Besok, JPU KPK Panggil Ulang Menag Lukman dan Khofifah ke PN Tipikor

Suara.com – Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa, Rabu (26/6/2019), besok.

Rencananya, kedua pejabat itu akan diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Tipikor dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama untuk dua terdakwa, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Harris Hasanudin dan Kakanwil Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi.

“Karena di persidangan sebelumnya, Menteri Agama dan Gubernur Jawa Timur tidak datang. Maka besok dijadwalkan ulang pemeriksaan 2 saksi ini sebagai saksi untuk terdakwa Haris dan Muafaq,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Menurut Febri, Selain Lukman dan Khofifah selanjutnya penerima suap jual beli jabatan eks Ketua Umum PPP, Romahurmuziy atau Rommy.

“Sampai hari ini tidak ada informasi terkait rencana ketidakhadiran. Surat pemanggilan sudah kami sampaikan secara patut,” tutup Febri.

Diketahui, Menteri Lukman dan Khofifah tak memenuhi panggilan dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag yang digelar di PN Tipikor, Jakarta pada Rabu (19/6/2019) lalu. Sedianya, dua pejabat itu sudah dijadwalkan JPU KPK sebagai saksi untuk terdakwa Harris dan Muafaq.

Namun, dengan alasan ada kegiatan, Menag Lukman dan Khofifah kompak absen dalam sidang kasus tersebut.

TKN Sebut Bukti yang Disampaikan Tim Hukum Prabowo di MK Hanya Halusinasi

Suara.com – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Maruf Amin menganggap bukti-bukti yang disampaikan tim hukum Prabowo – Sandiaga pada sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) lemah. Mereka menganggap keterangan saksi kubu Prabowo tidak sesuai dengan fakta.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi – Ma’ruf, Ade Irfan Pulunga, kemudian mencotohan salah satu kesaksian yang disoalkan terkait keterangan dugaan pelanggaran yang dituduhkan terjadi di TPS 08 Dusun Winongsari Boyolali, Jawa Tengah. Menurutnya di TPS tersebut sudah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi.

“Permasalahan di TPS tersebut sudah dilaksanakan PSU atas rekomendasi Bawaslu, sehingga tidak ada lagi masalah,” ujar Ade di Posko Cemara 01, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Selain itu, Ade menilai tim hukum Prabowo – Sandiaga juga kerap menggiring opini publik atas keterangan yang disampaikan saat sidang di MK. Salah satunya saat memberikan pertanyaan ke saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Sandi, Hairul Anas.

Suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). [Antara/Hafidz Mubarak]Suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). [Antara/Hafidz Mubarak]

Menurut Ade keterangan Anas mengenai adanya imbauan kecurangan saat Training of Trainer (TOT) tidak terjadi.

Namun Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi dikatakan Ade, terus menggiring opini publik keterangan Anas tersebut menjadi bukti terjadinya kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif (TSM).

“Pernyataan yang Jubir BPN 02 coba menggiring isunya, digiring framing ke publik supaya mengarah ke bukan kewenangan MK. Isunya digring ke dugaan kecurangaan TSM tersebut,” kata Ade.

Karena itu Ade menganggap apa yang disampaikan Jubir dan Tim Hukum BPN tidak memiliki dasar yang kuat. Ia menyebut keterangan dari dua pihak itu hanya halusinasi.

“Jadi kami melihat keduanya lebih mengedepankan halusinasi, berimajinasi yang tidak ada fakta dan buktinya,” pungkas Ade.

Pergub Reklamasi Terbit Sebelum Pilkada DKI, Anies Akui Sebal kepada Ahok

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai orang yang cerdik karena menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 sebelum Pilkada DKI 2017.

Dia menilai, pergub itulah yang membuat dirinya mengeluarkan 932 Izin Mendirikan Bangunan di Pulau D atau Pantai Maju di Lahan Reklamasi Teluk Jakarta.

Anies mengakui sebal terhadap pembuat Pergub 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Menurutnya, pergub tersebut sengaja dikebut saat Pilkada DKI 2017 atau sebelum gubernur baru (dirinya) menjabat.

Sebab, peraturan daerah yang mengatur mengenai tata ruang Pulau Reklamasi belum diterbitkan pada masa pemerintahan Ahok.

“Menurut saya yang mengerjakan ini semua cerdik, serius, dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya mulai kerja. Ini yang bikin sebel. Bayangkan. Dan kemudian khusus untuk kasus reklamasi, Pemda DKI itu punya posisi yang berbeda sekali. Dalam semua urusan di Jakarta itu sebagai regulator ya, dalam urusan reklamasi Pemprov itu jadi apa? Jadi pihak coba,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (25/6/2019).

Menurut Anies, dirinya tidak bisa mencabut atau merevisi Pergub 206/2016 buatan Ahok, karena akan menimbulkan presenden buruk bagi pemprov di mata masyarakat.

“Saat itu belum ada HPL milik siapa itu belum ada, makanya belum ada IMB, harus ada HPL, setelah ada HGB, harus ada HGB. HGB disusun berdasarkan Pergub 206, Kalau tidak ada Pergub 206, tidak bisa disusun HGB,” jelas ,” tegas Anies.

Sebelumnya, sebanyak 932 IMB diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta dengan berlandaskan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, serta Pergub Nomor 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

IMB itu diterbitkan PTSP DKI atas nama PT Kapuk Naga Indah, pengembang Pulau D pada November 2018.

Penerbitan IMB ini menuai polemik, karena pada 26 September 2018 Anies sebenarnya sudah mencabut izin pembangunan lahan reklamasi di Teluk Jakarta, sehingga 13 dari 17 pulau yang direncanakan batal dibuat dan 4 pulau yang sudah terlanjur dibangun akan dimaksimalkan untuk kepentingan publik.

Tanpa Menyiksa Hewan, Sirkus di Jerman Ini Pakai Teknologi 3D Hologram

Suara.com – Dari tahun ke tahun, sirkus menjadi salah satu hiburan yang begitu menghibur semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa.

Namun sayang, seiring berjalannya waktu sirkus semakin banyak ditentang oleh dunia.

Banyak organisasi pecinta satwa yang menentang adanya hewan di dalam sebuah pertunjukkan sirkus.

Alasannya, hewan-hewan yang ada di dalam sirkus kerap mendapat perlakuan tak layak hingga penyiksaan.

Alih-alih menggunakan hewan untuk pertunjukan, belum lama ini Circus Roncalli menggantinya dengan teknologi hologram 3D yang menakjubkan.

Sirkus menggunakan teknologi 3D hologram tanpa hewan sungguhan. (Instagram/@tacticglobal)Sirkus menggunakan teknologi 3D hologram tanpa hewan sungguhan. (Instagram/@tacticglobal)

Circus Roncalli sendiri diketahui merupakan grup sirkus asal Jerman yang didirikan sejak tahun 1976.

Namun pada tahun 2018, mereka memutuskan untuk menghapuskan pertunjukan dengan menggunakan hewan sungguhan.

Dilansir Suara.com dari laman Mothership, Selasa (25/6/19), Circus Roncalli menggunakan serangkaian proyektor dan laser canggih untuk memproyeksikan holografik hewan ke ukuran sesungguhnya.

Sirkus menggunakan teknologi 3D hologram tanpa hewan sungguhan. (YouTube/Optoma EMEA)Sirkus menggunakan teknologi 3D hologram tanpa hewan sungguhan. (YouTube/Optoma EMEA)

Circus Roncalli merupakan sirkus pertama yang menggantikan hewan dengan gambar holografik dalam penampilan mereka.

Siapa sangka, pertunjukan sirkus tanpa hewan sungguhan ini mendapat tepuk tangan meriah dari para penonton.

Pengunjung begitu terhibur dengan atraksi holografik hewan ini.

Rencananya, Circus Roncalli bekerjasama dengan Bluebox akan menggunakan teknologi ini selama enam tahun ke depan.

Usut punya usut, ternyata konsep sirkus futuristik ini terinspirasi dari pertunjukan Justin Timberlake NFL Superbowl.

Dari proyeksi ini, Anda akan dihibur dengan pertunjukan kuda, gajah serta satwa lain yang tak kalah menarik.

Kira-kira kapan ya sirkus tanpa hewan sungguhan ini bisa hadir di Indonesia?

Jadi Tuan MotoGP, Jokowi Libatkan Para Taipan Bangun Hotel Mandalika

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah pengusaha ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Sejumlah pengusaha yang hadir di antaranya CEO Mayapada Group, Dato Sri Tahir; Direktur Utama PT Hotel Sahid Jaya International Tbk, Hariyadi Sukamdani; Pemilik Djarum Group, Robert Budi Hartono; Pemilik CT Corp, Chairul Tanjung.

Kemudian, Pemilik Rajawali Group, Peter Sondakh; Pemilik Mulai Group, Eka Tjandranegara, serta; perwakilan Sinar Mas Group, MuktarWidjaja dan Gandi Sulistyo.

Direktur Utama Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar Mansoer mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi meminta para pengusaha untuk membangun hotel di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menunjang penyelenggaraan Moto GP di Mandalika pada tahun 2021 mendatang.

“Jadi intinya Presiden menyatakan Mandalika is open for business untuk pengusaha besar dalam negeri,” ujar Abdulbar seusai pertemuan dengan kepala negara. 

Abdulbar menuturkan Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut, masih memperkenalkan konsep Mandalika kepada para pengusaha. Namun, kata dia, belum ada komitmen dari para taipan ini untuk segera membangun hotel di Mandalika.

“Belum belum. Tadi baru perkenalan,” ucap dia.

Jokowi, kata Abdulbar, juga meminta pihak ITDC untuk proaktif kepada para pengusaha tersebut dan serta tetap berkomunikasi dengan para pengusaha.

“Nanti mereka akan kami kontak-kontak lagi. Tadi presiden minta kami proaktif ke sana,” ucap dia.

Sementara itu, CEO Mayapada Group, Dato Sri Tahir mengatakan Presiden Jokowi meminta para pengusaha hotel bisa membuka hotel di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sebab, Jokowi berjanji pemerintah akan menyiapkan infrastruktur di NTB.

“Karena NTB sudah dipersiapkan infrastruktur nya, airport akan diperbesar. Jadi bapak Presiden meminta supaya partisipasi daripada pengusaha hotel, untuk segera membuka hotelnya supaya rame,” ucap Tahir.

Ia pun berjanji akan membangun hotel sesuai permintaan Jokowi. Menurut dia, hal tersebut harus dilaksanakan sesuai amanat.

“Amanat kok, ya harus bikin hotel dalam waktu dekat,” ucap Tahir.

Lebih lanjut, Tahir menambahkan yang harus dipikirkan pemerintah bukan hanya Moto GP, melainkan sisi pariwisatanya.

“Saya pikir bukan GP-nya yang menarik, tapi adalah tourism-nya yang menarik, jangan hanya GP-nya. 356 hari apa yang kita lakukan. Kalau bikin hotel kan secara ekonomi bisa create market, kalau misalnya ada 20 hotel dibangun kan ada market itu,” tandasnya.

Wiranto: Tokoh Itu Pengecut, Ngomporin Masyarakat Tapi Hilang

Suara.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Wiranto menyebut ada tokoh yang menjadi provokator atau memanas-manasi masyarakat untuk melakukan demonstrasi.

Namun, menurut Wiranto, setelah masyarakat menuruti keinginan tokoh tersebut, tokoh itu justru tidak ikut melakukan aksi. Bahkan, kata Wiranto, saat aksi yang digadang oleh tokoh tersebut berakhir dengan kerusuhan, tokoh lepas tangan.

Terkait hal itu, Wiranto mengaku heran dengan adanya provokasi yang dibuat tokoh-tokoh tertentu. 

“Ada tokoh yang ngompor- ngomporin masyarakat. Dorong masyarakat untuk demo. Setelah masyarakat dengan pendemonya terjadi benturan, di mana dia? Di depan dia? Enggak ada, hilang dia,” ujar Wiranto di Kompleks Parmelen, Selasa (25/6/2019).

Meskipun tidak menyebut siapa tokoh yang dimaksud, Wiranto menganggap tokoh tersebut pengecut. Ia juga menganggap tokoh itu tidak nasionalis karena suka membuat kerusuhan.

“Tokoh seperti itu pengecut. Ngomporin tapi hilang, atau enggak nasionalis. Kenapa? karena membuat kondisi nasional terganggu, terancam. Enggak sayang negeri ini, sukanya rusuh,” kata Wiranto.

Menurutnya seharusnya permasalahan apapun harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Ia menganggap cara itu sesuai dengan budaya Indonesia.

“Lebih baik kita selesaikan dngan cara mufakat, musyawarah ya. Kalau rusuh, ada konflik yang rugi siapa sih? Kita semua rugi kok,”

Sebelumnya, Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) akan menggelar aksi pada sidang putusan gugatan sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi pada 28 Juni. Amien Rais disebut-sebut sebagai inisiator dari pelaksanaan aksi massa tersebut.

Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin menerangkan bahwa nantinya ada sekitar 100 ribu orang yang ikut meramaikan aksi massa tersebut.

Dirinya mengatakan kalau aksi massa itu berawal dari ajakan Amien Rais yang ingin mengadakan aksi damai mengawal jalannya sidang MK.

“Penasehat PA 212 Bapak Amin Rais yang juga dari awal sidang MK mengajak aksi super damai,” kata Novel saat dihubungi Suara.com, Jumat (21/6/2019).

Dua Provinsi Ini Masuk Dalam Kategori Status Awas Kekeringan

Suara.com – Memasuki puncak musim kemarau, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan ada dua provinsi yang berstatus awas berpotensi kekeringan. Dua provinsi tersebut meliputi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Untuk potensi awas di wilayah Jawa Timur, BMKG mengemukakan dua daerah yakni, Sampang dan Malang. Sedangkan untuk wilayah NTT diwaspadai di semua wilayah tersebut.

Dalam keterangan tertulis yang diperoleh Antara, Deputi Klimatologi BMKG Herizal mengemukakan ada kriteria yang dinyatakan dalam kategori awas yakni, terkait dengan curah hujan yang rendah dan tidak adanya hujan selama 61 hari.

“Status Awas karena telah mengalami lebih dari 61 Hari Tanpa Hujan (HTH) dan prospek peluang curah hujan rendah di bawah 20 milimeter per dasarian pada 20 hari mendatang lebih dari 80 persen,” kata dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Selain daerah tersebut, sebagian besar Yogyakarta, Indramayu (Jawa Barat), dan Buleleng (Bali) juga berstatus Awas.

Sejumlah daerah berstatus Siaga atau telah mengalami lebih 31 HTH dan prospek peluang curah hujan rendah di bawah 20 milimeter per dasarian pada 20 hari mendatang lebih dari 80 persen.

Daerah tersebut, yaitu Jakarta Utara, Lebak, dan Tangerang Provinsi Banten, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian besar Jawa Tengah.

Herizal mengatakan berdasarkan monitoring terhadap perkembangan musim kemarau menunjukkan berdasarkan luasan wilayah, 35 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dan 65 persen masih musim hujan.

Wilayah yang telah memasuki musim kemarau, meliputi pesisir utara dan timur Aceh, Sumatera Utara bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian tenggara, pesisir barat Sulawesi Selatan, pesisir utara Sulawesi Utara, pesisir dalam perairan Sulawesi Tengah, sebagian Maluku dan Papua bagian selatan.

Namun, katanya, musim kemarau tidak berarti tidak ada hujan sama sekali. Beberapa daerah diprediksikan masih berpeluang mendapatkan curah hujan. Pada umumnya prospek akumulasi curah hujan 10 harian ke depan, berada pada kategori rendah atau kurang dari 50 mm dalam 10 hari.

Meski demikian, katanya, beberapa daerah masih berpeluang mendapatkan curah hujan kategori menengah dan tinggi.

Curah hujan kriteria menengah, yaitu 50-150 mm dalam 10 hari diprakirakan dapat terjadi di pesisir Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan bagian barat, Jambi bagian barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah bagian utara, Sulawesi bagian tengah, Papua Barat bagian utara, dan Papua bagian utara.

Curah hujan kriteria tinggi atau lebih dari 150 mm dalam 10 hari diprakirakan dapat terjadi di pesisir timur Sulawesi Tengah dan Papua bagian tengah.

Pantauan BMKG dan beberapa lembaga internasional terhadap kejadian anomali iklim global di Samudera Pasifik menunjukkan kondisi El Nino Lemah, sedangkan annomali SST di wilayah Samudera Hindia menunjukkan kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) positif.

Kondisi itu diperkirakan berlangsung setidaknya hingga Oktober, November, dan Desember 2019. Oleh karena itu, masyarakat diimbau waspada dan berhati-hati terhadap kekeringan yang bisa berdampak pada sektor pertanian dengan sistem tadah hujan, kekurangan air bersih, dan peningkatan potensi kemudahan kebakaran. (Antara)

Peneliti UGM Usul ke KPU: Libatkan Mahasiswa Jadi Petugas KPPS saat Pemilu

Suara.com – Tim peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) mengusulkan pada KPU RI untuk melibatkan mahasiswa sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu berikutnya. Mahasiswa dinilai dapat bekerja efesien dan mempersingkat waktu.

Anggota Tim peneliti UGM, Riris Andono Ahmad mengatakan usulan tersebut telah disampaikan langsung kepada KPU.

“Kami bahas juga dengan KPU tadi kemingkinan support yang bisa diberikan oleh universitas-universitas untuk menyediakan tenaga penyelenggara Pemilu,” kata Riris saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Dosen Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM itu mencontohkan pemanfaatan tenaga mahasiswa ini bisa dilakukan melalui mekanisme Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Selain dinilai lebih efesien, KPU juga dianggap tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan.

“Salah satu yang kami usulkan adalah memanfaatkan mekanisme KKN dan magang yang sekarang ada di universitas untuk menyuplai tenaga Pemilu di lapangan. Karena tidak memerlukan biaya tambahan,” ujarnya.

Meski demikian, Riris menyadari kalau mahasiswa memiliki keterbatasan pengalaman. Sehingga, pihaknya pun menyarankan agar nantinya KPU dapat membuat formulasi dengan turut menyertakan petugas profesional dan mahasiswa.

Lebih lanjut, Riris menyarankan pelibatan mahasiswa sebagai petugas KPPS dapat diujicobakan dalam Pilkada serentak 2020. Sebelum akhirnya nanti ditetapkan pada pemilu-pemilu selanjutnya.

“Kami akan memulai di DIY karena lokasi UGM di DIY. Kami akan mulai dari situ agar bisa menyimpulkan dengan akurat apa sebenarnya pola-pola agar problematika serupa (kematian ratusan petugas KPPS) tidak terjadi lagi,” tandasnya.

Untuk diketahui, sedikitnya 527 petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 prtugas sakit pada Pemilu serentak 2019 yang berlangsung pada 17 April lalu.

Ogah Diajak Selfie, Staf Maskapai Ditendang Calon Penumpang Pesawat

Suara.com – Beberapa waktu lalu publik dibuat geram dengan aksi tiga pria yang tega menyerang salah seorang staf maskapai Vietjet Air.

Dilansir Suara.com dari laman The Sun, diketahui staf maskapai Le Thi Giang ini mendapat perlakuan kasar usai menolak foto bersama ketiga pria tersebut untuk yang kedua kali.

Ketiga pria ini menampar kemudian menendang Le Thi ke tanah.

Seorang manajer bandara yang melihat peristiwa itu berusaha menghentikan serangan ketiga pria itu.

Tak tanggung-tanggung manajer bandara ini juga mendapat tamparan dari Le Van Nhi (41), Le Trung Dung (34), dan Pham Huu An (28).

Dua staf keamanan bandara juga diserang saat mencoba menolong staf maskapai itu.

Pesawat milik maskapai VietJet Air. (Instagram/@vietjet)Pesawat milik maskapai VietJet Air. (Instagram/@vietjet)

Ketiga pria yang diduga mabuk ini akhirnya berhasil diringkus oleh penjaga keamanan dan dibawa ke kantor polisi terdekat.

Setelah dilakukan penyelidikan, ketiganya kini mendapatkan hukuman penjara di Pengadilan Provinsi Than Hoa, Vietnam.

Le Van mendapat hukuman tiga tahun, Le Trung selama dua tahun 10 bulan, dan Pham Huu dipenjara satu tahun 10 bulan.

Mereka juga dilarang terbang selama satu tahun menurut VN Express.

Serangan terhadap staf maskapai ini membuat warganet geram.

Petugas keamanan di bandara juga dikenai denda akibat gagal melindungi Le Thi.

VN Express juga mengungkapkan, empat penjaga keamanan dikenai denda masing-masing sebesar 135 poundsterling karena gagal melindungi staf maskapai wanita itu.

Ini Dia Foto Terbaru Mantan Suami Denada, Jerry Aurum Ditangkap Narkoba

Suara.com – Mantan suami penyanyi Denada, Jerry Aurum minta maaf telah mengkonsubsi narkoba. Jerry Aurum berprofesi sebagai fotografer profesional.

Jerry Aurum mengakui telah memakai narkoba dan menyesali perbuatannya. Jerry Aurum tidak banyak memberikan keterangan saat jurnalis menanyakan berapa lama ia terjerumus menggunakan narkoba.

“Saya meminta maaf kepada semua teman-teman, terutama keluarga yang sangat saya cintai, dan saya tidak akan mengulangi kebodohan ini lagi,” kata Jerry usai pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa.

Jerry Aurum keluar dari ruang pemeriksaan terlihat memakai baju kaos oranye, bercelana pendek dan menggunakan sandal jepit.

“Saya kira cukup sampai di situ keterangan saya (permintaan maaf),” kata dia.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erick Frendriz, menyampaikan Jerry Aurum ditangkap saat berada di kediamannya.

“Dia diamankan saat lagi sendiri, Jerry orangnya dan kooperatif,” katanya.

Saat ini Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat kata Erick sudah mengantongi nama pelaku yang memasok narkoba untuk Jerry.

“Kami sedang mengejar pemasoknya, datanya sudah ada,” ujarnya. (Antara)

Kubu Prabowo Klaim Simpan Rekaman Suara Pelatihan TKN yang Disoal Anas

Suara.com – Teuku Nasrullah, Tim Hukum Capres Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, mengklaim memunyai rekaman suara acara pelatihan TKN Jokowi – Maruf Amin yang menyebut kecurangan lazim dalam demokrasi.

Namun, kata Nasrullah, rekaman itu sengaja disimpan pihaknya karena mengkhawatirkan keselamatan Hairul Anas Suaidi.

Hairul adalah saksi kubu Prabowo – Sandiaga dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, dan mengungkapkan kegelisahannya terkait pelatihan yang diikutinya itu.

Dalam persidangan, Anas mengungkap isi dari pelatihan yang dihadiri Jokowi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga Ketua Tim Harian TKN, Moeldoko.

“Anas sebetulnya punya rekaman-rekaman itu, ada rekaman suara,” kata Nasrullah dalam diskusi yang diselenggarakan di Prabowo – Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Akan tetapi, rekaman suara itu tidak dimasukkan ke dalam bukti yang diserahkan ke MK. Alasan pihaknya enggan memunculkan bukti rekaman suara itu adalah untuk menyelamatkan Anas dari segala ancaman.

“Dengan berbagai pertimbangan, kami tidak menampilkan hal itu. Karena kami tidak bisa menjamin keselamatan Anas,” ujarnya.

Dalam kesaksiannya, Anas menceritakan sejumlah tokoh politik tersebut memberikan materi kepada relawan dan saksi.

Moeldoko disebutnya memberikan materi dengan menerangkan kalau kecurangan itu bagian dalam demokrasi.

Sedangkan, kata dia, Ganjar memberikan materi mengenai aparat tidak perlu netral. Lain lagi dengan cerita soal Hasto. Dalam ToT itu, Hasto diceritakan Anas memberikan materi kalau kubu Prabowo memiliki banyak kelompok radikalisme.

Viral Maki-maki Tukang Nasi Bebek, Polisi Gadungan Disetrap Hormat Bendera

Suara.com – Jagat dunia maya sempat dihebohkan dengan video viral lelaki mengaku anggota polisi yang memaki pedagang nasi bebek di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Dalam video berdurasi 18 detik yang diunggah @lambe_turah, lelaki tersebut tak terima saat si penjual nasi bebek menagih uang senilai Rp 1000 untuk segelas teh yang dipesannya. Lantas, lelaki tersebut memaki-maki pedagang nasi bebek tersebut.

Polisi gadungan kena hukuma hormat bendera karena maki-maki penjual nasi bebek. (Instagram)Polisi gadungan kena hukuma hormat bendera karena maki-maki penjual nasi bebek. (Instagram)

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Metro Bekasi Kota, Komisaris Polisi Erna Ruswing merespons video viral lelaki mengaku polisi yang mengamuk kepada penjual nasi bebek karena tak mau bayar segelas teh.

Dia mengatakan, lelaki tersebut bukan merupakan anggota polisi. Buntut dari video viral itu, polisi abal-abal itu pun telah diberikan sanksi setelah ditangkap.

Hukuman yang diberikan, yakni polisi gadungan itu diminta untuk menghormat bendera.

“Iya, yang bersangkutan dihukum hormat bendera,” kata Erna saat dikonfirmasi, Selasa (25/6/2019).

Namun, Erna tak merinci identitas oknum polisi tersebut. Ia juga tak membeberkan tempat tugas serta pangkat polisi gadungan yang mengamuk di tenda milik pedagang tersebut

“Nanti saja, saya tidak tahu,” singkatnya.

Ceramahnya di Pemprov DKI Mendadak Dibatalkan, Begini Doa Felix Siauw buat Anies

Suara.com – Kajian Bulanan di Masjid Fatahilah Kompleks Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat dibatalkan.

Ustaz Felix Siauw yang dijadwalkan menjadi pembicara dalam kajian tersebut mengaku merasa bangga.

Melalui akun Instagram @felix.siauw, Felix Siauw mengakui selama dua tahun terakhir ada banyak pembatalan kajian-kajian yang dihadiri olehnya.

Meski demikian, ia mengaku merasa bangga lantaran ditolak sebab ide Islam yang dibawanya.

Tak apa, saya bangga ketika saya harus ditolak sebab ide Islam yang saya bawa. Bukan ditolak sebab akhlak, atau pribadi saya yang menyalahi syariat,” kata Felix Siauw seperti dikutip Suara.com, Selasa (25/6/2019).

Difitnah bahwa Khilafah menyalahi Pancasila, juga terhormat. Sebab menunjukkan tingkat pemahaman mereka,” imbuh Felix Siauw.

Acara Ceramah Felix Siaw di Balai Kota Jakarta Dibatalkan. [Pemprov DKI Jakarta]Acara Ceramah Felix Siaw di Balai Kota Jakarta Dibatalkan. [Pemprov DKI Jakarta]

Felix Siauw memberikan apresiasi untuk pihak panitia yang telah berjuang demi terselenggaranya kajian tersebut.

Takh hanya itu, Felix Siauw juga memanjatkan doa khusus untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Semoga Allah lindungi semua jama’ah Masjid Fatahilah, semua pegawai pemprov DKI, terkhusus pada pak Anies Baswedan, @aniesbaswedan semoga rahmat Allah tercurah padanya,” ungkap Felix Siauw.

Untuk diketahui, poster acara yang tersebar di kalangan wartawan, acara itu sedianya digelar pada Rabu (26/6/2019) besok sekitar pukul 11.45 WIB. Poster itu terkonfirmasi lewat unggahan di Instagram resmi @masjidfataillahbalaikotaDKI.

Namun, poster digital acara tersebut langsung dihapus setelah menuai kontroversi, beberapa dari warganet menuding acara tersebut berbau dengan acara organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia.

Tim Kuasa Hukum Prabowo Sebut Adu Bukti C-1 Bakal Habiskan Waktu 365 Tahun

Suara.com – Ketua Tim Kuasa Hukum Capres – Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto sempat menyebut jika adu bukti C-1 dalam sengketa pemilu merupakan langkah yang konvesional.

Sebab, pihaknya menghitung kalau adu bukti C-1 bisa selesai dalam 365 tahun.

Mulanya Tim Kuasa Hukum Prabowo – Sandiaga menyinggung soal kesaksian dari ahli Profesor Jaswar Koto soal temuan 27 juta pemilih siluman. Kesaksian Jaswar tersebut tidak dibantahkan oleh pihak termohon yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau pihak terkait TKN Jokowi – Maruf Amin.

“Yang dipersoalkan terhadap Profesor Jaswar Koto hanyalah soal sertifikat keahlian. Padahal, ia telah menulis 20 buku, 200 jurnal internasional, pemegang hak paten (patent holder), penemu dan pemberi sertifikat finger print dan eye print, serta menjadi Direktur IT di sebuah perusahaan yang disegani di Jepang,” kata Bambang melalui keterangan tertulisnya, Selasa (25/6/2019).

Berdasarkan keterangan Jaswar yang tidak dibantah tersebut, Bambang melihat dari sisi lain yakni, mekanisme pembuktian adanya kecurangan. Bambang membayangkan apabila keterangan Jaswar kemudian diadu dengan C-1, maka akan menghabiskan waktu sekitar 365 tahun lamanya.

“Katakanlah pengecekan C1 dengan C1 membutuhkan waktu satu menit sekali pengecekan, maka pengecekan tersebut akan memakan waktu sekitar 365 tahun dengan asumsi pemilihnya sekitar 192 juta pemilih,” ujarnya.

“Atau kalau pengecekannya didasarkan per TPS ( dengan asumsi jumlah TPS 813.330 TPS) dan waktu pengecekan setiap TPS memakan waktu 30 menit, maka waktu yang dibutuhkan untuk pengecekan secara keseluruhan dapat memakan waktu sekitar 46 tahun lamanya,” tandasnya.

Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditetapkan Sebagai Tersangka Lagi

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka korupsi dan gratifikasi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penetapan tersangka terhadap
Rachmat Yasin hasil pengembangan kasus suap terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat.

“KPK kembali menemukan ada sejumlah pemberian lain yang diduga telah diterima oleh Bupati Bogor saat itu (Rachmat Yasin). Sehingga untuk memaksimalkan asset recovery, KPK melakukan penyelidikan dan saat ini setelah terdapat bukti permulaan yang cukup, KPK membuka penyidikan baru,” kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Febri menjelaskan kasus korupsi yang menjerat Yasin yakni meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar sekitar Rp 8,93 miliar.

Uang tersebut digunakan Yasin untuk biaya operasional dirinya selaku Bupati Bogor ketika itu.

“Itu juga, untuk kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014,” ujar Febri.

Terkait itu, Yasin duduga menerima gratifikasi berupa tanah sekitar 20 hektare untuk perizinan pembangunan pondok pesantren dan kota santri.

“Itu Rahmat juga menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Vellfire, senilai Rp 825 juta itu diterima Yasin dari seorang pengusaha,” ujar Febri.

Menurut Febri, Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sudah divonis 5 tahun penjara

Untuk diketahui, Yasin merupakan terpidana penerima suap dari mantan bos Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala terkait izin alih fungsi lahan hutan yang dikelola PT Bukit Jonggol Asri.

Yasin divonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung, pada Kamis (27/11/2014) lalu. Dia juga dikenai denda Rp 300 juta subsider tiga bulan penjara.

Saat itu, Yasin dinilai terbukti secara sah melakukan pelanggaran dalam kasus suap izin rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan dengan PT Bukit Jonggol Asri senilai Rp 4,5 miliar.

Atas perbuatannya itu, Yasin juga diberi hukuman tambahan, yakni pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun.

Yasin saat ini baru mendapat cuti menjelang bebas (CMB) dari Lapas Sukamiskin pada awal Mei 2019 lalu.

Digerebek Pacaran, ABG Malah Diperkosa Warga di Belakang Rumahnya

Suara.com – Seorang pemuda bernisial J (24) diringkus polisi lantaran telah melalukan pemerkosaan terhadap R, gadis belia di Aceh Utara.

Aksi cabul itu dilakukan tersangka setelah memergoki korban sedang berduaan dengan kekasihnya pada Jumat (14/6/2019) lalu. Sebelum diperkosa, pelaku sempat merampas telepon seluler milik korban yang masih berusia 15 tahun.

Aksi perampasan ponsel itu dilakukan sebagai jaminan agar lelaki yang sudah beristri itu tak akan melaporkan R kepada orang tuanya saat dipergoki berduansama sang pacar.

Kasat Reskrim Polres Aceh Utara Iptu Rezki Kholiddiansyah mengatakan, modus penyitaan ponsel itu dimanfaatkan pelaku untuk bisa memuaskan libidonya. Lewat dalih akan mengembalikan ponsel itu, J lalu mencabuli korban di belakang rumahnya.

“Pelaku melakukan perbuatannya pada Jumat, 14 Juni 2019 malam, di belakang rumah korban. Saat itu pelaku berujar kepada korban, akan mengembalikan handphone-nya apabila bersedia melayani pelaku,” kata Rezki seperti dilansir Portalsatu.com–jaringan Suara.com, Selasa (25/6/2019).

Setelah puas mencabuli, ternyata J berbohong. Ponsel tersebut tetap tak diberikan kepada korban.

“Namun ternyata, pelaku tidak mengembalikan handphone korban, walau telah mencabulinya. Kepada penyidik, pelaku mengaku telah menyerahkan handphone korban kepada geuchik (kepala kampung) setempat,” kata dia.

Kasus pencabulan anak ini terungkap setelah polisi menerima laporan dari orang tua korban.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 81 ayat (1) dan (2), jo pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014.

“Pelaku sudah kami amankan. Kasus ini masih dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” tandasnya. 

PSI: Istilah Diganti Pantai, Goyang Lidah Anies untuk Berbohong

Suara.com – Politisi PSI, Guntur Romli menyindir Gubernur Anies Baswedan yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di Pulau Reklamasi, Teluk Jakarta. Anies memberikan izin dengan dalih lokasi tersebut bukan sebagai pulau melainkan pantai.

Menurut Romli, ungkapan pulau reklamasi itu sebelumnya digunakan Anies saat Pilkada untuk menyerang saingannya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dalam video yang dicuitkan ulang oleh Romli, Anies menyebut lokasi reklamasi sebagai pulau-pulau.

Cuitan Guntur Romli di akun Twitter pribadinya. (@GunRomli).Cuitan Guntur Romli di akun Twitter pribadinya. (@GunRomli).

Dulu @aniesbaswedan menyebut itu sebagai pulau-pulau, dipake alat untuk menyerang Ahok saat pilkada DKI,” cuit Romli melalui akun twitternya @GunRomli, Senin (24/6/2019).

Romli mengatakan Anies memberikan IMB dengan dalih menyebut lokasi reklamasi sebagai pantai bukan pulau. Tindakan Anies yang tidak sesuai saat Pilkada ini disebur Romli sebagai ‘goyang lidah’ untuk berbohong.

Kini Anies melegalkannya dengan kasih IMB dan istilah diganti pantai, ini goyang lidah Anies untuk berbohong,” jelas Romli.

Sebelumnya, saat menghadiri halal bihalal Partai Gerindra DKI di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2091) Anies menyebut lahan reklamasi di Teluk Jakarta itu adalah pantai bukan pulau seperti yang digaungkan selama ini.

Anies mengambil contoh Pantai Indah Kapuk, Mutiara, dan Ancol yang merupakan lahan reklamasi tapi disebut pantai bukan pulau.

Kuasa Hukum Prabowo: MK Harus Menegakkan Kebenaran dan Keadilan Secara Utuh

Suara.com – Tim Kuasa Hukum Prabowo – Sandiaga tengah menanti sidang putusan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang akan dibacakan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 27 Juni.

Harapan utama tim kuasa hukum Prabowo – Sandiaga adalah keputusan MK nantnya berlandaskan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan atau the truth and justice.

Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis berjudul: Prinsip ‘For The Truth & Justice‘ dan Kemuliaan Mahkamah Konstitusi Dipertaruhkan yang dirumuskan oleh delapan anggota tim kuasa hukum Prabowo – Sandiaga yang diketuai Bambang Widjojanto.

“MK harus menegakkan kebenaran dan keadilan secara utuh. Jika tidak, maka keputusan MK akan kehilangan legitimasi, karena tidak ada public trust di dalamnya. Akibatnya lebih jauh, bukan hanya tidak ada public trust, namun juga tidak akan ada public endorsement pada pemerintahan yang akan berjalan,” tulis surat yang dirumuskan oleh delapan anggota tim kuasa hukum Prabowo – Sandiaga, Selasa (25/6/2019).

Mereka menerangkan, sejumlah keterangan dari saksi fakta dan saksi ahli yang disampaikan dalam sidang terbukti tidak mendapatkan bantahan dari pihak termohon yakni KPU.

Gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. (Suara.com/Muhaimin)Gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. (Suara.com/Muhaimin)

Contonya terkait temuan adanya penggelembungan 22 juta suara yang disampaikan saksi ahli Prof. Jaswar Koto. Namun yang dipersoalkan KPU ataupun pihak terkait yakni TKN Jokowi – Maruf Amin terkait keterangan saksi itu ialah soal latar belakang Jaswar soal keahliannya dalam IT.

Selain itu, keterangan saksi fakta Idham Amiruddin soal adanya DPT siluman juga tidak pernah digubris meskipun telah dilaporkan sebelumnya ke tingkat Bawaslu.

Keterangan Idham tersebut dinilai mampu membuat MK membatalkan hasil penghitungan suara KPU dimana Jokowi – Maruf Amin unggul.

“Tidak jelasnya DPT, sebenarnya telah cukup menjadi alasan bagi majelis hakim MK untuk membatalkan pelaksanaan Pilpres 2019 sebagaimana MK telah membatalkan Pilkada Sampang dan Maluku Utara Tahun 2018 karena ketidakjelasan DPT,” ujarnya.

Hairul Anas Suaidi, saksi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam sidang gugatan Pilpres 2019. (Antara)Hairul Anas Suaidi, saksi Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dalam sidang gugatan Pilpres 2019. (Antara)

Selain itu keterangan yang disampaikan saksi bernama Hairul Anas soal materi pelatihan relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Maruf Amin. Menurutnya, tidak ada perbedaan signifikan antara keterangan Anas dengan jawaban dari saksi yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum Jokowi – Maruf Amin.

“Kesaksian Anas 02 telah dibenarkan dan diamini oleh saksi Anas Nasihin (Anas 01), diantaranya tentang power point yang berjudul “Kecurangan adalah Bagian Dari Demokrasi” beserta isi isi power point lainnya,” tulisnya.

Lebih lanjut, Tim Kuasa Hukum Prabowo – Sandiaga juga menyoroti terkait ketidakmampuan KPU untuk menampilkan form C-7.

Diketahui, C-7 merupakan form berupa daftar kehadiran pemilih di TPS. Form itu disebut bisa membuktikan soal DPT yang amburadul.

“Ketidakadaan C7 sangat fatal terkait dengan kepastian atas hak pilih rakyat (daulat rakyat),” tegasnya.

Rektor Panggil Polisi ke Kampus, 4 Mahasiswa UNAS Positif Ganja dan Sabu

Suara.com – Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar operasi narkotika di Universitas Nasional (Unas) Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019), siang. 

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Komisiaris Polisi Vivick Tjangkung mengatakan, operasi tersebut berlangsung sejak pukul 13.00 WIB. Hasilnya, empat mahasiswa dinyatakan positif menggunakan narkotika lewat pemeriksaan urine. 

Keempatnya dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja. Hanya saja, Vivick enggan membeberkan identitas mahasiswa tersebut.

Polisi saat menggelar tes urine di dalam area kampus UNAS. (dok. polisi).Polisi saat menggelar tes urine di dalam area kampus UNAS. (dok. polisi).

“Telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap 175 mahasiswa dan dosen, hasilnya empat mahasiswa positif narkoba. Di antaranya narkotika jenis sabu dan ganja,” ungkap Vivick saat dikonfirmasi wartawan. 

Vivick menyebut, empat mahasiswa yang dinyatakan positif akan menjalani pemeriksaan ulang di Polres Metro Jakarta Selatan.

Polisi saat menggelar tes urine di dalam area kampus UNAS. (dok. polisi).Polisi saat menggelar tes urine di dalam area kampus UNAS. (dok. polisi).

Vivick menerangkan, operasi tersebut merupakan permintaan dari rektor UNAS. Menurutnya, lingkungan kampus harus bersih dari penyalahgunaan narkotika.

“Ini merupakan permintaan positif, karena bisa jadi tolok ukur bagi kelembagaan pendidikan ke depan bahwa sudah adanya paham lingkungan mahasiswa, perlu ada pembersihan penyalahgunaan narkoba,” papar Vivick.

Polisi saat menggelar tes urine di dalam area kampus UNAS. (dok. polisi).Polisi saat menggelar tes urine di dalam area kampus UNAS. (dok. polisi).

Saat disinggung apakah operasi tersebut akan menyasar kampus-kampus di wilayah Jakarta Selatan, Vivick menyebut pihaknya bakal menggelar hal serupa. Hanya saja, ia tak merinci waktu operasi di kampus lainnya.

“Iya, selanjutnya akan kita lakukan operasi serupa,” tutup Vivick.

Ini Dia Sosok Penabrak Sellha Purba, Sang PPSU Cantik Jakarta

Suara.com – Anggota PSSU cantik Sellha Purba ditabrak oleh pengendara sepeda motor B 3135 ULA. MOtor itu dikendarai Anang Dwi Prasetyo. Sella Purba ditabrak saat melintas di Jalan Raya Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim bercerita insiden tersebut terjadi pada Selasa (25/6/2019) sekitar pukul 05.30 WIB. Sesaat kejadian, Sellha Purba sedang bertugas menyapu jalan di lokasi tersebut.

“Kami tentu menyayangkan insiden ini terjadi. Apalagi korban sedang menjalankan tugas menyapu jalan demi kenyamanan masyarakat,” kata Ali, saat ditemui di Kantor Walikota Jakarta Utara, Selasa (25/6/2019).

Pasca kejadian tersebut, Sellha Purba dan pengendara sepeda motor dilarikan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Kelapa Gading.

Namun Sellha Purba harus kembali dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja akibat mengalami luka serius.

Sellha Purba mengalami pendarahan otak setelah ditabrak di jalan oleh pemotor. Sellha Purba adalah petugas PPSU di Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara yang sempat viral karena kecantikannya.

Sellha terbaring di rumah sakit karena menderita pendarahan otak akibat tertabrak motor. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Yudi Dimyati menerangkan Sellha Purba saat ini sedang menjalani tindakan operasi akibat mengalami pendarahan otak.

Dipastikannya seluruh tindakan medis dan fasilitas kesehatan korban ditanggung pemerintah.

“Diperkirakan operasi memakan waktu empat sampai enam jam. Korban tidak dirujuk ke rumah sakit lain dan tetap di RSUD Koja. Seluruh biaya ditanggung pemerintah,” kata Yudi.

Wapres JK: Halal Bihalal di Tempat yang Pantas, Bukan di Depan MK

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau pada sejumlah ormas untuk tidak melakukan aksi di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat putusan sengketa Pilpres 2019 yang akan dibacakan pada Kamis 27 Juni.

Wapres JK mengatakan, ormas yang ingin menyelenggarakan acara halal bihalal sebaiknya dilakukan di dalam ruangan atau area masjid. Sehingga tidak turun ke jalan sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi.

“Jadi ingin halal bihalal daripada 212, kalau mau halal bihalal tentu di tempat yang pantaslah, bukan di depan Mahkamah Konstitusi. Masa halal bihalal di depan MK? Kan itu enggak pantas. Ya di masjid lah, ya di Istiqlal-lah,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Pernyataan JK itu menanggapi rencana unjuk rasa yang akan dilakukan ormas Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.

Menurut Wapres, halalbihalal yang dilakukan dengan unjuk rasa dapat melanggar etika bermasyarakat. JK juga mengingatkan agar pendukung Prabowo – Sandiaga Uno tidak melakukan unjuk rasa.

“Ya hanya meneruskan imbauan dari BPN untuk tidak perlu ada aksi massa, saya yakin itu,” ujar Wapres.

Pembacaan keputusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019). Jadwal pembacaan putusan akan digelar pada pukul 12.30 WIB.

Pada hari itu, PA 212 berencana melakukan halalbihalal di kawasan dekat MK.

Terkait rencana aksi tersebut, Polda Metro Jaya melarang halal bihalal di depan Mahkamah Konstitusi (MK) yang rencananya digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada Rabu (26/6/2019) karena berpotensi mengganggu ketertiban umum. (Antara)

Bandingkan Indonesia dan Rusia, Teuku Zul Dirisak Warganet Salah Beri Data

Suara.com – Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Ustaz Tengku Zulkarnain atau beken disapa Tengku Zul, kembali menjadi sasaran perisakan warganet. Kali ini lantaran Tengku Zul salah memberikan data mengenai Rusia.

Awalnya, Tengku Zul menyindir pemerintah dengan membandingkan Indonesia dengan Rusia. Ia menyebut bila di Rusia, Vladimir Putin menganjurkan rakyatnya membaca Al Quran.

Namun, ia justru menyebut Vladimir Putin sebagai Perdana Menteri Rusia. Padahal, kini Vladimir Putin telah menjadi presiden, ia terakhir kali menjabat sebagai perdana menteri pada 2012.

Perdana Menteri Rusia, Putin mengatakan: Muslim itu Bagian Integral dari Negara Rusia, Buat Apa Diawasi…? Beliau Juga Mengatakan: Rakyat Rusia Mesti Baca Al Qur’an,” kata Tengku Zul seperti dikutip Suara.com, Selasa (25/6/2019).

Tengku Zul mengakui akan segera melakukan perjalanan menuju ke Rusia. Ia akan menanyakan apakah ada pegawainya yang dicopot hanya karena Al Quran.

InsyaAllah Kami akan segera bertandang ke Rusia. Amin. Akan saya tanyakan apakah ada yang DICOPOT karena Qur’an?” ungkap Tengku Zul.

Pernyataan Tengku Zul ini memantik kritikan pedas dari warganet. Banyak warganet yang menyoroti Tengku Zul lantaran salah dalam memberikan data.

Zaman kapan Putin masih jadi PM Rusia? Putin terakhir jadi PM tahun 2012. Putin juga nyuruh baca kitab yang lain, gak cuma Al Quran. Ahsudahlah,” kata @setiawan87iwan.

Maaf tadz, bukan PM, tapi presiden,” ujar @adristahendry.

Google dulu napa? Emang Putin itu Perdana Menteri apa presiden? Beli kuota dikit napa sih? Numpang WiFi mulu,” ungkap @lostjungleboy.

Untuk diketahui, Kalapas Kelas II B Polewali Mandar Haryoto dicopot dari jabatannya lantaran mewajibkan membaca Al Quran bagi para narapidana sebagai syarat bebas.

Syarat yang dibuat oleh Haryoto menimbulkan kemarahan para napi, mereka tidak terima dengan kebijakan baru tersebut melakukan aksi kerusuhan dengan merusak pagar dan kaca jendela dalam lapas.

Perindo Siapkan Angela Herliani, Hary Tanoe: Soal Menteri Tanya Jokowi

Suara.com – Nama Angela Herliani Tanoesoedibjo disebut-sebut bakal masuk ke dalam kabinet kerja jilid II Presiden Jokowi. Angela merupakan putri dari Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

“Itu kan kata kamu (awak media). Nanti kita lihat,” ujar Hary Tanoe usai menemui Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/6/2019).

Saat ditanya apakah setuju Angela diangkat sebagai menteri di pemerintahan Jokowi – Maruf Amin, politikus yang juga pengusaha itu tidak mau menanggapinya.

Sebagai salah satu partai pendukung di Pilpres 2019, Hary Tanoe menyerahkan sepenuhnya posisi menteri pada Jokowi – Maruf.

“Ah, tanya pak Jokowi kalau masalah itu (posisi menteri). Bukan ranah saya,” tandasnya.

Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo [suara.com/Handita Fajaresta]Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo [suara.com/Handita Fajaresta]

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq menyebut Jokowi akan memilih generasi muda untuk mengisi salah satu jabatan dalam kabinetnya.

Rofiq kemudian mempromosikan Angela Herliani Tanoesoedibjo yang dinilainya cocok untuk mengisi salah satu menteri dari generasi muda.

“Perindo juga menyiapkan diri kalau diminta mengusulkan calon figurnya yaitu Angela Herliani Tanoesoedibjo,” kata Rofiq.

Bahaya Laten HTI, Ceramah Felix Siauw di Kompleks Pemprov DKI Dibatalkan

Suara.com – Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan acara bertajuk Kajian Bulanan di Masjid Fatahilah di kompleks Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/6/2019). Namun acara itu dibatalkan dengan alasan yang tidak jelas.

Dalam poster acara yang tersebar di kalangan wartawan, acara itu sedianya digelar pada Rabu (26/6/2019) besok sekitar pukul 11.45 WIB, dan menghadirkan Ustaz Felix Siauw.

Poster itu terkonfirmasi lewat unggahan di Instagram resmi @masjidfataillahbalaikotaDKI.

Namun, poster digital acara tersebut langsung dihapus setelah menuai kontroversi, beberapa dari warganet menuding acara tersebut berbau dengan acara organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia.

“Serius Pemprov DKI undang dedengkot HTI?” kata salah satu warganet dalam kolom komentar pada foto undangan yang diunggah  tersebut.

Acara Ceramah Felix Siaw di Balai Kota Jakarta Dibatalkan. [Pemprov DKI Jakarta]Acara Ceramah Felix Siaw di Balai Kota Jakarta Dibatalkan. [Pemprov DKI Jakarta]

Dewan Pimpinan Korpri Pemprov DKI Amiruddin saat dikonfirmasi mengatakan, acara tersebut telah dibatalkan sesuai dengan instruksi Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Chaidir.

“Sudah kami batalkan, dibatalkan. Iya saya sudah diinstruksikan Kepala BKD, tanya saja beliau,” kata Amiruddin singkat.

Dihubungi terpisah, Chaidir mengatakan acara tersebut masih dalam pertimbangan Pemprov DKI sehingga tidak bisa digelar besok sesuai dengan poster yang beredar.

“Pokoknya kami batalkan. Dijadwalkan lagi. Itu kan jadwal lama. Nah jadwalnya kita harus dicocokkan lagi. Acaranya juga kemungkinan dibatalkan dengan waktu penggantinya belum dipastikan.”

Viral! Oknum Polisi Maki Pedagang Hanya karena Ditagih Teh Seharga Rp 1000

Suara.com – Beredar video viral aksi seorang oknum polisi memaki seorang pedagang nasi bebek di Bekasi. Si oknum polisi tak terima ditagih Rp 1.000 untuk membayar minuman teh yang telah diminumnya.

Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @lambe_turah. Oknum polisi tersebut menolak membayar teh yang diminumnya dan berganti memaki sang pedagang.

Dalam video tampak si oknum polisi mengenakan kaus tanpa lengan. Ia berulang kali berteriak memaki si pedagang.

Sang oknum polisi mengaku bahwa ia merupakan anggota kepolisian di Polsek Bekasi Utara. Bahkan, ia juga mengancam akan menggusur lapak berjualan si pedagang nasi bebek itu.

Ngerti nggak? Catat Pak Mursid, Polsek Bekasi Utara, ya, besok gue pakai pakaian dinas makan di sini gue usir lu ya. Si**an lu. Dagang aja di sini numpang gratis, minum bayar lo. Makan tuh harus minum go***k!” Teriak si oknum polisi seperti dikutip Suara.com, Selasa (25/6/2019).

Sang pedagang tidak membantah bentakan si oknum polisi. Berulang kali sang pedagang hanya menjawab ‘Siap’.

Video tersebut mendadak viral dan menjadi sorotan warganet. Sejak diunggah, video tersebut telah disaksikan lebih dari 3,3 juta kali.

Banyak warganet yang geram dengan aksi sang oknum polisi. Sebab, besaran tagihan untuk segelas teh yang diminta oleh pedagang tidak mahal, hanya Rp 1.000.

1000 rupiah tidak akan membawamu miskin pak, tapi satu kata menyakiti hati orang akan membawa ke kehidupan miskin, miskin hati, miskin pikiran dan miskin etika,” kata @eh.moyy.

Semoga warungnya ramai dan laris manis setelah kejadian ini aamiin,” ujar @adeyogawatinew.

Ya Allah cuma masalah kayak gitu diperbesar. Sok ceramahin tapi sedekah 1000 saja gak mau. Seenggaknya kasih saran nggak usah kayak gitu menjelekkan nama baik bikin orang-orang mandang kalau si bapak itu begitu. Kasihan si bapak jualan ya,” ungkap @naomiif_.

Ya ampun pak, air toilet aja bayar RP 2.000 apa lagi teh hangat yang sudah direbus dikasih teh dituang ke gelas hangat-hangat disediakan di meja,” tutur @aihajime.

Kekinian, berdasarkan informasi yang terhimpun, sang polisi sudah dihukum oleh komandannya.

Bukan Diracun, Peneliti UGM: Ratusan KPPS Meninggal karena Penyakit Jantung

Suara.com – Dosen Fakuktas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad mengklaim tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap jenazah ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti UGM, kata Riris, meninggalnya ratusan KPPS itu wajar. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed-methods) yakni kuantitatif dengan metode survei dan kualitatif lewat metode deskriptif.

Dosen Fakuktas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Riris A.(Suara.com/Yasir)Dosen Fakuktas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Riris A.(Suara.com/Yasir)

Adapun penelitian tersebut dilakukan di seluruh kabupaten dan kota yang ada di seluruh Daerah Istimewa Yogjakarta. Sebanyak 400 dari 11.781 TPS di Yogyakarta dijadikan sebagai sampel lewat teknik custom random sampling. Dengan waktu kajian survei selama rentan tanggal 20 Mei hingga 23 Juni 2019.

Data yang digali antara lain beban kerja, riwayat penyakit selama satu tahun, gangguan kesehatan dalam 6 bulan terakhir, kebiasaan olahraga, merokok, konsumsi suplemen dan kopi, persepsi adanya tekanan dan ancaman, serta kecemasan yang dialami selama bertugas dalam kegiatan Pemilu.

Selanjutnya, tim peneliti UGM melakukan autopsi verbal 10 dari 12 kasus kematian di Yogyakarta. Hasilnya, 80 persen meninggal karena riwayat penyakit kadiovaskular dan 90 persen karena riwayat merokok.

“Penyebab kemarin petugas adalah natural dan diduga karena riwayat penyakit kardiovaskular yang dimiliki,” kata Riris saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Sementara itu, Koordinator tim peneliti UGM, Abdul Gaffar Karim menegaskan bahwa berdasar kajian yang dilakukan dapat disimpulkan tidak ditemukan adanya indikasi penyabab meninggalnya ratusan petugas KPPS karena diracun.

“Kami sama sekali tak menemukan indikasi misalnya diracun atau sebab lain yang lebih ekstrim,” tegas Abdul.

Lapas Kelebihan Kapasitas, Wiranto Ingin Buat Penjara di Pulau Terpencil

Suara.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto menyebut lembaga permasyarakatan (Lapas) di Indonesia sudah kelebihan kapasitas. Wiranto kemudian berkeinginan untuk membuat Lapas di berbagai pulau terpencil.

Wiranto mengatakan, kelebihan kapasitas pada lapas membuat pengawasan kurang maksimal. Sehingga kata dia, banyak tahanan yang bisa keluar – masuk, hingga menjadikan lapas sebagai sarang narkoba.

“Lapas menjadi sarang narkoba, penghuni Lapasnya bisa pergi ke sana kemari, ada Lapas sarang perjudian, ini kan kita cari, ternyata Lapas di Indonesia over kapasitas,” ujar Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Kemudian Wiranto juga tidak setuju dengan pencampuran tahanan dengan berbagai kasus yang berbeda-beda. Ia menganggap hal itu memungkinkan terjadinya pertukaran keahlian antara satu tahanan dengan lainnya.

“Kelebihan penghuni sehingga campur aduk, ada maling ayam dengan bandar narkoba, dan lainnya. Itu kumpul jadi satu, ini kan tidak bisa, ada tukar menukar keahlian di situ,” jelas Wiranto.

Lokasi Lapas yang berada di tengah kota juga dikatakan Wiranto membawa masalah. Ia menganggap ada kemungkinan terjadinya interaksi yang negatif bagi masyarakat di sekitar Lapas tersebut.

“Kalau Lapas di tengah kota, interaksi dengan masyarakat mudah, kegiatan-kegiaran negatif itu mudah sekali,” tutur Wiranto.

Mantan Ketum Partai Hanura ini bahkan menganggap pembuatan Lapas di pulau terpencil menjadi solusi dari masalah-masalah tersebut.

Ia menyebut Indonesia masih memiliki banyak pulau yang bisa dijadikan sebagai Lapas.

“Makanya kita pindahkan saja di pulau-pulau terpencil. Kita punya pulau banyak, 17 ribu pulau, yang dihuni 11 ribu, masih punya 6 ribu,” terang Wiranto.

Terbongkar! Kejanggalan Software Detektor DPT Siluman Karya Idham Saksi Prabowo

Suara.com – Idham Amiruddin, saksi yang dihadirkan Tim Hukum Prabowo – Sandiaga dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019, mengakui telah membongkar data daftar pemilih tetap alias DPT memakai piranti lunak alias software khusus.

Namun, berbagai kejanggalan dalam software karya Idham Amiruddin ini akhirnya dibongkar oleh warganet.

Idham Amiruddin dalam program acara di Kompas TV, sempat mempraktikkan menggunakan software itu untuk mengungkap DPT siluman.

Aksi Idham Amiruddin dalam mempraktikkan software untuk menemukan kecurangan dalam DPT ini ramai diperbincangkan di media sosial.

Seorang warganet dengan akun Twitter @iam_jaka membongkar berbagai kejanggalan yang ada, dan menduga Idham Amiruddin telah berbohong dalam menampilkan data.

Cuma mau ketawa aja, pakai software FoxPro for DOS pula. Data FoxPro for DOS itu tidak bisa terkoneksi ke internet server. Dan hasil laporan output program tidak bisa berupa file Excel (.xls). Pahami dulu logika software-nya bukan asal sok ahli IT,” kata akun itu seperti dikutip Suara.com, Selasa (25/6/2019).

Akun tersebut menjelaskan, data yang ditunjukkan Idham Amiruddin merupakan data hasil input manual, bukan dari DPT KPU. Sebab, FoxPro for DOS hanya bisa menggunakan data server lokal, bukan internet.

Hal senada juga diungkapkan oleh warganet lain dengan akun @idanyasw. Ia menegaskan, FoxPro for DOS yang digunakan oleh Idham Amiruddin hanya bisa mengolah data dari hasil input manual.

Karenanya, dapat dipastikan data yang ditampilkan oleh Idham Amiruddin bukanlah DPT dari KPU.

Iya betul tidak masalah pakai apa, tapi FoxPro itu hanya bisa pakai database input manual (jadi hanya bisa pakai database yang ada dalam pc/laptop tersebut) tidak bisa akses database online dari web,” ungkap akun @idanyasw.

Warganet lainnya juga memberi penjelasan mengenai FoxPro. Sumber data  yang diinput ke dalam FoxPro Idham Amiruddin masih belum jelas.

FoxPro itu bahasa pemrograman sama seperti turbo pascal, C++, delphi (visual programming) dan untuk membuat progam sedang database harus diinputkan tidak bisa ujug-ujug masuk . Data dari mana? Yang input siapa? Yakin tidak ada salah input? Sudah sudah tunggu MK tanggal 27 aja ya,” jelas @xtoperferry.

[Kompas TV/Twitter][Kompas TV/Twitter]

Sementara itu, warganet lain ikut berkomentar dengan tampilan FoxPro for DOS yang diklaim oleh Idham Amiruddin mampu menampilkan kecurangan.

Gue bukan ahli IT tapi lihat basic OS nya DOS, koneksi cuma antar PC lokal. Sederhananya, input data sendiri, tampilin sendiri,” ungkap @jojo_etnis.

Jangan-jangan dia bikin dbf sendiri dan aplikasi sendiri, jadinya input suka-suka dia aja,” ujar @meow_leader.

[Kompas TV/Twitter][Kompas TV/Twitter]

Hahahaha (((lihai mengotak-atik software))). Software zaman internet belum jadi keniscayaan. Ternyata Bapak itu pintar melucu baik di dalam maupun di luar sidang,” ungkap @hkushardanto.

Menteri Yasonna: Bisa Gawat Jika Napi Koruptor Ditaruh ke Nusakambangan

Suara.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengaku was-was jika narapidana korupsi dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sebab, dia mengatakan pengawasan di Nusakambangan sangat minim karena lapas tersebut berada di pulau khusus.

“Justru kekhawatiran kalau ditaruh dikhusus korupsi, justru kehilangan kontrol kita, karena dia (narapidana korupsi) di pulau khusus (Nusakambangan) bisa gawat,” kata Yasonna di Lobi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Menurut Yasonna, Nusakambangan memiliki level tahanan yang diterapkan kepada para narapidana sesudai dengan berat hukuman pidana masing-masing.

“Jadi gini, kan Nusakambangan itu kan untuk super maksimum security, kalau ada medium security itu, misal ada seseorang napi dari super maksimum kemudian dia semakin baik semakin baik tidak mungkin kami pindahkan ke maksimum, baik lagi pindah ke minimum,” ujar Yasonna.

Dia mengatakan, narapidana yang ditempatkan di tahanan super maksimum merupakan tahanan khusus seperti narkoba dan terorisme.

“Yang super maksimum itu bukan apanya, itu untuk napi-napi yang narkoba, teroris, hukuman mati, itu disana,” tutup Yasonna

Sebelumnya, KPK masih menunggu kesiapan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, terkait usulan memindahkan narapidana kasus korupsi ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Febri Dianyah mengatakan, usulan pemindahan narapidana korupsi tersebut untuk mencegah kembali terjadinya kasus tangkap tangan suap yang melibatkan kepala lapas dan napi seperti terjadi di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat.

“Dalam kondisi saat ini tidak harus menunggu pembangunan lapas baru di Nusakambangan, untuk pemindahan. Karena sejumlah sel di sana masih belum digunakan,” kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019).

Febri menambahkan, KPK menunggu Ditjen PAS untuk berkoordinasi bersama menentukan usulan nama-nama narapidana yang akan dipindahkan.

Dinilai Cerdas dan Alim, Jubir BPN: Saya Tak Percaya Jokowi Dikibuli

Suara.com – Pengamat Ekonomi Rizal Ramli menilai Presiden Jokowi sudah dikibuli atau dibohongi oleh para Investor dari China. Ini dikarenakan banyak gerai retail seperti Giant yang tutup di tahun 2019 dan berganti kepemilikan.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku tidak percaya Jokowi telah dikibuli.

Dahnil menganggap Jokowi sudah memahami masalah di Indonesia beserta solusinya.

“Saya tidak percaya Pak Jokowi dikibuli bang. Beliau pasti paham sekali dengan masalah yang ada serta solusinya,” cuit Dahnil melalui akun media sosial twitter pribadinya, @Dahnilanzar, Selasa (25/6/2019).

Selain itu, Dahnil juga menilai Jokowi memiliki kepribadian yang cerdas dan alim dalam memimpin. Karena itu ia kembali menegaskan ragu Jokowi telah dikibuli.

“Beliau cerdas dan alim memimpin anak buahnya. Sekali lagi saya ragu beliau dikibuli bang,” kata Dahnil.

Rizal Ramli. (Suara.com/Dian Rosmala)Rizal Ramli. (Suara.com/Dian Rosmala)

Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Rizal Ramli menanggapi tutupnya beberapa gerai supermarket Giant di Jabodetabek. Menurutnya, ramalan yang disampaikan 3,5 tahun lalu itu kini terjadi di tahun 2019.

“Semua ramalan RR 3,5 tahun yang laly disampaikan langsung ke @jokowi terjadi sampai 2019. Hari ini sektor retail rontok, Giant tutup PHK 80 persen, Carefour di jual ke China, Krakatau Steel PHK.” tulis Rizal Ramli dari akun Twitter pribadinya yang dikutip Suara.com, Selasa (25/6/2019).

“Investor China pesta karena asset price anjlok. Terjadi pergantian pola kepemilikan, Jokowi dikibuli,” kata Rizal Ramli.

Ditabrak Motor, PPSU Cantik Sellha Purba Alami Pendarahan Otak

Suara.com – Anggota PPSU Cantik Sellha Purba mengalami pendarahan otak setelah ditabrak di jalan oleh pemotor. Sellha Purba adalah petugas PPSU di Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara yang sempat viral karena kecantikannya.

Sellha terbaring di rumah sakit karena menderita pendarahan otak akibat tertabrak motor. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Yudi Dimyati menerangkan Sellha Purba saat ini sedang menjalani tindakan operasi akibat mengalami pendarahan otak.

Dipastikannya seluruh tindakan medis dan fasilitas kesehatan korban ditanggung pemerintah.

“Diperkirakan operasi memakan waktu empat sampai enam jam. Korban tidak dirujuk ke rumah sakit lain dan tetap di RSUD Koja. Seluruh biaya ditanggung pemerintah,” kata Yudi.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, petugas PPSU Jakarta Utara bernama Selha Purba mengalami cedera di bagian kepala akibat tertabrak sepeda motor B 3135 ULA yang dikendarai Anang Dwi Prasetyo saat melintas di Jalan Raya Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim menuturkan, insiden tersebut terjadi pada Selasa sekitar pukul 05.30 WIB. Sesaat kejadian, korban sedang bertugas menyapu jalan di lokasi tersebut.

“Kami tentu menyayangkan insiden ini terjadi. Apalagi korban sedang menjalankan tugas menyapu jalan demi kenyamanan masyarakat,” kata Ali, saat ditemui di Kantor Walikota Jakarta Utara, Selasa (25/6/2019).

Pasca kejadian tersebut, dijelaskannya korban dan pengendara sepeda motor dilarikan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Kelapa Gading.

Namun Sellha Purba harus kembali dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja akibat mengalami luka serius.

Titik Panas Penyebab Kebakaran Hutan di Riau Terdekteksi

Suara.com – Sejak awal pekan ini, Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Provinsi Riau mengantisipasi kemunculan titik-titik panas yang terdeteksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Jim Gafur mengatakan hingga saat ini Satgas Karhutla masih terus siaga di wilayah rawan, terutama di wilayah pesisir Riau.

“Setiap ada informasi hotspot (titik panas) kita tindak lanjuti dengan ground check,” kata Jim seperti dilansir Antara di Pekanbaru, Selasa (25/6/2019).

Bahkan di awal pekan ini, BMKG Stasiun Pekanbaru mendeteksi kemunculan titik-titik panas yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan di empat kabupaten di Provinsi Riau. Bahkan, titik panas tetap bertahan pada Selasa (25/6/2019) pagi.

Kepala BMKG Pekanbaru Sukisno mengatakan seluruh titik panas yang terdeteksi melalui pencitraan satelit Terra dan Aqua memiliki tingkat kepercayaan di atas 50 persen.

“Dua titik panas terpantau di Bengkalis dan masing-masing satu titik menyebar di Siak, Rokan Hilir dan Pelalawan,” katanya.

Seperti di Bengkalis, terdeteksi dua titik panas dengan tingkat kepercayaan 50-60 persen di Kecamatan Mandau dan Rupat. Sementara di Pelalawan, titik panas terpantau di Kecamatan Kuala Kampar, kemudian di Rokan Hilir terdeteksi di Bagan Sinembah dan satu titik di Siak terdeteksi di Kecamatan Siak Sri Indrapura.

Ia menjelaskan dari lima titik panas tersebut, satu di antaranya dipastikan sebagai titik api atau indikasi kuat adanya kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kepercayaan di atas 70 persen. Satu titik api yang berdasarkan pencitraan satelit berada pada level kepercayaan 100 persen berada di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk mengantisipasi kebakaran hutan, Satgas Karhutla menyiagakan lima helikopter serta satu unit pesawat modifikasi cuaca yang merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Helikopter yang disiagakan berjenis Kamov KA-32, Mi8-MTV RA-22700, Mi8-MTV RA- 22582, dan Sikorsky S61 N5193Y. Empat heli dari BNPB itu dipergunakan untuk operasi pengeboman air yang mampu menyiram 4 ton air.

Sementara itu, Provinsi Riau sendiri telah mengaktifkan Satgas Karhutla setelah menetapkan status siaga darurat sejak 19 Februari hingga 31 Oktober 2019 mendatang.

Kepala BPBD Riau, Edwar Sanger mengatakan lebih dari 3.000 hektare lahan di provinsi Riau terbakar selama 2019 ini.

Kebakaran terluas terjadi di wilayah pesisir, seperti Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir, Meranti, dan Siak. Selain itu, kebakaran juga melanda Kota Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hulu, Kampar, Inhil, Inhu dan Kuansing. (Antara)

Telaah Video di Jerman, Amnesty: Kekerasan Polisi Tak Cuma di Kampung Bali

Suara.com – Amnesty International Indonesia menyebutkan bahwa kekerasan dan penyiksaan oleh aparat kepolisian tidak hanya terjadi di Kampung Bali, Jakarta Pusat pada 23 Mei usai kericuhan pada malam sebelumnya.

Melainkan, tindak kekerasan polisi juga terjadi di lokasi lainnya seperti di sekitar kantor Bawaslu RI yang mengarah ke Sabang. Hal itu berdasarkan dengan bukti rekaman video yang diperoleh Amnesty International.

Papang Hidayat selaku peneliti utama di Amnesty International Indonesia berujar, kekerasan yang terjadi di lokasi lainnya tidak jauh berbeda dengan peristiwa di Kampung Bali, di mana pelaku kerusuhan mengalami tindak kekerasan oleh polisi saat kondisinya sudah tidak berdaya.

Area parkir yang tampak dalam video viral penyeroyokan.Area parkir yang tampak dalam video viral penyeroyokan.

“Juga dapat satu video yang sudah diverifikasi yang sudah kami tampilkan di sini, itu latar belakangnya Kedutaan Spanyol di perempatan Wahid Hasyim dengan Agus Salim,” ujar Papang di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

“(Dalam video) nanti di sebelah kiri ada orang yang sama kaya tadi diambil oleh polisi. Sudah tidak melawan dipukul. Jadi mirip seperti video viral di Kampung Bali,” sambungnya.

Sebelumnya, Amnesty International Indonesia menilai aparat kepolisian melakukan aksi kekerasan saat menangani kerusuhan 22 Mei lalu. Hal itu didasari oleh pengakuan beberapa saksi dan juga rekaman video kekerasan di sejumlah tempat di Jakarta yang didapat oleh Amnesty International.

Bahkan, Papang mengaku bukti video yang diterima juga telah diverifikasi oleh tim fakta Amnesty International (digital verification corps) di Berlin, Jerman.

“Video-video ini didapatkan ada yang kita tahu orangnya yang buat. Tapi juga banyak yang kirim ke alamat email Amnesty tapi semuanya kami cek ke tim pusat. Meta datanya bisa dicek, itu dia diambil di lokasi dan waktu itu bisa diidentifikasi,” ujar Papang.

Amnesty International Ungkap Bukti Video Kekerasan Polisi di Rusuh 22 Mei

Suara.com – Amnesty International Indonesia mendapat temuan yang menyebutkan bahwa aparat kepolisian dalam hal ini Brimob telah melakukan tindakan kekerasan dan penyiksaan dalam menangani pelaku rusuh pada 21 – 23 Mei 2019.

Tindakan kepolisian yang dinilai brutal tersebut didasari oleh pengakuan beberapa saksi dan juga rekaman video kekerasan di sejumlah tempat di Jakarta yang didapat oleh Amnesty International.

Bahkan, bukti video yang diterima juga telah diverifikasi oleh tim fakta Amnesty International (digital verification corps) di Berlin, Jerman.

“Video-video ini didapatkan ada yang kita tahu orangnya yang buat. Tapi juga banyak yang kirim ke alamat email Amnesty tapi semuanya kita cek ke tim pusat. Meta datanya bisa dicek, itu dia diambil di lokasi dan waktu itu bisa diidentifikasi,” ujar Papang Hidayat selaku peneliti utama di Amnesty International Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/6/2019).

Menurut Papang, rekaman video yang didapat pihaknya tidak jauh berbeda dengan video viral pengeroyokan oleh oknum Brimob terhadap pelaku kericuhan 22 Mei di kawasan Kampung Bali, Jakarta Pusat.

“Nah ini yang masih di lokasi dekat Kampung Bali, ini video yang banyak kita temui. Kawan-kawan juga banyak menemukan video viral modelnya serupa, orang sudah diamankan, sudah ditangkap sudah diringkus, tapi tidak melakukan kekerasan. Nah itu kemudian dipukul atau ditendang,” tuturnya.

Papang kemudian menanyangkan beberapa cuplikan video kekerasan 21-23 Mei di Jakarta yang didapat oleh Amnesty International. Satu di antaranya ialah polisi yang melakukan kekerasan terhadap tim medis.

“Ini juga (video) ini dia dugaannya anggota tim medis. Bahkan, nah ini dua orang sudah tidak berdaya, sudah tidak melawan dipukul dari belakang,” kata Papang.

Sebelumnya, berdasarkan temuan tersebut, Amnesty International juga turut menyatakan bahwa perlakuan kepolisian dalam menangani pelaku sangat brutal lantaran mengandung unsur kekerasan dan penyiksaan.

“Selama penangkapan ini belum jelas, harusnya orang tidak boleh dilakukan kekerasan karena sudah tidak melawan. Nah ini model yang lima orang ini kita jelaskan adalah masuk kemudian mereka diambil disuruh jongkok sambil jalan, kemudian ada yang mukulin di bagian tubuh dan kepala,” Papang menambahkan.

Mantan Suami Denada, Jerry Aurum Jadi Tersangka Kasus Narkoba

Suara.com – Mantan suami Denada, Jerry Aurum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Jerry Aurum ditangkap polisi saat mengkonsumsi ekstasi dan ganja.

Jerry Aurum ditangkap di rumahnya. Jerry Aurum ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan narkoba oleh Polres Metro Jakarta Barat.

“Sudah jadi tersangka begitu alat buktinya cukup, sangkaan atas kepemilikan tiga jenis narkoba,” kata Kanit 1 Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKP Arif Oktora, di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Jerry Aurum kedapatan memiliki narkoba jenis ekstasi, satu paket ganja dan juga tembakau gorila, ia langsung diamankan oleh Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

“Sekarang jumlahnya sedang kita timbang, untuk ekstasi ada yang sudah pecah-pecah sepertinya sudah lama,” kata dia.

Polres Metro Jakarta Barat berencana tidak akan menggelar konferensi pers terkait penangkapan mantan suami penyanyi Denada itu.

“Ya kami pikir ini sesuatu yang biasa saja (bulan kasus besar), tapi nanti kita lihat perkembangannya,” ujar Arif.

Biadab, Nenek Inem Dibakar Hidup-hidup Anak Kandung di Selasar Rumah

Suara.com – Perempuan paruh baya bernama Inem (57) ditemukan tergeletak dengan luka melepuh diduga akibat dibakar hidup-hidup oleh Jum (39) yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri.

Perisitiwa keji itu terjadi di rumah korban di Dusun III, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, Selasa (25/6/2019).

Aksi pembakaran itu terungkap setelah warga mendengar jeritan Inem pada pagi sekitar pukul 09.00 WIB.  Saat warga berdatangan ke rumah korban, api masih berkobar di tubuh wanita renta itu yang ditemukan di selasar belakang rumah.

Warga pun berupaya memadamkan api. Mereka menyiramkan air ke badan Inem.

“Nek Inem sudah terbakar, api sudah besar. Jadi kami langsung cari air, siramkan ke tubuh nenek itu,” ungkap seorang tetangga, Ismiyati seperti dilansir Medanheadlines.com–jaringan Suara.com.

Inem pun mendapat luka bakar di sekujur tubuhnya. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit setempat.

Saat ditanyai tetangga, Inem mengatakan yang membakarnya adalah Jum yang merupakan anak tirinya.

Kata Ismiyati, saat kejadian nek Inem diketahui tengah seorang diri berada di rumah. Sedangkan suaminya, Suparman sedang tidak ditempat.

Mantan Suami Denada, Jerry Aurum Positif Pakai Narkoba

Suara.com – Mantan suami Denada, Jerry Aurum ditangkap polisi terkait penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi, ganja, dan tembakau gorila. Ia diringkus di kediamannya di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan, Rabu (19/6/2019).

Kanit 1 Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Ajun Komisiaris Polisi Arif Oktora menyebut, Jerry Aurum terbukti positif menggunakan narkotika. Hal tersebut diketahui seusai Jerry Aurum menjalani tes urin.

“Jerry sudah di tes urine, hasilnya positif methamphetamin bahan kandungan ekstasi,” kata Arif saat dikonfirmasi, Selasa (25/6/2019).

Kepada polisi, Jerry Aurum mengaku menggunakan narkotika jenis inex sejak tahun 2016. Sementara, ia mengkonsumsi ganja sejak 2018.

“Mulai aktif penggunaan dari tahun 2016. Gunakan Inex sejak 2016 sedangkan ganja dan gorila sejak tahun 2018,” sambungnya.

Diketahui, Jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat meringkus Jerry Aurum. Jerry Aurum adalah mantan suami artis sekaligus penyanyi Denada. Dia seorang fotografer.

Jerry Arum ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkotika.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Ajun Komisiaris Besar Polisi Erick Frendiz membenarkan adanya penangkapan tersebut. Mantan suami artis Denada itu diringkus pada 19 Juni 2019.

Sulit Buktikan Kecurangan, Pengacara Prabowo: Raja Jin Saja Tak Sanggup

Suara.com – Teuku  Nasrullah, anggota Tim Hukum Capres Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, menyinggung hukum acara Mahkamah Konstitusi yang membatasi pengajuan permohonan sengketa hasil pilpres hanya tiga hari.

Menurutnya, sempitnya waktu yang diberikan membuat pihaknya sulit mengungkap kecurangan selisih 16,9 juta suara dalam pelaksanaan Pilpres 2019.

MK memberikan batas waktu selama tiga hari kepada peserta pilpres, terhitung sejak KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres 2019.

Nasrullah mengatakan, kubunya tidak bisa membuktikan kecurangan tersebut dengan tenggat waktu yang tersisa.

Pasalnya, kubu Prabowo – Sandiaga hanya memiliki satu hari untuk mengumpulkan barang bukti berupa form C-1 dari seluruh TPS di Indonesia.

“Kecurangan sebesar-besarnya, jangankan selisih suara hanya 16 juta, bikinlah sampai 25 juta suara. Toh dengan hukum acara sekarang, yang kepada pemohon hanya dikasih waktu 1 hari sudah pasti tidak bisa dibuktikan,” kata Nasrullah dalam diskusi yang diselenggarakan di Prabowo – Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Dalam keputusan KPU, jumlah suara sah pasangan Jokowi – Maruf Amin sebanyak 85.607.362 suara. Sedangkan Prabowo – Sandiaga sebanyak 68.650.239 suara. Dengan demikian selisih suara yang ada ialah 16.957.123 suara.

Nasrullah kemudian menganalogikannya dengan raja jin yang dikeluarkan dalam botol. Raja jin ini diminta untuk membangun jembatan yang menghubungkan Indonesia, Cina dan Korea Utara. Namun raja jin ini meminta untuk tidak diberikan tugas yang terlalu berat.

“Orang ini bilang kepada raja jin tolong bangun jalan tol dan jembatan-jembatan yang menghubungkan antara Indonesia, Cina, Korea Utara dan beberapa negara lainnya yang bisa saya tempuh dengan jalan kaki hanya 1 jam. Kemudian raja jin bilang ya jangan yang berat-berat kayak begitu,” paparnya.

Kemudian, lanjut Nasrullah, orang tersebut meminta raja jin membantunya mengungkap kecurangan dengan selisih 16 juta suara hanya dalam satu hari.

Raja jin itu disebut Nasrullah tidak sanggup dan lebih memilih untuk masuk kembali ke dalam botol.

“Terus raja jin tadi bilang mending masuk kembali ke botol atau yang ke pertama tadi deh, lebih baik saya menyelesaikan jembatan itu daripada saya menyelesaikan hitungan-hitungan hanya satu hari,” sambungnya.

Dengan adanya hukum acara MK yang membatasi pengumpulan bukti hanya tiga hari tersebut itulah, kemudian Nasrullah membayangkan Pilpres periode 2024-2029 malah lebih buruk.

Menurutnya apabila hal tersebut terus dilakukan maka akan ada kecurangan yang lebih dahsyat.

“Kalau sekarang Mahkamah Konstitusi menempatkan diri kepada hitung-hitungan, siapapun yang berkuasa sejak 2019-2024 akan mempersiapkan kecurangan yang lebih dahsyat pada hari H persidangan-persidangan di MK tidak bisa dibuktikan.”

Cerita Bos Mafia Italia Paling Dicari Kabur dari Penjara Uruguay

Suara.com – Bos Mafia Italia yang terkenal telah melarikan diri dari sebuah penjara di Uruguay di mana ia menunggu ekstradisi ke Italia.

Rocco Morabito dan tiga tahanan lain kabur dari Lembaga Rehabilitasi Nasional di Montevideo “melalui atap,” kata kementrian dalam negeri Uruguay Senin (24/6/2019).

Para buron itu menuju sebuah peternakan terdekat dan merampok pemiliknya, kata pernyataan kementerian itu.

Morabito seorang anggota kartel Ndrangheta atau Calabria sebelumnya adalah salah satu buron Italia yang paling dicari-cari sejak 1994. Ia ditangkap di Uruguay pada 2017 setelah 20 tahun lebih dalam pelarian.

Ia dijatuhi hukuman 30 tahun penjara oleh pengadilan Italia di mana Jaksa mengatakan Morabito berperan penting dalam operasi perdagangan narkoba antara Amerika Selatan dan Milan.

“Sangat mengecewakan seorang penjahat seperti Rocco Morabito, bos Ndrangheta, berhasil melarikan diri dari penjara Uruguay ketika menunggu ekstradisi ke Italia,” kata Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Salvini di Twitter. “Saya membuat dua janji: menyelidiki penuh pelarian itu, meminta penjelasan langsung dari pemerintah Montevideo dan mengejar Morabito, di mana pun ia berada, untuk menjebloskannya ke penjara yang pantas baginya.

”Ketika ditangkap, Morabito menjalani kehidupan mewah menggunakan identitas Brasil palsu dan paspor Portugal palsu.

Sumber: VOA

Mengamuk Tak Dikasih Jajan, Akhyar Bakar Rumah Orang Tuanya

Suara.com – Seorang remaja bernama Akhyar (20) terpaksa harus menginap di penjara setelah ditangkap polisi akibat tindakan nekatnya membakar rumah orang tuannya.

Dari pengungkapan kasus ini, motif di balik aksi pembakaran itu karena Akhyar kesal tak dikasih uang jajan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian berawal dari pertengkaran mulut Akhyar dengan sang bapak, Ahmad Zulfan di rumah mereka pada Senin (24/6/2019).  Pertengkaran antara anak dan bapak itu diduga dipicu karena pelaku tak diberikan uang.

Buntut dari hal itu, Akhyar lalu membakar rumah orang tuanya dengan menggunakan korek api.

“Pelaku melakukan pembakaran menggunakan mancis dan plastik yang kemudian dibakar ke sofa yang ada di ruang tamu,” kata Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Teuku Fahtir seperti dikutip dari Kabarmedan.com–jaringan Suara.com, Selasa (25/6/2019).

Api pun cepat menjalar dan membakar seisi rumah. Kerugian ditaksir mencapai Rp100 juta.

Terkait kasus tersebut, polisi telah menangkap pelaku. Kini, remaja tanggung itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara.

“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk pelaku sudah diamankan,” kata Teuku. 

Prabowo Bertemu Kepala BIN di Bali, Wiranto Sudah Tahu dari…

Suara.com – Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto sudah mengetahui kabar pertemuan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan. Informasi itu diperoleh dari media sosial.

Wiranto akan mengklarifikasi kabar itu ke Budi Gunawan langsung. Wiranto bersyukur jika Budi Gunawan melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto untuk membicarakan rencana pertemuan dengan Joko Widodo.

“Saya mau tanya BIN dulu. Saya informasi dapat dari medsos,” kata Wiranto di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Wiranto mengharapkan apabila terjadi maka pertemuan tersebut akan memperbaiki situasi politik dan bangsa.

“Kita ini kan negara yang rakyatnya punya kultur yang baik, kebiasaan dan adat yang baik. Lebih baik kita selesaikan dengan cara mufakat, musyawarah. Kalai rusuh, ada konflik yang rugi siapa? Kita semua rugi,” katanya.

Mantan Panglima ABRI (TNI) itu juga menyinggung ada tokoh yang mendorong masyarakat untuk melakukan demonstrasi tapi hingga berakhir ricuh.

“Setelah masyarakat dengan pendemonya terjadi benturan, di mana dia? Di depan dia? Tidak ada, hilang dia. Makanya saya katakan, tokoh seperti itu pengecut,” katanya. 

Morsi Tewas di Penjara, Ikhwanul Muslimin: 60 Ribu Napi Mesir Dalam Bahaya

Suara.com – Juru bicara Organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir, Talat Fahmi memperingatkan bahwa nyawa 60 ribu tahanan di penjara-penjara Mesir dalam bahaya.

Talat Fahmi mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis bahwa otoritas Mesir memulai operasi keamanan berskala besar di penjara-penjara pasca-wafatnya Mohammad Morsi, presiden Mesir pertama yang dipilih secara demokratis di ruang sidang.

Dia menekankan bahwa ada “pelanggaran brutal” di penjara dan ada potensi terjadi bencana yang mengancam kehidupan 60 ribu tahanan.

Fahmi mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi hak asasi manusia untuk mengambil tindakan guna mengakhiri “pembunuhan secara perlahan-lahan” terhadap 60 ribu tahanan.

Jubir Fahmi juga melaporkan bahwa pemerintah melakukan penggerebekan dan penahanan di desa tempat Mursi dilahirkan, tempat tersebut menjadi sasaran karena masyarakatnya mengadakan salat ghaib untuk Morsi.

Morsi, pemimpin Ikhwanul Muslimin Mesir, memenangkan pemilihan presiden demokratis pertama negara itu pada 2012.

Namun, setelah hanya satu tahun menjabat, dia digulingkan dan dipenjara dalam kudeta militer berdarah yang dipimpin oleh menteri pertahanan Mesir saat itu dan presiden saat ini Abdel Fattah al-Sisi.

Dia meninggal dunia pada Senin di pengadilan saat tengah menjalani persidangan atas sejumlah tuntutan hukum, yang menurut dia, aktivis HAM dan pengamat independen, bermotivasi politis. (Anadolu)

Putusan Sengketa Pilpres 27 Juni, Wapres JK: Saya Yakin Akan Aman

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin situasi di Indonesia akan aman setelah Mahkamah Konstitusi (MK) bacakan putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis (27/6/2019). JK menilai sebagian masyarakat Indonesia sudah jenuh dengan kerusuhan yang terjadi karena Pemilu.

“Saya yakin juga, besok lusa ini akan aman-aman saja. Lagian sudah capek semua,” kata Wapres JK seperti diberitakan Antara, Selasa (25/6/2019).

Meski demikian, Wapres JK menilai kemanan di Jakarta menjelang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019 berbeda dengan situasi yang terjadi lima tahun lalu.

Wapres JK mengatakan pada sengketa Pilpres 2014 tidak ada gerakan massal.

“Kalau yang dulu aman-aman saja. Karena hanya ke MK tanpa ada suatu gerakan massal itu. Kalau ini didahului dengan suatu gerakan massal kemudian ke MK,” katanya.

Wapres JK kemudian mengimbau pada pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo – Sandiaga untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa di sekitar gedung MK menjelang putusan sengketa Pilpres 2019.

Selain itu, JK juga mengapresiasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang melarang pendukungnya untuk melakukan unjuk rasa.

“Saya apresiasi Pak Prabowo yang menginstruksikan tidak ada aksi massa,” kata JK.

Untuk diketahui, MK memajukan jadwal pembacaan putusan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) 2019 yang semula dijadwalkan pada Jumat (28/6) menjadi Kamis (27/6).

Jadwal pembacaan putusan akan digelar pada pukul 12.30 WIB.

Sebut Brimob Aniaya Perusuh 22 Mei, Amnesty Internasional Surati Jokowi

Suara.com – Amnesty International Indonesia mengklaim taelah mengajukan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Surat itu diajukan kepada kepala negara untuk menyusul temuan Amnesty terkait adanya perlakuan Brimob yang dinilai melakukan kekerasan dan penyiksaan saat aksi 21 – 23 Mei di Jakarta.

Papang Hidayat selaku peneliti utama di Amnesty International Indonesia mengatakan dalam surat untuk Jokowi tersebut Amnesty meminta investigasi terhadap aksi kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi kerusuhan 21 – 23 Mei.

“Nah ini rekomendasi selain kami tadi meminta adanya investigasi yang efektif, itu harus independen dan eksternal dari institusi yang diduga melakukan penyiksaan,” kata Papang, Selasa (25/6/2019).

Dalam surat tersebut, kata Papang, juga tertulis rekomendasi kepada pemerintah agar dapat merevisi larangan pemidanaan terhadap praktik penyiksaan.

“Kami juga minta agar penyiksaan dimasukkan sebagai bagian dari hukum pidana kita. Ada dalam KUHP tapi sayangnya berlaku 30 tahun lalu sampai sekarang belum disahkan,” kata dia. 

“Harusnya tidak menunggu KUHP, harusnya para pengambil kebijakan pemerintah dan DPR cukup merancang rancangan UU khusus anti penyiksaan,” sambungnya.

BPN Prabowo Bongkar Sikap Bunglon Ahli Jokowi, Eddy Hiariej

Suara.com – Anggota Tim Kuasa Hukum Capres – Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Denny Indrayana menyinggung soal sosok saksi ahli dari kubu Jokowi – Maruf Amin, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy. Denny berpendapat kalau pendekatan hukum yang digunakan Eddy sebagai saksi ahli tergantung dengan kebutuhan kliennya.

Denny menceritakan kembali ketika jalannya sidang gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019. Saat itu pihaknya bertanya soal pendekatan teks yang digunakan Eddy dalam paparannya.

“Kemarin kita tanya ke saksi dari pihak terkait paslon 01, Prof Eddy, kapan dia menggunakan pendekatan teks, kapan dia pada konteks, kata dia ya tergantung kasusnya. Mungkin maksudnya tergantung kliennya,” kata Denny dalam diskusi yang digelar di Prabowo – Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2019).

Dalam kesempatannya, Denny mengungkap obrolannya dengan Prof Eddy sewaktu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersandung kasus penistaan agama. Saat itu, Prof Eddy menyebut kalau Ahok layak dijebloskan ke dalam penjara.

Padahal saat itu, Prof Eddy terdaftar sebagai saksi ahli yang dihadirkan untuk membela Ahok dan dalam sidang pun Prof Eddy bersikap membela Ahok. Hal itu yang menjadi kesimpulan Denny kalau perspektif Prof Denny dalam sidang bergantung dengan klien.

“Di satu kasus berkaitan dengan pemeriksaan Ahok, pada saat awal-awal, itu Prof Eddy adalah orang yang saya saya hubungi dan saya tanyakan, menurut Prof Eddy Ahok ini layak tidak dipidanakan? Dia bilang layak,” ujarnya.

“Kemudian dalam proses selanjutnya Prof Eddy menjadi saksi ahlinya Ahok, ini kapan dia tekstual kapan dia kontekstual. Mungkin tergantung kliennya,” tandasnya.

Dituduh Berbuat Makar, Warga AS Dihukum 12 Tahun di Vietnam

Suara.com – Seorang warga Amerika Serikat telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara di Vietnam karena dituduh makar atau “berusaha menggulingkan negara”.

Michael Phuong Minh Nguyen, yang berusia 55 tahun, mengaku bersalah karena ingin menghasut protes di Vietnam. Tetapi dia membantah mendorong warga untuk menyerang kantor pemerintah di Hanoi dan Kota Ho Chi Minh.

Ia akan dideportasi ke AS setelah menyelesaikan hukumannya, kata pengacaranya. Nguyen Van Mieng mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa kliennya, Nguyen, “mengaku bersalah di persidangan dan meminta juri mengurangi hukumannya sehingga ia bisa segera berkumpul kembali dengan keluarganya.”

Kedutaan Besar AS di Hanoi dalam sebuah pernyataan mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya “kecewa” dengan putusan tersebut.

“Kami akan terus menyuarakan keprihatinan kami mengenai kasus Nguyen dan kesejahteraannya di semua tingkat yang sesuai,” kata seorang juru bicara kedutaan sebagaimana dilansir VOA, Selasa (25/6/2019).

Nguyen lahir di Vietnam tetapi sudah menetap di AS sejak ia masih kecil. Dia ditangkap tahun lalu ketika berkunjung ke tempat kelahirannya.

Dua laki-laki Vietnam yang ditangkap bersama Nguyen dijatuhi hukuman delapan dan 10 tahun penjara karena tuduhan-tuduhan terkait.

Peneliti: Paham Islam Transnasional Bisa Tumbuh dari Indekos Mahasiswa

Suara.com – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta menyebut bahwa kelompok islam ekslusif transnasional kerap menyewa kontrakan atau indekos untuk melakukan kaderisasi.

Hal itu ditemukan UNUSIA lewat sebuah penelitian. Pergerakan ini dikhawatirkan bisa menumbuhkan radikalisme di kalangan mahasiswa.

Peneliti LPPM UNUSIA Naeni Amanulloh menyebut dari delapan kampus yang diteliti mulai dari UNS Surakarta, IAIN Surakarta, Undip Semarang, Unnes Semarang, UGM Yogyakarta, UNY Yogyakarta, Unsoed Purwokerto, dan IAIN Purwokerto, semuanya pernah melakukan kaderisasi di kontrakan atau indekos sekitar kampus.

“Program ini merupakan sarana aktivis KAMMI atau Tarbiyah untuk mendapatkan kader-kader unggulan yang terseleksi dan berprestasi,” kata Naeni Amanulloh saat acara diskusi ‘Mendorong Pandangan dan Gerakan Keagamaan Moderat ke Gelanggang Kampus’ di Sofyan Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Di dalam indekos, aktivis KAMMI atau Tarbiyah biasanya melakukan kaderisasi yang dinamakan Daurah Murhalah yang berjenjang mulai dari DM 1, DM 2, dan DM 3.

“DM 1 menekankan pada aspek aktivis pergerakan islami yang berisi ideologi doktrin Tarbiyah hingga menjadikan kader militan AB1 (anggota biasa satu),” jelasnya.

Sementara DM 2 menekankan pada pemikir yang mengisi komisariat KAMMI, mereka biasa disebut Anggota Biasa 2.

Kemudian, DM 3 menekankan pada pemimpin politik yang memiliki kapasitas kepemimpinan pergerakan politik minimal di KAMMI daerah (kota/kabupaten).

Dalam penelitian ini, mereka membagi kelompok Islam menjadi tiga, yakni Salafi, Tarbiyah, dan Gema Pembebasan (HTI). Kelompok Salafi disebut mengambil jarak pada isu politik dan lebih menekankan pada syariah murni.

Sementara kelompok KAMMI/Tarbiyah dan GP-HTI cenderung membawa politik sebagai bagian yang tak boleh ditinggal dalam beragama. KAMMI memperjuangkan penerapan syariah di masyarakat dari dalam sistem demokrasi.

Demi Naik Roller Coaster Motor Harry Potter, Pengunjung Rela Antre 10 Jam

Suara.com – Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan hadirnya roller coaster motor bertema Harry Potter di Universal Orlando Resort, Florida.

Fans Harry Potter berbondong-bondong mengantre untuk mencoba sensasi mengendarai motor milik karakter Hagrid ini.

Dilansir Suara.com dari laman Fox News, Selasa (25/6/19), ratusan pengunjung bahkan rela antri hingga 10 jam demi mencoba wahana Hagrid’s Magical Creature Motorbike Adventure Ride ini.

Universal Orlando Resort buka mulai pukul 9 pagi.

Pada pukul setengah sepuluh, antrean diperkirakan akan mengular hingga 10 jam lamanya.

Namun, pada pukul 2 siang cuaca mendadak mendung dan air hujan mulai turun.

Antrean menjadi lebih cepat, meski pengunjung tetap harus menunggu hingga 5 jam lamanya.

Wahana ini akan mengajak pengujung bertualang ke hutan terlarang dengan menggunakan roller coaster berbentuk sepeda motor atau sespan.

Wahana Harry Potter unik roller coaster berbentuk motor. (YouTube/Universal Orlando Resort)Wahana Harry Potter unik roller coaster berbentuk motor. (YouTube/Universal Orlando Resort)

Di hutan terlarang ini pengunjung bisa melihat langsung berbagai makhluk ajaib dalam film seperti unicorn dan kuda poni.

Kabarnya, roller coaster ini menjadi yang terpanjang di Florida.

Pengalaman menakjubkan ini akan berlangsung selama 3 menit, dan tidak sedikit pengunjung yang merasa terhibur dengan adanya wahana tersebut.

Meskipun hanya tiga menit, pengunjung berpendapat bahwa pengalaman yang didapatkan sepadan dengan menunggu antrean berjam-jam.

Hadirnya Hagrid’s Magical Creature Motorbike Adventure Ride ini menggantikan roller coaster Dragon Challenge Harry Potter yang sudah dibuka sejak sepuluh tahun yang lalu.

Wahana Hagrid’s Magical Creature Motorbike Adventure Ride menjadi satu-satunya atraksi yang sangat dinanti pada liburan musim panas ini.

Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba roller coaster motor bertema Harry Potter di Universal Orlando Resort ini?

Bos Sabu Rumahan di Jakbar Dikenal Sebagai Pengusaha Kue

Suara.com – Pria berinisial MS (42) dikenal sebagai penjual kue oleh warga sekitar. MS merupakan bos di pabrik narkoba jenis sabu-sabu yang dibekuk polisi di Perumahan Citra 2, Kalideres, Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

“Ya saya kan kenal istrinya, sama-sama ibu rumah tangga, nah yang saya tahu bisnis kue,” kata Susan tetangga MS seperti diberitakan Antara, Selasa (25/6/2019).

Menurut Susan, tidak ada tindakan aneh atau mencurigakan dari tetangganya tersebut, hanya saja keluarga MS memang tidak terlalu terbuka dengan tetangga lain.

“Orangnya ramah, saya tidak menyangka, pagi mengantarkan anak dan siang jemput anak ke dari sekolah,” kata dia.

Sementara petugas keamanan komplek Perumahan Citra 2 Extension, Nahyudin pun juga tidak menyangka bahwa MS ternyata memiliki pabrik narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya.

“Orangnya ramah, setiap keluar masuk menyapa makanya tidak curiga, tapi kalau pergaulan memang tertutup. Dua anaknya tidak ada yang bermain keluar bersama tetangga lain,” ujarnya.

Polisi menunjukan barang bukti pembuatan sabu yang dilakukan MS (42) di Perumahan Citra 2, Kalideres, Jakarta Barat. (Suara.com/Yosea Arga)Polisi menunjukan barang bukti pembuatan sabu yang dilakukan MS (42) di Perumahan Citra 2, Kalideres, Jakarta Barat. (Suara.com/Yosea Arga)

Sebelumnya satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai pabrik sabu-sabu di wilayah Jakarta Barat pada Minggu 23 Juni 2019.

Dalam penggerebekan tersebut, kepolisian mengamankan satu orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka berinisial MS.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yakni bahan-bahan pembuat sabu, salah satu diantaranya adalah prekursor.

Investigasi Amnesty International Ungkap Ada 5 Orang Korban Kekerasan Brimob

Suara.com – Amnesty International Indonesia mengungkap ada tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil di sekitar Kampung Bali, Jakarta Pusat saar kerusuhan 22 Mei pada 21 – 23 Mei 2019. Menurut Amnesty, terdapat unsur kekerasan hingga penyiksaan saat polisi mengamankan pelaku.

Hal itu, kata peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat dapat dilihat berdasarkan perlakuan Brimob yang menangkap kemudian melakukan kekerasan terhadap terduga pelaku di Kampung Bali, Jakarta Pusat pada 23 Mei lalu sebagaimana video yang sempat viral.

Berdasarkan hasil identifikasi, Amnesty menemukan bahwa pada 23 Mei pagi aparat dari Brimob melakukan penyisiran ke sebuah lahan parkir berbayar di Kampung Bali, tak jauh dari kantor Bawaslu RI.

Di tempat tersebut, kata Papang, aparat kepolisian mencoba memakda masuk ke lahan parkir guna menyisir terduga pelaku kericuhan.

“Kita mengidentifikasi ada 5, paling sedikit 4, jadi ada 4 korban lainnya di Kampung Bali pada saat bersamaan. Ini kejadian di situ sekitar pukul 05.30 WIB, ada personel Brimob yang memaksa masuk dibukain pintu oleh petugas service parking,” kata Papang di kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Usai berhasil masuk ke lahan parkir berbayar, aparat Brimob kemudian menciduk beberapa orang di sana. Bahkan seseorang yang diduga tidak terlibat pun ikut dibawa.

“Polisi mendapatkan satu rumah yang sudah rusak, di situ ada orang yang sedang tidur di dalamnya, biasa nongkrong di situ diambil. Memang ada penuturan dari para saksi ada banyak orang itu melakukan pelemparan batu dari dalam, dalam parking itu,”

Papang berujar, tindakan kepolisian seperti di atas merupakan satu bukti bahwa Brimob tidak dapat memilah mana pelaku kekerasan dalam aksi ricuh dan mana yang tidak terlibat.

Tidak sampai pada dugaan salah tangkap, Amnesty juga turut menyatakan bahwa perlakuan kepolisian dalam menangani pelaku dangat brutal lantaran mengandung unsur kekerasan dan penyiksaan.

“Selama penangkapan ini belum jelas harusnya orang tidak boleh dilakukan kekerasan karena sudah tidak melawan. Nah ini model yang lima orang ini kita jelaskan adalah masuk kemudian mereka diambil disuruh jongkok sambil jalan kemudian ada yang mukulin di bagian tubuh dan kepala,” kata Papang.

Wapres JK Bicara Perbedaan Keamanan Jelang Putusan MK 2014 dan 2019

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kemanan di Jakarta menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019 berbeda dengan situasi yang terjadi lima tahun lalu.

Wapres JK mengatakan pada sengketa Pilpres 2014 tidak ada gerakan massal seperti yang terjadi saat ini.

“Kalau yang dulu aman-aman saja. Karena hanya ke MK tanpa ada suatu gerakan massal itu. Kalau ini didahului dengan suatu gerakan massal kemudian ke MK,” kata JK ditemui di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

JK kemudian mengimbau pada pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo – Sandiaga untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa di sekitar gedung menjelang putusan MK.

Pembacaan hasil keputusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 akan dibacakan hakim Konstitusi pada Kamis (27/6/2019) mendatang.

Selain itu, JK juga mengapresiasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang melarang pendukungnya untuk melakukan unjuk rasa.

“Saya apresiasi Pak Prabowo yang menginstruksikan tidak ada aksi massa,” kata JK yang menilai pembacaan hasil keputusan akan berlangsung aman dan damai.

Untuk diketahui, MK memajukan jadwal pembacaan putusan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) 2019 yang semula dijadwalkan pada Jumat (28/6) menjadi Kamis (27/6).

Jadwal pembacaan putusan akan digelar pada pukul 12.30 WIB. (Antara)

Jawab Isu Deal-dealan Kursi Menteri, Gerindra: Prabowo Tidak Butuh Jabatan

Suara.com – Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade membantah adanya kesepakatan Partai Gerindra untuk masuk ke kabinet pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi periode 2019-2024. Andre menegaskan bahwa Prabowo tidak haus jabatan.

Andre mengatakan, bahwa Prabowo – Sandiaga tidak memiliki kepentingan politik dalam Pilpres 2019 untuk konstelasi politik pada 2024. Karenanya ia membantah kalau Prabowo saat ini sudah melakukan kesepakatan dengan petahana demi kursi menteri.

“Pak Prabowo dan bang Sandi itu bukan pencari pekerjaan untuk panggung 2024. Pak Prabowo dan bang Sandi bukan orang yang butuh jabatan untuk perlindungan hukum, jadi jangan samakan dengan yang lain,” kata Andre di Prabowo – Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Menurut Andre, kalau memang ada ajakan silahturahmi antara kedua kubu usai Pilpres 2019. Namun, dirinya menegaskan jika silaturahmi itu bukan untuk membahas bagi-bagi kursi.

Meskipun begitu, Andre menyampaikan kalau pertemuan Prabowo dengan Jokowi bisa saja terjadi usai putusan sidang gugatan sengketa Pilpres 2019. Namun, ia tidak menjelaskan secara merinci kapan pertemuan tersebut akan dilakukan.

“Jadi tidak ada deal-deal. Tidak ada pertemuan untuk deal-deal antara TKN dan BPN atau orang Pak Prabowo dengan orang Pak Jokowi. Itu tidak ada,” tandasnya.

Bilang Biar Allah yang Lengkapi Bukti, BW Telak Disindir Penyanyi Tompi

Suara.com – Teuku Adifitrian alias Tompi, penyanyi jazz kenamaan Indonesia, menyindir Ketua Tim Hukum Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, yakni Bambang Widjojanto.

Sindiran Tompi itu terkait pernyataan Bambang Widjojanto yang mengakui optimistis Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019.

Soal minimnya bukti yang bisa diajukan ke MK, Bambang mengatakan “Biarkan Allah yang melengkapi seluruh bukti itu. Ini simple aja gitu lho.”

Tompi, melalui akun Twitter miliknya, Selasa (25/6/2019) pagi, menyindir pernyataan mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

“Anak-anak SMA yang nanti mau ujian negara, tak usah isi lengkap-lengkap… biar Tuhan yang ngelengkapin #ajaranbambang,” tulisnya, dan langsung viral karena disebar ulang oleh ratusan warganet.

[Twitter/dr_Tompi][Twitter/dr_Tompi]

Sebelumnya diberitakan, Senin (24/6), Bambang Widjojanto menegaskan sistem perhitungan alias situng KPU dan penghitungan manual berjenjang adalah dua hal yang saling terkait.

Karena itulah, BW menilai hasil penghitungan suara pada situng seharusnya sama dengan penghitungan manual berjenjang yang jadi acuan KPU mengumumkan hasil Pilpres 2019.

“Situng itu memunyai legal standing dan dilindungi. Jadi seharusnya, hasil pada situng itu sama dengan hasil rekapitulasi suara berjenjang. Kalaupun ada disclaimer dalam situng, ya tak bisa dijadikan sebagai justifikasi,” kata BW.

Karena itu pula, BW optimistis Prabowo – Sandiaga bakal memenangkan pertarungan dalam persidangan di MK.

Sebab, BW mengklaim, KPU tak pernah menepis alat bukti yang diajukan Prabowo – Sandiaga.

“Kami optimististis, soal hasil akhirnya? Itu bukan urusan saya, biarlah Allah yang menentukan. Kami hadir dengan bukti yang kami punya, biarkanlah Allah yang melengkapi seluruh bukti tersebut,” tuturnya.

UNUSIA Minta PTN Berantas Organisasi Mahasiswa Radikalisme di Kampus

Suara.com – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta meminta para rektor di Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia untuk bersikap tegas jika menemukan kelompok mahasiswa islam eksklusif, yang terindikasi menggerakan paham radikalisme.

LPPM UNUSIA mencatat dari 8 PTN yang diteliti di Jawa Tengah dan Yogyakarta yakni UNS Surakarta, IAIN Surakarta, Undip Semarang, Unnes Semarang, UGM Yogyakarta, UNY Yogyakarta, Unsoed Purwokerto, dan IAIN Purwokerto, semuanya terindikasi tumbuh paham islam transnasional bibit dari radikalisme.

Peneliti LPPM UNUSIA Naeni Amanulloh mengatakan, kampus PTN sebagai institusi yang menggunakan uang negara seharusnya mempunyai wewenang untuk mengatur organisasi mahasiswa dan menegakkan Pancasila.

“Kalau BEM yang mengayomi mahasiswa berbeda-beda agama itu berusaha melakukan agamisasi mestinya kampus bertindak, saya kira itu tidak melanggar ham, kan ada junkisnya, mereka ngasih uang reguler, kan ada dana kemanusiaan,” kata Naeni saat ditemui di Sofyan Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Naeni menuturkan, gerakan-gerakan ini berupaya menguasai posisi-posisi di Badan Eksekutif Mahasiswa di level Universitas, Fakultas, HMJ, Masjid Kampus, mentoring agama, lembaga beasiswa, hingga membentuk semacam pesantren berbasis kontrakan atau indekos.

Kampus PTN, kata dia, seharusnya menekankan nilai-nilai inklusif dibandingkan menumbuhkan geraka-gerakan ekslusif.

“Konyol kalau kemudian dana yang diambil dari pajak masyarakat atau uang negara, kemudian digunakan untuk membangun fasilitas dimana orang-orang yang anti terhadap negara ini ada di sana, ini kan problem,” tegasnya.

Dalam penelitian ini dia membagi kelompok Islam menjadi tiga, yakni Salafi, Tarbiyah, dan Gema Pembebasan (HTI). Kelompok Salafi disebut mengambil jarak pada isu politik dan lebih menekankan pada syariah murni.

Sementara kelompok KAMMI/Tarbiyah dan GP-HTI cenderung membawa politik sebagai bagian yang tak boleh ditinggal dalam beragama. KAMMI memperjuangkan penerapan syariah di masyarakat dari dalam sistem demokrasi.

Wiranto: Pertemuan Jokowi – Prabowo Bukan Rekonsiliasi, Tapi Perbincangan

Suara.com – Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut kalau pun Calon Presiden Joko WIdodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto bertemu, itu bukan pertemuan untuk rekonsiliasi pasca Pemilu Presiden atau Pilpres 2019. Pertemuan itu diartikan sebagai perbincangan biasa antar tokoh.

Wiranto mendukung rencana pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk mewujudkan kondisi bangsa dan negara lebih damai setelah pilpres.

“Bukan rekonsiliasi (tapi) perbincangan, komunikasi. Ya boleh saja, kami hormati, kan negeri ini negeri yang memang mengharapkan semua permasalahan dapat terselesaikan dengan musyawarah mufakat,” kata Wiranto di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Wiranto bersyukur jika Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto untuk membicarakan rencana pertemuan dengan Joko Widodo.

Namun dia mengaku akan melakukan konfirmasi kepada Budi Gunawan terkait kebenaran pertemuan pendahuluan itu karena informasi itu baru didapatkan dari media sosial.

“Saya mau tanya BIN dulu. Saya informasi dapat dari medsos,” katanya.

Wiranto mengharapkan apabila terjadi maka pertemuan tersebut akan memperbaiki situasi politik dan bangsa.

“Kita ini kan negara yang rakyatnya punya kultur yang baik, kebiasaan dan adat yang baik. Lebih baik kita selesaikan dengan cara mufakat, musyawarah. Kalai rusuh, ada konflik yang rugi siapa? Kita semua rugi,” katanya.

Mantan Panglima ABRI (TNI) itu juga menyinggung ada tokoh yang mendorong masyarakat untuk melakukan demonstrasi tapi hingga berakhir ricuh.

“Setelah masyarakat dengan pendemonya terjadi benturan, di mana dia? Di depan dia? Tidak ada, hilang dia. Makanya saya katakan, tokoh seperti itu pengecut,” katanya. (Antara)

32 Terduga Teroris Kalteng Mulai Dideradikalisasi, Mayoritas Anak-anak

Suara.com – Sebanyak 32 terduga teroris dari Kalimantan Tengah mulai diderasikalisasi. Mereka akan mengikuti program deradikalisasi yang difasilitasi oleh Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan 32 orang tersebut terdiri atas dua keluarga dibawa ke Jakarta. Sebab di Kalteng tidak tersedia fasilitas yang memadai untuk melaksanakan program deradikalisasi secara efektif.

“Di Kalteng kesulitannya tidak ada program yang cukup untuk melakukan program deradikalisasi khusus. Orang-orang ini sudah tercuci otaknya, penangannya harus penanganan khusus,” ujar Dedi di Mabes Polri Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Mereka sebagian besar anak-anak dan dua orang dewasa yang dinyatakan sebagai saksi. Mereka diboyong ke Jakarta untuk melakukan program deradikalisasi dengan BNPT agar tidak terlampau jauh terpapar radikalisme.

Sementara, Polri menyatakan telah mengamankan dua tersangka dari para terduga teroris yang terlibat langsung dalam Jamaah Ansharut Daulah yang berafiliasi dengan ISIS berdasarkan bukti dari alat komunikasi dan transaksi perbankan.

“Selain dia mengembangkan ajaran radikal ISIS, dia juga akan memobilisasi masa setelah dia mendapatkan pengikut melakukan tindakan-tindakan amaliyah yang ada di Jawa, khususnya di Jakarta,” ujar Dedi.

Sebelumnya, 34 terduga teroris, diantaranya termasuk laki-laki dewasa, perempuan dewasa dan sisanya anak-anak ditangkap Densus 88 Antiteror di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Mereka dibawa ke Jakarta menggunakan kapal laut melewati rute Pangkalan Bun, Pontianak, Semarang dan tiba di Jakarta untuk mengikuti program deradikalisasi. (Antara)

Kalapas Wajibkan Napi Baca Alquran, Menkumham Bantah Ada Upaya Islamisasi

Suara.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly menanggapi pernyataan anggota DPR RI Komisi III Fraksi PAN, Almuzzammil Yusuf terkait pencopotan Kepala Lapas Klas II B Polewali Mandar, Haryoto. Yusuf menyebut ada yang tidak nyaman dengan proses islamisasi di Lapas.

Terkait pernyataan itu, Yasonna menyangkal kerusuhan yang terjadi bukan karena adanya proses islamisasi yang dilakukan Hartoyo kepada narapidana yang hendak bebas dari penjara.

“Bukan. Bukan begitu (upaya islamisasi), dia (Hartoyo) menghilangkan hak orang (kebebasan),” kata Yasonna di Lobi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Buntut dari adanya kebijakan untuk menbaca Alquran, Haryoto telah dimutasi dari jabatannya sebagai Kalapas ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Yasonna mengatakan tak mempermasalahkan kegiatan narapida untuk membaca Al-quran. Namun, dia meminta pembacaan Alquran jangan sampai dijadikan syarat atau patokan untuk narapidana dapat bebas bersyarat. Pasalnya, kewajiban itu justru mencabut hak dari napi sebagai warga binaan. 

“Bahwa tujuannya baik bahwa orang harus mempelajari kitab sucinya, Alquran, Al kitab, oke. Tapi, jangan menjadi syarat untuk keluar. Kalau dia enggak bisa-bisa, nanti lewat waktunya bagaimana?”ucap Yasonna

Sebelumnya, Yusuf menduga bahwa adanya pihak yang merasa tak nyaman dengan proses islamisasi di Lapas. Hal itu, terkait dimutasikan Kalapas Polowali Mandar, Haryoto yang memberlakukan aturan wajib bisa membaca Alquran bagi narapidana muslim yang menjalani pembebasan bersyarat.

Yusuf pun meyakini penerapan wajib membaca Alquran bagi narapidana bebas bersyarat tidak memicu keonaran.

FPI Akan Gelar Aksi Jelang Putusan MK, Wiranto: Apa yang Diperjuangkan?

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Wiranto mengimbau kepada sejumlah pihak untuk tidak melakukan aksi demonstrasi di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang putusan sengketa Pilpres 2019. Putusan tersebut akan dibacakan hakim MK pada Kamis (27/6/2019) mendatang.

Wiranto menuturkan, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto sudah mengimbau kepada pendukungnya untuk tidak melakukan aksi di sekitar gedung MK. Karena itu Wiranto mempertanyakan apa yang diperjuangka Front Pembela Islam (FPI) yang berencana menggelar aksi bersama Persaudaraan Alumni (PA) 212.

“Prabowo yang didukung mengatakan ayo kita damai saja, menjaga suasana bersahabat, terima keputusan MK. Lalu kalau FPI turun ke jalan apa yang diperjuangkan? Saya mau tanya,” ujar Wiranto di Kompleks Parlemen RI, Selasa (25/6/2019).

Jika FPI dan pihak lainnya tetap melakukan aksi hingga berujung kerusuhan, ia akan menyelidik pihak yang bertanggungjawab.

Wiranto juga mengingatkan agar tidak main-main dengan keamanan nasional yang dianggapnya sudah berada di jalur yang benar.

“Kalau mereka tetap turun ke jalan dan menimbulkan kerusuhan tinggal saya cari yang bertanggungjawab siapa,” kata Wiranto.

Mantan Ketum Partai Hanura itu menuturkan, kebebasan berpendapat memang diperbolehkan di Indonesia. Namun, menurutnya ada toleransi hukum sendiri yang perlu ditaati saat menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kebebasan boleh tetapi kan ada toleransi hukum yang menjaga kebebasan untuk tidak sebebas-bebasnya, kebebasan tidak menggangu kebebasan orang lain, tidak ganggu keamanan nasional,” pungkas Wiranto.

Sebelumnya, sejumlah kelompok yang getol melakukan aksi massa untuk kepentingan politik, seperti PA 212 dan GNPF dikabarkan bakal menggelar demonstrasi pada tanggal 24 Juni sampai Jumat (28/6/2019) besok.

Aksi itu digelar menjelang putsan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa hasil Pilpres 2019, yang diajukan Capres Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Sebelumnya Prabowo mengimbau kepada pendukungnya agar tidak melakukan pengerahan massa saat sidang gugutan Pilpres di MK.

Prabowo bersama Sandiaga Uno sudah memutuskan untuk menyerahkan sengketa Pilpres 2019 melalui jalur hukum dan konstitusi. Termasuk menyerahkan pada tim hukum yang diketuai Bambang Widjojanto.

Haru! Lintasi Sungai Demi Sekolah, Ayah Ibu Masukkan Anaknya ke Kantong Plastik

Suara.com – Publik Filipina tengah marak membicarakan sejumlah foto viral, yang merekam aksi heroik ayah dan ibu dari kalangan kaum miskin kepada anaknya yang ingin bersekolah demi mengubah nasib mereka.

Dalam foto itu, tampak sang ayah dan ibu memasukkan anaknya ke dalam plastik besar dan menariknya menyeberangi sungai.

Seperti dikutip dari laman daring Philippine News, Selasa (25/6/2019), hal itu dilakukan agar sang anak yang memagai seragam sekolah tak kebasahan saat harus menyeberangi sungai berarus deras untuk ke sekolah.

Viral! Ibu dan Ayah Masukkan Putranya ke Kantong Plastik agar Tak Basah saat seberangi sungai demi ke sekolah. [Philippine News]Viral! Ibu dan Ayah Masukkan Putranya ke Kantong Plastik agar Tak Basah saat seberangi sungai demi ke sekolah. [Philippine News]

“Orang tua biasanya melakukan apa saja untuk anak mereka meskipun mengorbankan kebahagiaan dan ambisi mereka sendiri dalam hidup. Cinta orang tua kepada anak-anak mereka benar-benar tidak terukur dan tanpa syarat memberikan yang terbaik hanya untuk memenuhi kebutuhan kita,” tulis Philippine News.

Laman daring itu mengungkapkan, foto-foto itu marak diperbincangkan publik Filipina setelah viral karena diunggah ke halaman Facebook Ginalingan Eh.

Viral! Ibu dan Ayah Masukkan Putranya ke Kantong Plastik agar Tak Basah saat seberangi sungai demi ke sekolah. [Philippine News]Viral! Ibu dan Ayah Masukkan Putranya ke Kantong Plastik agar Tak Basah saat seberangi sungai demi ke sekolah. [Philippine News]

Inilah tulisan selengkapnya dalam laman Facebook tersebut:

”Saya benar-benar merasa sangat menyesal dan meminta maaf kepada Anda semua kalau foto ini mengganggu. Tapi, semoga mereka dapat ditemukan dan segera dibantu oleh pemerintah.”

Viral! Ibu dan Ayah Masukkan Putranya ke Kantong Plastik agar Tak Basah saat seberangi sungai demi ke sekolah. [Philippine News]Viral! Ibu dan Ayah Masukkan Putranya ke Kantong Plastik agar Tak Basah saat seberangi sungai demi ke sekolah. [Philippine News]

Pergoki Perampok saat Beraksi, Istri Pimpinan Muhammadiyah Tewas Kena Bacok

Suara.com – Rumah pasangan suami istri di Desa Mompang, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatra Utara disantroni pelaku perampokan pada Selasa (25/6/2019) dini hari.

Dugaan sementara, aksi perampokan itu terjadi sekitar pukul 03.00 WIB.  Lantaran aksi terendus pemilik rumah, kawanan bandit ini lalu melakukan penganiayaan terhadap Ritab hingga meninggal dunia. 

Sementara sang suami, Sahrin Siregar (42) megalami luka-luka akibat diserang dengan senjata tajam.

Sahrin yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus Ketua PD Muhammadiyah Padang Lawas ini menjalani perawatan di rumah sakit Sibuhuan.

Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan AKP Alex Piliang, mengakui telah menerima adanya laporan terkait kasus pembunuhan tersebut.

Dia mengatakan, saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus perampokan yang mengakibatkan nyawa korban melayang.

“Kasus ini masih kita selidiki,” tandasnya.