Jatuh dari Lantai 7 Rusunawa Tambora, Seorang Balita Meninggal

Suara.com – Keamanan dan keselamatan anak harus jadi perhatian utama orangtua, jika tak ingin kejadian ini terjadi pada Anda.

Seorang balita berusia empat tahun tewas setelah terjatuh dari lantai 7 Tower A, Rusunawa Tambora, Jakarta Barat, Jumat (18/10/2019).

Petugas keamanan Rusunawa Tambora Endang Suhendar mengatakan, korban ditinggal sendirian karena orang tuanya pergi ke rusun temannya di lantai 12.

“Mungkin pas ditinggal itu anaknya bangun dan mencari kok ibunya enggak ada. Kemungkinan dia keluar lewat jendela dapur dan akhirnya jatuh,” kata Endang, dilansir Antara.

Endang menyebutkan korban bernama M Fila Ibrahim merupakan anak tunggal pasangan Umar Faudji dan Entin. Korban seringkali ditinggal seorang diri di dalam kamar saat sedang tertidur.

Korban ditemukan warga setelah tubuhnya menimpa sepeda motor yang terparkir di halaman Rusunawa Tambora.

Endang mengatakan, saat dievakuasi ke Rumah Sakit Tarakan, korban masih sadarkan diri.

“Pas dibawa ke Rumah Sakit Tarakan itu masih hidup, tapi sepertinya ada luka patah di tangan dan sama orang tuanya juga masih sempat ngomong. Jam 11 baru dapat kabar dia meninggal,” kata Endang.

Jenazah korban telah dibawa ke pemakaman sekira pukul 14.30 WIB, setelah sempat disemayamkan aula Tower B Rusunawa Tambora. [ANTARA]

Terkuak, Abdul Basith Cs Rancang Aksi Kerusuhan di Rumah Soenarko

Suara.com – Nama mantan Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) TNI Purnawirawan Soenarko turut terseret dalam kasus rencana permufakatan kerusuhan dalam demonstrasi bertajuk Aksi Mujahid 212 dan demonstrasi yang digelar elemen mahasiswa, beberapa waktu lalu.

Sebab, dosen IPB nonaktif Abdul Basith merencanakan aksi kerusuhan memakai bom molotov di kediaman tersangka SN yang diketahui sebagai Soenarko. Perencanaan tersebut dilakukan di kediaman Soenarko di kawasan Ciputat, pada Jumat (20/9/2019).

“Pada 20 September 2019 pukul 23.00 WIB, pertemuan di rumah Mayjend (Purn) Sunarko di Ciputat,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2019).

Pertemuan di kediaman Soenarko turut dihadiri tersangka SS, SO, dan YD. Mereka merencanakan kerusuhan menggunakan bom molotov di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Selasa (24/9/2019).

“Pada rapat di Ciputat itu sudah terjadi permufakatan untuk membuat suatu kejahatan yaitu mendompleng kegiatan unras (unjuk rasa) tanggal 24 untuk buat chaos. Ada pembakaran dan buat chaos, itu sudah dibicarakan,” katanya.

Dalam rapat, mereka telah membagi tugas. Mulai dari mencari eksekutor, mencari pembuat bom, hingga mencari koordinator aksi unjuk rasa, salah satunya mahasiswa.

“Ada juga pembagian dalam rapat itu, yang merencanakan siapa saja, yang mencari eksekutor siapa, lalu yang menghubungi pembuat bom dan koordinator pencari massa terutama mahasiswa,” sambungnya.

Selanjutnya, YD mengkontak Abdul Basith untuk membuat bom molotov. Bom tersebut dibuat untuk membuat nuansa rusuh pada aksi tanggal 24 September 2019.

“Kemudian pada 23 September ini tersangka YD lapor ke tersangka AB, dan disepakati untuk membuat bom molotov untuk digunakan 24 September,” papar Argo.

Kepada YD, Abdul Basith meminta dana senilai Rp. 800 ribu pada tersangka EF untuk membuat bom molotov. Selanjutnya, EF meminta suaminya yang berinsial UM untuk mentransfer dana segar tersebut.

Seeusai dana telah ditransfer, YD, UM, dan JKG menuju ke kediaman HLD di kawasan Jakarta Timur. Disanalah mereka membeli bensin untuk pembuatan bom molotov tersebut.

Total, sebanyak tujuh bom molotov berhasil dibuat. Selanjutnya, HLD dsn JKG melapor pada Abdul Basith jika bom telah siap untuk digunakan.

“Tanggal 23 sudah dibuat tujuh molotov, kemudian setelah selesai molotov difoto dilaporkan kepada AB dan EF, ini lho bomnya sudah selesai dibuat,” jelasnya.

Saat aksi unjuk rasa pecah di Gedung DPR RI, Jumat (24/9/2019), para tersangka membawa bom tersebut ke daerah Pejompongan, tepatnya di dekat Flyover Pejompongan, Jakarta Pusat. Dari total tujuh bom, yang memegang adalah tersangka ADR, YD, dan KSM (DPO).

“Tiga bom molotov dipegang YD dilempar ke petugas dua biji dan satu biji untuk bakar ban,” tutup Argo.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 187 bis Pasal 212 KUHP, Pasal 214 KUHP, dan Pasal 218 KUHP.

Campur Paku dan Merica, Bom Rakitan Basith Bisa Lukai Orang hingga 30 Meter

Suara.com – Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri menyebut 28 bom rakitan yang disita dalam kasus pemufukatan kerusuhan yang melibatan dosen IPB nonaktif, Abdul Basith mampu melukai orang hingga jarak 30 meter.

Kaur Bahan Peledak Puslabfor Mabes Polri, Kompol Heri Yandi menyampaikan, dalam bom tersebut terdapat paku yang dapat tersebar jika meledak.

“Ada paku. Paku ini digunakan dililit di luar wadah botol di lakban. Ini pakunya banyak, kalau ini meledak bisa mengenai orang di sekitar kejadian,” kata Heri di Polda Metro Jaya, Jumat (18/10/2019).

Penggunaan merica dalam bom tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan iritasi mata orang-orang yang berada di sekitar lokasi ledakan

“Merica sifatnya pedas dengan harapan asapnya bisa melukai mata,” katanya.

Bahkan, bom tersebut sudah diuji dengan diledakkan. Hasilnya, kerusakan yang terjadi cukup parah.

“Kemarin kita coba uji ledakan di Brimob itu kerusakannya cukup kuat ya. Kemarin kita coba itu bisa melukai orang kalau ada di TKP dan bisa terbakar. Paku-paku ini bisa berterbangan hingga 30 meter,” paparnya.

Lebih jauh, bom tersebut dibuat oleh orang profesional. Pasalnya, bom berisi paku kerap digunakan teroris saat beraksi.

“Bom lumayan canggih, ini (dibuat oleh orang yang) sudah profesional. Kalau bom gunakan paku, sebagian teroris (juga) gunakan paku,” tutup Heri.

Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menyebut, Abdul Basith dan kroni-kroninya akan membuat kerusuhan memakai bom rakitan. Nantinya, bom rakitan itu akan dipakai untuk meledakkan lokasi perekonomian di Jakarta.

“Mereka akan melakukan peledakan pada tanggal 28 di sembilan titik di Jakarta. Terutama tempat perekonomian dan seluruh retail di Jakarta,” ujar Argo.

Aturan Wajib Miliki Garasi Belum Bisa Dijalankan, Dishub: Masih Sosialisasi

Suara.com – Aturan mengenai setiap orang atau badan usaha yang mempunyai kendaraan bermotor wajib memiliki garasi belum bisa dijalankan.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyebut, regulasi yang tertulis dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. hingga saat ini masih melakukan sosialisasi terkait kebijakan itu.

Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya masih membahas soal regulasi tersebut.

“Ini belum jalan, oleh sebab itu kita sosialisasikan. Beri pemahaman, akan diskusikan langkah ke depan dalam kontes penegakan hukumnya,” ujar Syafrin di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Jumat (18/10/2019).

Menurut Syafrin, kekinian masih banyak kendaraan yang diparkirkan di jalanan. Sehingga pihaknya masih mendata pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi.

“Kita kaji, kira-kira rumahnya di mana saja. Kita tutup sehingga ke depan semuanya sesuai dengan regulasi yg sudah ada,” jelasnya.

Ia menyebut salah satu pilihan sanksi yang akan dikenakan dalam pembahasan regulasinya adalah tidak bisa memperpanjang pajak. Untuk saat ini, Syafrin menyebut kesulitannya adalah kendaraan yang hanya terparkir di malam hari.

“Itu (tidak bisa perpanjang pajak) opsi yang kita kaji. Kajiannya akan selesai tiga empat bulan ke depan. Karena ini kan hal baru,” katanya.

Silaturahmi Presiden dan Wapres di Istana, Elek Yo Band Mainkan Suket Teki

Suara.com – Selain penyanyi Endah Laras dan Musisi Jubing Kristianto, Elek Yo Band menjadi band penghibur di acara Silaturahmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta jajaran kabinet menteri di Istana Negara di Jakarta pada Jumat (18/10/2019).

Elek Yo Band yang personel band-nya berisikan menteri-menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Bekraf Triawan Munaf serta Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki tampil menghibur.

Di acara perpisahan tersebut, Elek Yo Band tampil membawakan dua buah lagu, yakni ‘My Way’ yang dipopulerkan oleh Frank Sinata yang kemudian dinyanyikan vokalis Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sedangkan, lagu kedua Elek Yo Band membawakan lagu ciptaan Didi Kempot berjudul ‘Suket Teki’ yang dinyanyikan Hanif Dhakiri dan Basuki Hadimuljono.

Jokowi yang duduk diapit oleh JK dan Iriana tampak terhibur dengan penampilan Basuki CS. Namun di tengah-tengah lagu, Jokowi tampak berdiri dan menyalami satu persatu menteri-menteri yang hadir.

Dalam acara tersebut, sejumlah menteri kabinet tampak hadir diantaranya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Kemudian hadir Menteri ESDM Iganasius Jonan, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Soyfan Djalil, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Lalu hadir Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong.

Hadir pula Kapolri Jenderal Tito Karnavian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Jaksa Agung M. Prasetyo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrachman M Fachir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Permintaan Kiai kepada Cak Imin, Ketua DPP PKB: Minta Pos Enam Kementerian

Suara.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Muhaimin Iskandar, dalam tiga hari terakhir, menerima kedatangan kiai dari berbagai daerah.

Dalam kesempatan tersebut, kiai yang menemui Muhaimin meminta agar PKB bisa mendapatkan enam jatah kursi menteri.

“Para kiai menyampaikan pesan agar Cak Imin memperjuangkan enam posisi kementerian yang dipandang bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, memelihara toleransi dan keragaman Indonesia dan berkontribusi pada ekonomi nasional,” kata Ketua DPP PKB Faisol Riza melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (18/10/2019).

Posisi kementerian tersebut meliputi kementerian pertanian, kementerian perdagangan, kementerian sosial, kementerian pariwisata, kementerian komunikasi dan informatika, dan kementerian agama.

Menurutnya, enam posisi kementerian itu menjadi harapan kiai untuk melihat PKB bekerja lebih giat membantu pemerintahan yang akan datang.

“Para kiai juga mendoakan semoga kader-kader PKB yang diberi amanah pada posisi tersebut dapat bekerja dengan baik memenuhi harapan presiden dan masyarakat, bekerja total dan bekerja ikhlas tanpa pamrih,” ujarnya.

Dia menjelaskan dalam tiga hari terakhir, Cak Imin menerima banyak kiai dari berbagai daerah yang menyampaikan dua hal yaitu mendoakan semoga proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih berjalan aman, lancar dan berkah, dan berpesan tentang kabinet baru yang akan dibentuk.

Menurut dia, para kiai menilai Indonesia menjadi kiblat umat Islam yang santun dalam bersikap dan moderat dalam berpikir harus selalu dijaga dan pilar Bhinneka Tunggal Ika harus dikokohkan.

“Berbagai peristiwa sosial politik dalam dua bulan terakhir menjadi ujian yang menyadarkan kita betapa mahalnya persatuan dan persaudaraan. Mereka yang berbeda harus dirangkul, diajak membangun Indonesia, para kiai mendoakan Indonesia terus selamat, aman dan sejahtera,” katanya. (Antara)

Soal CCTV Perusakan Buku Merah, Ini Komentar KPK

Suara.com – Jagat mayat dihebohkan dengan video viral perusakan buku merah yang diduga berisi catatan aliran uang dalam kasus suap impor daging yang telah menyeret pengusaha Basuki Hariman ke penjara.

Kasus perusakan buku merah itu kembali mencuat setelah rekaman CCTV KPK bocor ke publik. Dalam video tersebut, tampak terlihat sejumlah penyidik KPK diduga melakukan penghilangan nama-nama yang diduga menerima aliran uang dari Basuki Hariman sebagaimana yang tercantum dalam lembaran buku merah tersebut.

Terkait hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah enggan berkomentar soal beredarnya video tersebut dengan alasan hal itu sudah masuk dalam materi kasus dugaan perintangan penyidikan berupa perusakan buku merah yang kini ditangani Polda Metro Jaya.

“Mungkin lebih baik saya tidak mengkonfirmasi terkait dengan substansi tersebut, karena proses penyidikan masih berjalan di Polda Metro Jaya,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

Febri juga menyebut jika KPK sudah lama telah menyerahkan salinan rekaman CCTV kepada penyidik Polri dengan alasan untuk kepentingan penanganan kasus.

“Dan salinan CCTV itu tadi saya cek juga ke bagian pemeriksa internal, salinan CCTV itu juga sudah pernah disampaikan sebelumnya ke pihak Polri untuk kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Febri.

Febri mengaku sejumlah dokumen yang disita dalam kasus Basuki Hariman pernah dibuka ke persidangan. Namun, Febri tak mengetahui apakah rekaman CCTV yang dibuka di persidangan Hariman itu sama dengan rekaman CCTV di lantai 9 gedung KPK yang diduga merekam sejumlah penyidik saat melakukan perusakan terhadap buku merah.

“Jadi ada dokumen yang disita berdasarkan penetapan pengadilan dan juga salinan CCTV. Tapi saya itu tidak tahu secara detail ya bagaimana persisnya isi CCTV itu, karena itu menjadi bagian dari dokumen dalam proses penyidikan yang berjalan,” kata Febri.

Menurutnya, setiap penyidik harus menaati prosedur yang berlaku saat melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebuah perkara. Maka itu, Febri menilai bahwa terkait kasus perusakan buku merah memang ketika itu sudah masuk dalam tahap pemeriksaan internal.

“Tentu ada prosedur ya, kalau di KPK. Dan itu yang kami dalami dan klarifikasi melalui proses pemeriksaan internal,” ujar Febri.

Namun, lanjut Febri, pemeriksaan internal KPK itu belum selesai karena Harun dan Roland, dua penyidik KPK yang diduga terlibat dalam kasus perusakan buku merah itu terburu dipulangkan lagi ke institusi Polri.

“Sayangnya memang proses pemeriksaan internal itu belum bisa berjalan sampai dengan selesai begitu, karena dua orang (Ronald dan Harus penyidik KPK) dikembalikan ke atau kembali ke Polri dan mendapat penugasan di sana,” kata Febri.

Pimpinan DPR Rapat Bahas Posisi Pimpinan Komisi, Cak Imin: Masih Macet

Suara.com – Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi menggelar rapat badan musyawarah (Bamus). Rapat tersebut bertujuan membahas mengenai komposisi dan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

Namun sejak dimulai siang hingga sore hari, Jumat (18/10/2019), rapat tersebut belum juga menemui titik temu.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyebut antarfraksi masih membahas lebih lanjut soal pembagian kursi pimpinan di setiap komisinya.

“AKD lagi dibahas, belum tuntas,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2019)

Dikatakan Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, pembahasan tersebut masih belum belum disepakati.

“Belum, masih macet. Maksudnya masih tabrakan. Ini pengin sini, pengin sini,” sambungnya.

Terkait posisi PKB, Cak Imin selaku ketua umum mengaku tak memiliki target tertentu soal kursi pimpinan di komisi apa saja.

“Enggak ada target. Ini kesepakatan, musyawarah. Belum. Masih cocok-cocokan,” katanya.

Diketahui, berdasarkan agenda dari Kesetjenan DPR RI, rapat yang digelar pada Jumat (18/10/2019) membahas jumlah dan komposisi anggota tiap-tiap fraksi dalam AKD yang terdiri dari Bamus, Komisi, Baleg, Banggar, BAKN, BKSAP, MKD, BURT, Pansus, dan tim.

Soal Peluang Gerindra-Demokrat Bergabung, Jokowi: Nanti Juga Semua Tahu

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau menjawab secara gamblang soal peluang Partai Demokrat dan Partai Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintahan.

Terkait hal itu, Jokowi meminta semua pihak bersabar menunggu pengumuman susunan kabinet menteri periode kedua.

Menurut Jokowi, setelah susunan kabinet diumumkan, akan terlihat partai mana yang bergabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf.

“Nanti, nanti kalau sudah diumumkan saya kira nanti kita semua akan tahu, mana yang masuk, mana yang tidak masuk, mana yang belum masuk,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Mencuatnya peluang partai oposisi ke pemerintahan itu menyusul adanya pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada beberapa hari lalu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut dirinya akan segera mengumumkan susunan kabinet dalam waktu dekat.

Bahkan, Jokowi berjanji akan segera mengumumkan seusai kembali dilantik sebagai presiden kedua kalinya pada Minggu (20/10/2019).

“Kita (umumkan) mungkin bisa Minggu, tapi bisa juga Senin. Bisa Senin, tapi juga bisa Selasa,” ucap Jokowi.

Hasto: Jangan Ada Menteri Setelah Dilantik Kibarkan Bendera Jadi Presiden

Suara.com – PDI Perjuangan mempersilahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan waktu yang tepat mengumumkan kabinet. Namun, sebelum momentum pengumuman itu digelar PDIP menyarankan harus seksama dilakukan pengecekan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pengecekan seksama itu berupa rekam jejak, kepemimpinan, intergritas dan kemampuan bekerja sama dengan presiden. Karena menteri merupakan pembantu presiden.

“Tak boleh ada menteri setelah dilantik tiba-tiba kibarkan bendera mau jadi presiden 2024. Semua harus setia dalam lima tahun ke depan,” kata Hasto saat ditemui di Kantor DPD PDIP Jawa Timur pada Jumat (18/10/2019).

Pernyataan itu, kata Hasto, mengutip UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kementerian paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah. Sehingga, Jokowi memiliki cukup waktu untuk menyusun kabinetnya.

“Presiden Jokowi yang paling tahu kapan momentumnya. Presiden punya waktu yang cukup tapi kita tahu karakter Pak Jokowi yang mau kerja cepat. Kalau mengikuti informasi beliau paling lambat Rabu,” kata Hasto.

Sementara terkait porsi kementerian yang akan diberikan ke partai politik, Hasto tak menyebut jumlahnya.

“Semua kementerian penting dan strategis tapi yang jelas PDIP paling banyak,” katanya.

Kontributor : Arry Saputra

Masuk Dewan HAM PBB, Indonesia Harus Tuntaskan Masalah HAM Sendiri

Suara.com – Presiden Jokowi didesak memanfaatkan momentum terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020 – 2022 mewakili kawasan Asia Pasifik, untuk menuntaskan persoalan hak asasi manusia di dalam negeri.

Manajer Kampanye Amnesty Internasional Indonesia Puri Kencana Putri mengatakan, status keanggotaan pada Dewan HAM PBB tersebut seharusnya bisa membuat Jokowi tegas menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

“Ini posisi presitisius yang kembali dimiliki Indonesia. Tidak cuma sekadar unjuk gigi di dunia internasional, tapi juga lebih tegas menuntaskan pelanggaran HAM pada masa lalu di Indonesia,” kata Putri, Jumat (18/10/2019).

Ia menuturkan, status keanggotaan pada Dewan HAM PBB justru bakal menjadi beban Indonesia kalau tak mampu menuntaskan beragam pelanggaran HAM di negeri sendiri.

Untuk diketahui, Indonesia kembali terpilih sebagai salah satu Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mewakili Asia Pasifik dalam pemungutan suara di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (17/10/2019) kemarin.

Indonesia berhasil meraup suara terbanyak dibandingkan empat calon lainnya yakni Jepang, Korea Selatan, Marshall Islands, dan Irak yakni 174 dukungan dari 192 negara anggota PBB yang memilih.

Jelang Akhir Jabatan, Gaya Kocak Menteri Susi Buat Kabinet Kerja I Tertawa

Suara.com – Akhir masa jabatan para menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) makin mendekat.

Momen silaturahmi sekaligus perpisahan pun digelar di Istana Merdeka. Sambil berkumpul bersama, para menteri bercanda tawa.

Suasana ceria pun makin hidup ketika Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti mulai berkelakar.

Terlihat pada video yang diunggah Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf di Instagram, Jumat (18/10/2019), Menteri Susi melakukan pose-pose kocak ketika dipotret Agus Suparto, fotografer istana.

Ia melenggak-lenggok dalam balutan dress merah muda sambil sesekali menangkat satu kaki dan bertolak pinggak, membuat menteri yang lain tertawa.

“Eaa… lagi, lagi. Eaa…” seru mereka, terhibur dengan tingkah Menteri Susi.

Gaya kocak Menteri Susi di perpisahan Kabinet Kerja Jokowi-JK - (Instagram/@triawanmunaf)Gaya kocak Menteri Susi di perpisahan Kabinet Kerja Jokowi-JK – (Instagram/@triawanmunaf)

Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian menghampiri dan memeluk serta berciuman pipi dengannya.

Setelah itu, sambil bercanda dengan bahasa Jawa, Menteri Susi memprotes rekan yang meledeknya karena malah mengenakan rok mini dan bukan pakaian batik seperti yang lain.

“Ora nganggo batik malah nganggo ngejreng (Bukannya pakai batik, malah pakai baju yang warnanya mencolok -red),” seru suara seorang wanita.

“Iki (ini -red) batik iki lo batik,” sahut Menteri Susi sambil memegang selendang yang menutup bahunya.

Kemudian ia mengeluh, baju-baju batiknya kini tak muat lagi karena berat badannya naik 15 kilogram.

“Batikku sesek kabeh (kekecilan semua -red) Mbak,” ucap perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat itu.

Karakter Menteri Susi itu tampaknya berkesan bagi Triawan Munaf. Ia menuliskan bahwa Menteri Susi selalu menjadi penyemangat di Kabinet Kerja.

“Ibu @susipudjiastuti115 selalu menghangatkan suasana di Kabinet Kerja. Bekerja serius bukan berarti tidak bisa ‘fun’. Penyemangat dan penerobos!” tulis @triawanmunaf.

Sebelum dilantik untuk periode kedua pada Minggu (20/10/2019) mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi), didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Ibu Wakil Presiden Mufidah JK berfoto bersama sejumlah menteri sebelum acara silaturahmi Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Silaturahmi itu juga merupakan ajang perpisahan presiden, wakil presiden, serta para menteri Kabinet Kerja yang telah bekerja sama selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Polda Bantah Beri Intruksi Pengamanan Umat Nasrani saat Jokowi Dilantik

Suara.com – Beredar pesan berantai melalui media sosial WhatsApp yang menyebut jika Polda Metro Jaya memberi instruksi pengamanan umat nasrani. 

Instruksi tersebut merujuk pada acara pelantikan Joko Widodo- Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10/2019). Dalam pesan berantai itu menuliskan jika situasi keamanan memasuki siaga satu. 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono membantah polisi mengeluarkan instruksi lewat pesan berantai tersebut.

“Polda Metro Jaya tidak membuat (pesan berantai yang beredar melalui WhatsApp),” kata Argo, Jumat (18/10/2019).

Berikut isi pesan berantai tersebut:

POLDA METRO JAYA Menginformasikan kepada seluruh MAPOLDA di Indonesia:

DISOSIALISASIKAN pada seluruh umat dan Rumah Ibadah Gereja pada khususnya.

Dalam Kondisi Siaga 1 Kepolisian Republik Indonesia.

UNTUK UMAT GEREJA

1. Umat di minta untuk tidak membawa tas besar/ransel di ibadah minggu;

2. Sebisa mungkin yang membawa sepeda motor untuk melepaskan helm atau Penutup kepala (Masker) ketika masuk ke halaman gereja.

3. Yang memakai kendaraan online tidak di perkenakan naik/Turun penumpang di dalam area gereja atau di bahu jalan di depan gereja.

4. Peduli dengan siapa disamping kiri kanan anda, dengan datang kegereja dan memberi salama dengan umat yang duduk di samping kanan kiri anda.

UNTUK PELAYAN BERTUGAS

1. Bertugas di pintu kiri dan kanan, sebisa mungkin kenali umat gereja anda

2. Perkecil ruang gerak. Dengan menutup pintu samping, jadi hanya pintu utama yang di buka.

3. Diharapkan semua rekan Majelis atau pelayan gereja melakukan tugasnya sesuai “Jadwal” dan bila berhalangan, supaya mencarikan pengganti agar komposisi yang bertugas sesuai Jumlah.

UNTUK SECURITY

1. Bahu jalan di depan Gereja harus “steril” dengan parkir Mobil

2. Pintu pagar gereja hanya dibuka, sebatas badan dan motor.

3. Masuk ke ruang Ibadah hanya melalui “Pintu Utama” Gereja, yang dijaga oleh Presbiter bertugas atau Relawan yang piket.

4. Pintu samping kiri Gereja ditutup, dan Security atau Relawan yang bertugas hanya membukanya bila dibutuhkan.

5. Jemaat yang naik turun dari kenderaan pribadi atau Angkutan Umum dihimbau supaya jangan turun persis di depan gereja

6. Dihimbau kepada umat yang naik Gojek, agar jangan turun di depan Gereja

7. Jemaat yang memakai motor, sebelum masuk gereja harus membuka helm dan penutup hidung (Masker)

Kapolda minta kewaspadaan semua umat dan gereja.

Jokowi Didesak Evaluasi Kinerja Tito, Pengacara Novel: Masa Didiamkan Saja

Suara.com – Tim Advokasi Novel Baswedan mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan.

Anggota Tim Advokasi Novel, Muhammad Isnur mendesak Jokowi harus berani mengevaluasi kerja Tito karena kasus teror air keras yang sudah berjalan dua tahun lebih itu dianggap mangkrak.

“Harus dievaluasi bila Pak Kapolri (Tito) tidak sanggup mengungkap kasus Novel, masa didiamkan saja pejabat yang tidak sanggup mengungkapkan,” ujar Isnur di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Pengacara YLBHI ini mengatakan, desakan ini agar akhir pemerintahan periode pertama Jokowi ini Polri bisa mengungkap pelaku yang membuat mata kiri Novel Baswedan mengalami kebutaan.

Dia pun meminta agar Jokowi tak memberikan lagi waktu kepada Polri yang telah menerima laporan investigasi TGPF bentukan Kapolri soal kasus Novel.

“Dengan ini kami mendesak pak Jokowi, Pak Jokowi di ujung periode Bapak dan menjelang masuk periode kedua ungkap segera dan jangan kemudian berlarut-larut memberikan waktu lagi, waktu lagi, waktu lagi tetapi kemudian pelakunya tidak juga terungkap,” ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Isnur Presiden Jokowi sudah memberi tenggat waktu tiga bulan kepada Kapolri untuk mengusut kasus Novel. Karena itu kata Isnur, Jokowi harus mengambil cara lain untuk menetapkan pelaku Novel.

“Bapak (Jokowi) sudah memberikan waktu 3 bulan Sejak pengungkapan oleh TPF di kepolisian. Maka sudah cukup waktunya untuk memberi kesempatan kepolisian untuk mengungkap. Pak Jokowi harus mengambil cara lain out of the box untuk segera menetapkan pelaku kepada Novel ini. Kalau nggak makin hilang pelakunya makin nggak jelas,” tandasnya.

Hari ini, Tim Advokasi Novel Baswedan telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Sekretariat Negara.

Surat tersebut berisi permintaan untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK tersebut.

Tak hanya itu, dalam surat yang ditujukan kepada Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan juga mendesak pembentukkan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen. Bahkan mereka juga melampirkan draf Keputusan Presiden (Keppres) mengenai TGPF independen kepada Jokowi.

Catatan JK untuk Tokoh Bangsa: Dari Ketimpangan hingga Nasib KPK

Suara.com – Tokoh-tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyampaikan ucapan terima kasih telah mengabdi untuk negara selama lima tahun.

Dalam kesempatan itu, JK sempat memberikan catatan kepada Gerakan Suluh Kebangsaan terkait dengan masalah-masalah bangsa yang belum bisa teratasi.

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mengatakan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu pihaknya menyampaikan rasa terima kasih kepada JK karena telah bersinergi bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membuat Indonesia lebih maju. 

Selain itu, mereka pun sempat meminta nasihat kepada JK terkait dengan kondisi Indonesia di tangan pemerintahan yang baru.

JK menyampaikan beberapa catatan yang masih menjadi pekerjaan untuk tokoh-tokoh kebangsaan. Catatan yang pertama ialah bagaimana mengentaskan ketimpangan sosial masyarakat.

“Masalah ketimpangan, meskipun kemiskinan dan ketimpangan itu dari waktu ke waktu sudah dikurangi tapi tetap menjadi masalah,” kata Mahfud di depan rumah dinas JK, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Kemudian catatan lainnya ialah adanya pengawasan terhadap potensi konflik politik horizontal di tengah-tengah masyarakat yang bisa ditambah berat dengan adanya faktor ekonomi.

Dalam kesempatan itu, kata Mahmud, JK menyebut sepanjang sejarah belum ada yang bisa menyelesaikannya. Namun, Mahfud meyakini kalau saat ini Indonesia masih dalam kondisi yang tidak mengkhawatirkan.

Kemudian catatan lainnya yang disampaikan JK ialah soal konflik di Papua yang tidak berujung hingga soal KPK yang kini sering disebut sedang dilemahkan oleh pemerintah melalui revisi UU KPK.

Adapun perbaikan yang mesti dilakukan ke depannya ialah bagaimana caranya bisa mencairkan antara pandangan masyarakat dengan pemerintah soal dua masalah tersebut.

“Sekarang perbedaan itu sedang diolah dan nantinya menuju jalan konstitusional yang insyaallah bisa diterima oleh kita semua,” tandasnya.

Ditanya Soal Kasus Novel, Presiden Jokowi: Sabar, Sabar

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak merespon pertanyaan awak media terkait perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Lantaran, Jokowi memberi target waktu kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian selama tiga bulan untuk menindaklanjuti hasil Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Saat ditanya, Jokowi justru merespon saat ditanya soal susunan kabinet periode kedua.

Mulanya awak media menanyakan soal pengumuman kabinet. Namun, Jokowi mengatakan bakal segera mengumumkan susunan kabinet. Ia berjanji akan segera mengumumkan usai pelantikan.

“Kita (umumkan) mungkin bisa Minggu, tapi bisa juga Senin. Bisa Senin, tapi juga bisa Selasa,” ucap Jokowi.

Namun saat ditanya soal kasus penyiraman air keras terhadap Novel, Jokowi tak menjawab. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut malah menjawab soal pengumuman menteri.

Ia meminta wartawan bersabar karena setelah pelantikan dirinya dan Maruf Amin pada Minggu (20/10/2019), mantan Wali Kota Solo akan mengumumkan susunan kabinet.

“Soal Novel, pak,” tanya wartawan.

“Nanti lah, tadi kan sudah saya sampaikan, nunggu, sabar, sabar,” jawab Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan target tiga bulan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindaklanjuti hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman Novel Baswedan.

Jokowi mengaku tak mau berlama-lama menunggu penyelidikan aparat kepolisian yang sudah menerima hasil investigasi TGPF yang dikerjakan selama enam bulan tersebut. Maka, Jokowi pun hanya memberikan kesempatan kepada Kapolri Tito agar tim teknis bisa menyelidiki fakta-fakta yang ditemukan TGPF terkait teror air keras yang menimpa Novel.

“Oleh sebab itu sekali lagi kalau Kapolri kemarin menyampaikan akan meminta waktu enam bulan, saya sampaikan tiga bulan tim teknis bisa menyelesaikan apa yang kemarin disampaikan. Kita harapkan dengan temuan-temuan yang ada saya kira sudah menyasar ke kasus-kasus yang terjadi,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Suap Dzulmi Eldin, Dokumen Travel ke Jepang hingga Kendaraan Disita KPK

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyita beberapa dokumen dan bukti elektronik dari penggeledahan di ruang kerja Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin yang sudah berstatus tersangka dalam kasus suap proyek dan jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Medan tahun 2019.

Dari penggeledahan itu, KPK juga menyita sebuah kendaraan milik staf Dzulmi yang diduga dipakai dalam kasus suap tersebut.

“KPK menyita dokumen perjalanan ke Jepang, dokumen lain yang terkait, barang bukti elektronik serta kendaraan salah satu staf pemerintahan kota Medan yang digunakan untuk menerima uang,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

Menurut Febri, penggeledahan dilakukan sejak pagi tadi. Selain ruang kerja Wali Kota, sejumlah ruangan di Pemkot Kota Medan juga ikut digeledah tim KPK.

“Tim masuk ke ruangan Walikota, ruang protokoler dan beberapa ruangan lain yang relevan karena di ruangan tersebut diduga terdapat bukti yang terkait perkara ini,” ujar Febri.

Kasus suap ini terkuak setelah KPK meringkus Dzulmi Eldin dan dua orang lainnya pada Selasa (16/10/2019) malam. Dari operasi tangkap tangan itu, KPK telah menetapkan Dzulmi sebagai tersangka.

Selain Dzulmi Eldin, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni‎ Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar dalam kasus yang sama.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedagkan Isya Ansyari sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pusat Ekonomi dan Retail di Jakarta Jadi Target Bom Paku Abdul Basith Cs

Suara.com – Dosen IPB nonaktif, Abdul Basith dan tersangka lainnya merasa tak puas seusai menunggangi aksi unjuk rasa mahasiswa pada Selasa (24/9/2019). Maka, mereka kembali merencanakan membuat kerusuhan saat aksi  Mujahid 212, Sabtu (28/9/2019).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menyebut, Abdul Basith dan kroni-kroninya akan membuat kerusuhan memakai bom rakitan. Nantinya, bom rakitan itu akan dipakai untuk meledakkan lokasi perekonomian di Jakarta.

“Mereka akan melakukan peledakan pada tanggal 28 di sembilan titik di Jakarta. Terutama tempat perekonomian dan seluruh retail di Jakarta,” ujar Argo di Polda Metro Jaya, Jumat (18/10/2019).

Sementara, Kaur Bahan Peledak Puslabfor Mabes Polri, Kompol Heri Yandi menyebut, bom rakitan tersbeut mampu melukai orang hingga jarak 30 meter. Dalam bom tersebut terdapat paku yang dapat tersebar jika meledak.

“Ada paku. Paku ini digunakan dililit di luar wadah botol di lakban. Ini pakunya banyak, kalau ini meledak bisa mengenai orang disekitar kejadian,” kata Heri.

Bahkan, bom tersebut sudah diuji dengan diledakkan. Hasilnya, kerusakan yang terjadi cukup parah.

“Kemarin kami coba uji ledakan di Brimob itu kerusakannya cukup kuat ya. Kemarin kami coba itu bisa melukai orang kalau ada di TKP dan bisa terbakar. Paku-paku ini bisa berterbangan hingga 30 meter,” paparnya.

Lebih jauh, bom tersebut dibuat oleh orang profesional. Pasalnya, bom berisi paku kerap digunakan teroris saat beraksi.

“Bom lumayan canggih, ini (dibuat oleh orang yang) sudah profesional. Kalau bom gunakan paku, sebagian teroris (juga) gunakan paku,” tutup Heri.

Hapus Doktrin Sang Ayah, Putri Penusuk Wiranto Wajib Ikuti Program Polisi

Suara.com – Putri terduga teroris Syahrial Alamsyah alias Abu Rara berinisial RA diikutsertakan dalam program deradikalisasi oleh aparat kepolisian.

RA sempat disuruh Abu Rara untuk ikut melakukan aksi penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) lalu.

Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Asep Adi Saputra menuturkan bahwa RA kekinian masih berusia 14 tahun.

Lantaran masuk dalam kategori anak berhadapan hukum, maka RA akan diikutkan dalam program deradikalisasi.

“Ra umur 14 tahun saat ini yang bersangkutan masih dengan katagori anak berhadapan hukum, diikutkan program deradikalisasi,” kata Asep di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra. (Suara.com/M. Yasir).Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra. (Suara.com/M. Yasir).

Asep mengatakan program deradikalisasi diberikan guna mengedukasi RA yang telah terpapar paham radikalisme. Diharapkan, dengan program deradikalisasi, RA nantinya akan tersadarkan dari doktrin-doktrin yang sempat ditanamkan ayahnya.

“Ini untuk mengedukasi kembali, memberikan kesadaran kembali terhadap doktrin-doktrin yang keliru selama ini disampaikan oleh yang bersangkutan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, selain istrinya, Fitria Andriana, Syahrial Alamsyah alias Abu Rara ikut menyuruh putrinya berinisial RA untuk melakukan aksi penusukan kepada Menkopolhukam Wiranto di Pandeglang, Banten. Saat merancang aksinya, Abu Rara membekali anaknya senjata tajam.

Namun, sang anak urung melakukan perbuatan orang tuanya karena takut. Oleh karena itu, Abu Rara hanya berduet dengan Fitria saat menyerang Wiranto dengan menggunakan kunai.

“Tapi anaknya mengurungkan niatnya karena anaknya tidak berani. Yang berani itu adalah Abu Rara sendiri dan istrinya,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Kamis (17/10).

Ajukan Gugat ke MK, BEM Uinsa: Tak Perlu Desak Jokowi Keluarkan Perppu KPK

Suara.com – Presiden BEM Uinsa Surabaya, Onky Fahrurrozi menyatakan tidak akan melakukan aksi demonstrasi saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10/2019). Namun, pihaknya akan tetap mendorong proses judicial review terhadap UU KPK yang telah disahkan DPR dan pemerintah ke Mahkamah Agung.

Onky mengatakan, jalur hukum yang ditempuh tersebut melalui aspek hukum dan jalur konstitusi.

“Yang jelas kita akan menempuh jalur hukum melalui jalur konstitusi. Contoh yang paling jelas adalah judicial review, bagaimana kita mengajukan banding ke MK, karena kalau hasil dari Mk itu sangat mutlak,” kata Onky usai ditemui Seminar Nasional dengan tema “Problem Sloving Polemik Revisi UU KPK” di Aula Syariah UINSA Surabaya, Jumat (18/10/2019).

Sehingga, lanjut Onky, teman-teman mahasiswa yang lain tak bingung dan menemukan sikap jalur akademisi. Ia juga mendorong legislatif review dengan alasan adanya proses perbaikan kesalahan pengetikan UU KPK di DPR.

Menurutnya, ketika UU KPK telah berlaku kemudian masih dituntut Perppunya maka tidak realistis. Tinjauan ulang secara menyeluruh memang harus dilakukan.

“Karena setelah UU KPK ini berlaku kemudian kita masih menuntut perppu saya rasa tidak realistis. Iya kalau diterima oleh DPR? Kalau tidak diterima maka ada gesekan eksekutif legislatif. Untuk itu kita tetap menempuh jalur yang realistis,” jelasnya.

Oleh sebab itu, ia mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum selain Perppu yang diakomodir oleh konstitusi untuk memperkuat KPK.

“Kami bukannya tidak sepakat, melainkan menghormati apa yang menjadi sikap rekan mahasiswa di sana (Jakarta). Kami melihat hari ini rasanya tidak perlu lagi mendesak Pak Jokowi untuk mengeluarkan Perppu. Tapi langkah yang lebih taktis kita ke MK,” kata dia. 

Sementara itu, narasumber dalam seminar yang juga Dosen Fakultas Hukum Ubhara, Jamil menjelaskan, adanya dewan pengawas dalam KPK adalah bagian dari kinerja KPK mengungkap kasus korupsi. Namun, apabila dewan pengawas dibuat untuk menyandera KPK akan membuat kinerjanya terhambat.

“Kita bayangkan jika dewan pengawas di tunjuk oleh presiden, dan pegawainya dari ASN sudah jelas dalam kinerjanya akan tunduk pada UU kepagawaian,” ujarnya.

Jamil pun mengakui jika di KPK banyak persoalan dan konflik antara anggota komisioner KPK itu sendiri. Maka yang harus dipertimbangkan menurut dia adalah presiden mengeluarkan Perppu yang sesui dengan keinginan masyarakat sehubungan dengan revisi UU KPK.

“Tapi jalan terbaik dan sesuai hukum adalah dengan mengajukan Judicial Review ke MK,” jelas dia.

Kontributor : Arry Saputra

Tim KPK Gondol Koper Besar dari Ruang Dinas Bupati Supendi

Suara.com – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sebuah koper berukuran besar dari ruang kerja Bupati Indramayu, Jawa Barat, Supendi pada Jumat (18/10/2019). Sejak pukul 10.30 WIB, tim KPK menggeledah ruang kerja Supendi.

Saat keluar pada sekitar jam 17.45 WIB, penyidik KPK membawa sebuah koper berukuran besar serta beberapa tas punggung, namun tidak diketahui secara pasti apa isinya.

Koper berukuran besar yang dibawah keluar dari ruang kerja Bupati Indramayu tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil minibus.

Mereka tidak mengatakan apa pun setelah melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Indramayu dan langsung pergi meninggalkan Pendopo pada sekitar pukul 17.45 WIB.

Dari informasi yang dihimpun penyidik KPK, hari ini melakukan penggeledahan di beberapa tempat, seperti di Kantor Dinas PUPR, rumah pribadi Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono (WT).

Tim Penyidik KPK sendiri sudah dua hari mulai (Kamis 17/10/2019) kemarin dengan melakukan penggeledahan di rumah pribadi dan kantor yang masih berkaitan kasus suap.

Bupati Indramayu Supendi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2019.

Selain Bupati Indramayu Supendi, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMR), Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triono (WT) dan pihak swasta bernama Carsa AS (CAS).

Habis Dompleng Aksi Mahasiswa, Dosen IPB Dkk Rakit Bom di Aksi Mujahid 212

Suara.com – Polda Metro Jaya meringkus sejumlah orang terkait kasus rencana permufakatan kerusuhan dalam demonstrasi bertajuk Aksi Mujahid 212 dan demonstrasi yang digelar elemen mahasiswa, beberapa waktu lalu.

Seusai menunggangi unjuk rasa mahasiswa pada Selasa (24/9/2019) lalu, dosen IPB Abdul Basith kembali merancang kerusuhan di aksi Mujahid 212. Aksi tersebut berlangsung di kawasan Istana Negara, Sabtu (28/9/2019).

Pasalnya, rencana kerusuhan yang dirancang saat menunggangi aksi mahasiswa dirasa kurang memuaskan. Seusai aksi, pada 24 September malam, Abdul Basith kembali menggelar pertemuan di kediaman SO bersama SN, DMR, JA, dan AK di kawasan Tangerang.

“Dievaluasi ternyata kurang maksimal kegiatan (peledakan) untuk mendompleng membuat chaos (kerusuhan) tanggal 24 September. Makanya tanggal 24 malam, diadakan rapat permufakatan merencanakan untuk berbuat kejahatan berupa membuat chaos dengan medompleng aksi tanggal 28 September,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jumat (18/10/2019).

Argo menyebut, tersangka bernama Laode S selaku pembuat bom rakitan mendapat perintah untuk menghubungi Laode N dan Laode A yang berada di Papua. Tak hanya itu, tersangka JH yang berada di Bogor juga dihubungi.

Selanjutnya, Abdul Basith memberikan uang senilai Rp. 8 juta kepada Laode S. Uang tersebut nantinya digunakan untuk ongkos Laode N dan Laode A bertolak ke Jakarta.

Kemudian, Basith memberi uang senilai Rp 1 juta pada tersangka SO untuk membeli bahan-bahan untuk membuat bom rakitan. Mulai dari paku, merica, mie instan, lakban, hingga sumbu.

“Dia (Abdul Basith) juga memberi uang kepada SO senilai Rp 1 juta untuk membeli bahan-bahan (bom rakitan),” katanya. 

Laode N dan Laode A akhirnya tiba di Jakarta pada Kamis (26/9/2019). Selanjutnya, mereka langsung bertolak ke kediaman Basith di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Esoknya pada Jumat (27/9/2019), Basith, YD, Laode S kembali menggelar pertemuan di kediaman SO. Sayangnya, seusai pertemuan polisi langsung meringkus mereka.

Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti. Mulai dari 28 bom rakitan, serta bahan peledak seperti merica, paku, hingga deterjen.

“Kami akan melakukan rekonstruksi sehingga bisa tahu saat permufakatan jahat oleh AB, membahas apa. Kita akan rekonstruksi sesuai apa yang disampaikan (tersangka) dan berita acara pemeriksaan (BAP),” papar Argo.

Terkini, semua tersangka telah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya. Para tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan atau Pasal 169 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo pasal 56 KUHP.

Pensiun jadi Wapres, Pegawai Ungkap Kebiasaan JK saat Kondangan

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanti purna tugas yang akan dihadapinya pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Meskipun tidak akan lagi menjabat sebagai wapres, namun kemurahan hati seorang JK akan selalu terkenang.

Seperti yang dilakukannya dengan seluruh pegawai Sekretariat Wakil Presiden di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (18/10/2019).

JK bersama Istri Mufidah Kalla mau meladeni seluruh pegawai Setwapres untuk berfoto bersama dirinya per divisi.

JK dikenang sebagai sosok yang baik dan juga menghargai teman. Seperti yang disampaikan oleh Robby, Kepala Bagian Penerbitan Media Massa dan Notulen Biro Protokol saat ditanya soal sosok JK.

JK yang lahir di Watampone, Sulawesi Selatan itu setidaknya harus menghadiri undangan hingga 7 agenda per harinya.

“Kami enggak kaget atau aneh. Beliau memang seperti tu. Apalagi periode pertama sehari bisa sampai belasan titik. Sekarang sih maksimal 6 sampai 7 titik,” kata Robby.

Apalagi kata Robby, JK selalu mengusahakan untuk menghadiri acara undangan pernikahan. Bukan hanya sekedar hadir, JK juga tidak menolak untuk mencicipi makanan yang disajikan dalam resepsi pernikahan.

Robby menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan JK karena tidak lepas dari adat Bugis.

“Ternyata kalau di adat Bugis, kalau disuguhi harus dicicipi walau sedikit. Itu nilai-nilai yang makin buat kita berharga juga untuk belajar dari pak JK,” katanya.

Mahfud MD soal Sosok JK: Tak Sempurna, Tapi Sudah Buat Indonesia Lebih Maju

Suara.com – Tokoh-tokoh yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Selain untuk bersilaturahmi jelang purna tugas JK pada 20 Oktober mendatang, mereka pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada JK karena telah membuat Indonesia lebih maju.

Satu per satu tokoh Suluh Kebangsaan menyambangi kediaman JK. Pertemuan selama satu jam itu dilakukan secara tertutup mulai pukul 17.00 WIB.

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut seluruh tokoh menyampaikan rasa terima kasihnya atas seluruh jasa JK sebagai wapres periode 2014-2019.

“Yang paling pokok kami tadi mengucapkan purna tugas dan terima kasih atas jasa-jasa Pak Jusuf Kalla,” kata Mahfud MD seusai pertemuan.

Mahfud menerangkan bahwa JK telah mampu membuat sinergi positif bagi Indonesia. Meskipun tidak sempurna, namun Gerakan Suluh Kebangsaan memandang JK bisa membuat Indonesia lebih maju dari sebelumnya.

“Dengan Presiden Jokowi, sehingga Indonesia berjalan di jalan yang selamat dan relatif lebih maju, meskipun tidak sempurna pasti lebih maju,” ujarnya.

Selain itu, Gerakan Suluh Kebangsaan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada JK atas pengabdiannya untuk bangsa meskipun bukan sebagai wapres Hal itu disampaikannya lantaran JK dinilai sebagai sosok yang paling dinantikan kinerjanya.

“Orang seperti beliau akan selalu ditunggu perannya untuk bangsa dan negara,” tandasnya.

Selain Mahfud MD, adapun tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut seperti Alissa Wahid, Romo Benny Sutrisno, Alwi Shihab, Salahuddin Wahid alias Gus Solah, dan eks Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamakes.

Pamitan, Menaker : Tetap Komitmen, Setia, dan Loyal pada Pancasila

Suara.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri pamit kepada seluruh pegawai dan mitra kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Di hari terakhirnya menjabat sebagai Menaker, Hanif berpesan kepada seluruh pegawai dan mitra kerja Kemnaker untuk tetap komitmen, setia, dan loyal terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” pesannyam kepada pegawai dan mitra kerja Kemnaker pada acara “Kick Off 5S”, di halaman Kantor Kemnaker, Jakarta, hari Jumat (18/10/2019).

Menurut Menaker, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Untuk itu, persatuan dan kesatuan adalah modal utama Indonesia untuk bekerja dan berkarya menuju negara yang maju dan sejahtera.

“Kita harus maju dan berkembang sebagai sebuah Bhineka Tunggal Ika,” katanya.

Menakerpun menyampaikan rasa senang dan bangganya, karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kemnaker. Bersama seluruh pegawai dan mitra kerja, Kemnaker telah mencapai sejumlah prestasi. Salah satunya, predikat WTP dari BPK atas laporan keuangan Kemnaker dalam 3 tahun terakhir.

“Saya senang menjadi bagian darinya, karena ternyata kita bisa bersama-bersama bergerak maju,” katanya.

Menaker juga berpesan, siapapun yang menjadi Menaker selanjutnya, harus mendapat dukungan dari seluruh pegawai dan mitra kerja. Kemnaker harus selalu bekerja dengan penuh kreativitas, inovasi, dan terobosan, agar kinerjanya dapat dirasakan masyarakat.

Selain itu, agar Kemnaker selalu tumbuh menjadi lebih baik, Menaker menilai perlu adanya paramater daya saing. Kemajuan yang dicapai Kemnaker harus dikomparasikan dengan kemajuan capaian kinerja kementerian atau lembaga lain.

“Kita harus maju dan lebih cepat dari yang lain. Jangan sampai kita maju, tetapi kompetitor kita juga jauh lebih maju,” katanya.

Kick Off 5S merupakan rangkaian dari kegiatan Penerapan dan Penilaian 5S di lingkungan Kemnaker. 5S adalah gabungan 5 kata dari Bahasa Jepang, yaitu Seiri (Sisih), Seiton (Susun), Seiso (Sasap), Seiketsu (Sosoh), dan Shitsuke (Suluh).

5S merupakan budaya kerja yang berkembang di Jepang dan sudah banyak diterapkan di sebagian besar perindustrian seluruh dunia.

“Ini adalah prinsip untuk menciptakan lingkungan kerja yang rapi, bersih, yang berdampak terhadap sikap kerja produktif,” terang Hanif.

Menurut Menaker, penerapan 5S secara efektif dapat memberikan manfaat bagi unit kerja secara visual maupun fungsional. Dimana akan berdampak terhadap peningkatan produktivitas, kualitas, efisiensi biaya dan waktu, moral karyawan dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja serta dampak lingkungan lainnya.

“Nanti dalam proses berjalannya akan dilakukan sosialisasi kepada pegawai dan seluruh mitra kerja, dan hari ini kita lakukan kick off,” ujarnya.

Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, menambahkan, Kick Off 5S berlangsung dari September hingga November 2019. Kegiatan ini meliputi tahap sosialisasi, tahap penerapan, tahap penilaian, dan tahap pagelaran.

“Melalui berbagai rangkaian kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Penerapan 5S ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian Pegawai terhadap 5S,” kata Bambang.

Kick off ini sendiri merupakan bagian dari komitmen bersama unit kerja Kemnaker dalam menerapkan 5S di lingkungan Kemnaker.

“Untuk itu, mulai saat ini, kami mengajak seluruh karyawan di lingkungan Kemnaker agar selalu menjaga kebersihan dan kelestarian tempat kerjanya,” pungkasnya.

Surati Jokowi, Tim Pengacara Novel Sodorkan Keppres TGPF Independen

Suara.com – Tim Advokasi Novel Baswedan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Sekretariat Negara pada Jumat (18/10/2019).

Surat tersebut berisi permintaan untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan.

“Kami mengirimkan surat kepada Presiden melalui Setneg yang berisikan satu permohonan informasi penanganan perkara kasus kekerasan ataupun penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan,” ujar salah satu pengacara Novel Baswedan yang juga pengacara YLBHI Muhammad Isnur.

Tak hanya itu, dalam surat yang ditujukan kepada Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan juga mendesak pembentukkan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen.

Bahkan mereka juga melampirkan draf Keputusan Presiden (Keppres) mengenai TGPF independen kepada Jokowi.

“Kami juga mendesak adanya TGPF independen, sekaligus dalam surat ini kami lampirkan draf Keputusan Presiden mengenai TGPF independen, sebagai rekomendasi kami kepada Presiden, seperti apa TGPF yang diinginkan oleh masyarakat sipil dan ini kami harap bisa menjadi rekomendasi kepada bapak presiden,” ucap Isnur.

Lebih lanjut, Isnur menuturkan surat yang diberikan kepada Jokowi karena pihaknya menilai kepolisian gagal mengungkap kasus penyiraman terhadap Novel dari target yang diberikan Jokowi.

Isnur mengatakan, batas waktu tim teknis Polri yang bekerja untuk mendalami laporan investigasi TGPF bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan berakhir pada Sabtu (19/10/2019).

Diketahui, Jokowi sempat memberi target kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian selama tiga bulan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

“Ini juga moment terkait habisnya waktu 3 bulan yang diberikan oleh Presiden kepada kepolisian untuk menemukan pelaku penyerangan Novel Baswedan. Hari ini 18 Oktober 2019, besok 19 Oktober besok itu yang tepat 3 bulan dari 19 Juli, ketika pak presiden memberikan waktu 3 bulan kepada kepolisian untuk menemukan para pelaku,” tandasnya.

Wapres JK Beberkan Hal Menarik saat Mendampingi Jokowi

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menteri kabinet kerja yang sudah bekerja sama.

“Dalam kesempatan berbahagia ini, saya kira kita semua sama ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak presiden dan tentu ini merupakan juga semangat kita,” ujar JK di acara Silaturahim dengan Presiden dan jajaran menteri kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Dalam satu bulan terakhir JK mengaku kerap mendapat pertanyaan terkait hal yang menarik selama mendampingi Jokowi selama lima tahun. Salah satu pertanyaan itu diantaranya datang dari wartawan.

JK mengatakan semua hal menarik jika bisa bekerja dengan Jokowi. Baik itu saat jalan bersama, melakukan rapat, mengatasi kesulitan atau kebaikan semuanya menarik.

“Saya pikir apa yang paling menarik? karena saya bilang semua menarik apakah bersama presiden, rapat, apakah kesulitan atau kebaikan semua menarik tidak ada yang kurang menarik dibanding yang lain,” ujar JK.

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) tertawa dalam acara silaturahmi kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10). [ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay]Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) tertawa dalam acara silaturahmi kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10). [ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay]

“Karena itulah atas nama saudara-saudara semua saya ucapkan terima kasih karena tanpa dorongan dan petunjuk bapak Presiden tidak akan bisa mengacapai hal-hal seperti ini. Saya juga minta maaf ada hal-hal yang belum sempurna dan perlu hal yang disempurnakan dan hal ini juga,” JK menambahkan.

Dalam kesempatan tersebut, JK memberikan buku memori jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban resmi kepada Jokowi.

Usai menerima buku tersebut, keduanya bersalaman dan berpelukan yang disambut tepuk tangan.

“Dan sebagai wapres di bawah presiden ada pertanggungajwaban resmi, saya mau menyerahkan memori jabatan mohon berkenan. Semua menteri kan ada untuk menteri selanjutnya, saya tidak ada jadi saya kasih ke presiden,” tandasnya.

Miris, Ketika Mainan Plastik Berumur 60 Tahun Ditemukan Masih Utuh di Pantai

Suara.com – Saat masih kecil dulu, siapa sih yang tidak senang jika membeli camilan dan mendapatkan hadiah mainan gratis di dalamnya? Bagi anak-anak, mendapatkan mainan gratis saat membeli produk makanan adalah kebahagiaan tersendiri.

Meski begitu, baru-baru ini sebuah potret miris beredar di media sosial. Potret tersebut menunjukkan dampak negatif dari mainan anak yang kerap diberikan sebagai hadiah.

Dilansir dari laman Mirror, mainan plastik berbentuk cowboy warna biru itu ditemukan di Teluk Watergate, Inggris saat acara bersih-bersih pantai.

Selain itu, ada pula mainan lain yang berbentuk tentara hingga pemain bola ditemukan dalam kondisi utuh dan belum terurai.

Yang mengejutkan, ketiga mainan ini ternyata bukan mainan baru. Alih-alih, mainan ini merupakan hadiah dari kotak sereal merek Kellogg’s dan Sugar Puffs yang dirilis pada tahun 1957-1958.

Dengan kata lain, mainan dari kotak sereal tersebut sudah bertahan selama lebih dari 60 tahun lamanya dan mencemari lingkungan dalam bentuk sampah plastik.

Mainan Plastik Umur 60 Tahun Ditemukan di Pantai (twitter.com/LegoLostAtSea)Mainan Plastik Umur 60 Tahun Ditemukan di Pantai (twitter.com/LegoLostAtSea)

“Saat anak-anak kita akan berburu kerang dan rumput laut, tapi jumlah plastik yang ada sekarang terlalu banyak,” ujar Tracey Williams selaku penemu mainan tersebut.

Sementara, Louise Edge selaku pimpinan organisasi Greenpeace di Inggris juga menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan harus mulai memikirkan cara untuk mengurangi jejak plastik paling tidak di tahun 2025 nanti.

Pasalnya, kehadiran mainan plastik berusia 60 tahun di pesisir pantai ini sudah cukup menjadi peringatan akan betapa bahayanya sampah plastik bagi alam.

“Di tahun 1950-an kita tidak tahu seberapa besar plastik bisa merusak planet kita,” ujarnya.

“Tapi sekarang kita tahu jika produksi plastik dapat memengaruhi iklim dan polusi plastik seperti ini bisa merusak laut dan alam liar.”

Wagub Jabar: Anak Muda harus Kahayang, Kadaek, dan Kawani

Suara.com – Untuk bertahan dan menjawab tantangan zaman, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum mengimbau generasi muda untuk memiliki prinsi 3K.

“3K itu adalah Kahayang (cita- cita), Kadaek (kemauan), dan Kawani (keberanian),” kata Uu, saat menghadiri Seminar Tilawah untuk Mahasiswa, di Masjid Al- Khoir, Universitas Singaperbangsa, Karawang (Unsika), Jabar, Jumat (18/10/2019).

Uu pun memotivasi para mahasiswa agar merancang kehidupan masa depan sejak muda. Apalagi, kata Uu, generasi muda saat ini dihadapkan dengan era serba cepat.

Ke depan, era industri juga akan terus berkembang dan menuntut sumber daya manusia yang lebih berdaya saing.

Uu berujar, kesuksesan tidak hanya diraih oleh kecerdasan semata, tapi pemuda harus memiliki kemauan, keinginan, dan keberanian yang kuat.

“Pemuda tidak hanya sekadar kuliah saja. Perlu berorganisasi, aktif, kreatif, untuk membangun kompetensi sendiri,” ujarnya.

Uu menambahkan, pemuda juga harus bisa mengembangkan diri dengan berbagai aktivitas positif, misalnya mengembangkan kegemaran, mengikuti kegiatan keagamaan, dan ikut berbagai kepanitiaan dan organisasi di kampus.

“Intinya, setiap pemuda harus memiliki kahayang, yaitu keinginan yang kuat. Anak muda juga perlu kadaek, yaitu kemauan. Kalau tidak ada kemauan, ya, tidak jalan. Setidaknya harus mau dulu,” kata Uu.

“Ketiga, kawani yaitu keberanian, supaya membentuk diri dalam melatih dan mempersiapkan masa depan sebagai generasi pelanjut,” tutupnya.

Dishub DKI Bakal Lemahkan Sinyal Ojol Jika Ngetem Sembarangan

Suara.com – Pemprov DKI Jakarta memiliki strategi yang dianggap jitu agar driver ojek online tak sembarangan berhenti untuk menurun dan mengangkut penumpangnya di jalan raya.

Siasat untuk menertibkan pengojek online yang tak taat aturan lalu lintas, Pemprov DKI akan membangun tempat untuk mereka ngetem atau buffer zone di sejumlah lokasi di Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Syafrin Liputo mengaku kebijakan dibuat agar ojol tidak bisa menerima pesanan di luar buffer zone. Sinyal yang dimaksud bukan akses internet melainkan hanya akses ojol untuk mendapatkan penumpang.

Salah satu lokasi yang akan ia terapkan adalah di transit plaza Lebak Bulus yang baru diresmikan pekan ini.

“Contohnya di Lebak Bulus kemaren itu nanti di kawasan transit plaza akan ada sinyal. Di luar itu akan ada yang mangkal dia enggak akan dapet order. Jadi semua akan diarahkan ke arah area transit plaza,” ujar Syafrin di Balai Kota, Jumat (18/10/2019).

Kebijakan ini hanya berlaku di lokasi yang berpotensi transaksi ojol tinggi dan memiliki buffer zone. Namun,pelemahan sinyal ini masih dalam tahap perencanaan bersama dengan perusahaan penyedia aplikasi ojol.

“Kami harap kemarin, kami sudah minta sama Gojek untuk mengimplementasikannya. Kami siapkan di transit plaza. Saya berharap Grab juga demikian,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dishub, kata Syafrin, akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menindak ojol yang masih ngetem di luar buffer zone. Hal ini bertujuan agar kerja ojol tidak lagi menganggu lalu lintas.

“Paralel dengan itu sejak fasilitas ini ada, maka Dishub bersama Kepolisian akan melakukan penertiban,” kata dia.

Wartawan Istana Wapres Beri Hadiah Lukisan, JK: Terima Kasih

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar sesi perpisahan bersama seluruh pegawai Sekretariat Wakil Presiden, Jumat (18/10/2019). Seluruh pegawai mendapat kesempatan untuk berfoto bersama JK dan Istri Mufidah Jusuf Kalla.

Berdasarkan pantauan Suara.com seluruh pegawai jalan beriringan ke arah taman Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka tampak mengantri giliran untuk melakukan sesi foto.

Bukan hanya pegawai Sekretariat Wakil Presiden saja yang heboh, para ajudan hingga Paspampres pun ikut bergiliran melakukan sesi foto.

Tak sedikit dari mereka yang turut serta membawa hadiah untuk JK seperti lukisan ataupun foto dengan ukuran yang sangat besar.

“Ih, lihatnya bukan sedih lagi ini,” kata Endang salah satu pegawai dari Sekretariat Wakil Presiden sambil menunggu giliran foto bersama.

Para ajudan hingga Paspampres ikut bergiliran melakukan sesi foto. (Suara.com/Ria Rizki)Para ajudan hingga Paspampres ikut bergiliran melakukan sesi foto. (Suara.com/Ria Rizki)

Sementara Kepala Bagian Penerbitan Media Massa dan Notulen Biro Protokol Robby menilai JK tidak pernah berubah mulai dari menjabat sebagai wapres era Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ataupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, meskipun usia JK yang sudah tidak muda lagi, namun semangatnya tetap sama.

“Sama saja figure Pak JK. Saya sering mengikuti pidato-pidato beliau, banyak sekali hal-hal yang beliau lontarkan itu menggelitik tapi benar juga bahkan kita tak kepikiran hal tersebut,” ujarnya.

Selain itu wartawan yang mengikuti agenda JK pun sempat memberikan kenang-kenangan berupa lukisan membentuk wajah JK yang tengah melakukan sesi wawancara.

JK menyambut baik saat menerima hadiah itu, bahkan kaget karena di dalam lukisan itu digambarkan juga mikrofon yang biasa dibawa wartawan, khususnya dari media televisi.

“Oh mic! Oke, terima kasih, yah,” ujar JK.

Rancang Kerusuhan, Dosen IPB Dkk Tunggangi Demo Mahasiswa di DPR

Suara.com – Dosen IPB Abdul Basith ternyata sempat menggelar pertemuan dengan beberapa tersangka untuk merancang aksi kerusuhan dengan motif menunggangi unjuk rasa bertajuk Aksi Mujahid 212 dan demonstrasi mahasiswa di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menyebut rapat tersebut digelar di rumah tersangka SN di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (20/9/2019). Tersangka lain yang hadir dalam persamuhan itu adalah SS, SO dan YD.

“Pada rapat di Ciputat itu sudah terjadi permufakatan untuk membuat suatu kejahatan yaitu mendompleng kegiatan Unras (unjuk rasa) tanggal 24 untuk buat chaos. Ada pembakaran dan buat chaos, itu sudah dibicarakan,” kata Argo di Polda Metro Jaya, Jumat (18/10/2019).

Barang bukti kasus perencanaan kerusuhan dosen IPB Dkk. (Suara.com/Arga).Barang bukti kasus perencanaan kerusuhan dosen IPB Dkk. (Suara.com/Arga).

Dalam rapat, mereka telah berbagi tugas. Mulai dari mencari eksekutor, mencari pembuat bom, hingga mencari koordinator aksi unjuk rasa, salah satunya mahasiswa.

“Ada juga pembagian dalam rapat itu, yang merencanakan siapa saja, yang mencari eksekutor siapa, lalu yang menghubungi pembuat bom dan koordinator pencari massa terutama mahasiswa,” katanya.

Polda Metro Jaya rilis kasus perencanaan kerusuhan dosen IPB Dkk. (Suara.com/Arga).Polda Metro Jaya rilis kasus perencanaan kerusuhan dosen IPB Dkk. (Suara.com/Arga).

Selanjutnya, YD mengkontak Abdul Basith untuk membuat bom molotov. Bom tersebut dibuat untuk membuat nuansa rusuh pada aksi tanggal 24 September 2019.

“Kemudian pada 23 September ini tersangka YD lapor ke tersangka AB, dan disepakati untuk membuat bom molotov untuk digunakan 24 September,” papar Argo.

Kepada YD, Abdul Basith meminta uang senilai Rp 800 ribu kepada tersangka EF untuk membuat bom molotov. Selanjutnya, EF meminta suaminya yang berinsial UM untuk mentransfer dana segar tersebut.

Seusai dana ditransfer, YD, UM, dan JKG menuju ke kediaman HLD di kawasan Jakarta Timur. Di sana, mereka membeli bensin untuk merakit bom molotov tersebut.

Total, sebanyak tujuh bom molotov berhasil dibuat. Selanjutnya, HLD dsn JKG melapor pada Abdul Basith jika bom telah siap untuk digunakan.

“Tanggal 23 sudah dibuat tujuh molotov, kemudian setelah selesai molotov difoto dilaporkan kepada AB dan EF, ini lho bomnya sudah selesai dibuat,” jelasnya.

Saat aksi unjuk rasa pecah di Gedung DPR RI, Jumat (24/9/2019), para tersangka membawa bom tersebut ke daerah Pejompongan, tepatnya di dekat flyover Pejompongan, Jakarta Pusat. Dari total tujuh bom, yang memegang adalah tersangka ADR, YD, dan KSM (DPO).

“Tiga bom molotov dipegang YD dilempar ke petugas dua biji dan satu biji untuk bakar ban,” kata Argo.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 187 bis Pasal 212 KUHP, Pasal 214 KUHP, dan Pasal 218 KUHP.

Bikin Ritual di DPR, Ki Sabdo: Nyi Roro Kidul dan Jin Jaga Pelantikan Jokowi

Suara.com – Sebuah video orang yang mengaku bernama Ki Sabdo menggelar ritual di gedung DPR/MPR, persisnya di lobi Nusantara V, Senayan, Jakarta, viral di YouTube, Jumat (18/10/2019).

Video tersebut diketahui semakin menjadi perbincangan di media sosial, karena dikaitkan dengan acara pelantikan Presiden dan Wapres Jokowi – Maruf Amin pada hari Minggu (20/10) akhir pekan ini.

Ki Sabdo dalam video tersebut menegaskan, gedung DPR telah dijaga oleh sejumlah makhluk tak kasat mata untuk mengamankan jalannya pelantikan Jokowi.

“Saya ritual terakhir di Gedung DPR RI ini, gladi bersih begitu. Jadi sedang mengecek anak buah saya di sini, mulai Ratu Selatan Nyi Roro Kidul, terus jin kayangan dan lain-lain sudah ada di dalam, maupun sekitarnya. Ini untuk mengamankan tanggal 20 pelantikan Joko Widodo,” ujar Ki Sabdo seperti dikutip dalam video.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono mengaku pihaknya juga baru mengetahui ihwal Ki Sabdo melalui video yang beredar.

Kendati begitu, ia mengatakan bakal melakukan pengecekan mengapa Ki Sabdo bisa sampai masuk dan melakukan ritual tersebut.

“Ya tentu harus saya cek ya, kenapa bisa sampai ke situ. Untuk pelantikan sendiri, kami hanya mempersiapkan teknis pendukung persidangan, ilustrasi, serta substansinya,” kata Maruf.

Namun menurutnya, hal yang dilakukan Ki Sabdo merupakan semacam doa untuk kelancaran saat hari pelantikan.

Ia juga mengatakan, ritual Ki Sabdo bukan tindakan salah serta tak mengganggu persiapan acara pelantikan.

“Saya kira itu doa, biasa, tak mengganggu. Tapi nanti kami cek lagi. Kalau ada yang begituan saat acara pelantikan, ya mengganggu,” kata dia.

Ibu Meninggal sebelum Wisuda, Kisah Haru Anak Penjual Lontong Viral

Suara.com – Kisah mengharukan anak penjual lontong yang wisuda tanpa didampingi kedua orangtuanya viral di media sosial belum lama ini.

Wanita itu diketahui bernama Erni Susanti. Ia membagikan cerita sedih yang dia alami melalui Facebook pribadinya, Kamis (10/10/2019).

Bermula saat empat tahun yang lalu Erni Susanto ingin kuliah. Ia yang terlahir dari keluarga sederhana dan hidup hanya berdua dengan ibunya nekat mendaftar di sebuah perguruan tinggi.

Padahal, saat itu ia hanya memiliki uang Rp 4 juta yang sejatinya diperuntukkan untuk membayar sewa rumah dan keperluan lain.

Sampai di rumah, ia lalu mengabarkan hal itu kepada ibunya. Sontak, sang ibu kaget bukan kepalang, wanita itu bingung memikirkan cara untuk membayar biaya kuliah tiap semester.

Erni yang juga kebingungan dengan spontan menjawab ada beasiswa yang diiklankan di radio.

Sejak saat itu, ia berusaha keras memperoleh beasiswa untuk meringankan beban ibunya.

Sang ibu pun mendukung kegigihan Erni untuk menimba ilmu. Tapi karena saking antusiasnya, hampir setiap semester, wanita itu bertanya kapan anaknya wisuda.

“Dia pengen anaknya seperti anak temannya. Yang walaupun hanya penjual lontong. Tapi anak nya bisa wisuda. Saking pengen nya, tiap tahun mamak nanyak. Berapa lama lagi wisuda? Lama kali katanya. Padahal kuliah baru 2 semester,” tulis Erni Susanti.

Pun saat mendapat pertanyaan itu, Erni hanya bisa menjawab, “Sebentar lagi Mak,” seperti yang ia tuliskan.

Pertanyaan itu terus dilontarkan ibunda Erni meski terbaring lemah karena sakit. Sebelumnya, karena saking semangatnya, wanita itu bahkan mengajak anaknya membeli kebaya agar bisa dipakai saat wisuda yang masih dua tahun lagi.

“Bahkan kemarin saat masih sakit pun kalau ku tanya nanti mau datang wisuda kan? Iya kan? Makanya semangat ya. Biar nanti buat baju kita datang ke wisuda. Mamak cuma kedip-kedip matanya sambil senyum,” imbuh Erni.

Kisah anak penjual lontong, ibu meninggal sebelum wisuda. (Facebook/Erni Susanti)Kisah anak penjual lontong, ibu meninggal sebelum wisuda. (Facebook/Erni Susanti)

Tapi takdir berkata lain, kebaya tersebut tak jadi dipakai lebih sang ibu lebih dahulu dipanggil oleh Sang Pencipta pada 16 Oktober 2018. Erni pun hanya bisa memandang kebaya ibundanya itu.

Ketika wisuda belum lama ini, ia berusaha untuk menyembunyikan kesedihan di balik kebanggaannya bisa meraih gelar sarjana.

Ia sengaja maju ke panggung menerima ijazah lebih lambat, untuk mendengar nama mendiang ibu dan ayahnya disebut.

“Semalam pas nama orang tua dipanggil, sengaja lama maju kedepan. Sampai selesai di panggil nama mereka. Anak dari alm. Alm Ali Akbar Tanjung dan Almh Juminah. Berusaha gak nangis. Karena bukan kesedihan yang perlu di perlihatkan. Kebanggan lah yang patut dipertontonkan, ” tandas Erni Susanti.

Selain membagikan kisahnya, Erni juga memamerkan foto dirinya yang menggunakan toga tengah berziarah ke makam orangtuanya.

Sontak kisah mengharukan anak penjual lontong itu mengundang perhatian. Hingga kekinian, unggahan tersebut telah disukai lebih dari 21 ribu kali dan dibagikan sebanyak 6,7 ribu kali.

PoliticaWave: Media Sosial Harus Digunakan Secara Bijaksana

Suara.com – Professor of Communication and Creative Industries, Queensland University of Technology, Brisbane sekaligus Presiden The International Communication Association (ICA) Terry Flew menyimpulkan, bahwa demokrasi digital sejauh ini telah menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

Flew menyebut krisis kepercayaan itu terjadi secara menyeluruh dan tidak hanya terhadap lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, tetapi juga terhadap institusi agama, media massa, perbankan dan lain-lain.

“Krisis itu terjadi bersamaan dengan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan informasi, wacana, referensi, diskusi dan konsultasi melalui media baru seperti media sosial, mesin-pencari dan e-commerce,” ujar Flew dalam pidatonya di konferensi yang bertajuk “Searching for the Next Level of Human Communication: Human, Social, and Neuro (Society 5.0).

“Ketika banyak hal bisa ditransaksikan dengan e-money, maka orang perlahan melupakan fungsi perbankan, betapa pun e-money sarat dengan kejahatan. Ketika informasi mudah didapatkan melalui media sosial, maka orang mulai meninggalkan media massa, betapapun akhirnya terbukti media massa sesungguhnya lebih dapat dipercaya. Ketika referensi keagamaan begitu mudah didapatkan melalui youtube atau facebook, maka institusi resmi keagamaan juga mulai ditinggalkan,” tambah Flew.

Indonesia mungkin menjadi pengecualian dalam kasus ini. Menurut paparan Edelman Trust Barometer, secara global tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah dan media massa hanya sebesar 44% tahun 2018 dan 47 persen tahun 2019.

Namun di Indonesia, temuan Edelman Trust Barometer menyebut jika tingkat kepercayaan masyarakat di Indonesia terhadap media massa masih cukup tinggi. Temuan Flew juga menyebutkan jika saat ini sedang terjadi ketidakpercayaan terhadap elit politik oleh masyarakat.

“Sudah tahu suatu informasi mengandung hoaks disebarkan juga oleh media massa untuk mendapatkan share atau hit tanpa verifikasi memadai. Media massa dalam hal ini tidak menjadi sumber informasi yang lebih baik daripada media sosial,” tegas Flew.

Sementara itu menurut pakar komunikasi dari PoliticaWave Sony Subrata dalam sebuah tulisannya di buku Jagat Digital, Pembebasan dan Penguasaan, menyebutkan apabila media sosial (medsos) memiliki dampak terhadap masyarakat.

Sony mengungkapkan jika medsos bisa menjadi baik bila digunakan dengan semestinya, namun juga negatif jika salah dalam pemanfaatannya.

“Apabila kita menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, kita harus benar-benar bijak dalam penggunaannya. Sebab medsos bisa menghasilkan hal-hal positif, namun bisa juga memberikan dampak negatif,” ujar Sony.

“Contoh penggunaan medsos yang negatif adalah digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan berita-berita hoaks kepada Jokowi pada Pilpres kemarin. Oleh karena itu, saya sangat berharap nantinya Pemerintah harus bersikap tegas terhadap mereka yang gemar menyebarkan hoaks supaya tidak menimbulkan perpecahan Bangsa,” tutup Sony.

13 Orang Hilang Korban 98 Belum Ditemukan, Keluarga Ini Tagih Janji Jokowi

Suara.com – Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menuntaskan janjinya untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu seperti penghilangan 13 orang secara paksa pada 1997 – 1998.

Paian Siahaan, orang tua dari Mahasiswa Perbanas, Ucok Siahaan, yang hilang tahun 1998 berharap Jokowi bisa menemukan anaknya yang sudah 21 tahun hilang diduga diculik.

“Karena ini adalah sudah masalah nasional dan masalah internasional, karena itu adalah salah satu tugas dari pemerintah, Pak Jokowi tidak boleh mengabaikan begitu saja, bahwa sampai hari ini 13 orang yang hilang itu kan belum ditemukan,” kata Paian di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Paian mengatakan hingga saat ini masih menunggu kejelasan anaknya masih hidup atau sudah meninggal, sebab berdasarkan catatan kependudukan sipil, Ucok masih hidup.

“Kalau memang sudah tidak ada, ini akan ada secara administrasi kenegaraan ini harus ditentukan dia sudah meninggal, karena sampai sekarang ini kan statusnya itu masih ada di kartu keluarga,” ucapnya.

“Artinya itu menjadi beban secara moral buat kami sebagai orang tua yang selalu terlihat di dalam kartu keluarga, kapan dia status hukumnya jelas,” Paian menambahkan.

Paian mengaku sudah pernah bertemu Jokowi sebanyak dua kali, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, dan sejumlah menteri terkait untuk meminta kejelasan anaknya.

“Meskipun telah dijanji-janjikan, kami sampai akhir periode pertama itu kan belum ada kebijakan yang tuntas,” tegasnya.

Diketahui, kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998 tak pernah terselesaikan hingga kini, 21 tahun kemudian.

Keluarga korban masih terus menanti kejelasan keberadaan mereka yang masih hilang. Satu per satu orang tua korban meninggal tanpa pernah mendapatkan akses pada keadilan serta kepastian hukum terhadap anggota keluarga mereka.

Mereka diantaranya adalah ibunda Wiji Thukul, Tuti Koto (ibunda Yani Afri), Nurhasanah (ayah dan ibunda Yadin Muhidin), Paimin (ayahanda Suyat), Sahir (ayahanda Herman Hendrawan), Fatah (ayahanda Gilang), Misiati Utomo (ibunda Petrus Bima Anugerah) adalah sebagian orang tua korban yang selama hidupnya terus berjuang meraih keadilan dan menanti kembalinya anak-anak mereka.

JK: Selamat Bagi yang Terpilih Lagi, yang Ikut Saya Silakan Istirahat

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengucapkan selamat kepada menteri yang akan
kembali bertugas dalam kabinet pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Namun, JK tak menyebut siapa sosok menteri yang akan kembali mendampingi Jokowi pada periode kedua nanti.

“Bagi teman-teman yang akan mengemban tugas bersama bapak presiden lagi saya sampaikan selamat bekerja, semoga semuanya sukses kita doakan,” ujar JK saat berpidato di acara silaturahim dengan Presiden dan jajaran menteri kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Di sisi lain, JK juga meminta agar sejumlah menteri yang tak lagi diajak masuk dalam kabinet pemerintahan kedua Jokowi untuk tetap memberikan dukungan kepada pemerintah.

“Bagi teman-teman yang ikut sama saya artinya istirahat, kita lanjutkan mendukung memberi pandangan dan juga harapan kepada presiden dengan tim yang akan datang kita,” kata dia.

Politisi senior Partai Golkar itu juga menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada Presiden dan jajarannya yang sudah sama-sama bertugas selama lima tahun.

“Sekali lagi terima kasih dan maaf bila ada kesalahan-kesalahan atau kekeliruan dan sebagai wapres di bawah presiden ada pertanggungajwaban resmi,” ucap JK.

Dalam acara tersebut, sejumlah menteri kabinet tampak hadir di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Kemudian hadir Menteri ESDM Iganasius Jonan, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Soyfan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Lalu hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong.

Hadir pula Kapolri Jenderal Tito Karnavian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Jaksa Agung M. Prasetyo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan pejabat negara lainnya. 

Dua Tahun Anies jadi Gubernur, Nasib Tukang Becak Masih Terkatung-katung

Suara.com – Pelegalan becak agar bisa kembali beroperasi di jalanan Jakarta merupakan salah satu program yang pernah digaungkan Anies Baswedan saat ingin menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Namun, setelah dua tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta, Anies tampaknya masih menggantungkan nasib para tukang becak untuk bisa mencari nafkah di jalan. 

Aturan mengenai larangan kendaraan lawas ini bisa beroperasi tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Syafrin Liputo mengatakan sampai saat ini aturan itu masih berlaku.

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Suara.com/Fakhri).Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Suara.com/Fakhri).

“Kami masih berpedoman pada Perda nomor 8 ketertiban umum, artinya di sana masih ada larangan untuk operasional becak di Jakarta,” ujar Syafrin di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Syafrin mengklaim pihak Pemprov DKI sendiri sudah melakukan beberapa upaya perbaruan becak yang masih beroperasi. Namun proses revitalisasi harus terhenti karena masih terganjar aturan itu.

“Revitalisasi becak-becak yang saat ini masih beroperasi itu menunggu adanya perubahaan regulasi tadi karena mau tidak mau suka tidak suka masih ada becak yg beroperasi,” jelasnya.

Untuk menangani becak yang masih beroperasi, Syafrin menyebut pihaknya hanya bisa melakukan pendataan. Ia juga menyebut ada tawaran becak listrik namun masih terbentur regulasi.

“Becak listrik memang ada penawaran dari salah satu inovatornya dari Jogja tetapi kita masih regulasinya blm membolehkan maka ini blm bisa kita akomodir,” pungkasnya.

Upaya Anies dalam merubah Perda tersebut memang sudah dilakukan. Namun Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi menyatakan tidak menyetujui rencana melegalkan becak karena khawatir banyak becak dari luar yang akan mendatangi Jakarta.

Anies sendiri tetap kekeuh mencoba mengizinkan becak beroperasi. Ia bahkan membuat Tiga Shelter Becak Terpadu telah berdiri di kawasan Teluk Gong, Pejagalan, Jakarta Utara.

Terciduk Bawa Sabu 2,5 Kg, Status 2 Anggota BNN Ditelisik Polisi

Suara.com – Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) masih menyelidiki kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang melibatkan dua pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dari penangkapan ini, polisi menyita sabu-sabu seberat 2,5 kilogram.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyampaikan, polisi masih mengecek status dua anggota BNN itu apakah berasal dari PNS atau intitusi Polri.

“Kami mendengar memang ada ya. Kami sampai sekarang belum mendapatkan informasi dari narkoba, tapi memang ada kejadiannya, sedang kita cek, apakah itu anggota PNS atau Polri sedang kita cek,” ungkap Argo di Polda Metro Jaya, Jumat (18/10/2019).

Sebelumnya, dua pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) dicokok polisi karena dugaan menjual barang bukti berupa sabu seberat 2,5 kilogram. Keduanya adalah MK dan MR.

Berdasarkan keterangan yang terhimpun, penangkapan dilakukan di sebuah apartemen di Jakarta pada Jumat (11/10/2019) lalu.

Saat ini, keduanya tengah diproses oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Kepala Biro Humas dan Protokol BNN Brigjen Sulistyo Pudjo membenarkan adanya penangkapan tersebut. Hanya, ia tak mengetahui secara pasti kronologi penangkapan tersebut.

“Memang betul diamankan dan saat ini sedang diproses di direktorat narkotika Polda Metro Jaya. Masih belum tahu cerita narkoba dapat dari mana, karena masih pendalaman. Silahkan tanya ke penyidiknya,” kata Pudjo saat dikonfirmasi Kamis (17/10/2019).

Bapak Ini Pamer Alat Kelami di Angkot Depok, Bikin Penumpang Lain Ketakutan

Suara.com – Ulah pria yang memamerkan alat kelamin di Depok, Jawa Barat menggemparkan media sosial baru-baru ini. Terlebih aksi tersebut dilakukan di dalam angkot.

Tindakan exhibisionisme (penyimpangan seksual dengan memamerkan alat kelamin di depan umum –red) itu awalnya dibagikan oleh seorang warganet.

Kisah tersebut kemudian viral setelah diposting jejaring sosial Instagram @depok_update, Kamis (17/10/2019).

Kebetulan saat itu, korban berada dalam angkot yang sama dengan bapak-bapak yang memamerkan alat kelaminnya.

Korban mengaku duduk berhadapan dengan pelaku. Sepanjang jalan, ia memilih untuk memainkan ponselnya.

Tapi seketika terkejut, ketika melihat orang di depannya mengubah posisi kaki lalu memamerkan kemaluannya.

“Pas saya naik saya fokus main hp sepanjang perjalanan pas saya matiin hp saya baru sadar bapak-bapak di depan saya duduk dengan posisi kaki dibuka dan kemaluannya dikeluarkan dari dalam sletingnya,” curhat korban.

Sontak hal membuat korban ketakutan sampai gemetar, namun ia tidak berani menegurnya karena berada di dalam angkot.

Meski begitu, ia sempat merekam video ulah pelaku exhibisionisme sebagai bukti bahwa kejadian tersebut benar terjadi.

Pelaku yang sadar ulahnya tengah direkam pun langsung menutupi kemaluannya dengan tangan.

“Saya langsung gemetar min gak berani negur krna didalam angkot. Saya sempat merekam nya min cuma dia mungkin agak sadar langsung dia tutupi dengan tangannya,” sambung korban.

Sementara itu, korban yang masih syok, tak lama memilih turun dari angkot.

Tolak jadi Menteri Jokowi, Hasto: Sudah Izin ke Bu Mega Jadi Sekjen Lagi

Suara.com – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menolak tawaran apabila ditunjuk menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Alasan penolakan itu karena dia mengklaim hanya fokus bekerja untuk partai.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditemui di Kantor DPD PDIP Jawa Timur, Surabaya, Jumat (18/10/2019). Hasto mengatakan jika ia ingin mendedikasikan hidupnya untuk partai.

Menurutnya, tugas di partai adalah tugas terhormat terlepas dari apapun posisinya.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Suara.com/Arry Saputra).Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Suara.com/Arry Saputra).

“Saya passion di partai, mengajar di partai bertemu pengurus partai, itu butuh energi perjuangan sendiri. Karena jadi pengurus partai tugasnya mengorganisir rakyat. Ketika ada pilihan saya memilih sekjen di partai,” ucapnya.

Ia menambahkan jika dirinya menjadi menteri masih belum pas. Menurut dia masih banyak yang lebih hebat dan pas dari dirinya. Ia pun telah meminta izin ke Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk tetap mengurus partai.

“Saya sudah izin ke ibu Megawati untuk jadi sekjen di periode kedua. Tugas di partai apalagi tugas sekjen perlu totalitas yang tidak mungkin dirangkap. Kita ini manusia itu biasa bukan manusia super,” kataya

Saat ditanya, apabila dirinya ditunjuk presiden, ia mengatakan jika Presiden Jokowi tidak akan asal tunjuk menteri yang dikehendakinya, pasti berdialog dengan para ketua umum, termasuk dengan Megawati Soekarnoputri.

“Presiden ndak asal tunjuk, harus berdialog dulu dengan ketua. Karena sudah disampaikan ke publik ndak mungkin presiden nunjuk. Kalau tetap ditunjuk ya saya mohon izin untuk tetap di partai,” tandasnya.

Kontributor : Arry Saputra

Disebut Pelanggar HAM, IKOHI Tolak Prabowo dan Wiranto jadi Menteri Jokowi

Suara.com – Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Amnesty International Indonesia (AII) secara tegas menolak isu masuknya Prabowo Subianto dan Wiranto ke dalam Kabinet Indonesia Kerja Jokowi periode 2019-2024.

Alasannya, kedua tokoh yang besar dari intitusi militer itu dianggap terlibat dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Sekjen IKOHI Zaenal Mutaqqin menegaskan eks Danjen Kopassus dan Panglima ABRI era Soeharto itu diduga sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas hilangnya beberapa aktivis demokrasi saat tahun 1998.

“Kami berharap walaupun proses politik saat ini memberikan sinyal yang kuat Prabowo Subianto akan dilibatkan, digandeng dalam instrumen kekuasaannya. Kami berharap presiden segera menyadari bahayanya jika melibatkan pelanggar HAM sebagai orang yang memiliki kebijakan dalam menjalankan roda kekuasan,” kata Zaenal di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Menurutnya, di periode pertama kepemimpinan Jokowi saja tidak bisa mengusut kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan Jaksa Agung M Prasetyo dari Partai Nasdem dan Wiranto yang juga terduga pelaku pelanggaran HAM berat, apalagi jika ditambah Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan.

“Jaksa Agungnya, Menkopolhukam tidak punya kehendak, sikap politik, keinginan menyelesaikan kasus penyelesaian masa lalu. Apalagi Menkopolhukam-nya sudah jadi pengetahuan umum sebagai salah satu pelanggar HAM,” katanya.

Payan Siahaan, orang tua dari Mahasiswa Perbanas Ucok Siahaan yang hilang tahun 1998 juga mengaku khawatir dengan arah politik Jokowi saat ini yang perlahan membuka pintu untuk Prabowo.

“Saya mewakili keluarga orang hilang menginginkan agar atau mengingatkan Pak Jokowi bahwa 5 tahun pertama itu, kami tidak terlalu meminta atau masih bersabarlah,” kata dia. 

“Artinya kan meskipun telah dijanji-janjikan kami sampai akhir periode pertama Itu kan belum ada kebijakan yang tuntas untuk mengatakan bahwa 13 orang yang hilang itu telah meninggal atau 13 orang yang hilang itu statusnya seperti apa,” ucap Payan.

Diketahui, kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998 tak pernah terselesaikan hingga kini, 21 tahun kemudian.

Keluarga korban masih terus menanti kejelasan keberadaan mereka yang masih hilang. Satu per satu orang tua korban meninggal tanpa pernah mendapatkan akses pada keadilan serta kepastian hukum terhadap anggota keluarga mereka.

Mereka diantaranya adalah ibunda Wiji Thukul, Tuti Koto (ibunda Yani Afri), Nurhasanah (ayah dan ibunda Yadin Muhidin), Paimin (ayahanda Suyat), Sahir (ayahanda Herman Hendrawan), Fatah (ayahanda Gilang), Misiati Utomo (ibunda Petrus Bima Anugerah) adalah sebagian orang tua korban yang selama hidupnya terus berjuang meraih keadilan dan menanti kembalinya anak-anak mereka.

Jokowi Minta Maaf Sering Ganggu Menkeu hingga Menlu Malam-malam

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar acara silaturahim dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran menteri kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2019). Acara silaturahim diisi dengan menyantap makan siang dan dihibur penyanyi keroncong Endah Laras dan musisi Jubing Kristianto.

Dalam sambutannya, Jokowi mengenang bahwa dirinya kerap menelpon jajaran kabinetnya saat tengah malam untuk meminta informasi terkait permasalahan yang terjadi.

Jokowi kemudian pernah menelpon Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Retno Marsudi, hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Saya juga mohon maaf, saya (pernah) ganggu tengah malam, enggak sekali dua kali ke pak Tito, Kabin, Bu Menkeu tengah malam pernah saya telpon. Bu Retno pernah tengah malam saya telpon. Pak Basuki juga sama. Ya itulah gangguan-gangguan yang sering saya lakukan karena negara ini memerlukan kerja kita semuanya,” ujar Jokowi.

Selain itu Jokowi juga mengaku pernah menelpon Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Komandan Korps Marinir Mayjen TNI Suhartono karena keperluan yang mendesak.

“Terakhir kemarin saya terpaksa harus melompat perintah langsung ke Danko Marinir, ke Kasad, karena keperluannya sangat mendesak. Hal-hal seperti itu harus saya kerjakan,” ucap dia.

Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga pernah memanggil jajaran Direktur Utama (Dirut) atau Direktur Jenderal BUMN tanpa memberitahu menteri. Sebab dirinya ingin mendapatkan data atau informasi langsung.

“Mungkin saya panggil Dirut tanpa harus beritahu menteri BUMN atau panggil dirjen tanpa lewat menteri. karena sangat mendesak, informasi yang dibutuhkan, tengah malam pagi subuh. Karena kita diberi tanggung jawab kelola 267 juta jiwa di negara kita,” tutur dia.

Jokowi pun menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yakni para menteri, menko, kepala badan, Kapolri, Panglima, Jaksa Agung.

“Sekali lagi saya ucapkan makasih dan mohon maaf bila dalam pergaulan sehari-hari dalam berikan perintah dan berinteraksi ada yang kurang berkenan. karena saya penuh dengan kekhilafan dan kekurangan sehingga banyak hal dalam kita bergaul ada hal-hal yang kurang berkenan,” kata dia.

“Mohon maaf mungkin dalam lima tahun ini kita baru bertemu agak santai mungkin hanya hari ini. Pas akhir-akhit ini kita baru bertemu dan ada yang nyanyi. Biasanya kalau ketemu isinya kalau nggak ratas, paripurna,” Jokowi menambahkan.

Disuruh Munarwan FPI Ngaji Lagi, Moeldoko Tertawa

Suara.com – Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman meminta Kepala Staf Presiden Moeldoko belajar mengaji Alquran agar tidak menjadi “burung”.

Pernyataan Munarman tersebut adalah respons terhadap Moeldoko yang mempertanyakan signifikansi keberadaan FPI.

Moeldoko sendiri santai menanggapi pernyataan Munarman.

“Nggak apa-apa aku ngaji lagi,” ujar Moeldoko seraya tertawa di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Moeldoko enggan membahas lebih lanjut soal pernyataan dirinya yang menyebut kenapa harus ada FPI saat tak ada penjajahan di Indonesia.

Sebelumnya, Moeldoko mempertanyakan keberadaan organisasi FPI. Kata Moeldoko, ia tidak merasa agamanya perlu dibela oleh FPI.

Hal ini dikatakan Moeldoko saat memberikan kuliah umum bertajuk “Nasional Masa Kini” di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

“Mengapa harus ada, apa itu, Front Pembela Islam? Apa yang dibela? Ya maaf ya, aku langsung ngomong blak-blakan saja kan. Memangnya Islam sedang dijajah oleh orang lain apa? Apalagi itu dibela? Tuhan kok dibela? Buat apa? Dia enggak perlu pembelaan,” kata Moeldoko.

Gugat KPK, Sidang Praperadilan Imam Nahrawi Digelar Sehari Jokowi Dilantik

Suara.com – Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi gugatan kepada KPK terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI tahun 2018. Gugutan praperadilan itu dilayangkan Nahrawi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur, Imam Nahrawi mengajukan praperadilan melalui situs http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id.

Imam mendaftar pada 8 Oktober 2019, dengan nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL.

Dalam gugatannya itu, Nahrawi menyoal tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan KPK. Selain itu, alasan Nahrawi menggugat KPK lewat jalur praperadilan terkait status penahanannya yang dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Menyatakan Surat Perintah Penahanan NomorSprin.Han/111/DIK.01.03/01/09/2019, tanggal 27 September 2019 yang menetapkan pemohon untuk dilakukan penahanan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian poin permohonan prapradilan Nahrawi yang diterima Suara.com, Jumat (18/10/2019).

Petitum tersebut juga meminta kepada termohon yakni KPK agar menghentikan perkara yang menjerat Imam Nahrawi. Sidang perdana praperadilan Imam Nahrawi pun rencana akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta selatan pada Senin (21/10/2019).

Dalam kasus ini, Nahrawi diduga telah bersekongkol Miftahul Ulum, asiten pribadinya saat masih menjabat Menpora. Terkait kasus suap hibah ini, Nahrawi dan Miftahul diduga telah menerima suap sejak periode 2014 sampai 2018 dengan total uang mencapai Rp 14,7 miliar.

Selain itu, keduanya juga dalam rentan waktu tersebut turut meminta uang mencapai total Rp 11,8 miliar. Dari hitungan sementara, total uang suap yang diterima Nahwari dan Asprinya itu mencapai Rp 25,6 miliar.

KPK pun menjerat Nahrawi dan Ulum dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 12 B atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dirut PPD Klaim Bus Zhongtong dari China Belum Pernah Terbakar

Suara.com – Bus pabrikan asal China, Zhongtong sempat menuai kontroversi karena diduga pernah terbakar saat beroperasi. Namun kejadian itu dibantah oleh Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) selaku operator bus TransJakarta merek Zhongtong.

Direktur Utama (Dirut) PPD, Pande Putu Yasa, mengatakan saat kejadian di depan Gedung PMI, Jalan Gatot Subroto pada tahun 2015 itu, bus Zhogtong tidak dilalap si jago merah. Menurutnya bus tersebut tidak benar-benar terbakar namun hanya mengeluarkan asap.

“Zhongtong ini kalau dibilang terbakar, sebenarnya tidak juga. Kalau saya mendefinisikan terbakar ini dilalap api, habis mobilnya,” ujar Pande saat dihubungi, Jumat (18/10/2019).

Pande menyebut kejadian serupa juga pernah terjadi pada bus Zhongtong. Saat itu ada kesalahan pada operasional mesin dan membuat bus menjadi panas.

Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar busway berbahan bakar gas di jalan Pos Besar, Pasar Baru, Jakarta, Senin (18/2). [ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja]Saat petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar bus Transjakarta berbahan bakar gas di jalan Pos Besar, Pasar Baru, Jakarta, Senin (18/2). [ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja]

“Karena altor-altornya ini macet, sopir memaksakan mobil ini bergerak sehingga terjadi gesekan panbellnya menjadi panas,” kata Pande.

Ia kemudian mengatakan mesin bus tersebut menjadi terlampau panas karena kejadian itu. Lalu karena sudah panas, otomatis bus mengeluarkan APAR untuk mendinginkan mesin hingga terlihat mengeluarkan asap.

“Dia (bus Zhongtong) menyemprotkan APAR secara otomatis, keluarlah itu busa putih yang dianggap itu sebagai bentuk kebakaran, padahal mobilnya enggak apa-apa, masih utuh pada saat itu,” pungkasnya.

Indonesia jadi Anggota Dewan HAM PBB, JK: Ingat Risikonya!

Suara.com – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan keberhasilan Indonesia yang terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2024.

Terkait hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berpesan kalau pencapaian itu juga memiliki risiko tersendiri untuk Indonesia.

Pencapaian itu diperoleh Indonesia seusai mendapatkan suara terbanyak, yakni 174 suara dari total 193 suara konstestan negara lain.

JK menyebutkan bahwa Indonesia juga harus ingat dengan HAM yang ada di Indonesia.

“Jangan lupa ada juga risikonya kita harus menjaga HAM dalam negeri lebih baik,” kata JK di Kantor Kemenlu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

“Jangan kita anggota HAM kemudian ada HAM dalam negeri, nah, itu sulit,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Retno menyampaikan rasa syukurnya karena Indonesia ternyata bisa menyisihkan banyak negara dalam kontestasi pemilihan anggota Dewan HAM PBB.

Retno mengungkapkan bahwa banyak dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga akhirnya Indonesia bisa menjadi anggota. Ia bahkan menyebut JK turut ikut andil melobi berbagai pihak.

“Termasuk pak JK tentunya yang ikut melobi sana sini untuk keanggotaan kita di Dewan HAM dan demikian pak JK untuk tahun depan kita tidak hanya duduk di Dewan Keamanan tapi juga di Dewan HAM PBB,” katanya.

Sebut Fotonya Dipakai Anak yang Jual Ibu Rp10 Ribu, Pengguna FB Ini Protes

Suara.com – Setelah akun Facebook bernama Friska Meila Anatasya ramai diperbincangkan karena menjual ibunya sendiri lalu membuat klarifikasi, kini perhatian warganet terpusat pada Rhina Kirei Mantik.

Akun tersebut membuat pengakuan di Facebook bahwa foto yang digunakan Friska Meila Anatasya yang mengunggah klarifikasi adalah miliknya.

Ia menuliskan pernyataan itu di grup Facebook BERITA VIRAL pada Kamis (17/10/2019).

Rhina Kirei Mantik lantas memprotes Friska Meila Anatasya karena menggunakan fotonya tanpa izin.

Dirinya pun menduga, Friska Meila Anatasya hanyalah akun palsu yang ingin menebar sensasi.

“Mau klarifikasi… plus bantu up ya…
Ini perempuann pakai foto saya! Dan real, ini akun fake yang mau cari sensari atau apa ya? Kenapa enggak pakai akun sendiri terus pakai foto sendiri buat menebar sesuatu yang enggak baik! Friska Meila Anastasya semoga hidup Anda diberkati di mana pun Anda berada… Karena orang seperti Anda akan menuai apa yang Anda tabur…” tulis Rhina Kirei Mantik.

Sebagian besar warganet yang memenuhi kolom komentar pun menyarankan Rhina Kirei Mantik supaya melaporkan Friska Meila Anatasya ke Facebook atau polisi.

Warganet mengaku fotonya dipakai Friska Meila Anatasya - (Facebook/Rhina Kirei Manik)Warganet mengaku fotonya dipakai Friska Meila Anatasya – (Facebook/Rhina Kirei Manik)

Friska Meila Anatasya viral di media sosial setelah unggahannya pada Jumat (11/10/2019) dibagikan banyak warganet.

Ia menampilkan foto seorang wanita terbaring di kasur dengan selimut yang menutup seluruh tubuh hingga setengah wajahnya.

“Dijual, ibu penyakitan. Harga 10.000 saja. Yang minat silakan datang ke Blitar, urusin orang tua enggak guna ini. Dijual karena nyusahin. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan,” tulisnya.

Lalu pada Rabu (16/10/2019) Friska Meila Anatasya mengungkapkan alasan mengapa dia benci dengan orang tuanya. Ia mengatakan bahwa orang tuanya hanya menghabiskan uang setelah dia sudah bekerja.

Namun akun yang mengunggah klarifikasi ini punya foto profil yang berbeda dari akun dengan nama yang sama yang viral sebelumnya.

Menurut laporan dari Radio Patra, Polres Blitar sedang menyelidiki postingan anak durhaka yang viral tersebut.

Sementara itu, banyak warganet yang mengecam keras unggahan Friska Meila Anatasya. Mereka berpendapat, tidak sepantasnya seorang anak bersikap durhaka seperti itu kepada orang tuanya.

Postingan viral anak jual ibunya Rp 10 ribu dari akun Facebook Friska Meila Anatasya. (twitter @makLambeTurah)Postingan viral anak jual ibunya Rp 10 ribu dari akun Facebook Friska Meila Anatasya. (twitter @makLambeTurah)

Ada Nama Kepala Daerah yang Bakal Jadi Calon Menteri Kabinet Jokowi?

Suara.com – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menghormati keputusan atau hak prerogatif presiden dalam menentukan kabinet di pemerintahannya. Namun, ia memberikan bocoran terkait lima jalur yang berpeluang kuat menjadi menteri.

Lima jalur yang berpeluang kuat menjadi menteri diantaranya yakni, dari jalur parpol, kedua dari jalur profesional dan fungsional, ketiga jalur kepala daerah yang akan dipromosikan.

“Keempat jalur aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki integritas dan teknokrasi yang baik, dan kelima jalur tokoh nasional atau tokoh masyarakat,” ucap Hasto saat ditemui di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Jalan Kendangsari, Surabaya pada Jumat (18/10/2019)

Hasto menyebut, banyak tantangan Presiden Jokowi untuk ke depannya. Mulai dari penyelesaian program kerja, tantangan perubahan ekonomi dunia hingga tantangan menghadapi ancaman radikalisme. Guna mempercepat langkah kerja diperlukan kemampuan menteri dalam bidangnya masing-masing.

“Menurut kami, struktur parlemen tidak perlu mengalami banyak perubahan. Sehingga, kabinet bisa bergerak cepat seperti keinginan Pak Jokowi,” kata Hasto.

Hasto mengungkapkan, PDIP telah melakukan proses kaderisasi secara berjenjang. Apabila ada 100 nama yang diajukan pun akan siap. Namun, nama-nama yang diserahkan harus memenuhi kriteria presiden.

“Dengan demikian Ibu Mega mencari nama-nama kader terbaik dari dalam ataupun yang ditilik dari kemampuan kualitas leadership, teknokrasinya, integritasnya mampu menjadi pembantu dari Bapak Jokowi,” jelasnya.

Hasto menambahkan, proses penyusunan terus dilakukan hingga ke finalisasi. Nantinya, susunan kabinet menjadi representasi dari koalisi Indonesia kerja (KIK).

“PDIP juga berpikir membangun konsolidasi kekuatan nasional sangat penting karena itu kami juga memikirkan bagaimana representasi dari koalisi Indonesia kerja. Ibu Megawati kemarin sudah bertemu dengan bapak presiden di Istana,” katanya.

Kontributor : Arry Saputra

Jokowi Gelar Acara Perpisahan, Puan hingga Yasonna Ikut Foto Bersama

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar acara silaturahim dengan jajaran menterinya. Dalam acara itu, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Mufidah Jusuf Kalla.

Acara ini merupakan perpisahan antara Jokowi dan JK serta jajaran menteri jelang berakhirnya masa jabatan periode 2014-2019.

Sejumlah menteri kabinet tampak hadir diantaranya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Setelah itu hadir Menteri ESDM Iganasius Jonan, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Soyfan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Lalu hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong.

Hadir pula Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung M. Prasetyo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrachman M. Fachir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Tampak juga hadir mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang kini menjadi anggota DPR.

Sementara dua menteri yang tidak terlihat yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Untuk diketahui, Wiranto tidak hadir karena masih menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto setelah ditusuk beberapa waktu lalu.

Selanjutnya Jokowi dan JK berserta rombongan berdiri di depan gedung Istana Merdeka untuk melakukan sesi foto bersama.

Usai melakukan foto bersama, Jokowi dan jajarannya menyantap makan siang di dalam Istana Negara.

Kado Istimewa bagi Pelanggan, PLN Gelar Gebyar Kemerdekaan 2019

Suara.com – Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan kado istimewa bagi pelanggan dan calon pelanggan di seluruh Indonesia melalui promo “Gebyar Kemerdekaan 2019”. Promo ini berlaku pada 16 Agustus – 31 Oktober 2019.

Selama periode promosi tersebut, PLN memberikan diskon tambah daya 50 persen yang berlaku untuk daya mulai 450 Volt Ampere (VA) hingga 197 kilo Volt Ampere (kVA). Tidak hanya itu, diskon tersebut akan bertambah hingga 74 persen, jika pelanggan menambah paket internet dan TV berlangganan ICON+ , khusus untuk lembaga pendidikan, diskon tambah daya, serta pemasangan paket internet dan TV berlangganan ICON+ mencapai 100 persen.

Selain program-program promo ini, PLN juga memberi harga khusus bagi pelanggan yang ingin mendapatkan layanan penyambungan sementara pada 16 Agustus – 31 Oktober 2019, yang dapat digunakan untuk rangkaian pesta perayaan Hari Kemerdekaan RI.

Pelanggan cukup membayar Rp 170.845 saja untuk mendapatkan sambungan listrik sementara selama periode promosi. Dengan harga tersebut, pelanggan sudah mendapatkan daya listrik lebih dari 80 kilo Watt hour (kWh) dan selebihnya dapat diisi ulang.

Permintaan sambungan listrik sementara ini dibatasi sampai daya maksimum 5.500 VA.

“Kemeriahan perayaan kemerdekaan Indonesia selalu diisi dengan banyak kegiatan, seperti panggung hiburan atau gapura 17-an. PLN memfasilitasi masyarakat yang ingin menggunakan listrik bagi pesta perayaan kemerdekaan Indonesia ini,” ujar Vice President Public Relation PT PLN,  Dwi Suryo.

Bagi pelanggan yang ingin menikmati promo Gebar Kemerdekaan 2019 dapat langsung mendaftar ke Contact Center PLN 123, yang dapat diakses melalui ponsel (kode area+123), telepon 123, e-mail pln123@pln.co.id, Twitter @pln_123, Facebook PLN 123, dan website www.pln.co.id serta aplikasi smartphone PLN MOBILE.

21 Bus Transjakarta Zhongtong Sudah Beroperasi, Awal November 2019 Jadi 59

Suara.com – Sebanyak 21 bus TransJakarta pabrikan China, Zhongtong sudah mengaspal di jalanan Ibu Kota. Jumlah bus yang sempat menimbulkan kontroversi itu jumlahnya akan bertambah menjadi 59 unit yang beroperasi.

Direktur Utama (Dirut) Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) Pande Putu Yasa mengatakan pihaknya memang menyediakan 59 bus untuk dioperasikan. Namun yang beroperasi baru 21 karena sisanya sedang disesuaikan spesifikasinya dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“21 ini adalah berdasarkan evaluasi dan pengendalian yang dilakukan oleh PT Transportasi Jakarta,” ujar Pande saat dihubungi, Jumat (18/10/2019).

Pande menuturkan, beberapa pengecekan yang dilakukan di antaranya seperti pemasangan logo dan pengecekan mesin. Sebagai operator yang berkewajiban memenuhi spesifikasi, PPD harus sesuai kontraknya dengan TransJakarta.

“Setelah dipenuhi oleh PPD, baru akan dioperasikan kemudian. Ini targetnya di 1 November,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Nadia Diposanjoyo mengatakan bus Zhongtong telah kembali mengaspal.

Menurutnya, pengoperasian kembali bus tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kontrak dengan Operator dari Bus Zhong Tong, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

“Pengoperasian bus ini adalah bentuk dari pelaksanaan kontrak tahun 2013,” ujar Nadya saat dihubungi, Selasa (15/10/2019).

Bus produksi China ini sempat menuai kontroversi karena dalam pengadaan hingga pengoperasiannya menuai polemik. Saat masa Gubernur Jakarta sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat menolak mengizinkan bus gandeng Zhongtong karena menganggap armada tersebut tidak layak.

Ahok lantas lebih memilih bus pabrikan Eropa seperti Mercedes Benz, Scania, dan Volvo. Bahkan saat pengadaannya, Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono divonis 13 tahun penjara dalam kasus pengadaan bus TransJakarta merk Zhongtong pada tahun 2012 dan 2013.

Saat beroperasi, bus tersebut juga Bus Zhongtong juga pernah terbakar di depan Gedung PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada 8 Maret 2015. Bus yang terbakar itu baru beroperasi selama tiga hari.

Setelah Disidak, Daiso Tak Jual Benda Tajam Lagi di Stasiun MRT Dukuh Atas

Suara.com – Gerai Daiso di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, tak lagi menjual benda tajam. Toko yang menjual produk dan aksesoris dari Jepang ini sudah disidak oleh pihak PT MRT Jakarta.

Pantauan Suara.com di lokasi, Jumat (18/10/2019) siang, gerai ini masih buka seperti biasa. Terlihat beberapa pengunjung memilih barang-barang yang dijajakan.

Barang yang dijual di antaranya seperti peralatan masak, makan, bantal, sendal, gantungan kunci, dan berbagai alat rumahan lainnya. Tak terlihat pisau, gunting, dan benda tajam lainnya di pajang di toko tersebut.

Salah satu karyawan yang tengah bertugas mengatakan pisau dapur ukuran besar sudah tidak lagi dijual setelah pihaknya ditegur. Namun masih ada pisau roti ukuran kecil yang dijajakan.

“Iya sudah enggak ada lagi pisau, yang tajam sudah enggak ada. Paling itu saja buat roti yang kecil,” ujar karyawan itu di lokasi.

Gerai Daiso di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat. (Suara.com/Fakri Fuadi)Gerai Daiso di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat. (Suara.com/Fakri Fuadi)

Sebelum Daiso ditegur, pisau dapur dan gunting dijejerkan dengan peralatan masak lainnya seperti panci, centong, dan sodet. Pihak kantornya sendiri juga sudah menerima pemberitahuan sebelum disidak.

“Sudah kok, sudah ada infonya. Itu office sih yang urusin,” jelasnya.

Sebelumnya, PT MRT Jakarta mendapati salah satu tenant retail atau penyewa yakni Daiso, yang menjual benda tajam di Stasiun MRT Jakarta Dukuh Atas BNI. Daiso langsung ditegur dan benda-benda tersebut dilarang dijual di stasiun.

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Muhamad Kamaluddin mengatakan pelarangan menjual benda tajam untuk menjaga aspek keamanan dan keselamatan.

Adapun barang-barang yang ditertibkan antara lain pisau, gunting, hingga cutter.

“Kami menjaga dan meningkatkan layanan, khususnya pada aspek safety dan security di Stasiun MRT Jakarta. Hal itu berpotensi disalahgunakan dan membahayakan keamanan dan keselamatan penumpang serta melanggar peraturan yang diberlakukan di dalam stasiun,” kata Kamaludin dalam keterangan resminya, Kamis (17/10/2019).

Ogah Diberi Uang, Perampok Cium Kening Nenek-nenek Sebelum Kabur

Suara.com – Perampokan diwarnai aksi menggelikan terjadi di sebuah apotek di Kota Amarante, Brazil belum lama ini. Satu perampok malah mencium kening nenek-nenek.

Kala itu, wanita tersebut menawarkan uang miliknya setelah dua orang perampok mendatangi apotek.

Dikutip dari Daily Mail, Jumat (17/10/2019), kamera CCTV yang terpasang di pojok ruangan apotek berhasil mengabadikan peristiwa perampokan.

Dua pria memakai helm tiba-tiba merangsek masuk ke dalam apotek. Mereka menggasak barang-barang yang ada di dalam lemari kaca.

Kepada outlet Brasil G1, pemilik toko Samuel Almeida mengatakan bahwa para perampok meminta karyawannya untuk memberikan semua uang yang dimiliki.

Tak disangka, aksi perampokan itu juga diketahui oleh nenek-nenek yang tinggal bersebelahan dengan apotek.

Wanita tua yang disamarkan namanya tersebut, menghampiri salah satu perampok berhelm hitam dan mengajaknya bicara.

Ia pun menawarkan sejumlah uang miliknya kepada perampok namun ditolak.

Seperti pengakuan Samuel Almeida, tersangka menolak uang pemberian nenek-nenek dan malah memberikan balasan sopan.

Ia menepuk pundak wanita tua itu lalu berkata, “Tidak Bu, Anda diam saja, saya tidak ingin uang Anda,”.

Setelah itu, pelaku mencium kening nenek-nenek seperti yang dilakukan anak kepada ibunya. 

Kendati menunjukkan sikap sopan, perampok nyatanya tetap melancarkan aksinya.

Mereka berhasil menggondol uang sebesar 240 dolar atau sekitar Rp 3,3 juta dan sejumlah barang lainnya, sebelum kabur.

Atas kejadian itu, pemilik apotek melapor ke polisi. Petugas pun langsung memburu para perampok.

Mulan Jameela Pamer Dikasih Kacamata Gucci, Begini Peringatan dari KPK

Suara.com – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Mulan Jameela, menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah memamerkan foto kaca mata merek Gucci hasil pemberian pihak lain melalui akun Instagram.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan Mulan yang merupakan artis dan kekinian menjadi anggota DPR harus memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Saut memastikan, KPK akan memantau orang-orang seperti Mulan Jameela selama menjadi anggota DPR, terutama untuk mencegah adanya praktik gratifikasi.

“Mulan sebagai tokoh politikus perempuan harus memberikan kontribusi besar kepada masyarakat. Nah, KPK akan memantau agar hal itu terjadi, agar tetap baik. Itulah yang KPK sebut sebagai politik cerdas berintegitas dalam SIPP (sistem integritas partai politik),” kata Saut, Jumat (18/10/2019).

Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah hanya mengingatkan dan mengimbau semua penyelenggara negara yang menerima apa pun, untuk melaporkan ke lembaganya. Sebab, bisa saja pemberian itu merupakan bentuk gratifikasi.

“Sebagai bagian dari pencegahan korupsi, KPK mengimbau agar para penyelenggara negara memperhatikan ketentuan tentang pelaporan gratifikasi. Kalau ada penerimaan-penerimaan dari pihak lain yang berhubungan dengan jabatan, wajib dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja,” ucap Febri.

Maka itu, Febri menyebut Mulan yang sebelumnya bukan sebagai penyelengara negara, agar dapat memahami profesinya kekinian sebagai anggota DPR RI.

“KPK mengingatkan agar bisa memahami perbedaan posisi setelah menjadi pejabat publik. Penerimaan-penerimaan yang dulu tidak masalah, mungkin dapat berbeda setelah menjabat. Jadi lebih baik berhati-hati dalam menerima sesuatu yang memiliki risiko etik hingga pidana,” kata Febri.

Hasto Sebut Penambahan Parpol di Koalisi Harus Diputuskan Bersama- sama

Suara.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai penambahan jumlah partai koalisi harus diputuskan bersama partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusung Jokowi – Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Tetapi Hasto mengakui kalau penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Hasto menilai secara etik memang semestinya keputusan penambahan jumlah partai koalisi harus berdasar keputusan bersama KIK sebagai partai pengusung Jokowi – Ma’ruf Amin.

“Kabinet hak prerogatif presiden. Tapi, terkait koalisi pascapilpres misalnya penambahan parpol harus diputuskan bersama-sama (partai koalisi). Fatsoennya seperti itu,” kata Hasto kepada wartawan, Jumat, (18/10/2019).

Dalam demokrasi yang sehat kata Hasto, koalisi sebelum dan sesudah Pilpres semestinya tetap sama. Kecuali, kata dia, ada pertimbangan yang strategis yang mengharuskan bertambahnya partai koalisi ke pemerintahan.

“Misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal,” ujarnya.

Menurut Hasto demokrasi membutuhkan checks and balances. Partai politik di dalam atau di luar pemerintahan kata dia, sama-sama memiliki tugas patriotik.

Terkait isu akan ada parpol di luar koalisi gabung, Hasto menyebut hal itu masih dalam pembahasan. Meski demikina, belum ada keputusan hingga saat ini.

“Dialog sedang berjalan. Karena sedang berjalan belum ada keputusan,” tandasnya.

Ditertawakan karena Salah Ketik, Motivator Aniaya 10 Siswa dalam Kelas

Suara.com – Delapan siswa SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang, Jawa Timur, memutuskan melapor ke polisi karena menjadi korban penganiayaan motivator, saat mengikuti seminar kewirausahaan yang diadakan pihak sekolah, Kamis (17/10).

Mereka melapor ke Polresta Malang, Jumat (18/10/2019). Sebelumnya, Jumat pagi pukul 08.00 WIB, pihak sekolah mengadakan pertemuan dengan para wali murid korban kekerasan tersebut.

Belakangan diketahui, nama motivator yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Agus Setyawan alias Agus Piranhamas, warga Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang.

Dalam pertemuan itu, para wali murid dan siswa menjelaskan duduk perkara penamparan yang dilakukan Agus Piranhamas. Kasus itu sendiri terkuak setelah video penamparan viral di media sosial.

Setelah pertemuan, sejumlah orang tua siswa dan anaknya memutuskan melaporkan ke polisi.

Sebab, salah satu siswa berinisial M mengaku dipukul pada bagian mulut hingga berdarah.

“Ya ini mau ke polres, laporan,” kata dia.

Ia menuturkan, kejadian bermula saat motivator handak mengetik kalimat pada layar LCD lewat laptop operator.

Namun, ada kesalahan ketik satu huruf, sehingga membuat para siswa tertawa. Karena tersinggung, Agus memanggil sekitar 10 siswa untuk maju ke hadapannya.

Kesepuluh siswa itu lantas ditampar secar bergiliran sambil dicaci maki oleh Agus.

“Kami tertawa karena dia salah ketik. Dia langsung memanggil kami dan ditampar,” kata M.

Persiapan Pelantikan Jokowi Sudah 95 Persen dan Bakal Berlangsung Sederhana

Suara.com – Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono mengatakan persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden untuk Minggu 20 Oktober 2019 sudah hampir rampung. Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan dilantik di gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta pada pukul 14.30 WIB.

Maruf mengatakan persiapan terakhir akan dirampungkan hari ini. Setelah itu MPR akan melakukan pelaksanaan gladi pada hari ini dan Sabtu (18/10) besok.

“Prinsip sebenarnya siap sekali ya, sudah maksimal. Tapi kalau mau persentase saya kira sudah di atas 90 persen, 95 persen ya. Hari ini gladi kotor, besok gladi resik. Sudah enggak ada hal yang menjadi kendala ya, tinggal pelaksanaan,” kata Maruf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Untuk tamu undangan, Maruf mengatakan mantan presiden serta kandidat capres dan cawapres juga sudah memastikan bakal hadir di pelantikan Jokowi dan Maruf Amin.

“Ya Alhamdulillah kemarin dengan secara langsung ya menyampaikan undangan MPR datang dari mulai presiden ke lima Megawati ya siap hadir, SBY siap hadir, kemudian nanti Pak Prabowo juga hadir, Pak Sandiaga hadir, presiden juga yang mau dilantik wakil presiden Kyai Haji Maruf Amin juga pasti hadir,” kata dia.

“Saya kira ini tokoh-tokoh akan hadir dalam pelantikan dan membawa pesan positif tidak hanya internal kita tapi juga dunia internasional,” Maruf menambahkan.

Menurut Maruf, pelantikan Jokowi – Ma’ruf bakal berlangsung secara sederhana sesuai dengan kehendak Presiden Jokowi. Namun begitu, MPR tetap menyesuaikan dengan standar yang ada lantaran menyambut tamu-tamu dari kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Ya setuju, sederhana memang betul kemarin pada saat kita rapat konsultasi dari pimpinan MPR dengan presiden jelas bahwa dilakukan sederhana, khidmat, agung, kan gitu. Tentu kita melaksanakannya seperti itu, karena sudah tersedia, semuanya sudah ada ya tinggal melaksanakan saja,” tandasnya.

Wapres JK Pamit, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan Menangis

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidato terakhirnya di kantor Kementerian Luar Negeri, Jumat (18/10/2019).

Tak disangka, kata per kata yang disampaikan JK malah membuat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berlinang air mata.

Detik-detik jelang purna tugas, JK masih harus menjalani beberapa agenda, salah satunya adalah meresmikan lembaga dana kerja sama pembangunan internasional atau Indonesian Agency for International Development (AID) di Kantor Kemenlu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat.

Dalam pidatonya, JK menyelipkan kata-kata pamit setelah lima tahun bertugas menjadi wapres.

“Karena hari ini hari-hari terakhir kerja bagi saya,selama lima tahun jadi wakil presiden dan pidato saya ini pidato terakhir, ini terakhir betul, nanti sore akan makan-makan dengan presiden saja,” kata JK.

“Setelah pidato kurang lebih 5 tahun, kurang lebih 600 pidato, ini pidato ke 601,” sambungnya.

Retno dan Sri yang saat itu berada di samping JK tampak sibuk menyeka air matanya. Rasa haru tidak lagi dapat disembunyikan oleh keduanya.

Kemudian JK menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kemenlu yang telah bekerja sama dalam pemerintahan periode 2014-2019.

JK mengungkapkan Kemenlu Ri lah yang paling sering direpotkan olehnya ketika menjalani tugas ke luar negeri.

“Tentunya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada jajaran yang selalu bekerja sama dan membantu selama lima tahun,” tuturnya.

“Barangkali saya pejabat yang paling sering ke luar negeri, di samping menteri luar negeri tentu, yang paling merepotkan,” sambung JK.

Dokter IZH Jadi Tersangka Kasus Ninoy Karundeng, Ini Pembelaan Kuasa Hukum

Suara.com – Seorang perempuan berinisial IZH ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap relawan Jokowi, Ninoy Karundeng. Diketahui, IZH merupakan seorang dokter.

Terkait itu, pengacara IZH, Gufroni membantah jika kliennya terlibat dalam kasus tersebut. Ia menyebut IZH justru memberikan pertolongan pada massa aksi yang kena tembaklam gas air mata di Masjid Al-Falah pada Senin (30/9/2019) lalu.

“Saat itu dokter Insani sedang menjalankan tugas profesinya sebagai dokter yakni memberi pengobatan kepada pelajar yang terluka karena aksi unjuk rasa, termasuk mengobati Ninoy Karundeng di dalam masjid Al Falah,” kata Gufroni saat dikonfirmasi, Jumat (18/10/2019).

Dengan demikian, Gufroni membantah pernyataan polisi terkait IZH dan suaminya yang turut mengintrogasi Ninoy.

“(Dokter Insani) yang ikut mengobati Ninoy Karundeng, dia merasa tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan psikis, apalagi menyekap Ninoy Karundeng,” kata dia.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Suyudi Ario Seto menyebut, IZH saat kejadian berada di lokasi. Sebagai tim medis, IZH tidak menolong Ninoy saat dianiaya.

“Sebagai seorang tenaga medis, dia (dokter IZH) tidak ada upaya membantu seseorang yang sudah babak belur dianiaya banyak orang. Padahal korban dalam keadaan butuh dukungan medis,” ujar Suyudi saat dikonfirmasi, Kamis (17/10/2019).

Suyudi menerangkan, IZH bersama sang suami turut mengintrogasi Ninoy. Suami IZH diketahui juga bertindak sebagai tim medis.

Tangkap layar video saat Ninoy dianiaya sekelompok orang. (Twitter).Tangkap layar video saat Ninoy dianiaya sekelompok orang. (Twitter).

“Yang bersangkutan membiarkan (peristiwa penganiayaan), malah ikut mengintrogasi dengan suaminya yang sama-sama tenaga medis,” sambungnya.

Sejauh ini, polisi sudah 14 tersangka terkait penganiayaan dan penculikan Ninoy. Namun, hanya 13 orang yang ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.