisi Akan Sebar Sketsa Wajah Pelaku Penusukan Siswi SMK di Bogor

Suara.com – Polresta Bogor Kota masih memburu pelaku penusukan Andriana Yubelia Noven Cahya (18) di Jalan Riau, Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam waktu dekat, Polisi akan menyebar sketsa wajah pelaku.

“Dalam waktu dekat (sketsa wajah pelaku) akan kita sebar, karena masih dibuat,” kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Hendri Fiuser, di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (14/1/2019).

Hendro menerangkan, sudah ada sekitar 18 orang saksi yang diperiksa terkait kasus yang menewaskan siswi kelas 3 SMK tersebut. Kekininan, tim gabungan masih bekerja untuk dapat mengungkap kasus ini.

“Perekembangan yang signifikan belum ada, tim masih bekerja mencari berbagai kemungkinan. Ada hal-hal yang belum bisa disampaikan ke temen-temen. Proses masih terus berjalan,” tutup Hendri.

Seperti diketahui, Andriana Yubelia Noven Cahya (18) tewas usai ditusuk orang tidak dikenal setelah pulang sekolah di gang kecil, Jalan Riau, Baranangsiang, Kota Bogor pada Selasa 8 Januari 2019 lalu.

Korban tewas akibat luka tusukan senjata tajam tepat di bagian dada kiri sedalam 22 sentimeter. Aksi penusukan itu pun berhasil terekam oleh kamera pengawas CCTV yang berada di sekitar lokasi.

Kontributor : Rambiga

Moeldoko Sebut Markas BPN di Solo Ganggu, Tim Prabowo: Kenapa Diributin?

Suara.com – Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo -Sandiaga, Dradjad Wibowo mengingatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk tetap menghargai Ketua BPN Prabowo – Sandiaga, Djoko Santoso. Hal itu berkaitan dengan ucapan Moeldoko yang menyebut kalau kantor BPN yang dekat dengan kediaman Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengganggu kediaman.

Dradjad melihat sosok Djoko masih jauh senior dari Moeldoko. Djoko menjadi Panglima TNI periode 2007-2010 tepat saat pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sedangkan Moeldoko baru menjabat sebagai Panglima TNI periode 2013-2015 di bawah pemerintahan SBY dan Jokowi. Menurutnya sesama purnawirawan memiliki ‘tata krama’ yang biasa dilakukan.

“Tolong juga diingat, biar bagaimana pun pak Djoksan ini kan senior jauhnya pak Moel. Biasanya purnawirawan itu ada unggah-ungguhnya sesama mereka, terlepas dari posisi politiknya,” kata Dradjad kepada Suara.com, Senin (14/1/2018).

Di luar itu, Dradjad menjelaskan kalau BPN tidak terlalu pusing dengan ucapan Moeldoko yang menilai kantor BPN di dekat kediaman Jokowi mengganggu pemandangan.

Dradjad menegaskan kalau kantor BPN itu berdiri di tanah yang tidak bermasalah dan mengganggu masyarakat. Oleh sebabnya dirinya masih heran dengan banyak nada-nada miring atas berdirinya kantor BPN di dekat kediaman Jokowi.

“Mau dibilang apapun juga, ya biarin saja. Toh dalam pendirian kantor BPN tersebut tidak ada hukum yang dilanggar. Selain itu, tidak ada tanah atau hak orang lain yang diserobot. Tidak ada rakyat yang digusur. Kenapa diributin?” pungkasnya.

Untuk diketahui, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi – Maruf Amin, Moeldoko mengaku tak takut dengan markas Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang terletak di Solo.

Markas BPN Prabowo – Sandiaga tersebut terletak di Sumber Solo, Surakarta, Jawa Tengah rencananya akan diresmikan, Jumat (11/1/2019) kemarin. Diketahui, posko pemenangan Prabowo – Sandiaga itu hanya berjarak kurang lebih 300 meter dari kediaman capres petahana Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Ya di Solo itu ya. Nggak takut,” ujar Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (11/1/2019)

Namun Kepala Staf Presiden itu melemparkan candaan bahwa lokasi markas BPN Prabowo Sandiaga mengganggu pemandangan.

“Cuma ganggu pemandangan saja,” kata Moeldoko seraya tersenyum.

12 Tahun Cari Keadilan, Warga Petamburan Tuntut Anies Ganti Rugi Rp 11 M

Suara.com – Selama 12 tahun warga Petamburan, Jakarta Pusat tersiksa mengejar janji dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka korban penggusuran , selama 12 tahun itu pula mereka tinggal di tempat yang tak layak huni.

Warga Peramburan meminta Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan memberikan ganti rugi. Total kerugian yang ditagih warga pun fantastis. Kerugian yang diminta sebesar Rp 11.880.000.000.

Mereka menuntut ganti rugi atas kerterlambatan selesainya proses pembangunan Rusunami Petamburan yang dibangun sejak tahun 1997.

Pemprov DKI dinilai terlambat hampir 6 tahun sehingga dalam kurun waktu itu pula warga korban penggusuran Petamburan belum bisa menikmati unit yang dijanjikan.

“Awal kasus ini saat 473 kepla keluarga di RW 09 Petamburan Jakarta Pusat digusur Pemprov DKI tahunn 1997. Penggusuran untuk pembangunan Rusunami untuk warga setempat,” ujar pendamping hukum warga RW 09 Petamburan, Charlie Albajili saat ditemui di kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019)

Pemprov DKI di masa lalu menjajikan uang penggantian sewa sebagai ganti rugi keterlambatan rampungnya Rusunami. Pertahunya uang tersebut dibayarkan kepada warga sebesar RP 2 juta.

Namun janji tersebut tidak kunjung ditepati. Padahal warga Petamburan terkhusus RW 09 sudah memenangkan gugatan terhadap Pemprov DKI melalui putusan PN Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/ PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember dan diperkuat dengan Putusan MA nomor 2409/KPDT/2005. Atas dasar hukum itulah Pemrov diwajibkan membayar ganti rugi.

“Ganti rugin terhitung per kepala keluarga dengan masih masih Rp 2 juta sebesar Rp 4.730.000.000,” pungkasnya.

Tidak hanya itu, warga menuntut janji kesepakata Pemrov DKI soal penggusuran. Pada perjanian awal, Pemprov DKI menawarkan setiap rumah warga yang luasnya 51 meter sampai 100 meter persegi di akan diberikan satu unit tambahan ketika Rusunami rampung. Namun lagi – lagi Pemprov DKI tidak memenuhi kewajibanya itu hingga sekarang.

Warga saat ini tidak lagi menuntut satu unit tambahan di Rusunami Petambura. Warga meminta ganti rugi berupa uang sebedar Rp 55 juta dari per unit yang seharusnya jadi hak warga.

“Ada 130 unit yang sehrusnya jadi milik kita. Jadi kami juga menuntun ganti rugi Rp 7.150.000.000 kepada pemprov,” kata Masri Rizal, salahsati warga petamburan di tempat dan waktu yang sama.

Namun, Permprov terkesan selalu mengelak untuk menjalankan eksekusi ganti rugi tersebut. Padahal beberapa pertemuan telah dilakukan untuk mencari jalan keluar untuk pelaksanaan eksekusi ini.

“Untuk era Gubernur Pak Anis sendiri sempat ada pertemuan dengan biro hukum Pemprov DKI september 2018. Namun tidak membuahkan hasil,” jelasnya.

Tidak sampai disitu. Mereka juga sempat bertemu dengan komisi A DPRD untuk mengadukan nasip mereka. Edi Prasetyo selaku ketua DPRD juga sempat menemui mereka.

“Janjinya akan membahasnya di rapat anggaran DKI. Tapi hingga saat ini respon terakhir belum ada kejelasan. Warga sudah lelah dengan janji janji,” tuturnya.

Tidak banyak yang dapat dilakukan Masri dan warga lainya untuk mengegur pemerintah. Dirinya hanya berharap pemerintah mau berbaik hati mengeksekusi ganti rugi tersebut.

“Kami hanya bisa tangan dibawah, memohon kepada pemerintah agar mau meng eksekusi ganti rugi tersebut. Karena ini keputusanya sudah berkeuatan hukum loh,” terangnya.

Giliran Jokowi – Maruf Amin Ditagih Dai Aceh Tes Baca Al Quran, Mau?

Suara.com – Ikatan Dai Aceh (IDA) menyambangi Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi – Maruf Amin , di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019). IDA hadir dalam rangka bersilaturahmi sekaligus menagih respon soal permintaan tes baca Al Quran sebagai syarat masing-masing Capres – Cawapres di Pilpres 2019 .

Dari pantauan Suara.com, Senin (14/1/2019), IDA hadir lebih awal dari yang dijadwalkan. Mereka hadir di Posko Cemara TKN Jokowi – Maruf Amin sekitar pukul 14.30 WIB dari jadwal yang ditentukan sebelumnya yakni pukul 15.00 WIB.

Sebagaimana diketahui, sebelum menyambangi Posko Cemara TKN Jokowi – Maruf Amin, perwakilan IDA telah lebih dahulu menyambangi Posko Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno pagi tadi. Ketua IDA, TGK Marsyuddin Ishak menjelaskan bahwa maksud kedatangannya ialah untuk menanyakan respon dari kedua paslon peserta Pilpres 2019 terkait permintaan tes baca Al Quran.

Berkenaan dengan itu, Marsyuddin mengungkapkan jika masing-masing paslon bersedia, tes baca Al Quran itu akan dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Sedangkan terkait rencananya pelaksanaanya akan dilangsungkan pada 15 Januari 2019 mendatang.

“Kami mengusulkan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. 15 Januari itu wacana dari kami. Terkait hari H yang tepat kita (akan) musyawarahkan,” kata Marsyuddin di Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2018).

Kekinian, perwakilan IDA masih melakukan pertemuan tertutup dengan TKN Jokowi – Maruf Amin.

Harga Tiket Pesawat Mahal, Luhut: Maskapai Nggak Bebas Merdeka

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Maritiman Luhut Binsar Panjaitan menanggapi keresahan masyarakat soal harga tiket pesawat mahal . Luhut minta maskapai penerbangan jangan seenaknya.

Maskapai diketahui mematok harga terlampau tinggi. Luhut menegaskan tiap maskapai harus turut dengan peraturan pemerintah terkait harga tiket pesawat mahal.

Hal itu dikatakan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritiman, Jalan MH. Thamrin, Senin (14/1/2019).

“Harga tiket kan pemerintah sudah banyak aturannya. Nurut lah. Jangan semau maunya maskapai,” ujarnya.

Menurut dia aturan pemerintah sudah jelas terkait pengaturan tarif atas dan tarif bawah tiket pesawat terbang. Jika harga di luar dari apa yang telah diatur, masyarakat akan terkena langsung dampaknya.

“Nggak bebas merdeka. Harus nurut, Kita nggak mungkin bikin aturan yang merugikan. Perusahaan harus efisien,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir, sebagian masyarakat mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat . Padahal musim angkutan Natal dan Tahun Baru 2019 telah usai. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menyalahkan dolar AS sebagai biang keroknya.

“Mestinya begini, tarif itu memang dinikmati konsumen. Tapi kita juga mengetahui mereka itu membayar dengan dolar beli pesawat dengan dolar, membeli avtur dengan dolar tapi tarifnya rupiah,” kata JK dalam Seminar dan Dialog Nasional Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia di Jakarta, Senin (14/1/2019).

JK mengungkapkan, maskapai menggunakan dolar AS untuk biaya operasional seperti pembayaran pesawat dan pembelian avtur. Sementara, tarif yang dikenakan kepada konsumen menggunakan mata uang rupiah.

“Maka, mau tidak mau harus ada penyesuaian-penyesuaian secara bertahap,” ujarnya.

Menurut JK, kenaikan tarif tersebut sulit untuk dihindari oleh para maskapai penerbangan. Pasalnya, penyesuaian tarif diperlukan agar kondisi keuangan maskapai tetap terjaga.

JK mengatakan, maskapai mengalami kerugian terus menerus dan bangkrut karena tarif tiket pesawat.

“Kita harus hati-hati juga dengan mempertimbangkan dua unsur itu. Unsur konsumen, dan unsur perusahaan,” katanya.

Pimpin Ratas Kesiagaan Bencana, Jokowi Ingatkan Kepala BNPB

Suara.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) Letnan Jenderal Doni Monardo untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana gempa dan tsunami di Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/1/2019)

“Saya mau mengingatkan kepada kita semua, terutama Kepala BNPB yang baru agar yang berkaitan rehabilitasi, yang berkaitan dengan rekonstruksi baik yang berada di NTB, Lombok, yang ada di Palu – Donggala, di Sulawesi Tengah. Kemudian yang berada juga di Banten maupun di lampung betul-betul di kawal dan segera bisa diselesaikan,” ujar Jokowi.

Jokowi kemudian meminta pada Kepala BNPB yang baru agar fokus rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NTB, kemudian lanjut ke Sulawesi Tengah, dan baru ke Lampung dan Banten.

Selain itu Kepala Negara menginginkan harus adanya evaluasi terkait dengan peringatan dini dan pengujian dan pengorganisasian sistem peringatan dini. Hal tersebut untuk mencegah adanya korban dan meminimalisir korban ketika terjadi bencana.

“Pengujian dan pengorganisasian sistem peringatan dini betul-betul semuanya berada pada posisi yang baik, rakyat bisa tahu sehingga korban yang ada bisa kita hilangkan dan kita minimalkan,” kata dia.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta adanya edukasi kebencanaan kepada masyarakat dimulai akhir bulan Januari 2019. Jokowi ingin agar ada pengetahuan tentang kebencanaan di semua daerah khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana.

“Di Kemendikbud juga di masyarakat dan saya ingin ini terus kita tingkatkan di semua daerah, terutama di daerah daerah rawan bencana,” ucapnya.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta semua pihak memiliki manajemen bencana. Lembaga pemerintahan baik di pusat dan daerah juga harus melakukan koordinasi yang baik dalam merespon bencana dengan cepat.

“Persiapan mengenai manajemen bencana harus betul-betul koordinasi, sinergi antar lembaga. Yang terlibat dalam bencana betul-betul merespons secara cepat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, TNI, ormas, dan Lembaga lembaga donor, dan melakukan simulasi penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan, secara rutin,” tandasnya.

Ratas dihadiri sejumlah menteri dan pejabat negara, diataranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Kemudian hadir pula Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.